TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhati-hati mengelola belanja modal, terutama yang berbentuk valuta asing.

Negara-negara pemilik modal, kata dia, saat ini sedang melakukan konsolidasi menyusul krisis keuangan global. Salah satu bentuk konsolidasi yang dilakukan adalah dengan menarik modal berbentuk valuta asing yang tersebar di seluruh dunia. “Artinya, kesempatan permodalan di seluruh dunia sangat ketat,” katanya dalam BUMN Executive Club di Wisma Antara, Rabu (25/2).

Jika modal di negara-negara maju langka, hal serupa akan terjadi pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia.”Jika pimpinan BUMN tidak bisa memastikan belanja modalnya akan menghasilkan pendapatan lebih besar, lebih baik mulai sekarang berhati-hati,”kata Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, jika pada masa lalu modal negara maju yang masuk ke negara-negara berkembang bisa mencapai 600 miliar dolar Amerika Serikat, saat ini hanya 160 miliar dolar Amerika Serikat.

Meski demikian, Sri Mulyani tak bermaksud meminta BUMN mengurangi belanja modal, karena hal itu dibutuhkan sebagai mesin pertumbuhan. Perusahaan pelat merah harus mampu meningkatkan permodalan di tengah krisis. Yang perlu dilakukan, kata dia, adalah mengurangi kegiatan yang konsumtif dan spekulatif. “Setiap rupiah yang dimiliki harus digunakan hanya untuk investasi,” katanya.

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kembali terdepresiasinya mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat kembali menekan rupiah. Sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar di pasar spot antar bank di Jakarta pada Kamis (26/2) kembali melemah 50 poin menjadi Rp 12.050 per dolar AS dari penutupan sehari sebelumnya Rp 12 ribu.

Seorang diler pasar uang bank swasta di Jakarta mengungkapkan, mata uang regional kembali melemah seiring terdepresiasinya mata uang yen terhadap dolar. Sehingga kembali menjadi ganjalan bagi penguatan rupiah.

Namun likuditas dolar dipasar domestik yang tidak begitu ketat juga membuat rupiah juga tidak terpuruk lebih dalam.

TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI sedang mengusut dugaan penyalahgunaan penerbitan surat jaminan ekspor (letter of credit) senilai US$ 177 juta atau Rp 2,13 triliun pada PT Bank Century Tbk.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI, Susno Duadji, mengatakan penelusuran masih dilakukan. Dia belum bisa memastikan keterkaitan surat jaminan itu dengan kasus penggelapan dana nasabah pada Bank Century yang kini juga disidik Kepolisian.

Tapi, surat jaminan itulah yang ikut menyebabkan ganti rugi pemerintah pada penyelamatan Century lebih besar. “Jaminan-jaminan itu tidak bisa diuangkan. Itu yang harus diganti oleh Lembaga Penjamin Simpanan,” katanya usai Rapat Kerja Komisi Keungan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (26/2).

Pada paparannya, Susno menyebutkan total kerugian dalam kasus penggelapan dana Bank Century mencapai Rp 1,18 triliun. Tapi dia enggan menjelaskan detail penelusuran kepolisian. Yang jelas, ada beberapa letter of credit berasal dari luar negeri. “Kasus ini prioritas kedua, setelah penggelapan dana Century. Karena menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.

• Robert Gelapkan Dana Lebih dari Rp 2,8 Triliun