Aktivis Papua Merdeka Jefry Pagawan Bersama 33 Orang Lainnya ditangkap Di Bewan, PNG

Laporan dari Barias Yikwa, Koordinator Stasiun Vanimo dari WPRRA (West Papua Refugee Relief Assiciation) menyatakan 34 orang West Papua ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan Polda Vanimo hari ini. Penangkapan ini dilakukan termasuk aktivis muda Jefry Pagawak ditangkap.

Penangkapan ini menyusul 79 orang yang telah ditahan di Polda Vanimo sejak dua minggu silam.

Diberitahukan kepada para pemuda dan mahasiswa Papua pada khususnya dan tokoh gereja agar membentuk barisan bersama dan mempertanyakan kepada Pemerintah Papua New Guinea melalui Konsulat Jenderal yang ada di Port Numbay:

Kenapa orang yang sudah datang ke tanah mereka sendiri mencari hidup dari pengejaran dan ancaman mati dari NKRI mesti harus dikejar dan ditangkap lagi?
Perbuatan salah apa yang mereka lakukan di PNG yang melanggar hukum PNG? Kalau mereka melanggar hukum PNG, kenapa harus dilakukan dengan pembakaran rumah-rumah tinggal sementara dan penghancuran kebun-kebun mereka dengan sikop dan parang sampai hancur-lebur? Apa salahnya makanan dan rumah dengan manusia? Tidakkah rumah memberikan perlindungan kepada semua manusia dan tidakkah makanan membuat kita semua hidup sebagai manusia? Apa salah rumah dan makakan?
Siapa yang membayar polisi dan tentara preman/ gadungan ini sehingga beroperasi secara liar dan brutal?
Kalau PNG sudah tidak sanggup lagi menahan dan menangani orang-orang yang mencari perlindungan ke tanah mereka di sebelah timur, sebaiknya PNG mengurus mereka dan mengirimkan mereka ke negara ketiga supaya mereka hidup lebih aman tanpa ditangkap, tanpa kebun mereka dihancurkan, tanpa rumah mereka dibakar di sana.

Sekali lagi, para pemuda dan mahasiswa Papua janganlah berdiam diri, jangan sibukkan diri dengan isu-isu lemparan NKRI yang murahan yang tidak ada manfaatnya tetapi memeras tenaga, waktu dan biaya seperti isu MRP, isu Pilkada, isu Pemekaran, isu dana Otsus dan sebagainya. Fokuskanlah dan sibukkanlah dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga, waktu dan talenta yang Anda miliki untuk isu-isu yang berdampak luas dan jangka panjang, isu yang bermanfaat untuk keberlangsungan diri, hargadiri dan keturunan Anda ribuan tahun ke depan.

Demikian kami sampaikan laporan dari Barias Yikwa, Koordinator WPRRA dari Tanahan Polda PNG di Vanimo, Sandaun Province, Papua New Guinea.

PMNews

January 29, 2011 2

Pembakaran Rumah Pengungsi West Papua di Vanimo oleh Aparat Keamanan PNG tanggal 24 Januari 2011

Dilaporkan dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua di Rimba New Guinea bahwa Tentara bayaran NKRI dari PNG telah melakukan operasi-operasi atas nama “Pengamanan Perbatasan” pada hari ini 24 Januari 2010 dengan membakar 8 rumah yang dihuni pengungsi asal West Papua di wilayah Vanimo.

Rumah-rumah yang dibakar adalah rumah dari para pengungsi yang telah berstatus ‘pengungsi’ diterima oleh pemerintah PNG, sesuai hukum internasional menyangkut pengungsi.

Menurut laporan yang diterima PMNews bahwa pembakaran rumah dimaksud merupakan yang ke-…. sejak warga Papua dari bagian Barat Pulau New Guinea mulai melarikan diri ke bagian timur pulau mereka (New Guinea) gara-gara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menginvasi dan menduduki wilayah leluhur mereka sejak pencetusan Tiga Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1969 dan disusul penyerahan Irian Barat (Netherlands New Guinea) kepada Indonesia melalui perantara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1 Mei 1963.

Menurut pengalaman sejauh ini, pembakaran sudah dilakukan berulangkali oleh aparat keamanan PNG dengan alasan pengamanan perbatasan dan menuduh teman-teman sebangsa dan setanah-air mereka dari bagian barat pulau mereka sebagai ‘penghuni liar’, ‘pelanggar hukum negara’ dan ‘pelarian.’

Mendahului pembakaran rumah-rumah pengungsi West Papua ini telah dilakukan pengecekan ketat dan pemeriksaan terhadap orang-orang Asia yang bertempat tinggal di Vanimo dengan tujuan memeriksa apakah semua orang Asia yang tinggal di Vanimo memiliki izin tinggal atau tidak. Hal ini dilakukan mengingat ada banyak laporan dari berbagai pihak masuk ke aparat keamanan bahwa ada banyak penghuni liar bekerja di sejumlah perusahaan kayu yang beroperasi di Vanimo.

Masih menurut laporan tadi, pembakaran ini dilakukan dengan sasaran khusus pengungsi asal Wamena.

PMNews masih mencari informasi lanjutan jumlah pasukan yang membakar rumah, jumlah pengungsi yang diterlantarkan dengan pembakaran ini, dan alasan pembakaran dimaksud. [pmnews]

January 24, 2011 0

Pasukan dan orang tua di Black Water konsongkan tempat sesuai dengan permintaan dan sekaligus pengusiran terhadap mereka di camp mar-mar

Vanimo SPMNews: Malam ini Tanggal 30 Mey, 2010 semua Pasukan dan orang tua di Black Water konsongkan tempat sesuai dengan permintaan dan sekaligus pengusiran terhadap mereka di camp mar-mar.

Menurut informasi dari Komandan Markas, Kaleb Wenda malam ini Tgl. 30 Mey, 2010, jam 08:000, langsung dari tempat dimana mereka tinggalkan tempat malam ini melalui mobile phone-nya, ia mengatakan bahwa sesuai dengan permintaan waktu dari pihak tuan tanah yang didorong oleh Obiur Kogoya, Jems Kogoya, Herman Abubakar Wenda, Saul Huby, Lanek Kenelak, Jonah Penggu, Jefri Pagawak untuk kosongkan tanah yang mereka tinggal selama ini.

Sesuai dengan hasil rapat dari pihak TPN/OPM (Obiur Kogoya, Jems Kogoya, Jonah Penggu, Jefri Pagawak, Lanek Kenelak) bersama Konsulat RI di Vanimo, Sandaun Provins, bahwa mereka akan kerja sama dengan PPC(Provincial Police Comander) Sandaun serta Tuan Tanah Black Water Camp Jhon Pun, untuk segera kosongkan tempat dimana selama ini Komandan Markas, Panglima Tertinggi, perwira, berserta pasukan mendiami tempat tersebut.

Sebelumnya tuan tanah yang didorong oleh Obiur Kogoya dan Abubakar Wenda telah membabat, mencungkil habis hasil kebun yang siap dipanen serta baru ditanam sehingga selama beberapa hari mereka tinggal disana tanpa makan, tepat hari jatuh tempo hari ini maka semua pasukan sedang kosongkan tempat kompleks Mar-mar kemudian mereka semua pindah ke masing-masing keluarga di Yako, Dawi malam ini juga.

Komandan markas dalam hal ini mengatakan “ kita sama-sama berjuang untuk Papua Merdeka tetapi teman-teman ini kenapa pergi rapat dengan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo baru datang pompa tuan tanah untuk usir kami, kami bingung. Mereka bilang perang melawan musuh Indonesia tapi mereka lagi yang pergi rapat-rapat dengan musuh, kemudian hasilnya untuk kita-kita sendiri baku bunuh. Baru-baru mereka datang baru potong Reny Ruth Yikwa dan Ibu Ester Game dengan parang di pasar Blek Wara, jualan yang mereka taru semua mereka potong pake parang, sedangkan kita punya musuh duduk tepuk tangan, mungkin mereka ada maksud lain ka, kami pikir-pikir begitu tapi semua sudah terjadi jadi waktu kami kosongkan tempat kami janji untuk bakar semua rumah-rumah yang kami tinggal jadi sesuai janji ruma ada api makan baru kami semua ada move. Kami pake 5 mobil jadi semua ada bergerak mala mini dari Blek Wara ke Pos depan “ demikian kata Dan Markas Kaleb W.

Ia menambahkan “mereka sudah bikin kami lewat batas jadi kami akan bakar semua rumah-rumah kami dan kami sedang tinggalkan tempat sekarang, saat ini api ada melahap 8 rumah ditambah dengan 1 asrama panjang, tuan-tuan kami mohon program dijalankan supaya kami bisa tenang kalau ada kegiatan dari oraganisasi sayap politik kami pasti tenang” . Demikian laporan langsung dari Komandan Markas Tentara Revolusi West Papua, Kaleb Wenda, Col.TRWP

Hal ini terjadi sesua hasil rapat pihak TPN/OPM bersama Konsulat RI di Vanimo belum lama ini yang telah kami sampaikan sebelumnya untuk membayar Kapolda Sandaun Provins dan mengusir, menangkap orang-orang yang di anggap berbahaya dalam perjuangan, menurut orang-orang yang masih mempertahankan nama lama organ perjuangan TPN/OPM.

Hasil dari pertemuan ini sedang dilaksanakan saat ini, pertama pengusiran dari lokasi Black Wara, kedua penangkapan orang-orang yang mereka telah tulis nama-nama orang yang harus ditangkap, yang ketiga mereka akan menarik paksa Panglima Tertinggi.

Mohon perhatian ke seluruh organ pergerakan yang ada dimana saja agar kita perlu menghindari segala bentuk kerja sama dengan musuh agar tidak menimbulkan konflik internal didalam organ-organ perjuangan. Hal ini sangat disayangkan karena yang diuntungkan adalah pihak musuh, sedangkan kita semua yang berjuang dibawah semua organ-oragan pergerakan akan menjadi korban sekaligus makanan empuknya musuh.

Jika situasi seperti ini terus kita bawa dalam medan perjuangan, sampai kapan kita akan merdeka? Semua organ yang dibentuk dengan tujuan Papua merdeka mari kita bergandengan tangan bersama untuk membebaskan bangsa kita, dari pada kita sibuk dengan pekerjaan organ lain, sementara yang lain membangun siasat untuk menimbulkan konflik internal seperti yang terjadi selama ini.

Kami harap semua organ memiliki anggaran dasar dalam perjuang sehingga semua berjalan sambil tidak saling menjatuhkan antara kita sendiri, kita harus saling mengangkat jika ada salah satu organ yang berhasil membawa kemenangan melalui semua tugas dan tanggung jawab setiap organ pergerakan yang dipercayakan agar hasilnya dapat kita nikmati bersama.

Hal ini bukan baru kali ini, awal permulaan pertikaian seperti ini sejak kepemimpinan Zeth Rumkorem, maka bibit itu masih terus tumbuh di medan perang, maka kita harus mengakhiri conflik semacam ini. Konflik interen ini tidak sendirinya muncul, ada permainan musuh didalam tubuh pertahanan sendiri. Permainan musuh dengan mereka yang dimainkan sendiri ada beberapa kemungkinan; yaitu mereka yang dipermainkan karena tidak tau, yang kedua mereka tau tapi pura-pura tidak tau karena jalan itu tempat mereka cari makan, yang ketiga, karena mereka bodok main, atau karena mereka memang tidak tau main politik.

Untuk itu berita ini sekaligus kita telanjangi permainan musuh untuk akhiri sengketa yang terjadi dalam arena perjuangan Papua Merdeka.

Demikian agar menjadi perhatian untuk semua organ pergerakan untuk tidak saling menyalahkan, menjatuhkan, apa lagi sampai saling baku bunuh, sangat disayangkan. Jika kita benar-benar berjuang untuk Papua Merdeka kita harus akhiri konflik ini, jika kita pura-pura berjuang untuk Merdeka maka permainan anda sudah ketahuan.

Salam Revolusi dari Kami, Rimba-West Papua – PNG Border area Soldiers.

June 10, 2010 17

Pasca penyerangan OPM,ratusan warga mengungsi

Jayapura–Ratusan warga di Distrik Tingginambut dan Mewoluk mengungsi ke gereja-gereja setempat dan ke Kota Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya Papua, pasca penyerangan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Warius Telenggen.

Penyerangan itu terjadi dua pekan lalu dengan sasaran tujuh orang karyawan PT Modern Widya Technical. Kepala Kampung Purleme, Sam Telenggen mengatakan masyarakat setempat masih ketakutan, mereka juga was-was untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.

“Saat ini mereka mendengar isu simpang siur yang menyebutkan akan ada penyerangan kepada warga setempat dari pihak aparat keamanan ataupun dari kelompok OPM ini,” ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (24/4).

Namun, masyarakat telah melaporkan kejadian ini kepada Brimob di pos terdekat dan minta bantuan jika tiba-tiba kelompok OPM menyerang mereka. “Saat ini masyarakat dalam keadaan siaga untuk berperang. Mereka membentuk delapan kelompok lengkap dengan sejata tradisional untuk antisipasi penyerangan dari OPM,” katanya.

Warga setempat juga marah kepada kelompok OPM, karena jalan yang sedang dikerjakan oleh PT Modern Widya Technical diganggu. “Jalan yang sedang dibangun ini adalah jalan satu-satunya dari Distrik Mewoluk menuju ke Kota Mulia. Jalan ini dibangun untuk membuka keterisolasian masyarakat setempat,” ujarnya.

Pasca kejadian penyerangan kepada karyawan PT Modern ini, lima sekolah didua distrik itu dibakar. “Anak-anak terpaksa tak sekolah lagi, kami mita Pemda setempat mendengar keluhan ini,” jelasnya.

Kelompok OPM di Puncak Jaya, menurut Sam masih dibawah komando Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut. Menurut Sam senjata api yang mereka miliki juga lebih dari 10 pucuk. “Senjata itu adalah rampasan dari aparat keamanan sejak tahun 2006 lalu,” ungkapnya.

Dirinya berharap Pemda setempat bertanggung jawab dengan adanya kelompok OPM yang sudah mengganggu warga setempat sejak tahun 2004 lalu. “Kami minta aparat TNI/Polri ditambah di Distrik Tingginambut dan Mewoluk, agar kami tidak hidup ketakutan lagi,” ujarnya.

tempointeraktif/ tiw

April 24, 2010 0

Tiga Tahun Setelah itu, Pengungsi Asal West Papua di Australia Mendapat Izin Menetap

Media NKRI memang jelas tidak memberitakan sedikitpun mengenai kemenangan diplomasi Papua Merdeka. Pada minggu ini, tepatnya 2 Juni 2009, Hermain Wainggai, salah seorang anak Alm. Thom Wainggai mendapat izin tinggal tetap di Australia.
Seperti dilaporkan dalam versi Inggris @westpapua.net, Julius Kogoya, Izack Marani dan Richard Rumbiak di samping Marike Tebay, Papuana Motte, William Omabak, dan Stefanus Akanmor belum lama ini mengadakan Kebaktian Syukuran atas izin tinggal menetap.

Status izin tinggal menetap ini sama dengan status yang diperoleh Dr. Ottow Ondawame dan Jacob Prai di Swedia, Benny Wenda di Inggris dan orang Papua lainnya. Itu berarti mereka menjadi penduduk Australia, yang berhak atas jaminan-jaminan dari negara dan berhak mencari pekerjaan dan menikmati kehidupan yang layak sebagai penduduk Australia.

Yang lucunya, “Mengapa penyiaran tentang dua orang Papua yang pulang ke Indonesia karena alasan satu dengan lain hal disiarkan sebagai sebuah kemenangan diplomasi dan kecintaan orang Papua terhadap NKRI serta keberpihakan Australia terhadap NKRI, sementara 40 orang lainnya di Australia yang kini mendapat izin tinggal tetap di sana tidak disinggung sama sekali???”

Silahkan jawab sendiri, kami berbicara Karena dan Untuk KEBENARAN!

SPMNews

June 5, 2009

Pintu RI-PNG Ditutup

JAYAPURA (PAPOS) -Perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) yang terletak di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura ditutup sejak 9 April lalu.

ditutupnya perbatasan ini menyebabkan warga negara Indonesia tidak dapat menyeberang ke wilayah PNG untuk berbagai keperluan. Padahal, dalam sehari masyarakat yang ingin berkunjung ke PNG, baik untuk keperluan rekreasi maupun pekerjaan lainnya cukup banyak.

Sebaliknya dengan warga negara PNG, tampak bebas melintasi perbatasan RI-PNG tanpa kendala apa pun.

Ditutupnya daerah perbatasan ini menyusul peristiwa penemuan bom di jembatan Muara Tami, Distrik Muara Tami, Jayapura pada Kamis (9/4) lalu.

Seorang warga Kota Jayapura, Ferry Sesa menyatakan, kekecewaannya karena tidak dapat melintasi perbatasan dan tertahan di pos penjagaan TNI yang terletak tidak jauh dari Kantor Imigrasi.

“Tapi untuk keamanan, saya ikuti saja peraturan yang berlaku karena saya juga tidak ingin ambil resiko,” katanya seperti diliris dari Antara, Minggu (3/5) kemarin.

Pada kondisi normal, warga Indonesia dapat melintasi perbatasan RI-PNG untuk keperluan kunjungan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pos penjagaan TNI, selanjutnya melapor ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat Skouw.

Belum dapat diketahui batas waktu dan alasan penutupan perbatasan RI-PNG ini. Walaupun demikian, kondisi di sekitar perbatasan cukup kondusif. Aktivitas masyarakat pun bisa berjalan seperti biasanya.

Pos perbatasan yang terletak di Kampung Skouw, sekitar 70 kilometer ke arah timur dari pusat Kota Jayapura dijaga satuan tugas dari Batalyon Infantri (Yonif) 725/Wirabuana.(ant)

Ditulis oleh Ant/Papos
Senin, 04 Mei 2009 00:00

May 6, 2009 1

Nasib Pejuang Integrasi Papua Dilupakan

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ungkapan itu, mencerminkan pengalaman warga negara Indonesia asal Provinsi Papua yang melintas batas dan menetap di negara tetangga Papua Nugini (PNG). Pelintas batas itu menyebar di Port Moresby, Wewak, Madang, Lae, Buka, Rabaul, Kingga, Daru, Vanimo, dan Manus. Sebanyak 708 orang dari ribuan pelintas tahun 1984 tersebut ingin kembali ke tanah kelahirannya atas kesadaran sendiri. Mereka melintas batas, karena alasan konflik sosial politik yang mengancam kelangsungan hidup.

Menurut Departemen Luar Negeri, pelintas batas tersebut akan kembali seusai pemilihan umum calon anggota legislatif 9 April 2009.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tedjo Soeprapto dalam rapat persiapan di Jayapura baru-baru ini mengungkapkan, pemulangan pelintas batas akan menghabiskan dana Rp 30 miliar untuk persiapan sarana dan prasarana, termasuk pembinaan. Dana berasal dari Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dua kabupaten yang paling banyak menerima kepulangan pelintas batas, yakni Jayapura 119 keluarga (451 jiwa) dan Boven Digoel 22 keluarga (108 jiwa). Selain itu, Kabupaten Merauke, Puncak Jaya, Tolikara, Mimika, Biak Numfor, dan Keerom.

Menurut Neles Tebay, pelintas batas yang pulang itu merupakan kemenangan diplomasi pemerintah. Kemenangan tersebut akan dimanfaatkan dalam diplomasi internasional. Mereka mau pulang karena Papua sudah aman dan diperlakukan mereka dengan baik. “Tetapi, kalau dana Rp 30 miliar digunakan untuk memperbaiki nasib pejuang integrasi Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak akan membuat pemerintah populer di luar negeri. Padahal, keutuhan NKRI disatukan oleh para pejuang,” katanya.

Sementara, pemerintah melupakan pengorbanan pejuang integrasi, yakni Trikora, Gerakan Merah Putih, dan Dewan Musyawarah Pepera. “Pejuang yang masih hidup harus diperhatikan. Secara psikologis, yang diinginkan orang- orang Papua pejuang integrasi supaya dihormati, diingat, jasa-jasa mereka dihargai, dan dikenang. Sekalipun bantuan sosial itu tak seberapa, prinsipnya pemerintah mengakui keberadaannya sebagai pejuang dalam menegakkan keutuhan NKRI,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Gerakan Merah Putih, Joel Worumi yang dijebloskan Belanda berkali-kali ke penjara mengatakan, pelintas batas kembali ke Papua karena ini tanah kelahirannya.

Joel mengungkapkan pihaknya kecewa atas perlakuan pemerintah yang tak adil itu. Padahal, mereka sudah mengkhianati negara. Sedangkan, pejuang integrasi yang mempertaruhkan nyawa dan darah untuk keutuhan bangsa, kehidupannya memprihatinkan.”Jangan hanya memprioritas pelintas batas yang mengkhianati keutuhan bangsa. Tolong berlaku adil juga untuk pejuang. Kalau pemerintah memperhatikan pengungsi yang kembali ke Papua dari PNG, tolong perhatikan kami juga,” katanya.

Kesejahteraan

Senada dengan Worumi, mantan Komisaris Gerakan Merah Putih, Jantje Numberi menegaskan, pejuang membutuhkan sentuhan kesejahteraan dan dialog kemanusiaan. “Alangkah bahagianya ketika menjelang Pemilu 2009 maupun pemilihan presiden, diharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla berkesempatan berdialog dengan pejuang integrasi di Tanah Papua,” katanya.

Sementara pejuang lain, Peter Wona mengatakan, mereka telah mempertahankan tetap berkibarnya bendera Merah Putih di Papua. Apakah pemerintah melupakan perjuangan masyarakat Papua? Padahal, mereka sudah memberikan segalanya bagi negara.

“Lalu apa yang kami dapat dari negara. Untuk itu, siapa pun yang menjadi presiden, orang Papua punya hak menjadi menteri atau menduduki berbagai jabatan di pemerintah pusat dalam mengukuhkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu yang dipilih harus orang Papua yang berkualitas,” katanya.

Harapan pejuang integrasi dan veteran di Papua dan Papua Barat dapat diwujudkan pemerintah. Menurut Presiden Susilo Bambang Yodhoyono dalam buku Semuanya Untuk Rakyat, pemerintah sangat peduli dengan veteran pejuang Kemerdekaan RI yang telah berjuang mengusir penjajah, membela dan mempertahankan NKRI. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, termasuk dalam meneruskan cita-cita dan perjuangannya.

Presiden Yudhoyono dalam buku itu antara lain menyatakan, pemerintah menyadari bahwa veteran lebih mengharapkan penghargaan daripada materi. Namun, pemerintah tetap memberikan tunjangan veteran yang berkisar antara Rp 470.000 sampai Rp 526.000 per bulan.

Selain itu, diberikan jaminan kesehatan bagi veteran beserta keluarga dan pemberian dana kehormatan veteran lain. Apakah ini diberikan juga untuk veteran di Papua? Dengan demikian mereka tak merasa dibiarkan dibandingkan pelintas batas yang kembali dari PNG ke Provinsi Papua dan Papua Barat. [SP/Wolas Krenak/Robert Isidorus]

February 22, 2009 0

708 Warga Papua Akan Pulang dari PNG

[BANDUNG] Departemen Luar Negeri (Deplu) menanti kucuran dana dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk memulangkan 708 orang warga negara Indonesia (WNI) dari Papua Nugini (PNG). Mereka tersebar di 10 kabupaten di PNG.

“Sebanyak 708 dari sekitar 25.000 orang Papua di PNG ini sudah menyampaikan niatnya pulang sejak 2008 secara sukarela. Kehidupan ekonomi mereka tidak jauh berbeda dibandingkan saat masih tinggal di Papua,” kata Direktur Keamanan Diplomatik Deplu, Sujatmiko, di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1).

Dikatakan, pemerintah menargetkan memulangkan mereka sebelum April 2009. Penduduk asal Papua yang bermaksud kembali ke tempat kelahirannya itu sudah tinggal antara lima hingga 20 tahun di PNG. Kebanyakan dari mereka, tinggal di daerah hutan dan perbatasan.

Pemerintah sudah pernah memulangkan warga Papua dari negara yang sama pada tahun 2005. Jumlahnya waktu itu 250 orang lewat jalur Merauke. Untuk pemulangan kali ini, setiap warga akan dikumpulkan di Port Moresby dari 10 kabupaten di PNG. Dari sana, mereka akan diterbangkan ke Jayapura dan dipulangkan ke tempat tinggal masing-masing. [153]

January 14, 2009 0

Kepulangan 708 Warga Papua Tertunda

BANDUNG, SENIN — Kepulangan 708 warga Papua yang menyeberang ke Papuaniugini dan kini hendak kembali ke daerah asalnya tertunda. Hingga kini keinginan mereka terkendala dana Pemerintah Indonesia untuk membiayai ongkos perjalanan.

Menurut Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Sujatmiko di Bandung, Senin (12/1), pengajuan kepulangan mereka sebenarnya sejak tahun lalu. Namun, hingga kini, pihaknya belum menerima persetujuan dan pengucuran dana.

“Mengenai besarannya, saya serahkan pada negara. Namun, dengan keinginan besar warga untuk pulang, kami targetkan pencairan dana turun sebelum Pemilihan Umum 2009,” katanya.

Menurut Sujatmiko, mereka yang ingin pulang adalah bagian dari sekitar 25.000 warga Papua yang berada di sepuluh kabupaten Papuaniugini. Mereka telah tinggal di Papuaniugini antara 5 dan 25 tahun atau bahkan lebih. Mereka meninggalkan Indonesia dengan alasan ketakutan pada organisasi pengacau keamanan (OPM), ketakutan perang adat, konflik dengan pendatang, hingga motif ekonomi.

“Mereka secara tradisional melewati perbatasan, seperti berjalan kaki. Pengawasan pertugas perbatasan tidak maksimal karena dengan batas antarnegara yang membentang 700 kilometer,” katanya.

Akan tetapi, harapan mereka mendapatkan kehidupan lebih baik ternyata tidak tercapai. Sujatmiko mengatakan, mereka malah hidup lebih miskin. Bahkan, tidak jarang banyak warga Papua terpaksa hidup di hutan akibat kesulitan ekonomi. “Di luar semua itu, hal yang paling mendorong mereka untuk kembali adalah keadaan Papua yang saat ini dikatakan lebih aman,” katanya.

Mengenai perkembangan kepulangan warga Papua di Australia, dari sementara target 43 orang, Deplu sudah membantu kepulangan lima warga. Adapun 38 orang lainnya, meski belum pulang, diyakini dalam waktu dekat akan kembali ke Indonesia.

Sementara itu, di Gedung Merdeka Bandung digelar diskusi bertema “Diplomasi Untuk Papua”. Sebagai pembicara adalah Peneliti Senior Pusat Studi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Muridan Widjojo dan Yoel Rohrohmana, Pejabat Fungsional Direktorat Amerika Utara dan Tengah Deplu, yang berasal dari Papua.

Menurut Muridan, masih banyak hal yang harus dilakukan Indonesia untuk Papua. Pemerintah dituntut menghapuskan marjinalisasi warga Papua, menuntuaskan pembangunan di segala bida ng dasar, persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta sejarah kepercayaan kemerdekaan Papua.

Penghapusan marjinalisasi, menurut Muridan, bisa dilakukan dengan memaksimalkan otonomi khusus. Di dalamnya bisa dilakukan pelatihan dan pendekatan, baik bagi pejabat pemerintah dari Papua, maupun kalangan swasta Papua.

Pembangunan di segala bidang dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi juga harus diperhatikan. Minimnya perhatian membuat kesejahteraan masyarakat Papua sangat rendah.

“Untuk permasalahan HAM, pemerintah bisa mendorong Komisi Nasional HAM membuat buku putih pelanggaran. Selain itu perlu dialog intensif agar masyarakat Papua bersatu dalam Republik Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Yoel mengatakan, banyak pembangunan di Papua justru tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, terutama kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keamanan. Hal itu membuat Papua semakin tertinggal. Hal itu sangat disayangkan karena potensi ekonomi dan sosial budaya di Papua sangat tinggi.

CHE

January 12, 2009 0

Mansoben: Perbatasan RI-PNG Butuh Kearifan Lokal

JAYAPURA (PAPOS) -Paradigma pembangunan wilayah perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) saat ini adalah pembangunan yang memiliki kearifan dan berkelanjutan. Artinya, para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan di kawasan perbatasan antar negara ini harus memahami dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang tersedia di tempat tersebut,meliputi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disampaikan Dr.J.R.Mansoben MA, pengajar Universitas Cenderawasih (Uncen) ketika membawakan makalah pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penanganan Wilayah Perbatasan RI-PNG Tahun 2008 yang diselenggarakan Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (11/12).

Mansoben menekankan pentingnya pembasahan pembangunan di wilayah perbatasan RI-PNG pada aspek potensi SDM, yaitu unsur kearifan lokal dan kaitannya dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

“Pemahaman ini menjadi landasan bagi perencanaan model pengembangan masyarakat yang tepat, terutama pada daerah perbatasan RI-PNG,” katanya.

Penduduk yang bermukim di daerah perbatasan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal,pertama kelompok etnik, yang terdiri dari tujuh kelompok etnik.

Berikutnya adalah wilayah pemerintahan yang tersebar dalam lima wilayah Kabupaten dan Kota yang mencakup 20 distrik. Selain itu adalah penyebaran lingkungan ekologi yang dibagi menjadi daerah dataran pantai dan daerah perbukitan.

Disusul aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kondisi ekologi, yaitu menangkap ikan,berkebun, berburu dan meramu hasil hutan. Dalam penataan kehidupan bermasyarakat, Mansoben menjelaskan bahwa terdapat dua sistem kepemimpinan yang dianut, yaitu sistem kepemimpinan yang bersifat chieftainship (kepala suku) dan kepemimpinan bigmen (pria berwibawa).

Ciri-ciri kepemimpinan chieftainship adalah pemimpin diangkat berdasarkan ascribed status atau pewarisan dari pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang diangkat mendapat legitimasi dari ceritera mitos nenek moyang sehingga masyarakat percaya bahwa pemimpin mereka adalah titisan atau representasi dewa.

Sedangkan kepemimpinan bigmen (pria berwibawa) adalah sistem kepemimpinan yang berdasarkan pada achievement (pencapaian) sehingga pemimpin adalah seseorang yang memiliki kualitas dan kemampuan yang termanifestasi dalam keberhasilan ekonomi, keberanian memimpin perang,mengorganisir kelompok, kearifan dan kedermawanan untuk menolong orang lain.

Walaupun banyak perbedaan antara daerah satu dengan yang lain di wilayah perbatasan, namun ada satu kesamaan dalam aktivitas ekonomi mereka, yaitu bersifat ekonomi subsistem.

Implikasinya adalah tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (keluarga) dan kepentingan sosial lain, seperti upacara adat.

Dalam masyarakat seperti ini, unit produksi utama adalah anggota keluarga, tujuan produksi terbatas dan tidak ada spesialisasi pekerjaan dalam suatu komunitas.

Selain itu, ketergantungan kepada SDA terutama hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu sangat tinggi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Mansoben menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan masyarakat di sepanjang daerah perbatasan RI-PNG berbasis SDA hendaknya merupakan intervensi yang memihak kepada penduduk setempat sekaligus ramah lingkungan.

Model pengembangan sebaiknya tidak berskala besar yang menggunakan teknologi canggih dan manajemen yang kompleks sebab masyarakat belum siap untuk terlibat di dalamnya.

Model pengembangan yang disarankan adalah yang berskala kecil dengan penggunaan teknologi tepat guna yang cepat dan mudah dikuasi oleh masyarakat setempat.

Model pengembangan ini dibedakan berdasarkan ekologi pantai dan dataran rendah serta untuk daerah pegunungan tinggi.

Oleh karena program-program pengembangan yang akan dilaksanakan berasal dari luar dan belum dikenal masyarakat, maka perlu dilakukan pendampingan secara utuh tanpa terputus.

“Agar proses pendampingan berjalan baik maka para pendamping harus dibekali dengan pemahaman tentang masyarakat dimana mereka akan melakukan tugasnya,” katanya.(ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 12 Desember 2008

December 13, 2008 0