Lukas Enembe, Politik Devide et Impera dan Politisasi Kasus Korupsi

Agustinus Waliagen:

Pemerintah Pusat Memaksa Gubernur Lukas Enembe bagi APBD Papua Tahun 2022 Senilai 8 Triliun untuk Biayai Tiga Provinsi Pemekaran Baru di Papua

Status Tersangka Dana 1 Milyar sebagai siasat Jakarta untuk “Mutilasi” Gubernur Lukas Enembe

Bagian 1

Pada Juli 2022, DPR RI melalui paripurna telah menetapkan tiga Pemekaran Provinsi Baru di Tanah Papua. Pertanyaannya dari mana dana untuk membiayai 3 Provinsi ini (Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan)? Ternyata, Pemerintah pusat memekarkan Papua tidak disertai dengan dana operasional untuk 3 Provinsi baru tadi. Maka semua biaya dibebankan kepada dari APBD Provinsi Papua, sebagai Induk. Pemerintah Pusat juga menekan para Bupati untuk membantu membiayai Provinsi Baru dengan nilai 5-10 Milyar Rupiah. Besaran nilai uang tergantung kebaikan hari para Bupati di Papua.

Pada Agustus 2022, Gubernur Papua, Lukas Enembe menolak tegas apabila semua biaya operasional untuk tiga Provinsi baru ini dibebankan kepadanya (Provinsi Induk). Sesuai kemampuan Gubernur hanya bisa menghibahkan bantuan 30 Milyar untuk tiga provinsi, dengan perincian setiap provinsi dapatkan 10 M.

Pemerintah Pusat (Presiden Jokowi) dengan para Menteri terkait, yang telah memaksakan Pemekaran Papua mulai marah dengan sikap Gubernur Lukas Enembe yang hanya mampu memberikan 10 Milyar untuk setiap provinsi pemekaran.

“Jakarta, memaksa Gubernur Lukas Enembe supaya dana APBDP Papua dibagi 4 Provinsi. Setelah Otsus jilid 2, Provinsi Papua terima dana hanya 8 Triliun. Mereka mau supaya dana tersebut dibagikan menjadi 4 Prvinsi termasuk Provinsi Induk. Dengan demikian setiap provinsi dapat 2 Triliun. Selama hampir bulan Agustus 2022, menekan dan memaksa supaya harus ikuti apa yang diingin oleh mereka.” Demikian kata salah satu birokrat Papua.

Karena Gubernur Enembe tidak mau menuruti kemauan Pemerintah Pusat mulai marah. Keputusan Jakarta nampaknya mulai bulat.

“Gubernur Enembe harus dilengserkan sebelumnya bulan Oktober 2022 dan Pejabat Gubernur Baru, pengganti Lukas Enembe bisa menyetujui pembagian dana 8 T untuk Provinsi Papua kepada 3 Provinsi Pemeran Baru termasuk Provinsi Induk.”

Sesuai rencana awal, Sidang Paripurna Penetapan APBD Papua semestinya disahkan sejak 3 bulan lalu tetapi mereka mulai mengulur-ulurkan supaya bisa disahkan pada October oleh Pejabat Gubernur. Ketua DPRP Papua di duga ikut bermain.

Sebab Sidang Paripurna hingga saat ini belum dilaksanakan untuk mengesahkan APBD Perubahan Provinsi Papua.

Para pihak di Jakarta, partai penguasa di DPRP termasuk Ketua DPRP bekerja sama bermain untuk menunda waktu sidang Paripurna DPRP untuk pengesahan APBD Papua. Target penundaan mereka ini tidak lain supaya dengan Gubernur Carateker bisa akomodir kemauan Jakarta tadi untuk membagi-bagikan dana APBD Papua kepada 3 Provinsi Baru.

Jakarta Mekarkan Provinsi Papua Tanpa Uang

Sejak awal rencana pemekaran banyak pihak sudah ingatkan supaya Pemerintah Pusat dengan Komisi II DPR RI mempertimbangkan Anggaran Pemekaran Baru. Tetapi Pemerintah Pusat tidak mendengarkan suara yang protes.

Komisi II, bersama Pemerintah termasuk partai PDIP tutup telinga seakan-akan Negara siapkan anggaran untuk membiayai tiga provinsi Baru di Tanah Papua. Jika demikian apa sesungguhnya yang ditargetkan dengan pemekaran Provinsi di Tanah Papua? Kami catat beberapa hal berikut inilah yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat:

1.Mengejar kepentingan politik kekuasaan Partai. Menjadikan Papua, khususnya 3 provinsi baru sebagai kantong Suara PDIP untuk Pemilu dan Pilres 2024. Pernyataan Sekjen PDIP pada 1 Agustus 2022, “Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menugaskan kepada Bapak Komarudin Watubun untuk mempersiapkan seluruh aspek-aspek organisatoris yang menjadi konsekuensi dari pelaksanaan pemekaran di wilayah Papua tersebut. Sehingga struktur partai juga dipersiapkan dengan baik.”

Eksploitasi Sumber Daya Alam Papua. Pemerintah Pusat akan manekan para Gubernur di Papua untuk memudahkan ijin investasi, HPH, pertambangan, Gas Alam dan lainnya.
Telah lama mereka Jakarta merasa Papua digenggam kuat oleh Gubernur Lukas Enembe. Karena itu, pemekaran Papua menjadi 3 Provinsi Baru sebagai bagian dari memutuskan kontrol kekuasaan Gub LE untuk Papua.
Memutuskan Semangat Nasionalisme Papua. Ini alasan klasik yang selalu Jakarta pakai untuk melakukan pemekaran Papua. Kita masih ingat rencana pemekaran Papua menjadi 3 Provinsi baru pada 1999 dan pemekaran Papua melalui Inpres No. 1 tahun 2003 pada saat Rezim Megawati berkuasa.

Rakyat Papua masih ingat dimana setelah pengesahan UU NO. 2 Tentang Otsus Papua Jilid 2, dana APBD dan Dana Otsus yang seblumnya diterima Papua sekitar 14 dipotong hanya menjadi 8 T. Alasan Pemerintah Pusat waktu itu, sekitar 6 T akan dikirimkan langsung kepada Kabupaten Kota di Tanah Papua. Dengan demikian Provinsi Papua, hanya mengurus 8 T. Satu tahun kemudian, setelah Papua dimekarkan menjadi 3 Provinsi, pemerintah pusat kembali intervensi Papua untuk membiayai 3 Provinsi baru dengan menggunakan dana 8 T.

Sekali lagi, intervensi dan berbagai tekanan ini ditolak tegas oleh Gubernur Enembe. Ia tetap bersikap keras bahwa hibah untuk 3 Provinsi Baru dari provinsi Induk hanya bisa membiayai 30 M.
Beberapa saat setelah sikap Gubernur Enembe ini disampaikan, keluar Status sebagai Tersangka dengan dana miliknya 1 M. KPK dimajukan untuk Kriminalisasi Gubernur LE. Setelah berhasil di jadikan Tersangka, Menkopolhukam ambil alih kasus dengan membangun Opini yang sesungguhnya, ia sedang melakukan pembohongan publik. Pemerintah menggerakkan PPATK untuk membongkar transaksi Gub LE yang sesungguhnya hak privat dan narasi fiktif.

Politik Wayang

Publik Indonesia dihipnosis dengan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD tentang dana Judi 500 M (US$ 55 juta), satu minggu berikutnya Menkopolhukam mengatakan 500 Triliuan dan 3 hari belakangan ini orang yang sama mengatakan 1.000 Triluan.

Setelah tuduhan Menkopolhukam, Mahfud MD di protes banyak pihak di Papua dan Indonesia kini Presiden Jokowi ambil alih membantu Menkopolhukam, KPK dan PPATK dengan mengatakan “Gubernur LE Hormati Panggilan KPK.”

Pak Jokowi, Mahfud MD dan Firli, kalian semua dengar bahwa Gubernur Enembe bukannya takut dengan panggilan KPK tetapi cara KPK dan cara Anda lakukan selama ini melanggar asas hukum praduga tak bersalah dan kemanusiaan. Dimana sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap’? Cukup pasukanmu telah memutilasi 4 orang Papua di Timika, yang sampai saat ini kepalanya masih disimpan. Jangan memutilasi pemimpin Papua, Lukas Enembe secara-hidup-hidup.

Hari ini kami sadar, politik Wayang yang Anda pratekkan pada Papua, melalui Gubernur Lukas Enembe. Engkau menjadikan, KPK. PPATK sebagai Wayang dari Presiden Jokowi dan Monkopolhukam Mahfud MD. Orang Papua tidak bodoh Pak.

Salam Waras.
(Agustinus Waliagen)

October 23, 2022 0

Perjuangan Papua Merdeka dan Kriminalisasi Tokoh OAP Kaki-Tangan NKRI: Apa Respon Kita?

Retrospect

Suara Papua Merdeka News (SPMNews) mencatat sejumlah peristiwa di Tanah Papua yang perlu dicermati oleh semua orang Papua (OAP), baik yang ada sebagai kaki-tangan NKRI ataupun rakyat umum, baik yang mendukung Papua Merdeka, maupun yang menolak Papua Merdeka ataupun yang tidak mau tahu dengan kedua-duanya dan memilih diam-diam saja berjuang dalam hati.

Yang pertama, bahwa NKRI dan orang Indonesia selalu melihat West Papua dan bangsa Papua itu sebagai tanah dan bangsa jajahan. Hanya segelintir orang Papua yang bermimpi mereka akan menjadi orang Indonesia. Itupun jumlahnya kecil. Itupun dilakukan hanya dalam rangka mencari jabatan dan kedudukan di dalam NKRI. Itupun bertujuan kepada berapa piring nasi dan botol yang masuk ke perut pribadi. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Tanah dan bangsa Papua.

Yang kedua, NKRI mau, pada 100 tahun mendatang, semua OAP harus punah dari tanah leluhur kita. Entah anda pendukung NKRI, promotor Otsus ataupun pejuang Papua Merdeka, NKRI dan orang Indonesia berkehendak dan telah bergerak sejal Soeharto untuk secara terstruktur dan sistematis membasmikan ras Melanesia dari pulau New Guinea bagian barat. Bahkan bukan hanya di bagian barat, akan tetapi di seluruh Melanesia proyek Melayunisasi telah ada dari sejak dulu. Sudah ada orang Melayu di Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, dan Kanaki. Itu yang nyata hari ini. Sebentar lagi akan ada di Vanuatu dan Wallis-Futuna. Jangan sebut West Papua, karena mereka telah menjadi mayoritas di sini.

Yang ketiga, dan ini yang paling hangat saat ini, yaitu bahwa semua pejabat OAP yang kelahiran tahun 1960-an sampai tahun 1990-an harus dibasmikan dari muka Bumi, secara kasar ataupun secara halus. Kalau diracuni tidak mati, mereka dipenjarakan saja. Itu telah terjadi kepada Barnabas Suebu dan Lukas Enembe. Yang lain diracun langsung mati, seperti Kelemen Tinal, Neles Tebai, Habel Suwae, Abraham Atururi, dan sebagainya. Banyak Pastor mati mendadak, banyak pejabat NKRI OAP mati mendadak, sekarang marak pejabat OAP dituduh korupsi oleh NKRI: Kemarin Ricky Ham Pagawak, Omaleng, dan kini Lukas Enembe.

Kesalahan Orang Papua Mati Merdeka dan Pasrah Otsus

Kita berbicara untuk dua jenis atau dua kelompok OAP, karena kedua-duanya menghadapi nasib yang sama, yaitu dimusnahkan dari tanah leluhur mereka bernama: West New Guinea.

Keduanya pasti dimusnahkan dari Tanah Papua, dan West Papua akan menjadi tanah leluhur orang Melayu (Batak, Manado, Bugis, Makassar, Madura, Jawa, Toraja, dan sebagainya), dan orang Melanesia akan bergeser ke kotak-kotak museum untuk diajarkan kepada anak-anak sekolah antropologi dan sejarah dengan isi pesan bahwa dulu pernah ada orang-orang berkulit hitam dan berambut keriting seperti gambar-gambar dalam etalase ini, akan tetapi mereka telah punah oleh karena mereka tidak sanggup mempertahankan diri mereka sebagai sebuah entitas makhluk manusia. Mereka mati oleh karena malaria, mereka mati oleh karena dikikis zaman, mereka mati oleh karena tidak sanggup menghadapi perubahan global, dan banyak alasan lainnya.

Kesalahan orang Papua Pasrah Otsus ialah mereka mengira bahwa dengan menerima paket Otsus, kita akan menjadi maju, memiliki rumah bagus-bagus, mobil mewah-mewah, dan hidup makmur, baru dalam kemakmuran kita minta lepas dari NKRI.

Untuk itu kita sementara menunggu Papua Merdeka turun, kita harus berdemokrasi di dalam NKRI. Jangan terlalu membuat kacau. Kita hidup aman-aman saja. Kita banyak berdoa. Tuhan pasti akan memberikan kemerdekaan bangsa Papua. Kita jangan berjuang dengan kasar, nanti Tuhan marah, nanti Indonesia bunuh kita tambah banyak lagi. Jangan bikin kacau. Kita akan minta baik-baik saja supaya mereka keluar setelah kita semua sama bisa, sama kaya, sama hebat dengan orang Indonesia.

Kesalahan pemikiran ini ialah OAP Pasrah Otsus berpikir NKRI punya rencana, atau dapat dipaksa atau akan merasa harus, atau merasa malu dan akan keluar dari West New Guinea. Mereka tidak melihat NKRI sebagai penjajah, yang datang untuk menduduki dan mengambil-alih tanah adat orang Papua, dan akhirnya memusnahkan semua OAP dari Tanah Papua. Ini kesalahan fatal. Benar-benar gagal paham!

Sementara itu orang Papua Merdeka berpendapat bahwa semua orang Papua yang mendukung Papua Merdeka, yang menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Camat, Desa adalah kaki-tangan NKRI dan mereka adalah bagian dari NKRI. Oleh karena itu, kalau Papua Merdeka, mereka juga harus diusir dari Tanah Papua.

Dengan sikap ini OAP Papua Merdeka memperbanyak lawan, dan lebih parah lagi, yang dijadikan lawan dalam hal ini ialah orang Papua sendiri, dan lebih-lebih parah lagi, yaitu orang Papua yang ada di dalam Tanah Papua, dan lebih dari itu lagi, orang Papua yang sudah tahu menjalankan pemerintahan, yang sudah berpengalaman mengelola pemerintahan. Kalau mereka yang dimusuhi, nanti negara West Papua siapa yang jalankan?

Akibatnya kedua-duanya memperpanjang penderitaan bangsa Papua di tanah leluhur mereka, dan karena itu jelas dua-duanya salah.

Apa yang harus dilakukan?

OAP tidak boleh dan jangan memusuhi sesama OAP atas dasar karena seorang mendukung Merah-Putih dan yang lain mendukung Bintang-Kejora. Itu hukum pertama dan utama. Ini fondasi yang akan membawa bangsa Papua menjadi sanggup mengusir penjajah NKRI keluar dari Tanah Papua.

Perhatikan dan camkanlah hari bangsa Papua,

“Pada saat OAP Papua Merdeka dan OAP Otsus saling menerima dan saling mengampuni, berhenti saling memusuhi, maka saat itu Tuhan akan turun tangan langsung can men-cap perjuangan kita, doa kita akan dijawab dan NKRI pasti akan angkat kaki!”

Sebaliknya, saat permusuhan di antara OAP masih ada, maka kita sendiri menunda NKRI keluar dari Tanah Papua. Kita sendiri menahan NKRI tinggal lama-lama di Tanah Papua.

Adakah Prospek bagi keberlangsungan hidup bangsa Papua di Tanah Papua?

Sama dengan nasib sial yang dihadapi bangsa Papua seperti dipetakan di atas, ada juga prospek yang harapan bagi bangsa Papua. Kalau ada siang, pasti ada malam. Matahari pasti akan terbit esok hari. Sang Bintang Fajar akan mendahuluinya. Harapan bagi bangsa Papua tetap dan pasti ada.

Dulu Jawa pernah dijajah 350 tahun lebih, kini Jawa menjajah banyak suku-bangsa di dalam negara bernama NKRI. Dulu Melayu dijajah banyak suku-bangsa lain, kini Melayu menjajah Melanesia. Bukan sekedar hubungan West Papua – Indonesia, akan tetapi dalam konteks global juga kita dapati rumus yang sama. Itulah hukum alam, yaitu kehidupan dalam siklus, seperti roda berputar, tanpa henti-hentinya.

Yang harus dilakukan bangsa Papua secara sosial, ekonomi politik ialah bersatu dan bersatu. Dalam mengupayakan persatuan itu, kita hindari dan hentikan sikap saling menganggap diri penting dan benar, dan dengan demikian lahir sikap meremehkan yang lain dan apalagi menyalahkan satu sama lain. Pertama-tama dan terutama bibit ini harus dihilangkan, karena bibit ini berasal dari surga, di dalam hati Lucifer, yang telah menentang Allah, dan yang akibatnya telah diusir dari hadapan Allah. Virus yang sama telah mengotori Adam dan Hawa, dan mereka terusir dari Taman Eden.

Hal kedua, yang penting untuk dilakukan ialah menyatukan kekuatan sosial, ekonomi dan politik; dengan menata sistem perjuangan perlawanan secara sistemik dan terstruktur dengan baik, operasional menurut waktu dan paradaban hari ini, sehingga dengan demikian memudahkan, sekaligus menjaga kebersamaan dalam eksklusivitas di antara orang Papua dalam membela hak-hak fundamental bangsa Papua.

Dalam konteks ini harus ada komunikasi yang lancar tanpa hambatan antara orang Papua pendukung Papua Merdeka dan orang Papua pendukung Otsus, antara tokoh Papua tokoh Demokrati dan orang Papua tokoh PDIP; antara tokoh Gereja Papua dan tokoh politik di West Papua, antara tokoh Papua Merdeka dan tokoh organisasi Papua Merdeka.

Harus dihadirkan sistem dan mekanisme yang merangkul semua pihak dan pada waktu yang sama menjaga kerahasiaan semua pihak.

Last Words

Akhir kata, marilah kita belajar Hukum Alam, Hukum Adat dan Hukum Allah, karena Hukum buatan manusia di dalam apa yang kita kenal sebagai Hukum Positive modern di dalam negara-bangsa seperti NKRI dan sebagainya adalah hukum-hukum untuk melayani kepentingan manusia yang berkuasa semata, mengabaikan kepentingan manusia sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk ciptaan Allah, dan hak-hak asasi makhluk lain selain manusia, yang secara hukum alam dan hukum adat ialah setara dengan hak-hak makhluk manusia.

Kalau tidak, Papua Merdeka-pun akan jatuh ke lubang yang sama. Kalau tidak, pejuang kemerdekaan akan menjadi penjajah, persis seperti yang dilakukan NKRI. Kalau tidak kita hanya akan menggantikan presiden Indonesia dengan presiden West Papua, pemerintah Indonesia dengan pemerintah West Papua, dan semua cerita penderitaan bangsa Papua akan berlanjut.

[bersambung….]

October 3, 2022 0

MRP Papua minta Lukas Enembe mematuhi proses hukum di KPK

Budisantoso Budiman, antaranews, Sab, 1 Oktober 2022 2.57 PM

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mematuhi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mari kita berikan dukungan kepada Lukas Enembe untuk menjalani proses hukum. Lukas harus kooperatif terhadap proses hukum, sehingga berjalan lancar,” kata Dorince Mahue dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu.

Sebagai warga masyarakat Papua dari komponen perempuan, dia melihat kasus Lukas Enembe murni sebagai sebuah proses hukum yang harus dilalui dengan baik.

“KPK bersama PPATK pasti mempunyai bukti yang kuat sesuai tupoksinya masing-masing,” ujarnya.

Dorince meminta Lukas Enembe kooperatif, dan kuasa hukumnya diharapkan tidak memberikan pernyataan provokatif karena bisa menyebabkan situasi tidak kondusif.

Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas Enembe. Kendati masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian.

Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis, karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita.

“Masyarakat di Tanah Papua agar tetap menjaga stabilitas daerah dan kamtibmas, serta tidak membuat konten yang bersifat provokasi dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang yang beredar di tengah masyarakat,” ujar Dorince.

Dorince mengungkapkan, situasi keamanan di Tanah Papua harus tetap aman dan nyaman, karena pada Oktober 2022 nanti, Papua akan menjadi tuan rumah event nasional yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung sejak 24-30 Oktober 2022 di wilayah adat Tabi, Jayapura.
Baca juga: Aktivis Papua minta Lukas Enembe berjiwa besar
Baca juga: Lukas Enembe: Saya belum bisa bicara terlalu banyak

October 2, 2022 0

KPK Ultimatum Lukas Enembe Sebelum Dijemput Paksa, Minta Kooperatif Penuhi Panggilan

Merdeka.com – Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus gratifikasi pengerjaan proyek menggunakan APBD di bumi cenderawasih. KPK mengirimkan surat panggilan kedua sebelum menjemput paksa Lukas Enembe untuk diperiksa dalam perkara tersebut.

“Sejauh ini kami akan segera kirimkan kembali surat panggilan kedua sebagai tersangka. Mengenai waktu pemanggilannya kami akan infokan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (29/9).

Ali menyebut KPK belum akan mengambil langkah hukum penjemputan paksa terhadap politikus Partai Demokrat tersebut. Ali menyebut tim penyidik KPK masih akan memberikan kesempatan kepada Lukas Enembe kooperatif terhadap proses hukum di lembaga antirasuah.

“Kami berharap kesempatan kedua bagi tersangka ini. Nantinya dapat koperatif hadir memenuhi panggilan,” kata Ali.

Ali mengatakan, KPK juga bakal memikirkan dan bertanggungjawab atas kondisi kesehatan Lukas Enembe. Namun yang terpenting, Ali meminta agar Lukas Enembe memiliki itikad baik hadiri pemeriksaan.

“Terkait permohonan berobat ke Singapura, tentu silakan tersangka hadir dulu di Jakarta. Untuk objektifitas, kami lakukan assesment langsung oleh tim dokter independent dari PB IDI. Bila dokter pribadi tersangka ikut dalam tim juga kami persilakan,” kata Ali.

Istana Tegaskan Kasus Lukas Enembe Tak Terkait Politik

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe tak ada hubungannya dengan politik. Dia menekankan aparat TNI siap dikerahkan apabila ada masyarakat menghalangi proses hukum Lukas Enembe.

“Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? Untuk itu, kalau diperlukan ya apa boleh buat. Begitu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Kamis (29/8).

Menurut dia, tidak ada pengecualian di mata hukum. Sehingga, kata Moeldoko, semua masyarakat harus mempertanggungjawabkan semua yang diperbuatnya di hadapan hukum.

“Intinya, adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum,” ucap dia.

Mantan Panglima TNI era Presiden SBY ini meminta masyarakat menunggu proses hukum Lukas Enembe. Dia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih keras lagi dalam menindak Lukas Enembe yang telah berstatus tersangka dugaan suap.

“Saya tak melangkahi praduga tak bersalah, itu urusan penegak hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk ambil langkah-langkah atau proses hukum,” ujar Moeldoko.

AHY Minta Kader Taati Proses Hukum di KPK

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong kadernya, Lukas Enembe untuk menaati proses hukum sebagai tersangka dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

AHY berjanji, Partai Demokrat tidak akan melakukan intervensi apapun dan mendukung proses hukum terhadap Lukas Enembe yang sedang berjalan di KPK.

“Partai Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

AHY memastikan, Partai Demokrat akan menyiapkan tim bantuan hukum terhadap yang bersangkutan jika dibutuhkan. Dia pun berharap, kader Demokrat setempat tidak terpancing provokasi dan tenang dalam mengawal proses kasus ini.

“Kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua, saya minta tetap tenang dan jaga situasi kondusif di tanah Papua yang kita cintai,” minta AHY.

SBY Diminta Turun Gunung Bujuk Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung bujuk Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MAKI yakin Lukas Enembe akan menjalani perintah dari Presiden kelima RI itu.

“Ya perlu memang, saya memohon pada Pak SBY untuk bersedia memberikan arahan atau memberikan imbauan kepada Pak LE (Lukas Enembe) selaku juga pengurus Demokrat Papua, ketuanya bahkan, ya untuk menghadiri panggilan KPK itu,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Selasa (27/9).

Selain meminta SBY terlibat, Boyamin juga menyarankan para petinggi Partai Demokrat lainnya juga bisa membujuk Lukas untuk kooperatif terhadap proses hukum. Setidaknya, menurut Boyamin, hal ini menandakan kepedulian Partai Demokrat dalam pemberantasan korupsi.

“Ini menunjukkan semua partai patuh hukum dan mendukung proses prosesnya,” kata Boyamin.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com [gil]

October 1, 2022 0

General WPA Amunggut Tabi: Lukas Enembe NKRI Tulen, Bukan Pendukung Papua Merdeka

Disiarkan dalam situs resmi West Papua Army, http://www.papuapost.com lewat Secretary-General West Papua Army (WPA) General Amunggut Tabi bahwa Lukas Enembe adalah pendukung Merah-Putih dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai pendukung Papua Merdeka.

Disinggung Gen. Tabi bahwa memang selama ini banyak orang Papua mengatakan bahwa semua pejabat dari gubernur sampai ke Bupati/ Walikota dan para kepala distrik di West Papua adalah pendukung Papua Merdeka, Tabi menyatakan hal itu secara moral tidak benar dan tidak bertanggung-jawab karena para pejabat NKRI, yang secara etnis adalah Orang Asli Papua (OAP), akan tetapi secara politik dan moral mereka telah bersumpah kepada Pancasila dan NKRI harga mati, oleh karena itu tidak dapat dinyatakan mereka mendukung Papua Merdeka.

Dilanjutkan Tabi bahwa cara melawan NKRI bukan dengan cara menjadi bagian dari sistem NKRI. Kalau ada OAP yang mengatakan bahwa kita masuk menjadi pejabat di NKRI baru mendukung Papua Merdeka, maka hal itu bohong belaka. Sudah 20 tahun kami jalani dengan janji-janji kosong para pejabat yang saat ini sudah memasuki usia pensiun.

Lukas Enembe sendiri pada saat kampanye terakhir menyatakan dirinya adalah gubernur terakhir di Tanah Papua. Artinya apa? Setelah tidak ada gubernur lagi di Tanah Papua berarti apa?

Buktinya?

Buktinya sama sekali tidak ada apa-apa yang dilakukan Enembe untuk mempertanggung-jawabkan perkataannya kepada bangsa Papua, baik secara moral maupun secara politik.

Bukan itu saja, banyak hal yang dikatakan akan dilakukan Enembe telah gagal dipenuhinya. Salah satu yang sangat menonjol adalah bahwa beliau akan melaporkan ke Komisi Tinggi HAM kalau orang Papua dibunuh. Sudah ratusan orang Papua dibunuh, Lukas Enembe tidak pernah melaporkan hal itu secara resmi atas nama Gubernur Papua.

Ketika ditanya tentang kemungkinan dukungan yang diberikan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) lainnya yang memperjuangkan Papua Merdeka, General Tabi mengatakan,

Yang didukung Lukas Enembe itu program NKRI lewat LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan JDP (Jaringan Damai Papua), yang disponsori Gereja Katolik Papua dan BIN, yang telah gagal, dan hasil kegagalan itu yang menyebabkan BIN (Badan Intelijen Negara) harus mengahabisi nyawa peneliti LIPI Muridan S. Widjojo dan Ketua JDP Pater Neles Tebay.

Saat ini BIN sedang menggunakan tokoh Katolik yang lain yang masih hidup, dan telah merasuk ke Gereja Injili di Indonesia dan Gereja Kemah Injil di Tanah Papua. Operasi BIN ini telah menyebabkan konflik di dalam tubuh ULMWP, karena ada pejabat ULMWP yang mendukung agenda BIN, dan ada juga yang menolak.

Ditanyakan apakah Lukas Enembe punya hubungan dengan kegiatan gerilya Papua Merdeka di Kabupaten Puncak Jaya, maka General Tabi mengatakan sebagian besar TPN/OPM yang bergerak saat ini di Tanah Papua itu binaan BIN/ TNI/ Polri. Mereka yang senang membunuh dan senang menyebabkan keonaran itu menunjukkan dengan jelas naluri membunuh NKRI. Gerilyawan Papua Merdeka tidak direkrut untuk membunuh orang, tetapi untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan Tanah Papua.

[berlanjut…]

September 25, 2022 0

West Papua media access still fettered – PFF

RNZI's Johnny Blades and Koroi Hawkins finally get to interview the extremely elusive Governor of Papua Province Lukas Enembe. — RNZI’s Johnny Blades and Koroi Hawkins interview Papua Governor Lukas Enembe Photo: RNZI/Koroi Hawkins

RadioNZ – The Pacific Freedom Forum says Indonesia is yet to deliver on its promise of full and free access for journalists to West Papua just months out from Jakarta hosting World Press Freedom day.

Indonesia opened access to West Papua for foreign journalists in 2015, more than 50 years after annexing the territory from the Netherlands.

The Forum’s co-chair, the Papua New Guinean journalist, Alex Rheeney, said a visit by journalists to West Papua in January encountered violence, sexual harassment and interference from Indonesian minders.

“The findings that have come out recently from Papua by the group of journalists who went in, does not show that the Indonesian government is taking the undertaking that it’s given to the international community, to give journalists access to West Papua freely and without any strings attached.”

Alex Rheeney said the journalists were most likely obstructed when trying to report on the independence movement of West Papua’s indigenous population.

March 10, 2017 1

Gubernur Menegaskan Tak Ada Rakyat yang Minta Papua Merdeka

Gubernur Papua, Lukas Enembe usai Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10). (Foto: Melki Pangaribuan)

Penulis: Melki Pangaribuan 19:06 WIB | Kamis, 20 Oktober 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengklaim bahwa masyarakat Papua tidak ada yang meminta Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lukas menegaskan, Papua sudah merdeka bersama dengan Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi, kata dia, tidak ada yang namanya rakyat Papua meminta merdeka dari Indonesia.

“Sudah pastilah (rakyat Papua tidak ingin merdeka). Kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Tidak ada yang minta Papua merdeka,” kata Lukas Enembe kepada satuharapan.com usai Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10).

Sementara mengenai persoalan gerakan diplomasi internasional ULMWP, Lukas mengaku itu bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua.

Lukas mengatakan, tugasnya sebagai gubernur hanyalah untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat Papua.

“Itu (ULMWP) bukan urusan kita (Pemda). Itu soal urusannya diplomasi internasional dan ini kan perkaranya ke luar negeri. Jadi kita tidak punya kapasitas atau kewenangan untuk mengurus itu,” kata dia.

Lukas menilai Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) itu telah masuk dalam kewenangan diplomasi internasional.

“Kami punya kapasitas mengurus bagaimana menyejahterakan rakyat Papua. Karena ULMWP kan urusannya sudah kewenangan diplomasi internasional,” dia menambahkan.

Terhadap rakyat Papua yang terlibat gerakan ULMWP, Lukas mengatakan, hal itu juga bukan menjadi urusannya Pemda Provinsi Papua. Dia menilai, rakyat Papua yang tergabung dalam perjuangan Papua Merdeka di luar negeri itu merupakan gerakan yang berada di luar kendalinya sebagai Gubernur Papua.

“Itu kan orang-orang yang berjuang di luar. Itu tidak ada urusan dengan kita,” lanjutnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

October 20, 2016 0

Gubernur Lukas Enembe: NKRI Harga Mati bagi Rakyat Papua

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati bagi Papua. Ia mengatakan rakyat Papua tidak berpikir untuk merdeka. Ia sendiri mengatakan fokus untuk mensejahterakan rakyatnya.

“Sudah berkali-kali saya nyatakan bahwa NKRI harga mati bagi kami di Papua, jadi jangan ada yang mencoba merusak tatanan yang sudah kami bangun dengan baik di tanah ini. Kami tidak berpikir untuk merdeka, tapi saat ini kami hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan rakyat yang hidup di atas tanah ini. ” kata Lukas Enembe lewat laman resmi pribadinya, http://www.gubernurlukasenembe.com.

Pernaytaan itu ia lontarkan dalam kaitan membantah beredarnya meme yang mengesankan dirinya berkata, bahwa bila Ahok tidak boleh jadi gubernur DKI Jakarta, maka Papua lebih baik merdeka saja.

Lukas Enembe yang menyampaikan penjelasan itu ketika mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Papua mengatakan, ia bersama dengan rakyat Papua sangat senang dan gembira, Pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Jokowi sangat fokus dalam membangun Papua.

“Sudah berkali-kali Pak Jokowi berkunjung ke Provinsi Papua dan ini menunjukkan bahwa beliau sangat ingin pembangunan Papua dapat berjalan dengan cepat,” kata Lukas Enembe.

Editor : Eben E. Siadari

October 19, 2016 0

Powes Parkop (NCD Governor) Meetis Lukas Enembe (Papua Governor)

NCD Governor and Sandaun Governor of Papua New Guinea

Today I was honoured to celebrate the 71st anniversary of the Republic of Indonesia. I was invited by the Governor of Papua, Mr Lucas Enambe.

The celebration was simple and straight forward but what was really special was the people of Papua. They are part of the Malenesia family. Being a Free West Papuan activist, I was initially a bit apprehensive, paranoid and reluctant about this trip.

However I also knew that submitting my ego, seeing the bigger picture and making peace with the Indonesian Government and respect the invitation of my fellow brother and Governor was equally as important for the cause we are fighting and most importantly for the freedom of the people of West Papua.

The invitation was sent by the Governor who is a Papuan and who had been my guest in 2014 in Port Moresby. I made this trip to reciprocate the goodwill that was shown to me. I also took advantage of the invitation to visit Jayapura and see the situation on the ground and hear from the people first hand. I am glad that I made this trip with my officers from NCD, accompanied by Governor of Sandaun Pronvince Hon. Amkat Mai and his officers from the Sandaun provincial office.

After the celebration, I also had the privilege to meet with the Papuan political leaders inside the system and outside. They were unanimous in their desire for independence. Their plea to us Papua New Guinean, who are their fellow brother and sisters is , “Please don’t leave to just become a land and a story. Our rights as a people must be heard and preserved. Help us to wipe our tears”, this was conveyed by the West Papua leaders including the Governor of Papua himself. He proudly said, ” If I had a choice, I would choose Freedom for the people of Papua”.

My ultimate goal is to get the Papuans and the Indonesian to put the issues on the table and discuss it openly and find resolution as soon as possible. What I hope to achieve is a window in which the winds of freedom can flow through and that window becomes a door and that door becomes a gate and it can’t be stopped anymore.

I assured them of my commitment and dedication to stand together with them to achieve this outcome. This is the same strategy that we are following through to the MSG, Pacific Island Forum and ultimately to the United Nations. I wish to reiterate here that the Indonesians must be part of the solution and not just the problem. They have done that in Timor Leste and Ache Sumatra so I am sure they can do it in West Papua as well.

Together with the Sandaun Provincial Government, we also discussed opening up of the borders so goods and people can easily move in and out between West Papua and PNG. From here the possibilities are limitless including Freedom for West Papua.

August 22, 2016 1

5 Kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe Yang Patut Dibanggakan

Dalam sebuah kepemimpinan suatu pemerintahan maupun non pemerintahan pasti tidak akan pernah lepas dari pro dan kontra dalam menyikapi setiap kebijakan yang diterapkan pemimpinnya.

Dari sekian banyak Gubernur di Indonesia yang berani menangkal pro dan kontra misalnya seperti gubernur Jakarta yang akrab disapa Ahok. Ia ketika di pangil KPK pun berkata “dipangil Tuhan saja siap, apa lagi KPK”.

Bukan hanya itu, ia bahkan berani meminta para pejabat BPK untuk membuka hasil kekayaannya kemata publik. Ancaman silih berganti bukan penghalang bagi seorang Ahok untuk menerapak kebijakannya.

Banyak dari mereka sering berkata saat ini Jakarta punya Ahok. Berani dan tegas untuk memihak kepada rakyat dan negara. Selain itu berani mengambil resiko demi menerapkan sebuah kebijakan yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Sikap ini membuat ahok menjadi objek dari pandangan baik dan buruk yang datang dari masyarakat Indonesia.

Soal ketenaran dan keberanian seorang Ahok tidak perlu di ragukan lagi. Kita semua telah mengetahui itu dari berbagai media ternama di negeri ini.

Pertanyaannya Bagaimana dengan Gubernur Papua?

Satu persolan yang sering dilupan masyarakat Papua adalah mereka juga memiliki seorang gubernur yang tidak kalah tegasnya dalam melindungi masyarakat Papua dengan kebijakan-kebijakannya. Selain itu Ia juga berani untuk berkata tidak pada setiap kebijakan pemerintah pusat yang menomorduakan orang Papua.

Provinsi Papua pada masa kepemimpinan Lukas Enembe terdapat beberapa kebijakan yang sangat memihak kepada masyarakat Papua. Dan kebijakan tersebut patut dijadikan teladan.

Barangkat dari penjelasan di atas berikut ini lima poin kebijakan gubernur Papua Lukas Enembe yang patut untuk diacungi jempol.

Pertama Dana Otsus sebesar 80 Persen dialihkan ke Kabupaten

Di bawah kepemimpinan Lukas Enembe dana otsus sebersar 80 persen dialihkan kekabupaten dan 20 persennya untuk Provinsi. Kebijakan terebut bertujuan untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemenuhan infrastruktur dasar.

Gubernur Papua Lukas Enembe Memberi Dana Otsus 80 Persen ke Kabupaten. (kabarpapua.com)

Kedua Gubernur Papua Menerbitkan PERDA larangan beredarnya minuman keras di Papua

Pada kenyataannya tidak semua orang Papua itu pemabuk sebagaiman yang sering dicap oleh sebagian orang non Papua di negeri ini. Tatapi kita juga harus berani mengakui bahwa bebera generasi muda Papua dibunuh oleh setan yang bernama alkohol

Penerbitan larangan beredarnya minuman keras di Papua ini sangat berani dan bermanfaat bagi orang Papua untuk melindungi generasi mudah Papua.

Kebijakan ini jika diterapkan dengan baik dalam pengaplikasiannya maka kita sepakat masalah miras di Papua bisa ditangani dari akarnya, karena yang diadili pelaku penjual dan pengedar minuman keras (miras) yang membuat orang mabuk. Soalnya selama ini aturan yang berlaku di Papua adalah menangkap orang yang mabuk karena minuman.

Perda tersebut sangat bermanfaat karena setidaknya dapat menekan peredaran miras tersebut dari induknya. Bukan dari orang yang mengkonsumsinya.

Menanggapi kebijakan Gubernur Papua yang melarang minuman keras beredar di Papua. Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas angkat bicara. Ia (Anwar) sangat mengapresiasi kebijakan ini dan berpendapat kebijakan seperti ini patut di ikuti oleh para pemimpin lainya di Indonesia.

Kalau selama ini ada pihak-pihak yang takut melakukan dan membuat peraturannya karena dianggap perdanya berbau syariah, maka apa yang dilakukan oleh Gubernur Papua ini jelas-jelas tidak bisa dilabeli dengan Perda Syariah karena beliau adalah seorang Kristen yang baik dan penduduk yang akan dikenakan peraturan tersebut adalah juga kebanyakannya beragama Kristen.eramuslim.com.

Ketiga berani protes pemerintah pusat yang menganggap dana Otsus 30 triliun yang diberikan sejak tahun 2002 hingga saat ini lebih besar dari hasil pencapaian.

Langkah ini sangat berani mengingat pemerintah pusat menuhankan uang yang di berikan dari pada meninjau beratnya medan dan letak geografis yang sangat sulit di jangkau dalam proses pengaplikasian program. Ia berani menegaskan dana dengan sekian rupiah sangat tidak cukup untuk membangun Papua. Bahkan Ia menegaskan kepada pemerintah pusat . Pemerintah Papua siap mengembalikan dana tersebut ke pusat jika Pusat membesar-besarkan dana tersebut.

Kata dia (Lukas) 50 miliar hanya cukup untuk membangun jembatan berukuran 500 meter.

Gubernur Papua mengatakan dana Otsus Papua sejak 2002 hingga saat ini tercatat senilai Rp30 triliun sehingga rata-rata dana yang disalurkan ke 29 kabupaten sebesar Rp80-90 miliar selama 13 tahun.

Menurut dia, dana itu tentu saja tidak cukup untuk membangun daerah karena harga bahan baku untuk membangun di Papua terlalu mahal. (antarasultra.com)

Dari kutipan ini Pak Lukas menuntut pemerintah pusat jangan melihat dari jumlah dana yang di berikan, tetapi dari letak geografis, tingkat kebutuhan, dan keterbatasan prasarana dan sarana dalam proses percepatan penyelenggraan tiap programnya.

Ke empat Menolak membangun smelter di luar Papua

Kita semua tahu beberapa tahun terakhir negeri ini diguncang dengan isu perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Selain itu, pembangunan smelter dari PT. FI yang menurut pemerintah pusat akan di bangun di Jawa Timur. Menanggapi rencana tersebut, Lukas Enembe menolak denang tegas rencana terebut. Menurutnya semelter harus dibangun di Papua. Kekayaan alam Papua harus diprioritaskan untuk membangun Papua.

Menurutnya, semua kekayaan alam, termasuk tambang diperuntukkan bagi kesejahteraan Papua. Maka itu, Freeport wajib membangun smelter di Papua.

“Kalau tak membangun di Papua, silahkan keluar dari Papua”.(industri.bisnis.com)

Kelima menolak dengan tegas program transmigrasi ke Papua

Kebijakan ini layak untuk diapresiasi oleh masyarakat Papua. Sejak gubernur pertama di Papua sampai saat ini jarang ada gubernur yang seberani Lukas Enembe. Bagi saya ketegasan Lukas Enembe berangkat dari kecintaannya terhadap masyarakatnya di Papua.

“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigrasi datang, imigran masuk dari berbagai pulau. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri”(Jubi.com)

Terlepas dari pro dan kontranya kebijakan seorang gubernur. Kelima kebijakan Pak Lukas Enembe di atas patut untuk dibanggakan. Bagi saya pribadi untuk saat ini Bapak Lukas Enembe dalam melindungi Orang Asli Papua (OAP) khususnya dari kebijakan pemerintah pusat yang menomor duakan masyarakat Papua cukup baik.

August 21, 2016 0

Tag: Lukas Enembe