Rumah Warga Asmat Tersebar di Pinggiran Sungai

ASMAT [PAPOS]- Rata-rata sebagian besar rumah milik warga asmat di kabupaten Asmat tersebar di pinggiran kali, muara, hutan dan pinggiran pantai wilayah rawa itu.

Lebih banyak bangunan rumah itu berupa pondok atau bahasa setempat (Asmat) menyebutnya dengan befak. Befak adalah tempat mencari dan mengumpulkan makanan bagi warga setempat. “Sejak pemerintahan distrik hingga pemerintahan kabupaten di sini, rumah warga ini tetap berdiri kumuh di setiap sungai dan kali serta hutan dan pinggiran wilayah ini,” ujar Mikael Fimat, salah satu warga Distrik Akat berprihatin di kota Agats, Selasa (3/8).

Ungkapan yang sama juga dilontarkan warga asal distrik dan kampung Agats, Atsj dan Fayit kabupaten Asmat. Sementara itu, kelompok masyarakat tertentu membahas seputar persoalan rumah warga yang nampak kumuh bertahun-tahun di wilayah itu. “Kapan bisa berubah rumah kumuh (warga) menjadi rumah sederhana bersih dan sehat bagi warga,” ujar Donatus salah seorang warga di Asmat kepada Papua Pos, kemarin.

Tak bisa dipungkiri bahwa janji pembangunan rumah bagi warga miskin dengan kualitas dan kuantitas telah dijanjjikan para pasangan calon bupati di wilayah itu. “Siapun bupati yang terpilih yang penting janji itu direalisasi dan jangan menipu rakyat ketika kampanye seperti ini,” kata salah satu guru, Serewi di sudut kota Agats, Asmat.

Bila kita berkeliling di kota Distrik Agats, 2 kampung yang terletak dalam kota pusat kabupaten ( Kampung Syuru dan Mbis Distrik Agats), masih banyak dijumpai rumah milik warga. Beratap dan berdinding gegabah atau daun pandan, entah dari kelapa, daun sagu, daun nipa dan dedaunan lainnya. Serta lantai rumah kumuh warga pun hanya beralaskan dedaunan.

Kabupaten dengan warga lokal (pribumi asmat) dengan kisaran 70 sampai 80 persen tersebar di tingkat kampung. Mereka mendiami rumah pondok (Befak). Rumah-rumah befak itu dicurigai bersifat sementara. Namun tempat itulah warga asmat jatuh bangun, mencari makan-minum, lahir besar dan menjalankan aktivitas hariannya.[cr-57]

Ditulis oleh Cr-57/Papos
Rabu, 25 Agustus 2010 00:00

August 26, 2010 0

Sekjen DAP: Penggeledahan Itu Tidak Sesuai Aturan

Sementara itu, Sekjen DAP Leonard Imbiri saat dihubungi wartawan via telepon selulernya terkait dengan penggerebekan Kantor DAP tersebut mengaku belum mengetahui alasan dari pihak kepolisian melakukan penggerebekan di Kantor DAP tersebut. ” Menurut saya, ini tindakan melanggar hukum, karena kami tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu soal penggeledahan terhadap kantor DAP,” ujarnya.

Hanya saja, Leonard Imbiri mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Kantor DAP ditemukan senjata api dan pihaknya sudah bertemu dengan mereka yang berada di Kantor DAP untuk meminta penjelasan, namun ternyata mereka sebagian besar baru tiba di Kantor DAP karena 2 orang temannya dari Manokwari ditahan polisi saat berada di Pelabuhan Jayapura.

“Jadi, saya belum mengetahui secara pasti apa alasan polisi untuk melakukan penggeledahan di Kantor DAP. Saya sudah berkomunikasi dengan pengacara untuk mengetahui hal tersebut dan meminta agar mendapat akses terhadap mereka yang dibawa polisi, saya harap besok sudah clear tentang penggerebekan itu,” jelasnya.
Namun, Leonard Imbiri menilai bahwa penggerebekan dan penggeledahan itu sebenarnya menunjukan proses penegakan hukum tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditanya sikap DAP terkait penemuan senpi, sajam dan bendera bintang kejora mini serta dokumen lainnya itu? Leonard mengaku tidak mengetahui adanya kepemilikan senpi tersebut, termasuk siapa yang membawanya, karena yang diketahuinya bahwa pada waktu itu yang ada di kantor DAP ada 2 orang staff Kantor DAP dan beberapa mahasiswa yang pindah dari Lapangan Theys Sentani yang berada di gubuk di Belakang Kantor DAP. “Saya tegaskan, DAP tidak memiliki atau memprogramkan untuk memiliki senjata api,” tandasnya.

Apakah mereka anggota atau simpatisan dari DAP sendiri? Leonard mendapatkan laporan yang diterimanya, bahwa 2 orang yang ditangkap tersebut adalah staff Kantor DAP, selain itu adalah mahasiswa yang pindah dari Sentani pada Senin lalu dan memasang gubuk di Belakang Kantor DAP.

Terkait penggeledahan di Kantor DAP itu, Leonard menyesalkan adanya dokumen-dokumen DAP dan pengrusakan terhadap 2 komputer milik DAP dan hasil-hasil sidang turut diambil polisi.

Ditanya soal penemuan adanya rencana pembentukan Tentara West Papua oleh polisi? Leonard menegaskan bahwa dokumen resmi DAP adalah hasil-hasil sidang yang ditandatangani DAP, sedangkan di luar itu bukan merupakan dokumen DAP.

Apakah DAP siap bertanggungjawab? Leonard mengakui pihaknya masih akan melihat kebenarannya terlebih dahulu, siapa yang membawa senpi, dokumen dan bendera tersebut, baru DAP akan menyampaikan pernyataan resmi.

Namun demikian, jika melibatkan DAP, Leonard mengatakan akan melakukan koordinasi, apalagi hal tersebut perlu diklarifikasi terlebih dahulu terkait temuan barang bukti yang ada di Kantor DAP tersebut. “Jika kami dipanggil polisi, kami akan hadir untuk dimintai keterangan terkait penggeledahan itu,” pungkasnya. (bat)

April 4, 2009 0

Masyarakat Jayawijaya Terancam Kelaparan

JAYAPURA (PAPOS) – Akibat hujan yang mengguyur kabupten Jayawijaya selama dua pekan terkahir ini, menyebabkan masyarakat terancam kelaparan karena tanaman mereka tidak bisa dipanen. Bahkan aktifitas masyarakat di beberapa Distrik di kabupaten Jayawijaya lumpuh total. Jika bantuan bahan makanan (Bama) tidak segera di drop, masyarakat terancam kelaparan.

Demikian disampaikan anggota Komisi E DPRP yang memidangi kesejahteraan rakyat, Arnold Walilo,S.Pd kepada Papua Pos diruang kerjanya, Senin (23/2) kemarin.

“Saya baru pulang dari Jayawijaya, saya cukup prihatin melihat kondisi kehidupan masyarakat. Di beberapa titik masyarakat terancam kelaparan, jika pemkab Jayawijaya dan pemprov dalam hal ini Dinas Sosial tidak segera memberikan bantuan berupa bama,” katanya.

Parahnya kata politisi PNBK ini, walaupun masyarakat lebih kurang dua minggu ini dilanda banjir, tetapi belum ada gerakan dari pemkab setempat untuk membantu masyarakat. Pemkab hanya melakukan pendataan, tanpa ada upaya untuk memberikan bantuan. Padahal kata dia masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan dari pemkab, karena semua tanaman terendam banjir.” Saya kuatir, jika masyarakat tidak segera diberikan bantuan, masyarakat terancam kelaparan,” ujarnya mewanti-wanti.

Ada sejumlah daerah yang terkena banjir, misalnya distrik Obi Kossy, Distrik Musafak, Asologima, Kurulu dan Distrik Walelagama sebagian. Daerah yang terparah ada 3 distrik yakni Distrik Musafak, Kurulu dan Obi Kossy. Dampak dari banjir ini ujar pria kelahiran Jayawijaya ini 5 sekolah ditutup. Akibatnya aktifitsa sekolah lumpuh total.

Ke 5 sekolah yang dimaksud antara lain SD Inpres Muay, SD YPPK Musafat, SD YPPK Abulugmo, SD YPPK Helabolakma dan SD YPPK Eragama. ‘’Jadi selama dua minggu ini aktifitas sekolah tidak jalan sehingga dengan terpaksa anak-anak libur dengan sendiri karena sekolah terendam banjir,’’ katanya seraya menambahkan rasa kecewanya terhadap instansi terkait yang tidak punya kepedulian bagaimana agar proses belajar anak-anak tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Selain sekolah, beberapa gereja juga ikut terkena banjir, seperti paroki Musafa, Gapela Abulugmo, Gapela Sipema dan Gapela Elabolakma. Konon kata dia akibat banjir, jemaat tidak bisa sembayang (masuk gereja) seperti biasanya, Minggu (23/2). Disamping gereja dan sekolah, padi yang siap panen, gagal dipanen karena dihantam banjir, seperti desa Musafak, Karulu dan Kuaselagma. Demikian juga ubi-ubian terendam banjir. Bahkan masyarakat mulai merasakan gatal-gatal.

Penderitaan yang dirasakan masyarakat ujar Arnold perlu mendapat perhatian dari pemkab Jayawijaya dan pemprov Papua dalam hal ini dinas social untuk memberikan bantuan berupa bama. ‘’Sebab dari pengamatan saya ketika berada di lokasi tersebut belum gerakan dari pemkab untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Karena itu, kita minta kepada pemkab dan dinas social untuk memberikan tindakan penyelamatan kepada masyarakat yang terkena banjir,’’ ujarnya dengan nada prihatin. (bela

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 24 Februari 2009

February 24, 2009 0

Mengkritik Pisowanan Ageng Keraton Yogya

SP/Fuska Sani Evani

Gunawan, warga lereng Merapi menggelar aksi seorang diri demi mengkritik agenda Pisowanan Ageng yang akan digelar Selasa (28/10), di Alun-alun Utara Kota Yogyakarta. Dalam spanduk yang menyertai aksi tunggal di selasar gedung DPRD DIY itu terungkap bahwa agenda Pisowanan Ageng telah mencederai simbol-simbol kebudayaan adiluhung Keraton Yogyakarta.

[YOGYAKARTA] Seorang pengunjuk rasa, Gunawan mengenakan busana Jawa Pranakan, duduk berdiam diri di selasar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (24/10), dengan menggendong seekor ayam jago di samping kiri kanannya terbentang berbagai misi yang diembannya.

Salah satu kalimat yang tertera di spanduk-spanduk itu antara lain berbunyi pisowanan ijen, merupakan manifestasi suara kebenaran selalu dalam keadaan sendirian (terpinggirkan). Ini merupakan kritik sosial terhadap Gelar Pisowanan Agung yang telah digeser makna dan fungsinya sehingga sebagai budaya adiluhung yang sarat dengan makna kultural-spiritual, hanya dijadikan komoditas politik (pelecehan budaya).

Aksi dari Kawula Pendherek Sultan (Kapsul) tersebut merupakan sebuah kritik terhadap agenda Pisowanan Ageng yang digelar Selasa (28/10), yang menurut rencana akan dihadiri oleh 35 raja nusantara dari 118 kerajaan, termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Seperti diketahui, Piso- wanan Ageng tersebut merupakan perwujudan dari jawaban Sri Sultan HB X dalam menyikapi pencalonannya sebagai calon presiden di hadapan ratusan ribu masyarakat.

Menolak

Nanang Sri Roekmadi Ketua Kapsul mengatakan, aksi Pisowanan Ijen adalah ungkapan kritik menolak penyelenggaraan Pisowanan Agung, sebab tradisi itu adalah merupakan manifestasi manunggaling kawulo klawan gusti, dalam konteks hubungan raja dengan rakyatnya. Namun, rencana acara Pisowanan Agung justru sudah dicemari oleh niat politis.

Sebuah poster bertuliskan ‘Aku emoh dadi jago belehan. Nek penetapan Aku gelem!’ merupakan sebuah ungkapan yang memang pernah dilontarkan Sri Sultan HB X dalam menyikapi RUU Keistimewaan. Namun, kemudian kata-kata itu menjadi ikon yang ditonjolkan oleh Kawulo Pendherek Sultan tersebut.

Juga sebuah poster bergambar Sultan Hamengku Buwono X berikut pernyataannya seputar kesiapannya maju sebagai capres, bahkan Nanang menyatakan, Pisowanan Agung itu sudah keluar dari pakem, bahkan telah mengesampingkan simbol-simbol kebudayaan yang seharusnya muncul dalam sosok Sultan selaku seorang raja.

Seorang Sultan sebagai seorang khalifatullah fil ardh, menjadi tercerabut, ketika sabda pandita ratu, muncul sebagai petisi politik, khususnya pernyataan yang berkaitan dengan deklarasi pencapresan.

“Pisowanan Ageng yang digelar besok, bukan merupakan bagian dari budaya, melainkan sudah mengandung muatan politis. Ini harus disadari bersama dan kedudukan simbol Keraton Yogyakarta yang juga diusung dalam acara itu, telah mencederai nuansa keagungan keraton,” katanya.

Sultan yang senantiasa harus mau menjadi panglima kehidupan rakyatnya, mendadak dikelilingi oleh upaya-upaya yang profan, sehingga aura adiluhungnya sebuah tradisi menjadi sirna.

Nanang berprinsip bahwa apa yang diusung rakyat dalam Pisowanan Ageng itu nanti, bukan merupakan niat sejati dari rakyat, melainkan penuh dengan pesanan. [152]

Last modified: 25/10/08

October 27, 2008 0