Dari KRP I – KRP IV dalam Kacamata Persatuan Politik untuk Papua Merdeka

Pembuka

Manusia telah tiba pada kesimpulan umum yang berlaku lintas zaman, lintas suku-bangsa, lintas wilayah dan lintas kepentingan, bahwa “persatuan adalah kunci sukses”, dan sebaliknya perpecahan ialah jalan menuju kehancuran.

Dalam urusan perjuangan pembebasan bangsa Papua, hal persatuan dan perpecahan telah menjadi isu penting sepanjang sejarahnya. Dan banyak orang mengatakan,

“perpecahan dalam perjuangan Papua Merdeka ialah faktor utama dan pertama yang memperlambat dan bisa-bisa membatalkan perjuangan pembebasan bangsa Papua dan mendirikan Negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI”

Ada dua tanggapan terhadap pendapat umum ini. Yang pertama mengatakan, sebenarnya selama ini tidak pernah ada perpecahan dalam perjuangan ini. Bukti pertama karena semua orang Papua memiliki cita-cita yang satu dan sama, tidak ada yang mau tinggal selamanya dengan NKRI atau orang Indonesia. Selama cita-cita bangsa Papua tetap satu, maka tidak ada perpecahan. Kalaupun ada perpecahan, itu kelihatan seperti ada perpecahan, yang berbeda hanyalah cara dan pendekatan, dan tokoh yang satu dengan yang lain, yang belum pernah menyatu menjalankan perjuangan ini. Pendapat kedua mengatakan bahwa memang tidak ada perbedaan atau konflik antara cita-cita orang Papua, akan tetapi para tokoh dan organisasi tidak menyatu, wilayah yang satu dan suku yang satu tidak menyatu, partai atau organisasi yang satu dengan yang lain tidak menyatu. Ini menyebabkan agenda yang satu dengan yang lain tidak menyatu. Maka akibatnya jelas tidak ada persatuan. Masalahnya bukannya ada perpecahan, akan tetapi tidak ada persatuan

di antara sesama pejuang,
di antara sesama orang Papua,
di antara sesama organisasi perjuangan,
di antara sesama pemimpin perjuangan Papua Merdeka dan
di antara agenda dan strategi perjuangan Papua Merdeka.

Ada lima “di antara” yang perlu penyelarasan dalam bahasa politik, dan penyatuan dalam bahasa organisasi.

Lalu apakah Kongres Rakyat Papua (KRP) yang selama ini telah diselenggarakan oleh bangsa Papua sebanyak empat (4) kali berhasil mempersatukan dan menyatukan?

KRP I – IV sebagai Momentum Penyatuan untuk Perjuangan Pembebasan

Pada Kongres Rakyat Papua I 1961, tanggal 1 Desember, menyusul sejumlah peristiwa yang telah terjadi beberapa bulan dan tahun sebelumnya, merupakan momentum Deklarasi Kebangsaan Papua, termasuk di dalamnya arah pergerakan bangsa Papua menunju sebuah negara-bangsa modern bernama “Republic of West Papua” atau “West Papua”, sebagaimana tercantum dan tercetak dengan jelas dalam lambang negara West Papua.

Nama bangsa, nama bendera, nama lagu kebangsaan, nama wilayah dan nama negara diproklamirkan pada 1 Desember 1961.

Deklarasi kebangsaan ini disusul dengan janji Belanda sebagai negara penjajah untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Papua dengan nama Negara West Papua pada tahun 1970, yaitu persis sepuluh (10) tahun setelah pembentukan identitas kebangsaan Papua.

Walaupn begitu, janji Belanda tidak terwujud, pertama-tama karena Belanda tidak bertanggungjawab atas janjinya, dan kedua karena Belanda dipaksa oleh Amerika Serikat atas deal politik dengan NKRI untuk melepaskan wilayah Nederlandch Niuew Guinea kepada Indonesia.

Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawash Port Numbay adalah peristiwa Deklarasi Kebangkitan bangsa Papua kedua, setelah 40 tahun dihancurkan oleh NKRI, dengan identitas buatan NKRI, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah-air: Indonesia. Orang Papua dalam KRP II 2000 memperjelas status dan posisi bangsa Papua di hadapan NKRI dan bangsa-bangsa lain di dunia bahwa bangsa Papua masih tetap pada posisi awal, yaitu hendak mendirikan negara-bangsa sendiri di luar penjajahan, bernama Negara West Papua.

Proses penyatuan kebangsaan kedua ini disusul dengan penyatuan berbagai tokoh dan wilayah yang ada di West Papua, dan juga orang papua yang ada di luar negeri. Orang Papua di Belanda, di Papua New Guinea, di Australia, berdatangan dan mengalami suasana kongres ini.

Kemudian dalam KRP II di lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura tahun 2011 melangkah lebih maju daripada sekedar kebangkitan kebangsaan Papua, akan tetapi dengan terang-benderang mengumumkan pendirian Negara bernama Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Dari sisi sejarahnya sudah sejalan dengang tingkatan atau tahapan perjuangan bangsa Papua, yaitu dari dua kali kebangkitan kebangsaan Papua, kini meningkat menjadi penyatuan negara-bangsa, yaitu Negara Federal Papua Barat.

Hanya satu kritik yang selalu disampaikan oleh kelompok lain ialah bahwa kalau seandainya yang diumumkan ialah Negara Republik West Papua, maka peluang penolakan atau peluang malas atau seolah-olah tidak tahu yang dilakukan oleh kelompok lain yang tidak terlibat waktu itu dapat diminimalisir, dan pelung kleim lebih besar untuk muncul. Dengan memunculkan nama negara baru dan ditambah kata “Federal”, maka banyak diterjemahkan sebagai pembentukan sebuah Negara bagian dari NKRI yang sudah ada.

Penyatuan ini dimentahkan, maka perjuangan terus berlanjut.

Dalam KRP IV atau Kongres ULMWP I ini terjadi peningkatan, dari sisi tujuan bernegara bangsa Papua. Pada kali ini, telah terjadi peningkatan luarbiasa. Perjuangan bangsa Papua telah memiliki Undang-Undang Dasar, telah memiliki organisasi yang bersatu antara Bitang Satu dan Bintang Empatbelas, antara Republik West Papua dan NFRPB, antara gunung dan pantai. Ini penyatuan yang kuat dan utuh, sesungguh-sungguhnya.

Secara garis besar, telah terjadi kebangkitan bangsa Papua dalam KRP I dan KRP II. Setelah itu dilengkapi dengan kebangkitan negara-bangsa I dalam KRP III 2011 dan dilengkapi dengan kebangkitan negara-bangsa II dalam KRP IV 2023.

Penyatuan sebuah bangsa dan penyatuan sebuah negara-bangsa telah terjadi. Koalisi telah terbangun mantap saat ini.

West Papua telah memiliki Undang-Undang Dasar, yang menjelaskan wilayah dan rayat West Papua secara jelas. West Papua telah memiliki pemerintah yang lengkap dengan kabinet, militer, kepolisian, parlemen dan badan peradilan yang lengkap sebagai sebuah pemerintahan negara-bangsa modern. West Papua telah memiliki lambang kebangsaan, lambang persatuan, dan lembang negara, lagu kebangsaan, dan segala atribut negara-bangsa secara lengkap.

Hanya satu hal yang sedang dinantikan, yaitu aspek pengakuan negara-negara anggota Perserikatan bangsa-bangsa sebagai legitimasi hukum dan politik untuk berbangsa dan bernegara sendiri: duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Indonesia dan negara-bangsa lain di dunia.

Penutup: Bagaimana dengan Konflik Internal ULMWP?

Aktivis, pejuang, tokoh dan organisasi perjuangan pembebasan bangsa Papua seakan tidak pernah terlepas dari penyakit “perpecahan”, yang dalam bahasa politik keren disebut “faksional”, atau terpecah-belah. Sementara itu, kita belajar dalam bangku pendidikan NKRI, terutama oleh guru sejarah mengajarkan mengapa bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun, dan apa yang menyebabkan mereka bisa mereka. Jawabannya adalah karena Belanda menjalankan politik “devide et impera” (adu-domba) dan wajah kemerdekaan Indonesia mulai semakin jelas selelah 28 Oktober 1928 orang Indonesia hadir mendeklarasikan ksetuan bangsa, tanah air dan bahasa.

Dengan dua dasar pemikiran, merujuk ke dalam West Papua dan pengalaman NKRI, maka kita dapat menarik kesimpulan tentang konflik internal ULMWP.

Pertanyaannya, “Kapan konflik internal:

antara pengurus ULMWP,
antara orang Papua: aktivis dan tokoh Papua Merdeka;
antara organisasi perjuangan pembebasan bangsa Papua;
antara agenda dan pendekatan perjuangan pembebasan

akan berakhir?

maka jawabannya ialah kembali kepada masing-masing pihak,

pertama kepada pengurus ULMWP sendiri, antara produk KTT II ULMWP dan hasil Kongres I ULMWP;
kedua antara para aktivis dan tokoh Papua Merdeka, terutama Hon. Benny Wenda dan Hon. Octovianus Motte, bersama semua pejabat bersama masing-masing pihak;
ketiga, antara organisasi WPNCL, PNWP, NFRPB, OPM, KNPB, AMP, DeMMAK, WPNA dan sebagainya;
keempat, antara agenda dan pendekatan perjuangan yang diajukan masing-masing pihak.

Pertanyaan selanjutnya ialah, “Bagaimana caranya menyatukan semua ini?”

Hanya satu jawabab,

“Hanya pemimpin manapun yang bisa mengundang semua tokoh Papua Merdeka, semua organisasi Papua Merdeka dan semua agenda, pertama-tama dengan segala kerendahan hati, dengan saling menghormati dan menghargai kelebihan dan kekurangan, dengan saling mengakui, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dari hati ke hati, secara terbuka dan jujur, di antara para tokoh Papua Merdeka, maka semua ini akan berakhir.”

Silakan gunakan alasan legalitas, alasan legitimasi, alasan formalitas, alasan rasional, alasan historis dan alasan lainnya untuk menepuk dada dan mengatakan diri sendiri, kelompok sendiri benar. akan tetapi itu BUKAN caranya menyembuhkan penyakit akut dan mematikan, “perpecahan dalam perjuangan Papua Merdeka”

Silakan gunakan pendekatan ini lebih bagus dan yang lain lebih terkebelakang.

Silakan gunakan dalil yang ini dibuat oleh orang Papua Merdeka dan yang itu dibuat oleh orang moderat binaan NKRI.

Apapun alasannya, kita wajib bergerak menyatukan semuanya. Dengan sekuat-tenaga. Dengan biaya besar. Dengan tekun.

Kalau Indonesia membutuhkan 350 tahun untuk mencapai tujuan, West Papua butuh 3 kali lipat lebih cepat daripada waktu itu.

December 8, 2023 1

What is a syndicate in politics?

What is a syndicate in politics?
Syndicate was the informal name given to senior influential leaders who existed within the congress. It refers to a group of Congress leaders who were in control of the party’s organisation. It included political leaders like ….

[Artinya: Apa artinya sebuah sindikat dalam politik? Syndikat ialah nama tidak resmi diberikan kepada pemimpin berpengaruh yang ada dalam kongres. Ia merujuk kepada sekelompok pemimpin Kongres yang mengontrol organisasi partai. Termasuk di dalamnya pemimpin politik seperti…]

What is the other meaning of syndicate?
noun. a group of individuals or organizations combined or making a joint effort to undertake some specific duty or carry out specific transactions or negotiations:

]Apa arti lain dari sindikat? kata benda, kelompok peroorangan atau organisasi bersama-sama atau melakukan usaha bersama untuk menjalankan sebuah tugas khusus atau menjalankan transasksi atau negosiassi khusus. ]

Apa artinya pemimpin Pemerintah Sementara disebut sebagai Sindikat Politik?

November 30, 2023 0

PERTANYAAN INI UNTUK DIKETAHUI OLEH SELURUH RAKYAT DAN PARA SAHABAT FB KU YANG SETIA:KONDISI DAN SITUASI 1 MINGGU MENJELANG KONGRES

Bris Mramra
Tewo Zeth INI PERTANYAAN YANG LUAR BISA DAN SUPER , SAUDARAKU: 22112023

Saya juga heran mengapa bisa terjadi seperti itu, padahal KONGRES terhormat ini bentuk pesta musyawarah tertinggi bagi organisasi setingkat negara.

Seharusnya intelijen dan keamanan negara sebagai garda terdepan sudah baca dan jauh-jauh hari dapat mengantisipasi, serta dengan keras dan tegas melarang penyelenggaraannya.

Tetapi itu tidak terlihat sedikitpun walau ada beberapa kali mobil patroli keamanan di luar halama GOR dan kongres itu tertib berjalan aman dan sukses walaupun waktu dan kriteria kongres dibatasi secara dalam kata lain Panitia Kongres ditekan langsung oleh oleh pimpinan keamanan berwenang setempat 12 jam sebelumnya melakukan protab Kamtibmas dengan panitia kongres.

SITUASI HARI H MINES 1:
Setelah kongres berjalan selesai baru saya pribadi tahu dan mengerti langsung dari petugas internal pengamanan umum kongres jam 20:30 WP malam di lokasi kongres bahwa mendengar itu saya kaget dan gembira bercampur takut hingga menetaskan air mata dan bangga kepada bentuk keamanan kongres internal yang terujih dan terlatih selama 15 tahun di lapangan-lapangan demonstrasi di berbagai daerah sehingga bermental baja.

Semalam kira-kira jam 11 malam ada beredar selembaran yang dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengancam pelaksanaan kongres itu sehingga rencana 35 ribu peserta harus hadir ternyata yang hadir kita ketahui bersama sebayak 5000 orang saja.

FAKTA DI LAPANGAN:
Seandainya larangan terhadap Kongres itu diketahui oleh para undangan dan peserta bahwa adanya ultimatum dari pihak berwajib dengan kriteria dan batas waktu maka tentu dan pasti semua tahu undangan dan peserta kongres tidak akan hadir dalam kongres terhormat itu.

KECUALI ikan asin yang sudah mati dan mata terbuka saja yang hadir dalam kongres itu.

MAKSUD DAN TUJUAN KONRES:
Kongres Pertama ULMWP tahun 2023 adalah jawaban dari FORUM RAKYAT WEST PAPUA tanggal 6-7 November 2023 yang mana selama 13 hari kemudian kongres itu terlaksana.

Forum Rakyat West Papua adalah menunjuk dan mempertanyakan HasiL KTT II. ULMWP Vanuatu tgl 3 September 2023 yang secara sengaja didiamkan oleh panitia LPJ KTT II tersebut , karena desakan rakyat 7 wilayah adat yang kira-kira sudah sebulan menunggu di tanah Tabi hasil keputusan KTT II tersebut.

Panitia KTT II. kusak-kusuk tengah malam menyerahkan hasil KTT II tersebut kepada pimpinan Kongres selaku Legislatif Council sesuai perintah UUDS hal itu menyebabkan rakyat marah dan menggugat Kongres, menggugat Deklarator ULMWP dan menggugat Pengurus ULMWP hasil KTT II ULMWP Vanuatu tahun 2023 dan jawabannya segera lakukan kongres karena KTT II Vanuatu terselenggara di luar perintah Konstitusi UUDS dimaksud. (KTT II ULMWP Vanuatu , Inkonstutusional)

SUKSESI KONGRES:
Kongres adalah pemegang kuasa tertinggi suara politik rakyat Papua setanah Papua untuk menjalankan mandat rakyat melalui Pemerintahan Sementara ULMWP.

Selan kongres tidak ada forum rakyat yang lebih tinggi dari pada kongres baik itu KTT atau KTT LB dimanapin dimuka bumi ini itu sebab KTT II ULMWP VANUATU melanggar dan merampas hak rakyat Papua dan menciptakan kegaduhan politik rakyat menuntut PAPUA MERDEKA.

Kongres telah sukses terjadi dan anak kita baru lahir dan telah menamakan dia dengan nama yang kita sudah sepakat dalam kongres untuk diumumkan tgl 1 Desember 2023 , anak ini adalah harapan rakyat sebagai lembaga Negara untuk menuntun RBP mencapai cita cita merdeka.

Sesuai perintah konstitusi Bab II. PASAL 5 ayat 7 maka rakyat meminta badan kongres terpilih tahun 2023 untuk membubarkan organisasi Koordinatif ULMWP hal ini rakyat paksakan agar harus dilakukan karena akan selalu menjadi duri dalam perjuangan PAPUA MERDEKA.

KONTRA POLITIK:
Kita tahu bersama bahwa sejak bumi ini ada kontra dalam badan apapun pasti tidak berjalan mulus bahkan adik dan kakak sekandungpun bisa berempah tidak berdamai sampai maut menjemput.

12 murid Tuhan juga salah satunya menjual-Nya dengan 30 keping perak.

Kongres ULMWP PERTAMA 2023 juga ada kelompok konspirasi yang hendak merancang kegagalannya bahkan mengancam dan ingin menghilangkan nya sesama bersaudara sebagai OAP.

Kelompok barisan sakit hati itu juga keluarga kami sesam OAP.

SIKAP POLITIK:
Musuh terbesar RAKYAT PAPUA sesungguhnya bukan lagi NEGARA INDONESIA tetapi rakyat Orang Asli Papua itu sendiri.

Sebab Dunia ini bukan milik Indonesia , Rakyat dunia ini bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kantor besar PBB juga bukan kantornya Bapa Presiden Jokowi.

KONSENSUS:
Rakyat memilih hak politik secara pribadi sebagai landasan hak asasi manusia (HAM) untuk menilai memilih dan mengikuti demi perubahan dan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita:
Memilih Kelompok perjuangan manakah yang terbaik:
~ Pilih Kristus atau Mamon.
~ Pilih Papua Merdeka atau Ikut Indonesia
~ ULMWP Koordinatif atau Pilih Pemerintah Sementara ULMWP.

Kalau pilih abu-abu atau ditengah tengah (netral) itu disebut Oportunis, tidak bisa masuk surga kata: ALKITAB dan tidak bisa tinggal di Tanah Papua ketika Papua Merdeka.

Saya pastikan dengan kewenagamku sebagai Ondoafi bahwa kaum oportunis harus dilenyapkan dari tanah Papua sebab demokrasi kultur akan memisahkan minyak dan air.

Inilah jawaban umum yang sebenarnya tidak perlu saya jawab tetapi media ini meminta kita untuk berargumen agar edukasi yang baik kita terima dan buruk kita buang.

Terima kasih Pak Tewo Zeth.

November 23, 2023 0

Pernyataan Terbuka Pemimpin ULMWP _ Menyikapi Rencana Kongres I ULMWP oleh Panitia

Presiden Elsekutif ULMWP Manasye Tabuni dan Skertaris Eksekutif Markus Haluk bersama pengurus eksekutif Alex Rumasep saat mengelar jumpa pers di Waena, Senin, (20/11/2023). Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Kongres ke-I di Sentani Bagian dari Faksi Baru, Presiden ULMWP: Tidak Ada Kaitannya dengan Kami, https://papua.tribunnews.com/2023/11/20/kongres-ke-i-di-sentani-bagian-dari-faksi-baru-presiden-ulmwp-tidak-ada-kaitannya-dengan-kami?page=all&fbclid=IwAR3iXn6ZQgRfdiJxlphUvh68iAY_OrbSy6K1x1GzBHWmoQZha2ccFD9IVQc. Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Lidya salmah

I. Proses Pelaksanaan dan Penetapan KTT II ULMWP

Pada 22 Agustus 2023, di Kantor Perwakilan Seva Province Port Vila Vanuatu, Ketua Legislatif Tuan Edison Kladeus Waromi membuka secara simbolis KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi) II ULMWP (United Libertion Movement for West Papua) setelah dilakukan jumpa Pers tentang keanggotaan ULMWP di MSG (Melanesian Spearhead Group).
Pada 23-24 Agustus 2023, Pelaksanaan KTT MSG. Delegasi ULMWP turut serta hadiri pembukaan pelaksanaan KTT MSG dan anggota Eksekutif ULMWP dan Delegasi Indonesia mengikuti pertemuan MSG dengan memberikan sambutan pada pembukaan dan penutupan pertemuan para pemimpin.
Pada 25 Agustus 2023. dilakukan pertemuan lengkap Badang Pengurus Trias Polica (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) ULMWP dengan Panitia KTT II di Golden Port Vanuatu. Setelah Panitia menjelaskan tentang kesiapan, proses dan tahapan alur KTT II, para pihak menyepakati waktu pelaksanaan KTT II ULMWP dimulai pada 26-29 Agustus 2023.
Pada 26 Agustus-3 September 2023, dilaksanakan KTT II ULMWP dengan agenda:

Sidang Pleno I: Pembahasan Tatib, Jadwal dan Peserta.
Sidang Pleno II: Pemilihan Pimpinan Sidang tetap.
Sidang Pleno III: Pandangan Umum para pihak, mulai dari Pemerintah Vanuatu kemudian dilanjutkan pandangan politik organisasi perjuangan, WPNCL, PNWP, NFRPB, West Papua Army (TPN.PB, TNPB dan TRWP), Organisasi afiliasi/Non Afiliasi, Suport Group dan Observer.
Sidang Pleno IV: Laporan pertanggunjawaban kerja eksekutif, Laporan Pertanggungjawaban Kerja Yudikatif ULMWP, Laporan Pertanggungjawaban Kerja Legislatif ULMWP. Evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban, Demisioner Badan Pengurus Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, pemaparan peta jalan penyelesaian konflik Papua.
Sidang V: Pleno Penetapan 8 klaster program kerja ULMWP 2023-2028.
Sidang VI: Pleno Penetapan Undang-Undang Dasar ULMWP, struktur kepemimpinan ULMWP 2023-2028.
Sidang Pleno VII: Pemilihan Badan Pengurus ULMWP, penetapan dan pengesahan struktur kepemimpinan ULMWP 2023-2028.

Pada 4 September 2023, dilakukan jumpa pers perdana oleh kepemimpinan baru ULMWP, periode 2023-2028 di Port Vila Vanuatu.
Pada 20 Oktober 2023, dilakukan Doa Syukur dan Pengukuhan Kepemimpinan ULMWP 2023-2028, di Kantor Pusat Koordinasi Dalam Negeri ULMWP di Wamena West Papua. Acara ini dihadiri sekitar 500 orang para pemimpin dan perwakilan dari berbagai kalangan rakyat West Papua yang ada di Wamena.
Pada 4 November 2023, dilaksanakan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan pembubaran Panitia KTT II ULMWP di Jayapura West Papua.
Pada 9 Oktober 2023, menyikapi situasi Pelanggaran HAM dan Kejahatan Kemanusiaan di West Papua dan menjelang pertemuan PIF, ULMWP menyelenggarakan Jumpa Pers di Jayapura West Papua.
Pada 9 November 2023, ULMWP mulai melakukan audiensi sekalian menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Moderator Dewan Gereja Papua di Jayapura. Selanjutnya mulai dilakukan audiensi dengan berbagai kalangan.
Pada 10-12 November 2023, ULMWP melaksanakan Pra Raker ULMWP di Jayapura West Papua.
Pada akhir November 2023, ULMWP rencana akan menyelenggarakan Rapat Kerja.

II. Penolakan Hasil KTT II ULMWP sepihak yang diorganisir oleh oknum tertentu

Pada awal dan pertengahan September 2023, Panglima TRWP General Matias Wenda menyampaikan penolakan hasil KTT 2 ULMWP. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka kemudian difiralkan melalui media sosial.
Pada pertengahan September 2023, tuan Benny Wenda mengeluarkan pernyataan mendukung hasil KTT II ULMWP, pada saat yang sama ia juga menyampaikan mempertahankan Pemerintahan Sementara yang diumumkanya pada 1 Desember 2020.
Selama akhir September-Oktober 2023, beberapa orang yang diorganisir oleh PNWP menyampaikan penolakan hasil KTT II ULMWP. Penolakan ini disampaikan atas nama beberapa wilayah adat di West Papua.
Setelah menyampaikan pernyataan penolakan, bertepatan dengan memperingati 3 tahun penetapan draf Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP, tuan Buctar Tabuni dan Bazoka Logo mengumumkan dilakukannya mobilisasi Penolakan hasil KTT II ULMWP.
Pada 6 November 2023, PNWP dan pendukung Pemerintahan Sementara melalui Forum Rakyat West Papua melakukan aksi di halaman tempat tinggalnya tuan Buctar Tabuni. Forum Rakyat West Papua dibentuk secara mendadak pada akhir Oktober 2023 untuk memediasi aksi penolakan hasil KTT II ULMWP. Dihadapan mereka yang melakukan aksi, tuan Buctar Tabuni menyampaikan, “demi aspirasi rakyat Papua siap melanggar Undang-Undang Dasar ULMWP.” Hasil KTT II ULMWP dan kepemimpinan yang ditetapkan oleh Buctar Tabuni sebagai salah satu pimpinan sidang kemudian ia juga orang pertama yang menyampaikan selamat kepada pemimpin ULMWP, tuan Menase Tabuni sebagai Presiden Eksekutif tetapi bulan berikutnya ia juga yang pertama mendorong deligimasi hasil KTT II ULMWP dan berjanji melanggar konstitusi yang ditetapkannya sendiri.
Dasar Hukum yang digunakan mendorong kongres ini adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) Tahun 2020 untuk mempertahankan Pemerintahan Sementara. Hal ini bertentangan dengan faktanya bahwa UUDS dan Pemerintahan sementara melalui KTT II ULMWP 2023 disepakati digugurkan dan ditetapkan UUD ULMWP 2023. Akan tetapi apabila tetap dipaksakan maka kami memandang bahwa Kongres saat ini merupakan Parlemen Nasional Papua Barat dan Pendukung Pemerintahan Sementara dan bukan Kongres ULMWP berdasarkan Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP.
Kami dengan tegas menyampaikan bahwa Pemerintahan Sementara dan ULMWP adalah dua institusi yang berbeda. Konstitusinya juga berbeda. Kongres ini adalah Kongres Pememerintahan Sementara punya dan bukan Kongres ULMWP. Rakyat Papua perlu mengetahui bahwa hanya ULMWP yang mempunyai relasi dengan MSG, PIF, ACP dan seterusnya.

III. Degradasi Kepemimpinan Melalui Surat Undangan

Pada 3 November 2023, Ketua Forum Rakyat West Papua mengirim surat pemberitahuan aksi kepada Manase Q Tabuni, dengan sebutan Pemimpin dan Deklarator ULMWP. Sebutan pemimpin dan Deklarator ini bertentangan dengan hasil KTT II ULMWP, dimana Tuan Menase Q. Tabuni sebagai Presiden Eksekutif. Surat ditandatangani oleh koordinator aksi Sdr. Alen Halitopo dengan 7 koordinator wilayah adat.
Pada 6 November 2023, Tuan Buctar Tabuni atas nama ketua dan Pendiri ULMWP mengirimkan surat pertemuan Darurat kepada Manase Tabuni dan Markus Haluk sebagai pribadi. Dalam Surat tidak disebutkan jabatan sebagai Presiden Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif ULMWP. Karena dipandang sebagai surat pribadi, kami telah memutuskan untuk tidak hadir memenuhi surat Undangan dimaksud.
Pada 17 November 2023, Bazoka Logo dan Lawe Wandikbo mengirimkan surat Undangan untuk kegiatan Kongres ke-1 kepada Menase Tabuni dan Markus Haluk dengan sebutan, Eksekutif. Seperti surat-surat sebelumnya tidak disebutkan jabatan tetapi hanya menyebutkan Eksekutif.

VI. Sikap Terbuka Sehubungan Kongres 1 atas nama ULMWP

Bertolak pada fakta-fakta pada kronik I, II dan III di atas dan memperhatikan UUD 2023 ULMWP, ketetapan hasil KTT II ULMWP, Surat Yudikatif ULMWP selaku pengawal UUD ULMWP maka saya selaku pemimpin terpilih ULMWP pada KTT II ULMWP periode 2023-2028, menegaskan bahwa:

Pelaksanaan Kongres I dan semua bentuk manufer Pemerintahan Sementara dan oknum dari PNWP merupakan murni tindakan inkonstitusional dan makar yang bertentangan dengan, roh semangat Deklarasi Saralana 2014, Hasil KTT I 2017 dan KTT II ULMWP 2023, Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP, Komunike para pemimpin MSG 2014-2023, PIF 2015-2023, dan dukungan komunitas internasional yang terus memberikan dukungan kepada ULMWP sebagai wadah persatuan bangsa Papua untuk memperjuangkan Kemerdekaan dan kedaulatan politik bangsa Papua.
Kami tidak pernah menyepakati dan membentuk Forum Rakyat West Papua dan menyetuji membentuk Panitia Kongres I ULMWP. Jadi kegiatan ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar ULMWP. Saat ini kami sedang focus mengisi struktur Badan ULMWP sesuai UUD 2023 ULMWP.
Meminta semua pihak internal maupun eksternal ULMWP untuk menghormati, mematuhi dan mengakui hasil KTT II ULMWP di Port Vila Vanuatu pada, 22, 26 Agustus-3 September 2023 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
Merujuk pada Undang-Undang Dasar 2023, ULMWP, pasal 6 dan 19, Kongres I ULMWP akan dilaksanakan pada 2028. Maka semua manufer dan upaya yang dilakukan saat ini atas nama ULMWP merupakan tidak sah dan illegal.
Mohon dukungan rakyat semesta West Papua dan komunitas internasional dalam kepemimpinan kami mewujudkan 8 kloter program kerja yang menjadi peta jalan dalam mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua untuk Merdeka dan berdaulat.
Jayapura, West Papua, 20 November 2023

One People One Soul

Menase Tabuni
Presiden Eksekutif

November 23, 2023 0

Kongres ke-I di Sentani Bagian dari Faksi Baru, Presiden ULMWP: Tidak Ada Kaitannya dengan Kami

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA – Badan Eksekutif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) melalui Presiden Eksekutif ULMWP, Manasye Tabuni mengatakan, Kongres-I yang digelar di Sentani, Kabupaten Jayapura, bukan kegiatan ULMWP, melainkan bagian dari kegiatan faksi gerakan masyarakat Papua untuk membahas pemerintahan sementara.

“Kami melihat ini sebagai kegiatan faksi baru yang muncul yang dilakukan oleh PNPB yang dimunculkan oleh Tuan Benny Wenda melalui pemerintahan sementara,” ungkap Manasye Tabuni saat mengelar jumpa pers di Waena, Senin, (20/11/2023).

Manasye Tabuni berharap faksi baru tersebut kedepannnya bisa bergabung sebagai faksi pergerakan rakyat dalam honai besar ULMWP.
“Silahkan saja (Panitia Kongres I) ini merupakan hak politik mereka dan merupakan bagian dari demokrasi untuk perjuangan ke depan, tapi ULMWP sudah mengelar KTT II secara sah,”terangnya sembari menunjukan hasil KTT II beserta ringkasan Undang- Undang ULMWP.

Manasye Tabuni juga menyebut, bahwa ULMWP juga telah melakukan KTT kedua setelah deklarasi Saralena 2014 di Vanuatu.

“Puncak di mana gerakan Papua merdeka bersatu di sana. Setelah itu semua pimpinan melakukan kongres pertama 2017 dan 2023. Ini Kongres ke- II, seharusnya KTT yang kedua ini digelar pada 2020 tetapi karena Covid-19, maka legislatif dari tiga pendiri ini bersepakat untuk memperpanjang jabatan Tuan Benny Wenda sampai Covid berakhir, dan mempersiapkan amandemen konstitusi yang akan ditetapkan pada KTT II,”beber dia.

Masih dikatakan Manasye Tabuni, hal yang terjadi di luar kesepakatan ULMWP adalah Beny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara saat pandemi Covid-19 itu.

“Jadi KTT II kemarin kami pertanyakan itu juga, tapi mereka mengatakan bahwa undang-undang itu tidak terjadi dan dalam komisi konstitusi, mereka juga menghapus pemerintahan sementara, ada dua komisi program dan konstitusi,”terangnya.

Saat itu, sebagai pemimpin sidang Ediaon Waromi dan Buktar Tabuni.

Dinamika berjalan dengan baik kendati ada riak-riak tetapi berhasil dengan sebuah konsensus.

“Jadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak menggelar Kongres ke-I ini merupakan bagian dari faksi pemerintahan sementara yang pada saat KTT II sudah tidak disahkan undang undang pemerintahan sementara,”ujar Manasye Tabuni.

“Dalam UUD ULMWP pada alinea terakhir tentang peralihan, semua konstitusi yang sudah berlaku sebelumnya tidak berlaku lagi. Jadi kami pikir sudah selesai di KTT dari semua kesepakatan bersama,” katanya.
Baca juga: Aksi Massa di Jayapura, Rakyat Papua Tuntut Deklarator ULMWP Soal Konstitusi dan Kontroversi MSG

Sebagai anggota eksekutif, Manasye Tabuni menilai kongres tersebut merupakan kegiatan pemerintah sementara yang mungkin saja akan menjadi faksi baru sendiri.

“Ini sebenarnya agenda pemerintahan sementara bukan ULMWP. Karena kalau mereka jalan dengan pemerintahan sementara masyarakat tidak akan datang, Jadi mereka memakai ULMWP untuk menarik masyarakat (datang),” tegasnya.

Selain itu, sikap yang dilakukan pada Kongres I ini jelas di luarkesepakatan KTT ke-II.

“Hal ini juga mereka sedang merusak eksistensi perjuangan bangsa Papua, karena ULMWP dibuat bukan untuk bersenang-senang atau mengisi jabatan tetapi tujuannya adalah menyelesaikan penderitaan rakyat dan menuju kedaulatan rakyat bangsa Papua,”papar Manasye Tabuni.

“Jadi kalau dengan cara ini tidak mempertimbangkan eksistensi perjuangan rakyat Papua, dan persatuan perjuangan rakyat itu motifnya bukan sebagai pejuang.

Jangan sampai ada muatan lain atau pihak ketiga jadi banyak indikasi dan strategi,”tegasnya lagi.

“Masyarakat harus tau, kegiatan yang dilakukan Buktar, Benny dan Basoka Logo itu adalah kegiatan pemerintahan sementara sehingga masyarakat harus bedakan, karena ULMWP dibangun untuk semua kelompok perjuangan,”imbuh dia.

Lebih jelas di kawasan Pacifik yang diakui hanya ULMWP, sehingga tidak ada organisas lain yang bisa ke MSG kecuali ULMWP.

“Jika bertujuan untuk menghancurkan ULMWP maka pergerakan ini bisa saja dipertanyakan.

Siapa dibalik ini? Apakah ini mereka menghancurlan perjuangkan eksistensi rakyat Papua. Apakah betul-betul untuk mengakhiri penderitaan rakyat Papua atau mereka mau merusak perjuangan bangsa Papua. Kami berharap jangan kita merugikan perjuangan ini,”tandas Manasye Tabuni. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Kongres ke-I di Sentani Bagian dari Faksi Baru, Presiden ULMWP: Tidak Ada Kaitannya dengan Kami, https://papua.tribunnews.com/2023/11/20/kongres-ke-i-di-sentani-bagian-dari-faksi-baru-presiden-ulmwp-tidak-ada-kaitannya-dengan-kami?page=all&fbclid=IwAR3iXn6ZQgRfdiJxlphUvh68iAY_OrbSy6K1x1GzBHWmoQZha2ccFD9IVQc.
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Lidya salmah

November 21, 2023 0

Kongres I ULMWP, Kongres Rakyat Papua IV di Port Numbai

Melihat foto-foto kegiatan Kongres I ULMWP yang diposting di berbagai media sosial dua hari ini. Ada empat hal muncul di kepala bahwa:

1. Perintah UUDS 2020 benar-benar implementasikan karena hal terkait perjalanan dan perubahan dasar dapat dilakukan di forum Kongres.

2. Hal ini telah mengubah secara mendasar tentang tradisi ULMWP selama ini mengadakan pertemuan di forum-forum yang tidak melibatkan rakyat Papua.

3. Hal ini memberikan legitimasi publik yang kuat kepada ULMWP dan perjuangan mereka. Rakyat sendiri memilik jalan perjuangan di sebuah forum kongres remi secara publik.

4. Kongres I ULMWP dilakukan secara publik di dalam negeri di tanah Tabi, West Papua. Forum kongres ini dapat menggugurkan image selama ini bahwa ULMWP sebagai perjuangan di pengasingan.

Dengan demikian mandat dan legitimasi rakyat sangat kuat.

November 21, 2023 0