KNPB Biak Juga Tuntut Referendum

Ditulis oleh redaksi binpa

Puluhan warga KNPB di Biak dan Supiori melakukan unjuk rasa ke DPRD Biak NumforBIAK-Tidak saja di Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, di Biak, Kamis (2/9) kemarin puluhan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga kembali menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor DPRD setempat.Mereka menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat, serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua.

Sebelum menggelar aksinya, massa berkumpul di dihalaman kantor Dewan Adat Biak (DAB) dan melakukan long marc dengan berjalan kaki ke kantor DPRD.

Walaupun sempat memacetkan arus lalu-lintas, namun massa berjalan cukup tertib menuju DPRD sambil meneriakan yel-yel ‘merdeka’ dan referendum solusi terbaik. Begitupula pada spanduk tertulis, ‘kami rakyat Papua tolak dialog Jakarta-Papua dan minta referendum’. Setelah tiba di halaman kantor DPRD setempat, beberapa orang wakil massa KNPB itu satu persatu menggelar orasi yang intinya menuntut referendum dan menolak dialog Jakarta —Papua. Kehadiran para pengunjuk rasa itu, disambut langsung oleh ketua DPRD, Nehemia Wospakrik dan sejumlah anggota dewan lainnya. Penyampaian aspirasi berlangsung aman dan lancar, hingga penyerahan dokumen aspirasi kepada DPRD.

Menurut ketua KNPB wilayah Biak dan Supiori, Adolof Baransano, pihaknya datang untuk menyampailkan aspirasi kepada DPRD antara lain menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik Papua serta menolak adanya dialog Jakarta—Papua.

“ Kami minta DPRD tolong teruskan aspirasi kami, bahwa kami menolak dialog antara Jakarta-Papua, sebab yang dinginkan saat ini adalah referendum dan itu harga mati,” kata Adolof Baransano kepada Bintang Papua, Kamis (2/9).

Warga KNPB itu terdiri dari korban pelanggaran HAM di Papua, mantan Tapol Napol, Perempuan Papua, Dewan Adat Biak dan masyarakat adat di wilayah Biak dan Supiori.

Sedangkan ketua DPRD, Nehemia Wospakrik, setelah menerima dokumen aspirasi itu, menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan warga KNPB itu, serta segera akan ditindak lanjuti ke Provinsi dan Pemerintah Pusat. “Tuntutan mereka akan kami tindak lanjuti tanpa mengurangi sedikitpun kepada pihak yang berwewenang,” katanya. (cr-6)

Tuntutan Referendum Diteruskan ke Pusat

DSERAHKAN ASPIRASI-Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni menye­rahkan aspirasi rakyat Papua Barat kepada Ketua DPRP Drs John Ibo MM saat aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.JAYAPURA—Setelah ‘jedah’ beberapa waktu, ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pa­pua Barat (KNPB) kembali menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin. Mere­ka menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat, serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua. Sebelum menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Jaya­pura massa berkumpul di Depan Kantor Pos Abepura sejenak melakukan oras dan mengibarkan spanduk dan bendera KNPB. Selanjutnya massa bergerak menuju DPRP di Jayapura dengan menggunakan sekitar 7 truk.

Sejak dari Abepura massa berada dalam pengawalan aparat polisi. Walaupun sempat memacetkan arus lali lintas, namun massa berjalan cukup tertib menuju DPRP di Jayapura.
Saat massa tiba di Lapa­ngan Imbi Jayapura penga­walan makin diperketat. Massa akhirnya berhenti sejenak menunggu massa yang bergerak dari arah depan Polda Papua. Setelah bergabung massa pun menyeruak masuk ke Halaman Gedung DPRP sembari mene­riakan Hidup Bangsa Papua Barat Merdeka, Referendum Solusi Terbaik Penyelesaian Status Politik Bangsa Papua Barat dan lain lain.

Beberapa orang wakil massa satu persatu menggelar orasi yang intinya menuntut referendum dan menolak dialog Jakarta—Papua. Seorang delegasi massa naik ke lantai atas guna bertemu dan mengajak pimpinan dan anggota DPRP untuk segera menemui pengunjukrasa. Setelah menunggu beberapa jam akhirnya Ketua DPRP Drs John Ibo, Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai serta beberapa anggota DPRP antara lain Ahmad Saleh, Ignasius Mimin, Yohanes Sumarto serta Hagar Aksamina Magai turun untuk menemui pengunjukrasa.

Tindakan yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRP mendapat pujian dari ma­ssa pengunjukrasa. Akhirnta pimpinan dan anggota DPRP didaulat untuk menyimak aspirasi yang disampaikan Juru Bicara KNPB Mako Tabuni.

Mako Tanuni menegaskan pihaknya datang untuk menyampailkan aspirasi kepada DPRP antara lain menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua. Selanjutnya Mako Tabuni merengsek masuk dalam kerumunan massa untuk menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRP Drs John Ibo.

Usai menyerahkan aspirasi tersebut Mako Tabuni mengan­cam tak ia dan ribuan massa tak akan meninggalkan Halaman Gedung DPRP apabila pihak DPRP tak segera mengirimkan fax yang berisi aspirasi kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPRP Drs John Ibo menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan rakyat Pa­pua Barat, serta akan segera menyampaikannya kepada pemerintah pusat, serta menga­jak Mako Tabuni dan kawan kawan untuk naik ke lantai II Gedung DPRP untuk melihat langsung aspirasi yang mereka sampaikan akhir­nya dikirim melalui fax kepada pemerintah pusat. Massa kemudian dengan ter­tib dan tenang membubarkan diri dan meninggalkan Halaman Gedung DPRP dikawal aparat. (mdc)

Ratusan Massa Padati Lapangan Sinapuk Wamena

WAMENA-Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memadati lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9). Massa yang dikoordinir oleh KNPB wilayah Pegunungan Tengah Papua ini tiba di Lapangan Sinapuk Wamena sekitar pukul 10.30 WIT.

Massa membawa sejumlah spanduk dan pamplet yang bertuliskan: Referendum adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan status politik Papua, Kami bukan melayu kami Melanesia, Pepera 1969 cacat hukum dan moral, Kami Bangsa Papua Barat mendukung gugatan status politik Bangsa Papua Barat untuk menempuh jalur hukum Internasional dan tulisan lainnya.

Sebelum orasi, kegiatan tersebut diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin pdt Philipus Soma, setelah ibadah dilanjutkan dengan orasi-orasi dari beberapa perwakilan lembaga.

Menurut Ketua KNPB Wilayah Pegunungan Tengah Papua, Simeon Dabi, kegiatan yang pihaknya gelar merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh IPWP dan ILWP yang membawa persoalan Papua ke mahkamah international.

“Aksi ini adalah bagian dari dukungan rakyat Papua yang ada di Pegunungan Tengah untuk mendukung IPWP dan ILWP yang membawa masalah Papua ke PBB 3 September 2010, dimana kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri seperti Australia, Belanda dan Inggris,”jelasnya kepada wartawan seusai orasi.

Dengan aksi tersebut kata Simeon Dabi, pihaknya berharap semua persoalan Papua dapat diselesaikan melalui jalur hukum internasional, karena persoalan Papua tidak bisa diselesaikan secara nasional.

“Sampai sekarang masalah Papua jika dibicarakan secara nasional tidak ada selesainya, sehingga satu-satunya jalan adalah harus dibicarakan di tingkat international, dengan begitu persoalan Papua bisa diselesaikan secara bermartabat,”tandasnya.

Ditempat yang sama Koordinator Umum Warpo Wetipo mengungkapkan, aksi kali ini dihadiri sekitar 600 massa yang berasal dari berbagai komponen mulai dari kalangan pemuda, aktivis, mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin berjuang mendapatkan kebenaran dan keadilan.
Setelah orasi massa meninggalkan tempat dengan mendapat pengawalan dari personil Polres Jayawijaya. (lmn/nan)

Persoalan Papua Harus Melalui Hukum Internasional

Ditulis oleh Iwan/Papos

WAMENA [PAPOS] – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Pegunungan Tengah, Semen Dabi menegaskan agar banyaknya persoalan di Papua harus diselesaikan secara bermartabat melalui jalur hukum internasional, karena menurutnya hukum di Indonesia tidak dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa rakyat Papua saat ini

Hal tersebut dijelaskannya ketika menggelar ibadah bersama yang dipimpin oleh Pdt.Philipus Sama dan dihadiri oleh sekitar seribuan masyarakat di lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9) ibadah itu menurutnya sebagai ucapan syukur dan mendukung atas adanya perwakilan rakyat asli Papua (IPWP) yang akan menyampaikan aspirasinya di sidang tahunan PBB pada tanggal 3 September nanti.

Dabi kembali menjelaskan bahwa aksi solidaritas semacam ini akan berentetan dilaksanakan dengan agenda yang sama tapi tentunya melalui intruksi bersama dari kawan-kawan yang ada di luar negeri, “Kiranya agar masyarakat Papua dapat menyatukan hati dan pikiran, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, “ujarnya

Sementara koordinator lapangan KNPB, Warco Wetipo menuturkan bahwa ibadah syukuran ini juga sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama masyarakat Papua yang juga kegiatan semacam ini menurutnya juga dlaksanakan bukan hanya di Wamena dan beberapa wilayah di Indonesia saja tapi bersifat internasional karena bahkan diadakan pula di beberapa negara seperti Ingggris, Belanda dan Australia.

Sebelumnya KNPB menurut rencana akan menggelar demo, tapi karena tidak adanya ijin dari pihak Polres Jayawijaya, sehingga hanya mengadakan ibadah akbar di lapangan Sinapuk, walaupun akhirnya kegiatan ini kadang pula diselingi oleh orasi dari beberapa pengurus KNPB itu sendiri serta digelarnya spanduk-spanduk yang dibawa oleh masyarakat diantaranya bertuliskan ‘referendum adalah solusi bagi raklyat Papua”, Pepera 1969 adalah cacat hukum”. [iwan].

Tuntutan Refrendum Terus Menggema

Ditulis oleh Loy/Iwan/Bela/Papos
Kamis, 02 September 2010 00:00

TERTIB : Ratusan massa yang tergabung dalam KNPB nampak duduk secara tertib dihalaman kantor DPRP, Rabu [1/9]. Dalam orasinya massa menuntut dilakukan referendum.

TERTIB : Ratusan massa yang tergabung dalam KNPB nampak duduk secara tertib dihalaman kantor DPRP, Rabu [1/9]. Dalam orasinya massa menuntut dilakukan referendum.
JAYAPURA [PAPOS]- Ratusan massa yang mengatasnamakan Komite Nasional Papua Barat [KNPB] mendatangi kantor DPRP, Rabu [1/9] siang. Selain di Jayapura, aksi yang sama pun terjadi di wilayah Pegunungan Tengah. Kehadiran massa ini untuk menyampaikan aspirasi bahwa KNPB siap memisahkan diri dari kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Alasan memisahkan diri itu dalam orasinya yang disampaikan KNPB menilai bangsa Papua sudah mempunyai bobot Polytik yang mempunyai prinsif-prinsif HAM, Hukum dan Demokrasi sendiri. “Kemerdekaan Bangsa Papua sudah siap untuk memisahkan diri dari NKRI. Merdeka harga mati serta tidak perlu tawar menawar dan untuk kepentingan NKRI Stop,” tegas juru bicara Saul Y Bomay dalam orasinya.

Saul Bomay menegaskan otonomi khusus yang berlaku di NKRI dianggap Ilegal dan itu tidak berlaku bagi Profince of Wet Papua. Itu harus di cabut UU No 21 tahun 2001 sebagai illegal dan dinilai gagal secara total. Untuk itu, suara Papua Barat mendesak RI segera mengakui tuntutan dan kedaulatan Bangsa Papua untuk referendum atau penyerahan tanpa syarat politik of West Papua.

Bahkan dengan suara lantang ia mengatakan, Otus di RI tak membawa damai, sehingga akar dosa adalah negara RI terhadap bangsa Papua dengan tujuan memusnahkan etnis bangsa Papua. Otonomi khususnya RI adalah pelanggaran HAM terburuk dan terbesar di mata dunia sama dengan Pepera tahun 1969 dengan perilakunya sama seperti saat ini yang hanya tujuannya membinasakan bangsa Papua.

Lanjut Saul, suara bangsa Papua mendesak kepada Presiden RI dengan kabinet Indonesia bersatu agar mencabut implemntasi UU 21 tahun2001 sebagai illegal karena kedaulatan bangsa Papua sudah menolak Otsus pada negara RI 12 Agustus tahun 2005, bahkan itu sudah final secara hukum Devacto and Dejure.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkurus Yaboi mendukung kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar di Negara Super Power Amerika Serikat (AS) dalam waktu dekat ini.“Kami datang hari ini untuk memberikan dukungan kepada IPWP dan ILWP yang rencananya akan mendapat sisi bicara disidang umum PBB bulan September mendatang,”tegas Forkorus kepada wartawan usai menggelar demo damai di halaman Kantor DPR Papua, Rabu (1/9) kemarin.

Forkorus menyampaikan bahwa secara kontan dan etika sopan santun serta beretika moral dengan mendatangi kantor DPRP, meskipun DPRP, Gubernur Papua dan para bupati serta walikota se-Papua tidak mendukung dengan aksi DAP. Hal itu disampaikan mengingat sumpah janji yang mereka pegang saat dilantik untuk setia kepada NKRI, sehingga dipastikan mereka tidak mendukung. “Kami yakin bahwa Indonesia tidak akan menyetujui ini dan meneruskannya, oleh karean itu, kami sebagai manusia dalam suatu bangsa yang beradab dan kami tahu mekanisme itu,”tutur Forkorus.

Dikatakan, dalam pembukaan Udang-Undang, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu, kami Bangsa Papua datang menyampaikan pada tanggal 19 Oktober 1961 secara demokrasi oleh Pantita Nasional Papua pada Kongres (I). “Kami adalah bangsa Papua secara antropologi dan kami sudah nyatakan sikap pada tanggal 19 Oktober 1961 bahwa kami adalah Bangsa Papua,” tegasnya.

Dari pantauan Papua Pos massa awalnya berkumpul di Sentani. Setelah itu kemudian massa bergerak menggunakan truck menuju daerah Abepura. Dari sini massa lain bergabung dengan massa yang datang dari Waena dan Sentani. Selanjutnya massa bertolak dengan menggunakan sebanyak 13 truck sekitar pukul 13.00 Wit menuju kantor DPRP.

Setelah massa tiba di tikungan arah Kalam Kudus, massa turun dari truck dan memilih berjalan kaki hingga menuju kantor DPRP. Alhasil, kemacetan arus lalu lintas tidak bisa dihindari. Antrian terjadi sepanjang 1 Km baik kenderaan yang datang dari arah pelabuhan tujuan kota, demikian juga sebaliknya massa yang datang dari arah dok menuju kantor DPRP, massa berjalan kaki sambil membawa spanduk ukuran besar bertuliskan Refrendum. Namun sampai selesai aksi demo tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi demo ini berjalan dengan aman dan lancar.

Melalui Hukum Internasional

Selain di Jayapura, aksi demo pun berlangsung di wilayah Pegunungan Tengah yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Pegunungan Tengah. Massa mendesak persoalan di Papua diselesaikan secara bermartabat melalui jalur hukum internasional. Oleh karena menurut ketua KNPB wilayah Pegunungan Tengah, Semen Dabi hukum di Indonesia tidak dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa rakyat Papua saat ini.

Aksi demo ini dirangkai dengan menggelar ibadah bersama dipimpin oleh Pdt.Philipus Sama. Aksi demo dihadiri sekitar seribuan masyarakat di lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9). Ibadah itu menurutnya sebagai ucapan syukur dan mendukung atas adanya perwakilan rakyat asli Papua (IPWP) yang akan menyampaikan aspirasinya di sidang tahunan PBB pada tanggal 3 September nanti. [loy, iwan, bela]

Dialog Jakarta-Papua Perlu Segera Dilakukan

Ditulis oleh redaksi binpa

Ketua Dewan Adat Biak (DAB), Yan Pieter YaranggaBIAK-Ketua Dewan Adat Biak, Papua, Yan Pieter Yarangga menilai perlu segera dilakukan dialog antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dan mencairkan kebuntuan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Perlu komunikasi konstruktif antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat, diperlukan ruang dialog sehingga ada titik temu bagaimana masyarakat Papua bisa tenang hadapi kehidupannya ke depan,” ungkapnya kepada Bintang Papua, Rabu (1/9).

Dikatakan, sesungguhnya ada tiga hal yang dinilai masyarakat kurang diperhatikan pemerintah dalam pelaksanaan UU Otsus selama ini. Yakni, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap masyarakat Papua, lemahnya upaya-upaya pemberdayaan, dan keberpihakan yang tidak nyata kepada masyarakat Papua di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. “Dialog itu nanti untuk menyepakati nilai-nilai baru, treatment-treatment baru dengan ukuran yang jelas, termasuk capaian-capaiannya untuk seluruh masyarakat Papua,” kata Mananwir Beba ini.

Kondisi Papua sekarang, kata Yarangga, dalam kondisi kritis. Sebab, pemerintahan yang berjalan sekarang bukanlah untuk masyarakat melainkan untuk melayani dirinya sendiri. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat ditempuh pemerintah pusat guna mengatasi persoalan Papua adalah dengan segera menunjuk salah satu wakilnya untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua. “Dengan kondisi saat ini, segera pemerintah pusat lakukan dialog dengan masyarakat Papua,” ujarnya.

Sejak bergulirnya UU Otsus, kondisi masyarakat Papua memang belum menunjukkan perubahan dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan yang signifikan. “ Kami mendukung adanya dialog antara Jakarta dan Papua, dan ini bisa segera dilaksanakan, Presiden SBY jangan lagi menunggu-nunggu jika ingin segera selesaikan berbagai persoalan di Papua,” ungkapnya. (cr-6)

Tolak Otsus, Gugat Pepera, Minta Referendum

BIAK – Kalau di Sentani, tepatnya di lapangan tempat Theys H Eluay (Alm) dimakamkan KNPB Menggelar memimbar bebas, di Biak puluhan masyarakat dalam berbagai komponen adat Biak, yang tergabung dalam KNPB wilayah Biak mendatangi kantor DPRD Biak dengan menyampaikan aspirasi yang isinya menggugatan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang telah disahkan Mahkamah Internasional, karena dianggap cacat hukum. Selain itu masa KNPB itu juga mendesak untuk segera dilakukan Referendum dan menolak Otsus. Sehingga sebagai tuntutannya, segera dewan didaerah itu, memfasilitasi dan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat.

Ketua KNPB Wilayah Biak, Apolos Sroyer mengatakan dari penyampaian aspirasi ke dewan merupakan tindaklanjut hasil musyawarah di MRP yaitu telah disepakati untuk menolak Otsus, menggugat Pepera serta meminta Referendum adalah solusi terbaik. “ Rakyat Papua Barat yang menuntut Referendum merupakan solusi terbaik dalam penyelesaian status sosial dan politik bangsa Papua Barat, yang telah melalui prinsip-prinsip dan ketentuan, standar hukum dan HAM internasional dan kini sedang ditanggapi serius oleh masyarakat Internasional ,” ungkapnya kepada Bintang Papua, Senin (2/8). Ia juga menghimbau kepada seluruh komponen rakyat Papua untuk segera merapatkan barisan dan memupuk persatuan semesta rakyat Papua untuk menggugat proses rekayasa Pepera 1969 di Mahkamah Internasional.

Ketua DPRD setempat Nehemia Wospakrik, saat menerima aspirasi masa KNPB itu, mengatakan sebagai wakil rakyat pihaknya akan melanjutkan sesuai permintaan masa tersebut. “ Kami cuma bisa melanjutkan, tapi untuk putuskan bukan wewenang kami didaerah “, kata Nehemia Wospakrik.

Kedatangan masa KNPB itu berlangsung tertib dan aman. Sebelumnya masa melakukana orasi politik di depan kantor DPRD setempat, yang dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi di ruang sidang dewan. (cr-6)

Ditulis oleh redaksi binpa
Senin, 02 Agustus 2010 22:46

Pepera Dikembalikan Lewat Dunia Maya

SENTANI—Meski sudah dinyatakan final, namun keberadaan (Pepera) Penentuan Pendapat Rakyat, masih saja terus ‘digugat’.

Hasil Pepera pada 2-14 Agustus 1969 itu dianggap telah final setelah bangsa Papua dibuat mengambang melalui Negara West Papua yang dibentuk Belanda pada 1 Mey 1969.

Sayangnya Keputusan yang telah dianggap final itu bagi sebagian tokoh politis Papua dianggap kontraversial, karena sarat intervensi dan intimidasi Indonesia dan Amerika. Desakan-desakan politis terkait cacat hukum tersebut terus berkumandang hingga pada Senin (2/8) kemarin secara terang-terangan beberapa komponen politik Papua, yakni Dewan Adat Papua (DAP), KNPB, ICLWP, West Papua National Autority (WPNA), Tapol Napol, dan beberapa warga Papua yang berada di Sentani melakukan seremonial pengembalian Pepera dan Keputusan New York Agrimen kepada PBB yang ditandai pembakaran sebuah peti mati yang menyimbolkan Pepera dan New York Agrimen di lapangan makam Theys H Eluay.

Kegiatan tersebut dihadiri beberapa pentolan politis Papua yakni Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut, Ketua WPNA Terianus Yaku, Tapol Napol Saul Bomay, serta beberapa pentolan KNPB dan ICLWP. Dari Pantauan Bintang Papua di lapangan tersebut terlihat pengawalan pasukan Penjaga Tanah Papua (Petapa) cukup ketat, bahkan beberapa media masa yang mencoba memasuki areal tersebut difiltrasi oleh Petapa.
Buntutnya hanya beberapa media saja yang diijinkan masuk, sementara lainnya terpaksa berada di luar lapangan tersebut. Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd kepada Bintang Papua kemarin mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk simbolis pengembalian Pepera yang dinilai cacat hukum.

Menurut Forkorus kegiatan tersebut bukan hanya dilakukan di Papua saja, tetapi serentak, termasuk di luar Indonesia yakni di Vanuatu, Inggris, dan Australia kemarin. Forkorus melanjutkan bahwa peringatan pengembalian Pepera ini sebenarnya hendak diantar langsung ke Keduatan Besar AS untuk Indonesia, namun karena Kantor Kedubes AS tersebut berada di Jakarta sehingga pihaknya hanya mengirimkan symbol pengembalian tersebut melalui DUNIA MAYA, dalam hal ini media massa, dan situs-situs webside yang dipergunakan rakyat Papua menyalurkan perkembangan politik di tanah Papua ke dunia Internasional.

“Sebenanrnya kita mau kembalikan Pepera ini memalui Kedubes AS tapi berhubung kantornya di Jakarta ya kita kirim lewat dunia maya,” ujarnya. Forkorus juga mengakui bahwa kegiatan tersebut telah sampai ke Vanuatu, Inggris dan Amerika, setelah dirinya melakukan crosscheck ke sana.

Sementara tindak lanjut dari pengembalian Pepera dan New York Agrimen kepada PBB itu menurut Forkorus pihaknya akan meminta referendum ataupun Kedaulatan mutlak yang dianeksasi pada 1 Mey 1963 melalui sidang umum PBBB yang akan berlangsung pada 3-6 September 2010 mendatang.

Menyoal tentang makna pembakaran peti mati tersebut, Forkorus mengatakan bahwa hal itu merupakan wujud bahwa Pepepra sudah mati, karena pepera merupakan bagian Otsus Jilid I dari program aneksasi begitu juga dengan Otsus jilid II pada 2001 lalu. “masalah politis Papua akan dihembuskan pada Sidang Umum PBB dalam materi gugatan di Mahkama International ataukah diberikan kedaulatan, secara penuh,” ujar Forkorus lagi.

Forkorus juga mengatakan bahwa masalah politis Papua terkait cacatnya Pepera telah mendapat dukungan penuh dari Perdana menteri (Unted Kingdom) Inggris yang baru yakni David Kamerun yang harus diperjuangkan ke Sidang Umum MPR. Oleh sebab itu Forkorus menghimbau kepada Pemerintah Indonesia agar tidak membohongi masyarakat, karena masalah Papua sudah merupakan masalah Internasional.
Dan perjuangan Papua merupakan perjuangan penuh damai, yang harus dituntaskan dengan cara-cara yang aman dan damai, tidak layaknya seperti di Timor Laste. Dalam kesempatan tersebut Forkorus juga diberi mandat secara lisan oleh sejumlah komponen politis Papua itu untuk segera melakukan Kongres Papua III.

Sementaraq itu pengamanan yang dilakukan oleh Jajaran Kepolisian juga terbilang cukup ketat dengan melibatkan BKO 1 pleton Bromobda Papua, 2 pleton Dirmapta Polda Papua, dan beberapa personil Polres Jayapura. Kapolres Jayapura AKBP Mathius Fakhiri SIK kepada wartawan kemarin mengatakan bahwa kegiatan tersebut telah mendapatkan ijin dari Polda Papua sehingga pihaknya hanya melakukan pengamanan kelancaran lalulintas dan memantau aktivitas tersebut agar tidak dinodai dengan aksi-aksi yang berkaitan dengan praktek pidana.

Wartawan Asing
Sementara itu akhir dari pada kegiatan mimbar bebas tersebut, sedikit ternoda dengan aksi saling kejar-kejaran antara petugas dan beberapa anggota KNPB. Aksi saling kejar-kejaran tersebut berbuntut dari petugas yang mencoba mengamankan salah satu warga asing terlihat akan mengabadikan kegiatan tersebut. Saat akan diamankan sekelompok pemuda berseragam loreng Army yang berjumlah 5 orang langsung mengejar aparat, agar tidak mengamankan pria asing tersebut, bahkan kejar-kejaran tersebut hingga ke Hotel manunggal yang diduga merupakan penginapan warga asing tersebut. Di hotel manunggalpun warga asing tersebut dilindungi masa, sehingga petugas masih belum bisa mengantongi identitasnya secara detail.

Salah seorang anggota Satreskrim Polres Jayapura Briptu Aris mengalami luka gores di bagian lengan kanan. Sementara petugas juga langsung mengamankan salah seorang pemuda berinisial ES. Pria yang mengaku baru saja menamatkan studinya di jenjang SMA pada Juni kemarin itu langsung digiring ke Mako Polsek Jayapura untuk mempertanggung jawabkan perbutannya itu.

Kapolres Jayapura AKBP Mathius Fakhiri SIK mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya menunggu para pentolan KNPB untuk pertanggung jawabkan salah seorang rekannya itu sayangnya semuanya tiba-tiba menghilang, tanpa mempediulikannya. Nemun menurut Kapolres karena yang bersangkutan masih berusia pelajar maka untuk tindak lanjut prosesnya juga akan dipertimbangkan.

Sementara warga asing yang mengabadikan moment tersebut menurut Kapolres sedang diselidiki oleh petugas yang diduga sementara menginap di hotel Manunggal Sentani, terkait tujuan kedatangannya ke Indonesia termasuk Papua. “Kita masih selidiki, identitas, dan tujuan kedatangannya,” jelas Kapolres.

Lagi-lagi pernyataan kontra justru datangnya dari Ketua DAP Forkorus Yaboisembut yang menegaskan bahwa sebenarnya masalah politis Papua bukan rahasia lagi dan ini sudah ada di situs-situs resmi ternama di dunia, sehingga siapa saja dia yang berniat mengabadikan moment tersebut baik warga Indonesia ataupun bukan tidak perlu di persoalkan lagi. Khusus untuk salah satu anggota KNPB yang ditahan Forkorus berharap agar Polisi bisa membebaskannya, karena tidak ada unsure-unsur pidana apapun yang bisa menjerat dia. (jim)

Sebut Pepera Final, Meset Dinilai Keliru

JAYAPURA—Pernyataan Mantan Tokoh OPM, Nicholas Meset yang menyebutkan Papua final dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Mahkamah Internasional, mulai mengundang kontra, kali ini datang dari rekan-rekan seperjuangnya. 

Kepada media ini, Selasa (27/7) malam kemarin, Juru Bicara Political West Papua Saul Bomoy kepada Bintang Papua mengatakan, pernyataan Nicholas Meset merupakan pembohongan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat yang dilakukan, karena berada dalam tekanan dan keterpaksaan.

Menurutnya, Pepera 1969 itu belum final dan Mahkamah Internasional maupun badan keamanan dunia (PBB) sejak tahun 1969 hingga saat ini tidak pernah mengeluarkan pernyataan ataupun keputusan yang menyebutkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

“Papua dalam NKRI itu karena hasil rekayasa Pepera 1969, hasil rekayasa bukan murni,” tegasnya mengulang.

Oleh karena itu pihaknya, lanjut Bomoi, menyarankan kepada Nicolas Meset untuk menghentikan manuver politiknya yang selalu menyebutkan bahwa Papua sudah final dalam NKRI , karena hal tersebut adalah pembohongan, sebaiknya Nicholas Meset memilih diam dan tidak banyak berkomentar soal masalah Politik Papua.

“Jangan terus menutupi kebenaran, kau sebaiknya pasimaut, (tutup mulut) dan kau sudah kalah dalam berpolitik bagi Papua Barat, yu tipu dan yu, tutup mulut dan diam-diam di Papua kita berdosa terhadap rakyat Papua Barat,” ungkapnya.

Bomoy yang juga merupakan korban Daerah Operasi Militer (DOM) menegaskan bahwa ferendum rakyat Papua Barat merupakan satu-satunya cara paling demokratis di dunia.
“Ini mekanisme demokrasi, hukum dan humanisme (HAM) untuk penentuan nasib sendiri, sesuai dengan declaration of humanisme and united nation,” terangnya.

Dia juga menuding bahwa manuver politik yang dilakukan Nicholas Meset karena yang bersangkutan telah buat kontrak politik dengan Pemerintah Indonesia sehingga hal itu bisa dimaklumi.

“Dialog antara pemerintah RI dengan Rakyat Indonesia juga harus dihentikan karena itu bukan solusi, itu memperumit serta memperpanjang konflik di Papua Barat,” singgungnya.(hen)

Ketika Buctar Tabuni Blak-blakan Soal Sejarah Pepera 1969

Buchtar Tabuni di Tahanan NKRI, Abepura
Buchtar Tabuni di Tahanan NKRI, Abepura

Ketua aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang kini mendekam di LP Abepura karena tuduhan makar, ternyata tidak pernah berhenti berjuang. Bahkan, kini Buctar mengaku sebagai Ketua Peluncuran Buku Pepera yang akan dilakukan di London, Inggris, bulan depan. Terkait rencana itu, Bintang Papua mencoba mewawancarainya, terkait rencana peluncuran Buku Pepera tersebut.

Laporan : Ferry itlay/Jayapura

MENURUT Buchtar, perjalanan tentang status PEPERA pada tahun 1969 hingga kini belum ada titik terang, akibatnya terjadi konflik dimana-mana di seluruh tanah Papua.

Dikatakan, PEPERA seharusnya diluruskan, karena tidak one man one vote, satu orang satu suara. Sebaliknya yang dilakukan adalah musyawarah untuk mufakat ala Indonesia, tidak sesuai perjanjian New York Agreement yaitu

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny