Laporan Intel: Australia Punya Bukti Kejamnya Militer Indonesia Bantai Demonstran di Papua Barat

Foto pengibaran bendera bintang kejora. /ANTARA/Husyen Abdillah.

PIKIRAN RAKYAT – Sebuah laporan intelijen mengungkapkan pemerintah Australia memiliki bukti kuat bahwa militer Indonesia menembakkan peluru tajam tanpa pandang bulu ke sekelompok demonstran Papua Barat yang tidak bersenjata di pulau Biak pada 6 Juli 1998.

Peristiwa tersebut dikenal sebagai Tragedi Biak Berdarah. Biak berdarah merupakan salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Saat itu militer yang seharusnya menjadi garda depan pelindung masyarakat, justru membunuh masyarakat, dikutip dari komnasham.go.id, Selasa, 21 September 2021.

Menurut The Guardian yang menerima laporan intelijen itu, kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan pengusutan tragedi Biak itu saat ini berada di tangan pemerintah Australia karena sudah mengetahui kekejaman militer Indonesia.

Meskipun ada seruan yang konsisten untuk penyelidikan independen terhadap pembantaian Biak, Australia tidak membagikan buktinya kepada dunia.

Laporan intelijen juga menunjukkan orang Papua Barat secara diam-diam menyerahkan bukti foto kekejaman kepada petugas intelijen Australia, meski ada risiko besar bagi keselamatan mereka sendiri.

Film ini didistribusikan ke pertahanan, tetapi tidak pernah diusut. Tampaknya bukti foto itu telah dihancurkan pada tahun 2014.

“Jika Pertahanan menghancurkan bukti foto dari dugaan pelanggaran maka itu tidak masuk akal dan harus ada tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan tentang bagaimana bukti pelanggaran hak asasi manusia ditangani,” kata Pearson kepada The Guardian.

“Setiap bukti dugaan pembantaian harus dikumpulkan dan dilestarikan. Mengapa tidak dikirim ke Kantor Hak Asasi Manusia PBB jika Australia tidak akan menindaklanjutinya,” katanya.

Investigasi atas pembantaian di Biak itu dapat dilakukan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB, sementara penyelidikan parlemen dapat menyelidiki tanggapan pemerintah Australia dan penanganan buktinya.

Menurut Guardian, Pemerintah Indonesia telah membantah atau meremehkan pembantaian di Biak, awalnya menyalahkan tsunami 1.000 km jauhnya ketika mayat-mayat yang dimutilasi mulai hanyut di pantai pulau Biak.

Australia hanya memberikan tanggapan yang diredam terhadap laporan kekerasan terhadap aktivis Papua Barat yang berkumpul di Biak hari itu, mengungkapkan keprihatinan tetapi tidak pernah mengeluarkan kecaman langsung atau menyerukan penyelidikan PBB.

Laporan intelijen yang baru dirilis, disusun oleh atase militer yang dikirim ke pulau Biak lima hari setelah serangan, menunjukkan bahwa pemerintah Australia memiliki bukti serius tentang kekejaman itu selama 23 tahun.

Laporan tersebut dirilis oleh Arsip Nasional Australia menyusul tindakan di Pengadilan Banding Administratif oleh juru kampanye Anthony Craig dan firma hukum Xenophon Davis.

Petugas yang menulisnya, Dan Weadon, membagikan bukti dari para saksi yang melihat “banyak darah dan mayat” dan mengetahui “setidaknya 20 orang yang terbunuh. Sekitar 200 demonstran (sisanya tewas atau terluka) kemudian ditangkap.”

Disimpulkan bahwa kemungkinan besar militer Indonesia telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran, kemudian membersihkan lokasi dan mengintimidasi para saksi.

Pearson mengatakan Australia harus “mendesak Indonesia untuk menindaklanjuti janji Jokowi pada 2018”.

“Selama lebih dari 50 tahun, Indonesia secara ketat membatasi akses ke Papua dan Papua Barat untuk jurnalis asing dan pemantau hak asasi manusia sehingga sangat sulit untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.

“Ada banyak laporan pembunuhan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pemindahan paksa yang tidak pernah dimintai pertanggungjawaban oleh siapa pun,” ujar Pearson.***

Source: https://www.pikiran-rakyat.com/

September 21, 2021 0

Pengamat Militer: Dialog Tak Akan Berhasil Tanpa Propaganda Kuat Dari Pemerintah

Pasukan gabungan TNI dan Polri tiba di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu pagi, 1 Mei 2021. (Foto: ANTARA/HO-Humas Satgas Nemangkawi)

JurnalPatroliNews – Jakarta, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengaku pesimistis bahwa pendekatan dialog dapat menyelesaikan masalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Apalagi, tidak ada tenggat waktu dalam penanganan gangguan keamanan tersebut. Sebab, pendekatan itu dinilai tidak akan berhasil tanpa ada propaganda yang kuat. Menurut Fahmi, perlu dipertanyakan pendekatan dialog seperti apa yang dilakukan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan pendekatan dialog dilakukan untuk penanganan persoalan KKB di Papua sekaligus menawarkan pendekatan kesejahteraan.

“Apakah pendekatan kesejahteran itu sudah dilakukan memang mengacu pada kepentingan masyarakat Papua itu sendiri? Atau lebih mengedepankan kepentingan Jakarta (Ibu kota)?” kata Khairul Fahmi kepada Beritasatu.com, Jumat (21/5/2021).

Sudah sejak lama, lanjut Fahmi, pemerintah Indonesia berbicara soal pendekatan dialog dan kesejahteraan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Namun di sisi lain, operasi keamanan dengan kekuatan bersenjata terus dilakukan TNI dan Polri.

Seharusnya, dilakukan moratorium sementara terhadap operasi keamanan dengan kekuatan bersenjata TNI dan Polri selama dialog tersebut akan atau sedang dilaksanakan.
“Kemarin statement Pak Mahfud menyampaikan TNI, Polri, pemerintah daerah dan pusat harus melakukan tindakan cepat. Artinya, penindakan yang dilakukan TNI-Polri ini menunjukkan ketidaksungguhan pemerintah dalam urusan dialog. Apalagi kita tidak tahu formula dialog itu seperti apa,” ujar Khairul Fahmi.

Fahmi menerangkan, formula pendekatan dialog yang ditawarkan pemerintah belum jelas dan masyarakat belum mendapatkan gambarannya. Operasi keamanan yang melibatkan TNI-Polri, dinilainya dapat menggagalkan rencana pendekatan dialog tersebut.

“Karena persoalan ini terjadi ada aksi dan reaksi. Kegiatan operasi TNI-Polri direspon dengan kekerasan ekstrem oleh KKB. Sementara dialog mau kapan dilakukan juga belum jelas. Diinisiasi kapan, juga tidak jelas,” terang Khairul Fahmi.

Karena itu, Fahmi menegaskan pemerintah harus mempunyai target yang jelas dalam penyelesaian persoalan KKB di Papua. Target yang diberikan bukan asal target, karena selama ini masyarakat selalu diberikan janji atau harapan setiap pergantian pejabat militer atau kepolisian terkait penuntasan kasus kekerasan baik di Papua, maupun di Poso.

“Namun berpuluh-puluh tahun, tidak selesai. Bahkan semakin berlarut-larut, dan uang negara banyak dihabiskan untuk urusan ini,” tutur Khairul Fahmi.

Menurutnya, ada dua langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan KKB di Papua.

Pertama, kalau memang melakukan pendekatan dialog, maka TNI dan Polri harus bisa menahan diri. Dalam artian, jangan sampai terjadi praktik kekerasan yang tidak patut di Papua. Bila itu terjadi, maka akan menjadi propaganda yang buruk dan berpotensi menggagalkan upaya dialog yang akan dibangun.

Kedua, Fahmi melihat selama ini propaganda pemerintah tidak cukup kuat untuk mengantisipasi propaganda yang dilakukan pihak KKB. Karena itu, pemerintah perlu punya kemampuan melakukan propaganda yang kuat dan efektif untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat.

Dengan begitu, akan lebih jelas mana warga termasuk KKB atau warga sipil.

“Propaganda pemerintah harus kuat agar simpati dan dukungan masyarakat semakin besar. Propaganda yang didukung dengan fakta yang kuat, yang mampu menunjukkan harapan dan lebih dekat dengan realita. Nah ini tantangan buat TNI, Polri dan pemerintah. Saya kira ini prioritas yang harus dilakukan kalau pemerintah serius dengan rencana dialog untuk menyelesaikan KKB di Papua,” terang Khairul Fahmi.

Lihat artikel asli

May 25, 2021 0

OPM, Yang Harus Di Waspadai Pasukan Perbatasan Papua.

Banjarbaru — Puluhan foto petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) disebarkan ke prajurit yang akan bertugas di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Tujuannya agar mereka bisa mengenal siapa saja yang patut untuk diwaspadai pada saat mereka bertugas di wilayah tersebut.

“Walaupun kerawanannya sudah menurun, namun kita harus tetap siaga,”

kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), Mayor Jenderal Dicky Wainal Usman, di sela-sela penyiapan Satuan Petugas Pengamanan Indonesia-Papua Nugini, di Markas Komando Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/12).‬‬

Kodam Mulawarman menyiapkan 650 personel untuk mengamankan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini selama sembilan bulan. Mereka akan mulai bertugas pada akhir Februari 2014 mendatang.
Sebelum diberangkatkan ke Papua, para personel yang berasal dari

Yonif 623/BWU dan Yonif 600/Raider itu harus melakukan latihan pratugas selama tiga minggu. Pratugas ini difokuskan pada persiapan tempur dan teori penyergapan. Selain itu, mereka juga dibekali keahlian bersosialisasi untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat.

Selain persoalan OPM, Pangdam juga menekankan bahaya serangan malaria. Dia meminta petugas medis menyiapkan segala keperluan agar sebelum menginjak Papua para prajurit sudah dibekali imunitas tinggi terhadap malaria.

“Malaria menjadi tantangan bagi kalian. Kalau terkena itu, kita tak bisa bekerja. Apalagi terkena malaria tropika,”

katanya.

Selain malaria, Dicky juga meminta prajuritnya menjaga perilaku terkait tinggi kasus HIV/AIDS di Papua.

“Penyakit sipilis pun harus kalian waspadai,”

ujarnya.

Personel akan dihadapkan pada kondisi alam Papua yang ekstrem. Perjalanan dari Kalimantan ke Papua pun membutuhkan waktu hingga satu bulan. Dimulai dengan menggunakan kapal dari Pontianak ke Papua yang menghabiskan waktu tiga minggu, dilanjutkan dengan perjalanan darat sekitar 75 kilometer.

Belum sampai di situ, para prajurit pun harus melanjutkan perjalanan dengan pesawat angkut dan kemudian berpindah ke helikopter. Turun dari helikopter, mereka masih harus melakukan perjalanan selama sehari dengan rute menanjak sebelum akhirnya tiba di daerah perbatasan.

Fokus di Jayapura

Komandan Yonif 623/BWU, Mayor Singgih Pambudi Arinto, mengatakan pengamanan di perbatasan RI-Papua Nugini akan difokuskan di sektor Jayapura dan Keerom. Singgih menambahkan para prajurit juga akan membantu petugas imigrasi dan bea cukai, selain menjaga perbatasan.(Juf/RM/KJ)

Sat, 28/12/2013 – 10:27 WIB,RMnews

December 28, 2013 0

Liput Aksi KNPB, Polisi Larang Wartawan Ambil Gambar

Jayapura — Aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung pertemuan IPWP dan ILWP serta kampanye Sorong to Samarai di Port Moresby, ibukota Papua Nugini yang digelar di Jayapura, Selasa (26/11/13) berakhir ricuh.

Kontributor majalahselangkah.com, Hendrikus Yeimo, dari tempat kejadian melaporkan, aksi massa dihadang polisi ketika hendak mau pulang ke Perumnas 3 Waena.

“Tadi setelah massa melakukan aksi di Ekspo dan pulang ke Perumnas 3, mobil polisi masuk tengah-tengah massa aksi, polisi juga menembakkan gas air mata ke arah aksi massa. Setelah itu, massa aksi dikejar aparat serta dipukul. Beberapa orang ditangkap, tapi sementara ini saya belum bisa pastikan jumlahnya,”

kata Yeimo melalui telepon selulernya.

Wartawan media lokal maupun nasional yang yang sedang meliput jalannya aksi KNPB tak luput dari teror dan intimidasi. Bahkan polisi melarang untuk mengambil gambar saat kericuhan dan pengejaran terhadap massa aksi terjadi.

“Polisi larang kami wartawan untuk ambil gambar dan periksa kami punya Id Card. Mereka juga suruh kami hapus foto-foto yang kami ambil sebelumnya,”

tuturnya menceritakan.

“Misel Gobai, wartawan Suluh Papua dapat pukul di kepala. Tapi untungnya pakai helm, jadi tidak terlalu parah.”

Saat meminta konfirmasi, Kabid Humas Polda Papua, Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik mengatakan, awalnya aksi berjalan aman, tetapi polisi mengambil tindakan karena massa aksi keluar dari anjungan Expo.

“Mula-mula aksi berlangsung aman, tetapi massa demo keluar anjungan saat melewati jembatan Ekspo, mereka juga aniaya pendatang dan korban ada di rumah sakit,”

tulisnya dalam pesan singkat.(AE/MS)

Selasa, 26 November 2013 13:31,MS

November 26, 2013 2

TNI AU Datangkan Pesawat Tempur ke Papua

Pesawat Tempur Yang Didatangkan Ke Papua

SENTANI – Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II (Pangkoopsau II) Marsekal Muda Agus Supriatna, memberikan perhatian khusus kepada Papua yang berada di perbatasan negara. Perhatian tersebut, dengan mendatangkan pesawat tempur taktis ke Papua untuk memperketat penjagaan terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah Papua.

“Kita bersyukur karena pemerintah telah mempercayakan kepada kami, khususnya TNI AU hinga akhirnya bisa membeli pesawat tempur taktis seperti Tucano dari Brazil, yang akan di standby-kan di wilayah Papua,”

ungkapnya kepada wartawan Kamis (18/10) kemarin.

Menurutnya, pesawat tempur yang akan diletakkan di Papua merupakan rencana strategis, mengingat Papua merupakan daerah perbatasan. Dengan adanya pesawat tempur taktis itu, Agus berharap akan bisa memantau keadaan dan situasi di Papua secara keseluruhan.

“Itu sangat strategis kalau kita standby-kan di sini nantinya. Namun karena pesawatnya belum lengkap 16 unit, maka memang belum kita gerakkan, namun suatu saat nanti akan kita standby-kan di sini,”

sambungnya.

Disinggung mengenai pesawat asing yang beberapa kali “mampir” ke wilayah Papua tanpa ijin, Agus membenarkan adanya hal itu. Dan dalam rangka itulah pihaknya akan mendatangkan pesawat tempur taktis tersebut ke Papua. Namun menurut Agus, menyikapi adanya pesawat asing yang masuk ke wilayah RI, pihak TNI AU, khususnya Pangkalan Udara yang ada di Papua, selalu menindak tegas terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah Papua.

“Makanya kita simpan radar di Biak dan di Merauke juga. Radar itu nantinya untuk pengawasan itu, jadi setiap ada pesawat-pesawat yang unschedule (di luar jadwal izin “red) maka kita pasti amankan. Kalau mereka tidak ada ijin, maka kita tidak akan keluarkan pesawat tersebut hingga mereka mengurus perizinannya,”

jelasnya.

Bukan hanya itu saja, Marsekal TNI Agus juga mengklaim beberapa kali telah menangkap pesawat yang datang dari Australia maupun PNG ketika berada di Merauke dan beberapa tempat yang ada di Papua. Jika ditemukan benda-benda yang tidak sesuai dengan izin, maka akan disita.

“Jadi kalau ada kamera, video, dan lain sebagainya akan kita ambil. Jangan-jangan mereka ingin mendokumentasikan sesuatu. Pokoknya harus ada izin dahulu. Kalau tidak ada ijin, kita akan rampas, dan mereka harus bertanggungjawab,”

tegasnya. (rib/fud/mas)

Saturday, 19 October 2013 02:49,elshampapua.org

October 19, 2013 1

Warga Ankaisera Resah Dengan Penangkapan Yang Dilakukan Polisi

Jayapura – Pihak kepolisian diduga terus melancarkan aksi Pengejaran, penangkapan dan penahanan terhadap warga di Distrik Angkaisera, Kabupaten Yapen, Kepulauan, Papua. Polisi diduga kembali menangkap dua warga kampung Kontounai.

Penangkapan tersebut membuat warga resah dan merasa tidak nyaman. Informasi ini disampaikan Gama melalui telepon selulernya ke tabloidjubi.com Sabtu (11/5).

“Hari Kamis, 9 Mei terjadi penangkapan terhadap dua warga sipil kampung Kontounai Distrik Angkaisera, masing-masing Musa Samai dan Luis Samai,”

tuturnya. Menurut Gama, keduanya warga tersebut diangkut dengan mengunakan satu buah truk dalmas menuju Mapolres Yapen.

“Polisi bawa mereka dengan mengunakan truk dalmas,”

ungkapnya. Menurut Gama, dua warga itu mendapat perlakuan tidak adil dari polisi. Polisi melakukan kekerasan terhadap mereka.

“Sampai diperempatan Menawi, diturunkan dan disiksa,”

katanya.

Setelah penyiksaan, menurut Gama, dua warga itu kembali dinaikan ke dalam truk, selanjutnya menuju Mapolres.

“Kini mereka dua berada di sel polres Yapen,”

tuturnya lagi. Sebelumnya, tiga warga sudah ditangkap terlebih dahulu. Sehingga jumlah menjadi 5 orang.

Penangkapan terjadi terkait penyerangan dan pembunuhan satu anggota polisi, Bripka Jefry Sesa beberapa waktu lalu. Perlakukan polisi terhadap warga sipil ini, kata dia, mengakibatkan warga Angkaisera takut dan lari ke hutan. (Jubi/Mawel)

May 11, 2013,19:08,TJ

May 11, 2013 0

Sikapi Situasi di Puncak Jaya, Panglima TNI Akan Lakukan Operasi Militer

Pemalang – Pemerintah Indonesia nyatakan akan serius mengejar pelaku penyerangan yang akhirnya menewaskan 8 prajurit TNI di Papua. Bahkan kalau perlu, operasi militer akan dilakukan di kawasan tersebut.

“Kita kejar dan lakukan penegakan hukum maupun operasi militer jika diperlukan untuk kegiatan pengejaran,”

kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (21/2/2013).

Menurut Agus, aksi yang dilakukan kelompok bersenjata itu sudah di luar batas. Agus berjanji akan terus melakukan pengejaran untuk bisa membongkar persoalan tersebut.

Khusus malam ini, Agus meminta seluruh prajurit TNI tetap siaga. Operasi pengejaran juga sudah mulai dilakukan dibantu pihak kepolisian.

“Tentunya berkoordinasi dengan kepolisan yang bertugas di Papua,”

tegas Agus.

Tidak ada senjata atau alat komunikasi milik TNI yang diambil dalam penyerangan itu. Usai menembaki pasukan TNI, kelompok bersenjata tersebut langsung kabur.

Identitas pelaku penembakan juga masih terus diselidiki. Agus belum bisa memastikan motifnya.

“Masih kita evaluasi dari mana, tapi mudah-mudahan perkembangan beberapa hari ini bisa mengerucut kelompok mana yang melakukan ini,”

tandasnya.

(mok/mad)

Kamis, 21/02/2013 21:23 WIB, detiknews.com

February 21, 2013 0

TNI-POLRI & DENSUS 88 MENGEJAR TPN-PB, 3 APARAT TERTEMBAK

“PANIAI, LAGI-LAGI MILITER TNI-POLRI, DENSUS 88 MELAKUKAN PENYISIRAN MENGEPUNG MARKAS TPNPB-OPM”

PANIAI– Tim Gabungan aparat Militer yakni Tentara, Polisi, Densus 88, Intel Bmp, melakukan Penyisiran dengan alat perang lengkap dari Ibu kota Enarotali menuju menyejar dimana keberadaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Pimpinan Jhon M. Yogi, di wilayah Totiyo Deyatei Paniai Papua. 3 Aparat tewas dan Beberapa orang lainnya Luka-luka.

Informasi yang kirim media ini, melalui telpon oleh Damia M. Yogi, menyatakan,

“Kejadian terjadi pada Hari ini tanggal, 07 Februari 2013. jam 15-17 00 wpb sore, terjadi penyerangan markas TPNPB Devisi VII Paniai di Totiyi Deyatei. di serang oleh Tim Gabungan TNI, POLRI dan Densus 88 Polda Papua yang bertugas di wilayah Paniai-Nabire masuk markas TPNPB dipingir danau Paniai bagian Barat, mereka menggunakan 3 buah speadboad lengkap dengan peralatan perang,”

ungkapnya

“Tambah Damia, Saat itu juga terjadi kontak senjata antara TPN-PB dan Aparat TNI, POLRI dan Densus 88 Polda Papua. lalu TPN-PB, telah berhasil menewaskan 3 orang aparat dan 1 buah speadboad (Jongson danau) hancur total, yang korban saat ini dievakuasi kota Enarotali, saat ini juga kondisi di kota Enarotali darurat TNI dan POLRI masih kuasai kota enarotali dan sekitarnya,”

Tuturnya.

Namun, sebelumnya Juga Tim Gabungan Aparat Militer (Tni-Polri) dan Densus 88. Awalnya Sejak 13 desember 2011 lalu, Aparat Militer Indonesia membongkar dan membakar Markas besar Tpn-Opm Devisi II Makodam Pembela keadilan IV Paniai di Markas Pusat Eduda Paniai, dengan menggunakan Pesawat helikopter dan jalan darat, dan mereka juga mengepung Markas besar Waidide Pugo. Di Kabupaten Paniai, pada Senin (07/01/2013) lalu, kemudian saat ini juga Militer Tentara, Polisi Densus 88 melakukan Penyisiran pada kamis (07/02/2013) di Deyatei Totiyo Paniai.

Sampai kini, kota Enarotali dan kampung-kampung masih takut dan trauma karena banyak Militer yang rahasia swiiping terhadap masyarakat Sipil Paniai. (M/DM)

Thursday, February 7, 2013, Melanesia

February 7, 2013 0

Alasan Pengamanan Perbatasan, Indonesia Kirim 700 Personel TNI Dari Makasar Ke Papua

Makassar – Kodam VII Wirabuana, Makassar, Sulawesi Selatan, melepas 700 personel TNI Yonif 726 Tamalatea ke perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pengiriman pasukan tersebut dalam rangka tugas pengamananan perbatasan.

Sebelum diberangkatkan dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani, para personel TNI ini melakukan upacara pelepasan yang dilaksanakan di dermaga Lantamal VI Makassar. Upacara pemberangkatan dipimpin Wakapolda Sulsebar, Brigadir Jenderal Syarul Mamma dan dihadiri Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal TNI Muhammad Nizam.

Sejumlah keluarga personel TNI ini terharu saat melepas keberangkatan keluarga mereka yang akan bertugas selama 6 bulan. ( Wtr5 )

Minggu, 03 February 2013 | 16:10 WIB, Metro Tv

February 3, 2013 0

Kejar Pelaku Penembakan, Polisi Buat Warga Paniai Ketakutan

Paniai — Mengejar pelaku penembak seorang tukang ojek, Bahar, 29, di puncak Gunung Udadimi, perbatasan Kabupaten Paniai dan Deiyai, Kamis (31/1) sore, Polres Paniai menurunkan personilnya. Anggota Polisi bersama Brimob dibantu Timsus Yonif 753/AVT, melakukan penyisiran di beberapa kampung. Warga menjadi takut karena aparat keamanan bersenjata menggeledah rumah-rumah warga dengan kasar.

“Situasi Paniai sementara ini agak tegang, warga ketakutan, karena aparat sedang kejar oknum pelaku dengan cara menggeledah setiap rumah,”

kata Pemuka Agama di Paniai, Pdt. Nicolaus Degei, Sabtu (2/2).

Kasus penembakan terhadap Bahar sulit diidentifikasi, sebab saat kejadian tidak ada saksi. Barang bukti berupa selongsong peluru milik pelaku pun belum didapat. Ini menyulitkan pihak penyidik. Namun aparat gabungan sudah dikerahkan untuk memburu oknum pelaku.

Menurut Pendeta Nico, kasus tersebut harus diselidiki hingga tuntas untuk membuktikan siapa sebenarnya pelaku penembakan terhadap tukang ojek, Bahar.

“Proses penyelidikannya apakah harus dengan cara menyisir perkampungan dan menggeledah isi rumah warga?,”

tanya Nico.

Dilansir merdeka.com, Jumat (1/2) kemarin, Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, mengatakan, tukang ojek bernama Bahar yang tinggal di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ditembak OTK sekitar pukul 15.00 WIT. Konon, penumpang tersebut menembak korban dari belakang. Katanya, tertembak di leher tembus pipi dan terjatuh dari motor. Korban kemudian dibawa ke RSUD Paniai oleh seorang sopir truk yang tiba di TKP. (Jubi/Markus You)

Saturday, February 2nd, 2013 | 19:58:15, TJ

February 2, 2013 0