DAP Kecewa atas surat Polda Papua yang tidak memberikan ijin kegiatan pertemuan dewan adat provinsi Papua dan provinsi Papua Barat

DAP Kecewa atas surat Polda Papua yang tidak memberikan ijin kegiatan pertemuan dewan adat provinsi Papua dan provinsi Papua Barat
DAP : Fadhal Al Hamid (kiri) Forkorus Yoboisembut (tengah) Leonard Imbiri (kanan) memberi keterangan pers kepada wartawan di Abepura.

JAYAPURA (PAPOS) –Dewan Adat Papua (DAP) merasa sangat kecewa atas surat Polda Papua yang tidak memberikan ijin kegiatan pertemuan dewan adat provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

Penolakan tersebut tercantum dalam surat nomor B/04/III/2009/Dit Intelkam tanggal 5 Maret 2009, dengan alasan karena disampaikan kurang dari 3X24 jam, selain DAP adalah lembaga yang belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa.
Rasa kecewa dan heran itu disampaikan Kepala Pemerintahan Adat Papua, Sayid Fadhal Al Hamid.”Selama ini setiap kegiatan DAP, selalu diberitahukan pada pihak kepolisian dan belum pernah kami diberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), baru kali ini yang kami terima justru surat penolakan,” terangnya kepada wartawan, Kamis (5/3) kemarin.

Ia mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena agenda pertemuan para pemimpinan dewan Adat ini adalah untuk membahas dan menyatukan pandangan tentang adanya peraturan daerah yang baru, tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat dan acara pleno internal para pemimpin adat.

“Kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dan mereka sudah bersedia menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut, soal rapat internal, hal tersebut sebenarnya tidak perlu untuk kami laporkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yoboisembut mengatakan,

sebenarnya DAP tidak perlu mendaftarkan diri di Kesbang, karena DAP merupakan representasi kultural masyarakat Papua, dan tidak mempunyai anggaran dasar serta anggaran rumah tangga.

“Tujuan mendaftarkan organisasi di Kesbang adalah untuk memperoleh pembinaan dan bantuan anggaran oleh pemerintah, selama ini DAP selalu berjalan sendiri dengan swadaya anggotannya,” jelasnya.

Yang perlu dilakukan DAP, cukup dengan melaporkan keberadaannya bukannya mendaftar. “Selama ini, apabila pemerintah daerah ataupun swasta yag melakukan kegiatan, sering memberikan undangan kepada DAP untuk hadir bahkan terkadang menjadi narasumber tetapi yang saya sesalkan mengapa ada alasan yang mengatakan DAP belum terdaftar di Kesbang,” tanyanya saat jumpa pers di Balatkes kompleks Akester Padang Bulan, Kamis (5/3) kemarin.

Untuk itu, Forkorus, akan ke Polda Papua (Intelkam, red) dan ke Kesbang untuk mempertanyakan surat penolakan tersebut seperti disarankan dalam isi surat penolakan Polda Papua.(cr-47/ant)

Ditulis Oleh: Cr-47/Ant/Papos
Jumat, 06 Maret 2009

March 6, 2009 0

Investasi Ancam Hutan Papua – Dari Peluncuran Program Selamatkan Manusia dan Hutan Papua

JAYAPURA-Hasil survey awal search og save the people and forest of Papua yang dilakukan di 7 wilayah adat Papua menunjukkan bahwa tidak hanya keseimbangan lingkungan yang terganggu akibat investasi di hutan Papua.

Selain mengganggu keseimbangan hutan, fungsi dan nilai sosial masyarakat asli (adat) Papua telah mengalami degradasi yang sekaligus mengganggu keseimbangan ekologi masyarakat Papua. Tak hanya itu, berbagai kenyataan pahit kini tengah mengancam hutan Papua bahkan telah terjadi sehingga mengancam kehidupan orang Papua. Hal ini membuat Foker LSM menyusun program penyelematan.

Yang diawali dengan melakukan kampanye perlindungan dan mendorong pengakuan terhadap hak – hak masyarakat adat Papua yang didesign dengan tema selamatkan manusia dan Hutan Papua.

Program itu diluncurkan kemarin di GOR Cenderawsih dengan disaksikan oleh sejumlah pihak terkait mulai dari unsur pemerintah, pers, militer, pengusaha dan berbagai stakeholder lainnya.

Launching ditandai dengan pemutaran film yang menguak tentang potret hutan Papua saat ini yang terancam yang bertajuk Nasib Tanahku yang berlokasi di Teluk Bintuni. Film dengan durasi 12 menit ini mengungkap keprihatinan seorang tokoh adat Papua Marinus Yetu karena hutan dimana ia menggantungkan hidup telah terganggu akibat eksploitasi oleh sejumlah perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah itu dan kemudianm terhenti setelah dilaksanakannya Operasi Hutan Lestasi (OHL)..

Film itu juga menggambarkan betapa prihatinnya Marinus Yetu terkait banyaknya kayu -kayu yang terlanjur di tebang dan disegel pihak kemanan. “Masyarakat berharap pemerintah bisa membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini supaya kayu – kayu yang telah ditebang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Filem lainnya yang juga diputar dalam kesempatan itu adalah film berjudul Bissnis Gaharu, Bencana Atau Anugerah yang berlokasi Distrik Asue, Mappi. Filem ini menggambarkan situasi social yang buruk akibat trend kayu Gaharu yagn semakin marak sehingga menyebabkan kayu ini terus dikejar dan dibabat habis tanpa peduli dengan batas – batas wilayah adat yang selama ini dihormati masyarakat.

Trend Gaharu ini kemudian telah mendatangkan situasi yang memprihatinkan dengan terbukanya perjudian, pelacuran hingga Miras. Film lainnya bertajuk Janji Untuk Sejahtera dengan setting di Kampung Yeti Kabupaten Keerom yang menggambarkan tentang pembukaan lahan untuk kelapa sawit oleh PT PN II serta beberapa filem lainnya yang semuanya menggambarkan fakta tentang hutan dan manusia Papua yang sedang terancam. Itu berarti investasi telah mengancam hutan Papua.

Berangkat dari fakta – fakta itu Fokler LSM kemudian meluncurkan program tersebut. Seperti kata Direktur Eksekutif Foker LSM Septer Manufandu fakta – fakta tersebut menjadi prinsip dasar baginya untuk menyusun suatu program yang disebutnya selamatkan manusia dan hutan Papua. “Sebab hutan merupakan laboratorium segala bentuk kehidupan masyarakat yang tinggal di hutan ataupun yang berinteraksi dengan hutan,” katanya.(ta)

February 26, 2009 0

Gereja dan Adat Diharap Berperan Menjaga Lingkungan Hidup

SENTANI-Keberadaan Cagar Alam (CA) Cyclops yang kian hari kelestariannya semakin terancam mengalami kerusakan karena letaknya yang berada dekat dengan pusat pemerintahan baik kabupaten maupun Kota Jayapura, mendapat perhatian dari GKI di tanah Papua khususnya bidang Keadilan, Perdamaian, dan keutuhan, Ciptaan (KPKC) Klasis Sentani bekerja sama dengan Conservation International (CI) Indonesia untuk mengkajinya secara khusus.

Terkait dengan kondisi tersebut, KPKC dan CI menggelar diskusi dan pelatihan pembangunan kesadaran lingkungan hidup bagi Pendeta, pekerja gereja, tokoh adat, dam masyarakat di wilayah GKI Klasis Sentani, yang dibuka Selasa (24/2) dan akan berlangsung hingga Kamis (26/2) di Balai pelatihan Pertanian Yahim, Distrik Sentani Kota. Kegiatan ini diikuti 42 peserta yang merupakan utusan dari 42 jemaat yang berada di 42 jemaat GKI Klasis Sentani.
Kegiatan ini dibuka langsung salah satu pengurus BPAM Sinode GKI di tanah Papua Pdt Albert Yoku, S.Th. Sementara penanggung jawab kegiatan kegiatan Pdt Dora Balubun S.Th kepada Cenderawasih pos mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta mencari solusi bagi pentingnya pelestarian alam bagi kehidupan manusia dan mengerti tentang dampak dari kerusakan lingkungan hidup.

“Kegiatan ini kami harapkan agar dapat mencari strategi dalam mengendalikan aktivitas yang terus berdampak kepada kerusakan lingkungan yang berada di wilayah GKi Klasis Sentani, dengan melibatkan peran gereja terutama GKI dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan aktivitas yang berdampak kepada lingkungan,” ujarnya.

Selain itu kegiatan ini diharapkan juga agar menciptakan strategi bersama melalui program bersama atau rencana bersama dalam melindungi dan mengelola alam ciptaan Tuhan di wilayah GKI Klasis Sentani agar Jemaat akan menjadi lebih sejahtera, serta lingkungan CA Cyclops dapat terselamatkan. (jim)

February 25, 2009 0

Bupati Minta Aktifitas di Makam Theys Dihentikan

SENTANI (PAPOS) –Pendirian tenda di pemakaman alharhum Theys Hiyo Eluai oleh International Parlament West Papua (IPWP) dalam Negeri sejak November 2008, mendapat reaksi Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae S, Sos, MM.

Melalui suratnya Bupati melayangkan Ondofolo Kampung Sereh, Kamis (8/1) kemarin,

meminta bantuan Ondofolo untuk menghentikan aktifitas di lapangan makan Theys, karena dinilai menggangu keindahan, kebersihan ketentraman dan ketertiban kota.

“Coba kita lihat sendiri tamu provinsi Papua, turun dari badara langsung disambut dengan pemandangan tenda-tenda warna-warni di tenggah kota,”kata Bupati kepada wartawan di Gunung Merah, Kamis (8/1) kemarin.

Menurutnya, kota Sentani merupakan pintu gerbang masuk tamu-tamu Provinsi Papua,

oleh sebab itu keberadaan aktifitas di sekitar lokasi tersebut mengganggu keterban dan keindahan kota.

Sementara itu, Ondofolo calon Ondofolo Kampung Sereh Boy Eluai ketika dikonfirmasikan Papua Pos tadi malam, mengaku belum menerima surat bupati. Boy yang rencana akan dilantik pada tanggal 31 Januari 2009 sebagai Odofolo Kampung Sereh menilai, surat bupati tersebut salah alamat.

Seharusnya bupati Jayapura kata dia memberikan surat tersebut kepada Dewan Adat Papau (DAP), Pesedium Dewan Papua (PDP) dan Dewan Masyarakat Adat Koteka. “Surat Bupati sala alamat kalau di tujukan kepada saya,” ujarnya singkat lewat telepon selulernya. (nabas)

Ditulis Oleh: Nabas/Papos
Jumat, 09 Januari 2009

January 11, 2009 0

Rumah Ketua LMA Port Numbay di Tanah Hitam Diserang – 6 Orang Luka, 1 Mobil dan 3 Motor Dirusak

January 11, 2009

Siap Bongkar Jika Dewan Adat dan PDP Hadir – Sekjend KNPB Soal Rencana Pembongkaran Tenda-Tenda di Lokasi Makam Theys

SENTANI-Perintah Bupati Jayapura agar tenda-tenda yang dibangun oleh sejumlah masyarakat di lokasi Makam Theys, di Sentani agar segera dibongkar ditanggapi serius oleh Sekjend Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ely Sirwa dan Juru Bicara Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (Demmak), Apison Karoba.

Menurut keduanya Bupati Habel seharusnya melihat status lokasi makam dengan tetap menghargai adat di Papua. “Kami menganggap penilaian bupati itu keliru, pasalnya tenda-tenda itu jauh dari lokasi jalan. Sedangkan soal mengganggu keindahan tidak betul karena selama ini kami bersihkan makam hingga terlihat terawat,” ujar Ely yang dihubungi semalam.

Dikatakan, tanah yang kini dijadikan lokasi makam bukanlah milik pemerintah melainkan telah diserahkan sepenuhnya kepada otorita adat maupun Presidium Dewan Papua (PDP).

Selanjutnya tentang adanya informasi kalau mereka melakukan sweeping dimalam hari kembali dibantah. Menurut Ely pernyataan tersebut berlebihan.Yang dilakukan kelompok pemuda ini hanyalah melakukan pengamanan dimalam hari disekitar lokasi.”Jika pemerintah tetap bersikeras mengosongkan lokasi ini sebaiknya menanyakan ke pemimpin suku ondoafi maupun ondofolo yang ada di Papua karena ini apresiasi kami terhadap seorang pejuang,” sambung Ely yang juga membenarkan telah menerima surat pemberitahuan dari bupati.

Hal senada juga diungkapkan Apison Karoba. Dia mengatakan, mereka baru akan hengkang jika bupati atau petugas datang bersama dewan adat atau PDP.Jika ini tidak dilakukan maka mereka berniat bertahan selama 1 tahun kedepan. Menurutnya, yang membuat merusak pemandangan atau yang menimbulkan ketidaknyamanan adalah pemasangan baliho atau spanduk caleg yang tidak beraturan dan jangan mempermasalahkan lokasi di makam.

Dikatakan, tujuan didirikannya tenda selama ini karena ada ketidakadilan yang telah terjadi disamping bentuk penghargaan kepada almarhum Theys.Ia juga meminta masyarakat memaklumi jika ada pos penjagaan masuk ke makam dan harus melapor jika hendak masuk mengingat makam alm Theys adalah milik masyarakat adat dan diputuskan agar jalan lintas ditutup sebagai bentuk penghormatan kepada seorang pejuang yang sedan tertidur.

“Jika ada yang memiliki kediaman dibelakang makam memang harus memutar lewat samping SPBU ini juga agar jalan tersebut bisa dimanfaatkan lagi,” tandas Apison yang sudah menyiapkan surat balasan ke bupati.(ade)

January 10, 2009 0

Jhon Ibo: Budaya Masyarakat Semakin Terkikis

Catatan SPMNews:
Buat Drs. John Ibo: APAKAH ADA HARAPAN DAN DOA UNTUK MEMPERTAHANKAN BUDAYA PAPUA SELAMA INDONESIA MENDUDUKI TANAH AIR DAN MENJAJAH BANGSA ANDA?
Kalau BISA, mana buktinya, dari seluruh contoh yang ada di muka bumi?
==================

SENTANI-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Drs John Ibo,MM menilai budaya dan adat istiadat masyarakat saat ini sudah semakin terkikis dengan masuknya dampak globalisasi hingga mengikis nilai-nilai budaya itu sendiri.

Dicontohkan, banyaknya pemuda yang kurang menghargai nilai-nilai kemasyarakatan (moral). Hal ini akibat dampak pergaulan yang tidak memiliki keterkaitan dengan sejarah maupun adat setempat.

“Saat ini budaya itu sudah jauh karena pergeseran norma-norma kemasyarakatan yang majemuk dimana jarang ditemukan pemuda yang mau bekerja dan melestarikan budayanya sendiri,” ujar John Ibo usai peresmian Huluva Kombo Ifale atau sentra kerajinan dan pendidikan kampung di Kampung Ifale, Jumat (5/9).

Bentuk lain yang dari kesimpulannya bahwa nilai budaya mulai terkikis nampak pada postur atau ornamen yang melekat pada sebuah rumah khususnya orang asli Papua kini tidak nampak lagi dan banyak yang sudah diganti dengan bentuk etnik dari sebuah arsitektur modern.Padahal menurut John Ibo dengan menampilkan ornamen asli Papua meskipun skala kecil sama artinya ikut melestarikan budaya dan mepromosikan sebuah ciri khas daerah.

Karenanya dari peresmian Kombo ini diharapkan bisa menjadi inpirasi khususnya bagi kaum pemuda agar bisa kembali menggali nilai yang hilang itu mengingat didalam Kombo tetap mengandung unsure pendidikan bagi generasi muda, tempaan dan dibentuk kepribadian dimana nantinya akan dijadikan ujung tombak dalam pembangunan dikampungnya sendiri.

Lanjut pria kelahiran Sentani ini sebuah daerah bisa dianggap besar dan kuat jika mampu mempertahankan nilai budaya itu sendiri namun yang terjadi saat ini justru kebalikannya dan John Ibo cukup sedih dengan kondisi ini. (ade)

September 5, 2008 0

Peradilan Adat Tidak Berwenang Menjatuhkan Hukuman Badan – Dari Worshop Raperdasus Peradilan Adat Papua di Merauke

Untuk memberikan masukan dan bobot terhadap Rancangan Peraturan Khusus (Raperdasus) Peradilan Adat di Papua sebelum dibahas DPRP yang kemudian akan ditetapkan sebagai Perdasus, maka melalui kerjasama dengan Kemitraan Partenership dilakukan Workshop sehari di Merauke.

Laporan Yulius Sulo, Merauke
———————————————————–
Hadir sebagai narasumber Yunus Daniel, salah satu Hakim Pengadilan Tinggi Papua yang merupakan Anggota Konsultan Penyusun dan Project Manager Kemitraan Partenership, Eliva Rori. Hadir dalam acara tersebut tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, pemuda, pemerhati hukum dan sejumlah tokoh lainnya.

Yunus Daniel mengungkapkan, Raperdasus Peradilan Adat di Papua ini merupakan salah satu amanat dari UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua sebagai salah satu penjabaran pelaksanaan dari UU tersebut. Karena itu dalam membuat aturan ini tidak bertentangan dengan UU Otsus. ‘’Yang kami tuangkan dalam Raperdasus uini adalah pengakuan tentang peradilan adat di Papua sebagaimana tertuang dalam UU Otsus,’’ katanya.
Peradilan Adat sebenarnya sudah dihilangkan di Indonesia dan yang berlaku adalah Peradilan Negara. Namun yang sangat membahagiakan adalah bahwa dalam UU Otsus Peradilan Adat diangkat kembali dan mendapat pengakuan. Dalam peraturan ini tidak dibuat sesuatu hal yang baru lagi seperti adanya peradilan adat baru, tapi peradilan adat yang hidup dan telah eksis di dalam masyarakat adat selama ini.
‘’Dalam penyusunan Peradilan Adat ini kami hanya mengatur hal-hal pokok, tapi secara detail akan dikembalikan dan diserahkan ke daerah masing-masing untuk dibuatkan Perda sesuai dengan kondisi adat daerah masing-masing,’’ kata hakim senior yang pernah bertugas di NTT.

Diungkapkan, dalam pangaturan ini, pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara dan kurungan. Diakui Yunus, dalam pembuatan dan penyusunan Raperdasus ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, perlu mendapat masukan untuk penyempurnaannya.

Sementara itu, Manager Project Kemitraan Partenership Eliva Rori, mengungkapkan, workshop ini dilakukan di 5 Kabupaten di Papua masing-masing Sorong, Wamena, Merauke, Biak, Jayapura dan Merauke. Menurut Eliva, pihaknya diminta pihak DPRP untuk memfasilitasi mengidentifikasi masukan dari masyarakat terkait dengan Raperdasus ini.

‘’Sebenarnya ini tugas DPRP untuk mengidentifikasi masukan dari masyarakat. Karena itu kami fasilitasi dan meminta kesediaan dari salah satu tim konsultan, sehingga bila ada pertanyaan bisa nyambung. Karena bila DPRP yang sosialisasi bukan mereka yang buat,’’ terangnya.

Eliva berharap, Raperdasus ini bisa dapat segera dibahas dan ditetapkan DPRP. Sebab, menurutnya, dari kunjungan yang dilakukan dibeberapa Kabupaten, ternyata Raperdasus Pengadilan Adat ini cukup sangat strategis dan penting issunya. ‘’Kenapa sangat penting, karena Raperdasus ini untuk melindungi hak-hak orang Papua. Selain itu peradilan adapt ini tetap eksis dalam menyelesaikan perkara mereka dengan cara yang cepat, murah dan sederhana dibanding peradilan Negara,’’ terangnya. ****

August 25, 2008 0

Masyarakat Adat Masih Termarginalkan

JAYAPURA- Sampai saat ini, sebagian besar masarakat pribumi di Papua masih merasa termarginalkan. Antara lain mereka tak bisa terlibat langsung dan belum merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Leo Imbiri kepada Cenderawsih Pos di Gedung DPRP usai mengikuti penyerahan Raperdasus Peradilan Adat, Kamis (7/8).

“Kami lihat masyarakat pribumi di Papua posisinya masih cenderung termarginalkan dari pembangunan,”ungkapnya. Sejauh ini kata dia, masyarakat pribumi yang juga adalah masyarakat adat mayoritas belum sepenuhnya menikmati hasil-hasil pembangunan dan jarang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. “Siapapun masyarakat adat, pasti berada pada posisi itu,”ujarnya.

Karena itu, kata Leo Imbiri, terkait dengan momen perayaan hari Pribumi Internasional yang jatuh 9 Agustus besok, mereka ingin mengingatkan para pelaku pembangunan dan pengambil kebijakan untuk memberikan tempat yang layak bagi masyarakat pribumi di Papua yang umumnya masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

“Kami menggelar perayaan memperingati hari Pribumi internasional besok, perayaan ini juga dalam rangka mengingatkan para pelaku pembangunan untuk memberikan tempat yang layak bagi masyarakat adat sebagai pemilik dari tanah ini dimana pembangunan itu dilaksankaan agar mereka tidak terus termarginalkan,” paparnya.

Menurut Leo, perayaan hari pribumi itu sudah menjadi suatu bagian dari solidaritas internasional bahwa masyarakat Papua telah terlibat sejak 1985, karena itu proses ini juga sekaligus untuk mengingatkan masyarakat adat dan seluruh masyarakat adat di dunia bahwa masyarakat pribumi selalu berada pada posisi yang selalu termarginalisasi oleh proses pembangunan.

Terkait dengan perayaan itu, DAP sudah menggelar kegiatan seni dan kegiatan budaya lainnya sejak 3 Agustus dan berakhir 6 Agustus, tetapi rencananya perayaan puncak momen ini baru akan dilaksanakan di Wamena besok.(ta)

August 7, 2008 0

Menu Khas Port Numbay Perlu Dilestarikan

JAYAPURA-Salah satu rangkaian Gebyar Port Numbay adalah lomba kuliner, yang mana melalui kegiatan ini dapat memperkenalkan dan melestarikan menu khas asli Port Numbay. Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, kegiatan ini diikuti 10 kampung di wilayah Port Numbay yaitu Tobati, Holtekamp, Skow Yambe, Kayu Batu, Kayu Pulau, Skow Sae, Skow Moso, Waena, Yoka dan Enggros. Setiap kelompok menghiasi dan menata meja dengan menyajikan berbagai menu tradisional seperti ikan asar, pepaya bhoro (oseng-oseng pepaya), papeda bungkus dan menu tradisional lainnya.

Ketua DPD ICA Papua Mr Damino A,Md.Par kepada wartawan mengungkapkan, melalui kegiatan ini dapat memperkenalkan menu tradisional sehingga tidak tertinggal dengan daerah lain.

“Dalam lomba ini setiap kampung menampilkan menu makanan khas dari masing-masing kampung, dimana setiap kampung diwakili tiga orang,”jelasnya.

Mengenai penilaian, lanjut Damino, terdapat beberapa kriteria diantaranya, penataan makanan, standar porsi, garnish (hiasan), kebersihan, warna, rasa, keserasian, ciri khusus dan kriteria lainnya.
Diungkapkannya, bagi seluruh peserta pihaknya memberikan hadiah berupa trofi dan uang pembinaan sebesar Rp 1,5 juta.

“Kami harapkan kegiatan ini dapat lebih memperkenalkan menu klasik tradisional yang dapat didesain dengan cara modern dan bertaraf internasional,”tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Kota Jayapura George Awi mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang telah dilaksanakan sejak dua tahun terakhir ini dan akan terus dilaksanakan setiap tahunnya.

“Kegiatan lomba kuliner ini sangat penting untuk memperkenalkan berbagai jenis menu makanan tradisional khas Port Numbay,”ujarnya kepada wartawan, kemarin.Ditandaskannya, setelah dilakukan penilaian oleh para juri, hasilnya akan dilanjutkan oleh para pemilik hotel, yang nantinya akan memperkenalkan ke setiap pengunjung hotel dan membuka lapangan kerja kepada masyarakat.

Sekda Drs Jesaya Udam yang mewakilli Walikota Jayapura dalam penutupan Gebyar Port Numbay, mengungkapkan, Kota Jayapura dengan penduduk yang berasal dari berbagai daerah ini, memang mempunyai potensi besar dalam memberikan kontribusi keanekaragaman budaya yang ada di Kota Jayapura ini. Potensi ini memang sangat menarik dan diangkat sebagai satu wisata budaya yang bisa dijadikan agenda kunjungan wisata di Kota Jayapura. (lmn/tri)

August 7, 2008 0