MOBILISASI UMUM MENDUKUNG AGENDA KEANGGOTAAN PENUH

HIMBAUAN UMUM

WEST PAPUA (ULMWP) DI MELANESIAN SPEARHEAD GORUP (MSG)

Agustus 2023 – “West Papua for Full Membership MSG 2023”

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin Melanesian Spearhead Group (KTT-MSG/Leader Summit) yang ditunda pada bulan Juli 2023 akan berlangsung tanggal 23-24 Agustus 2023 di Port Vila, Ibukota Negara Republik Vanuatu sebagaimana telah dikonfirmasi resmi pemerintah Vanuatu melalui Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Vanuatu yang baru, Hon. Matai Seremiah. Dalam MSG Leader Summit ini juga turut akan dihadiri oleh Presiden Pemerintah Sementara ULMWP, Hon. Benny Wenda bersama dengan delegasinya.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah anggota MSG dengan status keanggotaannya sebagai ‘observer/pengamat’, diterima dalam Melanesian Spearhead Gorup (MSG) pada tahun 2015 di Solomon Islands.

Selang beberapa tahun, ULMWP secara maksimal melakukan lobi-lobi politik kepada negara-negara anggota tetap MSG termasuk Kanaky (FLNKS/New Caledonia) dalam rangka memperjuangkan peng-upgrade-tan status keanggotaan ULMWP dari ‘Observer Member’ menjadi ‘Full Member’, dan pada tahun 2018 melalui KTT Pemimpin MSG yang berlangsung di Port Moresby Papua Nugini, ULMWP dinyatakan telah memenuhi syarat kriteria untuk mendapat status keanggotaan penuh MSG yang selanjutnya diproses di sekretariat.

KTT-pemimpin secara tatap lama tidak terjadi hampir 5 tahun akibat pandemi Covid-19, sejak terakhir kalinya digelar di Port Moresby 2018. Pada Juli 2022 di sela-sela pertemuan retreat Pacific Island’s Forum (PIF) yang berlangsung di Fiji, para pemimpin MSG bertemu dan mengadakan KTT MSG Khusus untuk dilakukan menyerahkan tonggak estafet kepemimpinan MSG dari PNG kepada Vanuatu.

Akhir Juni dan awal Juli 2023, serangkaian pertemuan MSG terjadi di Port Vila Vanuatu, yaitu pertemuan lintas pejabat senior atau Senior Official Meeting (SOM) dan tingkat Menteri Luar Negeri (Foreign Minister Meeting/FMM) dengan merumuskan sejumlah agenda untuk dibawa ke Leader’s Meeting atau KTT pemimpin yang dijadwalkan Juli 2023 namun tertunda dan dijadwalkan sekarang (23-24 Agustus 2023).

Berkaitan dengan agenda keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) di MSG, pemerintah Vanuatu melalui Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Hon. Jotham Napat mengatakan pengesahan ULMWP sebagai anggota penuh MSG tidak berada di tingkat Menteri Luar Negeri, tetapi itu berada di tingkat KTT pemimpin (leaders). Pertemuan tingkat Menlu hanya membahas agenda anggaran dan persetujuannya.

Ia menegaskan, pemerintah Vanuatu sangat mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, dimana agenda ini akan dibahas di KTT sebelum diadopsi “…pengajuan ULMWP menjadi anggota penuh akan dibahas secara retret oleh Perdana Menteri MSG sebelum diadopsi. Vanuatu sangat mendukung agenda ini.” kata Napat.

Dengan dikonfirmasi nya jadwal KTT Pemimpin MSG tersebut, maka kami menghimbaukan kepada seluruh rakyat West Papua dan elemen bangsa Papua dimana pun berada untuk melakukan dukungan secara damai dan bermartabat dalam bentuk demonstrasi damai, mimbar bebas, diskusi publik, ibadah, doa dan puasa serta kampanye di jejaring media semaksimal mungkin hingga puncak KTT Pemimpin MSG.

Aksi demonstrasi damai secara nasional serentak dilakukan di tanah air West Papua (Sorong-Merauke) pada tanggal 22 Agustus 2023. Dukungan dapat dilakukan dengan Thema Central berikut: “West Papua for Full Membership MSG 2023”

Selain thema utama di atas, thema turunan atau tagar lain yang dapat digunakan: (1) West Papua for MSG (2) Full Membership for MSG (3) Melanesia is Not Free (4) Bring Back West Papua to the Melanesia Family.

Demikian himbauan umum ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Port Numbay, 14 Agustus 2023

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
PEMERINTAH SEMENTARA UNITED LIBERATION MOVEMENT
FOR WEST PAPUA (ULMWP)

BAZOKA LOGO
MENTERI

__
WEST PAPUA for
FULL MEMBERSHIP MSG 2023!
🇻🇺🇵🇬🇳🇨🇫🇯🇸🇧 (West Papua)🔥✊🏾

WestPapua #Melanesia #MSG4WestPapua #MSG #FreeWestPapua #FreeKanaky #FreeMelanesia

August 21, 2023 0

ULMWP SUDAH DIAKUI SEBAGAI BADAN POLITIK RESMI

Di mana pun di dunia ini, di wilayah-wilayah yang sedang berjuang untuk membebaskan diri dari kolonialisme, sudah pasti memiliki banyak organisasi perjuangan. Terkadang multi organisasi perjuangan itu bersatu dalam satu badan politik atau berjuang sendiri-sendiri. Namun demikian, di antara semua organ politik itu, hanya satu yang dapat diakui sebagai badan politik resmi. Karena organisasi itu sudah memenuhi 5 syarat pendirian negara. (1). Memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas (tanah dan kekayaan alam). (2). Memiliki rakyat. (3). Memiliki pemerintahan. (4). Pengakuan internasional. (4). Memiliki negara sponsor resmi.

Sebuah organisasi politik yang sudah memenuhi 5 syarat itu disebut sebagai organisasi politik resmi.

Bila kita kaitkan dengan perjuangan bangsa Papua, Pemerintah Sementara ULMWP sudah memenuhi 5 syarat tersebut. (1). Wilayah yang diperjuangkan adalah West Papua yang dulu disebut Niederland Neu Guinea dengan batas-batasnya secara jelas sudah dicantumkan dalam UUDS.

(2). Memiliki rakyat yaitu bangsa Papua yang mendiami di tanah Papua maupun di luar tanah Papua (ini juga sudah diatur dalam UUDS).

(3). Memiliki pemerintahan yang saat ini disebut Pemerintah Sementara yang dideklarasi 1 Desember 2020, lengkap dengan sistem dan strukturnya termasuk sayap militernya.

(4). Pengakuan internasional. Dimana ULMWP sebagai organisasi politik resmi telah didukung oleh 108 negara termasuk MSG, PIF, ACP, Uni-Eropa dan PBB sendiri, (meskipun pengakuan sebagai negara masih diperjuangkan karena Pemerintah Sementara belum proklamasikan Negara West Papua). Banyak pemimpin negara, anggota parlemen dan pemimpin organisasi dalam berbagai pertemuan resmi sebut tuan Benny Wenda sebagai Presiden.

(5). ULMWP sudah memiliki negara sponsor resmi yaitu Vanuatu dan beberapa hari lagi akan bertambah.

Bila sebuah organisasi yang memiliki 5 syarat ini dapat diakui dan didukung oleh satu atau beberapa negara resmi, maka nagara-negara lain otomatis mengikutinya, termasuk organisasi sub regional seperti MSG, regional seperti PIF, internasional seperti ACP, Uni-Eropa dan PBB sendiri akan mengakui organisasi tersebut sebagai organisasi politik resmi yang mewakili bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Dalam konteks Papua, Pemerintahan Sementara-ULMWP sudah mencapai tingkat ini.

Dalam satu perjuangan TIDAK PERNAH dan TIDAK AKAN PERNAH mengakui lebih dari satu organisasi politik perjuangan oleh negara-negara resmi dan organisasi-organisasi resmi, baik sub regional, regional, dan internasional termasuk PBB. Hanya satu organisasi politik yang dapat diakui secara resmi dan ULMWP telah memperoleh status tersebut. Contoh lain: FALENTIN/FRETELIN di Timor-Timur, FLNKS di Kanaki, PLO di Palestina, dll.

Maka tidak benar bahwa ada yang mengatakan merekalah yang akan diakui atau miliknya sebagai organisasi resmi. Pandangan seperti ini tidak benar dan sedang membohongi rakyat dan bangsa Papua. Semua organisasi lain selain ULMWP adalah kekayaan bangsa Papua, eksistensi dan perjuangan mereka sudah diakui dalam Mukadimah UUDS, dan ULMWP sebagai representasi semua organ dan aspirasi bangsa Papua di fora internasional.

Saya sangat yakin bahwa jika tidak ada halangan, minggu depan akan terjadi perubahan yang signifikan bagi bangsa Papua melalui Pemerintah Sementara-ULMWP. Mari kita menanti.

August 8, 2023 0

Benny Wenda Optimis ULMWP Jadi Anggota Penuh MSG

Cenderawasih Pos, 10 Juni 2023

JAYAPURA – Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) alias presiden Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua mendukung keanggotaan penuh di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG).

“Kami berada di momen bersejarah bagi rakyat West Papua. Pada KTT para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang, kami sangat yakin bahwa negara-negara Melanesia akan memutuskan untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh grup. Atas nama ULMWP, saya menyerukan kepada semua orang West Papua, baik di pengasingan, di balik jeruji besi penjara, di semak-semak hutan atau rimba, atau di kamp pengungsian, untuk mendukung aplikasi kami dan berdoa untuk keberhasilannya,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis, (8/6) kemarin.

Dikatakan, pada pertemuan Minggu 4 Juni lalu di Jayapura, sayap eksekutif, yudikatif, dan legislatif ULMWP bersama-sama meluncurkan kampanye untuk keanggotaan penuh MSG.

“Saya menyambut dukungan mereka: dengan ketiga cabang ULMWP berbicara, seluruh gerakan kita bersatu untuk mendukung tujuan ini. Seperti apa yang dikatakan Perdana Menteri ULMWP Edison Waromi selama pertemuan, bahwa agenda kami sekarang benar-benar terfokus pada konsolidasi dukungan untuk keanggotaan penuh,” katanya.

Dikatakan, pihaknya telah membuat kemajuan luar biasa selama dekade terakhir, tetapi keanggotaan penuh MSG akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar gerakan ini.

“Untuk pertama kalinya, orang West Papua dapat sepenuhnya mewakili diri mereka sendiri di forum internasional. Sebagai anggota penuh, kami akan dapat duduk satu meja dengan Indonesia dan membahas status politik West Papua dengan pijakan yang setara. Indonesia seharusnya tidak perlu khawatir tentang aplikasi kami, karena mekanisme inilah yang akan memungkinkan kami mencapai solusi damai untuk masalah West Papua,” katanya.

Dijelaskan, Wenda Sejak pembentukan ULMWP pada tahun 2014, masyarakat West Papua telah berdoa untuk keberhasilan realisasi tujuan tersebut. Sebagai anggota pengamat MSG, pihaknya telah membuktikan diri sebagai anggota kelompok yang menunggu , serta bertanggung jawab dan aktif. Tetapi keanggotaan pengamat tidak memungkinkan kami untuk terlibat dengan Indonesia secara setara.

“Kami hanya dapat berbicara dengan pelan, dengan setengah suara kami. Mencapai keanggotaan penuh, kita dapat berbicara dengan suara penuh,” bebernya.

Dikatakannya Juga, Solidaritas Melanesia ada dalam DNA MSG sejak didirikan pada tahun 1988, MSG telah berkomitmen untuk seluruh dekolonisasi dan kemerdekaan negara dan wilayah Melanesia. Dan sebagai salah satu pemimpin besar Melanesia, Perdana Menteri pertama Vanuatu Walter Lini mengatakan, Melanesia tidak merdeka sampai West Papua merdeka.

“Saya berharap pada KTT yang akan datang para pemimpin Melanesia mengingat tradisi yang membanggakan ini, dan bertindak dalam semangat solidaritas Melanesia ini. Keanggotaan penuh ULMWP adalah keputusan yang tepat untuk Melanesia, Pasifik, dan untuk stabilitas dan perdamaian kawasan. Setelah enam puluh tahun di hutan belantara, saatnya membawa West Papua pulang ke keluarga Melanesianya,” katanya.

Karena itu Wenda menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua, dari semua usia, perempuan maupun laki-laki, semua suku dan afiliasi politik,

”Kami juga membutuhkan kelompok solidaritas internasional kami, organisasi agama dan masyarakat sipil Pasifik kami, termasuk Dewan Gereja West Papua, untuk mendukung permohonan kami. Keanggotaan penuh adalah jalan menuju perdamaian dan penentuan nasib sendiri. Dengan satu suara, kita semua harus berteriak: West Papua for MSG,” katanya.

Sekadar diketahui pelaksanaan KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) 2023 akan digelar Bulan Juli mendatang di Port Villa Vanuatu.

Dan pihak ULMWP telah beberapa kali melakukan tournya, salah satunya telah bertemu dengan perdana menteri Fiji Sitiveni Rabuka Februari lalu, dimana ketika itu PM Fiji menyatakan keputusan akhir permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG berada di tangan para pemimpin MSG. (oel/wen)

____

(https://ceposonline.com/…/benny-wenda-optimis-ulmwp…/)

#WestPapua #Melanesia #MSG4WestPapua #MSG #FreeWestPapua #FreeKanaky #FreeMelanesia

June 15, 2023 0

ULMWP akan menjadi Anggota Penuh MSG, bukan Pemerintah Sementara!

Untuk menanggapi berbagai wacana yang dikembangkan oleh NKRI belakangan ini, yaitu:

ULMWP ialah lembaga Koordinatif dan oleh karena itu salah kalau telah terjadi pembentukan Pemerintah Semetnara; dan karena itu, fungsi ULMWP harus tetap menjadi wadah koordinatif, dan bukan pemerintah sementara;
ULMWP yang harus menjadi anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) dan bukan Pemerintah Sementara bentukan Benny Wenda, dkk.;
Adalah salah kalau Pemerintah Sementara bentukan Benny Wenda mendaftarkan diri menjadi anggota penuh MSG.

Maka perlu diberitahukan kepada Tuhan, malaikat, iblis/ lucifer, NKRI dan antek-antek yang gagal paham, atau tidak mau paham dengan sengaja, bahwa

ULMWP masih terus dan tetap adalah wadah koordinatif, sampai Papua Merdeka; fungsi dan perannya tidak pernah berubah sampai hari ini; tanggal 9 Juni 2023;
Yang mendaftarkan diri menjadi anggota ULMWP, yang telah diterima sebagai anggota peninjau di MSG adalah ULMWP. Dan yang pernah dan tetap menjadi pendaftar keanggotaan ialah ULMWP. Bukan Pemerintah West Papua, bukan Pemerintah Sementara.
Memang adalah SALAH kalau Pemerintah Sementara mendaftarkan diri, oleh karena ULMWP yang membentuk Pemerintah Sementara-lah yang mendaftarkan diri dan yang telah menjadi anggota peninjau saat ini. Oleh karena itu, yang harus menjadi anggota penuh ialah ULMWP, bukan pemerintah sementara.

Pelurusan ini disampaikan dalam rangka memperbaiki gagal-paham atau ketidak-pahaman berbagai pihak terkait keanggotaan ULMWP di MSG dam proses menuju keanggotaan penuh, sebagai anggota keluarga besar Melanesia.

Proses ini kita sebut proses kembali ke Honai Besar Melanesia, yang dimotori oleh ULWMP.

Tertanda,

WPCIS

June 9, 2023 0

Presiden Wenda Menyerukan Kepada Seluruh Rakyat West Papua Mendukung Keanggotaan Penuh di MSG

Pernyataan | Edisi, 6 Juni 2023

Kami berada di momen bersejarah bagi rakyat West Papua. Pada KTT para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang, kami sangat yakin bahwa negara-negara Melanesia akan memutuskan untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh Grup. Atas nama ULMWP, saya menyerukan kepada semua orang West Papua, baik di pengasingan, di balik jeruji besi [penjara], di semak-semak [hutan/rimba], atau di kamp pengungsian, untuk mendukung aplikasi kami dan berdoa untuk keberhasilannya.

Pada pertemuan hari Minggu [4 Juni 2023] di Jayapura, sayap Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif ULMWP bersama-sama meluncurkan kampanye kami untuk keanggotaan penuh MSG. Saya menyambut dukungan mereka: dengan ketiga cabang ULMWP berbicara, seluruh gerakan kita bersatu untuk mendukung tujuan ini. Seperti apa yang dikatakan Perdana Menteri ULMWP Edison Waromi selama pertemuan, bahwa agenda kami sekarang benar-benar terfokus pada konsolidasi dukungan untuk keanggotaan penuh.

Kami telah membuat kemajuan luar biasa selama dekade terakhir, tetapi keanggotaan penuh MSG akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar gerakan kami. Untuk pertama kalinya, orang West Papua dapat sepenuhnya mewakili diri mereka sendiri di forum internasional. Sebagai anggota penuh, kami akan dapat duduk satu meja dengan Indonesia dan membahas status politik West Papua dengan pijakan yang setara. Indonesia seharusnya tidak perlu khawatir tentang aplikasi kami, karena mekanisme inilah yang akan memungkinkan kami mencapai solusi damai untuk masalah West Papua.

Sejak pembentukan ULMWP pada tahun 2014, masyarakat West Papua telah berdoa untuk keberhasilan realisasi tujuan tersebut. Sebagai anggota pengamat MSG, kami telah membuktikan diri sebagai anggota kelompok yang menunggu , serta bertanggung jawab dan aktif. Tetapi keanggotaan pengamat tidak memungkinkan kami untuk terlibat dengan Indonesia secara setara: kami hanya dapat berbicara dengan pelan, dengan setengah suara kami. Mencapai keanggotaan penuh, kita dapat berbicara dengan suara penuh.

Selama enam puluh tahun terakhir, kami sering merasa tidak bersuara dan sendirian saat kami berjuang melawan rasisme , pembersihan etnis, dan genosida kolonial. Semua orang West Papua tahu bahwa kita tidak aman dengan Indonesia. Tetapi agar perjuangan kemerdekaan kita dapat maju, pertama-tama kita membutuhkan dukungan dari saudara-saudari Melanesia kita. Solidaritas Melanesia ada dalam DNA MSG: sejak didirikan pada tahun 1988, MSG telah berkomitmen untuk “seluruh dekolonisasi dan kemerdekaan negara dan wilayah Melanesia.” Dan sebagai salah satu pemimpin besar Melanesia, Perdana Menteri pertama Vanuatu Walter Lini mengatakan, Melanesia tidak merdeka sampai West Papua merdeka.

Saya berharap pada KTT yang akan datang para pemimpin Melanesia mengingat tradisi yang membanggakan ini, dan bertindak dalam semangat solidaritas Melanesia ini. Keanggotaan penuh ULMWP adalah keputusan yang tepat untuk Melanesia, Pasifik, dan untuk stabilitas dan perdamaian kawasan. Setelah enam puluh tahun di hutan belantara, saatnya membawa West Papua pulang ke keluarga Melanesianya.

Karena itu saya menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua, dari semua usia, perempuan maupun laki-laki, semua suku dan afiliasi politik, baik Anda Melanesia ataupun migran Indonesia: bersatu di belakang tujuan ini. Kami juga membutuhkan kelompok solidaritas internasional kami, organisasi agama dan masyarakat sipil Pasifik kami, termasuk Dewan Gereja West Papua, untuk mendukung permohonan kami. Keanggotaan penuh adalah jalan menuju perdamaian dan penentuan nasib sendiri. Dengan satu suara, kita semua harus berteriak: West Papua for MSG!

Benny Wenda | Presiden ULMWP

____

(https://www.ulmwp.org/president-wenda-calls-for-all-west…)

#WestPapua #Melanesia #MSG4WestPapua #MSG #FreeWestPapua #FreeKanaky #FreeMelanesia

June 6, 2023 0

Vanuatu backs West Papuan bid for full MSG membership

The United Liberation Movement of West Papua has officially submitted an application for full membership in the Melanesian Spearhead Group

The Liberation Movement already has observer status in the regional group whose full members are Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu and New Caledonia’s Kanaks.

The application was presented to the MSG Secretariat in Port Vila on behalf of the ULMWP by Vanuatu’s Special Envoy for the Decolonisation of West Papua to the Pacific Islands States, Lora Lini.

Ms Lini told Johnny Blades the application follows recent establishment of new membership criteria by a MSG sub-committee on regional and institutional issues.

Listen 4:06

Source: RNZ International

June 27, 2019 1

Peter O’Neill: ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG

He said Prime Minister O’Neill expressed the ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG but rather the ULMWP proving that it is a united body that represents the collective views of the people of West Papua just as the FLNKS is evidently a united body representing the collective views of the Kanaks of New Caledonia.

Pernyataan sebelumnya dari Peter O’Neill melahirkan istilah yang dilahirkan oleh Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) sebagai “politics of engagement”, sebagai pendekatan Melanesia yang bijak dalam rangka membangun tanggal menuju penyelesaian komprehensiv masalah yang ada antara NKRI dengan West Papua.

Hal kedua yang dikatakan oleh pemimpin bangsa Papua ini ialah bahwa permasalahannya ialah ULMWP sendiri sebagai sebuah lembaga, apakah ULMWP mewakili semua komponen bangsa Papua? Peter O’Neill tidak mengatakan “semua pendukung Papua Merdeka”, tetapi “semua komponen bangsa Papua”.

Artinya bahwa ULMWP harus merangkul lembaga seperti berikut:

Presidium Dewan Papua (PDP)
Dewan Adat Papua (DAP)
Majelis Rakyat Papua (MRP)
Majels Rakyat Papua Papua Barat (MRP-PB)
Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua dan LMA Papua Barat
Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK)
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
West Papua Indigenous Organisation/Association (WPIO/A)
West Papua National Authority (WPNA)
Negara Republik Federal West Papua (NRFPB)
Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
West Papua National Coalition for West Papua (WPNCL)
Perempuan Papua Merdeka
Pemuda Papua Merdeka
Intelektual Papua Merdeka

Setelah mendaftarkan organisasi antara lain seperti disebutkan di atas, kemudian ULMWP perlu mengangtkan para pejabat ULMWP dari orang-orang yang ada di dalam West Papua maupun yang ada di luar negeri. Nama-nama seperti berikut seharusnya disebutkan sebagai Anggota Executive dari ULMWP. Tidak bijaksana kalau ULMWP hadir HANYA mewakili pro Papua Merdeka:

Thaha Moh. Al-Hamid
Forkorus Yaboisembut
Benny Giay
Fransalbert Joku
Sofyan Yoman
Phillip S. Karma
Markus Haluk
Nicolaas Jouwe
Ramses Ohee
Matius Murib
dll

Nama-nama yang sudah dikenal NKRI yang ada di dalam negeri West Papua juga harus disebutkan.

Tujuan organisasi ULMWP ialah untuk berjuang berhadapan dengan NKRI, oleh karena itu ULMWP tidak harus lari keluar dan bicara di luar-luar, tetapi harus membawa diri masuk ke dalam NKRI, harus menugaskan orang-orang di dalma NKRI.

Tentu saja, sebelum itu harus ada Undang-Undang yang dengan jelas dan panjang-lebar mengatur semua tugas, tanggungjawab dan wewenang, disertai sanksi dan hukuman serta upah.

Kalau tidak begitu, Peter O’Neill akan tahu persis, bahwa teman-teman, dan adik-adiknya bangsa Papua di wilayah West Papua BELUM SIAP untuk melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, solusi terbaik ialah West Papua tinggal di dalma NKRI, sambil menunggu bangsa Papua di West Papua mempersiapkan diri.

March 16, 2017 0

MSG Chair Dubs Meeting With PNG Prime Minister As ‘Very Fruitful’

By PM Press –March 16, 2017

The MSG Chair, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare and the PNG Prime Minister, Hon Peter O’Neill.

The Melanesian Spearhead Group (MSG) Chair, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare of Solomon Islands has described his dialogue with the Papua New Guinea (PNG) Prime Minister, Hon Peter O’Neill as ‘very fruitful.’

The MSG Chair met with Hon O’Neill in the PNG Capital, Port Moresby yesterday, concluding his second and final round of consultations with MSG leaders since taking up the chairmanship of the Melanesian sub-regional grouping in June 2015.

The key issues of discussion included the following:

MSG Special Leaders’ Summit;
Outcome of the Meeting of the MSG sub-committee on Legal and Institutional Issues {SCLII) in Port Vila in December 2016. SCLII is the MSG sub-committee that makes recommendations to the MSG Governing Bodies- Senior Officials Meeting, Foreign Ministers’ Meeting and Leaders’ Summit;
West Papua;
MSG Free Trade Agreement;
MSG Labour Mobility, Independent Review of the MSG Secretariat; and
MSG Chairmanship Handover from Solomon Islands to Papua New Guinea.

Speaking after his meeting with Prime Minister O’Neill, the MSG Chair said “I had a very fruitful meeting with the PNG Prime Minister on the agendas of discussion as I also had with Prime Minister Charlot Salwai of Vanuatu, Victor Tutugoro of the FLNKS and Prime Minister Frank Bainimarama of Fiji earlier on in February.”

On the issue of Special Leaders’ Summit, the MSG Chair said he expressed regret over his inability to convene any Special Leaders’ Summit in December 2016 due to the non-availability of colleague leaders.

He said a Special Leaders’ Summit was supposed to be held to approve the recommendations from various bodies of MSG including SCLII.

However, the MSG Chair said the various bodies of the MSG- SCLII and Senior Officials Meeting (SOM)- did meet and made a number of recommendations to the Foreign Ministers Meeting (FMM) for submission to the Leaders’ Summit for final approval.

He said the MSG Capitals’ visit was therefore important to consult with colleague leaders on various recommendations from the various MSG Bodies for final approval

“I have met with both Prime Minister Charlot Salwai of Vanuatu and Victor Tutugoro of the FLNKS in Port Vila and Prime Minister Frank Bainimarama of Fiji in Suva as part of this second and final round of consultations earlier in February this year. I was supposed to travel on to Port Moresby to meet with Prime Minister Peter O’Neill but had to postpone the Port Moresby leg of the trip because the PNG Parliament was in session.

“I am now pleased that I finally met with Prime Minister O’Neill yesterday and my meeting with the PNG Prime Minister like my previous meetings with my other colleague leaders was very fruitful.”

On the Outcome of the Meeting of SCLII in Port Vila in September last year, the MSG Chair said he informed Prime Minister O’Neill that the meeting endorsed the proposed Revised MSG Membership Guidelines and was brought to the attention of the SOM and FMM in their meeting which immediately followed the SCLII meeting and were endorsed by the Governing Bodies in December 2016.

He said he informed the PNG Prime Minister that Prime Minister Salwai, FLNKS Spokesman, Mr Tutugoro and Prime Minister Bainimarama have all agreed in principle to the Revised MSG Membership Guidelines and during his consultations with them.

The revised guidelines provide a very transparent process for Leaders to deliberate on an application for membership whereby they enhance and protect the decision-making process and respect the reporting structure of the MSG at the Summit level as stipulated under Articles 7 (1) and (2) of the MSG Agreement.

The MSG Chair said Prime Minister O’Neill in turn expressed support for the Revised MSG Membership Guidelines and as such, Leaders will meet and formally approve them at the next MSG Leaders’ Summit.

On the issue of West Papua, the MSG Chair said he told Prime Minister O’Neill that the United Liberation Movement of West Papua’s (ULMWP’s) application for membership of the MSG will be dealt with under the Revised MSG Membership Criteria.

He said Prime Minister O’Neill expressed the ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG but rather the ULMWP proving that it is a united body that represents the collective views of the people of West Papua just as the FLNKS is evidently a united body representing the collective views of the Kanaks of New Caledonia.

The MSG Chair said the PNG Prime Minister further stated that any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24) in New York and the Human Rights Commission in Geneva.

On the issue of MSG Free Trade Agreement, the MSG Chair said Prime Minister O’Neill stated that PNG will be signing up the agreement after sorting out some issues of concern with Fiji.

On the issue of MSG Labour Mobility, the MSG Chair said Prime Minister O’Neill has expressed desire to see this opened up so that Melanesians from other Melanesian countries do not have to apply for work permit to work in PNG and vice versa.

On the issue of Independent Review of the MSG Secretariat, the MSG Chair told Prime Minister O’Neill that the purpose of the review, which started since January pursuant to the Governing Body decision in December for the review to be undertaken. Its bold objective is to ensure a wholly functional, resilient and robust secretariat that delivers on the mandates of leaders.

He said the PNG Prime Minister conveyed PNG’s firm support for the review and offered assistance to the secretariat to ensure the reform is undertaken smoothly and swiftly.

On the issue of MSG Chairmanship Handover, the MSG Chair said he had sought the view of Prime Minister O’Neill as to when should Solomon Islands hand over the chairmanship to PNG this year and the PNG Prime Minister said Solomon Islands should hold on to the position until after the PNG General Elections in June.

The MSG Chair and his delegation will return to Honiara tomorrow, Friday 17^th March.

March 16, 2017 0

West Papua Problem Will Only be Solved in Melanesian Way, by Melanesian Leaders

West Papua Liberation Army (WPRA) Secretary-General, towards the end term of his office before the secretariat-general office is being ended by its Commander in Chief, Gen. WPRA Mathias Wenda, made a public statement last night that “West Papua Problem Will Only be Solved in Melanesian Way, by Melanesian leaders“, in reply to written questions sent by PMNews (Free West Papua News at papuapost.com via Email and Mobile Text Message.

PMNews: Hello, this is from PMNews again, we would like to ask some questions in relation to current development of West Papua independence campaign. It was reported recently that the Solomon Islands Prime Minister as the Chair of Melanesian Spearhead Group (MSG) has toured and met other Melanesian leaders, except the PNG Prime Minister. What do you make out of this development?

WPRA: We thank to God, Almighty, creator of our Melanesian Islands, particularly the home of Melanesians, the Isle of New Guinea, and to our Melnaesian leaders, who are already standing up for their own people and our common identity as Melanesians.

About the current progress of MSG Chair meeting other MSG leaders, we are really grateful that this is happening. About MSG Chair not yet met PNG Premier, please PMNews,do not worry about this. This is exactly we call “The Melaensian Way”. The most obvious feature of the “Melanesian Way” is: UNPREDICTABLE. Please not it, Melanesians are unpredictable, what we do always unpredictable. When Barack Obama, Donal Trump, T. May, Joko Widodo say something, then most of us will be able to predict what they mean and what they imply at the same time. But when Melanesian peoples say something, they can mean something totally different, it is just unpredictable.

PMNews: United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) was promised to be accepted as Full Member of the MSG by early 2017, but this did not happen. Do you think this is also related to “The Melanesian Way”?

WPRA: You are absolutely right. You got it now. That is exactly why I said, we are Melanesians, and we are unpredictable.What we do is the same as the modern world do things. Melanesians are Melanesians. West Papua Issue is now Melanesian Issue, and we are now already dealing with it. Do not do things in Melanesia according to the Western mindset. It will have a counter-productive outcome.

PMNews: Does it mean Melanesian leaders can make promises but then it is OK if they do not deliver?

WPRA: You were already good in previous question, but now you got it wrong in this question. PLEASE: Do not focus on semi-membership and full-membership. That is western mind. Please focus on “membership”. Full stop. ULMWP is ALREADY a member of the MSG, full stop.

Be thankful, work on it, cultivate and nurture communication and collaboration with Melanesian leaders, our own leaders. Do not treat PNG Premier and Solomon Premier as different peoples. They are just one: Melanesian leaders.

West Papua just born into Melanesian family, a new born baby. Do not ask for food yet, milk first. Work first, cultivate first, nurture first, then things will evolve automatically and naturally. We are not talking about other peoples. We are talking about our own Melanesia and Melanesians. Think in Melanesian Way, Act in Melanesian Way.

PMNews: Elaborate more on the “Melaensian Way” that you are talking about.

WPRA: Just one short story. If you want a girl from another clan, what do you normally do? You must behave, you must show yourself capable man, know how to build house, make garden, and be a man, a husband. If your thinking and behavior is like a small kids, no woman will be willing to marry you, no clan will approve you to get their daughter.

You do not need to go around, you do not need to go to their men’s houses and put notice and distribute leaflets asking for support for your marriage with the girl. You do not need to ask other boys to join you in your demonstration. That will make the whole thing counter-productive, right?

What you should do is “behave”, do things that Melanesian peoples do in order to get attention, and in order to get support!

When we Melanesians live long time in the west, then we forget our own Melanesian Way. This is why we say we are Melanesians, but we do in western way. “Our Voice is like that of Jacob’s, but our skin feels like that of Esau’s”. What a game we are into now.

Get out from there. Be Melanesians, do things in Melanesian Way.

Everything is already on the right track. Nothing to worry about. Just TRUST….

Trust in God and His miracles;
Trust in Melanesia and Melanesian leaders’ wisdom
Trust in Yourselves as Melanesians in West Papua.

And then…

As far as possible, avoid to trust opinion from Non-Melanesian(s), because they have their own interests and we do not want them to change our course into their course;
As far as possible, DELETE doubt in yourself, and in your own Melanesian peoples, because that is the deadliest disease that we can have in order to destroy us Melanesians and our future; and
Only then, you can have the capability to absorb and comprehend ideas and suggestions from outside Melanesia, and then you can properly make use of things coming from outside.

PMNews: Your advice is not really easy, because we are in a globalised world, out West Papuan leaders now live in the West and we do not know what things they are getting from there and what things they want to use to Free West Papua.

WPRA: The right Melanesian leaders from West Papua will choose to live in one of Melanesian states, just like what Any Ayamiseba and The Late Dr. OPM John Otto Ondawame did. If they choose to live in the western countries, we will surely know that they dot not FULLY represent West Papuans, but they PARTLY represent non-Melanesians as well.

PMNwes: Any advice for Melanesian youths in West Papua and all over Indonesia?

WPRA: Not now, nothing to say for them right now.

Since 2004, WPRA has already been active in building bases for Free West Papua Campaign across Melanesian states. Since 2006, or ten years ago, we already have moved the Field of West Papua Political Match from Western New Guinea to Eastern New Guinea. Therefore, the match now is happening in PNG, Solomon Islands, Fiji, Kanaky and Vanuatu, not in West Papua or Indonesia anymore.

There is no comment for spectators. When there is a match, people normally give comments on the match, not on the spectators. Thank you.

January 27, 2017 0

MSG chair postpones PNG leg of Melanesia tour

The chairperson of the Melanesian Spearhead Group, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare has postponed the PNG leg of his Melanesia tour.

The tour, his second as chairperson, is to discuss the restructuring of the MSG Secretariat in Vanuatu and the revision of MSG Membership Guidelines with other MSG leaders.

Earlier this week Mr Sogavare met with his Vanuatu counterpart, Charlot Salwai in Port Vila and also with FLNKS spokesperson Victor Tutugoro.

Today he is to meet with the Fiji’s Prime Minister Frank Bainimarama in Suva.

The Fiji Prime Minister Frank Bainimarama at Government House in Auckland — Fiji’s Prime Minister, Frank Bainimarama. Photo: RNZ/ALEX PERROTTET

Following that meeting Mr Sogavare was supposed to fly to Port Moresby to meet with PNG’s prime minister Peter O’Neill.

But this leg of the tour has now been postponed until February.

Mr Sogavare, who flys back to Solomon Islands on Sunday, said he would not be releasing a statement on the outcome of the tour until he completes the PNG leg in February.

The MSG secretariat in Port Vila has been plaqued by issues with funding and its overhaul was recommended by an independent review commissioned because of persistent funding problems and the review of membership guidelines has arisen over the issue of West Papuan membership to the Melanesian Spearhead group.

Solomon Islands and Vanuatu favour West Papuan Membership while Fiji and Papua New Guinea support Indonesia’s view that it should represent West Papuan interests in the group.

Source: http://www.radionz.co.nz/

January 22, 2017 0