Ro Teimumu: Fiji Menguat Dukung Papua Barat

By Kabar Mapegaa 10.39.00, 13 July 2016

Yogyakarta (KM)—Pemimpin Oposisi Fiji, Ro Teimumu Kepa, mengatakan memberikan dukungan kepada ULMWP pada keanggotaan MSG merupakan sebuah aksi tanggung jawab yang dapat di lakukan oleh setiap Pemimpin Melanesia.

Kepa mengatakan, Indonesia berusaha menjadi keanggotaan blok regional hanya untuk melindungi kepentingan sendiri dan telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada keprihatinan Melanesia terhadap Papua, bahwa genosida sedang berlangsung di Papua Barat.

“Ro Teimumu telah menyatakan mendukung penuh untuk ULMWP sebagai keanggotaan penuh pada pertemuan MSG di Honiara”.

Lanjut Dia, mengatakan Indonesia tidak punya keinginan untuk terlibat dalam dialog tentang isu-isu hak asasi manusia dan mereka telah menunjukkan hal ini berkali-kali dalam setiap serangan pandangannya terhadap ‘pejuang kemerdekaan Papua’ dan penindasan kegiatan penentuan nasib mereka.

Ia bergabung dalam ribuan orang Fiji yang merasa kuat tentang perubahan pada posisi negara dan menyuarakan kebebasan dan kemerdekaan Papua Barat, Bebernya lagi.

Dengan memberikan keanggotaan penuh, para pemimpin Melanesia akan langsung menanggapi terhadap keinginan untuk mengakhiri kekerasan waja anggota ULMWP,ungkapnya.

Kepemimpinan KTT MSG adakan pertemuan minggu ini di Honiara, Salomon Island.

Sumber: Radio NZ

July 13, 2016 0

Sir Michael Somare : Kami Melanesia Harus Membuat Pilihan yang Benar untuk Papua

Tezt Asli dalam Bahasa Inggris di sini

Diterjemahkan oleh CEB-DoOPM, 18 Juli 2016.

The four Melanesian prime ministers of Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, and Fiji will come together in Honiara, Solomon Islands today as chairman Manasseh Sogavare hosts the 23rd Melanesian Spearhead Group Special Leader’s Summit.

Empat Perdana Menteri, masing-masing dari Papua New Guinea, Kepulauan Solaiman, Vanuatu dan Fiji akan berkumpul bersama di Honiara, Kepulauan Solaiman hari ini saat ketua MSG Sogavare memimpin KTT MSG yang ke 23.

Dekolonisasi dan kemerdekaan negara-ngara Melanesia adalah proses pembebasan yang dekat di hati saya. The Noumea Accord, misalnya, menjadi simbol dalam mengejar kemandirian dan otonomi yang sinonim dengan hak dan kebebasan yang tersedia bagi semua umat manusia dari negara ini.

Dalam prakteknya accord ini menyediakan bantuan teknis, program pelatihan untuk masyarakat Kanak yang masih ada dalam kedaulatan Perancis saat ini.

Pengaturan seperti ini telah menyadiakan sebuah kerangka hukum dan praktis untuk penduduk pribumi Kaledonia Baru untuk sepenuhnya menentukan nasib mereka sendiri, bahkan sampai memperoleh keperdekaan yang mereka dambakan.

Keputusan-keputusan yang kamibuat pada KTT MSG dalam dua hari ke depan ini mengandung nilai-nilai untuk generasi mednatang dari masyarakat Melanesia yang akan memandang solidaritas kami dengan kekaguman bilamana kita membuat keputusan yang benar menyangkut dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri.

Mulai hari ini kami akan mulai menceritakan cerita kami sendiri, cerita tentang hak konstitusional dan universal kami untuk memperoleh kemerdekaan yang diberikan kepada kami dalam kemerdekaan negara-negara kami masing-masing.

Hari ini kami mampu, dengan jalan aklamasi, memicu proses untuk penentuan nasib sendiri yang lebih luas yang akan dinikmati oleh orang Papua di Tanah Papua.

‘Founding Father’
Sebagai seorang Pendiri” saya terdorong oleh kemajuan yang telah dibuat dalam isu kunci dari West Papua untuk menjadi anggata penuh dari Melanesian Spearhead Group.

Saya terinspirasi bahwa pejabat senior MSG, para menteri dan pemimpin tetap mengedepankan aklamasi walaupun menghadapi isu-isu diplomatik, ekonomi, sosial dan politik yang rumit dan sensitif.

Konsultasi yang sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak di antara para negara-negara anggota MSG dan satu wilayah dalam mempertimbangkan jejak masa depan dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri untuk West Papua begitu penting sekarang lebih-lebih demikian daripada yang pernah ada sebelumnya.

Kita dapat memperkuat Melanesian Spearhead Group dan kawasan kami, yaitu termasuk West Papua, dengan menjamin bahwa para pemimpin Melanesia di Honiara mengesahkan lamaran United Liberation Movement for West Papua untuk keanggotaan penuh dari Melanesian Spearhead Group

Kami satu kaum terbentang di antara banyak pulau dan lautan, dipisahkan oleh lautan dan gunung-gunung dalam keragaman jurisdiksi kedaulatan pula.

Leluhur kami bergerak dengan bebas dalam tanah kami dan laut kami selama berabad-abad lamanya sebelum kaum kolonial dan umat Kristen melakukan intervensi ke dalam kehidupan kami.

Kami harus memegang roh masyarakat yagn luas dalam usaha-usaha modern kami dalam diplomasi dan kerjasama internasional dan dialog.
We must hold onto that spirit of a vast community that underpins our modern efforts within diplomacy and international cooperation and dialogue.

Political upheaval
Semua negara-negara anggota MSG dan satu wulayah telah mengalami beberapa tingkat gangguan politik dan konflik sipil yang membutuhkan reformasi politik dan ekonomi yang tegas dan deklarasi agar terjadi transisi secara damai.

Expor kekayaan mineral dan komoditas pertanian menjadi sumber utama pendapatan dari semua negara dan satu wilayah dalam kawasan MSG.

Karena itu sangatlah penting untuk berupaya mempertahankan stabilitas politik agar mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan demi masa depan semua orang Melanesia yang lebih baik.

Akan tetapi sub-region kami hanya dapat menjadi makmur ketika semua isu politik, ekonomi, sosio-budaya dan lingkugnan hidup dipertimbangkan dengan bobot yang sama dikaitkan dengan kebutuhan dari semua kaum kami.

Potensi pertumbuhan kami bergantung kepada hubungan-hubungan diplomatik dan dinas kami, hubungan kami dan jaringan kami dengan dunia ini. Akan tetapi sebagai sebuah kelompok yang terkait secara etnis kami selama ini selalu bergantung kepada berbicara, bertukaran dan berpartisipasi secara budaya.

Sesungguhnya kami semua orang Melanesia. Itulah yang membuat kami berbeda.

Kami membawa fitur beberbeda-bda dimaksud ke forum tetapi minggu ini di KTT Pemimpin Khusus Melanesian Spearhead Group kami punya peluang yang unik sekali lagi untuk mengambil keputusan menyangkut masa depan kita dengan integritas sebagai negara-negara yang memerintah sendiri dan negara-negara merdeka sebagai blok sub-regional yang sangat kuat.

Lebih daripada sebelumnya, sub-region perlu memasukkan West Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan daripadanya dan, sebagai anggota yang mengambil bagian secara setara.

Rt Hon Grand Chief Sir Michael T Somare
Port Moresby

July 13, 2016 0

Jelang Putusan ULMWP, KNPB Besok Gelar Aksi Serentak

Selasa, 12/07/2016 22:13 WIB

KBR, Jakarta- Sejumlah kelompok di Papua Rabu ini akan menggelar aksi besar-besaran di sejumlah kota di Papua. Aksi ini mendukung Gerakan Pembebasan Papua Barat ULMWP diterima jadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhuniap, mengatakan akan tetap beraksi meski menghadapi ancaman pembubaran dari Kepolisian. Kata dia, aksi ini akan digelar di antaranya di Manokwari, Jayapura, Timika, dan Yahukimo.

“Aksinya bermacam-macam. Ada yang berbentuk demo turun ke jalan, ada yang panggung terbuka, ada yang pawai, ada yang berbentuk ibadah atau syukuran,” ungkap Ones kepada KBR, Selasa (12/7/2016) malam.

Ones optimistis ULMWP jadi anggota tetap di MSG. Sebab, mereka telah memenuhi persyaratan, yakni membentuk wadah persatuan seperti ULMWP dan menjadi anggota observer MSG selama setahun terakhir. Selain itu, kata dia, MSG akan berpihak pada Papua karena mereka merupakan saudara satu bangsa Melanesia.

Menanggapi aksi besar-besaran itu Juru Bicara Polda Papua Patrige Renwarin menegaskan pendemo yang mendukung ULMWP, tidak diizinkan untuk melakukan aksinya.

“Mereka tidak diizinkan, mereka tidak diberikan surat tanda terima pemberitahuan. Kita juga menjawab surat mereka dengan surat untuk menjelaskan, yang isinya surat penolakan itu, isinya bahwa harus mereka lengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah diamanatkan UU no 9 tahun 98, tentunya kan mereka tidak bisa lengkapi hal itu,” ungkap Patrige kepada KBR (12/7/2016).

Juru Bicara Polda Papua Patrige Renwarin melanjutkan, “pasti mereka akan melakukan kegiatan itu tapi belum tahu kegiatannya seperti apa. Kalau di dalam permohonan pemberitahuannya, mereka akan lakukan demo damai dan ibadah. Sudah disampaikan oleh Kapolres Jayapura Kota bahwa sebisa mungkin tidak laksanakan demo. Kalau toh laksanakan ibadah, tentunya pastinya kita akan amankan dan kita juga tidak akan lakukan tindakan-tindakan polisional.”

Patrige menambahkan, komunikasi telah dilakukan oleh Kapolres Jayapura Kota dengan pendemo. Menurutnya, jika ingin melakukan aksi, mereka perlu memenuhi syarat seperti mendaftarkan organisasinya secara resmi ke Kesbangpol terlebih dulu. Jika demo tetap dilakukan, maka kata Patrige, kepolisian akan melokalisir pergerakan massa seperti yang juga telah dilakukannya selama ini.

“Selama ini kita tidak lakukan penangkapan tapi kita ajak mereka baik-baik. Dan mereka mau, mereka menuruti di bawa ke Polres ataupun tempat-tempat lain yang memang tidak mengganggu aktivitas itu yang istilahnya kita pakai istilah dilokalisir. (tidak ditahan?) Tidak pernah ditahan, kecuali mereka melakukan aksi anarkis merusak mobil angkutan yang lewat, kendaraan orang dibakar atau dilemparin, seperti itukan, pasti pidana,” katanya.

Optimistis

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan optimistis ULMWP tidak bakal menjadi anggota penuh dalam KTT Khusus Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung 14-15 Juli di Kepulauan Solomon. Ia beralasan, ULMWP bukan sebuah negara, sehingga memberinya keanggotaan penuh sama dengan melanggar perjanjian pendirian MSG.

Luhut menyatakan, pemerintah melobi anggota MSG untuk menggagalkan upaya ULMWP.

“(Kalau ULMWP diterima?) Ya nggak lah, kan dia bukan negara, kan sudah ada keputusan sebelumnya, yang boleh kan harus negara. (Jadi optimistis?) Ya kita harus hidup optimis. (Pemerintah lakukan lobi?) Semua ada lobi, masak hidup nggak ada lobi, harus ada pendekatan,” kata Luhut di Kemenkopolhukam, Selasa (12/7/2016).

Luhut menambahkan, saat ini perwakilan pemerintah dari Kementerian Luar Negeri dan Kemenkopolhukam telah berada di Kepulauan Solomon untuk mengikuti agenda tersebut. Kata dia, pemerintah mengharapkan bisa diterima menjadi anggota penuh.

“Itu (jadi anggota penuh-red) yang kita harapkan. Tim lagi di sana, kemlu dengan deputi I di sini, ya kita lihat saja,” ujar dia.

Melanesian Spearhead Group (MSG) menggelar KTT Khusus Rabu ini di Solomon Island. Salah satu agendanya adalah penetapan keanggotaan ULMWP. Jika ULMWP jadi anggota tetap MSG, maka lima anggota MSG bisa membahas isu Papua hingga ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. MSG beranggotakan negara Melanesia di Pasifik yakni Fiji, Papua Nugini, Kaledonia Baru, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu.

Editor: Rony Sitanggang

July 12, 2016 0

Desra Percaya Pimpin Delegasi RI Ke KTT MSG di Honiara

Penulis: Bob H. Simbolon 16:49 WIB | Senin, 11 Juli 2016

Direktur Jenderal Asia Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya (Foto: Bob H Simbolon)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir mengatakan Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, akan memimpin delegasi Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara, Kepulauan Solomon, 14 Maret mendatang.

Selain itu, Duta Besar Indonesia untuk Australia juga turut menjadi anggota delegasi.

“Duta Besar Indonesia yang berada di Canbera juga akan menjadi anggota delegasi di KTT MSG,” kata dia kepada satuharapan.com di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta p ada hari Senin (11/7).

Armanatha menambahkan, pimpinan delegasi sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri pada hari ini, Senin (11/7) di Jakarta.

“Tadi memang Pak Desra Percaya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menteri,” kata dia.

Dia mengatakan, poin-poin yang akan dibawa Indonesia ke KTT tersebut tergantung pada apa yang jadi pembahasan di KTT MSG.

“Point-poin yang akan disampaikan sih tergantung apa menjadi pembahasan di KTT MSG,” kata dia.

KTT MSG akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli mendatang bersamaan dengan Pacific Islands Development Forum (PIDF) di Honiara, Kepulauan Solomon.

KTT MSG awalnya dijadwalkan di Port Vila di Vanuatu pada awal Mei lalu, tapi kemudian dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini, menjelang akhir Juni.

Namun, kemudian ditunda lagi karena para pemimpin tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk bertemu selama pertemuan Asia Caribbean Pacific (ACP) di Port Moresby.

Editor : Eben E. Siadari

July 11, 2016 0

KBRI Australia: ULMWP Merusak Kesatuan MSG

Penulis: Bob H. Simbolon 15:03 WIB | Senin, 11 Juli 2016

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM – Juru Bicara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia, Sade Bimantara, menuduh kelompok Gerakan Pembebasan Papua Barat atau dikenal sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus mengganggu dan merusak Melanesian Spearhead Group (MSG). Langkah-langkah ULMWP dinilai berbahaya bagi persatuan dan integritas MSG.

Hal ini ia katakan dalam sebuah tulisan yang dimuat oleh solomonstarnews.com, dengan judul “Is MSG A Strong or Sick Man of the Pacific?” pada 10 Juli 2016.

MSG dijadwalkan akan mengadakan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 14 Juli mendatang di Honiara, Kepulauan Solomon. ULMWP sedang dalam proses untuk diakui sebagai anggota penuh MSG namun Indonesia menolak keras.

Dalam tulisannya, Sade Bimantara menilai Kelompok ULMWP bukan merupakan wakil dari empat juta orang Papua di provinsi Papua di Indonesia.

“Itu (ULMWP) diciptakan mewakili suara orang Papua di luar negeri, yang mungkin masih memiliki kewarganegaraan Indonesia dan banyak yang sudah meninggalkan kewarga negaraannya,” tulis Bimantara.

Menurut Sade Bimantara, agenda tunggal ULMWP hanyalah mengambil alih sebagian dari wilayah Indonesia yang berdaulat dan itu merupakan preseden berbahaya.

Ia mengatakan, selama hampir satu dekade eksistensinya, MSG telah menunjukkan potensinya menjadi ‘Orang Kuat di Pasifik Selatan.’ MSG dalam proses menjadi wilayah yang terintegrasi secara ekonomi sambil memelihara identitas budaya Melanesia.

Namun, menurut dia, satu isu telah mengancam kepentingan inti dari seluruh proyek MSG. Yang dia maksud adalah kehadiran ULMWP dalam organisasi itu dengan agenda untuk merdeka. Saat ini ULMWP berstatus anggota peninjau.

“MSG saat ini kemungkinan telah menunjukkan gejala orang sakit. Dengan membiarkan kelompok ULMWP membajak agenda mereka, MSG secara tidak sengaja telah mengirimkan pesan yang salah. Ia seakan berkata bahwa adalah baik bagi organisasi politik lain untuk bergabung dengan MSG dan menuntut sebagian wilayah negara mereka,” kata dia.

Menurut Sade Bimantara, MSG juga seolah-olah memberikan pesan bahwa tidak apa-apa menghianati prinsip kerja sama MSG yang sudah disepakati, yaitu prinsip untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Lebih jauh, lanjut dia, MSG juga seakan memberi pesan bahwa tidak apa-apa bila meninggalkan sebagian terbesar populasi Melanesia di Pasifik.

Menurut Sade Bimantara, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan 11 juta orang Melanesia hidup di lima provinsi di Indonesia, seperti Nusa Tengagra Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

“Sulit untuk mencapai tujuan solidaritas kultural dan suara yang lebih besar bagi orang Melanesia seperti yang dicanangkan oleh MSG jika suara lebih dari setengah populasi Melanesia tidak disambut, seperti ambisi ULMWP,” tulis Bimantara.

Di bagian lain tulisannya, Bimantara menuduh ULMWP membawa perpecahan di kalangan rakyat Indonesia dan sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah, sebagaimana umumnya yang diupayakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat di seluruh dunia.

Oleh karena itu, Bimantara menyerukan agar KTT MSG kembali ke fokus MSG yang lebih penting yaitu solidaritas kultural dan pembangunan manusia Melanesia.

Dengan mengambil pendekatan inklusif dengan menyambut lebih dari setengah populasi Melanesia yang hidup di bagian Timur Indonesia, MSG dapat terlibat dalam inisiatif yang memperkuat ikatan solidaritas di kalangan Melanesia.

Dia juga mengatakan pada bulan lalu, Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyetujui perjanjian perdagangan baru yang lebih komprehensif. Dijuluki sebagai MSGTA3 itu, perjanjian ini mencakup baik komoditas dan perdagangan jasa, mobilitas tenaga kerja dan investasi.

“Dengan memperluas perjanjian ini mencakup semua negara yang memiliki populasi Melanesia yang signifikan, misalnya, perdagangan dan investasi antara anggota yang menyepakati perjanjian secara signifikan akan tumbuh. Sebagian besar anggota MSG menghasilkan ekspor serupa, yang mengimbangi manfaat dari perjanjian perdagangan bebas. Dengan menjalin perdagangan dengan negara-negara lain yang memproduksi berbagai barang yang berbeda, MSG akan memperoleh keuntungan dari perdagangan yang lebih luas dan investasi,” kata Bimantara.

Editor : Eben E. Siadari

July 11, 2016 0

Juru Bicara ULMWP Benny Wenda Tiba di Honiara Solomon Islands

Juru bicara ULMWP (Benny Wenda, Amatus Douw dan seorang pendukung Papua Merdeka tiba di Bandara Internasional Honiara pada pukul 1:40 Siang ini tanggal 9 Juli 2016.

Dalam kedatangan ini, Solomon Islands in Solidarity fro Free West Papua telah melakukan penjemputan di Bandara Internasional di Honiara dengan menanimpilkan spanduk, Bendera Bintang Fajar.

Solomon Islands Solidaritas kerja keras, siang dn malam untuk melakukan dukungan, dimana memasang Spanduk yang bertuliskan selamat datang, dan juga poster-poster bendera Bangsa Papua yaitu Bintang Fajar dan juga bendera Bangsa Solomon Islands di ruas jalan utama dari Bandara ke Ibu Kota Honiara.

Spabduk utama yang telah di pasang di Bandar Internasional di Honiara, telah diturunkan oleh sekuriti Airport, dicurigai atas permintaan Konsulat Indonesia atas kerja sama dengan seorang Polisi.

Tetapi, dipasang kembali. Perang mulut terjadi antara Polisi dan Pendukung Papua merdeka di Honiara, karena Spanduk Selamat datang itu dipasang atas petunjuk Perdana Menteri Slomon Islands Hon. Menasseh Sogavare.

Hampir 90% Delegasi Papua barat telah tiba dalam keada aman dan sehat. Semangat Solidaritas yang luar biasa di Solomon Islands. Sudah satu minggu Solidaritas kerja kerjas untuk Papua harus menjadi anggota penuh di forum MSG.

Demikian info terkini dari Hoiara, Solomon Islands.

Writed, Translated and publishing by,
Sebby Sambom
West Papuan Human Rights Defender
(Former West Papuan Political Prisoner)

July 7, 2016 0

Menlu: ULMWP Adalah Gerakan Separatis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, mengatakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah gerakan separatis yang tidak memiliki legitimasi mewakili masyarakat Papua.

“Dalam pertemuan di Konferensi Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Fiji beberapa hari yang lalu, kami menurunkan empat duta besar sebagai delegasi Indonesia dan menyampaikan empat posisi Indonesia dalam pertemuan di forum tersebut. Salah satunya adalah ULMWP tidak lebih dari gerakan separatis,” kata dia, pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Senin (20/6),

Dia juga menyampaikan, bahwa delegasi Indonesia meminta agar negara-negara yang tergabung dalam MSG menghormati kedaulatan dari setiap negara.

“Persoalaan kriteria keanggotaan di MSG juga diminta didasari kepada persetujuan yang telah disepakati,” kata dia.

Dia mengatakan pada pertemuan tersebut delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan penelitian yang komprehensif sebagai bahan counter campaign mengenai isu Papua yang selama ini disampaikan oleh gerakan separatism itu.

“Kami meminta agar legislatif mendukung langkah pemerintah Indonesia,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

Penulis: Bob H. Simbolon 15:53 WIB | Senin, 20 Juni 2016

June 20, 2016

Imbangi Informasi ULMWP, Indonesia Gunakan Sosial Media

Penulis: Bob H. Simbolon 19:58 WIB | Senin, 20 Juni 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, mengatakan pemerintah Indonesia akan menggunakan sosial media dalam memberikan informasi mengenai Papua berdasarkan fakta yang benar kepada masyarakat di luar negeri.

“Dalam mengantisipasi gerakan separatis, ini yang paling penting yang kita perhatikan, ialah bagaimana kita bisa memberikan informasi seintensif mungkin, sebenar mungkin dengan fakta yang benar kepada masyarakat di luar negeri,” kata dia pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin (20/6).

Dia menjelaskan Kementerian Luar Negeri melalui Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri (BPPK Kemlu) telah merumuskan apa yang dinamakan satu narasi tunggal yang terkait dengan Papua.

“Nantinya melalui semua diplomat Indonesia, akan bicara mengenai Papua melalui rujukan data dari BPPK Kemlu,” kata dia

Dia menjelaskan tindakan tersebut harus dilakukan untuk mengimbangi disinformasi yang selalu dicoba disebar-luaskan oleh kelompok-kelompok separatis tersebut karena mereka tidak bicara dengan data.

“Kita memiliki keuntungan karena mereka bicara dengan tidak memiliki data dan kita terus menguatkan diplomasi kita agar kedaulatan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terusik dari kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, Delegasi Indonesia dalam pertemuan di Konferensi Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Fiji beberapa hari yang lalu, menyampaikan bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak lebih dari gerakan separatis yang tidak memiliki legitimasi mewakili masyarakat Papua.

Editor : Eben E. Siadari

June 20, 2016 0

Pemerintah ULMWP Ditunda Jadi Anggota MSG

Jumat, 17/06/2016 23:21 WIB

KBR, Jakarta- Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengklaim, Melanesian Spearhead Group (MSG) menunda keanggotaan organisasi Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat ULMWP. Hal itu diputuskan dalam pertemuan para menteri luar negeri anggota MSG di Fiji pekan ini.

MSG adalah organisasi negara-negara Melanesia di Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Yoedhi Swartono, mengatakan keanggotaan ULMWP ditunda sampai organisasi itu memenuhi syarat keanggotaan. Syarat tergabung dalam MSG adalah negara berdaulat sementara ULMWP adalah sebuah organisasi gerakan politik.

“Di mana salah satunya -ini pendapat subjektif saya- kalau itu belum diubah, terus terang ULMWP tidak bisa,” jelasnya kepada KBR, Jumat (17/6/2016) malam.

“Karena disebutkan persyaratannya adalah merupakan sovereign state, negara yang berdaulat,” ujarnya lagi.

Namun, kata Yoedhi, MSG bisa saja mengubah syarat itu sehingga organisasi seperti ULMWP bisa menjadi anggota. Hal ini bisa dilakukan jika seluruh anggota MSG setuju. Jika demikian, status ULMWP akan meningkat pelan-pelan, dari observer, associate member, dan jadi full member.

Kata Yoedhi, proses itu memakan setidaknya 4 tahun. Karena penaikan status harus ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi yang digelar 2 tahun sekali. Indonesia sendiri berstatus associate member sejak Juni 2015.

Yoedhi menambahkan, pemerintah Indonesia akan berdialog dengan ULMWP. Pemerintah akan meminta organisasi itu kembali pada statusnya sebagai observer sebagaimana ketetapan MSG. MSG pada 2015 mengakui ULMWP sebagai organisasi yang mewakili orang Papua Barat yang tinggal di luar Papua Barat. “Tetap dalam kerangka Indonesia,” kata Yoedhi.

Selasa hingga Kamis (14-16/6/2016) kemarin, MSG mengadakan pertemuan menteri luar negeri di Fiji. Pada kesempatan itu, aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyampaikan permohonan keanggotaan tetap untuk ULMWP. Aktivis Papua lain saat itu mendukung ULMWP dengan aksi damai yang dilakukan di 10 kota di Papua.

Dalam debat MSG, lima anggotanya terpecah jadi dua. Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru mendukung ULMWP jadi anggota penuh. Sementara Fiji dan Papua Nugini mendukung kedaulatan pemerintah Indonesia.

Editor: Rony Sitanggang

June 17, 2016 0

14 Juli, KTT Khusus MSG Digelar di Honiara

Jayapura, Jubi – Para Menteri Luar Negeri dan pejabat senior dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) telah mengadakan pertemuan di Lautoka, Fiji. Hasil pertemuan, yang belum dikonfirmasi ini, membicarakan agenda-agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam KTT forum pemimpin Melanesia di Kepulauan Salomon, pertengahan bulan depan.

Tawaran organisasi perjuangan Papua Merdeka, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh pada forum MSG dan pengangkatan secara resmi Direktur Jenderal MSG yang baru, Amena Yauvoli, disebut-sebut menjadi dua agenda yang nantinya akan dibahas, menurut laporan Radio New Zealand, Kamis (16/6/2016).

Pertemuan di Fiji itu dilakukan menjelang pertemuan khusus para pemimpin MSG yang rencananya dijadwalkan akan berlangsung di ibukota Honiara, negara Kepulauan Salomon pada 14 Juli.

KTT pemimpin MSG awalnya dijadwalkan untuk diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu, pada bulan lalu. Kemudian terjadi perubahan dan dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini.

Namun, kegiatannya kembali tersendat dan harus ditunda lagi untuk yang kedua kalinya.

Penundaan itu disebabkan jadual para pemimpin yang bertabrakan dengan kegiatan pertemuan pemimpin dari forum Afrika, Caribian dan Pasifik (ACP) di mana pemerintah Papua Nugini menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ACP yang berlangsung sejak 29 Mei-1 Juni di Port Moresby.

Saat pertemuan ACP berlangsung, PNG juga tidak membolehkan pemimpin Gerakan Pembebasan Papua, Octovianus Mote, masuk ke Papua Nugini. Dan, sebelumnya, tokoh politik Papua Benny Wenda juga menghadapi hal serupa, penolakan dari pemerintah PNG. (*)

June 16, 2016 0