Perjuangan Papua Merdeka Mendapatkan Angin Segar dari Kantor MSG di Vanuatu

PMNews mencatat Radio New Zealand International, Vanuatu Daily Post dan disambut Tabloid Jubi seperti telah kami teruskan lewat Papua Press Agency (www.westpapua.net) memberitakan peristiwa bersejarah dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka yaitu bahwa Kantor Sekretariat MSG (Melanesian Spearhead Group) menerima lamaran West Papua (diwakili oleh WPNCL – West Papua National Coalition for Liberation) untuk menjadi anggota MSG.

Walaupun lamaran ini harus disetujui oleh Ketua dan anggota MSG, penekanan dan ulasan disampaikan bahwa West Papua menurut kodrat ialah bagian dari keluarga besar Melanesia, jadi tidak ada alasan untuk mengabaikan eksistensi dan keanggotaan West Papua dalam keluarga Melanesia. Sementara Indonesia yang bukan bagian dari keluarga Melanesia saja telah diberikan status peninjau baru-baru ini, maka ditegaskan oleh politisi senior pendukung Papua Merdeka, Barak Sope bahwa West Papua memang pantas dan harus diterima sebagai anggota MSG.

MSG saat ini berkantor pusat di Port Vila, ibukota Republik Vanuatu, salah satu dari segitiga Port Capitals (Port Numbay, Port Moresby dan Port Vila).

MSG ialah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yaitu lembaga resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB sebagai lembaga internasional selalu ketat dengan prosedur dan birokrasi organisasi. MSG merupakan wadah birokrasi PBB di kawasan Melanesia, yang menyampaikan resolusi dan keputusannya kepada PIF, yang kemudian diteruskan kepada Sidang Umum PBB dan sesi-sesi dengar pendapat dan rapat-rapat Komisi serta Sub-Komisi di Kantor PBB.

Bila West Papua didaftarkan sebagai anggota MSG, maka secara resmi dalam birokrasi dan prosedur administrasi PBB isu West Papua menjadi bagian dari isu-isu PBB pada tingkat kawasan, yang kemudian akan meningkat ke tingkat PIF, lalu ke tingkat Komisi dan Sidang Umum.

Negara New Caledonia Jajaki Rencana Kerjasama Dengan Papua

JAYAPURA – Melihat adanya kemiripankultur budaya masyarakat adat, Pemerintah Negara New Caledonia menjajaki rencana untuk melakukan kerja sama dibidang budaya serta isu tentang penanganan masalah perempuan.

Hal tersebut sebagaimana hasil pertemuan Menteri Pemberdayaan Perempuan New Caledonia, Dewe Gorodey yang didampingi suami dengan Plt. Sekda Provinsi Papua Drs. Elia I. Loupatty, MM, di Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jayapura, Jumat (18/1) kemarin pagi.

Menurut pengakuan Gorodey, dirinya bersama suami sudah berada di Indonesia selama tiga pekan. Sementara keinginannya untuk mengunjungi Kota Jayapura lebih dikarenakan oleh adanya kesamaan kultur budaya antara Papua dan New Caledonia yang notabene sama-sama berada di daerah kepulauan pasifik.

“Jadi, memang saya tertarik kesini (Jayapura, red) karena di Papua ada festival budaya yang juga ada di tempat kami tiap tahunnya. Makanya, kami kesini dengan harapan ingin melihat kebudayaan Papua lebih dekat dan secara langsung,” katanya.

Lebih lanjut dia berharap kedepan bakal terjalin suatu kerja sama antara Indonesia khususnya Provinsi Papua dengan New Caledonia, dalam hal budaya serta adanya pertukaran kultur yang dapat yang dibarengi penanganan isu perempuan antar kedua wilayah tersebut.

“Maka itu, saya berpikir kedepan untuk mengundang pihak – pihak terkait dari Papua guna duduk bersama kami kedepannya untuk membahas soal isu perempuan.Tapi, yang terutama adalah pertukaran budaya dan kita ingin sekali ada kerjasama dibidang tersebut,” tukasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt).Sekda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty, MM. menyambut positif rencana kerjasama yang dikemukakan Menteri New Caledonia tersebut.Pihaknya berharap rencana itu bisa terwujud, sehingga bisa terjadi tukar menukar informasi budaya antar kedua wilayah yang berada di pasifik ini.

“Dari kami dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sangat menyambut baik dan tentunya memang perlu ada proses yang harus ditempuh karena ini antar bangsa, dan saya rasa untuk New Caledonia tidak terlalu berbeda jauh dengan kebudayaan Papua yang ada di Melanesia. Selain itu, saya rasa inisiatif beliau dibidang kebudayaan dan penanganan masalah perempuan saya kira ini sangat baik untuk dilakukan kerja sama antar kedua belah pihak,” cetusnya.

Usai bertemu Sekda Papua, Menteri Dewe Gorodey dijadwalkan mengunjungi sejumlah tempat wisata serta sanggar seni budaya di Kota Jayapura, kemudian bakal berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yhudoyono.

Sebelumnya Menteri Dewe Gorodey bersama suami diterima Sekda Papua yang didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Papua, Annie Rumbiak, serta Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Papua, WimCH. Rumbino, diruang kerjanya. (mir/aj/lo2)

Jum’at, 18 Januari 2013 23:54, Binpa

Enhanced by Zemanta

Gubernur Sandaun: Kelompok Kriminal Nyeberang ke PNG, Akan Ditangkap

JAYAPURA—Kelompok kriminal di Indonesia (Papua) yang menyeberang ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG) dipastikan tidak akan aman. Pasalnya, Pemerintah PNG berjanji akan menangkap mereka untuk selanjutnya dikembalikan ke Indonesia guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian diungkapkan Gubernur Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG) Hon Amkat Mai menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Kapolda Papua, kemarin.

Untuk diketahui, Gubernur Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG) Hon Amkat Mai beserta rombongan berkesempatan berkunjung ke Polda Papua yang diterima langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Drs. M. Tito Karnavian, MA didampingi Pejabat Utama Polda Papua bertempat di Ruang Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (17/1).

Dalam kunjungannya kali ini Gubernur Provinsi Sandaun bertujuan untuk meminta masukan kepada pihak Polda tentang masalah kepolisian dan kebijakan Kapolda.

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam Kapolda memaparkan tentang kebijakan Polda Papua untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan miras atau minuman berakohol. Namun saat ini Polda Papua lebih mengutamakan tindakan persuasif. Namun bila terjadi pelanggaran hukum maka penanganannya dengan menggunakan penanganan secara minimum.

Setelah pertemuan, dalam wawancara oleh wartawan ketika ditanya bagaimana kalau kelompok sipil bersenjata atau pelaku tindak pidana lainnya yang sering kali setelah melakukan kejahatannya lari ke PNG atau ke wilayah dia.

“Apabila ada kejadian seperti itu dan Polisi kami mengetahui maka akan ditangkap dan diserahkan kepada pihak Polisi di Papua untuk dituntut sesuai hukum yang ada di Indonesia,” ujarnya.

“Saat ini pemerintahan di bawah Pieter O’Neil sangat berharap hubungan yang baik dengan Indonesia dan untuk menjaga hubungan ini, kami berharap tindakan seperti tadi harus dihukum karena tidak mau mengganggu hubungan kedua negara” tegasnya.
Ditanya tentang hubungan bilateral RI-PNG ke depan, dia mengatakan, tadi sudah dibahas dan akan ditindaklanjuti melalui kerja sama dikedua belah pihak.

Kapolda menyatakan, pihaknya membahas studi banding masalah Kepolisian atau keamanan juga masalah studi banding masalah ekonomi khususnya dari pihak mereka untuk bisa bekerjasama bidang ekonomi guna memetik keuntungan dari harga yang murah dan produk-produk yang bagus yang ada di Indonesia, karena bila dibandingkan dengan impor dari negara lain yang jaraknya jauh tentu harga jauh lebih mahal.
Kapolda mengatakan, Gubernur juga menyampaikan Sandaun bisa jadi potensi pasar (market) bagi pengusaha Indonesia seperti tambang, minyak, pembangunan perkebunan dan lain-lain.

Kata dia, hal ini dalam rangka untuk memacu hubungan baik tersebut yang akan memacu perdagangan maka salah satu areanya adalah masalah hukum atau keamanan yang menjadi domainnya Kepolisian dan mengharapkan hukum dapat mendukung hubungan dagang.

“Disamping itu, keamanan dapat mendukung para pebisnis di kedua belah pihak terutama dari PNG dapat dijamin di daerah Papua,” tukas Kapolda.
Kata dia, pihaiknya telah menyampaikan kita akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah itu karena akan menguntungkan kedua belah pihak. “Tapi kita juga meminta pengusaha kita atau karyawan kita yang bekerja di PNG juga dilindungi,” tandas dia.

“Masyarakat kita yang berdagang di sana dan memasarkan hasil di sana juga dilindungi sehingg sama-sama saling melindungi dan saling kita mematuhi hukum masing-masing dalam pelaksanaan itu.”

Namun, lanjutnya, karena ada perbedaan sistem hukumnya maka kita harapkan adanya koordinasi antar penegak hukum baik melibatkan Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai.

Dan salah satu yang ingin dikerjakan adalah bidang Kepolisian misalnya pertama membentuk Laison Officer (LO) atau Perwia Penghubung baik dari kedua belah pihak sehingga kalo ada problem cepat kita atasi dan yang kedua namanya Joint Interdiction Mechanism atau mekanisme untuk mengiterdiksi orang yang lari ke PNG maupun yang lari dari PNG ke Indonesia/ Papua.

Menurutnya, salah-satu yang ditanyakan dari pihaknya adalah bagaimana kalau kelompok-kelompok bersenjata lari ke PNG. Mereka menyatakan sepanjang itu adalah kriminal murni seperti penembakan, pembunuhan dll itu dinilai sebagai prinsip double criminality yang artinya di PNG diakui sebagai pidana demikian juga dengan di Indonesia dan tentunya akan ditangani oleh pihak mereka sesuai dengan tahapan-tahapan kasus lainnya.

“Dan inilah yang kita untuk segera di tindaklanjuti melalui kunjungan-kunjungan kepolisian diantara kedua belah pihak dan akan membentuk kelompok-kelompok kecil dan natinya akan dibuat Memorandum of Understanding (MOU),” tukasnya. (mdc/don/l03/@dv)

Kamis, 17 Januari 2013 21:12, Binpa

Tanggal 14 Desember Sepi, Kelompok Pro Bangsa Melanesia Barat Tidak Lagi Eksis

SENTANI—Kelompok Pro Bangsa Melanesia tidak lagi eksis.  Buktinya, peringatan 14 Desember yang disebut-sebut sebagai Hari Melanesia  tidak tampak lagi aktivitas mereka alias sepi.  Pantuan harian ini di beberapa daerah, seperti di Kota Jayapura,  Kabupaten Jayapura, Merauke dan beberapa daerah lainnya sudah tidak terlihat lagi kegiatan mereka dalam merayakan HUT 14 Desember yang disebut sebagai hari kemerdekaan mereka.

Sebut saja di Sentani ibu kota Kabupaten Jayapura, berlangsung aman dan kondusif.  Tak jauh bedanya ketika tanggal 1 Desember 2012 yaitu hari yang diklaim sebagai HUT (Hari Ulang Tahun) OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, jajaran Polres Jayapura melakukan penjagaan di sejumlah titik,  khususnya di lapangan makam Alm Theys Eluay. Dimana jika setiap tahunnya di lapangan tersebut dilaksanakan aksi kumpul massa, namun tahun ini hanya dilakukan acara bakar batu yang diselenggarakan oleh jajaran Polres Jayapura bersama dengan masyarakat.

“Bakar batu merupakan wujud dari adat yang menyatakan ada ikatan persaudaraan, hubungan yang saling membantu, saling mengisi dan bertujuan positif,”

ujar Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH kepada Bintang Papua yang ditemui di lapangan Theys Eluay pada Jumat (14/12).

Dijelaskan, acara bakar batu ini merupakan cara untuk membina kemitraan antara Polri dan masyarakat untuk mewujudkan dan menciptakan suasana kamtibmas di wilayah Kabupaten Jayapura.

“Terciptanya kondisi aman dan kondusif baik pada tanggal 1 Desember maupuan 14 Desember 2012 adalah karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakat,”

tandasnya.

Terkait pengamanan yang dilakukan, lanjutnya, sudah merupakan kewajiban bagi pihaknya untuk mengantisipasi pihak-pihak tertentu yang hendak mengganggu dan membuat situasi tidak kondusif.

“Kami sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak terajak oleh kelompok-kelompok yang hendak menciptakan suasana tidak aman,”

ujarnya.

Ditambahkannya, dengan terciptanya kondisi yang aman membuktikan bahwa ada komunikasi yang erat dan betul-betul nyata antara masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh komponen yang ada.

Pangki: Hari Melanesia Diluar Agenda PRD Wilayah Merauke
Sementara itu dari Merauke dilaporkan, Momen tanggal 14 Desember yang diklaim oleh sebagian masyarakat Papua sebagai hari ulang tahun Melanesia, untuk Kabupaten Merauke sendiri sepi akan kegiatan dalam rangka menyemarakkan hari tersebut.

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, Jumat (14/12), suasana Kota Merauke berlangsung normal seperti hari biasanya, dan tidak ada kegiatan yang digelar baik itu dalam bentuk syukuran maupun lainnya.

Ketua Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Merauke, Pangrasia Yeem, mengatakan,  bahwa tanggal 14 Desember memang diperingati sebagai hari Melanesia oleh Bangsa Papua. Namun,  untuk jajaran PRD Merauke sendiri tidak memeringatinya karena kegiatan tersebut tidak masuk dalam agenda PRD.

“Jadi kami (PRD Wilayah Merauke) tidak perlu menggelar kegiatan untuk memeringati hari Melanesia, bukan karena kami tidak mau, tetapi kegiatan tersebut tidak masuk dalam agenda PRD,”

ungkapnya kepada Bintang Papua saat bincang-bincang di Sekretariat PRD Wilayah Merauke, kemarin.

Diperjelas Pangki, rumpun Melanesia bukan terdiri atas rakyat Papua saja, tetapi ada orang PNG, Maluku dan Timor-Timur di dalamnya. Karena itu, sambungnya, hari Melanesia berada diluar agenda PRD.

“PRD hanya mengurus status politik bangsa Papua saja, lebih dari itu tidak. Nah, untuk apa kami urus kegiatan di momen seperti ini, toh kita saja belum merdeka kok. Kita ini kan kalau bisa dibilang masih dijajah, jadi tidak usah berlebihan lah,”

tandasnya. (dee/lea/don/l03)

Sabtu, 15 Desember 2012 10:45, BP

SBY Janjikan Tak Ada Peningkatan Kehadiran Militer di Perbatasan, Namun Warga Masih Mengungsi Karena Ketakutan

Jayapura — Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill mengatakan bahwa ia telah diyakinkan oleh Presiden Indonesia yang tidak akan meningkatkan kehadiran militernya di sekitar perbatasan RI-PNG dalam pertemuan bilateral antara kedua negara di Bali, minggu lalu.

“Presiden telah meyakinkan saya, mereka tidak akan meningkatkan aktivitas militer di Papua Barat. Bahkan mereka perlahan-lahan menarik militer untuk memungkinkan pembangunan ekonomi di Papua Barat sehingga mereka dapat memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup rakyat kita di sana.” kata Peter O’Neill kepada tabloidjubi.com melalui siaran persnya, (15/11).

Menurut Peter O’Neill, dalam pertemuan tersebut, kedua negara telah sepakat melakukan sejumlah proyek bersama di sekitar wilayah perbatasan. Proyek-proyek yang akan dilakukan tersebut adalah proyek di sektor minyak, gas dan listrik.

O’Neill juga mengatakan ia dan SBY juga mendiskusikan keprihatinan PNG tentang pelanggaran hak asasi di Provinsi Papua. O’Neill mendorong Indonesia untuk menangani masalah-masalah hak asasi manusia di Papua.

Sebelumnya, Agustus lalu, Danrem 172/PWY/Jayapura, Kolonel Infanteri Joppy E. Onesimus Wayangkau menegaskan, perbatasan masih membutuhkan tentara yang ditugaskan. “Perbatasan masih perlu tentara,” katanya.

Pasukan di perbatasan bisa dikurangi jika Pemerintah Daerah Keerom, Dewan Adat Keerom dan masyarakat di Keerom bisa menjamin keamanan. “Pasukan dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan dari pemerintah daerah, dewan adat, masyarakat dan aparat keamanan,” kata Wayangkau saat itu.

Oktober lalu, dari hasil investigasi dan monitoring Elsham Papua di Keerom diketahui ada 38 warga yang mengungsi dan terus berpindah-pindah tempat. Mereka menetap di pondok-pondok sekitar perbukitan, sebelah Barat kota Arso. warga tersebut mengungsi karena takut dengan penyisiran yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI/POLRI di kampung-kampung, dengan alasan mencari warga asli papua yang terlibat sebagai anggota TPN-OPM dan mencari pelaku penembakan tanggal 1 Juli lalu terhadap kepala kampung Sawyatami. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan pernyataan SBY yang daisampaikan pada O’Neill.

Sumber : http://www.tabloidjubi.com

PM Free West Papua Campaign: PNG Akan Mengirim Nota Diplomatik ke Indonesia Lewat Dubesnya di Jakarta

PNG – Setelah puluhan tahun mempertahankan sikap yang relatif netral, Pemerintah Papua New Guinea akhirnya akan membuat representasi yang kuat ke Indonesia untuk meningkatkan kekhawatiran atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia di West Papua.

Perdana Menteri Peter O’Neill mengatakan dalam sebuah wawancara dengan EMTV Jumat malam bahwa “Departemen Luar Negeri akan memberikan nota diplomatik untuk mengungkapkan keprihatinan warga Papua New Nugini kepada pemerintah Indonesia.

Tanggapan muncul beberapa hari setelah perwakilan lebih dari 4000 wanita dari Lutheran meminta Peter O’Neill untuk melihat lebih jauh kesulitan yang dihadapi oleh orang West Papua.

Daya tarik publik untuk perhatian pemerintah terhadap penyebab masalah pelanggaran HAM di West Papua, menurut perwakilan Perempuan Lutheran Rose Muingepe yang menghadiri sebuah konferensi di Mumeng luar Kota Lae.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk menaikkan masalah penderitaan rakyat West Papua di meja parlemen. Kita tahu bahwa wanita sedang diperkosa, laki-laki yang disiksa dan kami ingin pemerintah kita untuk memperhatikan masalah ini. ” Jumat malam, Perdana Menteri O’Neill, mengatakan bahwa nota diplomatik akan diteruskan kepada pemerintah Indonesia melalui kedutaan PNG Jakarta.

“Kita perlu menghormati konvensi internasional yang dibuat dalam organisasi seperti PBB. Kita juga perlu menghormati bahwa Indonesia adalah bagian dari organisasi-organisasi dimaksud.

“Melalui konvensi-konvensi tersebut kami akan memberikan nota diplomatik terkait meningkatnya keprihatinan warga kami selama beberapa laporan yang kami dapatkan dari West Papua terkait pelanggaran hak asasi manusia.”

Ini adalah pertama kalinya, dalam beberapa tahun, bahwa Perdana Menteri Papua Nugini Hon Peter O’Niel telah mengakui pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Perdana Menteri Peter O’Neill juga akan membawa masalah West Papua menjadi perhatian Presiden Indonesia dalam konferensi demokrasi mendatang di Bali akhir tahun ini.

Hal tersebut diatas, melalui Kantor Free West Papua Campaign di Port Moresby ibu kota PNG membenarkan bahwa ada sejumlah ibu-ibu yang menyelenggarakan Konverensi, dalam konverensi tersebut mendesak kepada Pemerintah PNG agar masalah West Papua dapat di agendakan dalam Parlemen untuk di bahas, Pemerintah PNG-pun telah meresponnya dengan baik.

Kehadiran Indonesia di West Papua Menghambat Kemajuan di Wilayah Kami

Salah seorang pembicara pada konferensi konferensi “Jalan Menuju Kemerdekaan” diselenggarakan di Oxford, Inggris mengatakan West Papuau menjadi hambatan untuk hubungan baik di antara negara-bangsa dan kemajuan di wilayah kami.

Powes Parkop, Guberunur DKI Port Moresby, telah datang ke konferensi di Oxford University.

Penyelenggara konferensi dimaksud menyatakan kasus yang paling kuat sekarang ini ialah hak asasi orang Papua di Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri.

Mr. Parkop menyatakan isu-isu keamaann dan HAM di West Papua faktor yang mengacaukan keamanan di wilayah sekitarnya.

Dikatakannya, kalau tidak begitu, wilayah ini pasti penuh damai dan makmur.

“West Papua menjadi hambatan terhadap potensi ini. Untuk saya, sebagai pemimpin nasional PNG, ini yang saya mau sampaikan kepada pihak Indonesia, bahwa, anda genggam West Papua, itu yang menyebabkan kami tidak bisa maju secara ekonomi kalau tidak kami bisa menjadi pusat perekonomian dunia dan wilayah ini menjadi rawan terhadap keamanan.”

Powes Parkop
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=62143
News Content © Radio New Zealand International
PO Box 123, Wellington, New Zealand

Memajukan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Pemerintah tengah mengupayakan peningkatan peran di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Marty Natalegawa (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews – Indonesia dan Papua Nugini berkomitmen mengupayakan kemajuan bagi operasionalisasi pos perbatasan Skouw-Wutung. Pos perbatasan Indonesia-Papua Nugini tersebut telah resmi dibuka pada Maret lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami berkomitmen mewujudkan kemajuan segera pada pos perbatasan ini, sehingga kita bisa memfasilitasi komunikasi dan travel komunitas dua pihak di perbatasan,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Samuel Tei Abal, di kantor Kementerian Luar Negeri, Rabu malam, 4 Agustus 2010.

Prinsip pos perbatasan Indonesia-Papua Nugini sama dengan pos perbatasan Indonesia-Timor Leste, yakni bagaimana bisa memfasilitasi komunikasi dan interaksi warga yang tinggal di perbatasan. “Di Timor Leste ada format border pass, tapi di Papua Nugini ada format lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” kata Natalegawa.

Natalegawa juga menyampaikan apresiasi kepada Papua Nugini atas kerja sama mereka sehingga memungkinkan repatriasi (pemulangan) secara sukarela warga negara Indonesia dari Papua Nugini. Natalegawa berharap pemerintah Papua Nugini bisa memberikan bantuan dan fasilitas yang sama bila masih ada warga Indonesia yang ingin kembali ke tanah air. Marty membenarkan bahwa masih ada beberapa warga negara Indonesia yang ingin pulang, tetapi belum bisa dipastikan jumlahnya.

Dalam joint ministerial commission kedua ini, setelah yang pertama dilakukan pada 2003, selain isu perbatasan dan repatriasi warga Indonesia, kedua menteri luar negeri juga membahas isu yang merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan Presiden Yudhoyono ke Papua Nugini pada Maret lalu.

Isu-isu tersebut antara lain, kerja sama di bidang pembangunan, pertahanan, dan keamanan, perdagangan, investasi dan keuangan, transportasi dan telekomunikasi, pendidikan, budaya dan pariwisata, serta sejumlah isu lain.

Indonesia dan Papua Nugini mulai menjalin hubungan konsuler pada 1973, yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik segera setelah Papua Nugini memperoleh kemerdekaan dari Australia pada 16 September 1975. Indonesia merupakan negara kedua setelah Australia yang mengakui kemerdekaan Papua Nugini.(np)
• VIVAnews

RABU, 4 AGUSTUS 2010, 22:36 WIB Pipiet Tri Noorastuti, Harriska Farida Adiati

Sope menyerukan pemerintah Vanuatu untuk menghidupkan kembali lobi Papua

Seorang mantan perdana menteri Vanuatu dan pemimpin Partai Progresif Melanesia, Barak Sope, telah meminta pemerintah untuk terus menerapkan tekanan politik, diplomatik dan hukum di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Jakarta untuk memungkinkan Papua Barat untuk mengadakan referendum kemerdekaan dari Indonesia.

Mr Sope membuat panggilan melalui surat kabar harian Pos sebagai pemerintah Edward Natapei adalah mengurangi dari upaya lobi administrasi sebelumnya.

Dia mengatakan perdana menteri pertama Vanuatu, Pastor Walter Lini, selalu mempertahankan bahwa selama pulau-pulau lain dan daerah di Pasifik tetap koloni, Vanuatu tidak independen baik.

Menurut Tuan Sope, Pastor Lini mengatakan Papua Barat seharusnya menjadi negara pertama di Pasifik untuk menjadi mandiri dan mendesak rezim Natapei untuk mensponsori kasus di pengadilan Amerika untuk menyatakan tindakan Papua Barat dari pilihan bebas inkonstitusional.

Isi Berita © Selandia Baru Radio InternationalPO Box 123, Wellington, Selandia Baru
by Richson Aruman on Wednesday, November 3, 2010 at 2:45am

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny