Metrotvnews.com, Jayapura: Masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menuntut referendum untuk tanah Papua. Sejak Selasa (2/8) pagi, warga telah berkumpul di Expo, Waena, Jayapura, Papua Barat.
Dari titik itu, mereka akan melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPRD Papua. Selain melakukan longmarch, warga juga memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.
Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Dengan menggunakan pakaian adat, mereka juga membawa poster yang berisikan tuntutat ‘Papua Merdeka’. Warga mengklaim, keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta keadilan hak azasi manusia tak mereka dapatkan sejak tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gagasan referendum itu bukanlah yang pertama kali. Gagasan itu muncul setelah beberapa kali terjadi ketidakadilan yang terus mendera warga Papua. Terakhir, kasus bentrokan berdarah dan penembakan makin menguatkan hati warga Papua untuk memerdekakan diri.
Melalui KTT ILWP I di Oxford, Inggris, pengacara ingin bersuara. Mereka ingin mengutarakan keinginan hatinya yang telah lama dipendam. Tanpa tedeng aling-aling, ILWP menilai terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969. Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI.
Lewat KTT itu, ILWP juga ingin memantapkan hati untuk menggugat Indonesia ke Mahkamah International. Dalam rencana gugatan itu, ILWP diwakili 69 pengacara dan dipimpin Melinda Janki dari Guyana. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai langkah itu omong kosong. Pasalnya, menurut Yurie, KTT di Inggris bukan untuk menentukan pendapat referendum, melainkan untuk diskusi.(****)
Liputan6.com, Jayapura: Demonstrasi besar-besaran digelar di sejumlah tempat di Papua, baru-baru ini. Mereka menyambut tindakan 64 pengacara yang menggugat Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969.
Para demonstran berunjuk rasa di tengah guyuran keras. Mereka bersikeras meminta referendum terkait kasus Pepera. Pengunjuk rasa terdorong tindakan 64 orang pengacara di luar negeri yang akan menggugat Indonesia, AS, dan PBB karena meloloskan Pepera.
Saat unjuk rasa, ketakutan sempat melanda Kota Jayapura. Banyak toko tutup karena khawatir demonstrasi akan berubah menjadi kekerasan. Seluruh polisi dikerahkan untuk berjaga-jaga di jalanan.
Tindakan berbeda dilakukan polisi di Merauke. Mereka menggelar razia untuk mencegah masyarakat melakukan demonstrasi. Dua orang terjaring karena diduga keras terkait dengan organisasi separatis.
Tindakan sejumlah orang yang mengutak-atik lagi Pepera dikecam banyak orang. Para pelaku sejarah 1969 lebih dulu berdemonstrasi di Tugu Pepera kemarin. Mereka mengecam tindakan warga negara asing yang mengutak-atik kedaulatan negara.(ULF)
Metrotvnews.com, Manokwari: Ribuan orang berdemonstrasi menuntut pengusutan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan di Papua Barat, Selasa (2/8) siang. Massa yang tergabung dalam West Papua National Authority itu juga mengecam aksi kesewenang-senangan yang kerap melanda warga Papua Barat.
Demonstran melakukan longmars dari depan kantor Dewan Adat Manokwari ke sejumlah jalan utama di Kota Manokwari. Mereka berorasi sembari menenteng poster bergambar warga yang tewas maupun luka akibat penganiayaan TNI yang bertugas di Papua. Demonstran mengklaim telah mendaftarkan pelanggaran HAM di Papua Barat ke Mahkamah Internasional.
Unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat dari polisi dan TNI Angkatan Laut. Akibat unjuk rasa itu, lalu lintas di Kota Manokwari macet. Namun, suasana Kota Manokwari senggang. Warga takut terjadi aksi bentrok antara warga dan aparat keamanan.(****)
Igho Batomolin, Nico Pattipawae, Riyanto NaeLiputan6.com, Manokwari: Warga Manokwari, Papua Barat, Selasa (2/8), berunjuk rasa dengan jalan kaki di jalan-jalan utama kota. Para pengunjuk rasa yang didukung Dewan Adat, Otorita Nasional Papua Barat, serta Komite Pasional Papua Barat ini menggugat kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia sysi HAM di Papua barat. Mereka juga menggungat penetuan pendapat rakyat atau Pepera 1969 yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.
Banyaknya pengunjuk rasa membuat sejumlah pemilik toko memilih menutup usahanya lebih awal. Unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi ini berlangsung damai hingga usai.
Di Timika, unjuk rasa dipusatkan di lapangan sepakbola Timika Indah. Mereka mendukung konferensi tentang nasib Papua Barat yang digelar pengacara, akademisi, dananggota parlemen asing di Oxford, Inggris. Para akademisi menilai penentuan pendapat rakyat yang disponsori PBB pada 1969 lalu cacat hukum. Acara ini juga diramaikan dengan tarian waita.
Sedangkan di Jayapura, ribuan warga Papua memadati Jalan Expo Waena, Abepura, dalam unjuk rasa terkait referendum 42 tahun lalu. Akibatnya, arus lalu lintas menuju Bandar Udara Sentani dialihkan melalui jalur alternatif. Menuntut referendum ulang, para demonstran berjalan kaki menuju kantor DPRD Papua.
Unjuk rasa yang digelar serempak di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri.(BOG)
Ekspresi para pendemo yang mengenakan pakai tradisional (koteka) saat melakukan aksi demo di sekitar Ekspo Waena, padang bulan Kamis (2/8), kemarin.JAYAPURA—Aksi demo damai mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I International Lawyears for West Papua (ILWP) di London, Inggris Selasa (2/8) pukul 14.00 waktu Oxford atau Selasa (2/8) pukul 24.00 WIT yang direncanakan berlangsung di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Selasa (2/8) siang, batal. Padahal, Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda SH sehari sebelumnya telah menyampaikan kepada anggota DPRP untuk menerima aksi unjukrasa damai tersebut.
Pantaun Bintang Papua di lokasi Halaman Kantor DPRP maupun di Taman Imbi, Kota Jayapura aparat keamanan yang terdiri dari anggota Polresta Jayapura, Polda Papua didukung Brimob sejak Selasa (2/8) pukul 10.00 WIT telah menggerakan anggotanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada saat aksi unjukrasa tersebut.
Sejumlah kendaraan lapis baja diparkir di sekitar Taman Imbi dan Kantor Halaman DPRP. Beberapa saat kemudian puluhan massa mulai berdatangan dan berkumpul di Taman Imbi sembari membentangkan spanduk yang intinya mendukung KTTI I ILWP di London, Inggris. Selanjutnya sejumlah pemuda silih berganti menyampaikan orasi menuntut referendum dan menolak Dialog Jakarta –Papua yang merupakan salah satu rekomendasi dari Konferensi Perdamaian Papua yang digagas Jaringan Damai Papua.
“Kami tak percaya Pepera tahun 1969 yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah RI, karena itu kami nilai cacat hukum. Apalagi kehidupan rakyat Papua secara ekonomi morat marit,” tukas Wakil Koordinator Lapangan Pengunjukrasa di Taman Imbi Frans Hubi di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa (2/8) siang.
Beberapa saat kemudian, ratusan pengunjukrasa yang datang dari arah Jalan Sam Ratulangi sembari membawa sejumlah atribut bendera Bintang Kejora. Diantaranya, para lelaki memakai pakaian tradisional koteka, lengkap dengan peralatan perang seperti anak panah, para bocah SD dan SMP serta para wanita memakai busana khas masyarakat Pegunungan berlari untuk bergabung bersama pengunjukrasa lainnya di Taman Imbi.
Saat itu Koordinator Lapangan Pengunjukrasa Tony Gobak dan kawan kawannya tampak berdiskusi bersama aparat keamanan. Pasalnya, aparat keamanan menyampaikan pemberitahuan lantaran waktu telah menunjukan pukul 15.00 WIT apalagi sesuai kesepakatan aksi unjukrasa dibatasi hingga pukul 16.00 WIT.
Tony Gobak yang ditanya Bintang Papua menandaskan, pihaknya batal menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP. Hal ini disebabkan massa yang berkosentrasi di Expo, Waena lebih besar, sehingga ribuan massa dari Taman Imbi diminta untuk bergabung bersama ribuan pengunjukrasa dari Expo, Waena di Lingkaran Abepura.
Alhasil, Tony Gobak melalui pengeras suara menyampaikan agar massa bergerak ke Lingkaran Abepura menumpang sekitar 5 truk yang disiapkan dikawal aparat keamanan. Sebelum bergerak ke Lingkaran Abepura ribuan massa menyampaikan doa yang dipimpin Pdt Yesaya Dimara dari Gereja Gereja di Tanah Papua. Usai doa ribuan pengunjukrasa menumpang sejumlah truk menuju Lingkaran Abepura.
DARI EKSPO
Sementara itu dari Ekspo Waena dilaporkan, ribuan massa pendemo yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa (2/8) kemarin, melakukan aksi damai dalam mendukung Konferensi Internasional yang bertema ‘The Road to Freedom’, Konferensi itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua lembaga solidaritas Papua, yakni Free West Papua Campaign yang dikomandani oleh Benny Wenda dan Internasional Lawyer for West Papua.
Dalam aksi mendukung Konferensi tersebut, Koordinator Lapangan KNPB, Mako Tabuni, saat diwawancarai di lokasi demo, menyampaikan bahwa,”Sekarang ini, kami ingin buktikan kepada dunia dan Indonesia bahwa kami ingin menentukan nasib sendiri melalui mekanisme-mekanisme hukum yang legal dan sah, baik di Indonesia, maupun di dunia Internasional,” jelas Mako Tabuni.
Demo yang digadang-gadang damai tersebut ternyata cukup mengkhawatirkan sejumlah masyarakat di Kota Jayapura, hal itu, diakibatkan sehari sebelumnya, terjadi aksi penyerangan terhadap warga yang terjadi di Kampung Nafri, terkait hal tersebut, Mako Tabuni menyampaikan,”Sekali lagi kami sampaikan bahwa, ini demo damai, tidak ada anarkis atau kekerasan dan lain-lain, terkait kejadian di Nafri, itu bukan kerjaan kami, kami tidak tahu menahu soal itu, kami selalu menempuh jalur demo damai,” jelasnya.
Dari pantauan Bintang Papua, sejak malam hari, suasana Abepura dan sekitarnya lengang, sepi dan tidak banyak aktifitas dilakukan masyarakat, hujan yang mengguyur Abepura sejak kemarin malam, semakin membuat Susana menjadi sunyi dan sepi, masyarakat juga mengalami kekhawatiran akibat beredarnya sms gelap yang mengabarkan akan terjadi pembantaian dan lain sebagainya, yang mengarah pada tindakan anarkis.
Jelang pagi hari kemarin, hujan masih terus mengguyur Abepura dan sekitarnya, suasana tetap sepi, hanya beberapa kendaraan yang lalu lalang di jalan raya, beberapa pemilik toko memilih menutup tempat usahanya, sementara beberapa lainnya tetap melayani pembeli dengan kondisi pintu setengah terbuka, jelang siang hari suasana semakin ramai, namun rona waspada tetap tergambar dari kegelisahan sebagian warga dan aksi bisik-bisik mempertanyakan demo damai.
Massa KNPB terlihat mulai berkumpul di depan Expo Waena, berselang beberapa jam kemudian , massa yang berkumpul semakin banyak dan berkisar ribuan orang, setelah beberapa kali melakukan orasi, massa pun mulai beranjak dan bergabung dengan ratusan massa lain yang telah lebih dahulu menunggu di depan Kampus Uncen, Abepura.
“Saya ingin sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa, kami tidak bergeser ke DPR tetapi kami hanya akan berkumpul di sekitar Abe, antara di lingkaran atau mungkin di Lapangan Trikora,” jelas Mako Tabuni kepada wartawan saat menunggu kedatangan massa pendemo dari wilayah Sentani untuk beranjak ke daerah Abepura.
Setelah bergabung dan berkumpul dengan massa lainnya di depan Kampus Universitas Cenderawasih, massa pun beranjak ke pertigaan Abepura, tepatnya di depan Kantor POS Abepura, massa kamudian terkonsentrasi di lokasi tersebut, orasi pun mulai dikumandangkan oleh beberapa tokoh KNPB, termasuk Mako Tabuni, yang berseru kepada seluruh masyarakat untuk tetap tertib dalam mendukung aksi ILWP dalam Konferensi Internasional di Oxford, Inggeris.
Sepanjang jalannya Aksi Demo Damai tersebut, beberapa wartawan yang melakukan peliputan kurang merasa nyaman dengan aksi-aksi sebagian orang yang memerintahkan mereka untuk tidak mengambil gambar, yang disayangkan oleh para wartawan adalah, sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara beberapa wartawan dan Mako Tabuni, terkait pelip[utan tersebut, namun, beberapa orang yang bertugas melakukan pengamanan internal Aksi Demo, justru melarang pengambilan gambar.
Usai melakukan orasi dan rangkaian kegiatan lainnya, Demo pun akhirnya selesai dan massa dibubarkan dengan tertib dan dalam satu komando, Mako Tabuni secara tegas meminta kepada seluruh massa pendemo untuk beranjak ketitik-titik yang sudah ditetapkan untuk selanjutnya akan diangkut dengan kendaraan truk.
Sementara itu, Kegiatan ILWP dalam Konferensi Internasional adalah melakukan pengkajian hukum terhadap Pepera 1969 yang oleh Free West Papua Campaign dan ILWP dianggap ‘cacat’, rangkaian kegiatan dalam Konferensi Internasional tersebut, antara lain, Gambaran tentang situasi terkini, dengan pembicara, Andrew Smith (Anggota Parlemen), Benny Wenda (Free West Papua Campaign), Benny Giay (penjelasan situasi terkini Papua).
Kemudian dalam sesi lainnya dalam Konferensi Internasional itu, juga dibahas terkait ‘Penyebab PEPERA 1969, yang akan dipandu oleh Ben Margolis dan pembicara adalah, John Salfolt (Penulis buku Keterlibatan PBB dalam Pepera) dan Clements Runawery (Saksi hidup PEPERA 1969), serta beberapa agenda lainnya. (mdc/cr-28/ven/cr-34/don/l03)
http://bintangpapua.com/kab-jayapura/13243-ribuan-warga-manokwari-turun-ke-jalan-Manokwari—Tuntut penyelesaian sejumlah masalah pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum pelaksanaan PEPERA tahun 1969, ribuan warga Papua yang ada di Kota Manokwari, langsung menggelar long march, di ruas-ruas jalan protocol dalam Kota Manokwari.
Long March yang dimulai dari dua titik tersebut, dikawal ketat aparat keamanan dari Polres Manokwari, Brimob Kompi C, Kodim 1703 Manokwari, dan Fasharkan TNI AL.
Aksi yang menarik perhatian sejumlah warga Kota Manokwari ini, sempat memacetkan sejumlah ruas jalan yang dilalui masa. Mereka membawa sejumlah pamphlet serta selebaran yang intinya meminta pemerintah Indonesia memberikan referendum. Bahkan, mereka juga mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada warga sipil serta pejuang kemerdakaan Bangsa Papua.
Titik start pertama yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Papua (DAP), didahuli dengan ibadah bersama oleh seluruh warga asli Papua. Dilanjutkan dengan berjalan Kaki menyusuri Jalan Pahlawan, menuju Jalan Yos Sudarso, hingga bertemu dengan masa dari titik start kedua yakni dari Kampus Unipa Amban Manokwari.
Di pertigaan titik pertemuan kedua masa, sempat memacetkan seluruh arus transportasi di jalan itu. Bahkan aparat kepolisian pun terpaksa mengalihkan jalur kendaraan mengikuti jalan alternative. Aksi turun ke jalan tersebut, dilakukan hingga finish di Gereja Elim Kwawi.
Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Warpo Wetipo dalam keterangan persnya sebelum aksi, menjelaskan, aksi yang dilaksanakan pihaknya ini, terkait dengan kegiatan akbar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kerajaan Inggris yang digelar bersama dengan aksi mereka pada tanggal 2 Agustus kemarin. “Kami melakukan sejumlah aksi ini dalam rangak untuk agenda gugatan status Bangsa Papua Barat secara hukum standard Internasional oleh Internasional Lawyers for West Papua, yang tentunya sebagai batu loncatan menuju pembahasan sidang tahunan HAM di PBB September 2011 mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, masalah utama rakyat Papua Barat adalah belum finalnya status politik Papua Barat dalam NKRI, karena proses integrasi Papua Barat ke Indonesia dilakukan terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap standar-standar prinsip Hukum dan HAM Inyernasional. Dia juga mengatakan, karena prose situ merupakan hasil persengkongkolan pihak-pihak internasional, maka masalah konflik Papua tentang status politik wilayah Papua Barat, harus diselesaikan di tingkat Internasional.
Ada enam point penting yang disampaikan dalam aksi tersebut, yakni pertama, memohon parlemen Eropa, IPWP, ILWP dan Diplomat OPM untuk terus mendorong penyelesaian status politik melalui jalur hukum dan politik. Kedua, seluruh rakyat Papua Barat pun diminta untuk mendukung pemerintah Republik Vanuatu serta pemerintah Negara-negara pacific lainnya untuk mebawa status politik Papua Barat ke ICJ. Ketiga, meminta dukungan pemerintah Negara-negara Eropa, Columbia dan Afrika. Keempat, meminta dukungan pemimpin Umat di Dunia untuk mendesak Referendum bagi Bangsa Papua.
Pada point kelima, KNPB pun meminta dukungan lembaga-lembaga HAM, dan keenam seluruh rakyat Papua Barat, sepenuhnya mendukung KTT oleh ILWP sebagai jalan menuju referendum bagi Bangsa Papua. (cr-30/don/LO1)
Mahasiswa Papua Berdemo menuntut Referendum di Istana Merdeka Kolonial Indonesia, JakartaLiputan6.com, Jakarta: Ratusan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). Mereka mendukung aspirasi puluhan pengacara yang menggugat Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penentuan pendapat rakyat atau Pepera 1969.
Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera meluruskan masalah penentuan Pepera terkait pengesahan bergabungnya Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam orasinya, mereka menilai Pepera selama ini telah menyesatkan masyarakat Papua dan warga Indonesia pada umumnya. Menurut mereka, tidak ada keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia.
Mahasiswa mendukung keinginan referendum di tanah Papua dan mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono segera melaksanakan jejak pendapat ulang seperti yang dilakukan masyarakat Timor Timur. Para pengunjuk rasa juga menuntut pasukan TNI ditarik dari tanah Papua karena selama ini kerap mengintimadasi warga.(APY/BOG)
02/08/2011 23:58 http://berita.liputan6.com/read/347030/mahasiswa-papua-minta-pepera-ditinjau-ulang
Metrotvnews.com, Jayapura: Ribuan warga Papua di Jayapura menuntut kemerdekaan. Tuntutan mereka suarakan dalam bentuk unjuk rasa di depan markas Kepolisian Sektor Kota Abepura, Selasa (2/8).
Unjuk rasa seiring dengan berjalannya KTT International Lawyer for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris. ILWP menggugat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 karena dianggap cacat hukum.
Aksi damai. Dimulai pukul 14.00 WIT, warga long mars dari kawasan Waena Expo. “Jalan bareng” dijadwalkan berakhir di depan kantor DPRD Jayapura, tapi batal. Warga disetop persis di depan Mapolsek Abepura karena dituding tak ada izin.
Marco Tabudi, pemimpin unjuk rasa, dalam orasinya menyebutkan rakyat Papua menderita selama berada di bawah naungan Indonesia. Perekonomian sulit. Pelanggaran hak asasi manusia pun marak di Bumi Cendrawasih.
Marco tegas mengatakan, rakyat Papua tidak mengakui Pepera 1969. “Cacat hukum,” terang Marco.
Walau tak rusuh, toh aksi tetap dijaga ratusan polisi. Aksi, setelah lima jam, berakhir sekitar pukul 19.00 WIT. Unjuk rasa ditutup dengan doa bersama.(**)
Metrotvnews.com, Jayapura: Masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menuntut referendum untuk tanah Papua. Sejak Selasa (2/8) pagi, warga telah berkumpul di Expo, Waena, Jayapura, Papua Barat.
Dari titik itu, mereka akan melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPRD Papua. Selain melakukan longmarch, warga juga memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.
Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Dengan menggunakan pakaian adat, mereka juga membawa poster yang berisikan tuntutat ‘Papua Merdeka’. Warga mengklaim, keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta keadilan hak azasi manusia tak mereka dapatkan sejak tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gagasan referendum itu bukanlah yang pertama kali. Gagasan itu muncul setelah beberapa kali terjadi ketidakadilan yang terus mendera warga Papua. Terakhir, kasus bentrokan berdarah dan penembakan makin menguatkan hati warga Papua untuk memerdekakan diri.
Melalui KTT ILWP I di Oxford, Inggris, pengacara ingin bersuara. Mereka ingin mengutarakan keinginan hatinya yang telah lama dipendam. Tanpa tedeng aling-aling, ILWP menilai terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969. Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI.
Lewat KTT itu, ILWP juga ingin memantapkan hati untuk menggugat Indonesia ke Mahkamah International. Dalam rencana gugatan itu, ILWP diwakili 69 pengacara dan dipimpin Melinda Janki dari Guyana. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai langkah itu omong kosong. Pasalnya, menurut Yurie, KTT di Inggris bukan untuk menentukan pendapat referendum, melainkan untuk diskusi.(****)
JAYAPURA – Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang belakangan semakin menghangat dibicarakan dengan pelaksanaan kajian oleh International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, memaksa salah satu pelaku sejarah Pepera, Ramses Ohe kembali mengeluarkan statemennya terkait sejarah Papua.
Saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Waena, Minggu (31/7), yang dengan tegas bahwa Pepera Tahun 1969 tidak bisa diganggu gugat lagi. “Kita sudah merdeka sejak Tahun 1945, sekarang yang kita butuhkan adalah bersatu padu himpun seluruh kekuatan kita untuk bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Waena, Minggu (31/7).
Apa yang telah diletakkan sebagai dasar atau pondasi oleh orang tua terdahulu, ditegaskan agar jangan dibongkar. “Mari kita bicara tentang apa yang orang tua belum capai, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan apapun yang diperlukan oleh kita semua. Itu yang kita lihat. Sehingga keinginan yang tidak baik itu, bongkar pasang rumah itu kita buang dari kita semua,” lanjujtnya. Ramses yang menegaskan kembali bahwa ia sebagai pelaku sejarah pelaksanaan Pepera, yang membacakan sikap politik saat itu di hadapan Ortisan, bahwa Pepera tersebut sudah sah dan harga mati. “Dalam tempo tiga bulan, ketukan PBB jatuh, dan Belanda pergi dari Papua. Jadi tidak bisa bicara apa yang telah kita buat, sudah harga mati. Kalau mau bicara itu lagi, PBB mana yang mau akui lagi,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Selpius Bobii selaku Ketua Umum Eknas Front Pepera PB (Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat) menyatakan bahwa, agenda yang digelar oleh ILWP adalah forum ilmiah (seminar).
“Ada pihak-pihak yang menganggap itu pra referendum, bahkan ada yang menganggap itu final. Pemahaman itu perlu diluruskan,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan, Padang Bulan.
Dikatakan, kalaupun nanti forum yang digelar oleh ILWP mengasilkan sebuah rekomendasi berupa peninjauan kembali Pepera 1969, maka tidak bisa dilaksanakan begitu saja. “Itu harus dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan yang membawa harus sebuah Negara anggota PBB. Karena ILWP tidak punya kewenangan ketuk palu yang sifatnya mengikat,” lanjutnya.
Dewan Keamanan PBB, kata Selpius Bobii juga belum bisa mengetuk palu yang sifatnya final. “Karena apa yang menjadi kesimpulannya harus direkomendasikan ke PBB untuk dimasukkan dalam agenda pembahasan di PBB. Dan untuk masuk dalam agenda itu membutuhkan proses yang rumit,” lanjutnya lagi.
Dikatakan juga, bahwa dalam pembahasan di PBB, juga tidak bisa langsung diambil keputusan dengan mudah. “Di situ akan diadakan perundingan-perundingan, setelah perundingan tidak tercapai kata sepakat batu di voting,” ungkapnya.
Sehingga ia berharap agar tidak ada reaksi yang berlebihan oleh masyarakat Papua, yang memicu ketegangan. Demikian juga tentang isu-isu yang berkembang belakangan ini, seperti adanya demo tandingan pada 2 Agustus nanti, serta berbagai issu lainnya, dinilainya sebagai pembunuhan psikologis masyarakat Papua.
Sehingga ia berharap agar tidak ada penekanan yang berlebihan dari pihak aparat TNI dan Polri dalam menyikapi agenda 2 Agustus oleh ILWP di London. “Rakyat Bangsa Papua yang hendak melakukan demonstrasi atau kegiatan damai lainnya dalam menyambut kegiatan ILWP di London, harus dilakukan dengan bermartabat dan damai, hindari penyusupan-penyusupan yang memprovokasi massa aksi damai,” harapnya.
Sedangkan Mako Tabuni selaku Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), memastikan bahwa pada 2 Agustus besok, pihaknya akan menggelar aksi demo damai sebagaimana demo-demo sebelumnya. Yakni mengambil titik kumpul massa di Perumnas III, Expo, Lingkaran Abe, dan sejumlah tempat lainnya.
Bahkan pihak KNPB juga membatasi peliputan oleh wartawan, yakni dengan membagi Kartu Identitas (ID Card) kepada wartawan. “Kami tidak bertangungjawab apabila terjadi apa-apa pada wartawan saat meliput tanpa kartu identitas dari kami,” ungkapnya, yang Minggu (31/7) kemarin membagi-bagikan ID Card kepada wartawan.(aj/cr-32/don/l03)
Papua Merdeka News 