Kepala Suku Karbitan Pemerintah Hancurkan Kepemimpinan Honai

“Memasukanku dalam keseluruhan yang kau bayangkan menegasi diriku,” tulis Dostoevsky, seorang Sastrawan dan filsuf Rusia Keturunan Yahudi di masa hidupnya (11 November 1821-9 Februari 1881).

Kita mungkin telah lupa pemberitaan yang mengejutkan tentang sekelompok orang gunung yang memprakarsai kongres tiga tungku. Kongres tiga tungku itu telah memilih 16 kepala suku dari 16 kabupaten di Pegunungan Papua. Satu kepala suku menjadi pengendali 16 kepala suku. 16 kepala suku ini kemudian akan menjalankan tugas mengendalikan orang gunung di Jayapura, Keerom dan sekitarnya. Rencana pembangunan honai itu akan terwujud 2014. (Cepos,13/12/2013).

Kita belum tahu rencana itu sedang berjalan atau tidak tetapi yang jelas bahwa rencana mengendalikan orang-orang gunung melalui satu atap honai 16 pintu ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Honai 16 kepala suku akan kendalikan orang-orang gunung di luar wilayahnya, terutama di Jayapura, Keerom dan sekitarnya. Kata mengendalikan ini sangat negatif bahkan buruk maknanya, bahwa orang-orang gunung menjadi sorotan, tidak lebih dari stigma tidak terkendali, liar dan buruk pola hidup atau gayanya. Semua makna buruk terbungkus tanpa kita sadari itu hasil kontruksi sebab akibat struktural pembangunan pemerintah yang berkuasa.

Diskusi sebab akibat itu sangat penting, tetapi kita harus menempatkan persoalan itu dalam ruang yang khusus. Ruang yang khusus perlu kita ciptakan tetapi terlepas dari agenda megendalikan, realistis saja bahwa orang-orang gunung tidak mungkin masuk dalam kendali 1 honai 16 pintu itu. Orang-orang sudah masuk menjalankan wejangan dari honai masing-masing di wilayah adat mereka walaupun ada di luar wilayah adatnya. Mereka bergerak dalam kendali pemimpin masing-masing honai adat tanpa mau meniadakan keputusan dan kepemimpinan yang lain. Karena itu, sangat sulit dan tidak akan diterima ide satu honai 16 pemimpin dalam kendalikan satu orang. Tambahan lagi, kalau posisi 16 kepala suku ini bukan generasi pemimpin adat. Sangat tidak mungkin diterima, apa lagi mengakui. Yang ada, mimpi untuk mengendalikan.

Perlu kita ketahui bahwa kepimpinan di gunung Papua, tidak seperti kepemimpinan kerajaan yang dibayangkan, dirancang dan digiring ke sana. Kalau pun berhasil digiring, kepemimpin model itu tidak ada makna kehidupan dan menghidupkan sama sekali dalam konteks orang gunung. Pemimpin model itu hanya memetik keuntungan, memanfaatkan kepentingan pemerintah mengendalikan warga gunung lewat satu kepemimpinan. Kepemimpinan model ini kepemimpinan semua di mata warga gunung, kecuali mereka yang mau memakan remah-remah hasil korporasi kepala-kepala suku karbitan pemerintah demi kepentingannya.

Saya tidak hendak menyoal pengertian negatif dengan melibatkan kepala-kepala suku boneka itu. Tapi saya berkepentingan lebih dengan kata honai yang hendak menjadi tempat para kepala suku karbitan itu. Orang gunung memiliki kontruksi honai yang asli pada umunya bulat (kecuali beberapa wilayah gunung, misalnya, Mee, Ngalum dan pesisir pantai) dan satu pintu. Atap honai bulat lonjong berbentuk nasi tumpeng atau seperempat bola pasket. Kontruksi itu tidak sekedar kontruksi yang terlihat mata. Lebih dari itu mengandung makna kontruksi filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomis, politik dan komunikasi sosial, kesehatan dan perdamaian orang gunung ada di dalam honai.

Penulis lebih tertarik menyoal kontruksi sosialnya. Kontruksi sosialnya tergambar dalam bentuk honai yang bulat. Orang-orang yang masuk duduk melingkar melihat satu dengan yang lain. Komunikasi sosial berjalan lancar satu dengan yang lain. Orang-orang hidup dalam komunitas kebersamaan itu. Orang-orang Ngalum membangun kisah Aplim Apom di dalam Bokam yang bentuknya tidak bulat. Orang Ngalum membangun kisah “Kamu pegang tangan saya. Saya pegang tangan kamu. Kita berjalan bersama”. Kehidupan sosial menjadi yang sangat bermakna di sana.

Agus Alua mengulas makna honai yang bulat itu dalam buku Nilai-nilai hidup orang Hubula. Hubula adalah satu suku Dani yang berdomisi di ibu kota Kabupetan Jayawijaya. Menurut Agus, bentuk honai, tungku dalam honai, tempat masak serba bulat. Pola duduk makan bersama melingkar. Makan bersama, hidup bersama dan kerja bersama tanpa saling meniadaan dan menguasai. Komunitas melingkar itulah yang mebuat orang ada, hidup dan hidup menjadi bermakna positif.

“Kehidupan orang Huwula dalam komunitas. Orang yang berada diluar komunitas itu dianggap sudah mati,” tulis Agus Alua dalam bukunya yang diterbitkan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura, pada tahun 2004 ini, di Kota Jayapura, Papua.

Penjelasan Agus menjadi jelas bahwa honai itu menjadi simbol hidup atau matinya orang yang lahir, besar dan hidup dalam honai. Orang gunung hidup kalau berada dalam satu honai, satu tungku yang bulat dan satu pintu honai. Kalau hidup di luar lingkaran dan satu pintu, honai yang banyak pintu dan banyak kepemimpinan, orang tersebut berada di luar komunitas. Pasti dampak buruk yang akan merongrong kehidupan komunitas dan individu. Orang-orang tertentu bisa saja membuat masalah kemudian menjadi masalah komunitas. Otomatis komunitas menjadi bagian dari diskusi masalah. Komunitas berada dalam acaman. Itulah yang menjadi keyakinan orang yang hidup dalam lingkaran honai.

Pembelajaran terhadap pengetahuan antropologi Papua yang diekplorasi membaca kekhwatiran itu dan mendorong mereka yang disebut kepala suku menyelenggarakan kongres tiga tungku. Kongres itu melahirkan 16 kepala suku dengan satu komando kendali. Kita salut dengan tujuan baik itu namun, masalahnya, kontruksi asli honai yang penuh makna sangat jelas bertentangan dengan kontruksi honai ala kongres tiga tungku itu. Makna honai yang asli dan kepemimpinan dalam honai di geser. Nilai-nilai yang ada dalam honai pun mulai direduksi dan dihancurkan.

Bentuk atau kontruksinya kita belum tahu persis bulat atau pajang tetapi dengan 16 pintu saja sudah menunjukan kontruksi honai tidak mungkin bulat lagi. Kalau pun bulat, tidak ada sisi honai yang utuh sebagaimana honai yang asli. Semua sisi honai habis terpakai dengan pintu-pintu yang identik dengan banyak lubang. Banyak cahaya yang menerobos masuk. Banyak jalan orang masuk keluar. Perpecahan dan perkubuan tercipta dalam honai. Honai tidak lagi menjadi tempat membangun kebersamaan, satu keputusan dan satu tindakan melainkan pepecahan yang tercipta dalam satu honai ala kepala suku abal-abal.

Kontruksi tersirat honai pajang itu identik dengan kontruksi Hunila. Hunila dalam bahasa orang Huwula, artinya itu tempat wanita menjalankan rutinitasnya menyiapkan makan-minum dan menjalankan keputusan dalam honai. Selama para wanita menyiapkan kebutuhan ekonomi, para para pria diminta tidak terlibat dengan harapan ada kebebasan di sana. Sementara, keputusan politik, ekonomi, budaya dan perang tidak mendapat tempat di sana. Keputusan yang diambil di dalam Hunila dianggap tidak bermakna, cerita-cerita kaum ibu dan anak-anak saja. Karenanya, keputusannya sangat tidak mengikat.

Kontruksi honai pajang itu juga mengingatkan kita pada Jew. Jew adalah rumah adat orang Asmat. Orang Asmat membangun Jew pajang dan banyak pintu. Banyak tungku ada di dalamnya menurut marga, simbol turunan. Turunan pertama atau marga pertama hingga marga terakhir. Marga pertama menjadi penjaga tungku induk dan menjadi penjaga cerita kehidupan orang Asmat. Semua keluarga dan keturunan berkiblat dan bersumberkan kehidupan di sana. Jew banyak pintu, banyak tunggku dengan satu tungku induk itu menunjukan satu komunitas satu sumber asalah usul kehidupan. Komunitas itu berkumpul dalam satu tungku melakukan diskusi, keputusan-keputusan hidup diambil bersama. Hidup kini maupun di masa yang akan datang berpusat dalam tungku induk.

Kontruksi rumah adat gunung atau pesisir yang berbedaa itu lahir dari situasi, konteks geografis dan lahir dari satu proses peradaban. Honai itu sangat pasti menjadi simbol peradaban orang-orang Papua dalam konteks kehidupannya. Orang gunung menjadi manusia yang beradap dalam honai yang bulat. Orang pesisir menjadi yang manusiawi dalam honai yang pajang. Bulat maupun pajang sama maknanya pusat kehidupan.

Walaupun sama-sama pusat kehidupan. Rasa memiliki terhadap honai sangat beda. Orang gunung sungguh merasa hidup kalau berada dalam honai yang bulat, satu tungku dan satu pintu. Perasaan itu membuat orang-orang gunung masuk keluar honai dengan bebas. Keputusan-keputusan yang lahir dari dalam honai mengikat dan menjadi pedoman kehidupan berjalan dan menetap. Hidup akan menjadi adil, damai dan sejahtera.

Rasa memiliki itu juga akan terasa pada kontruksi satu Honai 16 pintu. Honai yang lahir dengan tiba saat, tiba kepentingan, tiba akal membangun honai. Konsekuensinya jelas. Orang gunung pasti merasa tidak memiliki kecuali mereka yang berkepentingan. Sayang seribu sayang. Sok dewi penyelamat sedang merubah sejarah, merubah filosofi hidup, mungkin mengahcurkan dirinya sendiri atas nama satu kehidupan yang lebih baik. Kebaikan hidup itu tidak terasa akan menjadi kebaikan yang semu. Kita harap kebaikan semu, kebodohan yang dimanfaatkan tidak terwujud penuh. (Mawel Benny)

Source: TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Benny Mawel on June 11, 2015 at 13:20:17 WP [Editor : Victor Mambor]

June 20, 2015 0

MRP : Kerja Sama Kawasan Tabi Perlu Melihat Tiga Hal

JAYAPURA – Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Seblum Werbebkay, mengatakan, Percepatan Pembangunan Kawasan Tabi menjadi tanggung jawab Kepala Daerah di lima Kawasan Tabi. Kelimanya adalah Bupati Kabupaten Jayapura, Walikota Jayapura, Bupati Keerom, Bupati Sarmi dan Bupati Memberamo Raya.

Lima Kepala Daerah Tabi ini perlu memperhatikan tiga hal. Pertama pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Tabi akan berhasil ketika kelima Bupati dan Walikota di Tabi ini duduk bersama-sama untuk membicarakan program prioritas pembangunan kawasan Tabi yakni membicarakan infrastruktur jalan yang menghubungkan semua daerah di kawasan Tabi. Pembangunan infrastruktur jalan ini penting dan lima Kepala Daerah ini kalau benar-benar berkomitmen membangun Tabi, maka upaya-upaya ke arah pembangunan infrastruktur itu mulai dilakukan dengan menggandeng Badan Percepatan Pembangunan Papua.
Kedua, hal penting yang harus jadi perhatian para Kepala daerah di Tabi adalah pembangunan SDM di Tabi.

Pembangunan SDM Tabi perlu dibicarakan bersama-sama oleh lima Kepala Daerah ini, apakah itu pendidikan tingkat dasar, lanjutan pertama maupun pendidikan lanjutan SMA atau SMK. Dengan tidak melupakan pentingnya memberikan perhatian ketrampilan kepada SDM di kawasan Tabi. Pendidikan ketrampilan kejuruan terang Seblum merupakan pendidikan keahlian yang perlu diperhatikan, selain itu pentingnya perhatian Kepala Daerah terhadap keberadaan Balai Latihan Kerja yang dikhususkan dalam rangka mempersiapkan tenaga tenaga kerja siap pakai teruatam mereka yang putus sekolah bisa dibina di Balai Latihan Kerja tersebut, ujar Seblum

Kehadiran Balai Latihan Kerja yang benar-benar difungsikan akan berdampak positif terutama mengurangi pengangguran. Seblum juga mengatakan, pendidikan formal yang disipkan itu tak hanya pendidikan di dalam daerah saja, melainkan lima Kepala Daerah Tabi sudah mulai memikirkan bagaimana anak-anak Tabi ini bisa menyencam pendidikan di luar daerah atau pendidikan ke luar negeri.

Lebih lanjut Ondoafi Sarmi ini mengatakan, hal ketiga, masalah perekonomian rakyat di kawasan Tabi hendaknya lebih diperhatikan kalau memang para Kepala Daerah Tabi sudah bersepakat untuk memberikan perhatian serius dan kerjasama kawawasan Tabi, maka ekonomi rakyat merupakan masalah yang sangat penting dan menjadi program prioritas pengembangan kawasan Tabi.

Dia mengingatkan, apapun bentu bentuk kerjasama kasawan Tabi yang nanti dikerjakan dalam waktu-waktu kedepan ini, satu hal pokok yang perlu diperhatikan adalah Kepala daerah harus menggandengkan Adat, kerjasama Pemrintah dan Adat tidak bisa dipisahkan, lembaga Adat perlu diakomomodir sebab Adat posisinya sebagai mitra Pemerintah.

Seblum menjelaskan, ketika infrastruktur, pendidikan, ekonomi diperhatikan, dengan sendirinya kerjasama yang dibangun ini akan sampai pada proses terbentuknya Provinsi Tabi. “Hal itu terjadi sendirinya, karena Kepala Daerah di Tabi telah meletakan dasar pembangunan yang benar-benar jadi prioritas,” terangnya kepada Bintang Papua di Kantor MRP, Rabu (25/3)

Dia mengimbau kerjasama kawasan Tabi yang mulai dirintis lima Kepala daerah Tabi ini memberi perhatian penuh pada sektor kehutanan, bagaimana Kepala Daerah memproteksi pengolahan hasil hutan berupa kayu, kayu jangan diolah di luar Tabi, sebab kayu yang dibawa ke luar akan merugikan masyarakat banyak. Semua HPH diolah sendiri. (ven/don/l03)

Source: BinPa, Jum’at, 27 Maret 2015 01:56

March 27, 2015 0

Berdukacita Sedalam-Dalamnya atas Meninggalnya Kepala Suku Alpius Negro Kogoya

Dengan menundukkan kepala dan mengangkat hati ke hadirat Tuhan Pencipta kita sekalian, dengan ini segenap Crew and Editorial Board Papua Merdeka News, bersama para Perwira Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyampaikan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas wafatnya

Bapak Kepala Suku Perang Suku Lani, Alpius Negro Kogoya

yang menghadap ke hadirat Sang Pencipta pada

Tanggal 21 April 2014

di Timika, West Papua.

Semoga apa yang telah ditanam selama sang Kepala Perang hidup menjadi bibit unggul dan berbuah-lebat di seluruh Tanah Papua, untuk membawa kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa Papua.

Tuhan, Engkau yang memberi tokoh Masyarakat Papua, dan Engkau Mengambilnya kembali. Berikanlah kami orang-tua orang tua pengganti yang akan membantu membimbing kami menuju cita-cita perjuangan bangsa Papua.

Gen. TRWP Mathias Wenda bersama seluruh perwira TRWP di pulau New Guinea
Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi bersama seluruh staff Sekretariat-Jenderal TRWP
Kepala Suku Perang Elly Togodly bersama seluruh Team Kerja DeMMAK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka)

Editor in Chief PMNews Collective Editorial Board

April 21, 2014 0

Ormas P2MAPTP Terbentuk, Harusnya Aparat Berkaca Diri

JAYAPURA – Pengamat Sosial Politik, HAM dan Hukum Internasional FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, seharusnya pihak keamanan merasa tersinggung dan berkaca diri dengan dibentuknya organisasi masyarakat (Ormas) baru yakni Pusat Pengendalian Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MAPTP).

Pasalnya, Ormas ini merupakan wujud nyata ketidakpercayaan pejabat dan elite politik Papua terhadap kinerja dan tanggung jawab TNI-POLRI dalam menjaga keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Semakin tingginya eskalasi konflik dan kekerasan di Pegunungan Tengah, walaupun seluruh kekuatan personil militer dan senjata telah dikerahkan, namun belum bisa mengendalikan situasi keamanan di sana.

Situasi ini menimbulkan kecurigaan yang kuat di kalangan pejabat dan elite politik Papua akan keterlibatan pihak keamanan dalam pusaran konflik di Pegunungan Tengah.

“Meningkatnya kecurigaan inilah yang menjadi alasan kuat dibentuknya Ormas baru ini untuk berperan aktif dalam menciptakan dan mengendalikan situasi keamanan di Pegunungan Tengah,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Senin, (31/3).

Baginya, inilah bom waktu konflik horisontal yang sudah diletakkan pejabat Papua. Kehadiran Ormas ini akan semakin menimbulkan saling kecurigaan diantara sesama orang Papua dan juga diantara pihak keamanan dengan Ormas ini. Dan tinggal menunggu waktu saja konflik terbuka dalam skala yang lebih luas dengan jumlah korban yang jauh lebih besar muncul kepermukaan.

Konflik ini akan bermula dari dalam birokrasi Pemda Provinsi Papua, karena biaya operasional Ormas ini akan diambil dari pos anggaran mana? Dari dana Otsus atau dana pribadi pejabat gubernur atau bupati-bupati se-Pegunungan Tengah? Adakah dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Papua 2014 untuk ormas seperti ini?.

Ketidakjelasan pembiayaan ini akan menimbulkan konflik kepentingan dalam birokrasi Pemda Papua. Sangat sulit memang mengikuti logika berpikir Gubernur Papua Lukas Enembe belakangan ini. Kita berharap terciptanya perdamaian dan keadilan di Papua lebih cepat, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik menuju masa depan Papua yang jauh lebih baik, tetapi menilai report kinerja Gubernur Papua Lukas Enembe menjelang satu tahun kepemimpinannya ini, dirinya tidak tahu Papua ini mau di bawah kemana.

Diakui Program kerja gubernur yang dipublikasikan Bappeda Provinsi Papua terlihat bagus di atas kertas, tapi dalam logika politik pemerintahan,suatu program kerja dikatakan memiliki prospek yang baik apabila ketika dipublikasikan, akan langsung memiliki dampak terhadap meningkatnya dukungan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Yang dibuktikan dengan berkurangnya aksi-aksi protes dan aksi-aksi ketidakpercayaan lainnya.

Apakah terbukti? Justru yang terjadi adalah semakin banyak muncul rasa tidak simpati dari pegawai sendiri terhadap kinerja gubernur dan juga semakin menguatnya keinginan rakyat Papua untuk keluar dari NKRI. Semakin menguatnya perlawanan rakyat Papua terhadap kinerja gubernur yang merupakan kepanjangan tangan presiden, masa depan Papua benar-benar suram dan tak menentu.

“Ormas P2MAPTP hadir bukan untuk menjadi solusi, tetapi menjadi bagian dari kompleksitas persoalan Papua yang belum ada ujung akhir penyelesaiannya. Hentikan segera semua praktik politik DEVIDE ET IMPERA di Tanah Papua kalau orang Papua mau lihat tercipta perdamaian dan keadilan di atas tanah yang kita cintai bersama ini,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Tokoh Intelektual asal Pegunungan Tengah, Agus Adepa, menandaskan, sistem kepemimpinan di Pegunungan Tengah tidak seperti itu yang mana kepala suku dipilih dan dilantik. Sehingga tindakan hadirnya P2MAPTP ini sudah melanggar adat masyarakat Pegunungan Tengah.(nls/don/l03)

Selasa, 01 April 2014 06:59, Binpa

April 1, 2014 1

Bainimarama : Tradisi dan Budaya Melanesia Harus Dipertahankan dan Dikembangkan

Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama saat menerima pemberian dari masyarakat adat Kanak (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru – Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, yang akan digantikan sebagai ketua Melanesian Spearhead Group menekankan kebutuhan untuk menjaga budaya dan tradisi Melanesia.

Bainarama menyampaikan hal ini dalam upacara pembukaan secara adat yang dilakukan di wilayah otoritas adat Kanak, di Noumea, New Caledonia, Rabu (19/06). Para pemimpin negara-negara MSG dan undangan disambut dengan sebuah prosesi adat masyarakat Kanaky. Prosesi adat ini berlangsung unik, karena setiap pemimpin negara Melanesia yang datang harus menyerahkan sesuatu yang dibalas juga dengan penyerahan patung asal Kanaky dan Yam (umbi-umbian) untuk ditanam di negara masing-masing para peserta MSG.

PM Bainimarama menjadi tamu utama dalam prosesi pembukaan ini. Ia menekankan pentingnya generasi Melanesia mempertahankan kekayaan budaya dan tradisi Melanesia.

“Ini menunjukkan kepada saya bahwa kami telah mempertahankan kekayaan budaya Melanesia dan tradisi melalui setiap generasi dan memberikan kekompakan pada masyarakat Melanesia secara bersama-sama,” kata PM Bainimarama.

“Ini merupakan hak istimewa dan suatu kehormatan bagi saya dan saya berbicara atas nama semua delegasi di sini, bahwa kita semua telah menciptakan ruang untuk berbagi dalam warisan budaya yang berbeda. Dan khusus Kanaky, anda telah menyambut kami dengan prosesi adat yang menunjukkan kekayaan budaya Melanesia.”

lanjut Bainimarama.

PM Bainimarama menegaskan bahwa budaya dan tradisi Melanesia adalah hal yang membedakan Melanesia dari masyarakat lainnya di seluruh dunia. Ia menambahkan bahwa pekerjaan saat ini yang sedang dilakukan oleh MSG adalah untuk melindungi dan melestarikan pengetahuan tradisional Melanesia.

“MSG telah mengembangkan inisiatif di bawah perjanjian perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya untuk membuat kebijakan yang akan melindungi dan melestarikan budaya dan tradisi apakah itu ekspresi melalui cerita rakyat, lagu dan tari, pengetahuan, seni atau flora dan fauna,”

kata PM Bainimarama.

Bainimarama menekankan untuk memberikan pengetahuan tradisional kepada generasi muda agar budaya dan tradisi Melanesia berkembang.

“Saya menekankan di sini bahwa pengetahuan tradisional adalah kekayaan intelektual dan salah satu yang tidak dapat dipelajari di sekolah. The Melanesian Arts Festival dan inisiatif lainnya untuk menangkap informasi budaya harus terus didorong. Kami sekarang memiliki teknologi untuk melakukan ini dan harus penuh memanfaatkan ini untuk keuntungan kami sehingga kekayaan budaya dan tradisi tetap hidup untuk generasi yang akan datang, “

kata PM Bainimarama.

Dalam prosesi pembukaan secara adat ini, selain delegasi negara-negara MSG, hadir juga delegasi Indonesia sebagai observer yang dipimpin oleh Wakil Mentri Luar Negeri, Wardana bersama Michael Manufandu dan staff kedutaan Besar RI di Canberra, Australia. Juga hadir sebagai undangan khusus, delegasi West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) yang dipimpin oleh John Otto Ondowame.(Jubi/Adm)

June 20, 2013 ,05:46,TJ

June 20, 2013 0

Militer Indonesia Lakukan Pelecehan Terhadap Adat dan Budaya Rakyat Papua di Enarotali

Kekerasan Militer Indonesia Terhadap Rakyat Sipil di Puncak Jaya

Paniai – Gabungan aparat Militer Indonesia dari berbagai kesatuan pada haru Jum’at 18 januari 2013, kembali melakukan razia dan penyitaan terhadap orang asli Papua dan berbagai benda – benda adat dan budaya Rakyat Papua di Enarotali ( Paniai ). Aparat gabungan ini melakukan razia terhadap warga Enarotali yang berambut gimbal dan berjenggot tebal, serta melakukan penyisiran terhadap rakyat sipil yang berpakaian adat Koteka dan Moge.

Selain itu, Aparat gabungan ini juga melakukan penyitaan terhada berbagai alat – alat tajam milik rakyat Papua seperti : Pisau, Parang, Kampak, Panah dan beberapa alat tajam lainnya yang biasanya digunakan oleh rakyat setempat untuk berburu dan berkebun.

Dari informen di lokasi kejadian melaporkan bahwa, aparat gabungan ini juga melakukan penyitaan terhadap berbagai benda – benda adat dan budaya milik rakyat setempat.

Tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua dan penyitaan benda – benda adat dan budaya Papua di Enarotali ini menunjukan bahwa Indonesia telah melakukan Pelecehan terhadap adat dan budaya Orang Asli Papua, maka harus segerah ada tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Papua, DPRP, DAP, MRP, serta pihak – pihak terkait lainnya agar Militer Indonesia tidak terus menerus melakukan pelecehan terhadap Adat dan Budaya Rakyat Papua. [rk]

January 18, 2013 0

Titus Pekei: “Noken Papua Mengandung Banyak Nilai”

Direktur Ecology Papua Institute, Titus Christoforus Pekei (Jubi/Levi).

Nabire — Di tengah maraknya tokoh politik di bumi Papua, muncul seorang peneliti dan penggagas muda asal tanah Papua yang peduli dengan budayanya. Dia adalah, Titus Christoforus Pekei, SH, Msi, yang berhasil mendaftarkan tas tradisional Papua yang dikenal dengan nama: Noken ke tingkat internasional dalam sidang PBB di Paris, Prancis, beberapa waktu lalu.

“Tanah Papua sangat potensi dengan sumber daya alamnya dan juga ilmu-ilmu dasar, dalam hal ini adat tradisi yang mana mengasa kreatif atau berimajinasi melalui kerajinana tangan yang sangat kaya, salah satunya tas tradisional Papua bernama Noken,”

kata Titus yang juga Direktur Ecology Papua Institute (EPI), beberapa waktu lalu di Deiyai, Papua.

Sebagai ajakan bagi masyarakat tanah Papua, kata Titus, terutama para pengrajin dan juga yang paling utama pemangku kepentingan di tanah Papua, baik dari gubernur hingga tinggkat terendah, pemimpin agama hingga tingkat terendah dan lembaga swadaya masyarakat agar benar-benar melihat hal ini. Sebab sekarang Noken telah ditetapkan dan diakui sebagai warisan dunia.

“Kita harus kembali mendalami ilmu Noken ini. Sebab Noken mengajarkan kita tentang berbagi, demokrasi dan kebenaran,”

kata Titus, yang penulis buku Manusia MEE di Papua dan buku Cermin Noken Papua ini.

Menurut Titus, awalnya Noken yang dianggap sebuah benda yang di mata orang mungkin tak bermanfaat. Namun sebenarnya di dalam Noken, tersimpan banyak makna atau nilai.

“Karena itu, kita harus mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam arti Noken in. Sebab tanpa Noken, tidak ada kehidupan dan tanpa noken tidak ada kebersamaan,”

kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Titus mengatakan, bagi siapa saja yang nantinya terpilih menjadi pimpinan di suatu daerah, mestinya harus mengenakan atau menggunakan Noken sebagai simbol pelantikan wadah untuk menyimpan aspirasi masyarakat.

“Saya fikir jika kita mengenakan Noken, artinya bahwa ia (pemimpin), juga merupakan anak adat yang maju tanpil di provinsi maupun di daerah,”

katanya. (Jubi/Ones Madai)

Monday, January 7th, 2013 | 15:40:21, TJ

January 7, 2013 0

Masyarakat Menunggu Proses Hukum

Wamena – Hingga kini masyarakat masih menunggu sikap konkrit dari pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku pembakaran honai Dewan Adat Papua Wilayah Baliem La Pago.

“Apalagi janji itu disampaikan secara terbuka waktu pertemuan di halaman kantor bupati Jayawijaya (18/12/2012). Di tengah-tengah masyarakat,”

kata Pastor Jhon Jonga Pr, pekan lalu.

Menurutnya, dengan adanya proses hukum, pemerintah menunjukkan tanggungjawabnya sebagai pelaku dan menghindari praktek-praktek impunitas. Meskipun disadari proses tersebut sulit mengobati luka hati orang Baliem.

“Honai bagi orang Baliem adalah lambang kekuatan, lambang kesuburan dan eksistensi, apalagi kalau ada “ka’ane ke (baca: kaneke), pusat warisan leluhur yang merupakan tokoh mitos masyarakat Jawawijaya. Terdapat arah hidup dan hidup yang harmonis. Dibakarnya honai adat adalah tindakan yang sangat tidak terpuji,”

jelasnya.

Ia menambahkan, peristiwa pembakaran merupakan dendam yang sulit diampuni oleh orang Wamena. Karena honai yang terbakar itu ada ‘kaneke’, pembakaran honai adat menjadi dendam yang sulit untuk diakhiri.

“Harus ada proses hukum yang didahulukan dengan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan,”

ucapnya.

Baginya, pembakaran tersebut merupakan cara-cara penyerangan baru yang dibuat oleh pihak keamanan tanpa melihat nilai-nilai dalam budaya orang Baliem.

Proses hukum harus dilakukan terbuka supaya masyarakat tahu.
Pastor Jhon berharap setelah natal dan tahun baru, pihak kepolisian jangan lagi berkilah apalagi menunda proses hukum yang ada.

“Termasuk jangan lagi mengintimidasi masyarat, sebab setelah kejadian tersebut masyarakat menjadi takut karena masih dikejar-kejar terus,”

jelasnya. (Tim/AlDP)

January 2, 2013, www.aldp-papua.com

January 2, 2013 0

Pemda Puncak Siap Bayarkan Santunan Korban Konflik di Puncak

Catatan PMNews:

Col. TRWP Demianus Tary Wanimbo yang ikut tertembak waktu ia membela Elvis Tabuni waktu itu dibayar berapa ke TRWP? Ini perlu kejelasan dari setiap orang yang menggunakan tenaga anggota TRWP di West Papua.

JAYAPURA – Kemarin, (Senin, 26/11), Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengumpulkan keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun korban luka-luka, pada konflik Pemilukada Kabupaten Puncak beberapa waktu yang lalu.

Para keluarga korban dikumpulkan dalam acara adat bakar batuh khas masyarakat adat Pegunungan yang digelar di bukit Tanah Hitam, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.

Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengatakan, acara bakar batu dimaksud merupakan persiapan keberangkatan keluargan korban ke Ilaga, dimana disini para keluarga korban diberitahukan mengenai proses dan mekanisme pembayaran kepala korban perang tersebut.
“Warga yang datang disini, kami memberitahukan mengenai persiapan berangkat ke Ilaga, untuk pembayaran kepala korban perang, apalagi kami bersama warga sudah lama menunggu hal itu,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan acara bakar batu di Tanah Hitam Gunung Abepura, Senin, (26/11).

Dijelaskannya, guna keabsahaan pembayaran kepala tersebut, sesuai dengan hasil konsultasi Pemda Kabupaten Puncak ke Polda Papua, Biro Hukum Setda Papua, Uncen Jayapura dan para pakar hukum, diusulkan agar dibuat payung hukum, agar pembayaran kepala tersebut tidak bermasalah dikemudian hari. Melihat hal itu Bupati Puncak dan Sekda Puncak kini sedang merumuskan Peraturan Daerah (Perda) mengenai hal dimaksud,

Lanjutnya, berdasarkan hasil konsultasi diri ke Pemda Puncak, kemarin, (Senin, 26/11) Bupati Puncak telah mengeluarkan memo untuk proses pencairan anggaran untuk pembayaran kepala tersebut, dan kini sedang dipersiapkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana).
Jika proses dipercepat, maka pihaknya dalam minggu ini akan berangkat ke Ilaga, termasuk disini keluarga korban juga harus berangkat ke Ilaga untuk menerima dana santunan itu, yang kesepakatannya dibayarkan pada 5 Desember 2012 mendatang.

“Sebenarnya pembayaran dilakukan pada akhir bulan ini, tetapi karena kegiatan yang sangat padat, seperti pelantikan Bupati Puncak Jaya, ada juga undangan Mendagri tentang e-KTP yang diwajibkan kepala daerah harus hadir, karena tidak bisa diwakilkan, maka kita undurkan tanggal pembayarannya,” tandasnya.

Ditambahkann, dana yang disiapkan Pemda Puncak sebesar Rp Rp 17 M lebih, yang nantinya dibagi menjadi dua, yaitu Rp Rp 9 M untuk korban yang pada pihaknya (massa pendukungnya,red) sebanyak 30 orang yang meninggal dan 900 orang yang luka-luka, sedangkan sisanya untuk korban pada pihak Simon Alom, dimana korban jiwa sebanyak 22 orang.

“Untuk korban pada massa Bapak Simon Alom saya tidak tahu persis. Sedangkan untuk bayar kepala per orangnya Rp 300 juta. Pembayaran kepala ini akan disaksikan langsung oleh Bupati Puncak, Polda Papua, Gubernur, juga ada undangan yang kami kirim ke Mendagri mengenai hal ini ,” jelasnya.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak masyarakat untuk bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Pemda Puncak, karena meski berupa santunan, tapi ini upaya Pemda Puncak untuk membantu warganya yang terkena musibah.

“Prosesi ini adalah adat sejak dulu, sebelum pemerintah dan gereja ada, yang mana untuk bayar kepala masyarakat harus bekerja paling minimal 5 tahun sampai 6 tahun baru pembayaran kepala yang dalam bentuk ternak babi sebanyak 20-30 ekor lebih, tapi sekarang dihitung dengan pembayarannya rupiahkan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak, yang juga anak sulung dari Ketua KPU Puncak, Wakei Labene, secara singkat, menandaskan, pelaksanaan Pemilukada Puncak, pihaknya siap mendukung dan mensukseskannya, meski bapak di PAW-kan (pergantian antara waktu).

Dirinya juga mengajak semua pihak untuk jangan saling memprovokasi keadaan dengan alasan yang tidak masuk diakal, terutama menyangkut bapaknya di PAW-kan, tapi mari saling mendukung untuk yang terbaik bagi warga Kabupaten Puncak.(nls/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:02, Binpa

November 27, 2012 0

MASYARAKAT ADAT KOTEKA PAPUA MENOLAK KLEIM NKRI DI TANAH PAPUA

SURAT TERBUKA UNTUK HIMBAUAN UMUM

Kepada:
1. Almarhum Presiden RI ke I, Ir. Soekarno
2. Kepala pemangku Adat Tanah Jawa Sri Sultan Hameng Kubuwono X
3. Pemangku adat Tanah Sumatra
4. Pemangku Adat Tanah Borneo
5 . Pemangku Adat Tanah Sulawesi
6. Presiden RI, Dr. Bambang Yudoyono
7. LMA dan Kepalasuku di Tanah Papua
8. Masyarakat Adat Papua Melanesia dan Melayu Indonesia

Kami masyarakat Adat Pewaris dan Penghuni Tanah Leluhur Papua, menyatakan bahwa Kleim Presiden Pertama NKRI dan Pemerintahan Melayu indonesia bahwa Tanah dan Bangsa Papua adalah bagian dari NKRI secara hukum Alam dan Adat Papua tidak dibenarkan dan kedudukan indonesia di Papua tidak sah dan benar.

Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat adat dan pemerintah Republik Indonesia degan penuh harga diri dan manusiawi menghargai hak apa yang menjadi milik kami, antara lain mendirikan suatu negara yang berdiri diatas tanahnya sendiri dan tidak digabungkan dengan suku bangsa Melayu di tanah lain dari tanah lain.

Kami menghimbau kepada bangsa Melayu Indonesia bahwa, biarkanlah kami degan keadaan kami sebagaimana telah ada sebelumnya dan sekarang jagan lagi mengatasnamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia merampas, menindas, melecehkan hak dan kehidupan kami sebagai makluk manusia yang layak hidup seperti bangsa dan masyarakat adat lain di kepulauan melayu Indonesia.

Kami menghimbau masyarakat melayu tidak lagi merajalelah degan sembarangan diatas tanah adat kami degan memakai berbagai trik dan politik yang dikemas dalam PEMBAGUNAN karena hanya untuk merusak dan mengambil kekayaan yang terkandung dalam tanah kami, tetapi biarkanlah kami hidup di masing-masing tempat diman asal mula kita agar dunia ini penuh kedamainan.

Kami sebagai manusia yang memiliki akal pikiran dan budi pekerti serta berbudaya yang tinggi dan luhur, hidup saling menghargai bukan dalam konteks kesatuan negara NKRI tetapi di masing-masing tempat sesuai menurut suku bangsa kita masing-masing, dan juga tidak tergabung dan lalu-lalang seperti hewan liar yang mencari nafka tanpa memikirkan batas-batas wilayah, daerah pencarian dan tidak saling meguasai, merampas, membunuh, menindas sesama manusia yang lain.

kami sebagai manusia tidak inggin dibuat seperti binatang, biarkanlah kami degan bangsa yang ada sisa ini untuk bangkit dan menentukan masa depan sendiri degan mendirikan suatu negara tersendiri sebagaimana layaknya bangsa melayu memiliki negara Indonesia, karena degan penuh kesadaran yang tinggi, kami sangat menghargai apabilah bangsa melayu degan benar-benar menyadari bahwa bangsa Papua diintegrasi degan paksaan melalui kekuatan Militer yang dikenal degan Nama TRIKORA.

kami harus jujur kepada bangsa Melayu Indonesia bahwa dalam hati kami yang sebenarnya, kemi tidak merasa bagian dari NKRI dan tidak berintegrasi melainkan diitegrasi degan menggunakan kekuatan militer, jagan karena ketakutan unsur ekonomi dan NKRInya, bangsa melayu mempertahankan mati-matian degan mengakatan NKRI harga mati, itu benar bagi bangsa Melayu karena bangsa melayulah yang memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dibentuk dari semua gabungan pulau-pulau milik bangsa Melayu di Asia tenggara. Tetapi bukan untuk bangsa Papua melanesia yang jauh sekali di kepulauan pasifik. kami masyarakat Adat menilai ini bentuk perampasan, tanah wilayat masyarakat adat yang memiliki entintas suku bangsa yang berbeda.

Bentuk -bentuk ini merupakan bagian dari rentetan PENJAJAHAN maka kami tetap mengakakan kedudukan Negara indonesia di tanah Papua merupakan bentuk perampasan berdasarkan ambisi keserahkaan yang dikemas degan politik, maka bentuk dan praktek ini merupakan PENJAJAHAN MODEL MUTAKHIR/NEO-KOLONIALISME sebagai pelanggaran dan Dosa besar untuk bangsa melayu terhadap bangsa Melanesia di tanahnya sendiri.

Perlu kita manusia sebagai makluk berbudaya luhur tahu dan sadar bahwa segala sesuatu yang dimulai degan cara yang tidak jujur, tidak benar akan dan tetap hancur apapun kekuatanya, bagaimanapun caranya jika kebenaran ditutup tetap akan membela dirinya sendiri degan cara dan gayanya sendiri bahkan manusia sendiri tidak dapat dibendung.

Kami masyaraka pewaris dan penghuni tanah Papua dari Sorong sampai Samarai menghimbau kepada bangsa melayu Indonesia yang menduduki pulau New Guinea secara hukum adat suda tidak benar karena permulaan masuknya degan cara-cara tidak sopan kepada penghuni pulau New Guinea bahkan mencuri dan merampok sebagaian dari kami dan dibawa pergi dan dipenjarahkan, maka dalam kesempatan ini kami sebagian dari Penghuni dan pewaris tanah ini menghimbau untuk segerah pulang dari tempat dimana anda disembunyikan bahkan keluar dari setiap kurungan dan penjara dimana anda dikurung dan dibawa pergi.

Kami juga menghimbau kepada setiap anak bangsa Papua yang ingin menjadi dan paksakan diri menjadi bagian dari NKRI dan mebelah dan degan membunuh saudaranya adalah tidakan menyerahkan hak wasisan hanya karena kebutuhan sesaat secara hukum Alam dan Adat Papua tidak dapat dibenarkan dan ditolerir karena hukum adat dan alam akan membelah dirinya degan cara tersendiri baik kepada pribadinya sampai kepada keluarganya dimana lingkungan dia berada.

Semua upaya dan bentuk integrasi degan cara menteror, membunuh dan degan cara politik secara hukum Alam dan Adat tidak benar maka kami menolak semua bentuk kemasan apapun adalah TIPU MUSLIHAT maka kami menolak keluar dari tanah Papua.

Atas Perhatian Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih.
Dikeluarkan di : Sekretariat Dewan Allah, Alam dan Adat Tanah Leluhur Papua

Etarugwe Munni
Sekretaris General Dewan A3