Hindari Pergesekan, TNI dan Polri Komit Bersatu

MERAUKE – Komandan Korem 174/Anim Ti Waningga Merauke Brigjen TNI Edy Rahmayadi menggelar tatap muka bersama seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Merauke. Selain anggota organik, hadir pula perwakilan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG dari dua batalyon yaitu Yonif 721/Makassau dan Yonif 121/Macan Kumbang.

Acara tatap muka bersama yang dilaksanakan di aula Mapolres Merauke, Jumat (21/12) kemarin, berlangsung dinamis dan penuh dengan kesehajaan. Turut hadir dalam kegiatan yakni Kapolres Merauke AKBP Patrige R Renwarin SH, Wadan Lantamal XI Meauke Kolonel Laut (P) Christ Paath, Dandim 1707 Merauke Letkol INF Dedi Hardono serta para komandan kesatuan, badan dan jawatan di lingkup TNI dan Polri.

Dalam tatap muka itu, Danrem menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara TNI dan Polri, yang membedakan hanyalah tugas pokok dan fungsi yang sudah diberikan oleh negara kepada keduanya. Danrem juga mengingatkan kepada para prajurit TNI dan Polri yang sedang mengemban tugas negara di wilayah perbatasan ini, untuk tidak mengedepankan egosentrisme hanya karena hal-hal yang kecil. Namun yang harus dipikirkan adalah bagaimana melaksanakan tupoksinya dengan baik dan benar.

“Intinya TNI dan Polri itu adalah satu, yang beda hanya tupoksi saja,” tegas jenderal bintang satu itu dihadapan prajurit,”

ujar jenderal bintang satu ini mengingatkan.

Sementara itu kepada wartawan, Danrem mengaku pentingnya mengadakan acara tatap muka ini sebagai bentuk konsolidasi antara TNI dan Polri, dalam rangka menyikapi perayaan Natal dan tahun Baru.

Selain itu, membahas pula soal kegiatan khususnya masalah peredara minuman keras(miras) yang kerap menimbulkan berbagai aksi negative, seperti kenakalan remaja, perampokan, pemerkosaan, pencurian dan tindakan kriminal lainnya.

“Ini untuk konsolidasi dan juga untuk mengeratkan tali silaturahim,”

tandasnya.

Disinggung ihwal gesekan-gesekan yang acapkali terjadi dilapangan antara oknum TNI dan Polri, menurutnya, untuk saat ini hal itu tidak lagi terjadi dan semuanya berlangsung solid.

“Memang lalu-lalu iya. Sesama anak muda, masing-masing egonya. Ada juga karena rebutan rejeki. Tetapi sekarang ini sudah ada pemahaman. Sudah beberapa bulan ini sudah tidak pernah terjadi,”

akunya.

Masih dikatakan Danrem, jika ia mengetahui masih ada anggota TNI yang menyambangi tempat hiburan maka akan ditertibkanb dan diberi pembinaan.

“Kalau masih ada nanti kita amibil. Tidak betul anggota TNI keliaran di tempat hiburan malam atau yang disebut dunia malam. Nanti kita bikin dunia siang saja,”

selorohnya penuh canda.

Kapolres Merauke AKBP Patrige Renwarin, SH mengaku bangga atas dilaksanakannya kegiatan tatap muka yang merupakan petunjuk/perintah langsung dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia(Kapolri) maupun Panglima TNI kepada seluruh jajaran TNI dan Polri diamana pun berada. Dan kata dia, menghadapi perkembangan situasai yang ada saat ini, tak ditampik ada kelompok yang ingin mengganggu keutuhan NKRI, sehingga TNI dan Polri yang mempunyai kekuatan harus menjaga dan menyelamtakan bangsa dan Negara Indonesia.

“Oleh sebab itu sudah nmerupakan suatu hal yang mutlak bagi TNI dan Polri untuk kompak dan solid untuk menjaga, memelihara keselambatan bangsa dan Negara kita “,

ungkap Kapolres.

Ditambahkannya Kapolres, terkait masih ada anggota TNI dan Polri yang bersinggungan dilapangan, hal itu lantaran oknum bersangkutan picik sehingga mudah terprovokasi untuk bertindak.

“Jadi yang bersegesek itu oknum, bukan kesatuan ya. Dan saat ini jajaran TNI dengan Polri di seluruh Indonesia sedang menggalakkan kekompakan dan soliditas antar sesama aparat,”

tandasnya. (lea/achi/l03)

Jumat, 21 Desember 2012 23:24, BP

December 21, 2012 0

Era “DOM” Kembali Berlaku di Papua

Jayapura — Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua di Jayapura, menyatakan era Daerah Operasi Militer (DOM) yang pernah diberlakukan pada dekade 1970 – 2000 silam kembali berlaku di Papua. Pernyataan itu bertolak dari sejumlah kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga akhir 2012.

Hal ini terungkap dalam press reales yang diberikan kepada wartawan saat lembaga itu menggelar jumpa pers di kantornya di Padang Bulan Abepura, Jayapura, Rabu (19/12).

Melalui siaran pers yang dibacakan koordinator Advokasi ELSHAM Papua, Sem Rumbrar menyatakan intensitas konflik dan kekerasan di Tanah Papua sejak Agustus 2011 hingga Desember 2012 menunjukan peningkatan yang cukup signifikan.

ELSHAM mencatat beberapa peristiwa yang menimbulkan korban luar biasa, namun tidak mendapat respon dari pemerintah. Peristiwa-peristiwa tersebut seperti Operasi Aman Matoa I 2011, aksi-aksi teror dan penembakan oleh

“Orang Tak Dikenal”

(OTK), Pengungsian Internal, serta penembahan kilat oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil.

Operasi Aman Matoa I 2011 merupakan operasi penanggulangan tindakan kriminal bersenjata di wilayah Puncak Jaya dan Paniai. Operasi ini secara langsung dibawah perintah Kapolri, dan dijalankan oleh Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) melalui surat telegram Kapolri bernomor : STR/687/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011. Dari surat itu, satgas Ops Aman Matoa I 2011 dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Drs. Leo Bona Lubis.

Selama pelaksanaan Operasi Aman Matoa I 2011 di kabupaten Paniai, terjadi sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi: korban tewas akibat konflik bersenjata sebanyak 2 orang, atas nama Salmon Yogi (20 tahun) dan Yustinus Agapa (30 tahun). Korban luka akibat konflik bersenjata sebanyak 4 orang, atas nama Yulian Kudiai (22 tahun), Melkias Yeimo (35 tahun), Yohanis Yogi (25 tahun) dan Paskalis Kudiai (21 tahun).

Kerugian material akibat konflik bersenjata di Distrik Eduda meliputi 78 rumah dibakar oleh Satgas Ops; aktivitas pendidikan pada 8 Sekolah Dasar (SD) dan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak berjalan; kegiatan ibadah pada 8 gereja Katolik, 7 gereja Kingmi dan 4 gereja GKII tidak dapat dilakukan. Ratusan parang, pisau, gergaji, martil, anak panah dan busur disita aparat keamanan.

Korban meninggal selama menjalani pengungsian sebanyak 37 orang, teridiri dari balita sebanyak 13 orang, anak-anak sebanyak 5 orang, dewasa sebanyak 17 orang dan usia lanjut sebanyak 2 orang. Masyarakat Distrik Komopa, Keneugida, Bibida, Paniai Timur dan Kebo mengalami kerugian material akibat pengungsian. Kebun-kebun tidak terawat dengan baik, karena Satgas Ops melarang masyarakat pergi ke kebun.

Sebelum mengungsi, aparat terpaksa menyembelih hewan ternak sedikitnya 1581 ekor, meliputi Babi sebanyak 478 ekor, Sapi sebanyak 3 ekor, kambing sebanyak 11 ekor, Kelinci sebanyak 132 ekor, bebek sebanyak 381 ekor, dan ayam sebanyak 576 ekor. Usai mengungsi dan kembali ke kampung, warga kekurangan pasokan bahan makanan. Satgas Ops merusak pagar milik warga untuk dijadikan sebagai kayu bakar.

Sem Rumbrar menuturkan, tak hanya di tahun 2011, sejumlah aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri dan telah melangkahi prinsip-prinsip humaniter internasional juga terjadi sepanjang 2012. Diantaranya, penyerangan oleh polisi terhadap suporter persipura di Stadion Mandala Jayapura pada 13 Mei 2012, menyebabkan 18 orang mengalami gangguan pernapasan akibat tembakan gas air mata, polisi menahan 6 orang lainnya dengan sewenang-wenang. Selanjutnya, penembakan oleh polisi terhadap 4 warga di Degeuwo pada 15 Mei 2012, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya menderita luka-luka.

Masih dalam reales tersebut tertera, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua luput dari perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah Papua. Kondisi seperti ini memberikan indikasi bahwa Status Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus telah berubah menjadi

“Daerah Operasi Khusus”,

sebagaimana yang pernah terjadi ketika kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan antara dekade 1970 – 2000. Impunitas hukum terhadap para pelaku kekerasan nampak dengan tidak adanya pelaku kekerasan yang diadili dan menerima vonis pengadilan.

Koordinator Monitoring dan Investigasi ELSHAM Papua, Daniel Randongkir mengaku media relaes yang dikeluarkan pihaknya merupakan catatan sejumlah kasus yang diikuti dan masuk kasus pelanggaran HAM selama setahun.

“Sejumlah masalah yang telah ditampilkan itu masuk kasus pelanggaran HAM,”

tuturnya.

Anggota DPR-RI, Diaz Gwijangge mengatakan ada proses pembiaran dari aparat TNI/Polri dan Pemerintah Pusat maupun Daerah sehingga retetan kasus kekerasan terus terjadi di wilayah tertimur ini. Dia menilai, kasus kekerasan itu terjadi secara sporadis. Bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

“Ada aktor khusus yang bermain dibalik sejumlah kasus kekerasan yang terjadi selama ini di Papua, sehingga pelakunya tidak terungkap,”

ujar Diaz. Selain itu, kata Diaz, ada sistem yang dibangun secara khusus dan tersistem. (Jubi/Musa)

Wednesday, December 19th, 2012 | 18:21:33, TJ

December 19, 2012 0

Tanggal 14 Desember Sepi, Kelompok Pro Bangsa Melanesia Barat Tidak Lagi Eksis

SENTANI—Kelompok Pro Bangsa Melanesia tidak lagi eksis. Buktinya, peringatan 14 Desember yang disebut-sebut sebagai Hari Melanesia tidak tampak lagi aktivitas mereka alias sepi. Pantuan harian ini di beberapa daerah, seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan beberapa daerah lainnya sudah tidak terlihat lagi kegiatan mereka dalam merayakan HUT 14 Desember yang disebut sebagai hari kemerdekaan mereka.

Sebut saja di Sentani ibu kota Kabupaten Jayapura, berlangsung aman dan kondusif. Tak jauh bedanya ketika tanggal 1 Desember 2012 yaitu hari yang diklaim sebagai HUT (Hari Ulang Tahun) OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, jajaran Polres Jayapura melakukan penjagaan di sejumlah titik, khususnya di lapangan makam Alm Theys Eluay. Dimana jika setiap tahunnya di lapangan tersebut dilaksanakan aksi kumpul massa, namun tahun ini hanya dilakukan acara bakar batu yang diselenggarakan oleh jajaran Polres Jayapura bersama dengan masyarakat.

“Bakar batu merupakan wujud dari adat yang menyatakan ada ikatan persaudaraan, hubungan yang saling membantu, saling mengisi dan bertujuan positif,”

ujar Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH kepada Bintang Papua yang ditemui di lapangan Theys Eluay pada Jumat (14/12).

Dijelaskan, acara bakar batu ini merupakan cara untuk membina kemitraan antara Polri dan masyarakat untuk mewujudkan dan menciptakan suasana kamtibmas di wilayah Kabupaten Jayapura.

“Terciptanya kondisi aman dan kondusif baik pada tanggal 1 Desember maupuan 14 Desember 2012 adalah karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh komponen masyarakat,”

tandasnya.

Terkait pengamanan yang dilakukan, lanjutnya, sudah merupakan kewajiban bagi pihaknya untuk mengantisipasi pihak-pihak tertentu yang hendak mengganggu dan membuat situasi tidak kondusif.

“Kami sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak terajak oleh kelompok-kelompok yang hendak menciptakan suasana tidak aman,”

ujarnya.

Ditambahkannya, dengan terciptanya kondisi yang aman membuktikan bahwa ada komunikasi yang erat dan betul-betul nyata antara masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh komponen yang ada.

Pangki: Hari Melanesia Diluar Agenda PRD Wilayah Merauke
Sementara itu dari Merauke dilaporkan, Momen tanggal 14 Desember yang diklaim oleh sebagian masyarakat Papua sebagai hari ulang tahun Melanesia, untuk Kabupaten Merauke sendiri sepi akan kegiatan dalam rangka menyemarakkan hari tersebut.

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, Jumat (14/12), suasana Kota Merauke berlangsung normal seperti hari biasanya, dan tidak ada kegiatan yang digelar baik itu dalam bentuk syukuran maupun lainnya.

Ketua Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Merauke, Pangrasia Yeem, mengatakan, bahwa tanggal 14 Desember memang diperingati sebagai hari Melanesia oleh Bangsa Papua. Namun, untuk jajaran PRD Merauke sendiri tidak memeringatinya karena kegiatan tersebut tidak masuk dalam agenda PRD.

“Jadi kami (PRD Wilayah Merauke) tidak perlu menggelar kegiatan untuk memeringati hari Melanesia, bukan karena kami tidak mau, tetapi kegiatan tersebut tidak masuk dalam agenda PRD,”

ungkapnya kepada Bintang Papua saat bincang-bincang di Sekretariat PRD Wilayah Merauke, kemarin.

Diperjelas Pangki, rumpun Melanesia bukan terdiri atas rakyat Papua saja, tetapi ada orang PNG, Maluku dan Timor-Timur di dalamnya. Karena itu, sambungnya, hari Melanesia berada diluar agenda PRD.

“PRD hanya mengurus status politik bangsa Papua saja, lebih dari itu tidak. Nah, untuk apa kami urus kegiatan di momen seperti ini, toh kita saja belum merdeka kok. Kita ini kan kalau bisa dibilang masih dijajah, jadi tidak usah berlebihan lah,”

tandasnya. (dee/lea/don/l03)

Sabtu, 15 Desember 2012 10:45, BP

December 15, 2012 0

Lantamal Ajukan Bantuan Kapal ke DPRP

Jayapura — Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) X Jayapura mengajukan bantuan kapal ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), guna menunjang tugas mereka.

Komandan Lantamal X Jayapura, I Gusti Putu Wijamahaadi mengatakan, di tahun 2013 mendatang pihaknya mengajukan pengadaan satu buah kapal ke DPRP, namun pihaknya belum tahu apakah disetujui atau tidak.

“Kebutuhan armada di Papau masih banyak dan kami yakin pemerintah tak bisa memenuhi. Sepanjang Otsus Papua bari tahun ini kami minta bantuan pengadaan kapal ke gubernur dan DPRP untuk pengamanan wilayah. Kami sudah maju dan hubungi pak Nason Uti Anggota Komisi C DPRP. Namun kami belum tahu hasilnya,”

kata I Gusti Putu Wijamahaadi, Jumat (7/12).

Menurutnya, pihak Lantamal membutuhkan lebih dari 10 kapal jenis KRI untuk memantau pelanggaran di perairan Papua. Jika KRI tersebut terpenuhi maka akan dilakukan penempatan kapal dibeberapa wilayah seperti Jayapura, Sarmi, Manokwari, Mamberamo dan Serui.

“Saat ini kami hanya memiliki dua KRI yakni Phyton dan Kalakay. Untuk wilayah Papua di Utara sini kan tidak terlalu banyak pelanggaran yang terjadi sehingga hanya ditempatkan dua kapal. Tapi untuk wilayah Selatan Papua banyak KRI ke sana mencegah pelanggaran. Jadi patrolinya terbatas, tidak jauh-jauh,”

ujarnya.

Ia mengklaim sepanjang tahun ini beberapa pelanggaran terjadi di perairan Papua. Salah satunya tentang isu transfer ikan ditengah laut yang dilakukan oleh nelayan Thailand dan Filipina, serta banyaknya imigran gelap misalnya dari Selandia Baru, Rusia dan Timur Tengah.

“Di laut hampir tidak ada pelanggaran yang serius kecuali isu transfer ikan di tengah laut dan isu di Jayapura terkait orang asing. Tapi harus diwaspadai, orang asing tidak hanya lewat, tapi mereka mencari data. Itu yang bahaya buat kita,”

jelasnya.

Dari PNG lanjut dia, yang kerap diselundupkan adalah vanili yang kadang dicegat disekitar perairan Jayapura.

“Speed boat penyelundupan ikan juga banyak digunakan dari PNG. Lantamal di sini bukan operasi, hanya mendukung KRI yang melakukan pengisian bahan bakar. Pengoperasian pelanggaran laut itu tugas Gugus Keaamanan Laut (Guskamla) yang ada di Biak,”

tandas I Gusti Putu Wijamahaadi. (Jubi/Arjuna)

Friday, December 7th, 2012 | 16:09:48, TJ

December 7, 2012 0

Mahasiswa Tolak Penambahan Aparat di Lanny Jaya

JAYAPURA [PAPOS] – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pelajar Kabupaten Lanny Jaya (HMPJ) di kota studi Jayapura, Nilas Kogoya meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar jangan menambah personil TNI/Polri ke Lanny Jaya.

Penolakan ini disampaikan Nilas saat bertandang ke dapur Redaksi Papua Pos, Rabu (5/12) malam. Katanya, ia menolak penambahan personil baik itu organik maupun nonorganik di Lanny Jaya pascapenembakan dan penyerangan Polsek Pirime, pekan lalu oleh kelompok sipil bersenjata TPN/OPM.

Penembakan yang menewaskan Kapolsek Pirime Ipda Rolfi Takubesi dan dua anggotanya atas nama Brigadir Jefri Rumkorem dan Brigadir Daniel Maukerhari Selasa ( 27/11) sekitar pukul 06.00. Wit dan penembakan yang dilakukan oleh TPN/OPM yang menewaskan Ferdi Turualo (25) pada Senin (03/12) tentu saja memprihatinkan.

Kendati demikian, sebagai mahasiswa, pihaknya minta supaya Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Carnavian tidak boleh lagi menggunakan pendekatan keamanan dengan penambahan personil. “Ada pendekatan dan cara lain yang harus digunakan karena penambahan personil TNI/Polri bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di Lanny Jaya,” kata Nilas.

Ia mengkhawatirkan, penambahan personil aparat malah menimbulkan persoalan baru. “Kami percaya personil yang ada di sana itu sudah cukup untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga jangan ada penambahan personil lagi,” pintanya.

Menurutnya, masyarakat Lanny Jaya selama ini tidak pernah diperhadapkan dengan TNI/Polri apalagi dalam jumlah yang lebih banyak dan peralatan persenjataan lengkap. Ia khawatir, masyarakat ketakutan sehingga lebih memilih untuk mengungsi dan trauma dengan keberadaan aparat keamanan.

Upaya aparat keamanan dalam rangka mengungkap pelaku penembakan, pengejaran, sampai penangkapan, ia minta harus bertindak secara professional. “Harus tangkap pelaku yang sebenarnya jangan asal main tangkap. Dalam proses pengejaran juga, jangan ada gerakan-gerakan yang menakut-nakuti rakyat, tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, operasi yang membakar rumah masyarakat, apalagi tindakan yang menekan masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, baik itu kepala daerah sampai dengan pimpinan SKPD untuk bersatu, duduk dan membawa persoalan ini dalam forum diskusi untuk mencari solusi mengatasi persoalan ini secara tuntas agar jangan sampai menyebar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di sana pun, harus memainkan peran dan fungsinya. “Harus angkat bicara dan jangan menutup diri, diam, dan bergerak di tempat tetapi harus bertindak demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Lanny Jaya,” tambah Nilas.

Wakil-wakil rakyat itu, harus mengambil sikap dan langkah-langkah kongkrit untuk menyikapi persoalan keamanan masyarakat, supaya pelayanan kepada masyarakat terus berjalan lancar. Apalagi proses belajar-mengajar di beberapa sekolah tidak berjalan terhenti sementara waktu.

“Ini menghambat kemajuan sumber daya manusia Lanny Jaya ke depan. Kami meminta dukungan doa dari semua pihak guna menjaga ketertiban dan keamanan. Harapan kami mahasiswa supaya aktivitas masyarakat dan pemerintahan dapat berjalan lancar, terutama sekolah-sekolah yang proses belajar mengajar yang terhenti sementara waktu diharapkan aktif kembali,” tandasnya. [ida]

Terakhir diperbarui pada Rabu, 05 Desember 2012 23:59

Rabu, 05 Desember 2012 23:57, Ditulis oleh Frida/Papos

December 5, 2012 0

Mahasiswa Yalimo Tolak Pembangunan Empat Polsek

Jayapura (29/11)—Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Yalimo menolak pembangunan empat pos polisi yang akan dibangun di daerah itu. Mereka menilai, pos polisi itu bukan kebutuhan masyarakat.

“Itu bukan kebutuhan masyarakat. Masih ada kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang maksimal,”

kata Koordinator Forum Peduli Pembangunan Yalimo, Leo Himan, kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11).

Menurut Leo, sejak Yalimo ada, masyarakat Yalimo berada dalam kondisi aman dan damai.

“Orang lewat Yalimo ke Wamena tengah malam pun tidak ada kejadian luar biasa, malah sangat aman, jadi keamanan diperlukan tapi belum saatnya,”

kata Leo lagi.

Pihak Leo mengakui, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Yalimo, dalam hal pendidikan, sudah memperhatikan mashasiswa asal kabupaten ini. Namun, dia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Yalimo, lebih jeli dan mampu menjabarkan kebijakan Bupati Yalimo.

Yalimo memiliki lima distrik, yaitu, Abenaho, Aphalapisili, Welarek, Benawa dan Elelim. Seperti diberitakan harian Cenderawasih Pos 21 November 2012 dan 26 November 2012, Bupati Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya ini meminta penambahan pasukan pembangunan empat polsek di Yalimo pasca pencurian lima pucuk senjata api. (Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 01:07:05, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

HUT ke-4 KNPB Pengamanan Diperketat

SENTANI – HUT ke-4 KNPB diperingati di Aula STAKIN (Sekolah Theologia Atas Kejuruan Injil) Sentani dalam bentuk ibadah syukur Senin (19/11) sekitar pukul 15.40 WIT sampai dengan 18.00.

Pantauan Bintang Papua di lapangan, ibadah tersebut diikuti kurang lebih 100 orang simpatisan KNPB dengan koordinator Yosua Kalakmabe. Hadir juga Victor Yeimo (Ketua Umum KNPB), AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH (Kapolres Jayapura) dan Robert Djoenso, SH (Wakil Bupati Kabupaten Jayapura). Sekitar pukul 15.40 WIT kegiatan ibadah dimulai diawali puji-pujian.

Pukul 16.00 WIT Pdt. Leo menyampaikan ceramahnya bahwa permasalahan Papua tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Dimana pada pukul 16.22 WIT juga dilaksanakan prosesi mengheningkan cipta untuk memperingati alm. Mako Tabuni.

Selanjutnya pukul 18.00 WIT acara kegiatan ibadah dalam rangka HUT KNPB ke-4 selesai dengan aman. Untuk mengantisipasi kegiatan tersebut, aparat keamanan dari Polres Jayapura dengan diback up TNI dari Batalyon 751 disiagakan di mata jalan masuk Stakin Sentani.

Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH yang ditemui Bintang Papua di tempat terpisah menuturkan pihaknya wajib mengamankan untuk menghindari hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

“Personel yang diturunkan di jalan kurang lebih 300 orang, dan rute-rute yang dianggap mungkin dan sesuai data intelejen dan data kriminalitas yang terjadi yang jadi acuan kurang lebih ada 10 titik yang menjadi poros untuk lakukan tinjauan dan tempatkan anggota,”

urainya Senin siang (19/11).

Dijelaskan, untuk menjaga supaya tidak ada kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, pihaknya selalu berkoordinasi dengan masyarakat dan selalu bersama dengan TNI.

“Jika mau ibadah, silahkan saja, jangan lagi ada kegiatan di luar ibadah dan ini yang dihindarkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan ini,”

urainya.

Ditegaskan, semua organisasi kemasyarakat harus terdaftar dan tercatat di pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga jika hendak beribadah silahkan saja dan tidak dilarang, tetapi di luar kegiatan ibadah mengatasnamakan organisasi yang tidak terdaftar itu dilarang. (dee/don/l03)

Selasa, 20 November 2012 08:45, www.bintangpapua.com

November 20, 2012 0

Prof. Ikrar : ‘Papua Jadi Military Training Field’

THURSDAY, 10 NOVEMBER 2011 21:12, EVEERT JOUMILENA

JUBI — Pengamat politik dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti menilai wilayah Papua ini memang tetap ingin dijaga sebagai military training field (area latihan militer-red), karena selain Aceh Darulsallam hanya Papua yang paling natural atau alami untuk wilayah itu.

“Anda tahu setelah Aceh sudah tidak ramai lagi! Satu-satunya wilayah yang bisa dijadikan wilayah MilitaryTraining Field yang natural itu ya cuma Papua! Buat saya, kalau memang terus-menerus dipertahankan seperti itu maka itu bener-bener imoral . Tidak bermoral!,” ucap Ikrar Nusa Bhakti di sela-sela rehat acara forum diskusi poilitikdi Kamoro room Grand Tembaga hotel, Timika, Kamis (10/11).

Alasannya sederhana lanjut dia, karena itu tidak hanya akan membuat rakyat itu menjadi musuh bagi militer atau polisi tetapi juga akan membuka kesempatan bagi orang-orang luar untuk melakukan apa yang disebut dengan humanitarian intervention (Intervensi kemanusiaan-red).

Mungkin awalnya pada kadar yang masih rendah, kata Ikrar, cuma sekedar bertanya, mengkritik atau membuat kegiatan di luar negeri. Tapi kalau suatu saat benar dalam tanda kutip menjadi “membara,” maka apa yang namanya responsibility to protect (tanggung jawab untuk melindungi rakyat-red) jelas akan bisa dijalankan pihak luar itu.

“Tanggung jawab untuk melindungi rakyat itu akan dijalankan dan anda tahu? Itu bisa saja sebagai tameng bagi negara-negara seperti Amerika Serikat atau pun Eropa untuk berbuat sesuka hatinya terhadap suatu negara yang memang menjadi bulan-bulanan politik dan ekonominya,” katanya mengingatkan.

Kasus Libya, Irak dan Afganistan, serta Mesir adalah contoh-contoh dari kenyataan itu. Arti dari semua polemik ini, pemerintah mengapa sampai membiarkan proses ini berlanjut dan bukannya melakukan apa yang harusnya dilakukan pemerintah.

Menurut Ikrar, itu yang juga membuat dirinya selaku pengamat politik bertanya, adalah suatu yang sangat sumir atau terlampau awal untuk menuduh bahwa, OPM adalah pelaku dibalik semua kejadian di Freeport. Sangat berlebihan juga, kalau Menkopolhukam mengatakan bahwa, tidak ada yang bsia membuat solusi di tanah Papua kecuali Tuhan!

“Kalau memang kutipan di Metro TV atau TV One itu benar? Wah, menurut saya berhenti saja deh dari Menkopolhukam! Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan bahwa penyelesian masalah Papua itu, memang rumit tapi tidak susah-susah amat koq! Artinya tidak harus dengan dar der dor karena diajak ngomong itu orang juga mau kan?,” tekan Ikrar.

Disinggung tanggapan soal pendapat tokoh Papua seperti mantan Menteri Perikanan dan Kelautan TI, Fredy Numberi yang mengajak semua pihak memahami bahwa persoalan NKRI harusnya tidak dimengerti sebagai ‘harga mati’ dalam tanda kutip seperti yang dirilis dalam acara Indonesia Lawyers Club di TVOne.

Ikrar menimpali, bukan hanya Numberi tetapi mantan menteri Pertahanan dan Keamanan RI,Prof Dr Yuwono Sudarsono juga pernah mengatakan hal itu. NKRI itu harga hidup! Artinya, segala sesuatu itu bisa dinegosiasikan! Merdeka bagi Papua juga harga hidup dan bukan harga mati! Artinya bisa dinegosiasikan.
“Kalau orang Papua yang sempat mengatakan Merdeka adalah harga mati! Saya juga jadi tidak mengerti kenapa jadi ikut-ikutan pemerintah pusat,” tanyanya.

Namanya politik itu, lanjut Ikrar menjelaskan, tidak ada istilah harga mati! Buat apa ada istilah bargaining position atau tawar menawar? Jadi semuanya itu, buat pakar politik yang sering juga didengar kritikan pedasnya di televisi, masih bisa didiskusikan.

Bahkan selaku pengamat politik senior di Indonesia, Ikrar yang dimintai solusi kritisnya terkait masalah-masalah di Papua ini menekankan bahwa, dirinya mendukung apa yang pernah dipikirkan dan disampaikan DR Neles Tebay penulis buku yang menawarkan dialog sebagai solusi damai di Papua.

Tebay, menurut Ikrar pernah mengatakan sebaiknya tiga komponen yang memiliki senjata itu menghentikan gerakan-gerakan yang bikin susah rakyat di Papua. Namun, dari sisi rakyat juga, harus bisa dibuat kesepakatan bersama mengenai siapa yang akan menjadi juru bicara bagi orang Papua. “Jangan juga seperti hasil dari seminar damai yang pernah digelar, yang kemudian mengambil orang yang ada di luar negeri semua kan. Saya kira, pemerintah juga harus bersedia membuka dialog itu karena memang pada saat pertama orang mungkin akan berteriak dulu!,” kata Ikrar menyimpulkan. (Tabloidjubi.com/J08/J05)

November 10, 2011 2

KASAD Kunjungi Prajurit Terdepan NKRI

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat diawawancarai wartawan

JAYAPURA—Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Jumat (09/09) kemarin mulai melakukan kunjungan ke wilayah Papua. Pada hari pertama Kasad menyempatkan diri menemui seluruh perwira segarnisun Jayapura dan memberikan arahan. KASAD tiba di Markas Kodam XVII/Cenderawasih sekitar pukul 10.00 WIT. Kedatangan KASAD ke Papua untuk mengetahui langsung kondisi prajurit yang saat ini sedang bertugas di garis depan NKRI wilayah Timur. Kasad juga ingin mengetahui kendala-kendala dan kekurangan yang dialami prajurit selama menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawab di masing-masing satuan.

“Keberadaan saya di Papua ini adalah wujud keinginan saya sejak saya diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yaitu tatap muka dengan prajurit saya yang terdepan. Saya akan mendukung habis-habisan prajurit saya disini yang dalam tugas pokoknya menjaga tetap tegaknya NKRI,” kata KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat memberi arahan didepan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih.

Selain itu, kedatangan KASAD ke Papua juga untuk mengetahui prajurit yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di perbatasan , bagaimana kondisi terakhirnya. Langkah ini sebagai bentuk pembinaan khususnya bagi prajurit penjaga perbatasan. Kedatangan KASAD ini, juga sebagai bentuk pemberian motivasi bagi prajurit TNI yang selama ini bertugas wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan menjaga pos-pos di perbatasan. Namun yang paling ditekankan adalah, agar prajurit TNI terdepan ini tidak melakukan pelanggaran-pelangaran yang dapat mengganggu tugas negara .

“Diharapkan supaya prajurit penjaga perbatasan tidak melakukan pelanggaran-pelangaran atau mengulangi hal yang sama pada masa yang akan datang. Sebab apabila prajurit terdepan penjaga perbatasan selalu melakukan pelanggaran maka akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada negara,” tekan KASAD.

Pada kunjungan hari pertama di Jayapura, setelah memberikan arahan kepada prajurit di Makodam. KASAD dan rombongan menuju pos Kaliasin untuk menerima paparan Dankolakopsrem 172/PWY dan dilanjutkan meninjau pos perbatasan. Pada sore hari Kasad meninjau pembangunan musium Kodam yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
Sedangkan pada malam hari KASAD melakukan tatap muka dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan muspida propinsi Papua. Dalam kunjungan kerja di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih yang direncanakan 3 (tiga) hari ini , selain Jayapura KASAD juga akan menemui prajuritnya yang berada di Wamena, Timika dan Merauke pada kunjungan ini KASAD didampingi Aspam, Asops dan Kadispenad. (dee/don/l03)

BP, Jumat, 09 September 2011 19:33

September 9, 2011 0

Marinir AS Latihan Bersama dengan Marinir TNI AL

Situbondo (ANTARA News) – Korps Marinir Indonesia menggelar Latihan Bersama (Latma) dengan Marinir Amerika atau United States Marine Corps (USMC) di Karangtekok Asembagus, Situbondo, Jawa Timur pada 16-24 Oktober 2009.

Informasi yang diterima ANTARA Biro Jatim dari Dinas Penerangan (Dispen) Korps Marinir, Jumat, menyebutkan latma itu melibatkan 600 personel USMC dan 630 personel Marinir Indonesia.

“Latma itu akan dibuka secara resmi dalam upacara militer di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Karangtekok, Asembagus, Situbondo, Jatim pada Sabtu (17/10),” kata Lettu Marinir Mardiono dari Dispen Korps Marinir.

Didampingi rekannya dari Dispen Korps Marinir, Serda Kuwadi, ia mengatakan inspektur upacara dalam pembukaan latma adalah Asisten Operasi Komandan Korps Marinir Kolonel Marinir Ivan AR Titus, S.H.

“Upacara pembukaan itu didahului dengan pendaratan Amfibi oleh Marinir kedua negara di Pantai Banongan Asembagus, Situbondo pada saat itu (17/10),” katanya.

Untuk mengawalinya telah dilaksanakan Pendaratan Administrasi dengan mendaratkan sejumlah personel dan alat berat dengan menggunakan dua unit LCU (Landing Craft Utility) di Pantai Banongan Asembagus, Situbondo pada Jumat (16/10).

Setelah itu, katanya, akan dilanjutkan dengan penempatan personel dan material di Gunung Selogiri, Pasewaran dan Karangtekok.

Dalam kegiatan itu, Marinir Indonesia telah menerjunkan 20 unit truk, delapan unit Jeep KIA, tiga unit ambulans, satu unit kendaraan Voreijder, dan satu unit truk toilet.

Sementara itu, Marinir Amerika (USMC) mengerahkan dua buah kapal (USS Rushmore dan USS Cleveland), dua unit LCU (sejenis LSPP berukuran besar), 17 unit AEV (kendaraan Amfibi), dan dua unit Helly jenis CH 46.

Latihan bersama yang bertajuk “Interoperability-Field Training Exercise (IIP-FTX) Marine Exercise (Marex) antara USMC-Korps Marinir Tahun 2009” itu merupakan latihan yang kedua kalinya dilaksanakan USMC- Kormar.

“Kegiatan latihan difokuskan pada kegiatan infanteri, Intai Amfibi, dan satuan bantuan tempur dalam bentuk Military Operation on Urban Terrain, Jungle Survival, Amphibious Landing, Life Firing, CQB, Sniper dan lain-lain,” katanya.

Selain latihan taktis di lapangan, kegiatan yang dikomandani Kolonel Marinir Nur Alamsyah itu juga akan menggelar kegiatan Engineer Civic Action Project (Encap) yang merupakan proyek bantuan kemanusiaan di bidang konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan gedung ruang kelas SD 05 Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur.

“Ada pula kegiatan Medical Civic Action Project (Medcap) di Puskesmas Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, yang seluruhnya juga akan dilaksanakan bersama antara Marinir Indonesia dengan Marinir Amerika,” katanya.

Sementara itu, Letkol Jim Hensien, commanding officer dari Combat Logistics Battalion 11, melalui Konjen AS di Surabaya, mengatakan Marinir dan Pelaut dari the 11th Marine Expeditionary Unit (MEU) akan menyelenggarakan latihan bersama dan sebagian lainnya akan membantu klinik setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan gigi.

“Kami mendapat kesempatan untuk berlatih di kawasan hutan dan ini merupakan suatu tantangan karena selama ini Marinir kami terbiasa berlatih di kawasan gurun,” katanya.

Selama pelatihan, anggota Korps Marinir Indonesia dan insinyur dari MEU juga akan bekerja sama memperbaiki gedung sekolah setempat, termasuk membangun atap baru, mengecat, dan memperbaiki tembok dan jendela sekolah.

Marinir dan Pelaut yang bergabung dalam pelatihan itu datang dengan kapal amfibi dok transpor USS Cleveland (LPD 7) dan kapal amfibi dok pendaratan USS Rushmore (LSD 47) yang betolak dari pangkalan di San Diego pada 18 September sebagai bagian dari the Bonhomme Richard Amphibious Ready Group. (*)

October 16, 2009 0