Tahun Depan 708 Pelintas Batas Kembali ke Papua

JAYAPURA-Sebanyak 708 orang pelintas batas yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyeberang ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG) rencananya akan dipulangkan pada tahun 2009.

Kembalinya para pelintas batas tersebut ke pangkuan NKRI menurut Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Berty Fernandes, merupakan upya yang dilakukan

Pemprov Papua dan pemerintah pusat. “Bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat lebih berperan untuk mengembalikan pelintas batas dari negara lain,” kata Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Berty Fernandes kepada Cenderawasih Pos, Jumat (12/12).

Dikatakan, dari berbagai informasi yang dihimpun pemerintah, jumlah pelintas batas yang berada di negara tetangga sekitar 25 ribu hingga -28 ribu orang.

Namun sejak 1984 hingga 2005 pemerintah RI telah mengembalikannya ke Papua sekitar 15 ribu orang. “Sisanya yang belum kembali akan diupayakan agar segera bergabung dengan saudara-saudaranya yang ada disini,”jelasnya.

Diungkapkan, meski umumnya masyarakat di Indonesia merayakan ntal bersama keluarga seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya yang mulai terlihat orang-orang pulang kampung, namun untuk pelintas batas masih belum ditemui adanya eksodus besar-besaran masuk ke Papua.

Kendati begitu, Berty Fernandes tidak menepis bahwa ada beberapa orang pelintas batas yang jumlahnya sekitar 10 sampai 20 orang yang pulang ke Papua mulai awal Desember ini. “Perayaan Natal ini belum ada lonjakan, kalau pun ada jumlahnya tidak lebih dari 20 orang,”terangnya.

Untuk masalah pelintas batas, agar tidak menjadi masalah, baik itu masalah kepulangan maupun penanganannya, menurutnya kedepan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan mensinkronkan hal-hal yang berkaitan dengan para pelintas batas khususnya di wilayah RI-PNG.

Diharapkan, kepulangan para pelintas batas ke wilayah RI bukan menjadi beban pembangunan pada daerah yang didatanginya, melainkan kepulangan mereka dapat memagari integritas nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan meningkatkan citra bangsa.(api)

December 13, 2008 0

Garis Perbatasan Papua–PNG Tidak Semua Dijaga Pasukan

MAGELANG (PAPOS) -Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo mengatakan, tidak semua garis perbatasan antara Papua dengan PNG ditempatkan pasukan pengamanan baik TNI maupun Polri karena jumlah personel yang relatif terbatas. Penegasan itu disampaikan, Jumat (12/12) kemarin, usai memimpin Penutupan Pendidikan Taruna Tingkat III Akademi Militer di Lembah Gunung Tidar Kota Magelang, Jawa Tengah.

Pasukan pengamanan perbatasan, katanya, berada di berbagai tempat yang dinilai rawan terhagap gangguan keamanan. Kendati ia tidak menyebut secara jelas daerah-daerah yang relatif rawan di perbatasan antara kedua negara itu.

“Namanya Papua itu dari ujung utara ke selatan lebih kurang seribu kilometer, pasukan kita hanya terbatas, sehingga ditempatkan di tempat rawan, di samping itu juga transportasi atau jalan yang terbatas, antarkecamatan juga pakai pesawat. Ini perlu dimaklumi sehingga tentara kita bersama Polri hanya menjaga tempat-tempat yang strategis, yang cukup rawan,” katanya.

Pada kesempatan itu Agustadi juga mengatakan, pintu perbatasan antara Papua (Indonesia) dengan Papua New Guine (PNG) dibuka setiap hari. “Perbatasan dengan PNG memang setiap hari dibuka,” jelasnya.

Setiap hari, katanya, orang dari PNG bisa belanja ke Jayapura asalkan memiliki Kartu Pelintas Batas. Apalagi, katanya, setiap hari Sabtu dan Minggu, di Wutung yang juga salah satu kawasan perbatasan antara Papua dengan PNG, dibuka pasar bagi masyarakat setempat.

“Kalau hari Sabtu dan Minggu, di perbatasan, di Wutung, itu ada pasar yang kita gelar, kita peruntukkan anggota yang ada di situ dan untuk PNG yang ingin belanja,” katanya.

Kemungkinan, katanya, harga berbagai barang kebutuhan di Pasar Wutung relatif lebih murah ketimbang di PNG. “Bebas mereka masuk yang penting ada Kartu Pelintas Batas,” katanya.(ant/nas)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Sabtu, 13 Desember 2008

December 13, 2008 0

Garis Perbatasan Papua

“Kalau hari Sabtu dan Minggu, di perbatasan, di Wutung, itu ada pasar yang kita gelar, kita peruntukkan anggota yang ada di situ dan untuk PNG yang ingin belanja,” katanya.

Kemungkinan, katanya, harga berbagai barang kebutuhan di Pasar Wutung relatif lebih murah ketimbang di PNG. “Bebas mereka masuk yang penting ada Kartu Pelintas Batas,” katanya.(ant/nas)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Sabtu, 13 Desember 2008

December 13, 2008 0

Warga Boven Digoel di PNG Minta Pulang

JAKARTA (PAPOS) -Jumlah total warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Boven Digoel, Papua, yang berada di beberapa lokasi di negara tetangga Papua New Guinea (PNG) terus meningkat hingga sekitar 25 ribu jiwa. “Itu perkiraan sementara yang saya dapat dari beberapa rekan di sejumlah instansi pemerintah PNG dan dikompilasikan dengan catatan di KBRI di Port Moresby,” kata Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo seperti dilansir Koran ini dari ANTARA, tadi malam.

Bupati Boven Digoel mengungkapkan hal itu sehubungan dengan adanya keinginan sebagian besar WNI itu kembali ke tanah air, setelah mereka menyaksikan pembangunan berlangsung pesat di kabupaten Boven Digoel.

“Saya yakin kebutuhan mereka untuk menyekolahkan anak, mendapatkan fasilitas kesehatan dan kebutuhan pokok, merupakan hal yang mendorong mereka mau kembali ke Indonesia,” kata Yusak Yaluwo, yang dua pekan silam bersama sejumlah bupati di wilayah perbatasan RI-PNG ke Port Moresby, ibukota PNG, guna memenuhi undangan Pemerintah PNG.

Yusak mengakui bahwa data resmi yang dimilikinya menyebut ada sekitar 8 ribu orang asal kabupaten pemekaran dari Kabupaten Merauke tersebut yang pergi ke PNG sejak pertengahan 1980-an.

“Kalau memang angkanya membengkak jadi sekitar 25 ribu-an, itu berarti karena beberapa faktor, seperti kawin mawin dan melahirkan keturunan,” ungkap Yusak Yaluwo, bupati pertama yang memimpin Boven Digoel sejak tiga tahun silam itu.

WNI asal Boven Digoel yang ada di PNG, sebagian besar berasal dari Suku Muyu, karena memang mereka memiliki kerabat se-kultur di negara tetangga tersebut.

Kabupaten Boven Digoel merupakan pemekaran dari Kabupaten Merauke pada 2003. Kabupaten itu terdiri atas tiga suku besar, yakni Wambon, Muyu serta Auyu.

Dimasa lalu, Kabupaten Boven Digoel dengan ibukotanya Tanah Merah itu merupakan lokasi “kamp konsentrasi” bagi para tahanan politik di masa pra kemerdekaan RI. Banyak pejuang nasionalis yang dibuang ke sana oleh pemerintah kolonial Belanda, antara lain Bung Karno dan Bung Hatta.(ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Senin, 24 November 2008

December 1, 2008 0

Yunus Wanggai Tiba Di Bandara Soetta

JAYAPURA (PAPOS) -Yunus Wanggai peminta suaka ke Pemerintah Australia, tiba di Bandara Internasional Seokarno-Hatta (SOETTA), pada Sabtu (29/11) sekitar pukul 16.15 WIB.
Yunus Wanggai tiba di Indonesia menggunakan pesawat Garuda nomor penerbangan GA-409 tujuan Denpasar – Jakarta bersama anak perempuannya bernama Anike Wanggai. Sebelumnya, Yunus Wanggai bersama 42 orang warga Papua lainnya yang mencari suaka politik kepada Pemerintah Australia pada tahun 2006 lalu.

Para pencari suaka tersebut melakukan perjalanan menggunakan mesin perahu mulai dari Jayapura menuju Serui, Kabupaten Yapen di sebuah Pulau Cendrawasih, Papua.

Kemudian warga Papua tersebut melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kamaan di Kabupaten Merauke dan berhasil menyeberang ke Australia.

Saat tiba di bandara terbesar di Indonesia, Yunus Wanggai menggunakan topi merah, jaket abu, celana jeans warna biru muda, sedangkan Anike mengenakan baju pink dan membawa boneka koala berwarna putih-abu.

Kepada Papua Pos Yunus Wanggai(38) melalui telefon selularnya, tadi malam, mengatakan keinginan Yunus bersama anaknya Anike Wainggai (6) kembali ke Indonesia mendapat tantangan keras dari Herman Wainggai, karena sebelum dirinya bertolak ke Indonesia Yunus sempat bertengkar dengan Herman.

Bertengkarnya Yunus dengan Herman karena keinginan Yunus balik ke Indonesia tidak disetujui dan dihalang-halangi Herman, dan juga uang Yunus tidak diganti oleh Herman atas janji yang diberikan kepada Yunus, sehingga mereka bertengkar.

Dikatakan, ketika Yunus melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra Australia, dirinya langsung diantar oleh Duta Besar Indonesia di Canberra, Hamzah Tayeb hingga ke Bandara Sidney.

Dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia, Yunus dan anaknya Anike didampingi Konselor Politik KBRI, Dupito Hutagalung dan Sekretaris KBRI, Saut Situmorang. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Sabtu (29/11) kemarin, Yunus dan anaknya dijemput Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Departemen Luar Negeri, Tegus Wardoyo dan Humas Deplu, Djujur Hutagalung.

Pulang kampungnya Yunus Wanggai kembali ke Indonesia karena ingat keluarganya di Serui, Kabupaten Yapen, Papua.

“Saya ingin kembali hidup bersama keluarga di Papua,” kata Yunus Wanggai, saat tiba di Terminal kedatangan 2-F, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (29/11).

Yunus Wanggai dan anak perempuannya, Anika Wanggai kembali ke Indonesia setelah mencari suaka politik di Australia selama tiga tahun sejak tahun 2006 lalu.

Yunus bersama 42 orang warga Papua lainnya melakukan perjalanan menggunakan perahu mesin mulai dari Jayapura menuju Serui, Kabupaten Yapen di sebuah Pulau Cendrawasih, Papua.

Kemudian warga Papua tersebut melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kamaan di Kabupaten Merauke dan berhasil menyeberang ke Australia. Yunus mengatakan, kedatangannya kembali ke Indonesia tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dia hanya berharap dapat berkumpul kembali bersama keluarganya.

Yunus yang mengenakan topi merah, menuturkan, selama tinggal di Negeri Kangguru, dirinya diperlakukan baik oleh pemerintah Australia.

Namun dia merasa tidak betah hidup di Australia karena lingkungan seperti cuaca dan menu makanannya tidak cocok dengan di Papua.

Setelah pulang ke Papua, Yunus akan kembali menjalani profesi sebelumnya sebagai nelayan penangkap ikan di perairan Serui dan kumpul bersama keluarga.

Disinggung alasan meninggalkan Indonesia, Yunus enggan memberikan komentarnya. Selain itu, suami dari Siti Farida tersebut tidak mau menuturkan kondisi warga Papua lainnya yang masih berada di Australia.

Sementara itu, Staf KBRI di Australia, Dupito Darma Simamora menuturkan, sebelumnya Yunus mendatangi kantor KBRI di Australia menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Indonesia.

“Sebagai Warga Negara Indonesia, kami wajib memberikan perlindungan dan melayani keinginannya untuk kembali ke Indonesia,” kata Dupito.(islami/dhany/ant)

Ditulis Oleh: Islami/Dhany/Papua Pos
Senin, 01 Desember 2008

December 1, 2008 0

Dari Radio New Zealand Internasional: Australia – Ada Keprihatinan Dua Pencari Suaka Asal Papua diperkirakan Diculik Intelijen NKRI

Dari Radio New Zealand Internasional: Australia – Ada Keprihatinan Dua Pencari Suaka Asal Papua diperkirakan Diculik Intelijen NKRI dan aparat Australia disangka Mengetahuinya tetapi merahasiakannya karena dimintakan oleh operasi intelijen NKRI.

Pada 18 November 2008, pengacara Yunus Wainggai dan anaknya Anike yang sementara itu menunggu kedatangan sang Isteri-Ibunda, Siti Wainggai lewat Vanuatu setelah melarikan diri karena selalu diteror NKRI di Papua Barat, dinyatakan hilang di Australia, tanpa diketahui West Papua Australia Association.

Kedatangan sang Isteri-Ibu-pun tidak ada kejelasan, apalagi kedua orang yang menunggupun dinyatakan hilang, tidak diketahui mereka berada di mana.

Pemerintah Indonesia membantah bahwa mereka telah menculik dan sedang menyembunyikan kedua orang Papua yang melarikan diri ke Australia dan mencari suaka itu.

Demikian Radio New Zealand Internasional.

November 28, 2008 0

Jhon Ibo: Para Pelintas Batas Tetap Miliki Hal Pilih

KETUA DPRP, Drs John Ibo,MM mengatakan para pelintas batas di PNG yang saat ini masih dalam proses pengembalian ke tanah kelahirannya masing-masing baik di Kabupaten Jayapura, Sorong dan beberapa daerah lainnya, tetap memiliki hak pilih dalam pemilu Legislatif 2009 mendatang.

Meski dalam aturan domisili, seseorang diperbolehkan untuk ikut memilih jika telah mendiami sebuah daerah selama 6 bulan secara berturut-turu, John Ibo tetap meyakinkan bahwa ke 708 warga yang akan kembali tersebut boleh ikut memilih.

Dikatakan, tak ada alasan apapun untuk menolak sekelompok orang ini mengikuti Pemilu karena bagaimanapun juga para Repatriasi ini masih warga negara Republik Indonesia yang telah diterima secara resmi oleh negara yang diwakili oleh daerah.Pernyataan ini disampaikan John Ibo menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos usai peresmian Huluva Kombo, baru-baru ini.

“Mereka tetap memiliki hak pilih meski nama mereka sempat cacat karena memilih keluar dan berdiam ke negara lain,” tutur John Ibo.Menyangkut kesadaran untuk kembali ini, John Ibo menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan peluang penuh kepada mereka dan sewajarnya memberikan hak-hak dalam berkewarganegaraan karena telah diterima meski memiliki noda politik.

Keputusan untuk meninggalkan Indonesia saat itu juga bukan tanpa alasan dimana aspirasi yang disampaikan ke DPRP saat itu menurut John Ibo situasi keamanan sangat tidak kondusif dan tidak menjamin keselamatan hidup dan diputuskan berlindung ke negara tetangga yang lebih aman.(ade)

September 8, 2008 0

Sekitar 440 TPN Akan Kembali dari PNG

Catatan SPMNews di PapuaPost.com
SPMNews menyaksikan langsung sejumlah pertemuan digelar antara para tuan tanah di wilayah perbatasan yang ada di Papua New Guinea. Untuk pemantauan, Kopassus menyamar menjadi nelayan dan pemburu kasuari, dan pura-pura mengejar buruan lalu muncul di PNG, berjualan, memegang proyek penebangan kayu dan sebagainya. Sementara itulah, mereka bergaul dengan tuan tanah orang Papua di Papua TImur (PNG) dan membujuk mereka untuk mengusir sesama sebangsa dari tanah air mereka di Pulau New Guinea bagian TImur.

Ada satu orang bernama John Wakum dkk di berada di Kamp Pengungsi Kiunga menjadi pengurus dan contact person utama.
Dia mendaftar nama mereka. Lau ada operasi TNI besar-besaran di perbatasan Vanimo, Maroke, pegunungan tengah.

Jadi, BUKAN ANGGOTA TPN yang mau PULANG, tetapi para pengungsi, dan BUKAN karena sukarela, TETAPI KARENA PAKSAAN. Dikejar baru lari, dikejar lagi mau dipulangkan, nanti akan dikejar lagi di Papua Barat, lalu nasib suku-bangsa Papua mau ke mana???
=============================

Jayapura [papuapos.com ] – Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Hariyadi Soetanto mengatakan, TPN/OPM masih ada, tetapi keberadaan mereka saat ini sudah tidak eksis lagi. Soalnya, sebagian besar mereka itu sudah mau turun alias kembali dari wilayah seberang, Papua New Guine. Diperkirakan tidak kurang dari 440 TPN yang akan pulang kampung.

“Beberapa waktu yang lalu mereka pulang ke Wamena, dalam waktu dekat bulan Agustus ini, begitu seringnya Menko Kesra, stafnya Menko Kesra Aburizal Bakrie datang ke Wamena, datang ke Oksibil, datang ke Enarotali, itu dalam kaitan mencari data berapa lagi yang akan turun karena mempersiapkan apa yang bisa diberikan bantuan,” terang Mayjen Soetanto menjawab wartawan terkait keberadaan TPN, Jumat (25/7) usai Sertijab Danrem 172/PWY.

Ia mengatakan, informasi yang ia dapatkan dari aparatnya bahwa tidak kurang dari 200 orang yang akan turun di Oksibil, tidak kurang dari 240 orang yang akan turun di Enarotali, dimana mereka adalah bekas-bekas TPN. Sehingga menurutnya, kalau dikatakan ada, mereka memang ada, tapi mungkin berada di wilayah Papua New Guine, bersembunyi disama. “Itupun tidak perlu kita kejar. Jangankan disana, didalampun tidak perlu dikejar, kita gabung saja marilah sama-sama,” katanya mengajak.

Menurut kaca mata Pangdam, mantan TPN ini adalah masyarakat bangsa Indonesia yang berbeda pandangan sementara ini. Sehingga kalau merekak menamakan diri sebagai TPN, silahkan saja. “Kita punya kewajiban menyadarkan mereka untuk kembali dan buktinya mereka sadar sekarang ini dan banyak yang sudah mau kembali, meskipun ada beberapa kelompok yang ingin kembali karena ingin mendapatkan sesuatu,” ujarnya kemudian. [Frida/Papua Pos]****
———————————
Sumber: http://www.papuapos.com
Date : Senin, 28 Juli 200

July 28, 2008 0

PNG Paksa Separatis OPM Pulang ke Wilayah Indonesia

Pemerintah Papua Nugini (PNG) menyatakan telah mengusir kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari negara tersebut untuk kembali ke wilayah Indonesia sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 29 Januari 2003. “Pengusiran itu dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan Pemerintah PNG yaitu 29 Januari 2003,” kata Wakil Komisaris Polisi PNG Raphael Huafolo sebagaimana dikutip koran di PNG pada edisi 30 Januari, Kamis.

Menurut Raphael, hampir semua kelompok pembangkang OPM yang secara tidak sah melintas perbatasan PNG-Indonesia telah kembali ke wilayah Provinsi Papua, Indonesia. Namun, ia mengakui masih ada keprihatinan dalam masalah keamanan kendati kelompok itu sudah tidak berada di PNG. Ketegangan telah berkurang menyusul kebijakan Pemerintah PNG untuk mengusir mereka keluar dari PNG.

Ia menegaskan, situasi di wilayah perbatasan masih harus terus dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian sebab dengan keluarnya kelompok OPM dari PNG bukan berarti daerah perbatasan otomatis menjadi aman. Untuk itu, operasi pengawasan di daerah perbatasan telah ditingkat dengan penambahan personel yang didatangkan dari wilayah selatan. Sebanyak 30 orang personel lebih telah dikerahkan ke Wutung, sebuah desa terakhir milik PNG yang menghubungkan perbatasan PNG-Indonesia di Sandaun. Tetapi masih ada satuan polisi lain dari Lea yang diharapkan tiba di sana pada hari Senin pekan depan, kata Raphael. Tindakan itu, dilakukan untuk menjaga agar kegiatan perbatasan tetap terkendali. “Kami bertanggungjawab untuk menjamin keamanan daerah perbatasan,” katanya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa Menteri Luar Negeri PNG Sir Rabbie Namaliu menjamin wilayahnya tidak bisa dijadikan basis oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menyerang instalasi atau warga negara Indonesia. Hal itu diungkapkan Namaliu kepada Duta Besar Indonesia untuk PNG John Djopari dalam pertemuan mereka pekan pertama pada 2003.

“Saya memberikan jaminan kepada Dubes Djopari bahwa PNG mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan gerakan separatis menjadikan tanah PNG sebagai basis mereka,” katanya. (Ant/Ol-01)

sumber: mediaindo.co.id
Tanggal: Jumat, 31 Januari 2003
http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=2334

January 31, 2003 0