Momentum dekolonisasi Pasifik dorong Gutterres bersikap?

Aksi pengucapan syukur KNPB kepada tujuh negara Pasifik yang membawa masalah Papua ke Majelis Umum PBB (19/9/2016) - Jubi/Zely Ariane — Aksi pengucapan syukur KNPB kepada tujuh negara Pasifik yang membawa masalah Papua ke Majelis Umum PBB (19/9/2016) – Jubi/Zely Ariane

Jayapura, Jubi – Atmosfer dekolonisasi di Pasifik dan dorongan pemerintah serta masyarakat sipil Kepulauan Pasifik terhadap status politik Papua menjadi momentum penting yang berkemungkinan mendorong Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Antonio Gutterres untuk bersikap.

Dr. Cammi Webb-Gannon, pemerhati West Papua dari Universitas Sydney, mengatakan tingkat pendiskusian terkait penentuan nasib sendiri dan hak azasi manusia West Papua di Sidang PBB bulan lalu merefleksikan momentum baru menuju dekolonisasi Pasifik.

Peran Perdana Menteri Manasseh Sogavare sebagai ketua MSG dan perdana Menteri Kepulauan Solomon patut dicatat sebagai faktor pendorong penting dalam proses itu, demikian menurut Dr Webb-Gannon seperti dilansir RNZI, Selasa (18/10/2016).

“TIdak saja Sogavare sudah mendorong bertambahnya negara Pasifik berbicara terkait West Papua di Majelis Umum PBB, tetapi dia juga berusaha agar isu tersebut dibawa hingga ke komite dekolonisasi PBB,” ujarnya.

Inilah kali pertama setelah puluhan tahun, lanjutnya, rakyat West Papua berhasil membawa persoalan mereka sampai ke radar internasional, “dan hal itu dimungkinkan karena kerja luar biasa yang dilakukan oleh negeri-negeri Pasifik,” ungkap Webb.

Sementara wakil United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Pasifik, Akouboo Amatus Douw, menanggapi terpilihnya Antonio Gutterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang baru, berharap Gutterres dapat membantu rakyat Papua memfasilitasi ajakan tujuh negara Pasifik di sidang umum PBB lalu untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Terkait jasa Gutterres, mantan PM Portugal terhadap kemerdekaan Timor Leste, Douw menilai hal itu memang menguntungkan Timor Leste, namun menurut dia, Belanda tidak memenuhi kewajiban moralnya terhadap rakyat Papua seperti yang dilakukan Portugal.

Douw mencatat peran Gutterres selagi dia masih memimpin UNHCR. Menurut Douw UNHCR telah memberikan bantuan hukum dan kemanusiaan kepada lebih dari 10,000 pengungsi West Papua di PNG.

“Estimasi kasar saya sekitar 30,000 pengungsi politik Papua diseluruh dunia saat ini, termasuk saya,” kata Douw.

Alasan utama orang-orang Papua meninggalkan Papua, lanjutnya, akibat penyangkalan hak atas penentuan nasib sendiri di negerinya.

“Saya punya pikiran positif terkait prioritas Gutterres untuk ikut mengatasi masalah kami,” tegasnya.(*)

October 20, 2016 0

Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Jadi Tempat Pelarian Buron

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kondisi di daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini sering digunakan sebagai tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka bertahan di sana lantaran pengaruh politik utamanya yang terlibat dalam gerakan separatis.

Di sisi lain, sebagian kecil kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih sering menunjukkan eksistensinya. Misalnya dengan melakukan aksi kekerasan dan perlawan bersenjata yang sasarannya adalah aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

Pangdam VII Wirabuana Mayjend TNI Agus Surya Bakti mengatakan, penugasan prajurit ke daerah operasi (perbatasan) merupakan wujud nyata pengabdian dan dan kehormatan terhadap bangsa dan negara demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bagi prajurit yang sudah pernah bertugas ke daerah operasi, ini akan menambah pengalaman dan memungkinkan menemukan hal-hal baru, dan bagi yang pertama kali bertugas menjadi kesempatan berharga dalam kariernya,” ujar Agus, Kamis (30/6).

Persiapan dan pembekalan yang diterima sebelum menjalankan tugas menjadi pedoman dan modal dasar bagi satuan tugas dalam menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan yang ada di lapangan. Dengan begitu, potensi timbulnya konflik dapat diantisipasi secara profesional.

Selama menjalankan tugas, prajurit TNI diminta merangkul masyarakat setempat dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Mereka juga harus mengedepankan pendekatan persuasif dari persoalan yang dihadapi.

Baru-baru ini Satgas Yonif Raider 700/WYC memberangkatkan para prajurit dalam Rangka Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Papua Nugini di Wilayah Papua. Selama sembilan bulan mereka akan berada di daerah perbatasan Papua dan Papua Nugini menjalankan operasi pengamanan di perbatasan darat di perbatasan Papua.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang menjadi inspektur upacara pemberangkatan tersebut meminta setiap prajurit menjaga kepercayaan yang diembankan negara. “Kepercayaan ini merupakan kehormatan dan tugas mulia untuk dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Danny.

Keberadaan prajurit TNI di daerah perbatasan penting untuk menjaga keamanan wilayah demi mempertahankan tetap tegaknya NKRI. Selama menjalankan tugas mereka diharapkan berperilaku positif agar keberadaan mereka di daerah perbatasan mendapatkan pengakuan dan penerimaan secara baik oleh masyarakat.

June 30, 2016 1

Puluhan Ribu Rakyat Papua Berpindah Jadi Warga Negara PNG

Penulis: Eben E. Siadari 18:19 WIB | Kamis, 23 Juni 2016

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Setidaknya 10.000 rakyat Papua akan beralih menjadi warga negara Papua Nugini, setelah beberapa dekade berada di negara itu dengan status sebagai pengungsi.

Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Papua mengatakan akan mulai mendaftar semua pengungsi Papua yang telah menyeberang dari Indonesia dengan status pengungsi ke PNG.

“Sejauh ini kami memiliki lebih dari 10.000 pengungsi dari Papua yang telah tinggal bersama kami untuk waktu yang sangat lama, dan kami telah memulai pendaftaran mereka dengan harapan akhirnya memberikan mereka status hukum,” kata Wakil Kepala Migrasi untuk Divisi Pengungsi PNG, Esther Gaegaming, sebagaimana dilansir dari asiapacificreport.nz.

“Kami senang mengumumkan bahwa lebih dari 1000 dari mereka, telah menyelesaikan aplikasi dan mereka akan menghadap Komite Penasihat Kewarganegaraan segera untuk penerbitan kewarganegaraan mereka,” tambah dia lagi.

“Jumat ini, tim dari kantor kami akan memulai pendaftaran di Vanimo, salah satu dari daerah pemukiman pengungsi terbesar bagi pengungsi Papua. Kami akan pergi ke Wewak setelah itu dan kemudian ke Lae.”

“Jadi pada akhir tahun ini, kami berharap untuk lebih dari 85 persen dari pengungsi Papua sudah terdaftar,” kata dia.

“Saya bangga mengatakan bahwa PNG memenuhi kewajibannya sebagai penandatangan Konvensi 1951 PBB tentang status pengungsi. PNG sekarang memiliki kerangka hukum dan prosedural untuk memproses klaim pengungsi di bawah Undang-Undang dan Peraturan Migrasi,” kata Gaegaming.

“Kami juga memiliki sistem di tempat untuk pendaftaran dan naturalisasi pengungsi dari Papua yang telah tinggal di Papua Nugini selama beberapa dekade.”

“Kami juga memiliki kebijakan pengungsi nasional yang jelas dalam hal-hal pengungsi, termasuk pedoman tentang pemukiman kembali pengungsi di PNG. Dan yang terutama, kami memiliki tim yang dikhususkan menangani hal ini,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

June 23, 2016 1

1.400 Prajurit Pamtas RI-PNG Dipulangkan

Selasa, 06 Oktober 2015 , 05:57:00, CePos

Sejumlah anggota Satgas sedang berbaris memberikan yel â€“yel sebelum berangkat meninggalkan Jayapura di Pelabuhan Lantamal X Porasko Jayapura

JAYAPURA-Sebanyak 1.400 personel Prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dari 3 Batalyon yang bertugas menjaga keamanan di Perbatasan RI – PNG, Senin (5/10) kemarin dilepaskan oleh Pangdam XVIII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian, untuk kembali ke kampung halamannya. Satgas Pamtas ini dipulangkan dengan menggunakan KRI Teluk Hiding 538 yang akan berlayar dari Pelabuhan Lantamal X Jayapura menuju Padang Sumatra Barat.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan para Satgas ini sudah melakukan tugas pengamanan di perbatasan RI – PNG selama 9 bulan, mereka akan kembali ke homebase masing masing. ada yang ke Jawa Barat, Semarang dan Padang Sumatera Barat. Mereka ini sudah digantikan dengan Satgas Brigif -6 Kostrad Yonif 411/R, Yonif 431 Kostrad dan Yonif 406/ CK, yang bertugas menjaga wilayah perbatasan darat antara negara RI-PNG,

“Jadi di sektor utara dibawah Kolaops Korem172/PWY dipimpin oleh Danrem 172/ PWY Kolonel Inf Sugiono, kemudian mereka ini dalam pelaksanaan tugasnya secara umum sangat baik dan berhasil,”ungkapnya usai pelepasan Satgas di Pelabuhan Lantamal X Porasko Jayapura, Senin (5/10)

Menurutnya, keberhasilan Satgas yang akan pulang ini bisa dilihat dari kriteria -kriteria yang yang ada. Pihaknya juga menyampaikan hormat dan terima kasih kepada mereka yang telah berhasil menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dan melindungi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan RI-PNG.

“Ini tiga Yonif, tapi tidak full, mereka 1 Yonif hanya 400 orang kalau organik itu sampai 700-an, ini hanya separuhnya namanya Satgas Yonif, yakni Yonif 323/Raider Banjar Jawa Barat, Batalyon 400/Raider di semarang dan Batalyon 133/ Yudha Sakti yang ada di Padang,”jelasnya

Kata Pangdam, Yonif 133/Yuda Sakti adalah Yonif yang paling jauh yakni di Padang, mereka akan menempuh perjalanan hampir 3 minggu mereka sampai di padang. Pihaknya berdoa mereka bisa sampai dengan selamat di tujuan hingga bertemu dengan keluarga mereka dalam keadaan sehat dan selamat hingga sampai tujuannya.
“Kami berharap untuk yang akan mengganti satgas pamtas ini bisa memberikan yang terbaik, apa yang ditinggalkan sudah baik tetapi kita coba untuk tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Perbatasan,”katanya.(jo/tri)

October 6, 2015 1

Kapendam XVII Cenderawasih: Berita Tentang Penembakan Tentara PNG itu Tidak Benar

Jayapura, 5/5 (Jubi) – Kodam XVII Cenderawasih membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap patroli perbatasan Papua New Guinea (PNG) seperti yang diberitakan oleh media Papua New Guinea, Post Courier dan dikutip oleh media ini.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih, Letkol Rikas Hidayatullah, Kodam XVII Cenderawasih menyampaikan bahwa tidak benar tentara PNG yang sedang melakukan patroli ditembaki oleh tentara Indonesia. Disampaikan oleh Kapendam, tentara Indonesia bahkan mempersilahkan patroli PNG untuk lewat di area no man’s land.

“Berita penembakan tentara PNG itu tidak benar. Tidak ada penembakan pada patroli perbatasan PNG. Karena faktanya, tentara Indonesia bertemu dengan tentara PNG di no man’s land area dan tentara Indonesia mempersilahkan tentara PNG untuk lewat.”

kata Kapendam kepada Jubi, Senin (5/5) malam.

Kapendam juga meminta agar pemberitaan tentang perbatasan Indonesia dan PNG lebih sensitif dan dikonfirmasikan terlebih dulu kepada pihaknya. Hal ini menjadi penting untuk menjaga situasi di wilayah perbatasan RI-PNG.

“Semestinya, berita itu dikonfirmasi dulu kepada kami. Agar kita bisa sama-sama memastikan benar atau tidak informasi itu.” tambah Kapendam.

Sebelumnya, diberitakan oleh media ini, mengutip pemberitaan Post Courier, Mentri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Rimbink Pato memanggil Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrias Sitepu dan menyampaikan nota protes PNG atas insiden insiden penembakan yang terjadi pada pagi hari tanggal 19 April lalu. (Jubi/Victor Mambor)

Papua activist blames deadly shooting on military firing at ambulance

May 5, 2014 0

PNG Protes, Patroli Perbatasannya Ditembaki Tentara Indonesia

Jayapura, 5/5 (Jubi) – Tentara Indonesia dilaporkan oleh media Papua New Guinea (PNG), Post Courier telah menembaki patroli perbatasan yang dilakukan PNG Defence Force (PNGDF).

Insiden penembakan ini dilaporkan oleh Post Courier, meningkatkan ketegangan lebih lanjut di perbatasan PNG-Indonesia sehingga memaksa Mentri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Rimbink Pato memanggil Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrias Sitepu dan menyampaikan nota protes PNG. Nota protes ini merupakan nota protes kedua yang dikeluarkan oleh pemerintah PNG atas kekhwatiran yang sama. Nota protes pertama, dikeluarkan sekitar satu bulan yang lalu.

Rimbink Pato, menyatakan keprihatinannya dan mengutuk insiden penembakan yang terjadi pada pagi hari tanggal 19 April itu.
“Meskipun ada tidak ada laporan korban jiwa, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa insiden tersebut tidak terulang di masa mendatang,” kata Pato.

Meskipun pemerintah PNG menyampaikan protes, situasi bisa memburuk. Pemerintah PNG diharapkan untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia guna mencari jalan keluar sesuai perjanjian kerjasama perbatasan kedua negara yang sudah dijalani bertahun-tahun.

Petinggi PNGDF, Murray Barracks masih bungkam kepada wartawan karena menganggap isu perbatasan belakangan ini sangat sensitif. Meski demikian, tentara PNG diminta untuk tidak melepaskan tembakan jika mereka terjebak dalam kontak tembak antara tentara Indonesia dengan kelompok bersenjata.

Seorang pejabat pemerintahan PNG mengatakan pada Post Courier, bahwa insiden tanggal 19 April itu bisa saja meningkat tensinya jika seorang tentara {NGDF terluka.

“Ini bisa saja lebih buruk jika ada tentara kami terluka selama baku tembak pada pagi hari 19 April itu. Saat ini, situasinya sangat sensitif,” kata pejabat pemerintah PNG ini.

Untuk membahas kondisi perbatasan PNG – Indonesia ini, Duta Besar PNG untuk Indonesia, Peter Ilau akan memimpin delegasi PNG dalam pertemuan pembahasan perbatasan Indonesia – PNG yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. (Jubi/Victor Mambor)

May 5, 2014 0

RATUSAN warga dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Minta Suaka di Malaysia

[Assalamu’alaikum]
RATUSAN warga dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dikabarkan melarikan diri ke negara tetangga, Malaysia. Mereka –katanya– meminta suaka kepada pemerintah setempat, karena merasa takut atas digelarnya operasi terpadu dengan diberlakukannya Darurat Militer sejak 19 Mei lalu.

Menyimak berita tersebut terasa ada yang menarik dan ganjil. Menarik, karena kabar itu baru muncul sekarang. Padahal operasi terpadu di Provinsi NAD sudah digelar oleh pemerintah sejak beberapa bulan lalu. Jika mereka memang melarikan diri, kapan dan dari mana mereka meninggalkan Aceh. Jumlah sekitar 300 atau 400 orang bukanlah hitungan yang kecil. Jika mereka berangkat sekaligus ataupun berangsur-angsur, aparat keamanan di NAD pasti sudah mendeteksinya.

Ganjil, sebab situasi dan kondisi keamanan di hampir seluruh Provinsi NAD kini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan digelarnya berbagai kegiatan menyambut peringatan HUT ke-58 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa hari belakangan ini.

Selain itu, para “pengungsi” tersebut berusaha mencari suaka di Kantor Badan Urusan PBB (UNHCR) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari cara dan langkah yang mereka lakukan, terlihat di sini bahwa para “pengungsi” berupaya menarik masalah itu menjadi sesuatu yang harus “ditangani” oleh PBB. Warga yang mengaku masyarakat Aceh itu juga –terlihat– berusaha mempolitisasi masalah tersebut agar menarik perhatian internasional.

Padahal, kita semua tahu bahwa pemerintah menggelar operasi terpadu, justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada masyarakat NAD dari tangan-tangan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Gerakan Separatis Aceh (GSA). Dengan digelarnya operasi terpadu itu, seharusnya masyarakat merasa bersyukur, merasa aman, tenteram, dan bukan malah melarikan diri ke luar negeri.

Tapi semua itu sudah terjadi. Untuk itu, seyogyanya pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah “larinya” ratusan warga Aceh itu ke Malaysia. Pemerintah harus cepat tanggap melakukan penelitian –jika rumor itu benar– dengan melakukan kerja sama dengan aparat terkait di Malaysia. Dari hasil penelitian itu dapat diketahui secara persis siapa sebenarnya para peminta suaka itu.

Pemerintah Malaysia pun pasti akan terbuka menerima permintaan bantuan atau kerja sama dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian terhadap warga Aceh yang dikabarkan meminta suaka tersebut. Jika Pemerintah Malaysia menemukan indikasi negatif dari mereka yang “melarikan diri” itu, diharapkan segera ada tindakan konkret. Selama ini, pemerintahan dari negara tetangga itu terkenal cukup tegas terhadap para “pendatang haram.” Mereka yang terbukti memasuki Malaysia secara ilegal, pasti dideportasinya.

Kasus minta suakanya para warga NAD itu –sekali lagi jika benar– harus pula menjadi pelajaran semua pihak, baik di Pusat dan di Daerah. Antisipasi dini haruslah dilakukan, agar masalah-masalah seperti itu tidak terulang kembali dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja menunggu kesempatan untuk menyudutkan Indonesia.***

Sumber: Harian Umum Pelita, 6 April 2013

April 7, 2013 0

Pemda Menyambut Baik Bergabungnya Pelintas Batas

JAYAPURA [PAPOS] – Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik kembalinya Daniel Kogoya, Cs ke pangkuan ibu Pertiwi. Namun demikian pemerintah berharap dengan bergabungnya sebanyak 212 anggota OPM pimpinan Daniel Kogoya ini, dapat bersama-sama membangun Papua ke depan.

Acara serah terima pelintas batas tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Drs. Elia I. Loupatty, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, Wakapolda Papua Brigjen Pol .Drs. Paulus Waterpauw, Wali Kota Jayapura Benhur Drs. Tomy Mano, Danlanud serta Danlantamal X Jayapura.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Drs. Elia I. Loupatty yang mewakili Penjabat Gubernur Provinsi Papua drh. Constant Karma dalam sambutannya pada acara serahterima pelintas batas, Jumat [25/1] kemarin di Kantor Distrik Muaratami mengatakan, bergabungnya kembali Daniel Kogoya Cs sebagai warga Negara Indonesia sangat baik untuk bersama-sama membangun Papua ke depan.

“Pemerintah Papua menyambut dengan penuh suka cita atas bergabungnya kembali Daniel Kogoya Cs untuk membangun Tanah Papua ke depan,”ungkapnya.

Menurutnya, saat ini telah terjadi perubahan yang cukup banyak seperti masalah politik. Di mana saat ini Indonesia sudah menjunjung tinggi hak manusia dan saat ini sementara dilakukan penegakan demokrasi di seluruh Indonesia termasuk di Papua sendiri.

“Sejak saudara berangkat ke tanah orang telah banyak perubahan yang terjadi secara politik Indonesia, karena itu saudara tidak usah takut dan gusar karena hak hidup Daniel Kogoya Cs dijamin oleh pemerintah dan Negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Papua sekarang berbeda dengan Papua yang dulu, dimana Papua saat ini telah memiliki Otsus. Mungkin pada saat Daniel Kogoya memutuskan melintas batas, Papua belum memiliki Otsus. Arti Otsus bagi seluruh masyarakat Papua adalah mengatur kewenangan pembangunan dan kesejahteraan berada di tangan rakyat dan pemerintah Papua dan kabupaten/kota.

Kecuali lima kewenangan Negara yang diatur oleh Negara kepada pemerintah dan rakyat Papua. Dengan adanya Otsus merupakan kemajuan bagi masyarakat Papua, agar supaya dapat bekerja keras demi masa depan yang lebih baik di dalam bingkai NKRI yang telah memberikan status Otsus bagi Papua.

Dikatakannya, dengan bergabungnya ke Indonesia harus perlu bekerja keras di Tanah Papua untuk membangun Papua bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat Papua yang lain sehingga dapat meraih kesempatan untuk maju baik dalam bisnis, pengelolaan sumber daya alam dan bidang kesehatan serta pendidikan.

Semua tersedia di Papua, bagi semua anak-anak negeri Papua yang mau bekerja keras dan mau meraih hidup yang lebih baik. ”Pesan saya atas nama pemerintah Provinsi Papua agar Daniel Kogoya Cs segera berbaur dengan saudara-saudaramu di tempat kalian masing-masing baik masyarakat asli Papua maupun pendatang kita semua bersaudara, dan saling mendukung serta menunjang. Mari semua terlibat memelihara keamanan di mana tempat kita berada,” tandasnya. [tho]

Ditulis oleh Thoding/Papos, Terakhir diperbarui pada Jum’at, 25 Januari 2013 22:20

January 27, 2013 0

Ratusan Warga Negara PNG Berniat Kembali ke NKRI

Judul berita ini, sebagaimana dilansir http://papuapos.com pada Monday, 27 August 2012 00:00 berbunyi seolah-olah orang Papua yang hendak kembali ke bagian Barat pulau New Guinea sebagai keputusan politik akibat perbuatan dan nama baik NKRI. Tergambar jelas dari penjelasan TNI bahwa orang Papua yang ada di Timur tanah leluhur mereka hendak kembali ke bagian barat karena kebaikan, nama baik dan pelayanan yang diberikan NKRI kepada mereka. Padahal soal berpindah dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari tengah ke pinggir telah berlangsung selama ribuan, bahkan ratusan ribu tahun sejak manusia Papua bermukim di pulau New Guinea.

Yatut dipertanyakan justru, “Mengapa mereka menjadi Warga Negara PNG sebelumnya? Bukanlah mereka ke bagian Timur tanah ulayat mereka lantaran dikejar untuk dibunuh oleh NKRI? Bukankah mereka mau pulang ke tempat mereka setelah mereka mengamati dan ternyata persoalan dan pelanggaran HAM oleh NKRI telah diangkat ke pentas politik global dan oleh karena itu mereka tidak bakalan diburu dan dibasmi? Apakah perpindahan orang Papua dari satu wilayah ke wilayah lain selalu diartikan sebagai bukti “ke Pangkuan Ibu Pertiwi”? Apakah dasar pemikiran orang Papua memang karena jatuh cinta kepada Ibu Pertiwi?

Hal kedua yang patut dicatat ialah seorang Perwira angkatan bersenjata Republik Indonesia yang memberikan penjalasan dimaksud, bukannya petugas Sosial yang menangani kesejahteraan dan kemasyarakatan, bukan juga kementerian yang digaji untuk menangani persoalan antar negara. Dari sumber informasi saja sudah dapat diketahui siapa yang memberitahu berita apa, karena alansan apa.

Selanjutnya juga perlu dicatat mengapan gaung “kembali ke Ibu Pertiwi” selalu dikumandangkan sepanjang tapal batas West Papua – PNG hanya pada HUT NKRI, dalam rangka peringatan kemerdekaan RI. Lagu yang sama tidak kedengaran di tapal-batas lainnya di wilayah pendudukan NKRI.

Lalu, judul berita ini juga membingungkan, sebuah bukti pembuat berita maupun sumber berita keduanya masih bingung dengan identitas orang Papua di dalam NKRI. Mereka yang hendak ke bagian barat tanah ulayat mereka disebut “Warga Negara PNG”, kemudian dinyatakan bahwa mereka mau “kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi”. Kalau mereka dianggap sebagai “mereka yang kembali” kenapa mereka disebut Warga Negara PNG? Bukankah mereka sebelumnya dicatat sebagai WNI, dan sementara tinggal di PNG, lalu mereka mau pulang? Kalau mereka warga negara PNG, mengapa harus pakai kata “kembali”? Kalau mereka warga PNG, mereka bukannya kembali, tetapi mereka menyatakan diri bergaung dengan NKRI, karena mereka bukan dari sini, tetapi dari PNG, dan mereka mau bergabung kemari. Judul berita ini berkonflik di dalam dirinya sendiri. Ia tidak menjelaskan jatidiri dan status hukum manusia Papua yang dulunya pergi ke bagian Timur tanah leluhur mereka dan kini hendak ke bagian Barat secara pasti dan terhormat. Yang ingin digambarkan ialah seolah-olah NKRI dan pelayanan serta aparatnya lebih baik dari yang ada di PNG, dan oleh karena itu ada manusia Papua di PNG yang hendak bergabung ke NKRI.

Persoalannya tanah leluhur dan mobilitas manusia Papua dari timur ke barat dan sebaliknya telah ada sejak lama, dan itu akan terus ada setelah NKRI sendiri bubar. Ia tidak dapat dibatasi oleh sebuah negara-bangsa sebagai pendatang baru dalam sejarah kehidupan manusia. Apalagi tapal batas West Papua – PNG tidak dipatok oleh orang Papua sendiri, yang dapat membatasi pergerakan orang Papua di tanah leluhur mereka. Apalagi orang yang kini disebut “warga negara PNG” itu bukannya lari ke PNG pada titik pertama karena mereka mau menikmati kedamaian dan kemakmuran hidup di PNG. Apalagi mereka mau kembali ke tenah leluhur mereka juga bukan karena betapa indah dan mesrah pelukan Ibu Pertiwi. Apalagi yang menjelaskan perpindahan orang Papua ini oleh seorang perwira dari pemerintah penjajah. Apalagi berita ini disebarluaskan di perayaan HUT NKRI.

Semuanya menunjukkan ada pemikiran dan konsepsi yang salah dari aparat dan pemberita NKRI terhadap jatidiri dan fenomena kehidupan bangsa Papua. Pantas saja solusi yang diberikan NKRI terhadap berbagai persoalan di Tanah ini selalu mengembang-biakkan persoalan demi persoalan. Kalau pemahaman dan pemberitaannya salah seperti ini, apalagi kebijakan dan perlakuan mereka terhadap manusia Papua? Apakah setiap perpindahan orang Papua disebabkan oleh kecintaan kepada NKRI?

September 3, 2012 1

120 Repatrian PNG Ditelantarkan

JAYAPURA [PAPOS]- Kurang lebih 120 repatrian PNG mengeluhkan kondisi yang dialami mereka selama dua tahun hidup di kota Jayapura. Sanak keluarga di kota Jayapura mengabaikan keberadaan repatrian PNG ini. Program pemerintah melalui dana Otsus bagi mereka hanya sebagai gula-gula. Karena merasa diabaikan, tiga repatrian mendatangi Kantor Walikota Jayapura, Jumat [9/9] kemarin. Kehadiran mereka untuk menyampaikan permasalahan yang dialamai selama ini hidup di kota Jayapura.

Usai pertemua yang dilakukan secara tertutup di ruang kerja Walikota Jayapura. Salah satu repatrian PNG, Cosmos Pakay mengaku sangat…sangat kecewa sekali dengan program Pemerintahan Otonomi Khusus. Rasa kecewa ini bukan tidak beralasan, ketika tahun 2006 saat Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH mengunjungi repatrian di PNG. Barnabas mengatakan seluruh anak-anak Papua sudah tidak dibebani biaya uang sekolah.

Namun kenyataannya kata dia, sudah dua tahun hidup di Kota Jayapura, anak-anak mereka wajib bayar uang sekolah sebesar Rp.2 juta. ‘’Jadi sampai saat ini anak-anak kami belum menikmati dana BOS. Padahal mereka sudah bersekolah selama 2 tahun di Kota Jayapura,’’ ujar Cosmos lirih kepada wartawan usai bertemu dengan wartawan, kemarin.

Parahnya, tandasnya, tempat tinggal para repatrian ini tidak menentu. Lantaran hampir semua kerabat yang tinggal di kota Jayapura tidak mau menerima keberadaan mereka. “Sering timbul ketidak cocokan, bahkan anak-anak kami sering sekali bertengkar hanya masalah kecil entah itu makan dan kebutuhan lainya,” katanya.

Hal senada pula dikatakan, Fery Tan selama mereka hidup di kota Jayapura hidup mereka tidak menentu. Untuk itu, pihaknya mengharapkan Pemerintah dapat memperhatian masalah ini sebab repatrian merupakan warga masyarakat NKRI. ‘’Kita berharap ada perhatian pihak Pemerintah kota maupun Perintah Provinsi,’’ imbuhnya.

Permasalahan ini menurut dia, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Justru jika dibiarkan terus menerus maka dampaknya kurang baik bagi anak dan cucu. “Masalah kami minta segera sidikapi pemerintah. Jika tidak akan menimbulkan kecemburan dan kriminalitas dikalangan masyarakat luas karena tidak ada perhatian dari Pemerintah,”tukasnya.

Terketuk Hati

Ketua Kerukunan Masyarakat Jawa Mandura Jayapura H. Serminato mengatakan dirinya merasa terpanggil atas nasib yang dilamai oleh para repatrian ini. Mereka terlantar tidak ada perhatian dari pemerintah. Karena terpanggilsehingga ia mempertemukan mereka dengan Walikota Jayapura Drs Benhur Tommy Mano MM.

Ia pun mengaku sangat bersyukur karena Walikota Jayapura mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan mereka. Dalam pertemua ini Walikota menyampaikan, ia akan berusaha memberikan membantu demi masyarakat. “Walikota akan berupaya semaksimal mungkin untuk kordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam menangani permasalahan ini,”katanya.

Walikota Jayapura Drs Benhur Tommy Mano MM mengatakan bahwa dirinya baru menerima keluhan yang dilamai saudara-saudara kita yang sebelumnya hidup di PNG. “Saya baru saja menerima laporan bahwa repatrian hidup terombang-ambing di kota Jayapura. Untuk itu, kami dari Pemkot tetap akan mempelajari permasalahan ini secara mendalam,”ujarnya.

‘’Secara jujur saya prihatin. Sebagai bentuk keprihatinan, Pemkot akan kordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua,’’ tambahnya. [dhany]

Written by Dhany/Papos Saturday, 10 September 2011 05:34

September 10, 2011 0