West Papua ‘provisional government’ announces full cabinet amid escalating violence in Indonesian region

Separatist leaders in West Papua have announced the formation of a full cabinet as part of a provisional government, set up to undermine Indonesia’s rule over the troubled region. 

The United Liberation Movement for West Papua, which is a coalition of independence groups, set up its own provisional government in December.

It’s led by Benny Wenda, a separatist leader living in exile in Britain and has now appointed a ministerial cabinet and 12 departments including Foreign Affairs and Defence.

Mr Wenda says the departments are working underground to undermine Indonesia’s rule from within the province.

“We are moving towards forming a new state inside West Papua based on the principle of human rights and environmental protection,” Benny Wenda told Pacific Beat.

The rights of all beings will be at the heart of our new cabinet agenda. Our number one priority is ensuring the survival of our people and our culture and our environment”.

“Enough is enough and the world must support alternative authority within West Papua,” he said.

The move comes amid escalating violence between separatist groups and Indonesian security forces, after Indonesia’s chief security minister declared Papuan separatists as terrorists.  

“We need to convince the world, particularly our brothers and sisters in the Pacific.

We successfully lobbied in the Pacific Islands recognise our struggle,” Mr Wenda said.Duration: 7min 39secBroadcast: Mon 3 May 2021, 6:00am

Source: https://www.abc.net.au/

2 Tentara Pembunuh dari Indonesia Ditembak Pukul 08:00 AM Waktu West Papua

Mathias Wenda, Chief Gen. WPRA, dari medan pertempuran di wilayah perbatasan antara West Papua (Negara Kolonial Republik Indonesia – NKRI) dengan Papua New Guinea telah melaporkan kepada crew PMNews bahwa telah terjadi baku tembak di wilayah perbatasan pada pukul 08:00 pagi Waktu West Papua di wilayah Wutung, daerah perbatasan NKRI – Papua New Guinea.

Menurut Gen. Wenda operasi ini dilakukan atas dasar Surat Perintah Operasi Umum Pangktikor WPRA bretanggal 20 Juli 2017, yang telah disampaikan kepada seluruh panglima dan prajurit pejuang Papua Merdeka di seluruh Tanah Papua.

Dalam peristiwa baku tembak antara Tentara NKRI dan pasukan WPRA ini telah ditembak dua orang anggota TNI dan diakui Gen. Wenda tidak ada korban dari pihak WPRA.

Demikian untuk disebarluaskan kepada dunia.

 

PMNews

 

Perintah Operasi Umum West Papua Army 20 July 2017 dan Aksi 1 Oktober 2017

No. 14/A/PANGTIKOR/TRWP/P.O/VII/2017
Perihal: SURAT PERINTAH OPERASI UMUM
Sifat: PENTING DAN BERLAKU KAPAN SAJA

Kepada Yang Terhormat,

  1. Panglima KORDAP TRWP
  2. Komandan OPERASI TRWP
  3. Komandan Lapangan TRWP
  4. Komandan Pelatih TRWP

Di West Papua

Berdasarkan keputusan Rapat Staf Umum Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP_ NomorP 07/A/PANGTIKOR/TRWP/SK/IV/216, tanggal 20 April 2016, maka dengan ini Panglima Tertinggi Komando Revolusi penanggung jawab revolusi memberikan “SURAT PERINTAH OPERASI UMUM” kepada Panglima Komando Daerah Pertahanan (KORDAP) dan para Komandan Lapangan serta anggota yang akan menjalankan tugas revolusi di seluruh pelosok tanah air West Papua

BAHWA

  1. SURAT PERINTAH ini berdasarkan situasi politik pada dewasa ini tidak berjalan sesuai aspirasi Rakyat West Papua;
  2. Sesuai dengan tugas-tanggungjawab dan wewenang para Panglima, Komandan dan seluruh anggota Tentara Revolusi West Papua untuk menentang dan melawan kolonialisme di West Papua.

Maka dalam menjalankan tugas ini agar dapat mempehatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. PAda waktu yang tepat para komandan segera memberikan arahan kepada pasukan yang akan menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran operasinya
  2. Ager memperhatikan seluruh harga-benda dan akan-isteri dari rakyat West Papua serta kekayaan lannnya;
  3. Agar tidak merusak Rumah Sakit, Rumah warga dan bangunan sekolah, gedung ibadah dan tempat-tempat keperluan umum masyarakat sehingga masyrakat umumnya tidak merasa terganggu;
  4. Agar keselamatan dan keamanan pasukan serta kebutuhan lainnya harus diperhatikan secara saksama.
  5. Dalam menjalankan kegiatan operasi apabila kehabisan amunisi/ busuh-panah dan alat perang lainya, maka segera menarik mundur anggotanya.
  6. Segala jenis barang rampasan dari pihak musuh ataupun sandera segera dilaporkan langsung kepada Panglima Tertinggi di Marpas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP.
  7. Surat Perintah Operasi Umum ini berlaku kapan saja selama revolusi Papua Merdeka berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing tempat basis pertahanan.
  8. Surat Perintah Operasi Umum ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung-jawab secara penuh, secara rapih dan professional.

 

Demikian Surat Perintah Operasi Umum ini dikeluarkan atas nama segenap komunitas makhluk dan anah serta bangsa Papua, atas nama para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan di sepanjang pulau New Guinwa ataupun yang masih hidup dan yang akan lahir, atas berkat dan anugerah Sang Khalik Langit dan Bumi, atas nama KEBENARAN mutlak.

DIkeluarkan di:        MPP TRWP
Pada Tanggal:         20 July 2017

Panglima Tertinggi,

 

 

Mathias Wenda, Chief. Gen. TRWP
BRN: A.DF.00107676

Boikot Pemilu 2019 dan Boykot PON 2020 adalah Hak OAP

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP), Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan kepada PMNews terkait sejumlah berita menyerukan boikot Pemilu 2019. Gen. TRWP Tabi mengatakan,

Boikot Pemilu 2019 dan Boikot Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 adalah hak Orang Asli Papua (OAP), jadi kita sebagai manusia yang punya otak dan hati seharusnya sadar dan memboikot dua kegiatan penjajah ini.

Ditanya tentang bagaimana yang menyelenggarakan dan mengatur Pemilu di Tanah Papua ialah OAP sendiri, dalam hal ini yang memenangkan dan mengusung PON diselenggarakan di Tanah Papua ialah anak gunung sendiri, Gubernur Lukas Enembe, Gen. TRWP Tabi kembali menyatakan

Kita tidak bicara gunung-pantai, kita bicara tentang bangsa Papua mau merdeka.Kami pejuang kemerdekaan West Papua, bukan Papua gunung, jadi pertanyaan ini secara moral dan demokratis cacat, tetapi perlu kami jawab bahwa kami tidak bicara untuk melakukan apa-apa terhadap NKRI, yang kami katakan ialah sebuah hak.

Sejak setiap orang laihir ke bumi, ada hak-hak yang melekat kepada kita sebagai manusia, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dengan alasan apapun. Hak memilih dan dipilih ialah yang fundamental, yang setiap OAP harus paham. OAP BERHAK TIDAK IKUT PEMILU.

Sama dengan itu, OAP BERHAK MENOLAK PON 2020.

Ditanya apakah ini pertanda TRWP merencanakan kegiatan yang bisa berakibat gangguan keamanan terhadap kedua kegiatan ini? Gen. TRWP Tabi mengatakan

Ah, kalau maslaah kegiatan tidak pernah ada perintah untuk berhenti dari kegaiatan. Ada Perintah Operasi Gerilya (PO) yang sudah dikeluarkan Panglima Tertinggi Komando Revolusi (PANGTOKOR) yang berlaku sepanjang waktu sampai Papua Merdeka. Setiap Panglima Komando Revolusi Daerah  Pertahanan (KORDAP) berkewajiban menyelenggarakan kegiatan apa saja untuk memenangkan peperangan Papua Merdeka.

Jadi, kalau PANGKORDAP II di Port Numbay mau melakukan kegiatan apa saja menanggapi kegiatan-kegiatan kolonial seperti ini, ya itu ada dalam kewenangan PANGKORDAP, jadi bisa ditanyakan ke sana.

Tetapi prinsipnya PO untuk mengganggu setiap kegiatan kolonial di Tanah Papua itu tetap ada sampai titik terakhir Papua Merdeka dan berdault di luar NKRI.

Ditanyakan kembali untuk mempertegasnya, “Apa maksudnya? Sebenarnya Jenderal tidak menjawabnya dengan jelas?”, kembali Gen.T RWP Tabi menyatakan

Itu hak OAP, hak Anda dan hak semua pejuang Papua Merdeka untuk memboikot, itu bukan kewajiban OAP untuk ikut Pemilu atau ikut PON. Jadi, OAP akan dilihat dunia memang benar-benar mau merdeka kalau boikot Pemilu kolonial NKRI 2019 dan PON 2020.

PMNews menanyakan kepada Gen. TRWP Tabi, apa pesan khusus kepada Gubernur Lukas enembe sebagai teman seangkatannya dalam studi di SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Gen. Tabi katakan,

Beliau pejabat Negara NKRI, saya tidak berhak mengatur beliau. Tugas dia kan tunduk kepada NKRI, sebagai kaki-tangan NKRI di Tanah Papua, jadi saya tidak melihat beliau sebagai seseorang seperti yang Anda tanyakan.

Tetapi kalau beliau punya hati dan pikiran, beliau kan harus tahu bahwa Otsus NKRI diberikan oleh penjajah JUSTRU karena kami-kami di hutan bicara dan terus berjuang untuk Papua Merdeka. Tanpa itu mana pernah Otsus turun? Mana pernah Orang Wamena mau menjadi pejabat di Tanah Papua? Mana pernah orang gunung jadi Gubernur? Itu mimpi siang bolong.

Tetapi mimpi itu jadi nyata, sekarang dua orang gunung jadi gubernur dan wakil gubernur, dan apalagi sudah dua periode.  Kemungkinan besar besok setelah mereka juga orang gunung yang jadi gubernur kolonial NKRI.

Itu karena apa? Justru itu karena keberadaan dan perjuangan TRWP, karena TPN/OPM, karena PDP, karena DeMMAK, karena WPNCL, karena KNPB, karena AMP, karena NRFPB, karena ULMWP.

Jadi kalau beliau berdua punya hati dan pikiran, pasti mereka paham apa yang saya maksud. Kalau tidak, sayang seribu sayang!

PMNews tanyakan ulang karena jawaban ini belum tegas, “Bisa diringkas dalam satu kalimat?”, lalu Gen. TRWP Tabi menjawab,

Beliau berdua bukan anak kecil. Mereka pejabat kolonial. Mereka tahu apa yang saya maksud. Menjadi gubernur – wakil gubernur dua periode sebagai orang gunung, tetapi tidak pernah berpikir orang gunung lain yang selama ini mempertaruhkan nyawa dan membawa turun Otsus sama saja menghancurkan masa depan bangsa Papua. Jadi, posisinya tetap lawan, bukan kawan!

Kalau Gen. TRWP Mathias Wenda keluarkan Perintah Operasi Khusus (POK) untuk memboikot Pemilu atau PON 2020, maka itu pasti berhadapan dengan beliau berdua, karena Gen. Mathias Wenda itu Kepala Suku mereka dua, orang tua mereka dua, bukan orang asing, mereka tahu. Secara adat beliau selalu katakan, “Anak-anak ini tahu politik ka tidak? Belajar, makan minum dengan penjajah jadi pikiran masih sama dengan orang Indonesia Melayu penjajah!”

—END—

WPRA: Kami Telah Memberi Maaf Madan Melupakan karena Kasih Allah telah Mengampuni Kita

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA) melalui Kantor Sekretariat-Jenderal menyampaikan Sambutan Natal 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019 dari Panglima Terginggi Komando Revolusi Gen. WPRA Mathias Wenda dengan pokok-pokok sambutan sebagai berikut.

Pertama-tama, saya selaku Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP menyampaikan bahwa kami telah memberi maaf semua orang Papua, sekali lagi, semua anak-anak Papua, baik di hutan maupun di kampung dan kota, baik di pulau New Guinea maupun di pulau-pulau lain di dunia atas apa saja yang mereka lakukan terhadap kami dan terhadap perjuangan ini.

Jadi, mari kita belajar memberi maaf kepada sesama Orang Asli Papua (OAP). Kita harus berdamia dengan masa lalu kita.

Dasar tindakan sadar seperti ini ialah Kasih Allah, yang telah nyata buat kita semua, yaitu kedatangan Yesus ke Dunia dan kelahiran-Nya di kandang binatanga, yang menunjukkan betapa Allah yang Mahakudus telah rela melupakan dosa-dosa manusia, dan siap untuk mengampuni kita semua dari segala dosa kita. Dasar ini paling kuat, dan kita tidak punya alasan apapun untuk mengingat-ingat segala bentuk dendam masa-lalu, apalagi dendam dan pikiran itu menghambat peerjuangan kita mencapai cita-cita kemerdekaan Negara West Papua dari pendudukan dan penjajahan kolonial NKRI.

Kita tidak hanya memberi maaf atas dasar pengampunan yang diberikan Allah leewat Yesus Kristus, tetapi selanjutnya dengan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2019 ini, maka kita juga melupakan apa yang telah terjadi, termasuk apa yang kita maafkan semuanya, sehingga kita tidak mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit lagi semua jalan yang salah, perbuatan yang salah dan yang menghambat perjuagnan Papua Merdeka.

Kita teringat cerita klasik yang sering diceritakan gereja di Mimbar tentang penumpang pesawat yang naik ke pesawat dan duduk di kursi pesawat tetapi ia tetap membawa barang bawaan dia di pundaknya, tidak mau meletakkannya di tempat bagasi di cabin bagasi atau menaruhnya di kaki di bawah, tetapi dia tetap memikulnya sepanjang penerbangan. Dia telah berada di dalam pesawat yang sanggup mengangkut dirinya dan bagasinya, tetapi beban bagasi dia tetap pikul sama beratnya sepanjang penerbangan.

Yesus telah datang menanggung beban kita, mari kita serahkan kepada-Nya, dan kita melangkah di tahun baru ini dengan lega dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan.

Mari kita menyambut Tahun baru 2019 ini dengan semangat untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan mendoakan semua pejabat dan petugas di dalamnya sehingga mereka dapat bekerja secara optimal mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Papua.

Mari kita saling memaafkan, dan saling melupakan apa yang salah di masa lalu. Mari kita memabangun masa depan yang merdeka di dalam diri sendiri untuk memerdekakan bangsa dan tanah leluhur.

 

Issued in: MPP TRWP

On date: 1 Januari 2019

 

signed

 

Amunggut Tabi, Gen. WPRA

BRN: A.DF 01867

 

signed

 

Mathias Wenda, Gen. WPRA

NBP: A.001076

ULMWP Segera Bentuk Tim Khusus Tangani Krisis Kemanusiaan Nduga

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. WPRA Amunggut Tabi menyerukan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ntuk tidak tinggal diam dan hanya memprotes kondisi keamanan dan krisis kemanusiaan di Ndugama dan sekitarnya, dan mendesak agar ULMWP membentuk Tim Khusus untuk menangani Krisis Kemanusiaan Ndugama.

Menurut seruan pesan singkat dinyatakan,

ULMWP tidak bisa tinggal diam. ULMWP tidak hanya sebatas mengutuk atau menyesali atau menyatakan pendapat terhadap kondisi rakyat bangsa Papua, tetapi harus bertindak lebih jauh, membentuk Tim Khusus, entah langsung dari Kantor Pusat di Vanuatu ataupun lewat Biro-Biro yang terkait seperti Biro HAM atau lainnya untuk segera menangani krisis kemanusiaan yang terjadi, dengan mengundang berbagai lembaga kemanusiaan dan wartawan sehingga krisis yang terjadi tidak berkepanjangan

Masih menurut Tabi,

Bangsa Papua dan organisasi perjuangan Papua Merdeka sebenarnya sudah harus tahu saat ini tetang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing biro dan lembaga yang sudah lengkap dimiliki oleh bangsa Papua, diakui oleh MSG dan PIF dan sah menurut hukum internasional. Oleh karena itu ULMWP bukan lembaga yang hanya memberikan reaksi terhadap kondisi politik, hal-hal politik saja, tetapi juga mengurus semua aspek kehidupan bangsa Papua.

Dari situ baru bangsa Papua bisa merasakan pentingnya dan manfaat kehadiran ULMWP bagi bangsa Papua. Kalau tidak, apa gunanya? Hanya untuk menggugat Pepera 1969? Hanya untuk menuntut NKRI menyelenggarakan referendum? Tidak!

Menurut perintah yang diturunkan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen Mathias Wenda, Gen. Tabi menyerukan kepada semua pemimpiin politik Papua Merdeka untuk segera menyambut langkah-langkah militer yang dilakukan oleh para pejuang di Rimba New Guinea secara proaktif dan progressive sehingga perjuangan para gerilyawan tidak sia-sia dan supaya perjuangan para panglima tidak dicap sebagai aksi-aksi kriminal bersenjata tetapi sebagai gerilya perjuangan kemerdekaan West Papua.

Menurut Tabi perlu dibentuk Tim Khusus yang terdiri dari Masyarakat Melanesia dan masyarakat dunia, yang ada di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua, melibatkan berbagai lembaga kemanusiaan untuk secara murni turun tangan membantu krisis kemanusiaan.

Lanjut Tabi,

Hal-hal ini wajar. Kita sedang berperang di zaman beradab, era demokrasi dan zaman peradaban modern. Oleh karena itu dampak perang perjuangan yang berakibat penderitaan rakyat sipil harus diakhiri oleh ULMWP, dengan pendekatan kemanusiaan yang tegas dan intervensi politik seingga terjadi dinamika politik yang jelas antara NKRI dan ULMWP.

Kita tidak boleh mau bertanding tetapi lari-lari terus di luar lapangan, sementara para penonton menjadi korban dari pihak lawan. Ini secara moral tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, ULMWP perlu melakukan lobi besar-besaran, bukan untuk Papua Merdeka saja, tetapi kali ini secara khusus untuk menghentikan dan menangani krisis kemanusiaan di Nduga secara manusiawi dan beradab.

“Kita ini berperang di era Pascamodern, di abad ke-21, jadi kita harus sadar dan tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan generasi lalu,” tambah Tabi.

Tiga Hal Yang Menentukan Referendum Kanaky 4 November 2018 Bisa Terlaksana

Sebagai pelengkap dari tulisan Ibrahim Peyon tentang 6 hal yang membuat referendum Kanaky dimenangkan oleh pihak penentang kemerdekaan Kanaky tanggal 4 November 2018, sebagaimana telah kami publikasikan dalam situs ini, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mencatat beberapa hal tentang Rererendum di Kanaky tahun 2018 dan referendum di Bougainville Juni 2019 nanti.

Hal pertama dan utama adalah kesiapan FLNKS (Kanak and Socialist National Liberation Front) untuk bermain politik di pentas politik dunia. Kesiapan itu tunjukkan dengan penyatuan organisasi perjuangan kemerdekaan orang Kanaky dengan membentuk FLNKS, kemudian disusul mendapatkan dukungan penuh dari Vanuatu, dan kemudian disahkan kseabgai anggota dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Bangsa Papua telah melakukan hal ini dengan sukses. ULMWP telah terbentuk, dan telah menjadi anggota MSG. Kita sudah siap memasuki pertandingan ke babak berikutnya.

Yang kedua, begitu didukung oleh negara-negara Melanesia, maka kelompok pro kemerdekaan Kanaky terus melancarkan diplomasi mereka di kawasan Melanesia dan di dalam negeri. Mereka berkampanye secara terbuka di dalam negeri dan secara terbuka di seluruh kawasan Melanesia.

ULMWP melakukan hal yang sama di dalam negeri, dengan membentuk kantor koordinasi ULMWP di dalam negeri. Akan tetapi ULMWP lumpuh dalam mempertahankan dukungan-dukungan politik yang telah diraihnya. Bahkan keanggotaannya di MSG juga terancam kandas. Hal ini disebabkan oleh strategi kerja ULMWP yang Euro-sentris dan sangat kebarat-baratan. Mengharapkan berkat datang dari barat, menganggap saudara sendiri tidak dapat berbuat apa-apa.

Yang ketiga, adalah hal yang selama ini ditolak dengan tegas oleh bangsa Papua, yaitu “berdialog” dengan NKRI itu sendiri. Logikanya sederhana, kalau ada pertandingan sepak bola antara Persipura vs. Persija, maka aturannya kedua kesebelasan harus masuk lapangan, berhadap-hadapan dan bersedia bertanding. Dalam kasus ULMWP – NKRI, sampai hari ini ULWMP menolak untuk berbicara dua arah.

Demikian juga dari sisi NKRI, Indonesia juga menolak berdialog dengan ULMWP. Malahan NKRI mendorong Neles Tebay dkk. dibawah binaan BIN (Badan Intelijen Negara) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)  bekerjasama mendorong Dialog rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia dalam bingkai NKRI, dengan nama dialog kebangsaan. Kerangka dialgoue ialah antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Indonesia di Tanah Papua.

Pertanyaan kita sekarang, “Apa yang membuat Perancis akhirnya bersedia berdialg engan FLNKS dan akhirnya melahirkan Neumea Accord 1998?”

Yang pertama dan yang jelas ialah keuatan, biaik kekuatan militer maupun kekuatan politik yang dimiliki masyarakat Kanak, yaitu penduduk asli New Caledonia.

Menurut Gen. TRWP Mathias Wenda,

Kalau tidak ada alat paksa, bagaimana mau paksa Indonesia duduk bicaa? Bicara masalah apa dulu? Masalah sejarah? Masalah HAM? Masalah pembangunan? Kalau HAM Indonesia sudah bikin pengadilan HAM. Kenapa Melanesia tidak bikin Peradilan HAM sendiri? Kenapa takut? Atau tidak tahu? Masalah sejarah? Semua orang sudah tahu sejarah salah! Jadi, siapa yang pegang perkara ini? Ajukan kasus ini ke Pengadilan Internasional di Den Haag, ulas kasus ini. Jangan ke Jenewa ka New York sana. Itu tunggu dulu. Kalau masalah pembangunan, Jokowi sudah tutup malu, dan dunia sudah bilang Indonesia sudah tutup malu jadi kasih tinggal sudah.

Memperkuat argumennya, Gen. Wenda kembali menegaskan bahwa perjuangan bangsa Papua tidak cukup kuat untuk memaksa NKRI duduk bicara.

Kita banyak punya mental budak, pengemis politik banyak. Kita harus paksa NKRi duduk bicara. Bukan minta, bukan harap, bukan mengeluh.

Kalau dalam politik, mental pengemis tidak usah terlibat, mental mengadu jangan ikut. Mental menyampaikan kekecewaan jangan. Yang harus ikut dalam perjaungan ini ialah orang-orang mental menuntut hak, memaksa pelanggar hak untuk mendengarkan dan menanggapi.

Bagaimana caranya menuntut? Bukan mengeluh, bukan mengemis?

Cara yang jelas dengan membangun kekuatan politik di dalam dan di luar negeri, mengolah organisasi ULMWP menjadi lembaga modern yang profesional menangani perjuangan kemerdekaan West Papua, dengan infra-struktur dan supra-struktur politik yang jelas dan ditata dalam sebuah konstitusi yang jelas pula.Fungsi dan peran infra-struktur dan supra-struktur politik Papua Merdeka harus ditata sedemikian rupa sehingga masyarakat dunia yang modern ini memahami siapa kita dan apa yang kita lakukan, dan di atas itu, supaya mereka yakin kita benar-benar mau merdeka dan berdaulat sebagai Negara Republik West Papua di luar NKRI.

Konstitusi West Papua tidak hanya menyangkut cara-cara mengusir NKRI keluar dari Tanah Papua, tetapi lebih-lebih tentang Tanah Papua dan rakyat West Papua, terkait kehdupan sehari-hari, pemerintahan: administrasi dan birokrasi, hukum negara, investasi, perdagangan, dan sebagainya, sebagaimana sebuah negara.

ULMWP harus muncul sebagai sebuah lembaga modern, “government-in-waiting” yang tidak bermain-main dengan mengeluh dan mengemis. Ia siap menjalankan sebuah pemerintahan negara Republik West Papua.

Wenda katakan

Itu kalau mau pendekatan politik. Nah, kalau mau pendekatan militer, ya serahkan kepada kami di sini. Pendekatan militer itu semua orang sudah tahu.Tetapi untuk itu ULMWP yang harus mempersilahkan dan mempersiapkan. Kalau tidak, kita akan berputar-putar di tempat yang sama, dari generasi ke generasi.

TRWP Berdukacita atas meninggalkan Eliezer Awom: Tokoh Papua Merdeka

Mendegar berita ini lewat Facebook:

Rakyat Papua kembali berduka atas berita kepergian (meninggal dunia) pejuang Eliezer Awom, sore ini (15/6/2018). Saya kenal beliau sejak Summit WPNCL di Vanuatu, 2007 silam. Dia tegas pada apa yang benar. Sikap itulah yang membuat dirinya berani tinggalkan komandan Brimob di era 70 an, bergabung dengan gerilyawan TPN.PB. Memimpin perang melawan kolonialisme dari kota numbay hingga rimba Papua dan PNG. Ditangkap militer Indonesia, dan menjalani hukuman seumur hidup di penjara Kalisosok, Surabaya. Lalu era Gusdur mendap Amnesti tahun 2000.

Konsistensi dibuktikan sampai akhir hembusan napas terakhir dalam perjalanan misi perjuangan di rimba Papua Barat. Ia salah satu yang tegas berjuang bagi persatuan, mulai dari WPNCL, NRFPB dan ULMWP.

Setiap generasi punya sejarah. Terbaringlah dalam damai diatas pangkuan mama tanah, berselimut rimba hijau, disambut siul burung surga. Segenap kami tertunduk mengiringi kepergianmu dengan derai air mata.

Selamat jalan pejuang hebat

Sayang

 

Dengan menundukkan kepala dan mengangkat hati ke Tuhan Pencipta dan Pelindung Kami,  menyatakan

BERDUKATICA

sedalam-dalamnya dan berdoa kepada Tuhan memimpin bangsa Papua terus memmperjuangkan aspirasinya sampai Papua Merdeka, NKRI keluar dari Tanah leluhur bangsa Papua, ras Melanesia.

 

 

Gen. TRWP Mathias Wenda: Negara West Papua Sudah Dideklarasikan Tahun 1961

Yang mendeklarasikan Negara Republik West Papua itu siapa? Mereka datang dari planet mana? Mereka sudah tahu ka tidak, Negara Republik West Papua sudah ada sejak tahun 1961, dunia sudah akui sejak itu, dan diproklamirkan 1 Juli 1971. Yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk deklarasi, tetapi untuk pengakuan dunia atas deklarasi yang sudah ada.

Demikian jawaban Gen. TRWP Mathias Wenda dari MPP TRWP menanggapi pemberitaan tentang ada panitia Deklarssi Negara West PApua yang dibubarkan oleh Polisi kolonial Indonesia di Wamena, Port Numbay baru-baru ini.

Selanjutnya lewat komunikasi telepon dengan PMNews (Papua Merdeka News) Gen. Wenda menyatakan agar

anak-anak Papau harus sudah tahu sejarah bangsa dan negareanya, bahwa Negara West Papua sudah dideklarasikan di Manifesto Politik akhir tahun 1961. Ini yang kita sebut Kongres Rakyat Papua I, 1961. Manifesto itu dikukuhkan kembali lewat Kongres Rakyat Papua II, 2000. Jadi tidak ada deklarasi negara lagi, yang perlu ialah pengakuan

Gen. Wenda melanjutkan,

Karena sudah ada deklarsai dan pengakuan itulah, dalam Trikora Presiden Kolonial Indonesia Sukarno mengatakan dalam salah satu point komandonya mengatakan “Bubarkan Negara Boneka Papua buatan Belanda”. Jadi pengakuan penjajah Belanda dan Penjajah Indonesia kan sudah jelas dalam sejarah. Jadi, semua orang di dunia patut mempertanyakan, “Negara West Papua yang mau dideklarasikan itu batas wilayah kedaulatannya di mana?”

Setelah PMNews menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini masih banyak yang belum memahami siapa sebenarnya yang memerintahkan deklarsi ini. Serta-merta Gen. Wenda menjawab.

  • Pertanyaan pertama, sekarang masa apa di Tanah Papua dalam kolonial Indonesia? Ada Pilkada to? Baru, siapa yang kampanye di Jakarta bilang Papua akan kacau, Pilkada rawan kacau, dan segala macam? Itu pertanyaan pertama.
  • Pertanyaan kedua, siapa yang tidak tahu bahwa Negara West Papua sudah pernah dideklarasikan tahun 1961?
  • Dengan menjawab dua pernyataan ini saja orang kampung dan buta-huruf manapun akan tahu siapa sebenarnya otak di balik semua gerakan-gerakan tambahan ini.

Selanjutnya PMNews kembali mempertanyakan apakah ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) atau TRWP sendiri tahu rencana ini? Gen. Wenda menjawab

Kami bukan baru lahir, kami berjuang untuk Papua Merdeka sudah puluhan tahun. Kami tahu mana yang sudah ada dan mana yang harus dideklarasikan. Kalau tidak tahu tidak usah tanya begitu. Dengan tanya begitu saja ketahuan PMNews sendiri tidak tahu sejarah perjuangan Papua Merdeka.

Lembaga yang berjuang hari ini tidak bikin sejarah baru, kita memperjuangkan pengakuan negara-negara lain di dunia atas apa yang sudah dilakukan para pejuang pendahulu kita.

Selesai………………

Yang Menghambat Papua Merdeka BUKAN NKRI! tetapi Orang Papua Sendiri!

Menangggapi perkembangan terakhir dalam perjuangan Papua Merdeka, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda lewat Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi mengatakan pada saat ini yang menjadi penghambat kemerdekaan West Papua bukan NKRI, tetapi orang Papua sendiri.

Berikut petikan wawancara.

Papua Merdeka News (PMNews): Selamat siang. Kami mau tanya tentang pendapat TRWP tentang perkembangan perjuangan Papua Merdeka.

Amunggut Tabi (TRWP): Selamat siang. Perkembangan Papua Merdeka dari sisi posisi dan tindakan NKRI sudah mantap, dan sangat mendukung perjuangan Papua Merdeka. Yang menjadi penghambat sekarnag justru orang Papua sendiri, justru organisasi yang katanya memperjuangkan Papua Merdeka. Mereka yang bicara Papua Merdeka yang justru menjadi penghambat Papua Merdeka.

PMNews: Apakah bisa disebutkan nama-nama oknum atau organisasi penghamabt Papua Merdeka dimaksud?

TRWP: Menurut Komando dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP, kami tidak punya perintah untuk menyebut nama-nama oknum ataupun organisaasi yang dianggap sebagai penghambat perjuangan Papua Merdeka.

TRWP sudah punya posisi jelas, dengan struktur dan menejemen organisasi militer yang jelas dan prinsip dan komando militer yang jelas memerintahkan kepada semua perwira tinggi dan menengah di kalangan TRWP untuk BERHENTI menceritakan sesama pejuang Papua Merdeka, sesama organisasi yang berjuang untuk Papua Merdeka.

Gen. TRWP Mathias Wenda sudah berkali-kali dalam Upacara militer maupun upacara adat mengatakan bahwa pekerjaan pertama dari seluruh tentara di medan revolusi West Papua ialah menghentikan “kecurigaan” dan mematikan “gosip” yang merusak dan membusukkan sesama organisasi ataupun sesama tokoh perjuangan Papua Merdeka.

PMNews: Kalau ada orang Papua dan organisasi yang menghambat Papua Merdeka, maka apa yang harus kita lakukan terkait perintah Panglima Tertinggi Komando Revolusi seperti itu?

TRWP: Berdasarkan perintah ini, masalahnya sederhana dan jelas. Pertama, kami diperintahkan untuk BERHENTI mencurigai sesama oknum dan organisasi pejuangan Papua Merdeka. Dan kedua jelas, kita diperintahkan untuk berhenti menggosip dan / atau menceritakan tentang sesama tokoh dan organisasi perjuangan Papua Merdeka.

Dengan kata lain, Panglima Komando Revolusi TRWP mengatakan berhenti mencurigai dan menggosip. Setelah itu baru berbicara tentang apa yang hendak dikerjakan oleh ULMWP.

PMNews: Ada gosip baru-baru ini mengemuka di mana ada beberapa KODAP TPN PB atau TPN/OPM serta organisasi seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) lewat Ketua Umumnya tidak mau bergabung dengan ULMWP, dan mengisyukan akan kembali kepada Proklamasi 1 Juli 1971 dan OPM. Bagaimana sikap TRWP?

TRWP: Nah, ini kan gosip! Kalau Gosip apa gunannya kami tanggapi?

PMNews: Nampak seperti gosip. Kami setuju. Tetapi bagaimana kalau ada orang Papua, mungkin di dalam tubuh ULMWP sendiri yang menggugat dan mengatakan OPM dan Proklamasi 1 Juli 1971 harus berdiri sebagai langkah untuk memulihkan aspirasi murni Papua Merdeka?

TRWP: OPM 1 Juli dan OPM 1 Desember, TPN/OPM, TPN PB, TPN Marvic, Pemka TEPENAL semua bersatu dalam WPNCL, NRFPB, PNWP. Setelah itu tidak ada lagi OPM 1 Juli, OPM murni, OPM kotor, OPM sayap kanan, OPM sayap kiri, OPM dengan embel-embel tidak ada lagi.

Yang jelas hari ini ialah OPM NKRI dan OPM Papua Medeka, di mana OPM NKRI pasti bertindak untuk menghambat kemerdekaan West Papua dan OPM Papua Merdeka dalam ULMWP bertujuan kemerdekaan West Papua di luar NKRI.

Jadi, siapa saja, orang mana saja, di mana saja, yang bicara seperti AMP keluar dari ULMWP, KODAP TPN di wilayah tertentu mencabut diri dari ULMWP dengan alasan mau lakukan konsolidasi atau alasan apapun, dan sebagainya adalah bukti nyata hari ini yang menunjukkan siapa pendukung Papua Merdeka dan siapa penghambat Papua Merdeka.

Kita tidak usah menuduh sebagai agen siapa-siapa, tetapi kita harus jelas melihat dan menilai, siapa pendukung dan siapa penghambat Papua Merdeka, di luar daripada lembaga dan organisasi buatan NKRI.

PMNews: Rupanya TRWP sudah punya data tentang siapa penghambat Papua Merdeka?

TRWP: Pokoknya siapa saja, atas nama apa saja, yang bilang seperti kalimat di atas, mengaku diri OPM asli, OPM 1 Juli, OPM murni, dan sebagainya ialah penipu dan penghianat. Kita harus jelas dan tegas tentang hal ini.

PMNews: Bagaimana kalau pernyataan ini datang dari orang-orang di dalam ULMWP sendiri?

TRWP: ULMWP itu lembaga politik untuk diplomasi Papu Merdeka, bertugas melakukan berbagai lobi politik untuk kemerdekaan West Papua. Oleh karena itu siapa saja, oknum atau organisasi yang menentang ULMWP atau menganggap ULMWP tidak murni, atau meremehkan ULMWP dan menggunakan alasan lain untuk melemahkan ULMWP adalah murni lawan Papua Merdeka, bertujuan menghambat perjuangan Papua Merdeka, dan karena itu harus disikapi dengan jelas oleh semua orang Papua yang mau Papu Merdeka, terlepas dari NKRI.

Jadi, kalau ada orang, oknum, entah itu tokoh atau anggota dari ULMWP yang menganggap ULMWP tidak mewakili Papua Merdeka, maka itu adalah wakil dan agen NKRI yang bertujuan menghambat Papua Merdeka.

PMNews: Tidak bisa menyebutkan siapa atua organisasi mana?

TRWP: Menyebut dan menyudutkan dan mencurigai itu cara lama. Kita buang cara itu. Kita tinggalkan cara itu. Kita semua saling percaya! Semua pihak adalah teman kita dalam Papua Merdeka.

Semua orang Papua mau merdeka! Semua organisasi bertujuan untuk Papua Merdeka.

Sudah berulang-ualng TRWP katakan lewat PMNews ini, bahwa yang menghambat Papua Merdeka bukan oknum, bukan organisasi, tetapi adalah “egoisme”, yaitu ego pribadi orang-orang Papua dan ego kelompok perjuangan Papua Merdeka. “Ego” adalah musuh utama dan pertama dari kita semua, bukan NKRI.

Up ↑

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Kopi Papua

Organic, Arabica, Single Origins

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages