Mathias Wenda – Page 7 – Papua Merdeka News

KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO REVOLUSI
NOMOR:002/A/PANGTIKOR-TRPB/SK/MPP-VI/2009
TENTANG
PENGGUNAAN NAMA ATAU ISTILAH DALAM ORGANISASI DAN NAMA NEGARA

Atas nama segenap komunitas makhluk dan tanah serta bangsa Papua yang telah gugur di medan perjuangan ataupun yang masih hidup dan yang akan lahir; atas berkat dan anugerah Sang Khalik langit dan Bumi, Panglima Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat,
Menimbang:
1. bahwa perjuangan setiap Bangsa di muka Bumi untuk hidup bebas, merdeka, berdaulat, damai dan harmonis di atas tanah leluhurnya adalah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat;
2. bahwa perjuangan bangsa-bangsa di muka Bumi selama ini terutama terjadi karena pelecehan, pengekangan, pelanggaran ataupun penghilangan atas jatidiri sebuah bangsa oleh bangsa lain, digalakkan dalam rangka membela dan mempertahankan jatidiri, demi kelanjutan hidup dari sebuah komunitas makhluk yang memiliki jatidiri itu sendiri;
3. bahwa identifikasi dan identitas sebuah komunitas makhluk merupakan sebuah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat dan dimanipulasi oleh pihak lain;
4. bahwa oleh karena itu, maka bangsa Papua perlu mengidentifikasi dan memanggil dirinya sesuai dengan jatidirinya sendiri, menurut kemauannya sendiri, tanpa rekayasa, pengkondisian, atau pemaksaan dari pihak lain;
5. bahwa untuk itu perjuangan bangsa Papua sebagai salah satu dari kelompok Masyarakat Adat di Dunia dan di Pulau New Guinea perlu mengidentifikasi dan menempatkan diri serta identitasnya di tengah-tengah bangsa, Negara, dari identitas lainnya di muka Bumi secara tegas dan jelas;
6. bahwa oleh karena itu perlu ada identifikasi serta penyesuaian antara nama dan istilah yang digunakan selama ini dengan nama dan istilah yang dikehendaki bangsa Papua serta nama dan istilah sebagaimana tertera dalam berbagai produk hukum terdahulu menyangkut bangsa, Negara, dan atribut Negara lainnya dalam rangka mempertegas diri dalam menempatkan bangsa Papua serta perjuangan kemerdekaannya secara jelas di tengah-tengah bangsa lain di muka Bumi;
7. bahwa untuk itu perlu membuat sebuah keputusan yang mempertegas dan memperjelas berbagai nama dan istilah yang terutama merujuk kepada nama Negara yang akan disusun dengan penyesuaian-penyesuaian nama dan istilah lainnya menurut kebutuhan.
Mengingat:
1. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea No. 68 dan Nomor Register 362 dan 366, tanggal 20 November 1961 mengenai bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara;
2. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea Nomor 69, tanggal 20 November 1961 mengenai Lagu

Nov 2, 2003
Author: WPNews

– Siapa Mau Membubarkannya sama saja dengan Melawan Kedaulatan Rakyat Papua Barat
Menanggapi pernyataan Alex Mebri (mantan atau pelarian yang mengaku diri anggota OPM) di berbagai media massa Indonesia seperti dalam WPNews, Editorial Kolektif WPNews mewawancarai langsung Panglima Tertinggi TPN/OPM untuk meminta keterangan lanjutan tentang “rapat umum” seperti diakui Mebri.

Berikut petikan wawancara per telepon.

WPNews: Selamat pagi, ketemu lagi Bapak lewat telepon.

TPN/OPM: Selamat pagi anak-anak, ada berita apa dan tanya apa lagi?

WPNews: Kami mau tanya tentang rapat akbar yang Bapak selenggarakan dengan rencana untuk membubarkan Presidium Dewan Papua (PDP) seperti dilansir berbagai media massa Indonesia.

TPN/OPM: Wah, bingung kah? Kesalahan kamu yang pertama adalah kamu mau tanya Bapak karena laporan media massa Indonesia. Kenapa kamu harus begitu? Kenapa harus tanya? Kamu kan tahu sendiri, itu media penjajah, kenapa harus kamu tanya lagi? Memang mereka punya kewajiban untuk manipulasi opini supaya rakyat Indonesia rasa tenang, karena sementara ini mereka marah, jadi mereka mau kasih tenang. Kenapa orang Papua harus tanya seperti ini?

WPNews: Lalu… (dipotong)

TPN/OPM: Dengar dulu, kamu punya kesalahan. Kedua, kalian tahu siapa Aleks itu? Kalau tidak tahu kenapa harus menjadi pertanyaan? Kenapa kalian masih lagi percaya kepada kaki tangan NKRI? Kenapa kamu tidak bisa anggap orang-orang seperti itu angin lalu saja? Kenapa kamu tidak tahu bahwa itu omongan seharga sepiring nasi?

Ketiga, Indonesia nyata-nyata GAGAL BESAR dalam apa yang mereka bilang “membangun Papua” karena ternyata mereka tidak sanggup dan tidak akan pernah bisa membujuk orang Papua untuk tetap tinggal dengan NKRI. Mereka tangkap orang-orang ‘mantan’ di pinggir jalan, dikasih makan, dibayar, lalu disuruh omong ini dan itu. Orang Papua mana yang mau dengar kepada para mantan-mantan itu?

WPNews: Katanya mau bikin dewan adat lalu gantikan PDP?

TPN/OPM: Masih percaya lagi? Begini, Dewan Adat di manapun di dunia ini dilindungi oleh Undang-Undang Nasional dan Internasional. Kamu baca baik-baik UU itu semua. Semua Dewan Adat di dunia terjamin secara hukum dan malahan dilindungi dengan banyak sekali aturan. Lalu, Dewan Adat itu bukan Dewan Politik atau Dewan Militer Papua Barat. Mereka urus adat, urus hukum adat, urus nilai adat, urus perkara adat. Mereka tidak urus politik. Hanya NKRI yang selalu lihat Dewan Adat di Papua Barat sebagai alat politik, karena mereka miskin dengan pengetahuan tentang hal-hal ini. Kalau Ketua-Ketua Adat bangkit membela rakyat mereka, itu karena mereka punya peran sebagai Kepala Adat, Kepala Keluarga dari Adat itu, bukan karena mereka politikus atau tentara Papua Barat.

Jadi, kalau ada yang pakai nama Adat untuk menggantikan PDP, maka itu jelas permainan Indonesia karena yang tidak tahu adat adalah Indonesia itu. Jadi mereka pikir, setelah itu mereka mau larang semua Dewan Adat karena mereka mau matikan PDP, dan lain-lain. Dengan begitu mereka mau ciptakan persoalan antara orang Papua sendiri. Bapak harap orang PDP pintar baca ini. Mereka pintar.

Jadi, PDP harus tahu, bahwa Dewan Adat suku mana saja yang ada di tanah air itu harus dilindungi, dipelihara dan perlu ada kerjasama, tetapi bukan dalam rangka menjalankan mandat yang diberikan kepada PDP, tetapi dalam urusan adat, karena orang PDP juga orang adat.

WPNews: Kata Aleks bahwa kemerdekaan yang dia inginkan adalah kemerdekaan ekonomi, sosial bukan politik?

TPN/OPM: Itu bahasa basi, sudah kuno, bukti kemiskinan pengertian mereka tentang suara orang Papua. Bahasanya sama saja dengan Panglima Kodam Trikora, Gubernur Koloni Papua, tahu kah? Mereka sama saja, satu aliran, satu bahasa, satu hati, satu negara, satu bangsa. Kalian mau dengar mereka? Mau ditipu lagi? Saya tahu kalian tidak sebodoh yang mereka pikir.

WPNews: Kalau seandainya Aleks Mebri benar-benar mewujudkan niatnya?

TPN/OPM: Kamu ada di mana? Saya ada di mana? Kita semua mati baru bisa toh? Takut apa lagi? Ini kita ada pada pihak kebenaran! Kita tidak akan kalah! Kita sudah menang. Tinggal PDP saja yang perlu mainkan perannya dengan berani dan tidak menipu banyak.

WPNews: Dulu Panglima Operasi Dalam Negeri Alm. Kol. TPN PB Simon Alom pernah pimpin pasukan Bapak untuk tutup Kantor PDP dan Foreri tanggal 30 Agustus 2000, apakah ada hubungan?

TPN/OPM: Oh, itu perintahnya lain, itu isunya lain, dan alasannya juga lain. Bapak perintahkan itu karena PDP waktu itu tipu banyak. Bukan karena saya mau “merdeka” seperti yang Mebri bilang itu. Tapi karena saya mau PDP bikin seperti yang dia bilang, tidak putar balik. Secara hukum memang, kunci pintu kedua kantor itu masih Bapak pegang. Itu bukti bahwa PDP secara hukum adat Papua sudah diambil alih oleh TPN/OPM. Mereka sadar atau tidak, itu fakta.

WPNews: Artinya PDP sudah dibubarkan oleh TPN/OPM?

TPN/OPM: Artinya, TPN/OPM sudah menang. Artinya sekarang ini suara murni rakyat Papua yang sedang jalan di dalam PDP. Jadi, PDP sekarang adalah nama lain dari TPN/OPM.

Tetapi Bapak tahu, masih ada anggota PDP yang kelelawar dan sundal karena mereka jual diri kepada orang Barat dan orang Indonesia. Tetapi tanah Papua tidak buta. Tanah ini ada orang yang punya. Yang punya itu akan, sudah dan sedang menghakimi mereka. Penjilat bangsa Papua akan lenyap sebelum kita menginjak Tanah Kanaan, tanah perjanjian itu.