(1). IPWP dan ILWP, bersama Presiden Sementara West Papua, Hon. Benny Wenda akan melakukan pertemuan dengan Parlemen Inggris di Westminster, London – UK, pada tanggal 14 Juni 2022. Pertemuan tersebut akan membahas tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua.
(2). Jenazah tokoh pendiri, pemimpin pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Alm. Jacob Hendrik Prai akan dimakamkan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juni 2022. Pemberitahuan resmi meninggalnya Alm. pada tanggal 26 Mei 2022.
(3). Jenazah tokoh perempuan pemimpin Papua Merdeka, Ketua West Papua Council Prov. Gov. ULMWP Wilayah Anim-Ha, Almh. Ibu. Pangrasia Yeem akan dimakamkan pada tanggal 14 Juni 2022 di Merauke – West Papua. Almh. Meninggal pada hari Minggu, 12 Juni 2022 di Merauke.
(4). 14 Juni 2022 merupakan peringatan usia yang ke-10 tahun meninggalnya tokoh revolusi pergerakan Papua Merdeka dalam sipil kota, yakni Alm. Mako Tabuni. Mako ditembak mati di Jayapura oleh pasukan anti teror Densus 88, pada tanggal 14 Juni 2012.
JAYAPURA – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicara (Jubirnya), Wim Rocky Medlama meminta kepada aparat Kepolisian untuk
Women in the Indonesian province of “Papua Barat” (“West Irian”) Permeso estas donita de aŭtoro de la fotografio por publikigi ĝin en Vikipedio. (Photo credit: Wikipedia)
menangkap dan menuntaskan juga mengungkap pembunuh Alm. Mako Musa Tabuni salah seorang putra asli Papua yang mempunyai pengaruh besar bagi rakyat Papua Barat, yang tewas diterjang timah panas aparat kepolisian pada tanggal 14 Juni 2013 tahun lalu.
“Kepolisian telah melakukan penembakan terhadap Alm. Mako Musa Tabuni tanpa prosedur hukum yang jelas, dan sudah satu tahun hingga detik ini kasusnya belum tuntas dan pembunuhnya belum diproses. Maka itu, kami meminta kepada pihak – pihak terkait yang menangani kasus penembakan Alm. Mako Musa Tabuni ini agar secepatnya diselesaikan,” kata Wim didampingi Ketua I KNPB Pusat Agus Kossay ketika menggelar jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, Jumat (14/6) kemarin siang.
Atas kasus pembunuhan ini Wim mengatakan akan menjadi hari yang terus diingat dan diperingati oleh Bangsa Papua Barat, karena salah satu pemimpin rakyat Papua Barat yang mengangkat hak dan martabat orang asli Papua (OAP) telah tewas ditembak oleh aparat penegak hukum tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.
Dirinya menegaskan, Kapolda Papua tidak boleh tinggal diam atau membiarkan kasus pelanggaran HAM ini termakan oleh waktu. Kapolda harus menggali dan menuntaskan kasus penembakan tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh anggotanya terhadap tokoh idola mereka.
“Kami meminta penjelasan dan pertanggung jawaban Polda Papua untuk meninjau kembali mengapa Mako harus ditembak, kami meminta data- data hukum, dasar hukumnya seperti apa? Sampai detik ini kan pelaku tidak ditangkap, malahan dia akan naik pangkat(polisi yang melakukan penembakan-red),”
ujarnya.
Menurut dia, atas pembunuhan Mako pihaknya menduga bahwa ada scenario besar yang dibuat oleh pemerintah yang dijalankan oleh pihak – pihak tertentu , dengan tujuan memusnahkan masyarakat sipil yang menuntut haknya atau hak untuk berdiri di atas tanahnya.
“Ini ada semua permainan, bagaimana untuk mematahkan pergerakan yang sedang didorong oleh rakyat sipil Papua Barat, makanya kami meminta kepada Polda Papua untuk meninjau kembali penembakan Mako Tabuni dengan almarhum Bertus Mabel,”
ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua I KNPB Pusat, Agus Kossay mengatakan, jika memang Alm. Mako Musa Tabuni diduga terlibat beberapa kasus yang terjadi pada beberapa tahun lalu, kenapa tidak ditangkap dan diamankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan kenapa mesti dibunuh.
“Itu berarti Jakarta membuat skenario untuk menangkap dan membunuh aktifis Papua yang pro merdeka. Jadi kami harap pembuktian secara fakta hukum yang jelas, tidak boleh main – main,”
English: Coat of arms of Republic of West Papua Bahasa Indonesia: Lambang Republik Papua Barat Русский: Герб Республики Западное Папуа (Photo credit: Wikipedia)
JAYAPURA – Jika sebelumnya Juru Bicara TPN-PB, Jonah Wenda mengklarifikasi bahwa berbagai SMS terkait 1 Desember adalah bukan dari TPN-PB, maka Rabu (23/11), giliran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga melakukan klarifikasi masalah yang serupa. Untuk menyikapi beredarnya berbagai SMS yang terkait momen 1 Desember, Wakil Ketua 1 KNPB Mako Tabuni, menyatakan bahwa 1 Desember bukan hari kemerdekaan bangsa Papua, melainkan embrio dari kemerdekaan. Ia menyerukan kepada seluruh warga di Papua agar tidak cepat terprovokasi berbagai informasi yang beredar melalui pesan pendek telepon seluler terkait 1 Desember 2011 yang sering disebutkan sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat. “Saya minta kepada warga yang ada di seluruh Tanah Papua untuk tidak cepat terpengaruh dengan kemunculan sejumlah isu-isu negatif lainnya akhir-akhir ini,” kata ketua I KNPB, Mako Tabuni didampingi moderator KNPB Alberth Wanimbo saat memberikan keterangan pers di Prioma Garden Abepura, Rabu (23/11).
Dikatakan, sejumlah informasi melalui SMS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji dari oknum-oknum tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan serta kerharmonisan yang telah tercipta selama ini di Papua.
“Kemarin ketua umum KNPB, Buhtar Tabuni telah mengatakan agar kita, warga Papua tidak membuat suatu gerakan tambahan pada 1 Desember nanti, jika hal itu dilakukan maka akan berhadapan dengan aparat keamanan,”
katanya.
Hal itu yakni untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember nanti. “Karena BK bukanlah bendera biasa atau kain yang hanya dikibarkan lalu ditinggalkan dan tidak dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, barang siapa, orang Papua sekalipun berusaha mengibarkan BK, berarti berurusan dengan aparat keamanan.
“Dan dia jugalah yang mengorbankan warga Papua,”
katanya tegas.
Selain itu, Mako Tabuni juga mengatakan pihaknya tidak sependapat hasil Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada pertengahan Oktober lalu yang telah merekomendasikan dan mendirikan suatu negara Federasi Papua Barat, karena tidak mewakili orang Papua pada umumnya, termasuk sejumlah organisasi perjuangan lainya.
“Hasil KRP III tidak representatif dan tidak mengakomodir keinginan dan kemauan rakyat bangsa Papua Barat,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs BL Tobing mengatakan, 1 Desember yang acapkali diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat diharapkan tak terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora.
Hal ini disampaikan di sela sela Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (23/11).
Dikatakan, semua pihak dihimbau melakukan pengendalian terhadap simbol simbol kenegaraan yang ada seperti pengibaran bendera Bintang Kejora.
Dikataknnya, semua pihak bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh agama diseruhkan untuk menjaga situasi dan kondisi ketertiban dan keamanan agar tetap kondusif.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Kapolresta dan Kapolresta diseluruh Tanah Papua untuk tak memberikan bantuan dana khususnya kepada organisasi pro kemerdekaan untuk membiayai Peringatan Kemedekaan Bangsa Papua Barat.
Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Indra Hidayat terkait peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat menegaskan, pihaknya mengharapkan agar rakyat Papua tak melakukan tindakan tindakan yang merugikan dan mengorbankan rakyat Papua seperti yang terjadi sebelumnya.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau semua komponen rakyat Papua untuk mengantisipasi kalender Kantibmas di Tanah Papua serta menjaga agar situasi tetap kondusif terutama menjelang perayaan Natal dapat dirayakan dengan penuh suka cita dan kedamaian. (aj/mdc/don/l03)
Papua Merdeka News 