DPR Papua Kutuk Penembakan di Puncak

JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengutuk keras penembakan yang menewaskan dua anggota Brigadir Mobil (Brimob) di depan Kantor Bupati Puncak-Papua, pada Rabu (3/12) pagi sekitar pukul 09.00 WIT.

“Kami mengutuk tindakan yang dilakukan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, karena mereka tidak punya hak mengambil nyawa manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa manusia,”

ungkap anggota DPRP terpilih, Yunus Wonda kepada wartawan di Hotel Aston, Kamis (4/5) siang.

Yunus mengungkap, bukan lagi waktunya untuk melakukan kekerasan atau pertumpahan darah karena itu tidak akan menyelesaikan masalah Papua.

“Justru peristiwa penembakan di sana akan berimbas kepada rakyat. Mereka justru ketakutan, perekonomian mereka tidak bisa jalan karena dibawah ancaman dari kelompok yang berseberangan itu,”

akunya.

Kendati demikian, pihaknya turut berduka cita atas meninggalnya dua anggota Brimob yang ditembak oleh kelompok berbeda paham itu. “Kejadian ini, masyarakat sekarang sudah ketakutan. Kasian masyarakat terganggu dalam aktivitas sehari-hari,” kata dia.

Lagi-lagi, menurut mantan Ketua I DPR Papua periode 2009-2014 ini, bahwa para pelaku bisa saja lari ke hutan pasca penembakan itu. Namun, Masyarakat yang jadi korban. Mereka pasti akan ketakutan. Apalagi bisa saja aparat kemanan di wilayah itu melakukan penyisiran pasca penembakan tersebut.

“Untuk mencari pelaku bisa saja aparat mekakukan penyisiran dan masyarakat akan ketakutan. Kekerasan tak akan membuat Papua merdeka. Sudah bukan waktunya lagi. Orang justru tak akan simpati. Dengan kasus ini rakyat akan takut padahal mereka masih trauma usai perang di sana lalu. Kalau mereka ambil senpi itu tidak dibenarkan, itu bukan milik mereka,”

ucapnya.

Untuk itu, Yunus mengingatkan kepada para aparat keamanan yang bertugas di wilayah pegunungan tengah Papua agar selalu waspada dan tidak lengah, karena kondisi di gunung tidak bisa dikatakan 100 persen aman.

“Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Tapi tetap harus waspada. Kami DPR hanya bisa menghimbau agar tak ada lagi kekerasan. Cara-cara itu tidak akan selesaikan masalah. Kalau saling tembak menembak terus, masyarakat juga tak akan sejahtera,”

himbaunya. Yunus juga menekankan agar tidak ada lagi kekerasan karena kekerasan merupakan pelanggaran HAM.

“Kami harap kejadian seperti ini tdak terulang lagi. Itu tak terpuji. Apapun alasannya tetap cara itu tak dibenarkan. Tak ada yang berhak menghilangkan nyawa orang selain Tuhan,”

katanya. (loy/don)

Sabtu, 06 Desember 2014 12:21, BP

OPM Kutuk Pembunuhan Hubert Mabel

JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melalui Kepala Staf Umum, ‘Mayjen’ Terryanus Satto, menyampaikan duka yang mendalam atas tewasnya salah satu pejuang Papua Merdeka, Hubert Mabel beberapa hari lalu akibat terkena tembakan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

“Seruan langsung disampaikan oleh Panglima Tinggi, Jenderal Goliath Tabuni melalui saya selaku Kepala Staf Umum, isi seruan adalah mengumumkan duka nasional atas tertembaknya Pejuang Papua Merdeka atas nama Hubert Mabel,”

tegas Terryanus Satto kepada Bintang Papua melalui ponsel, Senin (17/12) lalu.

Dijelaskan Terry, himbauan tersebut disampaikan untuk mengenang jasa baik dan kerja keras serta perjuangannya dalam ikut mensukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Markas TPN Perwomi, Biak pada Mei 2012 lalu dan Rakernas,”Kami juga mengutuk tindakan aparat yang mengakibatkan tewasnya Hubert Mabel,” tandas Terry Satto.

“Atas tindakan aparat tersebut, Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni meminta kepada Pemerintah Indonesia, TNI, dan Polri untuk segera angkat kaki dari tanah Papua, kekerasan dan pembantaian terus dilakukan kepada Orang Asli Papua, ini membuktikan bahwa Indonesia memang tidak mempunyai rasa memiliki terhadap Papua, untuk apa berada disini, segera angkat kaki,”

ujarnya.
Diingatkan oleh Terryanus Sato, bahwa pada saat dilantik sebagai Panglim Tinggi beberapa waktu lalu, Goliath Tabuni selaku penanggung jawab status politik dan keamanan, dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa, baik Indonesia, Amerika Serikat, dan PBB harus mengakui kemerdekaan bangsa Papua Barat yang telah di proklamasikan pada 1 Mei secara de facto dan de jure,”.

Disampaikan juga oleh Jenderal Goliat Tabuni,

”Untuk itu segera dilakukan peralihan kekuasaan dari Indonesia ke negara baru yang telah sah berdiri yakni Negara Papua Barat, dan untuk itu juga segera dibebaskan semua tahanan politik, juga Darius Kogoya yang ditahan untuk segera dibebaskan,”

tegasnya. (bom/don/l03)

Rabu, 19 Desember 2012 09:54, Binpa

Enhanced by Zemanta

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny