OPM, TPN/OPM dan Penembakan di Tanah Papua Pasca ULMWP, Logis?

Ada tiga nama organisasi yang kita orang Papua harus rapihkan, sejalan dengan diterimanya ULMWP sebagai organisasi perjuangan politik dan diplomasi Papua Merdeka. Organisasi ini tidak hanya diakui oleh orang Papua di West Papua, tetapi juga orang Papua di seluruh pulau New Guinea dan orang Melanesia. Bukan orang Papua dan Melanesia saja, tetapi negara-negara Melanesia dan negara-negara di Pasifik Selatan, yang disebut kawasan Oceania, dan bahkan di seluruh dunia telah mengakui ULMWP.

Sekarang di dalam negeri kita diupayakan oleh NKRI untuk dipertentangkan dengan ingatan dan logika kita tentang organisasi selain ULMWP, yaitu TPN/OPM, OPM dan organisasi lainnya.

Kata mereka 1 Juli adalah HUT OPM,
kata mereka 1 Desember adalah HUT OPM,
kata mereka penembakan di Lanny Jaya dilakukan oleh OPM,
kata mereka 100 anggota TPN/OPM menyerah di HUT NKRI ke-71 di Puncak Jaya

Ya, itu kata mereka, bukan?

Lalu, apa kata orang Papua? Apa kata para pejuang Papua Merdeka? Apa kata organisasi yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan West Papua?

Kita sebagai individu, organisasi, yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua sudah waktunya bertanya kepada diri sendiri dan menjawab kepada diri sendiri pula:

Kalau sudah ada OPM, mengapa harus perlu ULMWP kemarin?
Kalau sudah ada OPM, mengapa justru ULMWP yang mendaftarkan diri ke MSG dan diterima di sana kemarin?
Kalau sudah ada ULMWP, bukankah OPM itulah yang sekarang bernama ULMWP hari ini?
Kalau OPM itulah ULMWP hari ini, maka apakah tugas ULMWP: berperang di hutan atau berpolitik dan berdiplomasi di pentas politik dan diplomasi dunia?
Kalau sudah ada ULMWP hari ini, mengapa masih ada OPM di Tanah Papua hari ini? Siapa yang pelihara OPM di Tanah Papua hari ini?
Kalau sudah ada ULMWP, mengapa masih ada organisasi TPN/OPM? Apa ini organisasi politik atau organisasi gerilya militer? Apa pernah ada organiasi perjuangan di dunia yang banci seperti ini: mau bilang militer salah, mau bilang politik juga salah, karena namanya TPN/OPM?
Kalau sudah ada ULMWP hari ini sebagai nama baru dari OPM, mengapa masih ada juga TPN/OPM hari ini di Puncak Jaya?
Kalau ULMWP berdiplomasi menyambung pekerjaan OPM untuk diplomasi dan politik mengapa OPM dibilang masih menembak orang di Lanny Jaya?

Konservatiasme dalam perjuangan sangatlah penting, tetapi yang lebih penting ialah konservatisme SETELAH kemerdekaan dan bukan sebelumnya. Di era revolusi, kita harus progresif dan agresif, tidak konservatif. Kita menjadi ekor dari sebuah perkembangan, secepatnya menyesuaikan diri, secepatnya menyambut bola, secepatnya berkamuflase. Yang menginginkan status quo itu biasanya kaum penjajah.

Di Era ULMWP ini, yaitu sejak ULMWP diterima oleh manusia dan makhluk lain di seluruh dunia, menjadi hal yang aneh luarbisa kalau OPM masih menembak orang di Tanah Paupa, menjadi aneh lagi kalau ada TPN/OPM menyerahkan diri.

“Biar anjing menggonggong, sebaiknya kafilah tetap berlalu”, kalau tidak kita jadi bodoh sama dengan mereka nanti.

August 23, 2016 0

Logika Sesat NKRI: LSM Asing Mendukung Papua Merdeka?

Sama dengan kedaulatan NKRI didukung oleh negara-negara asing, dengan pusat dukungan di London, Canberra, New York dan Wellington, NKRI juga mengembangkan logika sesat dengan mengatakan bahwa “pihak asing yang mendukung penjajahan NKRI di atas tanah dan bangsa Papua juga-lah yang mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua dengan memberikan dana kepada Organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua.”

Itulah logika sesat yagn menyesatkan. Pertama-tama karene logika NKRI selalu dikembangkan dengan cara “mengkambing-hitamkan” pihak lain sebagai pemicu dan penopang apa saja yang terjadi di Indonesia. Dengarkan di TV, baca di media cetak, dan buktikan sendiri bahwa apapun yang terjadi di wilayah negara kolonial Indonesia, yang selalu disalahkan adalah pihak luar negeri.

Dengan selalu mengkambing-hitamkan pihak asing, terutama Amerika Serikat, NKRI membodohi dirinya sendiri, menyangkal relitas sesungguhnya di lapangan, yang dapat kita buktikan tiap hari lepas hari, bahwa sebenarnya pemicu dan penyubur semua persoalan di Indonesia, termasuk perjuangan Papua Merdeka ialah NKRi sendiri, ialah aparat TNI sendiri, ialah aparat Polisi kolonial Indonesia sendiri, ialah politisi Indonesia sendiri, ialah Presiden Indonesia sendiri.

Apa yang pernah dilakukan, baru saja dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh negara bernama Indonesia lewat aparatnya-lah pemicu-nya, mereka-lah penyubur semua kegiatan perjuangan Papua Merdeka.

Contoh yang jelas, orang Papua tidak menganggap kehadiran Belanda sebagai penjaujah di Tanah Papua. Alasannya bukan karena Belanda bukan negara kolonial, tetapi karena apa yang dilakukan Belanda selama berada di Nederland Nieuw Guinea bukan perilaku penjajahan. Yang dilakukan NKRI justru bentuk nyata dari penjajahan.

Bangsa Papua jelas merasakan, tanpa harus belajar tentang definisi kolonialisme, dengan pengalaman sehari-hari, tanpa harus ada dukungan dan penjelasan dari LSM asing, bahwa keberadaan dan pendudukan NKRI di atas tanah dan bangsa Papua ialah bentuk penjajahan abad ke-21, yang harus dihapuskan sesuai dengan banyak Undang-Undang negara di seluruh dunia, termasuk pembukaan UUD 1945 dan pembukaan Undang-Undang Revolusi West Papua (akan segera terbit sebagai hadiah HUT NKRI ke-71).

Kalau dengan sendirinya bangsa Papua merasakan kehadiran dan pendudukan NKRI sebagai sebuah penjajahan di abad ke-21, maka jelas tidak perlu dukungan LSM asing, tidak perlu penjelasan siapapun, tidak perlu Canberra, London, New York, bangsa Papua bergerak sendiri, atas dana sendiri, atas inisiatif sendiri, atas kekuatan sendiri, memperjuangkan kemerdekaannya, untuk berdaulat di atas tanah leluhur kaum Melanesia, dari Sorong sampai Maroke.

Logika Sesat NKRI bahwa LSM asing yang mengobok-oboki, menginspirasi dan menopang Papua Merdeka ialah buktinya nyata NKRI, yang mayoritasnya ialah masyarakat ras Jawa, yang secara kodrat tidak pernah mengakui kesalahannya, mewarnai perilaku politik Indonesia, tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi selalu dan setiap saat mencari kesalahan orang lain, mengkambing-hitamkan pihak lain sebagai pemicu dan pemacu, pemupuk dan penopang.

Sama dengan sejarah kejayaan bangsa Jawa, yang hancur karena tidak pernah mengkoreksi kesalahan di dalam dirinya sendiri, karena selalu menyalahkan orang lain, hancur berantakan, demikianlah NKRI akan hancur, karena kehancuran yang terjadi did alam NKRi itu sendiri.

Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua di atas tanah leluhurnya bukan karena dipicu dan ditopang oleh pihak asing, tetapi dipicu dan dipacu oleh kenyataan bahwa NKRI sudah sedang hancur. Penjajahan di atas tanah Papua telah nyata dengan hilangnya nyawa orang Papua setiap hari, hancurnya lingkungan alam setiap hari, dan berkurangnya penduduk asli Papua di atas tanah leluhur, di samping kemiskinan, kemelaratan, pembonohan, penyesatan logika, pembiaran, pengisolasian, teror dan intimidasi yang terus-menerus mewarnai kehidupan orang Papua di atas tanah leluhurnya.

Apa yang terjadi di atas tanah Papua ialah bentuk perlawanan bangsa Papua, reaksi langsung terhadap perbuatan NKRI di atas tanah Papua, jadi kita tidak perlu menyalahkan orang asing, LSM asing, negara asing. Manusia yang logis, manusia yang berwawasan, manusia beradab ialah manusia yang tahu mengakui kesalahannya, bukan manusia yang mengembangkan logika sesat, yang pekerjaannya mencari kesalahan pihak lain, yang tidak pernah melihat ke dalam diri sendiri. Apakah orang Papua sama dengan orang NKRI, yang tiap hari mencari kesalahan terus, tanpa melihat kelemahan diri sendiri?

August 20, 2016 0

Logika Sesat NKRI: Timor Timur Merdeka Malah Jadi Mangsa Amerika Serikat, Merdeka Percuma

Baca banyak komentar menceritakan penilaian orang Indonesia terhadap Timor Leste, yang dulunya mereka kleim sebagai “Provinsi Timor Timur”. Mereka selalu menyoroti Timor Leste dengan alasan katanya Timor Timur merdeka kok keadaannya lebih buruk dari Indonesia. Jadi kalau Papua Merdeka paling-paling sesama oragn non-Jawa nasibnya ya sama nanti, kasihan lebih baik nggak usah merdeka di luar Indonesia.

Logika ini sangat sesat.

Pertama karena NKRI sendiri justru budak Amerika Serikat dan Dunia Barat, sehingga kemerdekaan West Papua bukan hanya melepaskan diri dari Indonesia tetapi sekaligus juga dari penjajahan imperialis Barat lewat perusahaan mereka seperti Freeport dan BP. Orang Papua merasa lebih dijajah barat lewat NKRI saat ini daripada kalau merdeka sendiri.

Herannya lagi, masa orang Jawa, Batak dan Sulawesi tidak pernah merasakan sama-sekali kalau sebenarnya NKRI itu negara-budak imperialis barat? Kapan NKRI berdaulat? Kapan?

Tiap ada demo Papua Merdeka, para politisi dan pemimpin negara malahan keliling dunia minta konfirmasi dukungan negara-negara di dunia.

Kedua, kata “Timor Leste merdeka percuma karena tidak jauh lebih baik” justru menandakan betapa tololnya mata-fisik dan mata-hati orang Jawa, Sumatera, Sulawesi. Orang Timor Leste memperjuangkan kemerdekaan untuk keluar dari NKRI, bukan karena kurang makanan, bukan karena mau jadi kaya, bukan karena harta. Mereka mau NKRI dan orang Jawa keluar dari sana. Titik.

Banyak manfaat kalau Jawa, Sumatera, Sulawesi keluar dari sana: (1) Orang Timor tidak dibunuh, ditangkap, diintimidasi. Kemerdekaan dari teror negara sepenuhnya dinikmati; (2) Depopulasi penduduk asli Timor terhindarkan karena pengaruh Melayunisasi dan Islamisasi yang gencar dilakukan dari dulu sampai hari nii (3) Islamisasi terhenti total.

Ketiga, orang yang menilai masyarakat Timor Leste yang sudah legah karena NKRI pembunuh keluar dari Tanah leluhur mereka itu dianggap lebih miskin dari Indonesia? Mana buktinya? Coba ke Dili, ada orang pengemis di lampu merah apa tidak? Ada perempuan sundal apa tidak? Ada pemebantu Rumah Tangga dikirim ke Malaysia nggak?

Jawabannya “TIDAK”, bukan? Kalau begitu malu donk, bilang aja kami kalah dari Timor Leste dan kami sekarang sudah mulai kalah dari diplomasi West Papua, daripada berputar-putar dalam logika sesat yang memalukan.

August 13, 2016 0

NTT, NTB, Maluku dan Timor Leste: Apakah Melanesia atau Polynesia?

Dengan kleim NKRI di MSG bahwa NKRI mewakili lebih dari 11 juta penduduk Melanesia di Indonesia dan dengan demikian menyelenggarakan festival Melanesia di NTT baru-baru ini mendapatkan tanggapan tajam dari Vanuatu dan Masyarakat Kanak. Alasan mereka jelas dan tegas, “jangan campur-adukkan entitas identitas Melanesia dengan entitas identitas Polynesia”. Kata mereka, Timor Leste sampai kepulauan Maluku hingga ke Saparua dan Sanger Talaud ialah masyarakat Polynesia, bukan di wilayah Melanesia.

Mereka bersikukuh bahwa Melanesia dimulai dari Sorong sampai Fiji. Bahkan ada yang berpendapat, Raja Ampat, Waigeo dan Missol bisa masuk ke dalam kategori masyarakat Micronesia atau Polynesia daripada Melanesia.

Kasus kleim Indonesia atas kepemilikan Melanesia terbantahkan setelah Vanuatu menggugat Indonesia dengan mengatakan bahwa Festival Budaya Melanesia yang diadakan di Nusa Tenggara Timur dengan kleim sekalian pulau-pulau di luar New Guinea sebagai kawasan Melanesia menjadi mentah kembali. NKRI harus diam-diam gulung tikar dengan konsepsi berpikir yang keliru tentang tanah dan bangsa yang dijajahnya.

Dalam sebuah artikel berjudul: “Good Bye Indonesia”, Andre Barahamin menyatakan

Most damningly, Indonesia failed to address the cultural differences between Melanesians and Polynesians. For instance, in October of last year, it organized a Melanesian Cultural Festival aiming to promote cultural pluralism and demonstrate how integral Melanesians are to the country. But the event was held in Kupang, East Nusa Tenggara, a Polynesian — not Melanesian — region.

Artikel ini berlanjut lagi, menunjukkan betapa NKRI tidak mengenal siapa penjajah, dan siapa yang dijajahnya karena telah mengundang perwakilan dari Timor Leste dengan kleim bahwa masyarakat Timor Leste juga orang Melanesia:

The confusion didn’t stop there. Indonesia invited East Timor — a Polynesian country — to participate in the cultural festival.

Karena gagal memainkan kartu ini, maka pelan-pelan, walaupun dengan penuh malu dan geram, Presiden Joko Widodo segera menggantikan Menteri yang mengkoordinir urusan Hukum, Politik dan Keamanan, yang kesehariannya justru menjalankan fungsi dan tugas Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Binsar Luhut Panjaitan.

Dalam KTT MSG baru-baru ini, isu budaya seolah-olah sudah ompong, Indonesia terpaksa unjuk gigi dengan paket-paket ekonomi. Indonesia dalam hal ini muncul seolah-olah dia lebih maju dan lebih berduit daripada negara-negara Melanesia.

Sejak NKRI menginjakkan kaki dan menduduki Tanah Papua, manusia Papua selalu dianggap kuno, masih ketinggalan zaman, miskin, bahkan diteriaki “monyet”.

Dan harga manusia Papua sudah lama digadaikan dengan kepentingan ekonomi. Orang Papua dibunuh kapan saja sudah menjadi kewajiban NKRI dalam rangka mengamankan kepentingan ekonomi barat.

Kini NKRI dengan patokan pemikiran yang sama, yaitu Melanesia sama-sama kolot, sama-sama miskin, dan sama-sama “monyet”, bergerilya meyakinkan pemimpin Fiji dan PNG untuk merubah syarat-syarat menjadi anggota MSG. Apa yang sudah lama menjadi kebiasaan orang Melanesia dianggapnya bisa “dibeil” dengan iming-iming bantuan NKRI. Budaya consensus orang Melanesia dianggapnya murahan. Pantas saja, NKRI memandang Melanesia sebagai “monyet” yang bisa dirayu dengan “buah-buah” politik. Katanya, saat saya lempar “buah ini”, pasti emas yang di tangannya dilupakan terjatuh dan malahan kulit pusang yang kulempar yang nanti direbutnya.

NKRI lupa, bahwa di pulau di mana ada Presiden NKRI sendiri, Jawa, dan di mana ada Raja Jawa sendiri, dihuni oleh banyak sekali, jumlahnya lebih banyak dari pada total orang Polynesia, Micronesia dan Melanesia secara keseluruhan di dunia, mereka hidup sebagai pengemis, perampok, pemulung, pelacur dan memperdagangkan tenaga dengan sangat murahnya, sebagai tukang sapu-sapu lantai dan cuci pakaian di negeri tetangga, sebagai pembantu Rumah Tangga belaka di banyak Negara di dunia.

NKRI hadir dengan paradigma berpikir yang salah, karena menganggap Melanesia dan “monyet” sama saja, dan menganggap Tanah Papua terletak di Indonesia sehingga kalau manusia Papua mau merdeka harus mengungsi ke “Melanesia sana” untuk mendirikan Negara West Papua. Sudah salah konsep berpikir, sidah tidak tahu mana Melanesia dan mana Polynesia, salah lagi dalam peta geografisnya, tidak tahu kalau wilayah West Papua itu bukan wilayah Indonesia, tetapi milik bangsa Papua ras Melanesia,.

Semakin hari justru semakin nampak betapa bobroknya moralitas manusia Indonesia dan betapa kacaunya konsepsi berpikir yang menjadi pijakan kebijakan negara Indonesia. Membedakan Polynesia dan Melanesia sudah tidak bisa, membedakan manusia dan monyet juga tidak sanggup. Apakah dengan demikian kita bisa yakin manusia Indonesia mengenal dirinya sendiri? Apakah orang Indonesia tahu apa artinya “Indonesia”?

August 10, 2016 0

Bhineka Tunggal Ika dan NKRI: Wayang Kulit Raja Jawa yang Sangat Lucu

Bhineka Tunggal Ika hanya berlaku kalau Semua Mau Mengatakan “Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu ….”, Nah kalau ada yang mengatakan “Saya berbeda”, bukan-kah itu tanda “keberagaman”? Di mana letak “kebhinekaan pendapat?” Apakah kebhinekaan Indonesia hanya dilihat dari ras dan suku-bangsa? Kalau begitu betapa dangkalnya kebhinekaan itu.

Bhineka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda itu satu itu, atau secara umum disebut berbeda-beda tetapi tetap satu. NKRI belum sanggup menerima realitas kebhinekaan itu lebih luas dan lebih dalam daripada sekedar apa yang terlihat di mata fisik, yaitu jenis rambut, warna kulit, budaya dan bahasa dan wilayah geografis. Kebhinekaan pendapat dan pendirian, kebhinekaan organisasi dalam kebersamaan menjadi pertanyaan dan pekerjaan rumah NKRI yang belum tuntas, tambahan dari tak begitu banyak pekerjaan dari pembangunan nasionalisme NKRI.

Nasionalisme Indonesia dan nasionalisme NKRI kelihatan sama, tetapi sebenarnya tidak sama secara prinsipil. Nasionalisme Indonesia ialah sebuah nasionalisme yang Benedict Anderson katakan sebagai sebuah “imagined society”, yang harus diperjuangkan dengan proyek-proyek rekayasa sosial dan rekayasa budaya (social and cultural engineering projects). Sedangkan nasionalisme NKRI anutan Megatati Sukarnoputri dan PDI-Perjuangan ialah “assumed society”, yaitu sebuah nasionalisme yang sudah dipatok walaupun masih dalam proses engineering.

Konsekuensi dari sebuah assumed-society sangat tendensius karena ia memaksakan imaginasi yang sudah fixed, bayangan yang sudah baku sebelum baku, yaitu wajah dari nasionalisme fundamentalis yang melahirkan fundamentalisme nasionalis, yang membabi-buta, yang mengesampingkan logika dan rasional, apalagi moral dan kemanusiaan menjadi terhapus total.

Akibatnya aksis teror oleh negara dianggap halal dan sah, sedangkan pemeberontakan rakyat yang secara hewani menentang apa yang mereka alami sebagai salah dianggap haram dan teroris. Terorisme akhirnya menjadi milik negara untuk menghukum siapa saja kelompok atau oknum yang dianggap menentang negara. Negara sama dengan Tuhan, dan ekspresi nurani dan pembelaan manusiawi rakyat dianggap teroris.

Mereka yang melawan disebut separatis. Padahal NKRi sendiri lupa bahwa ia ada karena tadinya dia sendiri separatis dari Belanda. Ada uangkapan “Maling teriak maling!” itu yang terjadi dalam hal hubungan NKRI dan West Papua. Dulunya dia sendiri separtis, sekarang dia sebut orang Papua separatis.

Itu memang sebuah resiko perjuangan. Orang Indonesia yang dulu disebut separatis oleh Belanda, orang Timor Leste yang tadinya Indonesia tuduh sebagai separatis, toh akhirnya bekerja-sama juga, toh akhirnya menjadi tetangga yang seia-sekata juga. Politik memang begitu, menurut politisi NKRI, tidak ada kawan abadi, dan tidak ada makan siang gratis.

Sultan Hamengkubuwono X menyebut mahasiswa Papua separatis, padahal dia lupa, bahwak ayahnya sendiri secara terbuka dan nyata-nyata mendukung dan memupuk bibit-bibit separatisme menentang Belanda, kini tahta itu sendiri menentang separatisme.

Intinya sebenarnya bukan Bhineka Tunggal Ika, bukan juga “kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”, tetapi ialah kerakusan, ketamakan, nafsu dan gengsi.

NKRI dan Raja Jawa saat ini sedang mempertaruhkan harga diri mereka di hadapan bangsa-bansga di dunia, termasuk bangsa-bangsa yang kini berada dalam pendudukannya: Jawa, Madura, Betawi, Sunda, Minang, Bugis, Batak, Papua, Toraja, Minahasa, dan sebagainya, mulai dari Pulau Weh sampai ke Kabupaten Maroke, Provinsi Papua.

Bhineka Tunggal Ika ialah sebuah slogan kosong, tagline pembenaran atas kebobrokan dan terorisme negara terhadap warga negara di wilayah pendudukan Indonesia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan hanya dimaksudkan untuk mengusir penjajahan Belanda atas Jawa dan Sumatera, bukan untuk memberikan peluang bangsa-bangsa di pulau Borneo, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dengan kata lain, Bhineka Tunggal Ika hanyalah sebuah permainan wayang di Panggung Sandiwara bernama NKRI. Slogan ini tiba-tiba terhapus sendiri pada asat orang Jawa sendiri kebakaran janggot. Malahan dia tuduh para pengikut jejaknya, kaum separatis sebagai musuhnya. Seharusnya penganut Bhineka Tunggal Ika menghargai pendapat yang berbeda, mengakomodir dan mengolahnya menjadi santapan sosial-politik buat membangun Jawa-Sumatera.

August 10, 2016 0

Logika NKRI: ULMWP, ILWP, IPWP, PNWP Apakah ini Semua Kebohongan Publik?

Logika NKRI memang tidak logis, karena logika NKRI selalu emosional, militeristik, berbasiskan fasis dan rasis. Fondasi fascis dan rasis membuat apa saja yang dikatakannya dipaksakan.

Orang Papua dipaksa menerima Pepera 1969 di West Irian sebagai sebuah fakta sejarah yang disetujui oleh PBB, oleh karena itu orang Papua terima saja.

Orang Papua dipaksa menerima kekejaman Soeharto sebagai sebuah sejarah kelam, tetapi tidak perlu diutak-atik, semuanya sudah lewat, kini Jokowi sudah, jangan ungkit-ungkit masa lalu.

Orang Papua dipaksa melupakan berbagai kasus pembunuhan yang telah terjadi di Tanah Papua sejak NKRI menginvasi secara militer sejak 1 Januari 1962 dan disetujui PBB sejak 1 Mei 1963.

Orang Papua dipaksa untuk mengikuti logika NKRI bahwa laporan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM RI, oleh Komisi HAM PBB, oleh Pelapor Khusus Komisi HAM PBB, oleh Perdana Menteri Vanuatu, oleh Perdana Menteri Solomon Islands sebagai “orang-orang yant tidak tahu tentang Papua”. Alasannya karena Jokowi sekarang sudah mengunjungi Papua delapan kali. Tidak menyebutkan dampaknya, karena orang Papua masih dibunuh terus. Jokowi punya kekuatan apa di dalam tubuh militer dan polisi Indonesia?

Kini orang Papua dipaksa untuk menerima logika sesat, bahwa ULMWP, IPWP< ILWP, PNWP, TRWP, dan semua keputusan PIF, MSG dan Westminster Declaration, Deklarasi Port Vila, semuanya dikatakan oleh NKRI sebagai “bohong”, “memprovokasi”, “tipu-tipu cari makan”.

KNPB tidak perlu bicara, NKRI tidak perlu bicara, “Tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang: Apakah MSG itu real? Apakah PIF itu bohong? Apakah dukungan parlemen Inggris itu mimpi?” Apa artinya real, apa artinya mimpi, apa artinya bohong, apa artinya realitas.

Mohon maaf sekali, pertanyaan sangat tolol ini harus kita ajukan, dalam rangka meluruskan logika kita tentang logika sesat yang dikebangkan oleh NKRI bahwa apa yang dilakukan oleh KNPB, PNWP, ULMWP, TRWP, dan FWPC adalah bohong. Kita tidak usah saling menyalahkan, fakta, realitas, sejarah menunjukkan benar-tidaknya semuanya ini. Boleh-boleh saja NKRI sebagia penjajah menganggap semua ini kebohongan, tetapi manusia di muka Bumi tidak sebodoh orang Indonesia. Manusia selain orang Indonesia di dunia ini sangat mutalhir dalam pengetahuan mereka, Mereka tidak perlu diajar, tidak perlu disangkal atau di-approve, secara real-nya mereka membuktikan dirinya sendiri.

Hai NKRI, jangan buang-buang waktu dan tenaga mengatakan sebuah fakta sebagai kebohongan, supaya kita tidak usah malu nantinya menelan ludah sendiri.

July 13, 2016 0

Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutuhan NKRI?

Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutungan NKRI, kok Bukan Port Numbay, bukan Manokwari, bukan orang Papua, tetapi orang asing, negara asing, kota asing yang mendukung NKRI?

Lantas mereka mendukung keutuhan NKRI di Tanah mana dan atas bangsa mana?

Sesuatu yang sekali lagi, “Aneh tapi nyata!” Sungguh aneh, tetapi itu menjadi kenyataan dalam retorika dan logika politik NKRI. Pertanyaannya sekali lagi,

Masa yang menjajah NKRI, yang dijajah West Papua, tetapi yang mengakui London, Canberra, dll?

Ah, yang benar aja, to mas, to mBak! Kok ngawur gitu lho!

Ngawurnya apa?

Pertama, ngawur karena yang menjajah bangsa dan Tanah Papua itu NKRI, tetapi NKRI selalu keliling dunia tanya, “Kamu mengakui nggak, penjajahan saya atas West Papua? Jadi, yang menjajah negara lain, yang dijajah negara lain, yang disuruh mengakui penjajahan negara lain?

Apa artinya drama ini?

Arti langsung dan paling sederhana ialah, bahwa NKRI sebenarnya “Tidak mengakui bahwa ia sedang menjajah dan menduduki Negara West Papua!” makanya dia harus lari ke sana-kemari minta konfirmasi.

Kedua, , ngawur karena “NKRI tidak tahu kalau West Papua itu ibukotanya Port Numbay, bukan London, bukan Canberra, bukan New York!”.

Kalau kita lihat perilaku Indonesia, yang menjajah West Papua dengan ibukota Port Numbay, tetapi sibuk bolak-balik London mempertanyakan status West Papua di dalam NKRI, maka dapa disimpulkan NKRI ada kena penyakit geger otak, salah ingatan, disorientasi, sehingga tidak tahu apa, di mana dan bagaimana?

Masa menanyakan “Apakah West Papua tetap di dalam NKRI kepada bangsa lain?“, Tanyakan saja dong kepada orang Papua, di West Papua. Kalau berani, “Lakukan referendum, tanyakan secara demokratis, kepada selurh Rakyat West Papua”. Katanya NKRI itu sebuah negara modern dan demokratis, kok bertanya tentang nasib sebuah bangsa dan wilayah West Papua kepada bangsa dan wilayah lain? Ini demokrasi jenis apa? Demokrasi keturunan dari mana?

Ketiga , ngawur karena dengan terus bertanya kepada negara luar tentang keutuhan NKRI, sebenarnya NKRI sedang menggenggam bara api di tangannya sendiri, dan pada akhirnya NKRI tidak akan sanggup lagi, karena tangannya akan terbakar kalau kelamaan.

“Politik tidak mengenal teman abadi dan mush abadi!” Ini slogan yang umum di Indonesia saat ini, bukan?

Apakah Indonesia punya antisipasi, kapan London, New York dan Canberra akan mengatakan “Indonsia angkat kaki dari Tanah Papua?” Ataukah NKRI berdoa dan berpuasa agar mereka tetap mengakui West Papua bagian dari NKRI sampai kiamat, sesuai rumus “NKRI Harga Mati”?

Kapan NKRI akan turun ke Tanah Papua, kepada bangsa Papua, dan bertanya secara jujur dan gentlemen, “Apakah West Papua bagian dari NKRI?” Kalau takut, jangan bikin diri berani tanya kepada orang lain.

Katanya “Suara Rakyat itu Suara Tuhan, lalu kenapa rakyat Papua tidak pernah ditanyai pertanyaan yang sama yang diajukan kepada negara-negara asing?” Takut malu kali ya? Ahhh, nggak usah malu-malu, kan udah ketahuan Anda berbohong!

Oh, ataukah “Suara London, Suara Canberra, dan Suara New York itu yang suara Tuhan?” Nah, kalau begitu, bagaimana kalau seandainya mereka ikut rumus tiada kawan abadi dan tiada mush abadi lalu bilang, “NKRI out from West Papua?”, kan akhirnya harus mengaku juga

London, Canberra, New York TIDAK LAGI Mendukung Keutuhan NKRI, bukan?

Keempat, dan seterusnya cari sendiri aja deh, kokh kekurangan orang lain kita kasih tahu semua malah lama-lama kita balik memperbaiki mereka lagi! Konyol akhirnya!

July 12, 2016 1

Argumen NKRI: Pepera Sudah Final?

Argumen NKRI: Pepera Sudah Final? ini sama saja dengan mengatakan kembali kepada Belanda, “Dutch East Indies sudah final” karena itu Indonesia merdeka sebuah kesalahan!

Demikianlah adanya: memang pembagian wilayah penjajahan di antara para penjajah lainnya seperti Belanda, Inggris, Portugis dan Perancis di Asia dan Pasifik telah dilakukan berdasarkan pengakuan dan perjanjian internasional, yaitu sebuah proses hukum dan politik yang “Sudah Final”. AKAN TETAPI mengapa kok akhirnya “Indonesia Medeka?”, mengapa akhirnya “Malaysia Merdeka?”, mengapa akhirnya “Singapura merdeka dari Malaysia?” dan “mengapa Brunai dilepaskan dari Malaysia dan Singapura?” “Mengapa British Papua dan German New Guinea yang sudah diakui dngan perjanjian internasional yang final kemudian digabungkan lagi ke dalam sebuah negara bernama Papua New Guinea?”

Pertanyaan lebih besar lagi,

Mengapa Amerika Serikat merdeka dari Inggris, padahal sudah ada perjanjian dan pengakuan internasional tentang “New World” itu sebelumnya?
Mengapa Inggris harus keluar lagi dari Uni Eropa, padahal dunia sudah mengakui secara hukum, politik, sebagian ekonomi bahwa United Kingdom adalah anggota dari Uni Eropa?
Mngapa Montenegro merdeka dari uni Serbia-Montenegro, padahal kedua wilayah sudah mengikat perjanjian dan diakui secara internasinal?
Mengapa dan mengapa…..,

Banyak sekali jawaban atas “mengapa…” ini menunjukkan dengan mudah dan gamblang kepada kita bahwa “TIDAK ADA KATA FINAL DALAM POLITIK DAN DIPLOMASI INTERNASIONAL”. Di dalam perselingkuhan politik NKRI saja kita saksikan “Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, dll: sekarang berkoalisi, besok berpisah, besok berpisah, lusa berkoalisi lagi. Jadi, politik lokal, politik nasional dan poltik internasional, semuanya adalah politi. Dan politik itu tidak pernah ada sejarah teman abadi dan musuh abadi. Politik itu yang menyebabkan West Papua dikorbankan. Politik itu yang menyebabkan Papua dan New Guinea dipisahkan. Dan politik pula yang menyebabkan Papua dan New Guinea digabung menjadi satu negara. Politik itu pula-lah yang menyebabkan West Papua harus melepaskan diri dari NKRI.

Pepera Sudah Final adalah Wacana Penyesatan Akal Sehat dan Nalar Manusia Indonesia

Wacana “Pepera Sudah Final” adalah bahasa militer, sikap arogan, menunjukkan perilaku NKRI yang memaksakan kehedak negara terhadap demokratis, yang militeristik dan diktatorial. Sebuah proses politik, sebuah hasil demokrasi tidak pernah dianggap sudah final, karena ia selalu berubah, berkembang, beradaptasi dengan perkembangan terkini, menciptakan kawan dan lawan baru, mencari keseimbangan politik, hukum dan sosial dalam rangka mencari peluang dan mempertahankan kekuasaan.

Kalau Pepera sudah Final, tidak mungkin orang-orang bodoh di Australia, Amerika Serikat, Inggris di sana, tidak mungkin politisi bodoh di dunia barat mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua.

Jadi, “Yang bodoh sebenarnya siapa?” dan “Siapa yang membodohi siapa?” Bukanlah ini pendidikan politik yang salah besar?

NKRI membodohi dirinya sendiri, karena dirinya sendiri merdeka dari sebuah perjanjian yang final dilakukan oleh penjajah Belanda tentang Duch East Indies, bukan?

NKRI membodohi dirinya sendiri karena tidak berani mengakui realitas politik global, di mana banyak proses demokrasi sedang berlangsung, dululnya menjadi anggota Uni Eropa bisa berubah menjadi non-Anggota Uni Eropa, bukan?

NKRI sepertinya berlogika di luar logika sehat, bukan?

Apakah ini sesuatu yang membanggakan, atau memalukan? Untuk saya bukan orang Indonesia, jadi paling tidak saya hanya rasa geli dan jijik melihat betapa picik nalar politik NKRI.

July 12, 2016 1

Argumen NKRI: Ide Papua Merdeka Sudah Tidak Relevan Lagi

Kalau sudah tidak relevan lagi, maka apa yang tetap relevan “NKRI Harga Mati?” Sangat tendensius, rasis dan fascis? Mengapa Melayu-Indonesia boleh merdeka tetapi Melanesia-Papua sudah tidak relevan lagi bicara Papua Merdeka?

Sangat ketinggalan zaman dalam konsep berpikir, karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seperti ditulis sendiri oleh NKRI di dalam UUD 1945 mereka. Buktinya Inggris saja baru kemarin merdeka dari Uni Eropa. Merdeka bukan barang haram, bukan barang baru! Kalau haram, mengapa Indonesia merdeka dari Belanda? Kalau sudah bukan zamannya, mengapa Inggris sudah merdeka dari Uni Eropa, mengapa Skotlandia bicara referendum? Mengapa Irlandia Utara bicara referendum kemerdekaan? Siapa yang sudah tidak relevan: NKRI dengan segala dalilnya, ataukah ide Papua Merdeka?

Pada tahun 2000, pernah beredar di kalangan Aliansi Mahasiswa Papua (waktu itu organisasi Pemuda lain tidak ada di Tanah Papua), hanya ada TPN/OPM dan AMP. Isu yang disebarkan oleh intelijen NKRI itu mengatakan bahwa akhir tahun 2000 ialah batas terakhir PBB berikan izin kepada seluruh bangsa di dunia untuk merdeka dari penjajahan. Kalau lewat dari tahun 2000, maka tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang akan didengarkan kalau berbicara kemerdekaan.

Akibatnya apa?

Theys Eluay dkk kebakaran jenggot! AMP kelabakan! TPN/OPM turun ke kota Port Numbay per tanggal 1 Desember 2000.

Ternyata apa? Enembalas tahun kemudian, tahun 2016, Inggris merdeka dari Uni Eropa. Ternyata pada tanggal 21 Mei 2006, Serbia dan Montenegro berpisah, karena Montenegro menyatakan diri merdeka.

Jadi, “Kapan tidak relevannya?” Siapa bilang “tidak relevan lagi?”

Bukankah ini sebuah retorika kampungan? Bukankah ini logika kanak-kanak? Apalagi, kalau ada orang Papua percaya degnan logika kanak-kanak dan kampungan ini, maka mereka lebih buruk daripada kampungan dan kanak-kanak.

July 12, 2016 1

Argumen NKRI: Pelapor dan Negara Luar Tidak Tahu Apa yang Indonesia Lakukan?

Sudah berkali-kali, bukan hanya puluhan, tetapi ratusan kali, NKRI lewat diplomatinya selalu mengatakan kepada pejuang Papua Merdeka, organisasi HAM nasional, regional dan global, bahkan kepada pejabat, politisi dan diplomat dari negara-negara lain, terutama dari Inggris, Vanuautu, Solomon Islands, Amerika Serikat dan bahkan politisi Indonesia bahwa sesungguhnya para pelapor itu tidak tahu kondisi sebenarnya di Tanah Papua.

Menurut NKRI, politisi tidak tahu, orang Indonesia tidak tahu, orang Papua tidak tahu, orang Melanesia tidak tahu apa yang terjadi di Tanah Papua.

Kedengarannya sepertinya NKRI yang tahu Papua, NKRI yang tahu apa yang dilakukannya di Tanah Papua.

Hal yang menjinjikkan, menjadi lelucon yang menggelikan.

Logika sangat sederhana, orang tidak tahu peta Papua, orang tidak tahu manusia Papua, orang tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi di Tanah Papua tidak akan mungkin menyebutkannya, menjelaskannya, melaporkannya. Bagaimana mungkin orang tidak tahu berbicara tentang Papua dan nasib hidup manusia Papua?

Hal kedua, siapa saja sih, di dunia ini yang tidak tahu tentang Papua, tentang perjuangannya, tentang sejarah rekolonisasi oleh NKRI, tentang pelanggaran HAM, tentang pelanggaran prinsip New York Agreement, dan tentang pembunuhan orang Papua yang terjadi hari ini?

Dari permainan yang dimainkan oleh diplomat NKRI, jelas-jelas sebenarnya menunjukkan bahwa justru NKRI sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di Tanah Papua, dan di mana-mana terhadap orang Papua.

Bayangkan saya, orang yang tidak tahu, negara yang tidak tahu-menahu tentang orang Papua, berlagak tahu, malahan lancang menuduh orang lain, lembaga lain, negara lain yang lebih tahu, lebih bagian dari Melanesia sebagai “yang tidak tahu”. TIdak sekedar lucu, tetapi menjijikkan, dan diplomat seperti ini seharusnya diakhiri karirnya karena sudah tidak layak berbicara di forum internasioanl yang sudah globalised ini.

Yang dikatakan diplomat Indonesia seperti ini menunjukkan betapa NKRi masih ada di zaman abad ke-20, masih tidak percaya kepada globalisasi informasi dan konektifitas global yang telah terwujud berkat Internet. Indonesia masih jauh sekali dari peradaban pascamodern, otak para diplomat belum menerima fakta bahwa dalam detik yang sama, apapun yang dilakukan Indonesia di Tanah Papua, akan disiarkan langsung ke seluruh dunia, tanpa wartawan, tanpa disensor, tanpa ditunda, langsung boom, off you go, to the global community.

Indonesia berupaya menyalahkan negara lain, organisasi lain, oknum lain, tanpa menyalahkan dirinya sendiri, tanpa mengakui fakta yang tidak harus dibuktikan oleh orang Papua, tidak harus dibuktikan oleh negara manapun, bukti dan fakta tersiar langsung dari Tnaah Papua setiap hari. Lantas NKRI ada di mana, lalu menyalahkan pihak pelapor “Tidak tahu”?

Tuduhan NKRI bahwa pelapor tentang kondisi HAM terikni di Tanah Papua “Tidak tahu” juga menunjukkan betapa NKRI masih jauh kampungan dalam cara berpikir dan berdiplomasi di pentas politik global. Indonesia seharusnya tahu dan sadar, bahwa bilamanan sebuah lembaga HAM PBB, sebuah negara anggota PBB, sebuah NGO bertaraf antarbangsa berbicara tentang sesuatu, apalagi memberikan laporan tertulis, maka mereka juga sedang mempertaruhkan kredibilitas mereka sebagai institusi PBB, sebagai negara anggota PBB dan sebagai NGO antarbangsa, jadi tidak mungkin mereka melaporkan “hal-hal yang mereka idak tahu”.

Tentu saja mereka yang sudah berbicara di pentas politik global sudah lolos kredibilitas mereka di tingkat lokal, nasional dan kawasan, dan karena itulah mereka dipercayakan dengan pekerjaan-pekerjaan di tingkat antarbangsa, diizinkan berbicara di pentas global. Lantas NKRI berbicara seperti ini, di pentas global, dalam diplomasi internasional, sebenarnya menunjukkan diri sebagai apa? Sebagai negara modern? Sebagai negara demokratis? Sebagai negara manusiawi? Ataukah sebaliknya?

Kita perlu tertawa saja. Ini Warkop Jakarta Mutakhir, di mana semua orang patut nonton dan merasa terhibur menontonnya.

July 11, 2016 1