Pernyataan Terbuka Pemimpin ULMWP _ Menyikapi Rencana Kongres I ULMWP oleh Panitia

Presiden Elsekutif ULMWP Manasye Tabuni dan Skertaris Eksekutif Markus Haluk bersama pengurus eksekutif Alex Rumasep saat mengelar jumpa pers di Waena, Senin, (20/11/2023). Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Kongres ke-I di Sentani Bagian dari Faksi Baru, Presiden ULMWP: Tidak Ada Kaitannya dengan Kami, https://papua.tribunnews.com/2023/11/20/kongres-ke-i-di-sentani-bagian-dari-faksi-baru-presiden-ulmwp-tidak-ada-kaitannya-dengan-kami?page=all&fbclid=IwAR3iXn6ZQgRfdiJxlphUvh68iAY_OrbSy6K1x1GzBHWmoQZha2ccFD9IVQc. Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Lidya salmah

I. Proses Pelaksanaan dan Penetapan KTT II ULMWP

Pada 22 Agustus 2023, di Kantor Perwakilan Seva Province Port Vila Vanuatu, Ketua Legislatif Tuan Edison Kladeus Waromi membuka secara simbolis KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi) II ULMWP (United Libertion Movement for West Papua) setelah dilakukan jumpa Pers tentang keanggotaan ULMWP di MSG (Melanesian Spearhead Group).
Pada 23-24 Agustus 2023, Pelaksanaan KTT MSG. Delegasi ULMWP turut serta hadiri pembukaan pelaksanaan KTT MSG dan anggota Eksekutif ULMWP dan Delegasi Indonesia mengikuti pertemuan MSG dengan memberikan sambutan pada pembukaan dan penutupan pertemuan para pemimpin.
Pada 25 Agustus 2023. dilakukan pertemuan lengkap Badang Pengurus Trias Polica (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) ULMWP dengan Panitia KTT II di Golden Port Vanuatu. Setelah Panitia menjelaskan tentang kesiapan, proses dan tahapan alur KTT II, para pihak menyepakati waktu pelaksanaan KTT II ULMWP dimulai pada 26-29 Agustus 2023.
Pada 26 Agustus-3 September 2023, dilaksanakan KTT II ULMWP dengan agenda:

Sidang Pleno I: Pembahasan Tatib, Jadwal dan Peserta.
Sidang Pleno II: Pemilihan Pimpinan Sidang tetap.
Sidang Pleno III: Pandangan Umum para pihak, mulai dari Pemerintah Vanuatu kemudian dilanjutkan pandangan politik organisasi perjuangan, WPNCL, PNWP, NFRPB, West Papua Army (TPN.PB, TNPB dan TRWP), Organisasi afiliasi/Non Afiliasi, Suport Group dan Observer.
Sidang Pleno IV: Laporan pertanggunjawaban kerja eksekutif, Laporan Pertanggungjawaban Kerja Yudikatif ULMWP, Laporan Pertanggungjawaban Kerja Legislatif ULMWP. Evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban, Demisioner Badan Pengurus Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, pemaparan peta jalan penyelesaian konflik Papua.
Sidang V: Pleno Penetapan 8 klaster program kerja ULMWP 2023-2028.
Sidang VI: Pleno Penetapan Undang-Undang Dasar ULMWP, struktur kepemimpinan ULMWP 2023-2028.
Sidang Pleno VII: Pemilihan Badan Pengurus ULMWP, penetapan dan pengesahan struktur kepemimpinan ULMWP 2023-2028.

Pada 4 September 2023, dilakukan jumpa pers perdana oleh kepemimpinan baru ULMWP, periode 2023-2028 di Port Vila Vanuatu.
Pada 20 Oktober 2023, dilakukan Doa Syukur dan Pengukuhan Kepemimpinan ULMWP 2023-2028, di Kantor Pusat Koordinasi Dalam Negeri ULMWP di Wamena West Papua. Acara ini dihadiri sekitar 500 orang para pemimpin dan perwakilan dari berbagai kalangan rakyat West Papua yang ada di Wamena.
Pada 4 November 2023, dilaksanakan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan pembubaran Panitia KTT II ULMWP di Jayapura West Papua.
Pada 9 Oktober 2023, menyikapi situasi Pelanggaran HAM dan Kejahatan Kemanusiaan di West Papua dan menjelang pertemuan PIF, ULMWP menyelenggarakan Jumpa Pers di Jayapura West Papua.
Pada 9 November 2023, ULMWP mulai melakukan audiensi sekalian menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Moderator Dewan Gereja Papua di Jayapura. Selanjutnya mulai dilakukan audiensi dengan berbagai kalangan.
Pada 10-12 November 2023, ULMWP melaksanakan Pra Raker ULMWP di Jayapura West Papua.
Pada akhir November 2023, ULMWP rencana akan menyelenggarakan Rapat Kerja.

II. Penolakan Hasil KTT II ULMWP sepihak yang diorganisir oleh oknum tertentu

Pada awal dan pertengahan September 2023, Panglima TRWP General Matias Wenda menyampaikan penolakan hasil KTT 2 ULMWP. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka kemudian difiralkan melalui media sosial.
Pada pertengahan September 2023, tuan Benny Wenda mengeluarkan pernyataan mendukung hasil KTT II ULMWP, pada saat yang sama ia juga menyampaikan mempertahankan Pemerintahan Sementara yang diumumkanya pada 1 Desember 2020.
Selama akhir September-Oktober 2023, beberapa orang yang diorganisir oleh PNWP menyampaikan penolakan hasil KTT II ULMWP. Penolakan ini disampaikan atas nama beberapa wilayah adat di West Papua.
Setelah menyampaikan pernyataan penolakan, bertepatan dengan memperingati 3 tahun penetapan draf Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP, tuan Buctar Tabuni dan Bazoka Logo mengumumkan dilakukannya mobilisasi Penolakan hasil KTT II ULMWP.
Pada 6 November 2023, PNWP dan pendukung Pemerintahan Sementara melalui Forum Rakyat West Papua melakukan aksi di halaman tempat tinggalnya tuan Buctar Tabuni. Forum Rakyat West Papua dibentuk secara mendadak pada akhir Oktober 2023 untuk memediasi aksi penolakan hasil KTT II ULMWP. Dihadapan mereka yang melakukan aksi, tuan Buctar Tabuni menyampaikan, “demi aspirasi rakyat Papua siap melanggar Undang-Undang Dasar ULMWP.” Hasil KTT II ULMWP dan kepemimpinan yang ditetapkan oleh Buctar Tabuni sebagai salah satu pimpinan sidang kemudian ia juga orang pertama yang menyampaikan selamat kepada pemimpin ULMWP, tuan Menase Tabuni sebagai Presiden Eksekutif tetapi bulan berikutnya ia juga yang pertama mendorong deligimasi hasil KTT II ULMWP dan berjanji melanggar konstitusi yang ditetapkannya sendiri.
Dasar Hukum yang digunakan mendorong kongres ini adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) Tahun 2020 untuk mempertahankan Pemerintahan Sementara. Hal ini bertentangan dengan faktanya bahwa UUDS dan Pemerintahan sementara melalui KTT II ULMWP 2023 disepakati digugurkan dan ditetapkan UUD ULMWP 2023. Akan tetapi apabila tetap dipaksakan maka kami memandang bahwa Kongres saat ini merupakan Parlemen Nasional Papua Barat dan Pendukung Pemerintahan Sementara dan bukan Kongres ULMWP berdasarkan Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP.
Kami dengan tegas menyampaikan bahwa Pemerintahan Sementara dan ULMWP adalah dua institusi yang berbeda. Konstitusinya juga berbeda. Kongres ini adalah Kongres Pememerintahan Sementara punya dan bukan Kongres ULMWP. Rakyat Papua perlu mengetahui bahwa hanya ULMWP yang mempunyai relasi dengan MSG, PIF, ACP dan seterusnya.

III. Degradasi Kepemimpinan Melalui Surat Undangan

Pada 3 November 2023, Ketua Forum Rakyat West Papua mengirim surat pemberitahuan aksi kepada Manase Q Tabuni, dengan sebutan Pemimpin dan Deklarator ULMWP. Sebutan pemimpin dan Deklarator ini bertentangan dengan hasil KTT II ULMWP, dimana Tuan Menase Q. Tabuni sebagai Presiden Eksekutif. Surat ditandatangani oleh koordinator aksi Sdr. Alen Halitopo dengan 7 koordinator wilayah adat.
Pada 6 November 2023, Tuan Buctar Tabuni atas nama ketua dan Pendiri ULMWP mengirimkan surat pertemuan Darurat kepada Manase Tabuni dan Markus Haluk sebagai pribadi. Dalam Surat tidak disebutkan jabatan sebagai Presiden Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif ULMWP. Karena dipandang sebagai surat pribadi, kami telah memutuskan untuk tidak hadir memenuhi surat Undangan dimaksud.
Pada 17 November 2023, Bazoka Logo dan Lawe Wandikbo mengirimkan surat Undangan untuk kegiatan Kongres ke-1 kepada Menase Tabuni dan Markus Haluk dengan sebutan, Eksekutif. Seperti surat-surat sebelumnya tidak disebutkan jabatan tetapi hanya menyebutkan Eksekutif.

VI. Sikap Terbuka Sehubungan Kongres 1 atas nama ULMWP

Bertolak pada fakta-fakta pada kronik I, II dan III di atas dan memperhatikan UUD 2023 ULMWP, ketetapan hasil KTT II ULMWP, Surat Yudikatif ULMWP selaku pengawal UUD ULMWP maka saya selaku pemimpin terpilih ULMWP pada KTT II ULMWP periode 2023-2028, menegaskan bahwa:

Pelaksanaan Kongres I dan semua bentuk manufer Pemerintahan Sementara dan oknum dari PNWP merupakan murni tindakan inkonstitusional dan makar yang bertentangan dengan, roh semangat Deklarasi Saralana 2014, Hasil KTT I 2017 dan KTT II ULMWP 2023, Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP, Komunike para pemimpin MSG 2014-2023, PIF 2015-2023, dan dukungan komunitas internasional yang terus memberikan dukungan kepada ULMWP sebagai wadah persatuan bangsa Papua untuk memperjuangkan Kemerdekaan dan kedaulatan politik bangsa Papua.
Kami tidak pernah menyepakati dan membentuk Forum Rakyat West Papua dan menyetuji membentuk Panitia Kongres I ULMWP. Jadi kegiatan ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar ULMWP. Saat ini kami sedang focus mengisi struktur Badan ULMWP sesuai UUD 2023 ULMWP.
Meminta semua pihak internal maupun eksternal ULMWP untuk menghormati, mematuhi dan mengakui hasil KTT II ULMWP di Port Vila Vanuatu pada, 22, 26 Agustus-3 September 2023 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
Merujuk pada Undang-Undang Dasar 2023, ULMWP, pasal 6 dan 19, Kongres I ULMWP akan dilaksanakan pada 2028. Maka semua manufer dan upaya yang dilakukan saat ini atas nama ULMWP merupakan tidak sah dan illegal.
Mohon dukungan rakyat semesta West Papua dan komunitas internasional dalam kepemimpinan kami mewujudkan 8 kloter program kerja yang menjadi peta jalan dalam mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua untuk Merdeka dan berdaulat.
Jayapura, West Papua, 20 November 2023

One People One Soul

Menase Tabuni
Presiden Eksekutif

November 23, 2023 0

Kongres ke-I di Sentani Bagian dari Faksi Baru, Presiden ULMWP: Tidak Ada Kaitannya dengan Kami

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA – Badan Eksekutif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) melalui Presiden Eksekutif ULMWP, Manasye Tabuni mengatakan, Kongres-I yang digelar di Sentani, Kabupaten Jayapura, bukan kegiatan ULMWP, melainkan bagian dari kegiatan faksi gerakan masyarakat Papua untuk membahas pemerintahan sementara.

“Kami melihat ini sebagai kegiatan faksi baru yang muncul yang dilakukan oleh PNPB yang dimunculkan oleh Tuan Benny Wenda melalui pemerintahan sementara,” ungkap Manasye Tabuni saat mengelar jumpa pers di Waena, Senin, (20/11/2023).

Manasye Tabuni berharap faksi baru tersebut kedepannnya bisa bergabung sebagai faksi pergerakan rakyat dalam honai besar ULMWP.
“Silahkan saja (Panitia Kongres I) ini merupakan hak politik mereka dan merupakan bagian dari demokrasi untuk perjuangan ke depan, tapi ULMWP sudah mengelar KTT II secara sah,”terangnya sembari menunjukan hasil KTT II beserta ringkasan Undang- Undang ULMWP.

Manasye Tabuni juga menyebut, bahwa ULMWP juga telah melakukan KTT kedua setelah deklarasi Saralena 2014 di Vanuatu.

“Puncak di mana gerakan Papua merdeka bersatu di sana. Setelah itu semua pimpinan melakukan kongres pertama 2017 dan 2023. Ini Kongres ke- II, seharusnya KTT yang kedua ini digelar pada 2020 tetapi karena Covid-19, maka legislatif dari tiga pendiri ini bersepakat untuk memperpanjang jabatan Tuan Benny Wenda sampai Covid berakhir, dan mempersiapkan amandemen konstitusi yang akan ditetapkan pada KTT II,”beber dia.

Masih dikatakan Manasye Tabuni, hal yang terjadi di luar kesepakatan ULMWP adalah Beny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara saat pandemi Covid-19 itu.

“Jadi KTT II kemarin kami pertanyakan itu juga, tapi mereka mengatakan bahwa undang-undang itu tidak terjadi dan dalam komisi konstitusi, mereka juga menghapus pemerintahan sementara, ada dua komisi program dan konstitusi,”terangnya.

Saat itu, sebagai pemimpin sidang Ediaon Waromi dan Buktar Tabuni.

Dinamika berjalan dengan baik kendati ada riak-riak tetapi berhasil dengan sebuah konsensus.

“Jadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak menggelar Kongres ke-I ini merupakan bagian dari faksi pemerintahan sementara yang pada saat KTT II sudah tidak disahkan undang undang pemerintahan sementara,”ujar Manasye Tabuni.

“Dalam UUD ULMWP pada alinea terakhir tentang peralihan, semua konstitusi yang sudah berlaku sebelumnya tidak berlaku lagi. Jadi kami pikir sudah selesai di KTT dari semua kesepakatan bersama,” katanya.
Baca juga: Aksi Massa di Jayapura, Rakyat Papua Tuntut Deklarator ULMWP Soal Konstitusi dan Kontroversi MSG

Sebagai anggota eksekutif, Manasye Tabuni menilai kongres tersebut merupakan kegiatan pemerintah sementara yang mungkin saja akan menjadi faksi baru sendiri.

“Ini sebenarnya agenda pemerintahan sementara bukan ULMWP. Karena kalau mereka jalan dengan pemerintahan sementara masyarakat tidak akan datang, Jadi mereka memakai ULMWP untuk menarik masyarakat (datang),” tegasnya.

Selain itu, sikap yang dilakukan pada Kongres I ini jelas di luarkesepakatan KTT ke-II.

“Hal ini juga mereka sedang merusak eksistensi perjuangan bangsa Papua, karena ULMWP dibuat bukan untuk bersenang-senang atau mengisi jabatan tetapi tujuannya adalah menyelesaikan penderitaan rakyat dan menuju kedaulatan rakyat bangsa Papua,”papar Manasye Tabuni.

“Jadi kalau dengan cara ini tidak mempertimbangkan eksistensi perjuangan rakyat Papua, dan persatuan perjuangan rakyat itu motifnya bukan sebagai pejuang.

Jangan sampai ada muatan lain atau pihak ketiga jadi banyak indikasi dan strategi,”tegasnya lagi.

“Masyarakat harus tau, kegiatan yang dilakukan Buktar, Benny dan Basoka Logo itu adalah kegiatan pemerintahan sementara sehingga masyarakat harus bedakan, karena ULMWP dibangun untuk semua kelompok perjuangan,”imbuh dia.

Lebih jelas di kawasan Pacifik yang diakui hanya ULMWP, sehingga tidak ada organisas lain yang bisa ke MSG kecuali ULMWP.

“Jika bertujuan untuk menghancurkan ULMWP maka pergerakan ini bisa saja dipertanyakan.

Siapa dibalik ini? Apakah ini mereka menghancurlan perjuangkan eksistensi rakyat Papua. Apakah betul-betul untuk mengakhiri penderitaan rakyat Papua atau mereka mau merusak perjuangan bangsa Papua. Kami berharap jangan kita merugikan perjuangan ini,”tandas Manasye Tabuni. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Kongres ke-I di Sentani Bagian dari Faksi Baru, Presiden ULMWP: Tidak Ada Kaitannya dengan Kami, https://papua.tribunnews.com/2023/11/20/kongres-ke-i-di-sentani-bagian-dari-faksi-baru-presiden-ulmwp-tidak-ada-kaitannya-dengan-kami?page=all&fbclid=IwAR3iXn6ZQgRfdiJxlphUvh68iAY_OrbSy6K1x1GzBHWmoQZha2ccFD9IVQc.
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Lidya salmah

November 21, 2023 0

Dinamika Internal dan Proses Progres dalam ULMWP’

(Agenda: Dialog vs Resolusi ke MU PBB dan Referendum)

Saya akan meluruskan beberapa hal yang menurut saya keliru dan menyesatkan publik rakyat Papua terkait apa yang di-opinikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Yang perlu di-klarifikasi di sini adalah:

Pertama: Pengumuman Pemerintahan Sementara ULMWP oleh Presiden Benny Wenda pada tanggal 1 Desember 2020 lalu, oleh beberapa oknum ini disebut sebagai deklarasi “Negara Sementara”, ini adalah opini yang tidak benar dan sangat menipu, juga membodohi publik West Papua. Dari nama-nya saja sudah jelas disebutkan bahwa apa yang diumumkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 1 Desember 2020 adalah pengumuman tentang pembentukan “Pemerintah Sementara” (bukan negara sementara).

Pemerintah Sementara juga merupakan langkah kesiapan bangsa Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang. Untuk lebih jelas, bisa baca release resmi pengumuman Pemerintah Sementara yang dikeluarkan ULMWP 1 Desember 2020 di wesbsite resmi, agar tidak keliru dan tidak termakan mentah/tertipu dengan Isu-isu/gosip-gosip/opini-liar yang tidak bertanggung jawab diproduksi oleh kelompok BuseRp kolonial Indonesia ini.

Pemerintah Sementara dibentuk bukan serta-merta, bukan juga atas dasar keinginan /kehendak para pejabat ULMWP atau juga individu-individu tertentu, bukan juga atas dasar bisikan kapitalis global atau kaum imperialis sebagaimana yang diwacanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Berdirinya Pemerintah Sementara ULMWP adalah murni aspirasi rakyat West Papua didorong dalam forum resmi, pengambilan keputusan tentang pemerintah sementara dan semua proses perubahan mulai dari: (1). perubahan ULMWP dari organisasi yang bersifat wadah koordinasi menjadi organisasi politik dengan menganut sistem organisasi-nya trias-politica (yaitu adanya: legislatif, eksekutif dan yudikatif) pada 2017, (2). lahirnya Undang-Undang Dasar (UUD), (3). Pemerintah Sementara ULMWP beserta kabinet hingga visi, terjadi dengan pertimbangan kolektif dan diputuskan dalam sidang legislatif secara demokrasi. Semua pertimbangan terjadi tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Hal itu termasuk pencapaian diplomasi West Papua di dunia internasional (pertimbangan keputusan mengenai hal-hal ini semua termuat di dalam setiap surat keputusan pada proses ini).

Kemudian terkait opini bahwa, semua ini terjadi secara ilegal dan tidak mendasar. Hal ini juga publik bangsa Papua perlu ketahui bahwa, berdasarkan dasar hukum sebelumnya Bylaw ULMWP dan juga Konstitusi ULMWP 2017 semua proses ini dijamin prosedural dan legal berdasarkan dasar hukum di atas sehingga tidak benar kalo ada bahasa / isu-isu/gosip-gosip/opini yang berkembang bahwa proses-proses ini tidak demokratis, ilegal dan sebagainya.

Tuduhan Akun Saya (Erik Walela) Dipakai Sem Karoba:

Ada satu tuduhan baru lagi yang kelompok ini sedang buat bahwa akun saya (Erik Walela) dikelola/digunakan oleh Sekjen I Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Sem Karoba. Ini juga satu pembongan baru yang mereka buat. Mereka berbicara hanya bermodal menduga-duga, berangan-angan, bicara sambil mencari-cari / bicara hanya menebak-nebak /raba-raba secara membabi-buta terhadap postingan saya tertanggal 3 April 2023.

Mereka lari dari konteks apa dibicarakan di sini mengenai partai buru & sosialisme yang dia klaim secara membabi-buta itu. Dia tidak fokus. Dia sudah bicara lari kemana-mana, tidak ter-arah. Di sini saya tidak akan menanggapi banyak karena bagi saya bagian itu jelas secara teori. Kita tidak bisa merekayasa banyak di sini. Tidak ada gunanya berargumen kelompok tendensius, hanya mengedepankan ego dan emosional semata tanpa rasio. | Baca juga: Ideologi Politik Sosialis ala Marxisme Berbeda dari Partai Buruh dan Sosialisme Melanesia

Dinamika Internal:

Awal tahun 2020 lalu, saya sempat menulis satu postingan tentang latar belakang kenapa dinamika dalam internal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) muncul, dan dari mana awal mulanya? semua diuraikan dengan jelas di sana, bahwa: dinamika ini bermula dari manuver ambisi kekuasaan yang dilakukan oleh Oktovianus Mote pada tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Bulan lalu (Maret 2023), sempat gencarnya wacana tentang desakan digelarnya KTT ULMWP, dengan tujuan utamanya adalah untuk mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP yang sudah diumumkan tahun 2020, dan mengembalikan ULMWP menjadi organisasi koordinatif perjuangan diplomat luar negeri. Wacana desakan ini dimotori oleh kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus.

Awal mula munculnya Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus 2020 yang merupakan sebuah aksi penolakan terhadap Otsus Papua oleh organisasi-organisasi gerakan taktis, paguyuban, organisasi pelajar-mahasiswa, ikatan-ikatan keluarga dan suku itu sempat muncul dinamika kecil dalam internal ULMWP.

Dinamika kecil tersebut muncul dimana ketika pasca deklarasi Petisi tolak Otsus tersebut, salah satu oknum anggota ULMWP terlibat dalam deklarasi itu. Keterlibatan itu membuat nama lembaga politik bangsa Papua (ULMWP) masuk dalam daftar list organisasi pada deklarasi itu. Keterlibatan oknum itu menuai pro-kontra dan akhirnya nama ULMWP pun keluarkan dari list organisasi Petisi Tolak Otsus (PTO). Salah satu alasan mendasar adalah bahwa ULMWP bukanlah organisasi gerakan taktis yang berperan pada kegiatan-kegiatan taktis. ULMWP merupakan lembaga politik bangsa Papua yang mempertanggungjawabkan seluruh aspirasi tuntutan kemerdekaan, termasuk aspirasi penolakan Otsus. Atas pertimbangan tersebut dan klarifikasi bersama dengan kelompok Petisi, dinamika tersebut terselesaikan bersama para pemimpin ULMWP.

Selain itu kami juga melihat bahwa, munculnya konsolidasi gerakan Petisi Tolak Otsus tersebut merupakan hanyalah satu taktik konsolidasi politis yang dimotori oleh oknum tertentu sebagai alat manuver perebutan kekuasaan dalam ULMWP. Oknum tersebut ‘Tidak Lain Tidak Bukan adalah oknum yang melakukan manuver ambisi kekuasaan tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu’ yang sudah disebutkan di atas, yakni Mr. Octovianus Mote.

Hal tersebut terbaca, dan diperkuat dengan latar belakang oknum-oknum yang meng-inisiasi munculnya Petisi PRP Tolak Otsus ini yaitu (Victor Yeimo, Jefri Wenda, Warpo Wetipo dan kelompoknya). Mereka ini adalah oknum-oknum yang pernah bekerja keras/berusaha dalam misi manuver memenangkan ambisi kekuasaan Oktovianus Mote di Port Vila.

Sehingga kami menganalisa bahwa, konsolidasi Petisi Tolak Otsus tersebut sesungguhnya lahir bukan hanya untuk tujuan penolakan Otsus, tetapi ada misi terselubung yang lebih besar dan rahasia diboncengi untuk dilakukan di kemudian waktu, yaitu bahwa konsolidasi tolak Otsus/PRP ini akan dijadikan alat manuver terhadap ULMWP untuk kepentingan oknum yang mereka boncengi. Tidak Lain Tidak Bukan adalah Octovianus Mote.

100 sekian organisasi sipil yang mereka klaim nama-namanya terdaftar dalam kepanitiaan Tolak Otsus itu, sebagian besar organisasi-organisasi ini bukan organisasi perjuangan Papua Merdeka, tetapi organisasi kemahasiswaan, ikatan keluarga, suku, ikatan kabupaten, dan organisasi asrama. Ini juga beresiko bagi mereka, apabila status organisasi- organisasi ini dijamin dalam Kesbangpol. Oleh karena itu, kami sarankan organisasi-organisasi sipil ini segera tarik diri keluar dari panitian PRP, karena sangat berbahaya. Pemerintah bisa larang organisasi-organisasi ini akibat dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini.

Octovianus Mote dalang di Balik Semua:

Jika dikorelasikan, dinamika /situasi hari ini cukup relevan dengan dinamika tahun 2017 di Port Vila, dimana Octovianus Mote berperan besar dalam terjadinya ketegangan serius dalam forum KTT ULMWP di Port Vila, dimana Octovianus Mote bersikeras untuk tetap berkuasa memimpin ULMWP.

Sebelum sampai pada KTT ULMWP 2017 saat itu, Octovianus Mote membiayai delegasi besar berangkat dari West Papua ke Port Vila untuk memenangkan ambisi kekuasaannya saat itu.

Dalam KTT ULMWP Tahun 2017, Octovianus Mote dan rombongannya ngotot /bersikeras untuk melanjutkan kepemimpinan Mote untuk tetap sebagai ketua. Tetapi sayang, misinya gagal, karena moyang bersama tulang belulang bangsa Papua berkehendak lain dimana mayoritas forum untuk memilih Benny Wenda untuk memimpin ULMWP.

Meskipun demikian, Benny Wenda dengan rendah hatinya memanggil Octovianus Mote dan mengatakan kepadanya bahwa “ketika kaka [Octo] memimpin ULMWP, adik mendukung kepemimpinan kaka. Sekarang adik memimpin, maka saya minta kaka mendukung dan kita jalan sama-sama”. Meski dengan rendah hatinya Benny menggandeng tangan Octo dan mengatakan demikian, namun tetap saja setelah keluar, Octo bertindak lain. Ia menyurati kepada ULMWP bahwa Ia secara resmi mengundurkan diri hingga sekarang.

Jadi, dari situlah, Oktovianus Mote frustrasi dan dia keluar dari ULMWP bangun pembusukan / provokasi sana-sini, terutama terhadap Jeffry Bomanak Pagawak, Sebby Sambom, Victor Yeimo (KNPB), Jefri Wenda (AMP), Akouboo Amatus Douw, Almh. Leonie Tanggahma, Lewis Welip dan balik melakukan serangan terhadap ULMWP dengan berbagai macam cara. Pasca keluar, sekarang mereka menempatkan diri sebagai lawan atas ULMWP. Mereka kemudian mendorong agenda dialog /perundingan melalui “OPM kaleng” yang hari ini mereka klaim melalui Jeffry Pagawak dan kelompoknya.

Salah satu hal yang membuat Octovianus Mote saat itu minim mendapat dukungan karena agenda. Agenda yang didorong Octovianus Mote saat itu bocor, dimana dia menginisiasi sebuah pertemuan untuk mengagendakan “agenda dialog” dalam road map ULMWP. Hal tersebut kala itu mendapat amukan besar dari mayoritas forum. Hal itu didukung lagi dengan ketika Octovianus Mote MEMBATALKAN PENYERAHAN PETISI TUNTUTAN REFERENDUM rakyat West Papua 1,8 juta di Jenewa 2017 kepada Komisaris Tinggi HAM PBB yang diantar bersama 6 orang perenang dunia. Waktu itu, Oktovianus Mote kirim surat kepada perdana menteri Salomon, Hon Manase Sogavare untuk batalkan agenda penjerarahan Petisi yang difasilitasi resmi pemerintah Salomon itu.

Pada bulan September, Benny Wenda, Rex Rumakiek dan Jenifer Robinson menyerahkan petisi kepada ketua Dekolonisasi PBB di Amerika. Penyerahan petisi itu dipublikasi di sejumlah media internasional. Otovianus Mote membaca berita penyerahan tersebut, ia langsung mengirim surat kepada Benny Wenda dengan tembusan kepada Jacob Rumbiak dan Rex Rumaikek, yang isinya: Oktovianus Mote mendesak Benny Wenda untuk segera mencabut petisi di dekolonisasi PBB itu dan umumkan permintaan maaf di media-media internasional. Octovianus mengancam dengan memberi waktu 1 x 24 jam untuk segera dicabut penyerahan petisi dari dekolonisasi.

Belakangan kedapatan Octovianus Mote kembali memohon-mohon /menyurat untuk bergabung kembali ke United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Ini adalah karakter orang dengan pendirian dan tujuan yang tidak jelas.

Menghambat Masalah Papua ke PBB dan Progres dalam ULMWP:

Ada satu fenomena juga yang terjadi dalam perjuangan ini yaitu dimana ketika masalah West Papua menuju PBB, Octovianus Mote dan agen-agennya ini selalu melakukan penghambatan. Ada beberapa fakta yang terjadi, diantaranya:

Agustus 2017, Octovianus Mote membatalkan penyerahan petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua kepada Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa.
September 2017, Octovianus Mote mengirim surat ancaman ke Benny Wenda untuk mencabut petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua yang berhasil diserahkan kepada ketua Dekolonisasi PBB di New York, Amerika.
Desember 2020, Octovianus Mote diwawancarai oleh ipar-iparnya dari media Indonesia dan menyatakan menolak pengumuman Pemerintah Sementara oleh ULMWP.
Tahun 2022, mereka yang ada dalam satu agenda dialog Jakarta – Papua, kelompoknya Octovianus Mote berangkat ke Jenewa dan membatalkan rencana kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB yang didesak oleh 108 negara anggota PBB untuk investigasi masalah kemanusian di West Papua.
Maret 2023, kelompok yang sama juga melakukan perjalanan menyusul Benny Wenda dan delegasinya yang telah berhasil di Vanuatu dan Fiji, dimana disusul kelompok ini dengan maksud dan tujuan menggagalan keanggotan penuh West Papua di MSG dengan membawa hasil Pra-KTT ULMWP yang mereka buat di Sentani, dan mereka mem-promosi-kan dualisme untuk digunakan oleh Indonesia. Tujuan munculkan dualisme ini adalah batalkan ULMWP masuk full member MSG tahun ini.
Dan masih banyak hal lainnya yang mereka lakukan dalam tubuh ULMWP, termasuk membawa/meng-copy-paste Undang-Undang kolonial Indonesia No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, copy paste UU Republik Indonesia No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dua UU RI ini di copy paste untuk dipakai dalam Pemerintah Sementara. Ini adalah tindakan yang sangat memalukan dan merendahkan martabat bangsa Papua yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kelompok ini.

Kepemimpinan:

ULMWP di masa kepemimpinan Mr. Octovianus Mote (2014 – 2017), semua kerja-kerja didukung oleh semua pihak, termasuk kami pun sangat mendukung, juga Tuan Benny Wenda mendukung ULMWP ketika Octo Mote pimpin, tetapi terbalik ketika Benny Wenda mulai memimpin sejak 2017, Octovianus Mote malahan mengundurkan diri dan menarik dukungannya, jadi kalo dibilang sukuisme, siapa yang sukuisme, kampung-isme, keluarga-isme, wilayah-isme? Selama Kepemimpinan Benny Wenda, sebagian aktivis dari suku Mee rata-rata semua menentang ULMWP dan Benny Wenda… sehingga bahasa-bahasa yang mereka edarkan melalui opini/gosip-gosip sana sini ini 90% mengandung penyesatan yang luar biasa.

Keberadaan mereka saat ini di luar, dan kemudian melawan ULMWP, berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kepemimpinan Benny Wenda bersama kabinetnya ini, prinsipnya mereka sesungguhnya TIDAK ADA YANG MEMECAT, TIDAK ADA YANG MENOLAK MEREKA, TIDAK ADA YANG MENGELUARKAN. Sama Sekali Tidak! Mereka sendiri yang memposisikan diri demikian lalu sekarang balik mengeluh ke ULMWP.

Sebelumnya setelah mereka menarik diri dari ULMWP, mereka bikin wacana bahwa (ULMWP SUDAH MATI, SEKARANG BANGUN PERSATUAN BARU). Di luar mereka membangun wacana dimana-mana tentang ini, opini sana-sini, gosip-gosip kiri-kanan semua prinsipnya menjelekkan ULMWP, menginjak-injak ULMWP, menganggap ULMWP seperti sampah.

Mereka membangun diskusi dimana-mana, semua tentang (Membangun Persatuan Baru karena ULMWP menurut mereka Sudah Mati).

Ini satu keanehan yang sedang terjadi. Tetapi tidak papa, mungkin karena menyangkut dengan apa yang sudah disinggung di atas bahwa ini menyangkut dengan strategi manuver kepentingan ambisi kekuasaan yang dimainkan oleh mereka untuk KEMBALI MEMAJUKAN Octovianus Mote seperti cerita Port Vila 2017 di atas –– sebab apa yang sedang terjadi saat ini, dilakukan oleh oknum-oknum yang sama juga. Hehehe… jadi pembacaan dini kita terkait hal ini seperti ditulis di atas itu tidak meleset. 100% sangat akurat.

PRP bikin surat:

Pada tahun 2022 Petisi Rakyat Papua (PRP) sudah pernah menyurat ke Unite Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Perihal: mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP.

Isu dari surat tersebut adalah mengancam ULMWP untuk mundur kembali ke organisasi koordinatif, dan jika tidak, mereka mengancam akan mencabut dukungan terhadap ULMWP. Ini adalah ancaman yang mereka lakukan seperti sebagaimana mereka mengancam juga melalui surat terbuka dipublikasi Suara Papua dan media-media lokal lain.

Surat sebelumnya itu adalah indikasi awal bahwa, memang tujuan lahirnya Petisi Tolak Otsus itu sesungguhnya bukan untuk tujuan menolak Otsus ke Jakarta, tetapi ada tujuan terselubung untuk dijadikan alat manuver oknum-oknum tertentu ke ULMWP sebagaimana di dijelaskan di atas.

Jadi kepada rakyat West Papua yang melakukan tanda tangan tolak Otsus jangan berpikir bahwa tanda tangan anda itu benar-benar untuk tujuan tolak Otsus. Tanda tangan anda dipakai untuk bunuh ULMWP agar mundur ke belakang. Jadi bagi rakyat West Papua yang sudah tanda tangan jangan berpikir bahwa tanda tangan kalian akan digunakan untuk lawan Jakarta tolak Otsus. Di sini rakyat telah terjebak-habis.

ULMWP Dipimpin Benny Wenda, Edison Waromi, Buchtar Tabuni, Alm. Jonah Wenda dbilang Gagal?

Disebut ULMWP gagal, indikator yang mereka pakai apa? Ini harus mereka paparkan. Jangan hanya asal koar kosong begitu saja. Kemudian juga, jika mereka anggap gagal, kita juga balik bertanya, apa yang selama ini mereka buat? Apakah mereka sudah lakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dilakukan ULMWP? Jangan-jangan mereka tidak ada /alias Nol / tidak bikin apa-apa duduk /main tidur saja lalu bicara banyak di sini.

Kita bisa lihat progres yang dicapai ULMWP sejak 2018 hingga sekarang:

Tahun 2018, ULMWP bersama Pemerintah Republik Vanuatu menandatangai MoU kerja sama (hitam di atas putih) sebagai negara sponsor utama bagi perjuangan kemerdekaan West Papua dalam payung United Liberation Movement for West Papua.
Tahun 2018 juga, Vanuatu melalui Menteri Luar Negerinya saat itu Ralph Regenvanu bersama ULMWP menghadiri pertemuan PIF di Nauru dan mempromosikan resolusi West Papua untuk diajukan ke PIF.
Tahun 2019, Vanuatu bersama ULMWP berhasil memenangkan resolusi West Papua dalam komunike PIF di Tuvanu dimana 18 negara termasuk New Zealand dan Australia dengan suara bulat nyatakan mendukung.
Pada tahun 2019 juga, petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua langsung kepada Ketua Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa bersama negara sponsor resmi Pemerintah Vanuatu.
April – Mei 2019, ULMWP melalui Departemen Pertahanan sukses memediasi militer West Papua melalui Kongres I menyatukan seluruh militer West Papua dalam satu nama “West Papua Army“, dan bekerja berkooordinasi.
Desember 2019, hasil komunike 18 negara Pasifik resmi diadopsi oleh negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi ACP di Kenya, Afrika Timur sebagai resolusi ACP dimana 79 negara dengan suara bulat menyetujuinya.
Melihat semua perkembangan itu, ULMWP menggelar KTT-LB di Port Moresby Desember 2019 dan mulai meng-upgrade status menuju pemerintahan.
November 2020, Inggris menyatakan dukungan atas resolusi West Papua untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke Papua.
Pada tahun 2020, ULMWP berhasil melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum perjuangan kemerdekaan bangsa Papua melalui Sidang Legislatif ULMWP yang berlangsug di Jayapura/Port Numbay, West Papua.
1 Desember 2020, ULMWP mengumkan pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang (in waiting).
Februari 2021, Senat Spanyol Menyerukan Komisaris Tinggi PBB ke West Papua.
1 Mei 2021, ULMWP mengumumkan pembentukan kabinet dan komando West Papua Army (Tentara West Papua).
4 November 2021, ULMWP mengumkan Visi “Green State“ untuk Negara West Papua mendatang dalam KTT Iklim Global yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.
1 Desember 2021, ULMWP mengumkan pembentukan pemerintahan sementara tingkat wilayah (7 wilayah pemerintahan) dan Perdana Menteri bersama West Papua council.
Februari 2022, Uni Eropa dorong Indonesia izinkan Komisaris Tinggi HAM PBB dan mendukung kunjungan PBB ke West Papua.
2022, Parlemen Belanda menyetujui resolusi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua.
Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri pertemuan dengan senat dan parlemen spanyol dan mengumumkan dukungan resmi untuk West Papua.
Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP megadakan hearing/dengar pendapat dengan Perlemen Kerajaan Belanda setelah Belanda mengeluarkan dukungan atas resolusi West Papua yang diajukan negara-negara Pasifik/ACP.
Presiden Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri COP27 di Mesir bersama Vanuatu dan bertemu utusan khusus PBB, dan menyerahkan VISI West Papua Green State Vision.
1 Desember 2022, ULMWP mengumumkan paket lengkap Pemerintahan Sementara mulai dari Undang-Undang Dasar (UUDS), Pemerintah Sementara ULMWP, Pemerintah Sementara Wilayah, Visi negara West Papua (Green State Vision), Militer West Papua (West Papua Army), dan Kabinet Pemerintah lengkap.
Berhasil meloby pemerintah Fiji, dimana Fiji merupakan salah satu negara yang selama ini menjadi basis manuver politik Indonesia di wilayah Melanesia dan Pasifik itu telah berubah drastis seratus sembilan puluh drajat / 190°.

(DAN MASIH BANYAK LAGI LAINNYA YANG KAMI BELUM URAIKAN SEMUA DI SINI, BAIK DIPLOMASI TERBUKAN MAUPUN JUGA TERTUTUTP)

Kira-kira di atas ini semua menurut mereka sebuah kemunduran yang dilakukan ULMWP ka? Bagi mereka, ini semua adalah kegagalan ka?

Sekarang saya balik tanya tetapi juga saya minta pertanggung jawaban kalian, saudara Octovianus Mote dengan kompoknya yang selama ini banyak bacot bicaya banyak cerewt di luar itu untuk paparkan di sini tentang apa yang kalian lakukan selama ini dan pertanggung jawabkan kata-kata kalian yang mentakan ULMWP gagal mundur ke belakang dan sebagainya itu mohon dipaparkan di sini.

JIKA TIDAK, KALIAN DIAM!!!! SESUNGGUHNYA KALIAN ADALAH KELOMPOK BINAAN KOLONIAL YANG DI PASANG UNTUK MELAKUKAN PENGHAMBATAN (DELAY TACTIC) TERHADAPAT PERJUANGAN BANGSA PAPUA BERSAMA ULMWP!

Satu Jaringan dalam Satu Agenda (dialog):

Mereka yang ada dalam satu agenda yaitu agenda dialog seperti disebutkan di atas tidak hanya mereka, tetapi ada kelompok-kelompok lain juga yang sejalan dengan agenda (dialog) juga turut bermain di sini. Mulai dari jaringan LSM, oknum-oknum pemimpin agama, media-media lokal Papua dan kelompok moderat lain pun terlibat di lingkaran ini, tetapi mereka tidak nampak secara langsung di depan. Mereka mendorong agenda ini dengan perannya masing-masing dimana mereka bernaung.

Contoh kasus yang bisa kita lihat sekarang adalah: media-media lokal di Papua (seperti: Jubi dan Suara Papua), mereka ini juga terlibat dalam agenda yang sama [dialog Jakarta-Papua]. Jubi adalah salah satu pihak yang ada di balik Jaringan Damai Papua (JDP, inisiator agenda dialog). Siapa sesungguhnya JDP? Saya tidak akan bahas panjang di sini, tetapi JDP adalah jaringan inisiator dialog yang digagas oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), diprakarsai oleh Alm. Muridan dan Dr. Adriana Elisabeth, dimana Adriana Elisabeth saat ini adalah penasehat BIN kolonial Indonesia.

Bisa kita saksikan, media-media lokal ini alergi untuk memberitakan agenda-agenda/kegiatan/aktivitas ULMWP sekarang, apalagi memberitakan pasca progres kemajuan ULMWP sekarang. Mereka benar-benar alergi. Yang ada hanya mereka menerjemahkan berita-berita ULMWP yang terbit /ditulis oleh media-media internasional dengan Translate Google, tetapi siaran-siaran /rilis-rilis resmi yang dikeluarkan oleh ULMWP di dalam negeri [dikirim ke redaksi], 95% mereka tidak pernah publikasikan. Mengenai hal ini kami punya data yang cukup. Tidak hanya itu, jika ada berita yang sudah terlanjut dipublikasi pun mereka melakukan penghapusan, dan atau juga mereka me-redirect (mengalihkan) link, ini sudah sering terjadi.

Kemudian juga ada perbedaan besar pada media-media lokal ini, dimana ketika itu (tahun 2014-2017) ketika ULMWP dipimpin oleh Octovianus Mote, media-media ini rajin sekali memberitakannya [mereka benar-benar pasang badan dan meng-update real-time/tiap waktu]. Tetapi perubahan besar terjadi ketika ULMWP mulai dipimpin oleh Benny Wenda, yang ada mereka hanya menerjemahkan dengan bantuan google-translate dari sumber berita-berita ULMWP yang terbit di media-media internasional.

Jadi dalam contoh kasus media ini, kita bisa lihat bahwa terjadi filterisasi habis-habisan di sana. Kami sangat mengerti bahwa ini semua terjadi karena kembali ke tadi, yaitu perbedaan agenda (dialog dan referendum), tetapi juga kepentingan terselubung. [Apakah ini ada kaitannya dengan data BIN yang pernah bocor tahun 2015 dimana dalam data itu terdapat nama Victor Mambor sebagai salah satu target mereka? Bisa kita korelasikannya dengan perubahan-perubahan pada Jubi di tahun-tahun sebelumnya dan Jubi sekarang]. Ini hanya satu contoh kasus saja, belum yang lainnya.

Kita bisa lihat juga, dalam struktur redaksi media Suara Papua terdapat oknum pimpinnan gereja yang berpandangan sama dalam misi agenda dialog masuk di sana dan oknum lain.

Perjalanan ke Jenewa:

Terbaru, oknum-oknum tertentu dari ULMWP (MH, MT, DR), Dewan Gereja Papua (BG & DW) & MRP (TM, cs) yang ada dalam satu agenda dialog ini dibawa oleh Jakarta (NKRI) ke Jenewa untuk sebuah pertemuan jajakan dialog Jakarta-Papua.

Perjalanan ini tengah menggagalkan desakan kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan membatalkan kunjungan itu sementara di tanah air sedang ada konsolidasi besar menyambut desakan 108 negara anggota PBB kunjungan Komisaris Tinggi PBB.

Baca ini: Manashe Tabuni dan Markus Haluk, dengan Pejabat NKRI ke Jenewa Batalkan Kunjungan PBB ke West Papua

Perjalanan mereka ini benar-benar dimanfaatkan oleh kolonial Indonesia di Jakarta melalui Menkopolhukan Mamud MD dalam perjalanannya ke KT-HAM PBB dan Uni-Eropa dimana menteri kolonial ini menyampaikan bahwa [masalah HAM di Indonesia akan diselesaikan melalui dialog].

Perjalan oknum-oknum ini tengah menurunkan tensi tekanan iternasional kepada Inodnesia, sehingga sangat merugikan perjuangan bangsa Papua.

Perjalanan ke MSG:

Oknum-oknum yang sama dalam agenda dialog itu / tim Jeda Kemanusiaan ala Markus Halus cs itu pun lanjutkan perjalanan berangkat ke Melanesia menyusul perjalanan delegasi Presiden Benny Wenda dan tim lobby di Vanuatu dan Fiji.

Perjalanan Markus Haluk cs ini berlangsung sembari mereka yang ada dalam kelompok [agenda dialog ini] memproduksi opini liar di West Papua yang penuh dengan pembohongan besar dengan bahasa bahwa “ULMWP telah ajukan aplikasi baru di MSG, aplikasi baru di MSG adalah Pemerintah Sementara bukan ULMWP, aplikasi baru di MSG adalah Negara Sementara…… dan seterusnya″ – isu-isu ini menjadi bola liar yang berkembang di luar, diproduksi tanpa mengetahui kebenaran yang pasti di MSG. Mereka mengatakan, kali ini West Papua kembali akan gagal lagi menjadi anggota penuh di MSG karena aplikasi baru dan seterusnya…… kelompok ini telah bangun gosip-gosip yang luar biasa yang isi-nya 100% TIPU. Mereka membuat opini bermodal menduga-duga tanpa bukti [berdasarkan khayalan harian mereka].

Mereka pun mengutus rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs berangkat ke Melanesia. Sesampainya mereka di Vanuatu, ternyata tidak benar bahwa ada aplikasi baru yang diajukan di sana. Mereka telah mendapat salinan /foto-copy di sana bahwa aplikasi yang ada adalah aplikasi yang sudah diajukan ULMWP sebelumnya, dan tidak ada aplikasi baru di sana. Dari situlah terbukti jelas bahwa isu/gosip yang mereka produksi selama ini adalah 100% REKAYASA. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak mendukung keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) di MSG. Jika mereka tidak mendukung, maka jelas terbaca mereka ini kelompok pengacau gerakan milisi yang dipasang oleh Indonesia.

Rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs ke Melanesia juga untuk tujuan dorong agenda KTT ULMWP untuk membatalkan UUDS dan Pemerintah Sementara ULMWP, tetapi Melanesia sarankan pikir dua kali dulu, lebih penting yang mana? MSG atau KTT-ULMWP? – keduanya membutuhkan kesiapan persiapan yang besar, tidak segampang dan semudah yang dipikirkan. Mereka juga menganjurkan bahwa berkaitan dengan urusan internal rumah tangga kalian dapat diselesaikan setelah memperoleh keanggotaan penuh di MSG.

Akhirnya mereka pun satu-persatu kembali ke West Papua.

Octovianus Mote adalah “DALANG UTAMA“ dibalik semua ini:

Salah satu oknum anggota ULMWP dari kelompok ini telah mengaku bahwa mereka dibisik/DIHASUT oleh Octovianus Mote tentang isu aplikasi baru dan kepemimpinan ULMWP dibawah Benny Wenda, Rev. Edison Waromi dan Buchtar Tabuni telah gagal, sehingga segera gelar KTT ULMWP untuk ganti mereka semua dan keluarkan dari ULMWP.

Octovianus Mote membisik salah satu pejabat ULMWP Rex Rumakiek bahwasanya mengajak dirinya untuk maju bersama memimpin ULMWP menggantikan Benny Wenda, Edison Waromi dan Buchtar Tabuni karena mereka dianggap gagal.

Jadi Octovianus Mote sedang berperan aktif SEBAGAI IBLIS BESAR di balik semua ini.

New Guinea Land, 29 April 2023

Erik Walela

May 11, 2023 0

Mari Bergumul: ULMWP, OPM, OPM Asli dan Pemilihan Ketua ULMWP

Sejak ULMWP dijabat oleh Tuan Benny Wenda beberapa bulan lalu, ada sejumlah hal telah terjadi. Kejadian pertama yang paling menonjol ialah perlawanan dari pihak-pihak yang mengkleim diri sebgai “OPM Asli”, dan mengatakan beberapa hal. Pertama bahwa ULMWP tidak representatifif karena hanya didirikan dan diwakili oleh WPNCL, NRFPB dan PNWP, sedangkan organisasi lain tidak masuk ke dalamnya. NRFPB-pun tidak seutuhnya di dalam ULMWP, karena Presiden NRFPB, Forkorus Yaboisembut dengan tegas menempatkan ULMWP sebagai sebuah LSM,, sedangkan NRFPB sebagai sebuah negara dengan pemerintahan, yang layak dan pantas berjuang untuk Papua Merdeka menentang negara dan pemerintah Indonesia.

Alasan kedua dan ini alasan yang paling kuat, yaitu kleim bahwa pemilihan kepengurusan baru ULMWP dilakukan secara tidak demoratis. Bawah sebelum penggantian telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua ULMWP yang lama, dan pemilihan ketua yang baru tidak demokratis.

PMNews melihat dua alasan ini paling mengemua.

Selain menyalahkan proses pemilihan dan keterwakilan ULMWP, PMNews menilai memang ada aspek-aspek sentimen individual, yang selalu disebut dalam artikel PMNews sebagai “ego pribadi” sangat kental mewarnai pertikaian antar kubu di dalam tubuh pejuang Papua Merdeka.

Ya, benar, konflik sekarang bukan terjadi antara organisasi seperti telah kita alami selama hampir satu abad. Persoalan saat ini terjadi karena masing-masing individu, khususnya Ketua ULMWP lama dan Ketua ULMWP baru tidak sanggup, atau lebih tegas gagal menguasai diri, gagal menempatkan kepentingan bangsa Papua, pengorbanan bangsa Papua daripada kepentingan dan sentimen pribadi.

Seperti selalu disinggung dalam situs ini, kegagalan utama dan pertama-tama, hambatan utama dan pertama-tama dari perjuangan Papua Merdeka ialah karena “egoisme” pribadi, yang memupuk “egoisme kelompok” tidak dapat kita kendalikan dan manfaatkan untuk perjuangan kemerdekaan West Papua. Malahan kita cenderung dan sangat mencintai, merasa nikmat kalau mengelola, membahas, merenungkan, mempromosikan perbedaan dan egoisme itu secara terus-menerus, baik secara pribadi maupun secara kelompok.

Egoisme pribadi yang tidak sanggup dikalahkan itu terbukti dengan cara-cara mengirimkan surat-surat, email-email, pesan-pesan ke Facebook, WhatrsApp, SMS, telepon dan lama-lama menghabiskan waktu membicarakan kekurangan orang lain, perkataan sesama pejuang.

***

PMNews melakukan sedikit penelitian terkait dengan Konstitusi ULMWP yang menjelaskan tentang proses pemilihan dan pengangkatan pengurus ULMWP. Dalam ByLaws dengan jelas mengatakan bahwa pemilihan Ketua ULMWP pertama-tama dilakukan oleh para Ketua Organisasi di dalam ULMWP, yang mereka sebut dengan nama Organisasi Pilar ULMWP. Dan menurut Konstitusi ULMWP dikatakan dengan jelas bahwa pemilihan pertama dilakukan oleh para Ketua dari Ketiga Organisasi Pilar, dan selanjutnya kepemimpinan ULMWP dijabat secara bergilir oleh para wakil Organisasi Pilar yang ditugaskan. Jadi, tidak ada pencalonan terbuka, tidak ada proses pemilihan terbuka di dalam sidang, tidak ada pemungutan suara sepertii yang kita kenal dalam sistem demokrasi modern. Yang terjadi justru sama persis dengan yang pernah terjadi dalam DPR/MPR di Negara Kolonial Indonesia di era Orde Baru. yaitu para perwakilan rakyat yang memilih pemimpin.

Para Ketua Organiasi Pilar yang memilih Ketua ULMWP secara bergilir. Itu berarti, setelah Mote menjabat Ketua ULMWP mewakili NRFPB poaa periode pertama, maka secara otomatis, periode kedua dijabat oleh perwakilan dari PNWP, yaitu Tuan Benny Wenda. Kemudian setelah tiga tahun kemudian, Ketua ULMWP akan dijabat oleh calon yang diberikan oleh WPNCL.

Sebagai sebuah Konstitusi organisasi, pasal mengenai pemilihan ketua sudah jelas. Oleh karena itu, isu tentang proses pemilihan yang tidak demokratis dapat diperdebatkan dan hasil debatnya jelas, yaitu semua pihak, tak terkecuali, harus tunduk kepada aturan main di dalam organisasi, matikan egoisme dan ambisi pribadi dan kelompok, karena perjuangan ini bukan perjuangan pribadi lepas pribadi, bukan kelompok lepas kelompok, tetapi adalah perjangan luhur “One People – One Soul” demi negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

***

Peprangan hari ini secara terbuka terjadi antara kubu Ketua ULMWP saat ini dan Ketua ULMWP yang lama, dengan dua alasan utama di atas. Akan tetapi alasan pertama termentahkan dengan sendirinya karena apa yang terjadi adalah sesuai Konstitusi ULMWP.

Panah kedua yang dikeluarkan sebagai perlawanan terhadap kepemimpinan Benny Wenda ialah bahwa Organisasi ULWP tidak representatif, dan oleh karena itu, kita harus kembali kepada OPM. Kelompok ini menyebut dirinya “OPM Asli”.

Banyak hal dilakukan untuk mementahkan kembali kleim bahwa ULMWP tidak representatif dan ULMWP tidak mewakili OPM, apalagi menggantikan OPM.

Konflik terbuka terjadi setelah Jacob Hendrik Prai dari Swedia memberikan mandat penuh kepada ULMWP untuk melanjutkan perjuangan OPM, dan mempercayakan Benny Wenda untuk memimpin lembaga ULMWP.

Surat ini memicu cek-cok panjang. Orang Papua “OPM Asli” mengkleim Surat ini palsu, dan memaksa Tuan Prai membatalkan surat dimaksud.

Ada peperangan sengit Ketua ULMWP lama dan Ketua ULMWP baru, ada juga peperangan antara OPM Asli dan OPM “palsu”.

Ada juga sudah mulai secara blak-blakan saling menuding dan saling menyalahkan, menyebut nama dan identitas secara buka-bukaan.

Dengan kleim diri sendiri sebagai pejuang murni, dan yang lain sebagai pejuang palsu, pecundang dan penipu, para pejuang sudah menjadi gila: Gila Hormat, Gila Kedudukan, Gila Pikiran, Gila Permainan.

Kita sudah ada pada tahapan yang paling mencemaskan karena para pejuang sudah saling menuding dan saling menuduh, saling menyalahkan dan saling menunjuk jari.

Apa yang sedang terjadi?
Apa yang kita perjuangkan?
Siapa musuh kita?

***

Sudah saatnya generasi muda bangsa Papua hari ini merenungkan dan berpikir kembali

“Apa arti dan makna dari kata OPM?”
Apakah OPM itu sebuah ideologi?
Ataukah itu sebuah organisasi?
Apakah OPM itu sebuah “spirit” untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI, ataukah sebuah kumpulan orang dari agama, suku, daerah, kesamaan tertentu?

Selanjutnya kita juga harus berani membedah dan mempertanyakan kepada diri sendiri,

“Apa yang saya maksudkan, apa yang muncul di dalma benak saya, pada saat saya menyebut OPM?”

Kemudian, kita juga harus tanyakan

“Apa artinya OPM palsu?” dan “Siapa OPM palsu?”
Selanjutnya “Apa bukti karakteristik, indikator OPM Asli dan OPM palsu?

Kita juga harus bertanya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain,

“Apa yang saya maksud dengan OPM Asli, dan OPM palsu?
Apa tujuan saya membedakan menggunakan kata “asli” dan “palsu”?

[to be continued…]

April 24, 2018 0

Lt. Gen. Amunggut Tabi: Salam Sukses untuk ULMWP – Sampai Kapan Kita Dititipkan di Sudut Politik Abu-Abu?

Jawaban langsung dari Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat mantan Sekretaris-Jenderal TRWP ialah “Sampai Kapan Kita Dititipkan di Sudut Politik Abu-Abu?” PMNews mendalami pernyataan ini dengan sejumlah pertanyaan dan jawabannya disampaikan sbb.

PMNews: Selamat malam! Kami dengan senang hati sampaikan bahwa KTT ULMWP telah berlangsung dan telah memilih Benny Wenda sebagai Ketua ULMWP, Octovianus Mote sebagai Wakil Ketua, Jacob Rumbiak Sebagai Jurubicara.

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi (TRWP): Salam sukses untuk ULMWP. Kami sangat mengharapkan baik Mote maupun Wenda sama-sama terus bekerjasama dalam memperjuangkan aspirasi bangsa Papua yang telah lama kami perjuangkan di rimba New Guinea.

PMNews: Dengan pembentukan Ketua dan Wakil Ketua ini, kami melihat ada perubahan yang membawa harapan, karena organisasi perjuangan bangsa Papua tidak lagi terorganisir seperti tiga tahun lalu, tetapi ke dalam sebuah organisasi dengan Ketua dan Wakil Ketua, dan Jurubicara, jadi ada tata-organisasi lebih membantu perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Oh, ya, kalau hal ini, kami harus mengaku secara jujur dan terbuka bahwa kami tidak puas dengan hasil yang dicapai.

PMNews: Tidak karena pemerintah negara West Papua tidak dibentuk?

TRWP: TRWP tidak puas pertama-tama karena kita selama setengah abad lebih masih belajar berorganisasi, dan organisasi perjuangan kita masih saja menggunakan moderator, executive director dan sebagainya, seolah-olah kita masih belajar berorganisasi, kita tidak sanggup mempercayai generasi penerus perjuangan ini untuk sepenuhnya menggunakan otoritas dan kemampuan mereka memperjuangkan Papua Merdeka.

Sudah saatnya kita berjuang sebagai sebuah organisasi modern, yang kredibel, dan yang dapat bersanding dengan pemerintah penjajah untuk berhadapan “head-to-head”. Tetapi kalau kita masih belajar berorganisasi, maka kita tidak layak bermain di lapangan politik Papua Merdeka. ULMWP jadinya sama saja dengan organ perjuangan lain seperti KNPB, AMP, WPLO, WPNCL, OPM dan sebagainya, hanya menjadi sebuah organisasi yang menentang sebuah pemerintahan dan negara-bangsa.

Kita ini seumpama kesebelasan sepak bola Papua yang diharapkan untuk bertanding melawan kesebalasan NKRI, tetapi kesebelasan Papua ini malah tidak punya pelatih, tidak punya menejer, tidak punya sponsor, tidak punya striker, tidak punya pemain tengah, dan tidak punya official. Kita hanya datang sebagai orang Papua ramai-ramai ke lapangan sepak bola, lalu atas dasar kita orang Papua kita beli costume di jalan, lalu kita ramai-ramai melakukan pemanasan untuk bertanding melawan NKRI. Bisa dikatakan kita melawak di panggung politik.

PMNews: Dalam artikel sebelumnya PMNews turunkan berita dari MPP TRWP bahwa pemerintahan Negara Repub Papua harus dibentuk, akan tetapi saran itu tidak dipenuhi oleh KTT ULMWP. Apakah itu pemicu utama kekecewaan TRWP?

TRWP: Kami sudah katakan jelas dalam berita sebelumnya bahwa urusan politik bukanlah urusan kami. Kami cukup memberikan masukan, sementara hasil keputusan politik ialah sepenuhnya kewenangan para diplomat Papua Merdeka.

Yang terjadi sekarang ULMWP masih mau bangsa Papua tetap menderita, dan ULMWP membawa kita bilik abu-abu dalam sejarah perjuangan kita. Katanya bicara untuk Papua Merdeka, tetapi masih belajar ber-organisasi. Jadi, kita yang bergerilya di hutan menjadi bingung dan bertanya, “Apa maksudnya?”

Apa maksud ULMWP dengan terus berputar-putar di lingkaran ber-organisasi?

Kami malah sudah mencurigai, agenda NKRI atau agen-agen NKRI ada dalam tubuh ULMWP.

PMNews: Dari mana TRWP bisa menuduh ada agen NKRI di dalam tubuh ULMWP?

TRWP: Orang Indonesia bilang, “Pohon dikenal dari buahnya”, kita kenal ULMWP dari apa yang dia sudah lakukan sejauh ini. Kan NKRI mau ULMWP tetap menjadi organisasi liar di luar negeri, yang tidak mewakili bangsa Papua. Kan itu juga yang dipertahankan dan ditunjukkan oleh ULMWP. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ULMWP memang betul-betul mau membawa perjuangan Papua Merdeka kepada tahapan yang lebih serius, ataukah hanya sekedar menghibur diri dengan dansa-dansa politik di atas penderitaan rakyat jelata yang kian hari kian dihabisi?

Pertanyaan langsung ialah: “Apa artinya organisasi ULMWP mengkleim diri berjuang untuk Papua Merdeka?” ULMWP harus menjawab dengan daftar jawaban yang bisa memberikan kita petunjuk bahwa memang benar mereka memperjuangkan aspirasi bangsa Papua, dan aspirasi itu ialah membentuk sebuah pemerintahan dan pemerintahan dimaksud adalah pemerintah Negara Republik West Papua.

PMNews: Kami merasa pernyataan ini cukup serius, dan mungkin menyinggung perasaan para pejuang Papua Merdeka!

TRWP: Apakah kami harus berbicara memihak kepada perasaan orang ataukah kepada kenyataan apa yang kami rasakan di lapangan di Tanah Papua? Perjuangan ini telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Perjuangan ini dijalankan oleh organisasi. Selama ini perjuangan kita dianggap Indonesia sebagai organisasi liar, pengacau, dan dunia internasional mengganggap sebagai organisasi non-pemerintahan, yang berjuang untuk memisahkan diri dari pemerintahan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sah.

ULMWP itu organisasi separatis, dan dengan apa yang dihasilkannya kemarin jelas menunjukkan bahwa ULMWP masih senang dipanggil NGO separatis.

Secara hukum internasional, untuk menentang pemerintahan resmi dari sebuah negara-bangsa yang adalah anggota PBB, maka apa yang harus kita bukankah melawan sebuah negarai dengan organisasi liar. Kita harus tahu siapa yang layak melawan negara-bangsa?

PMNews: Semakin jelas bagi kami bahwa TRWP kecewa karena ULMWP tidak membentuk pemerintahan.

TRWP: Kami tahu, para agen NKRI yang dikirim untuk menghadiri KTT ULMWP ini pasti juga ditodong bahwa kalau mereka tidak sanggup menggagalkan ULMWP membentuk pemerintahan, maka nyawa mereka juga terancam. Oleh karena itu, demi keselamatan nyawa dari orang Papua yang saat ini menjadi kaki-tangan NKRI, maka kami terima hasil yang telah dicapai. Tetapi kami harus tetap berketetapan bahwa hasil ini tidak memusakan.

PMNews: Bagaimana kalau ULMWP nanti bentuk pemerintahan?

TRWP: Kami harus terus-terang, bahwa selain ada agen NKRI di dalam tubuh ULMWP, para pemain kunci ULMWP juga dimasuki oleh agen-agen rahasia asing, Amerika Serikat dan Australia, yang menghendaki agar West Papua tidak merdeka dan tetap berada di dalam NKRI.

Dan orang-orang inilah yang mereka jadikan sebagai penasehat mereka. Dan selama ini, baca saja pernyataan mereka, kelihatan jelas, pernyataan yang mereka keluarkan dulu dan sekarang tidak sama. Saat ini mereka terlihat berbicara atas pesan-pesan dari pihak lain, bukan pesan-pesan orang tua mereka di hutan lagi.

Ini yang sudah terjadi pada para tokoh gerilyawan yang pernah keluar dari Tanah Papua dan tinggal di luar negeri. Lama-kelamaan mereka menjadi orang putih, tidak berpikir seperti orang Papua lagi, menganggap pendapat orang Papua sebagai ketinggalan zaman, tidak tahu, masih harus diajar untuk berjuang, dan sebagainya. Mereka menjadi koknas (kepala), di luar hitam, di dalam putih.

Ini mentalitas penjajah, dan mentalitas inilah yang sudah dianut oleh orang-orang ULMWP. Kami kaget menyaksikan drama ini.

PMNews: Kami harap drama ini akan berakhir dengan solusi yang jelas bagi bangsa Papua.

TRWP: ULMWP masih berputar-putar di lingkaran “ego pribadi” dan “ego kelompok”. Ini adegan utama. Lalu adegan pendukung ialah agen asing yang lalu-lalang secara jarak dekat dan jarak jauh sehingga orang Papua di dalam ULMWP sudah tidak berpikir sebagai orang Papua lagi, tetapi mereka berpikir demi kepentingan pesan-pesan yang mereka sendiri tidak sadari, padahal pesan mereka bertujuan untuk mengulur-ulur waktu kemerdekaan West Papua.

Siapapun di dunia ini, saat ego menjadi patokan utama dalam hidup kita, maka kepentingan umum pasti akan dikorbankan. Kita akan bertindak tidak tahu diri. Dan semakin kita menganggap orang tua di hutan tidak tahu apa-apa, dan kita yang di luar negeri yang lebih tahu banyak, maka kita sudah ada dalam jerat Lucifer yang menganggap dirinya jagoan dan dilempar Tuhan ke dalam Bumi dan diberi nama Iblis.

PMNews: Apa saran untuk ULMWP ke depan?

TRWP: Kami tidak punya saran apa-apa, karena sudah jelas akan percuma dan tidak bermanfaat.

Pada titik ini kami cukup tiba pada kesimpulan sementara bahwa ULMWP telah diracuni oleh agen-agen asing yang lebih suka melihat bangsa Papua menderita, dibunuh, diteror dan dijajah, sampai selama-lamanya.

Hanya satu kemungkinan saja yang akan membuat kita membangun kembali kepercayaan kami kepada ULMWP, yaitu kalau ULMWP berhenti berorganisasi, tetapi lebih mengarah kepada berpemerintahan. Kalau tidak, orang Papua siapa yang bisa percaya bahwa ULMWP beigut berguna untuk Papua Merdeka? TRWP jelas tidak pada posisi itu!

December 10, 2017 0