Free West Papua moomoo feast

Rex Rumakiek, one of the five international representatives of the United Liberation Movement West Papua (ULMWP), will be talking about the self determination, de-colonisation and independence for West Papua from Indonesia in international arenas including the United Nations this Saturday at Sunforest organic farm. Photo supplied.

Source: http://www.echo.net.au/ – Supporting the free West Papuan liberation movement, Australia’s closest neighbour, Sunforest organic farm is hosting a traditional moomoo pig feast this Saturday.

‘It is still highly militarised in West Papua,’ said organiser Matthew Jamieson.

‘There is military in every single village, people are constantly under surveillance. Human Rights abuse is a major method of control by Indonesian state through its military and police, which act with impunity.

‘Recent cases of Human Rights abuse by police, such as Paniai case, continue not to be addressed even when government has promise investigation.’

Rumakiek has been active representing West Papua in the Pacific countries since the the late 1980s. He started his involvement in the liberation movement with the Organisi Papua Merdeka (OPM) which waged a guerrilla war against Indonesia in the jungle during the 1970s, 80s and early 90s.

Seven Pacific countries are currently publicly expressing concern about continuing human rights violence in West Papua, including Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Tuvalu, Samoa, Tonga and Marshall Islands. Solomon Islands and Vanuatu leaders, together with the leadership of the French occupied Kanaky (New Caleadonia) have voiced support for the right to self determination for the territory of West Papua

‘The Papuan population is stagnating and the Indonesian government is increasing the numbers of trans-migrants that are coming in,’ continued Jamieson.

‘In relation to the palm oil issue the locals are being threatened into signing away their land.

‘Supressing political decent by West Papuan people and backing industrial companies in conflicts over land usage is the norm for Indonesian security forces. Public outspoken criticism of Indonesia occupation and development agenda is dangerous for West Papuans in the villages and in provincial centres.

‘Development programs that are being set up to develop the region are not benefitting the local population but are to the advantage of the migrants brought in and are mostly just leading to the clearing of the forest.’

West Papua has the largest tracts of tropical forest left in the world.

‘In Merauke region about 150,000 hectares of tropical forest has been converted to rapidly expanding oil palm estates, and not counting the industrial logging impacts. The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) has allocated 1.2 million hectare for industrial agriculture concessions and a further 4 million hectares ear marked for of conversion from forest.’

The continued clearing of forests contributes to climate change and rising sea levels that is becoming a serious issue for Pacific countries.

The first climate change relocations that started in 2016 continue to take place from Careret Islands onto the mainland in Papua New Guinea as the islands ares swallowed by the sea.

‘Carbon emissions from burning off tropical rainforest in West Papua, Sumatra and Kalimantan which is caused by industrial oil palm plantations expansion means that Indonesia was the the third largest carbon emitter in 2015,’ highlighted Jamieson.

To find out more head along to the moomoo, the is name from Lae in PNG, at Sunforest organic farm,80 Browns Cres, McLeods Shoot from 4pm this Saturday.

‘A moo moo involves cooking one of our organic pigs and sweet potato’s in banana leaf parcels under the ground on hot rocks,’ finished Jamieson.

June 6, 2017 0

TNI ganti tiga batalyon pasukan perbatasan RI-PNG

Jayapura (Antara Papua) – Pimpinan TNI mengganti tiga batalyon pasukan pengamanan perbatasan RI-PNG untuk masa tugas sembilan bulan ke depan.

Pada rilis yang diterima Antara di Jayapura, Provinsi Papua, disebutkan Batalyon Infanteri (Yonif) Linud 700/R, Yonif 122/Tombak Sakti dan Yonif Mekanis 516/CY telah tiba di Bumi Cenderawasih pada Minggu (10/7) melalui Pelabuhan Jayapura.

Rencananya ketiga batalyon tersebut akan bertugas di bumi Cenderawasih sebagai Satgas Pamtas di wilayah Keerom menggantikan pasukan terdahulu dari Yonif 411/Raider, Yonif 431/Kostrad dan Yonif 406/CK yang sudah selesai melaksanakan tugas selama sembilan.

Pasukan Satgas Pamtas RI-PNG yang baru datang kini masih ditampung di Makodam Cenderawasih dan akan menerima pembekalan serta penjelasan tentang wilayah Papua agar memudahkan para prajurit untuk berdaptasi dengan lingkungan dan masyarakat dimana mereka bertugas nantinya.

Rencananya Satgas Pamtas Yonif 122/TS akan menempati Pos Sektor Japra Keerom, Yonif Mekanis 516/CY akan menempati Sektor Tengah Keerom dan Yonif 700/Raider menempati sektor Bawah Pegunungan Bintang.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Pudji Raharjo mengatakan pergantian pasukan itu dimaksudkan agar prajurit yang melaksanakan tugas Satgas Pamtas tetap fresh dan tidak mengalami kejenuhan, sehingga tugas dapat terlaksana dengan baik.

Sebelum memasuki pos-pos Pamtas, Satgas akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu tentang situasi Papua secara umum maupun secara khusus baik geografi, demografi maupun kondisi sosial.

“Diharapkan dalam melaksanakan tugas di lapangan nantinya bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan di sekitar tempat penugasannya,” ujarnya.

Pembekalan diberikan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops dan Danrem 172/PWY selaku Dankolakops Rem 172/PWY serta dari Pemda Keerom.

Setelah selesai mendapatkan pembekalan Satgas Pamtas tersebut baru masuk ke pos-pos yang telah ditentukan oleh Komando atas untuk melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di wilayah tugas masing-masing. (*)

Editor: Anwar Maga

July 10, 2016 0

Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Jadi Tempat Pelarian Buron

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kondisi di daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini sering digunakan sebagai tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka bertahan di sana lantaran pengaruh politik utamanya yang terlibat dalam gerakan separatis.

Di sisi lain, sebagian kecil kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih sering menunjukkan eksistensinya. Misalnya dengan melakukan aksi kekerasan dan perlawan bersenjata yang sasarannya adalah aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

Pangdam VII Wirabuana Mayjend TNI Agus Surya Bakti mengatakan, penugasan prajurit ke daerah operasi (perbatasan) merupakan wujud nyata pengabdian dan dan kehormatan terhadap bangsa dan negara demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bagi prajurit yang sudah pernah bertugas ke daerah operasi, ini akan menambah pengalaman dan memungkinkan menemukan hal-hal baru, dan bagi yang pertama kali bertugas menjadi kesempatan berharga dalam kariernya,” ujar Agus, Kamis (30/6).

Persiapan dan pembekalan yang diterima sebelum menjalankan tugas menjadi pedoman dan modal dasar bagi satuan tugas dalam menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan yang ada di lapangan. Dengan begitu, potensi timbulnya konflik dapat diantisipasi secara profesional.

Selama menjalankan tugas, prajurit TNI diminta merangkul masyarakat setempat dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Mereka juga harus mengedepankan pendekatan persuasif dari persoalan yang dihadapi.

Baru-baru ini Satgas Yonif Raider 700/WYC memberangkatkan para prajurit dalam Rangka Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Papua Nugini di Wilayah Papua. Selama sembilan bulan mereka akan berada di daerah perbatasan Papua dan Papua Nugini menjalankan operasi pengamanan di perbatasan darat di perbatasan Papua.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang menjadi inspektur upacara pemberangkatan tersebut meminta setiap prajurit menjaga kepercayaan yang diembankan negara. “Kepercayaan ini merupakan kehormatan dan tugas mulia untuk dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Danny.

Keberadaan prajurit TNI di daerah perbatasan penting untuk menjaga keamanan wilayah demi mempertahankan tetap tegaknya NKRI. Selama menjalankan tugas mereka diharapkan berperilaku positif agar keberadaan mereka di daerah perbatasan mendapatkan pengakuan dan penerimaan secara baik oleh masyarakat.

June 30, 2016 1

Inside the West Papua Resistance

OPM soldiers pose during a military drill. - thediplomat.com

The Diplomat.com – By Rohan Radheya, June 29, 2015

The Organisasi Papua Merdeka (OPM) was first created in the 1960s by a group of comrades who called themselves West Papuan Freedom fighters. The organization was created to fight the Indonesian Army, which had occupied large parts of West Papua after the Dutch colonialists withdrew.

The movement grew rapidly in the late 1970s with fighters joining its ranks in all major provinces of West Papua. Their operations mainly consisted of attacking Indonesian patrols. Over the years it started to carry out more sophisticated attacks on foreign mining companies, such as blowing up pipelines in the Grasberg mine in Freeport.

It carried out assaults on civilian aircrafts in Timika, targeted foreign migrant workers, and kidnapped foreigners and journalists during the infamous Mapenduma incident.

The militant wing of the OPM allegedly had ties to former Libyan dictator Muammar Gaddaffi, who had also supplied weapons to the group. Some senior OPM Commanders underwent training in Libya in the 1990s.

The diplomatic wing of the OPM also received support from the government of Senegal in the 1990s and were permitted to open a mission in Dakar.

Today, the military wing has many splinter groups who operate independently.

Some factions have agreed to a truce with the Indonesian government; others continue to wage their guerrilla campaign.

Photojournalist Rohan Radheya was allowed to follow elements of the military wing, visiting their headquarters deep within the jungles of West Papua.

June 20, 2015 0

Dua Batalyon Infanteri Segera Jadi Batalyon Rider

JAYAPURA – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI, Fransen G Siahaan menyatakan, dua Batalyon di Papua akan segera naik status dari Batalyon infanteri menjadi Batalyon Rider.

Dua Batalyon Infanteri yang menjadi Batalyon Rider ini yakni, Batalyon 752 dan Batalyon 753. “Kebijakan menaikkan status kedua batalyon ini merupakan kebijakan dari pimpinan TNI AD,” kata Pangdam Fransesn kepada wartawan, usai pelantikan 146 bintara muda di lapangan Pancasila Rindam XVII/Cenderawasih di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (13/3)

Menurut Pangdam Fransesn, kebijakan KSAD, semua batalyon Infanteri naik status menjadi Batalyon Rider . “Jadi di Papua dilakukan secara bertahap. Jadi, untuk tahun ini bapak KSAD membentuk hanya 15 batalyon untuk bisa menjadi Batalyon Rider dan pasti akan berkelanjutan,” katanya.

Namun lanjut dia, status Batalyon Infanteri di Papua sudah dilakukan sebelumnya yakni, Batalyon 751/BS naik menjadi Batalyon 751/Rider. “Jadi untuk pemenuhan Rider di Papua maka, batalyon 752 akan dididik ke Bandung di Kopasus menjadi Batalyon Rider, setelah itu nanti baru selesai, kita kirim kan satu batalyon ful dari 753 menjadi batalyon rider,” katanya.

Di Papua, lanjut Fransen ada lima Batalyon dan satu Brigif, dimana satu batalyon sudah naik status dan sisanya akan ditingkatkan secara bertahap hingga 2017. “Jadi tiga batalyon sudah rider yaitu 751, 752 dan 753 (sedang dan akan dididik di Bandung). Nanti Brigade 20 dan jajarannya termasuk 754, 755, 756 akan menjadi batalyon rider,” katanya.

Sementara, tambah dia, bahwa total keseluruhan Batalyon sebanyak enam. Hanya saja, akan ada proses lanjutan untuk naik status menjadi Rider, yakni pada tahun 2016 dan tahun 2017. (Loy/don/l03)

Source: Senin, 16 Maret 2015 06:37, BinPa

March 16, 2015 0

Mahasiswa Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena

Abepura, Jubi – Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya, wilayah Lanitipo, Wuka Lagowan, Asolokowal, Assotipo, pemilik hak ulayat tanah Molama, Wouma dan Megapura, menolak rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di atas tanah adat mereka. Pasalnya, tanah adat mereka itu sumber ekonomi bukan untuk mendapatkan kekuasaan elit.

“Tanah Molama jadi lahan sumber ekonomi warga, tetapi elit hendak mengorbankan lahan ini demi kepentingan pemekaran dan kuasa. Karena itu kami tolak!”kata Bennyamin Lagowan bersama rekan-rekannya kepada awak media di Abepura, kota Jayapura, Papua, Senin (12/1).

Menurut mereka, ada elit lokal yang hendak mengubah tanah yang dulu menjadi lahan pertanian warga dari wilayah Paniai, Lani Jaya, Tolikara dan Jayawijaya sebagai markas aparat keamanan. Indikasi perubahan itu dapat terbaca sejumlah skenario ini.

Awalnya, menurut Lagowan, beberapa waktu lalu, pemerintah daerah berusaha mewacanakan membangun kantor wali kota, namun ditolak sejumlah tokoh masyarakat dan adat. Penolakan itu mengurung niat pemerintah dan tidak bisa masuk merebut tanah adat.

Alius Asso, tokoh pemuda dari wilayah Aso-Lokowal, mengatakan, rupanya pemerintah tidak menyerah. Pemerintah memanfaatkan momen meninggalnya sejumlah tokoh yang kerap menolak rencana pemerintah dan menjaga stabilitas wilayah Wouma, Welesi, Hepuba dan Kurima.

“Orang yang selama ini bisa atasi masalah, menolak rencana pemerintah meninggal tiba-tiba. Konflik kepentingan ditimbulkan. Situasi masih tegang,”katanya.

Situasi yang tidak stabil pasca perang suku itu, kata Asso, pemerintah Jayawijaya, dalam hal ini Bupati Wempi Wetipo memanfaatkan untuk memuluskan ambisinya dengan menghadirkan Markas Komando Brimob dengan alasan keamanan. Padahal pemerintah ingin merebut tanah adat warga dan lahan pertanian.

Kalau pemerintah bernafsu membangun Mako Brimob, kata Victor Tibul, yang mewakili mahasiswa pegunungan lain mempertanyakan nasib masyarakat. Pemerintah hendak kemanakan warga yang selama tergantung pada lahan pertanian itu. “Masyarakat akan diusir ke mana,”tegasnya.

Menurut Tibul, kehadiran aparat hanya menambah daftar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Jayawijaya. Warga terus menjadi korban dan tersingkir di atas tanah sendiri dari waktu ke waktu. Warga yang sudah menjadi korban atas nama perang suku, akan terus menjadi korban.

Kemudian, Wempi Asso menambahkan, masyarakat tidak mungkin melakukan perang suku tanpa ada aktornya. Pasti ada aktor yang bermain untuk menghabisi warga. Karena itu, ia berharap warga harus sadar diri. “Orang-orang tua ini tidak boleh ikut ramai karena kita perang, kita yang korban dan yang nikmati intelektual,”katanya.

Sementara itu, Arman Fakni, mahasiswa dari wilayah Sairery mengatakan dirinya sangat prihatin dengan pembangunan Markas Brimob itu. “Saya tidak mengakui pembangunanan markas. Brimob karena mengambil alih tempat masyarakat. Kalau ambil alih, masyarakat ke mana. Masyarakat punya hak hidup di negerinya,”katanya

Sonny Meaga, mahasiswa Fisip Uncen, asal wilayah Kurima mengatakan apapun alasannya, warga sudah menjadi korban atas kepentingan elit Jayawijaya. Karena itu, Bupati Jayawijaya harus bertanggungjawab atas korban. “Bupati dan militer tidak boleh lepas tangan. Mereka harus bayar kepala dan tegas tolak kantor Brimob,”katanya.

January 13, 2015 0

Kapolda Papua Curhat Ke Presiden

JAKARTA [PAPOS] – Kapolda Papua Irjen Yotje Mende saat memaparkan kondisi keamanan di Papua kepada presiden Jokowi dalam pertemuan kapolda seluruh Indonesia dengan presiden di Akademi Kepolisian di Semarang, Selasa 02-12-2014a polda Papua, Irjen Yotje Mende curhat ke Presiden Jokowi soal kondisi keamanan di Papua dimana masih ada 6 kelompok Kelompok Kriminal Bersenjata dan ada 5 Kelompok separatis yang menjadi target pihak kepolisian.

“Masih ada kelompok separatis militer yang beroperasi di Papua Tengah. Sedang kelompok kriminal bersenjata ada 6 kelompok besar yang menjadi sasaran target operasi‎ kami,” kata Kapolda Papua kepada Presiden Joko Widodo ketika pertemuan para Kapolda se-Indonesia dengan Presiden Jokowi yang diberikan kesempatan untuk mengutarakan uneg-unegnya dalam pertemuan di Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (02/12) kemarin.

Kelompok-kelompok ini adalah Goliath Tabuni dengan kekuatan 20 orang dan 11 pucuk senjata di Puncak Jaya. Puro Wenda dengan kekuatan 50 orang dan 24 pucuk senjata di Puncak Jaya dan Lani Jaya. Mathias Wenda beranggotakan 80 orang dengan 14 senjata di Jayapura dan Wamena. Kelompok Legatap Telegan dengan 30 orang anggota dan 20 senjata di Puncak Jaya. Kelompok Kalikopi Kualik beranggotakan 50 orang dengan 11 senjata di Timika dan sering mengganggu Freeport. Lalu ada kelompok Leogami Yogi dengan kekuatan 150 orang dan 24 senjata di Nabire dan Timika.

“Sedangkan untuk separatis politik ada 5 kelompok,” katanya.

Menurut Kapolda Yotje. pihaknya telah menerapkan berbagai strategi untuk menangkal berbagai kejahatan tersebut. Langkah yang diambil termasuk melakukan pelayanan dan kebijakan yang pro rakyat, adil dan transparan.

“Kita juga lakukan kegiatan intelijen, penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Selain itu juga penguatan deteksi dini, intelijen dan memaksimalkan Bimas, Babinkamtibmas,”

katanya.

Yotje mengatakan, masalah menonjol di kawasan tersebut adalah konflik vertikal, konflik horizontal dan juga persoalan hukum lainnya.

Kurangnya personel polisi di Papua menjadi suatu kendala dalam penengakan hukum di wilayah Papua, untuk itu Kapolda Yotje Mende sekaligus meminta agar Polda Papua Barat dibentuk mengingat luasnya wilayah Papua menjadi suatu wilayah Polda.

“Sebagaimana diketahui Polda Papua sangat luas, ada dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Dengan luas wilayah 443 ribu kilometer persegi. Penduduk 2,7 jiwa, 31 Polres, 42 Kabupaten Kota, 176 Polsek. Ada 14.630 personel ini masih kurang 45 persen dari daftar standar personel,”

kata Yotje Mende.

Yotje berharap agar Polda Papua Barat bisa segera dibentuk. Selain itu, dia mengusulkan membentuk Direktorat Polisi Udara dan Direktorat Tipikor di Papua.

“Ini penting karena ketika kami bergerak harus menggunakan pesawat, kemudian peningkatan sarana/prasarana Kompi Brimob,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan Presiden Jokowi ingin menerima masukan dari wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk pengambilan keputusan strategis Presiden.

“Para Kapolda dipersilakan menyampaikan singkat, maksimal 2-3 menit dan itu menggambarkan persoalan di daerahnya masing-masing. Tidak perlu basa-basi bahasanya, tapi persoalan langsung, sehingga persoalan bisa langsung disampaikan kepada Presiden dan Presiden akan membuat arahan. Nanti juga diberikan waktu untuk bertanya,”

katanya.

Acara ini digelar di Gedung Graha Cendika Akademi Kepolisian Semarang. Hadir seluruh kapolda dan kapolres se-Indonesia. Hadir juga Menko Polhukam Tedjo Edhi, Menhan Ryamizard Ryacudu, dan MenPAN RB Yuddy Chrisnandi. Setelah pemaparan Kapolda Papua acara berlangsung tertutup. [dtk/agi]

Ditulis oleh Dtk/Agi/Papos, Rabu, 03 Desember 2014 00:52

December 3, 2014 0

Jaga Perbatasan Papua Nugini, 650 Personel akan Dikirimkan ke Papua

Para Personel Kodam Mulawarman. Foto: kodam-mulawarman.mil.id

Banjarbaru, MAJALAH SELANGKAH — Kodam Mulawarman menyiapkan 650 pasukan untuk dikirimkan ke Papua dalam rangka mengmankan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini selama Sembilan bulan. Dikabarkan mereka akan mulai bertugas pada akhir Februari 2014 mendatang.

Dikutip rimanews.com, para personel yang akan bertugas di perbatasan Papua Nugini dibekali dengan puluhan foto-foto petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tujuannya agar mereka bisa mengenal siapa saja yang patut untuk diwaspadai pada saat mereka bertugas di wilayah tersebut.

“Walaupun kerawanannya sudah menurun, namun kita harus tetap siaga,”

kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), Mayor Jenderal Dicky Wainal Usman, di sela-sela penyiapan Satuan Petugas Pengamanan Indonesia-Papua Nugini, di Markas Komando Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/12/2013) lalu.

Sebelum diberangkatkan ke Papua, para personel yang berasal dari Yonif 623/BWU dan Yonif 600/Raider itu harus melakukan latihan pratugas selama tiga minggu. Pratugas tersebut difokuskan pada persiapan tempur dan teori penyergapan.

Selain itu, para personel ini dibekali pula keahlian bersosialisasi untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat.

Pangdam juga menekankan bahaya serangan malaria. Dia meminta petugas medis menyiapkan segala keperluan agar sebelum menginjak Papua para prajurit sudah dibekali imunitas tinggi terhadap malaria.

“Malaria menjadi tantangan bagi kalian. Kalau terkena itu, kita tak bisa bekerja. Apalagi terkena malaria tropika,”

katanya. (M2/rimanews.com/Ist./MS)

Penulis : Admin MS | Minggu, 29 Desember 2013 17:41,MS

December 29, 2013 1

OPM, Yang Harus Di Waspadai Pasukan Perbatasan Papua.

Banjarbaru — Puluhan foto petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) disebarkan ke prajurit yang akan bertugas di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Tujuannya agar mereka bisa mengenal siapa saja yang patut untuk diwaspadai pada saat mereka bertugas di wilayah tersebut.

“Walaupun kerawanannya sudah menurun, namun kita harus tetap siaga,”

Kodam Mulawarman menyiapkan 650 personel untuk mengamankan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini selama sembilan bulan. Mereka akan mulai bertugas pada akhir Februari 2014 mendatang.
Sebelum diberangkatkan ke Papua, para personel yang berasal dari

Yonif 623/BWU dan Yonif 600/Raider itu harus melakukan latihan pratugas selama tiga minggu. Pratugas ini difokuskan pada persiapan tempur dan teori penyergapan. Selain itu, mereka juga dibekali keahlian bersosialisasi untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat.

Selain persoalan OPM, Pangdam juga menekankan bahaya serangan malaria. Dia meminta petugas medis menyiapkan segala keperluan agar sebelum menginjak Papua para prajurit sudah dibekali imunitas tinggi terhadap malaria.

“Malaria menjadi tantangan bagi kalian. Kalau terkena itu, kita tak bisa bekerja. Apalagi terkena malaria tropika,”

katanya.

Selain malaria, Dicky juga meminta prajuritnya menjaga perilaku terkait tinggi kasus HIV/AIDS di Papua.

“Penyakit sipilis pun harus kalian waspadai,”

ujarnya.

Personel akan dihadapkan pada kondisi alam Papua yang ekstrem. Perjalanan dari Kalimantan ke Papua pun membutuhkan waktu hingga satu bulan. Dimulai dengan menggunakan kapal dari Pontianak ke Papua yang menghabiskan waktu tiga minggu, dilanjutkan dengan perjalanan darat sekitar 75 kilometer.

Belum sampai di situ, para prajurit pun harus melanjutkan perjalanan dengan pesawat angkut dan kemudian berpindah ke helikopter. Turun dari helikopter, mereka masih harus melakukan perjalanan selama sehari dengan rute menanjak sebelum akhirnya tiba di daerah perbatasan.

Fokus di Jayapura

Komandan Yonif 623/BWU, Mayor Singgih Pambudi Arinto, mengatakan pengamanan di perbatasan RI-Papua Nugini akan difokuskan di sektor Jayapura dan Keerom. Singgih menambahkan para prajurit juga akan membantu petugas imigrasi dan bea cukai, selain menjaga perbatasan.(Juf/RM/KJ)

Sat, 28/12/2013 – 10:27 WIB,RMnews

December 28, 2013 0

Alasan Pengamanan Perbatasan, Indonesia Kirim 700 Personel TNI Dari Makasar Ke Papua

Makassar – Kodam VII Wirabuana, Makassar, Sulawesi Selatan, melepas 700 personel TNI Yonif 726 Tamalatea ke perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pengiriman pasukan tersebut dalam rangka tugas pengamananan perbatasan.

Sebelum diberangkatkan dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani, para personel TNI ini melakukan upacara pelepasan yang dilaksanakan di dermaga Lantamal VI Makassar. Upacara pemberangkatan dipimpin Wakapolda Sulsebar, Brigadir Jenderal Syarul Mamma dan dihadiri Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal TNI Muhammad Nizam.

Sejumlah keluarga personel TNI ini terharu saat melepas keberangkatan keluarga mereka yang akan bertugas selama 6 bulan. ( Wtr5 )

Minggu, 03 February 2013 | 16:10 WIB, Metro Tv

February 3, 2013 0