Lanny Jaya – Paska terjadinya penyerangan Polsek Pirime yang menewaskan 3 anggota kepolisian yang sedang berjaga oleh kelompok orang yang diduga OPM pada hasi Selasa (28/12) kemarin, pihak Kepolisian Darah Papua telah melakukan penambahan pasukan di lokasi kejadian dan daerah – daerah disekitar lokasi kejadian.
Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa, sejumlah Pasukan tambahan telah didatangkan dari Jayapura menggunakan pesawat dan tiba di bandara Wamena pada hari ini. setibanya Pasukan tambahan ini dibandara Wamena, pasukan ini sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 8 kali ke udara dan langsung menaiki kendaraan yang telah disiapkan menuju lokasi kejadian.
Selain itu, dari lokasi kejadian ( Pirime ) terjadi pembakaran terhadap rumah – rumah warga setempat oleh aparat Militer Indonesia dan mereka ( Militer Indonesia ) menahan 4 orang warga Papua dan dimasukan secara paksa kedalam mobil box milik Aparat.
Selain itu, Untuk membantu kerja Polda Papua dalam mengejar pelaku penyerangan Polsek Pirime kemarin, Pihak Kepolisian RI ( Kapolri ) akan mengirimkan tim khusus dari Brimob ke Papua dalam waktu dekat ini, dan memerintahkan kepada seluru jajaran kepolisian di Papua untuk meningkatkan kewaspadaan. [ wp ]
JAYAPURA—Menilai isu-isu yang berkembang menjelang 1 Desember sudah berlebihan, membuat SATGAS Papua mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi momen tersebut.
Alex Baransano, Wakil I Bidang Komando SATGAS Papua yang menyambangi Bintang Papua Senin (26/11) malam menyerukan agar seluruh pihak dapat memandang momen tersebut dengan baik walau di dalamnya menyangkut banyak kepentingan, termasuk kepentingan politik.
“Masyarakat Papua dihimbau melihat (1 Desember) dengan baik, memang momen ini sangat sakral jadi jangan dikotori dengan aksi anarkis atau pun pengibaran bendera,”
ucapnya.
Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa dibalik 1 Desember ada momen yang jauh lebih penting, yang itu momen Pemilihan gubernur Papua.
“Kami tidak mau orang Papua berkelahi di dapurnya sendiri, dan kami mengajak semua pihak untuk menyukseskan PILGUB agar putra Papua yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan,”
tuturnya lagi.
Alex yang juga mengaku menjabat Komandan SATGAS Port Numbay berucap agar masyarakat jangan melihat hal ini sebagai hal yang menakutkan. Dan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dibaliknya ia menegaskan agar mereka tidak mendahului kehendak Tuhan karena menurutnya ada waktu Tuhan untuk menentukan segalanya. Ditanya mengenai kemungkinan yang biasa terjadi pada saat 1 Desember seperti pengibaran bendera, ia berkomentar, belum ada pihak yang menjamin akan melakukan aksi tersebut.
“Tidak ada yang menjamin akan ada pengibaran bendera, bendera itu bukan mainan yang bisa dimainkan seenaknya saja, kadang dikibarkan lalu diturunkan,”
cetusnya.
Ia pun berani menjamin bahwa 1 Desember akan bisa dilalui dengan situasi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas.
Polri Tak Boleh Tembak Warga Sipil
Adanya isu yang berhempus 1 Desember mendatang akan terjadi konflik di sejumlah wilayah di Tanah Papua yang acapkali diperingati sebagau HUT TPN/OPM ditanggapi dingin Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, SH yang dikonfirmasi, Senin (26/1).
Kata dia, pihaknya menghimbau kepada aparat Polri memberikan keleluasaan warga yang ingin menyampaikan ibadah syukur saat 1 Desember mendatang.
“Kalaupun rakyat melakukan ibadah syukuran. Ya, ibadah syukuran dengan Tuhan. Itu hak setiap warga negara. Kita tak bisa melarang orang beribadah karena itu dilindungi UU. Tapi menciptakan situsi yang kondusif hingga ibadah syukuran berakhir,”
kata Wonda.
Namun, kata dia, bila pihak-pihak tertentu mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka aparat Polri perlu melakukan pendekatan persuasif bukan justu melakukan pendekatan kekerasan dan represif seperti menembak mati dan menghilangkan nyawa warga sipil yang tak berdosa.
Politisi Demokrat ini menegaskan, pendekatan kekerasan dan represif menembak mati atau menghilangkan nyawa orang lain bukan solusi. Tapi pendekatan persuasif harus dibangun di Papua.
“Sudah terlalu banyak pertumpahan darah di Papua. Sudah waktunya mengakhiri dari semua itu, pendekatan yang dibangun selama ini oleh pihak aparat TNI Polri ini harus terus dibangun sekaligus komunikasi dengan masyarakat,”
tuturnya.
Terkait adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengibarkan Bintang Kejora khususnya di wilayah Jayapura Utara, Kapolsek Jayapura Utara AKP KR Sawaki, SE yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memberikan jaminan pada 1 Desember tak ada pengibaran bendera Bintang Kajora.
“Saya tak mau mendahului kekuasaan Tuhan, tapi naluri saya menjamin 1 Desember wilayah saya aman karena saya menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat menjadi bagian dari saya dan ada komitmen bersama yang telah dibangun ketika kami melakukan acara bakar batu bersama masyarakat di Kelurahan Angkasa,”
kata dia.
Dia mengatakan, bila ada pihak yang mengibarkan Bintang Kejora dalah provokator. Dan itu tetap disikapi secara serius oleh masyarakat adat baik secara hukum, budaya dan adat.
“Kami telah berjanji bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebagaimana amanat Kapolda Papua ketika membuka Operasi Aman Matoa II,”
JAYAPURA –Wakil Ketua I Solidaritas Hukum Dan HAM Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP), Alius Asso, meminta kepada aparat kepolisian agar bisa bertindak persuasif terkait pengamanan 1 Desember nanti, yang dirayakan sebagai HUT OPM.
Menurut pria kelahiran Kampung Hepupa, Jayawijaya 19 September 1986 itu, perayaan tiap 1 Desember bagi orang Papua merupakan hal yang biasa, sebagaimana hari besar lainnya yang dirayakan seperti perayaan 17 Agustus oleh pemerintah Indonesia.
“Makna 1 Desember bagi orang Papua begitu bersejarah dan perlu dikenang lewat perayaan-perayaan tiap tahunnya. Anak kecil saja tahu tentang makna perayaan 1 Desember,”
jelasnya saat dihubungi, Minggu, (24/11).
Menurut, jebolan SMU YPK Betlehem 2006 lalu, 1 Desember nanti di sejumlah wilayah adat dan sekarang diklaim sebagai 7 negara bagian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) seperti Mamta, Saireri, Bomberay, Domberay, Me Pago, Ha Anim dan lainya pasti akan menyambut hari tersebut dengan perayaan berupa ibadah syukuran ataupun upacara bendera.
Tetapi Asso tidak bisa melarang dan juga tidak mengahimbau jika ada yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora (BK) pada saat itu.
“Saya tidak bisa melarang jika ada yang lakukan hal itu (mengibarkan BK,red), itu merupakan hak dari mereka,”
jelasnya. Lanjutnya, aparat keamanan harus profesional dalam menyikapi permasalahan seperti ini, karena setiap tahun berjalan sudah menjadi rutinitas rakyat Papua untuk memperingati hari bersejarah tersebut, dan ini sudah berlangsung sejak turun temurun.
“Jika melihat hal seperti ini, polisi harus bertindak bijak dan profesional. Tidak represif, tapi merangkul. karena jika tidak pasti akan ada korban lagi dari rakyat Papua. Kalau di Sentani mungkin akan dilakukan di makam Theys dalam bentuk ibadah, tapi kalau di Kota Jayapura lainnya belum dipastikan karena lokasi ibadah,”
katanya.
“Adanya stateman dari Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian bahwa akan ada pengamanan 1 Desember oleh POLRI dan TNI, hal itu merupakan tugas dari aparat keamanan, hanya saja jika bertugas tidak berlebihan dengan cara kekerasan. Bila hanya ibadah saja, kenapa harus dilarang oleh aparat keamanan,”
sambungnya.
Ditambahkannya, iklim demokrasi kini sedang berkembang, yang mengekspresikan diri dalam menyampaikan aspirasinya secara damai, namun jika aspirasi itu dilarang, maka Negara ini telah membungkam ruang demokrasi di Negara ini di atas ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Pengamanan itu perlu, negara ini kan punya UU yang melindungi warganya. dan dalam demokrasi, sudah jelas ada dalam UU 1945 pada alinea pertama,”
Kelompok pengungsi yang menetap di di tengah hutan Keerom (Elsham Papua)
Jayapura —38 orang tersebar di empat bivak yang berbeda, mereka berasal dari tiga kampung, yaitu, Sawyatami (11 pengungsi), Workwana (9 pengungsi) dan PIR III Bagia (18 pengungsi). Mereka mengungsi karena takut pada pasukan keamanan yang mengejar dan mengintimidasi mereka.
Situs Elsham News Service, milik lembaga advokasi Elsham Papua melaporkan situasi warga perbatasan Keerom yang mengungsi sejak lima bulan lalu dalam kondisi memprihatinkan.
“Kondisi para pengungsi sangat menyedihkan: ada dua wanita hamil, yaitu Rosalina Minigir (36 thn) hamil dua bulan, dan Agustina Bagiasi (35 thn) yang hamil empat bulan. Seorang perempuan bernama, Aleda Kwambre (28 thn) juga melahirkan seorang bayi perempuan di kamp pengungsian itu. Dua balita ada bersama para pengungsi dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Jika situasi buruk ini berlanjut, kedua bayi tersebut, Penina Pekikir (3 thn) dan Ruth Kimber (1 thn), bisa berada dalam kondisi kritis.”
sebut Elsham dalam laporannya itu.
Kelompok pengungsi yang menetap di di tengah hutan Keerom ini terdiri dari 20 pria dan 18 wanita. Diantara para pengungsi, ada tujuh (7) anak di bawah usia lima tahun (balita) dan 15 siswa yang terdiri dari delapan (8) siswa sekolah dasar, empat (4) siswa SMP dan tiga (3) siswa SMA. Siswa-siswa ini tidak bersekolah selama lima bulan terakhir.
Selama berada dalam pengungsian ini, para pengungsi hanya makan makanan yang dikumpulkan dari sekitar lokasi pengungsian mereka seperti ulat sagu, cacing kayu dan babi hutan.
“Kami telah tinggal di sini di hutan selama lima bulan, dan untuk bertahan hidup, yang kita bisa makan hanyalah ulat sagu dan ulat kayu. Dan satu-satunya yang kita bisa minum adalah airsungai,”
kata LK (68yr), seorang tokoh adat yang juga mengungsi.
Sebelumnya, dilaporkan oleh Elsham Papua, sejak penembakan kepala kampung Sawiyatami, tanggal 1 Juli lalu, 38 warga ini sudah mengungsi dan terus berpindah-pindah tempat di sekitar perbukitan, sebelah Barat kota Arso. (Jubi/Victor Mambor)
Jayapura—Pemerintah Indonesia telah menuduh orang Papua berada dibalik tewasnya wartawan Australia (2004) dan penembakan warga Jerman (2012) saat berkunjung di Papua.
Perbincangan sengit tentang Papua terjadi saat Fransiscan Internasional (FI), sebagai host bagi pembela HAM Papua, mengadakan diskusi meja bundar sebagai sesi lanjutan paska sidang ke-21 Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) dan sesi ke-14 dari Universal Periodic Review (UPR).
Kepada tabloidjubi.com, FI menyebutkan bahwa lanjutan sesi HRC dan UPR itu dilakukan di Genewa pada tanggal 8 November 2012. FI menyelenggarakan diskusi meja bundar ini sebagai bagian dari Program Advokasi Asia-Pasifik dan sekaligus sebagai host bagi aktivis pembela HAM Papua. Diskusi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Misi Tetap PBB dari Belanda dan Jerman, serta dari Kantor Pelapor Khusus untuk Pembela Hak Asasi Manusia, OMCT (Dunia organisasi Anti Penyiksaan), dan Edmund Rice International.
Dalam diskusi tersebut, peserta membahas situasi hak asasi manusia di provinsi Papua. Masalah kebijakan tertutup Indonesia yang dipersoalkan masyarakat internasional, seperti larangan akses masuk ke Papua bagi wartawan asing dan politisi menjadi isu utama diskusi.
“Konsisten dengan diskusi panel HRC tentang intimidasi dan respon terhadap pembela hak asasi manusia (di Papua), peserta berbicara tentang penghilangan paksa yang dilakukan oleh militer Indonesia serta gangguan dan ancaman terhadap organisasi masyarakat sipil.”
sebut FI melalui surat elektroniknya kepada tabloidjubi.com
Diskusi tersebut membuat kesimpulan sementara bahwa pemerintah Indonesia telah menuduh orang Papua berada dibalik tewasnya wartawan Australia (2004) dan penembakan warga Jerman (2012) saat berkunjung di Papua. Peristiwa ini tampaknya telah digunakan sebagai taktik untuk mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia dan melabeli mereka sebagai “teroris” agar aparat keamanan bisa menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap aktivis HAM di Papua.
Diskusi juga menekankan pentingnya dialog konstruktif dengan pemerintah Indonesia, militer dan pemangku kepentingan lainnya, meskipun mereka ragu apakah dialog ini telah berjalan.
“Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia menerima beberapa rekomendasi yang relevan untuk Papua dalam sesi UPR bulan Mei 2012, para pembela hak asasi manusia menunjukkan bahwa Negara tidak dilakukan tindakan nyata untuk menerapkan rekomendasi tersebut atau memulai dialog dengan orang Papua Barat.”
sebut FI.
Peserta diskusi juga berdiskusi tentang adanya harapan penghentian bantuan asing karena hal ini sebelumnya telah digunakan untuk tujuan militer. Selain itu, peserta diskusi juga menantang peran negara sebagai mediator di tingkat internasional jika tetap tidak dapat mencapai solusi damai melalui dialog dengan rakyatnya sendiri.
Peserta berpendapat bahwa pembatasan akses ke Papua Barat oleh pemerintah Indonesia akan menghambat pemantauan hak asasi manusia di Papua. Dua organisasi Internasional, Peace Brigades International dan CORDAID, telah dilarang untuk melakukan proyek-proyek mereka di Papua.
“Namun demikian, peserta tetap optimis. Dan para pembela HAM menyimpulkan dengan berdoa untuk membuka hati Indonesia agar segera berdialog demi perdamaian di Papua.”
JUBI — Pasca kontak senjata antara TNI/Polri dengan kelompok yang diduga TPN/OPM pimpinan John Magay Yogi serta rentetan penembakan misterius, Rabu (17/8), saat ini pemandangan umum Kota Enarotali dan Madi, Kabupaten Paniai, penuh dengan aparat militer “kiriman” luar Paniai. Meski situasi sudah mulai membaik, namun kehadiran pasukan militer makin meresahkan warga setempat.
Belum diketahui secara pasti penambahan pasukan militer ke Paniai, entah dalam rangka mengejar dua buah pucuk senjata yang dirampas oleh sekelompok orang tak dikenal di Kantor Polsek Komopa, Distrik Agadide, Selasa (16/8) dini hari, ataukah memang Paniai sudah daerah konflik yang mesti mendapat pengamanan superketat?
Terlepas dari dugaan tadi, masyarakat bersama para tokoh dan pejabat daerah yang menghendaki Paniai aman, mendesak segera menghentikan pengiriman militer. Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta harus segera menarik kembali pasukan militer dari wilayah Kabupaten Paniai.
“Paniai sudah aman, tapi banyak Tentara dan Polisi didatangkan ke sini. Memangnya ada perangkah?” ujar salah seorang tokoh masyarakat dalam sebuah diskusi di Enarotali, Rabu (24/8).
Kebijakan institusi negara mengirim militer dalam jumlah banyak ke Paniai sejak awal pekan ini, kata Kepala Suku Mee, Yafeth Y Kayame, telah mencederai ikrar damai yang dicetuskan Sabtu (20/8) di Aula Uwatawogi Yogi, Enarotali. Menurutnya, ketakutan warga masyarakat makin bertambah lagi gara-gara pasukan militer mulai didatangkan dari luar Kabupaten Paniai. Tak diketahui tujuannya, namun situasi yang mulai kondusif terusik dengan kehadiran pasukan militer.
Pergumulan umum saat ini di tengah publik, “Untuk apa mereka ke Paniai? Di sini, Enarotali dan Paniai secara umum bukan daerah konflik, jadi stop kirim pasukan militer. Selama empat hari terakhir ini ada gelombang pengiriman militer, mereka mau perang dengan siapa, mau bunuh kita masyarakat semua ini kah?.”
Pemerintah Kabupaten Paniai seharusnya tidak tinggal diam. Perlu kebijakan menyikapi hal ini. Selain tentunya menjamin keamanan bagi warga masyarakat, patut pula dipertanyakan sekaligus dipertegas, jika untuk mengejar dua pucuk senjata yang dirampas, cukup dengan aparat keamanan yang sudah ada di Paniai. Tak perlu lagi datangkan kekuatan tambahan dari luar Paniai.
Banyak kalangan menyebut dugaan sementara bahwa keberadaan TPN/OPM Devisi II Makodam IV Paniai di Eduda hanya menjustifikasi pendropan militer dari Jayapura maupun Nabire. Kesannya ada semacam satu skenario terselubung dibalik rentetan peristiwa yang berujung pengerahan kekuatan militer ke Paniai. Saat ini, menurut beberapa sumber, selain satu kompi Yonif 753/Arga Vira Tama Nabire, satu kompi Brimobda Papua juga dikabarkan sudah dikerahkan ke Paniai.
Kendati hal itu dibantah langsung oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu saat ditanya wartawan di Nabire, Senin (22/8), namun kenyataan di Enarotali saat ini sudah terlihat pasukan militer “baru” dari luar Paniai. Lengkap dengan senjata, hampir setiap hari mereka menggelar konvoi di jalan raya.
Penambahan pasukan militer kabarnya untuk mengamankan daerah pasca perampasan senjata di Polsek Komopa dan kontak senjata pada dini hari serta rentetan tembakan saat merayakan hari bersejarah negara Indonesia, meski Bupati Paniai, Naftali Yogi, pada pertemuan perdamaian di Enarotali, telah menegaskan bahwa situasi keamanan di daerah ini secara umum sudah normal.
Kehadiran aparat gabungan itu membuat warga makin cemas, bahkan belum satu hari kembali ke rumah-rumah dari tempat pengungsian, gelombang eksodus kembali terjadi sejak Selasa (23/4) kemarin. (J/04)
THURSDAY, 25 AUGUST 2011 07:58 ADMINISTRATOR HITS: 191
Keberadaan TPN/OPM kerap melekat dibalik berbagai gejolak di tanah Papua. Seperti penampakan sekelompok orang bersenjata di kebun warga di perbukitan Gunung Tanah Hitam. Menariknya senjata yang digunakan kelompok-kelompok bersenjata itu tergolong canggih. Bahkan stikma itu sering memunculkan silang pendapat. Benarkah TPN/OPM dibalik itu?
Oleh:Wilfret/Papua Pos
WAKIL Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem SE sampai terheran-heran atas insiden yang kejadian di tanah Papua. Alex heran karena kelompok yang diduga Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) sudah merambah di pinggiran kota-kota.
Ketika ditanya wartawan di Jayapura dalam suatu kesempatan acara ia mempertanyakan keberadaan TPN/OPM dibalik serangkaian peristiwa itu.
“Saya heran kok OPM bergerak di pinggir-pinggir kota, seperti kontak senjata yang terjadi di Tanah Hitam dan penembakan kediaman kantor Bupati Puncak Jaya, setahu saya pergerakan OPM hanya di hutan-hutan dan daerah perbatasan antar negara, dengan cara bergerilya,” katanya.
Yang lebih mengherankan, Alex Hesegem, kelompok yang dituding OPM dan masuk kota tersebut dalam aksi terornya memakai senjata yang tergolongan canggih.”Masa senjatanya canggih-canggih, saya benar-benar heran,” katanya. Kendati kasus-kasus yang terjadi selama ini digolongan kasus kriminal.
Namun, karena pelakunya sudah menggunakan senjata api yang modern, tentu ini harus menjadi perhatian serius aparat keamanan. “Jika ada gerakan masyarakat menggunakan senjata, harus dihadapi juga dengan senjata,” tambahnya. Bahkan dalam pernyataannya dia mendesak aparat keamanan baik itu Polisi maupun TNI segera menghentikan aksi-aksi kelompok itu.
Sebelumnya, Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka, Nicolas Messet, meminta semua pihak tidak mudah mengambing hitamkan kelompok OPM sebagai otak dari semua kerusuhan yang terjadi di Papua sejak pemilih legislatif 2009.
Sebab, indikasi semua kejadian kerusuhan itu direkayasa mulai terkuak. Dimana ada sekelompok orang yang memperalat orang Papua untuk melakukan tindakan-tindakan dengan imbalan Rp 50 ribu per orang,
JAYAPURA (PAPOS) –Ketika coffee morning bersama jajaran pers di Jayapura, Rabu (10/12) kemarin, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution, menegaskan Papua bukan daerah operasi melainkan daerah tertib sipil. Kendati tertib sipil, anggota TNI diminta senantiasa waspada terhadap setiap gerakan kelompok separatis bersenjata di Papua, walau menurut Pangdam, tidak ada alasan untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis tersebut.
“Perjuangan kelompok separatis saat ini dilakukan secara gerilya, sehingga bila kita lengah, maka mereka (kelompok separatis, red) pasti akan menyerang,”tegasnya.
Pangdam didampingi Kasdam Brigjen TNI Hambali beserta sejumlah pejabat dilingkungan Kodam XVII Cenderawasih mengakui, meski demikian kekuatan mereka saat ini tidak seberapa, apalagi kelompok tersebut terpecah menjadi beberapa kelompok, dan tidak terorganisasikan secara baik.
Namun kondisi itu, diingatkan tidak boleh membuat anggota lengah, karena bila sampai lengah maka, tidak tertutup kemungkinan kelompok tersebut, akan melakukan penyerangan ke pos TNI.
“Saat ini kami lebih mengedepankan pendekatan teritorial atau kemanusiaan dan tidak ada operasi militer di Papua,” tegas jenderal berbintang dua ini.
Mayjen TNI A.Y Nasution juga membenarkan walaupun saat ini di Papua terjadi pemekaran namun tidak berarti ditubuh TNI juga mengalami hal tersebut. Saat ini wilayah Kodam XVII Cenderawasih meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat dengan empat korem dan 13 kodim.
Sementara itu, untuk mengamankan wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) tercatat empat batalyon penugasan, tiga diantaranya berasal dari batalyon luar Papua.(ant)
Para Pendemo dengan Spanduk Bertuliskan Tolak Militerisme di Papua - Puluhan Massa Datangi DPRP
JAYAPURA-Puluhan massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua menggelar aksi demo di DPR Papua, Senin (3/11) kemarin. Aspirasi yang diusung adalah menolak kehadiran militer di Papua, karena dianggap hanya membuat rakyat Papua tak tenang.
Para pendemo itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 11.35 WIT setelah sebelumnya berjalan kaki dari Taman Imbi. Mereka terdiri dari masyarakat, pemuda dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura. Tak seperti biasanya, mereka hanya datang dengan membawa satu spanduk yang bertuliskan Stop Praktek Militerisme di Papua, Buka Ruang Demokrasi di Papua. Selain itu tak ada lagi pamflet lain atau sejenisnya.
Setibanya di Gedung DPRP, massa yang dipimpin Jeffri Tabuni dan Bukctar Tabuni itu, berlarian mengitari air mancur yang ada di tengah halaman Gedung DPRP sembari berteriak – teriak histeris, lalu berjajar sembari membentangkan spanduknya. Mereka lalu berdoa dan selanjutnya berorasi.
Dalam orasinya, mereka meminta DPRP untuk membuka ruang demokrasi bagi orang Papua. Khususnya terkait dengan sikap TNI/Polri yang menyikapi aksi mereka pada aksinya tanggal 20 Oktober lalu.
Selain itu, kedatangan sejumlah pasukan TNI pekan lalu ke Jayapura rupanya membuat mereka bertanya – tanya, sehingga mereka ingin menanyakan langsung kepada dewan apakah itu memang kebijakan daerah atau bukan. “Kami datang ke sini untuk mempertanyakan kepada DPRP tentang kedatangan militer yang semakin hari semakin tak terbatas,” kata Jeffri.
Untuk itu, ia meminta DPRP agar segera membuka ruang demokrasi dan hak berekspresi atau hak menyampaikan aspirasi bagi rakyat Papua. “Sekarang ini kami datang sedikit karena tanggal 16 Oktober lalu di blok oleh aparat TNI/Polri,” katanya.
Kata Jeffri, kedatangan militer di Papua tidak membuat rakyat Papua tenang sebaliknya mereka bertanya-tanya resah. “Karena itu kami menyatakan menolak aparat militer masuk ke Papua,” koarnya. Untuk itu juga, pihaknya menyerukan untuk melawan praktik militerisme di Papua dan Papua. “Kenapa ada drop militer di Papua, itu hanya mengusik ketenangan masyarakat Papua,” katanya.
Begitu juga dengan Buktar, ia menanyakan kehadiran militer di Papua. “Kenapa bawa militer, apakah di Papua ada perang,” teriaknya. Ia meminta pemerintah agar menjelaskan bahwa Papua adalah zona damai, bukan zona militer. Ia lalu berteriak “Militer,” dan dijawab oleh massa “No,” begitu berulang – ulang. Tak lama setelah itu, mereka lalu mengheningkan cipta selama 3 menit.
Bergantian mereka berorasi, mereka juga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dengan kedatangan aparat militer ke Papua. Mereka juga mengatakan bahwa kalau militer tidak keluar dari Papua sosialisikan dan pulang ke daerah masing-masing. Entah apa maksudnya. Mereka juga mengatakan bahwa sikap represif aparat TNI/Polri pada 16/10 lalu sehingga massa yang hendak demo ke Kota Jayapura menjadi terhambat.
Massa sempat kesal juga karena cukup lama menunggu anggota DPRP belum juga menemui mereka, meski tak lama kemudian mereka diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Drs John Ibo, MM yang di dampingi Ketua Komisi B Paulus Sumino, Sekretaris Komisi A Yanni, SE, Ketua Komisi C Yan Ayomi dan Miriam Ambolon.
Di depan anggota DPRP itu, Buktar bertanya apakah kehadiran militer di Papua telah disahkan oleh DPRP. Ia mengatakan bahwa yang ia tahu yang namanya tentara tugasnya adalah menjaga wilayah teritorial. “Tetapi kok militer begitu banyak yang masuk ke Papua ini sangat meresahkan,” katanya.
Menanggapi hal itu, John Ibo juga mengakui bahwa pada dasarnya pihaknya tidak menyukai tindakan kekerasan. Ia mengatakan kedatangan militer ke Papua mungkin karena tugas karena kondisi daerah. Karena itu agar rakyat tidak penasaran dan bertanya – tanya maka pihaknya akan menggelar pertemuan dengan menghadirkan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk duduk bersama dan bicara dari hati – hati dan mengungkap segala ganjelan di hati rakyat Papua.
“Saya akan mengupakayakan kita membuka forum untuk berbicara dari hati ke hati tentang masalah ini khususnya tentang pasukan militer yang ada di Papua,” katanya. Hanya saja, kapan forum itu dilaksanakan, John Ibo tak bisa menentukan kepastiannya sebab semua sangat tergantung dari waktu yang dimiliki oleh Pangdam XVII/Cenderawasih maupun Kapolda Papua. “Sebab mereka ini sangat sibuk, jadi kita nanti menyesuaikan dengan waktu mereka,” ujarnya.
Meski begitu, seusai aksi demo kemarin, John Ibo langsung memerintahkan stafnya untuk menyusun surat undangan kepada petinggi militer dan polisi di Papua.
Kendati sempat tawar – menawar dengan kepastian dilaksanakannya forum terbuka itu, akhrnya Buktar Tabuni dan setuju juga. Tak lama setelah itu tanpa membacakan pernyataan sikapnya, ia langsung menyerahkan pernyataan sikap itu kepada John Ibo. Hal ini juga tak biasanya sebab biasanya pernyataan sikap itu dibacakan dulu sebelum kemudian di serahkan.
Kendati begitu, informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos, isi pernyataan sikap itu terdiri dari 6 point yang isinya sebagai berikut : 1, meminta dihentikannya penangkapan dan represitas TNI/Pori terhadap aksi – aksi damai rakyat Papua Barat. 2, Hentikan intervensi TNI/Polri dalam lingkungan kampus, 3, Segera lakukan proses hukum terhadap pelaku penembakan Opinus Tabuni dan pelaku pemukulan terhadap Buktar CS tanggal 20 Oktober lalu. 4, hentikan proses hukum terhadap ketua DAP, Forkorus Yaboisembut serta pengurus DAP yang lainnya demi hukum, HAM dan demokrasi. Point ke- .5 Segera tarik kembali pendropan ribuan pasukan TNI organik dan non organik dari Papua dan terakhir atau ke-6 meminta intervensi internasional dalam hal ini pasukan perdamaian PBB dalam penyelesaian masalah Papua.
Usai menyerahkan pernyataan sikap yang tembusannya tertulis ke Presiden RI itu, Buktar Tabuni langsung menyalami para anggota dewan dan memeluk John Ibo selanjutnya aksi demo yang berlangsung damai itu bubar.(ta)
Papua Merdeka News 