“We have received information about the mysterious spy drone, but we’re having difficulty in detecting it since Papua only has two tracking radars that are located in Biak and Sorong,”
Government pledges assurance to investors to realize plans for petrochemical
(26-8-2013)
Industry Minister has pledged government help for investors in order to realize plans to build a massive petrochemical complex in West Papua.
The Minister met with senior managers of German industrial giant Ferrostaal, which, together with Indonesia’s Chandra Asri, plans to build a US$2 bln petrochemical facility in Bintuni Bay, West Papua, but is waiting for assurances on natural gas supply, as per thejakartaglobe.com. Other companies, including South Korea’s LG International and state-owned fertilizer producer Pupuk Indonesia, plan to invest in Bintuni Bay, which could lead to the development of a US$7 billion petrochemical complex.
The proposed development is situated near the BP-operated Tangguh liquefied natural gas plant, which is currently undergoing a US$12 bln expansion to boost capacity by 50% from the present 7.6 miln tons of LNG available through existing facilities. Tangguh serves several fields that are estimated to have combined reserves of 14.4 trillion cubic feet. As per the Minister, Ferrostaal has already concluded a feasibility study on the project, which found “it would not be valid unless there is an assurance of natural gas supply.”
Gas Tangguh Diekspor ke Korea 2013-2016
JAKARTA [PAPOS] – Pemerintah mengekspor gas alam cair Tangguh, Papua Barat yang sebelumnya untuk Sempra, AS ke pembeli Korea Selatan, Korea Gas dengan volume 16 kargo per tahun selama 2013-2016.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini di Jakarta, Jumat mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat penunjukan kepada BP Berau Ltd untuk menjual LNG Sempra ke Kogas.
“Kami baru saja mengeluarkan surat penunjukan penjual ke BP,” katanya. Menurut dia, harga gas Sempra ke Kogas memakai formula 14,35 persen dikalikan patokan harga minyak di Jepang (Japan crude cocktail/JCC) ditambah konstanta 0,5 dolar AS per juta british thermal unit (MMBTU).
Dengan asumsi harga JCC sebesar 100 dolar AS per barel, maka harga ekspor LNG Tangguh ke Kogas menjadi sekitar 14,85 dolar AS per MMBTU.
Menurut Rudi, periode waktu ekspor ke Kogas memang hanya sampai 2016, karena gas selanjutnya akan digunakan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pada 2016, sejumlah fasilitas terminal penerima LNG akan beroperasi di antaranya berlokasi di Jateng, Lampung, dan Indonesia bagian timur. “Kami juga akan memasok gas Sempra ke Terminal Jakarta,” katanya.
Rudi menambahkan, selama ini, pembeli Kogas selalu kooperatif dengan keinginan Indonesia. “Kogas pernah mau melepas dua kargo ke PIM (Pupuk Iskandar Muda) yang saat itu memang sedang membutuhkan,” ujarnya.
Secara total, volume LNG eks-Sempra mencapai 42 kargo per tahun. Sebagian LNG sudah dialokasikan ke pembeli domestik berdasarkan surat Menteri ESDM bernomor 8115/10/MEM.M/2012 ke Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas tertanggal 23 November 2012.
Sesuai surat itu, gas Sempra dialokasikan ke pembeli domestik dengan rincian pada 2013 sebanyak 10 kargo yang terdiri dari 8 untuk pupuk dan 2 untuk PT PLN.
Lalu, 2014 sebanyak 20 kargo yang terdiri dari pupuk 8 kargo dan PLN 12 kargo dan 2015 dialokasikan 20 kargo untuk domestik dengan rincian PLN 12 kargo dan proyek baru 8 kargo. Selanjutnya, pada 2016-2018, ada sebanyak 21 kargo yang terdiri dari PLN 12 kargo dan proyek baru 9 kargo, serta terakhir sebanyak 16 kargo untuk proyek baru di 2019.
Khusus PLN, harga gas Sempra memakai formula 11-13 persen dikalikan JCC dan ditambah satu dolar AS per MMBTU. Surat Menteri ESDM itu juga menyebutkan, sisa kargo Sempra akan dialokasikan ke pembeli lain dengan harga tertinggi.
Deputi Operasi SKK Migas, Gde Pradnyana menambahkan, sisa gas Sempra lainnya belum ditetapkan alokasinya. “Kami mencari pembeli dengan harga terbaik,” katanya. Sebelumnya, diketahui sejumlah pembeli dari Jepang menginginkan gas Sempra tersebut. [ant/ida]
Sabtu, 02 Februari 2013 01:03, oleh Ant/Ida/Papos
Enam Tanker LNG Tangguh Siap Kirim Gas ke AS, Korsel dan Jepang
MANOKWARI-Head of Country BP Indonesia Niko Kantery dalam press releasenya mengatakan, saat ini Tangguh terus melanjutkan kegiatan konstruksi dan persiapan tahap operasinya secara bersamaan. Untuk kemajuan proyek secara keseluruhan sudah mencapai 95,5 persen serta kegiatan uji coba dan serah terima proyek sudah hampir selesai.
Pada 27 Januari 2009 lalu Tangguh mengalirkan gas ke dalam Train 1 sebagai tanda start-up atas fasilitas proses LNG. Sedangkan pengapalan komersil pertama dijadwalkan pada kwartal kedua tahun ini. Guna kelancaran produksi sekitar 3600 orang bekerja untuk proyek Tangguh di Papua. Untuk hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja dan masyarakat di sekitar lokasi kilang tetap stabil.
Saat ini juga tim operasi telah terintegrasi sepenuhnya dengan tim proyek dalam rangka persiapan untuk start up dan proses transisi yang mulus ke fase operasi produksi. Untuk pengapalan, Tangguh telah menerima enam dari tujuh kapal Tanker yang akan digunakan untuk mengirim LNG kepada pelanggan di Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang.
Kapal Tanker yang terakhir akan diserahkan pertengahan tahun ini. Sekitar 1.400 orang saat ini sudah bekerja untuk mendukung tim operasi produksi, termasuk didalamnya sekitar 52 persen pekerja asal Papua. Sedangkan tim yang berisi staf berasal dari berbagai bangsa, dengan mayoritas karyawan nasional Indonesia yang saat ini mengeporasikan anjungan lepas pantai dan terlibat penuh dalam kegiatan uji coba dan serah terima kilang LNG.(sr)
Wapres dan PDIP – Saling Tuding Politisasi Renegosiasi Tangguh
Catatan SPMNews:
Perlu dicatat bahwa kasus pengorbanan bangsa dan Tanah Papua atas nama Freeport telah membuat bangsa Papua menderita setengah abad lamanya, dan kini malapetaka LNG Tangguh menimpa lagi ke bangsa yang sama, tetapi diperkirakan penderitaan akan lebih lama dan lebih parah lantaran kelangkaan BBM yang digantikan Gas dan pembentukan batalyon, Polda, Polres, Polsek dan Babinsa yang berjumlah ratusan kali-lipat daripada sebelumnya.
Maka era ini adalah ERA DOM KEDUA, daripada Otsus II.
===================
JAKARTA – Kontroversi renegosiasi kontrak penjualan gas alam Tangguh terus merasuk ke ranah politik. Kali ini giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bahwa pemerintah telah melakukan politisasi untuk menyudutkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Kalla justru menuding PDI Perjuangan melakukan politisasi ketika pemerintah memutuskan meninjau ulang kontrak penjualan gas yang berpotensi merugikan negara Rp 700 triliun itu.
”Saya selalu berbicara tentang masalah ini dalam kapasitas sebagai wakil presiden. Tidak pernah sekali pun saya berbicara dalam kapasitas sebagai ketua umum partai. Renegosiasi kontrak itu masalah kenegaraan, bukan urusan ketua umum partai,” katanya kemarin (5/9).
Kalla menegaskan, sebagai nasionalis, kader PDI Perjuangan seharusnya mendukung upaya pemerintah melakukan renegosiasi kontrak-kontrak migas yang merugikan negara. Bukan malah menuduh pemerintah melakukan politisasi untuk menyudutkan Megawati sekaligus mengatrol popularitas SBY-JK yang jeblok. ”Renegosiasi ini dilakukan untuk membenahi yang keliru, mengapa bisa begini di masa lalu,” ujarnya.
Dalam melakukan negosiasi, pemerintah menggunakan strategi saling membutuhkan. Pemerintah menghindarkan ancaman menghentikan eksplorasi gas alam Tangguh untuk memaksakan kepentingan. ”Kita akan berangkat dengan perasaan saling membutuhkan. Jadi, tidak perlu ada ancam-mengancam. Beijing sudah sangat terbuka mengenai perundingan ulang kontrak gas di proyek Tangguh,” paparnya.
Dengan sikap terbuka itu, Kalla yakin Tiongkok akan mengerti bahwa kebutuhan gas alam cair dunia saat ini sudah jauh berbeda dengan kondisi ketika kontrak ditandatangani. Selain itu, harga minyak dunia sudah meningkat lima kali lipat dibandingkan 2002.
”Tidak mudah mengubah harga dalam kontrak yang sudah tetap. Tapi, kita yakin Tiongkok mengerti bahwa kondisi sekarang sudah berubah. Dengan begitu, terbuka jalan untuk kesepakatan harga yang lebih menguntungkan kedua belah pihak,” tandasnya. (noe/oki)
Mohon Tanggapan: surat dari Menteri Luar Nageri Inggris, Tuan David Miliband kepada Pemimpin Partai Oposisi dalam parlemen Inggris, Tuan David Cameron
Teman-teman yang terkasih,
Salam!
Di bawah ini adalah sebuah surat dari Menteri Luar Nageri Inggris, Tuan David Miliband kepada Pemimpin Partai Oposisi dalam parlemen Inggris, Tuan David Cameron, tentang kunjungan Pangeran Andrew (yang dikenal dengan Duke of York) ke BP West Papua (Proyek tangguh) pada tanggal 5 Maret 2008. Continue reading “Mohon Tanggapan: surat dari Menteri Luar Nageri Inggris, Tuan David Miliband kepada Pemimpin Partai Oposisi dalam parlemen Inggris, Tuan David Cameron”
BP Bangun Kilang LNG di Desa Tanah Merah
Manokwari– Dalam waktu BP Indonesia yang bergerak dalam bidang gas alam cair (LNG) merencanakan akan mulai membangun konstruksi kilang LNG Tangguh di Desa Tanah Merah, Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari.
Dalam pembangunan kilang di kawasan desa Tanah Merah tersebut BP Indonesia harus memindahkan penduduk desa. Dan hal itu sudah melalui persetujuan dewan adat Tanah Merah.
Menurut manajer Humas BP Indonesia, Erwin Maryoto di Tanah Merah kepada sejumlah wartawan yang ikut dalam rombongan BP melakukan monitoring beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, pembangunan kilang LNG Tangguh tersebut atas pertimbangan teknis bukan politis.
Dikatakan Erwin, selain dari hasil penelitian yang akurat, pembangunan kilang LNG tahungguh di lokasi Tanah Merah juga sudah mendapat persetujuan penduduk setempat selaku pemilik tanah adat dan hak ulayat.
Menurutnya, BP Indonesia akan memfasilitasi dan mengganti guri hak masyarakat setempat seluas 3.266 hektar, disamping masayarakat tersebut juga akan di pindahkan ke lokasi yang lain yang dilengkapi dengan perumahan, kelistrikan, air bersih dan fasilitas umum.
” BP Indonesia sudah membayar ganti rugi tanah dan tanaman milik masyarakat Tanah Merah, sedangkan untuk Desa Saengga perumahan warga setempat akan direnovasi,” ujarnya.
Erwin juga menambahkan, bahwa penduduk Desa Tanah Merah yang akan dipindahkan itu menurut rencana 76 KK tetapi kemudian bertambah menjadi 125 KK. Melihat perubahan tersebut pihak BP Indonesia masih harus mensahkan dokumen Amdal yang dijukan dan akan disahkan oleh pemerintah pusat pada awal Juli 2002.
Dikemukakannya, salah satu keberhasilan BP Indonesia di ukur dari keberhasilan perusahaan ini memenuhi komitmennya untuk melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar kilang LNG kearah hidup yang lebih layak melalui pembinaan kepada masyarakat.
Lanjut Erwin, bila kedepan LNG Tangguh sudah operasi dan ternyata pola hidup masyarakat semakin terpuruk itu menandakan BP Indonesia gagal dalam membangun sosial ekonomi rakyat. Dirinya mengharapakan penilaian masyarakat yang merasa tidak merata dalam pembangunan yang dulu pernah terjadi di LNG Bontang Kalimantan Timur.
Diupayakan permasalahan seperti itu tidak terjadi lagi pada LNG Tangguh di Papua ini. Sekretaris Desa Tanah Merah, Paulus Siwana, menilai kehadiran BP Indonesia di kawasan Teluk Bintuni disambut baik dan menurutnya mendapatkan nilai positif karena bisa membawa masyarakat menuju peningkatan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan.
Menurut Paulus, dari dulu dan sampai saat ini Pemerintah daerah kabupaten Manokwari kurang memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, untuk itu dirinya sebagai sekretaris desa Tanah Merah melihat dengan masuknya BP Indonesia kesulitan tersebut bisa diatasi.
“Sampai saat ini Desa Tanah Merah tidak miliki Puskesmas dan terpaksa masyarakat yang membutuhkan pengobatan harus dievakuasi di Babo, itupun kalau ada transportasi kalau tidak,” papar Paulus.
Bantuaan yang cukup dirasakan beberapa desa sejak masuknya BP Indonesia banyak kesulitan masyarakat bisa teratasi terutama masalah kesehatan selain desa yang berdekatan dengan Base Camp perusahaan ini, desa-desa yang lokasinya jauh dari Base Camp pun dilayani dengan cara menurunkan secara langsung petugas kesehatan perusahaan lapangan. (Frangky Pelle)
Source: http://www.papuapost.com/Berita%20Utama/2-02-004.htm