“Meraba” Peluang ULMWP di MSG

Jubi, Jayapura – Kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia ke Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon dan Fiji meski tak secara terbuka menyebutkan isu Papua Barat ada dalam agenda kunjungan di akhir Februari lalu itu, namun pernyataan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill menegaskan bahwa isu Papua Barat ada dalam agenda kunjungan bilateral Indonesia ke negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) itu.

Menlu Indonesia, Retno Marsudi, setelah kembali ke Jakarta dalam pernyataannya kepada media massa di Jakarta, juga tidak menyebutkan isu Papua Barat dibicarakan dalam agenda kunjungannya di PNG, Kepulauan Solomon dan Fiji. Menlu Retno hanya menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membantu pengembangan kapasitas MSG melalui bantuan dana senilai 20 juta dolar.

Namun Menlu Kepulauan Solomon, Milner Tozaka, kepada Jubi mengatakan ia membicarakan isu Papua Barat dalam pertemuannya dengan Menlu Indonesia di Honiara akhir Februari lalu. Sebab negara-negara MSG punya kesepakatan untuk mengangkat isu Papua Barat dalam setiap pertemuan bilateral mereka.

“Kami mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Tapi kami harus melihat lebih lanjut pada perjanjian referendum tahun 1969 (Pepera) yang telah ditandatangani oleh rakyat Papua Barat untuk bergabung dengan Indonesia,”

kata Tozaka, saat dihubungi Jubi, Senin (09/03/2015).

Pernyataan Tozoka ini setidaknya menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan negara-negara anggota MSG bahwa persoalan Papua telah selesai tahun 1969.

Mengenai aplikasi Liberation Movement for West Papua ULMWP, Tozoka mengatakan aplikasi tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan kriteria dan persyaratan keanggotaan MSG.

PNG lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia. PNG yang berbagi perbatasan dengan Indonesia, kembali menegaskan pengakuan jika Papua berada dalam wilayah Kedaulatan Indonesia. Namun O’Neill juga meminta Indonesia untuk mendukung aplikasi yang diajukan ULMWP untuk menjadi anggota MSG.

Menlu PNG, Rimbink Pato menyampaikan PNG tak bisa memaksa Indonesia tentang bagaimana menjalankan urusan Indonesia.

“Jika ada sebuah aplikasi, kami ingin memastikan bahwa itu benar-benar datang dari wakil orang-orang Melanesia yang mereka klaim. Kami tidak ingin aplikasi ini datang dari satu kelompok faksi yang didukung penuh oleh satu kelompok Melanesia yang tinggal di AS atau di Eropa atau Australia dan kemudian menyebabkan lebih banyak masalah daripada perbaikan,”

kata Pato pekan lalu.

Fiji, negara yang baru saja mendapatkan apresiasi atas penegakkan HAM di negara tersebut pada sidang dewan HAM PBB di Geneva pekan lalu, mengaku tak bisa mengkonfirmasi posisi mereka. Saat isu Papua Barat dibawa dalam sidang parlemen oleh Ratu Isoa Tikoca (anggota oposisi), Menlu Fiji, Ratu Inoke Kubuabola menjawab aplikasi Papua Barat untuk menjadi anggota penuh MSG akan melalui prosedur MSG.

“Aplikasi akan diperhatikan oleh pejabat senior MSG, kemudian diberikan kepada para menteri luar negeri negara anggota MSG baru kepada para pemimpin MSG. Pertemuan MSG akan dilangsungkan pada bulan Juni nanti di Honiara. Jadi, kita harus mengikuti proses tersebut. Saat ini saya tak bisa mengkonfirmasi posisi Fiji pada isu ini (Papua Barat – red),”

jawab Ratu Inoke Kubuabola dalam sidang parlemen Fiji bulan Februari lalu.

Vanuatu dan Front Pembebasan Kanaki (FLNKS) dua entitas ini tak masuk dalam daftar kunjungan Menlu Indonesia di Pasifik. Tentunya cukup kuat alasan bagi Indonesia tidak menempatkan Vanuatu yang adalah sebuah negara dan FLNKS sebagai kelompok perlawanan Kanaki . Vanuatu, berulangkali menegaskan posisi mereka terhadap Papua Barat. Kesediaan negara ini menyatukan faksi-faksi perjuangan pembebasan Papua Barat akhir tahun lalu adalah fakta bahwa posisi Vanuatu tak bisa ditawar lagi.

FLNKS? Kelompok perlawanan ini sedang sibuk dengan urusan internal mereka di Kanaki. Sebagai kelompok pro kemerdekaan di Kanaki, FLNKS sedang berjuang untuk mengimbangi kekuatan kelompok anti kemerdekaan di Kanaki. Setidaknya, mereka harus berjuang menjadi mayoritas dalam pemerintahan di Kanaki. Saat ini, mereka hanya memiliki lima wakil dalam pemerintahan sedangkan kelompok anti kemerdekaan memiliki enam wakil.

Dalam waktu tiga bulan terakhir, Kanaki juga mengalami kekosongan pemerintahan. Presiden Kanaki, harus lengser sebelum waktunya. Hal ini membuat proses pendataan orang-orang yang berhak mengikuti referendum pada tahun 2018 nanti tak bisa bergerak maju. Ini masalah yang dihadapi FLNKS. Apakah ini yang menjadi alasan Indonesia tak menempatkan FLNKS dalam daftar kunjungan Pasifik?

Sejarah panjang perlawanan bangsa Kanak lah yang membentuk FLNKS. Tak ada bedanya dengan perjuangan bangsa Papua Barat hingga lahirlah ULMWP akhir tahun lalu. Negara-negara Melanesia lainnya berperan signifikan dalam menginisiasi pembentukan FLNKS hingga kelompok perlawanan bangsa Kanak ini menjadi anggota MSG. PNG dan Vanuatu dengan prinsip “Melanesian Brotherhood” adalah dua negara yang tak bisa dilepaskan dari sejarah FLNKS. Mengingkari ULMWP, bagi FLNKS adalah mengingkari diri mereka sendiri. (Victor Mambor)

Source: Diposkan oleh : Victor Mambor on March 10, 2015 at 23:49:14 WP, Jubi

Rakyat Fiji Launching Gerakan Solidaritas Untuk Papua Barat

Fiji - West Papua
Warga Fiji Berjalan Menuju Taman Sukuna Menghadiri Peluncuran Gerakan Solidaritas Untuk West Papua (Ist)

Jakarta, Jubi – Harian Fiji Times menulis pentas sandiwara, pembacaan puisi dan lagu-lagu yang dinyanyikan menandai hari keadian social dunia di Taman Sukuna, Suva, Ibu Kota Fiji Jumat (20/2) menandai dukungan rakyat Fiji terhadap hak penentuan nasib sendiri dan kebebasan saudara dan saudari Melanesia yang ada Papua yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dari Pendudukan Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peluncuran Gerakan Solidaritas untuk Papua Barat.

Sebagaimana laporan jurnalis Fiji Times, lebih dari 300 orang yang ada sekitar pasar, warga gereja Metodis Fiji dan presiden gereja metodist Rotuma Pdt. Tevita Nawadra hadir meluncurkan Gerakan Solidaritas untuk Papua Barat ini. Gerejakan ini menjadi dukungan penting dari Fiji.

Ketua Dewan Gereja-Gereja Fiji Manumalo Tuinanumea yang menghadiri peluncuran gerakan solidaritas itu mengatakan harapan dan doa bahwa Bintang Kejora akan terbit, bahwa kemerdekaan untuk West Papua tercapai dengan damai dan aplikasi untuk keanggoataan penuh dari MSG dapat diberikan.

Bee Serevi, putri musisi legendaris Fiji, Seru Serevi yang diwawancara melalui pesan singkat jejaring media social mengatakan sebagai besar mahasiswa asal Fiji di Universitas Pacific Selatan (USP) dan sebagian dari Mahasiswa Universitas Nasional Fiji (FNU) menghadiri acara itu.
“Ya mereka hadir. Mayoritas mahasiswa USP,” kata wanita yang sedang menempuh studi di USP ini.

Kata Putri pertama Seru Serevi yang merilis lagu “Biarkan Bintang Fajar Berkibar” ini, seluruh keluarganya ada bersama perjuangan rakyat Papua Barat.

“Kami menerima cerita penindasan terhadap warga Papua Barat dan penyalahgunaan kekuasaan menyebar cepat melalui media sosial,” katanya kepada Jubi, Jumat (20/2) sore. (Mawel Benny)

Source: Diposkan oleh : Benny Mawel on February 24, 2015 at 11:48:50 WP

Parlemen Selatan Dukung Papua Didaftar Jadi Anggota MSG

MERAUKE – Ketua Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Selatan Papua, Panggrasia Yeem, menuturkan pada tanggal 5 Februari 2015 besok, United Liberatian Movement for West Papua (Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat) akan mendaftarkan Papua Barat ke Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Negara Kawasan Pasific (Melanesia).

“Lembaga baru, ULMWP yang dibentuk di Vanuatu akan membawa atau mengajukan pendaftaran Papua Barat ke MSG pada tanggal 5 Februari. Untuk itu kami rakyat bangsa Papua sangat mendukung dengan pengajuan pendaftaran itu,” kata Yeem dalam konfrensi persnya bersama Ketua KNPB Wilayah Merauke, Gento Emerikus Dop, Selasa (3/2/15).

Menurut Yeem, setelah pendaftaran itu, secara administrasi, orang Papua kembali ke ras melanesia (ras negroid). Untuk itu, pihaknya akan mendukung pendaftaran itu melalui doa bersama yang diselenggarakan Rabu (4/2/15).

“Jadi kami mendukung ULMWP karena lembaga baru ini sebagai payung yang mana penyatuan antara 3 komponen besar, yakni Federal, WPNCL dan parlemen nasional. Dan kami minta kepada MSG untuk mensahkan kami lewat KTT di Honiara, Salomon tanggal 5 Juni 2015,” tuturnya.

Secara diplomatik perjuangan Papua Barat kedepannya, kata Yeem, setelah terdaftar keanggotaan Papua Barat dalam MSG akan disahkan dalam KTT MSG di Salomon. Lalu diteruskan dalam rapat Pasific Islam Forum (PIF).

“Dari PIF itu baru akan dinaikkan ke dekolonisasi PBB, di mana dekolonisasi PBB ini dilihat rumpun melanesia yang ada di Papua sini itu masuk dalam kawasan pasific. Di dalam kawasan pasific berarti ada satu wilayah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri, sehingga dalam dekolonisasi mereka putuskan bahwa, kalau yang wilayah yang belum mempunyai pemerintahan snediri, berarti mereka akan menentukan nasib sendiri untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri,” tandasnya.

Ketua KNPB Wilayah Merauke, Gento Emerikus Dop mengatakan, apabila Papua Barat telah masuk dalam keanggotaan MSG, maka orang Papua akan tumbuh berkembang dalam rumpun pasific atau melanesia.

“Kami berikan apresiasi untuk ULMWP. Kami akan melakukan dukungan doa besok, kami sudah bersurat ke Polres. Dengan terdaftar, kami akan menemukan identitas kami, semua dimensi kehidupan kami akan berkembang dan tumbuh menjadi sebuah bangsa yang sebenarnya itu di Pasific,” tuturnya. (moe/don/l03)

Source: Rabu, 04 Februari 2015 01:08, BinPa

Sope applauded at West Papua devotion

Special Advice r to the West Papua National Coalition for Liberation, Barak Sope, was applauded when he was introduced to the West Papua Unification Meeting devotion in the Chiefs Nakamal yesterday morning.

Vanuatu Daily Post – By Len Garae Dec 5, 2014

The Head of the Pacific Conference of Churches Delegation Pastor Francois, and the Chairman of the West Papua Unification Organising Committee, Pastor Allan Nafuki both welcomed his presence saying it is vital for the spirit of the Meeting.

Sope who sat throughout the morning devotion, which ended at 12.30pm said as he was leaving, that what is happening in Port Vila now is a living example for other Governments to consider doing to support the people of West Papua.

“Vanuatu has dared to take the stand to support the struggle of the people of West Papau because no other country in the world has made such a humanitarian offer to the West Papuans,” he said.

At the beginning it was Sope who brought the Black Brothers Band to Vanuatu who used to perform to fundraise for the Vanuaaku Pati while at the same time, doing public awareness through its music about the West Papua struggle for freedom.

The first time that the ni Vanuatu public realised just how serious the struggle was when a member of the band assaulted an Indonesian tourist outside the Fung Kuei shop when a tourist liner was in port.

Sope has been close to the West Papua struggle throughout his adult life and even adopted Andy Ayamiseba into his family as his brother.

Ayamiseba is the West Papua Head of Mission in Vanuatu, who is currently recovering at Vila Central Hospital following the amputation of his right leg due to non communicable disease.

In the latest development, former Prime Minister and present Leader of Opposition Moana Carcasses also joined the devotion and stayed for approximately 15 minutes.

It was Carcasses when he was Prime Minister that he delivered a highly powerful address at a UN special committee in Geneva on March 6 of this year, against the reports of human rights abuse allegedly caused by the Indonesian military on West Papuans.

His address rocked the superpowers and reverberated round the world.

United Liberation Movement for West Papua

United Liberation Movement for West Papua adalah organisasi yang telah disepakati tadi malam, 03 Desember 2014 setelah pertengkaran alot bahkan sampai nyaris perkelahian terjadi di dalam persidangan yang diselenggarakan oleh Gereja di Vanuatu, dilindungi dan di-backup oleh Tentara Repbulik Vanuatu. Dalam kondisi siap-siaga di Port Vila, pertemuan dilakukan dari pagi pukul 09:00 waktu setempat sampai selesai pukul 01:00 pagi haru berikutnya, yaitu tanggal 04 Desember 2014.

Dalam wawancara dengan PMNews dikatakan oleh salah satu peserta di Workshop ini bahwa pertemuan ini akhirnya telah menyekatati nama payung yang menyatukan perjuangan bangsa Papua, terutama untuk mendaftarkan diri ke MSG (Melanesia Spearhead Group).

Dijelaskan pula bahwa pertengkaran berlangsung berlarut karena masing-masing organisasi perjuangan Papua Merdeka mempertahankan posisi mereka, mengkleim diri sebagia perwakilan menyeluruh, organisasi terlama, perjuangan nyata atau negara resmi yang didirikan bangsa Papua. Setelah hampir terjadi pertengkaran fisik, maka muncul para penengah untuk menenangkan situasi dan akhirnya disepakati nama “United Liberation Movement for West Papua”.

Demikian laporan singkat.

Ketua Nafuki katakan Masyarakat ada di belakang WPNCL

Posted: Tuesday, December 2, 2014 12:00 am

Dilaporkan By Len Garae | Vanuatu Daily Post

Diterjemahkan PMNews:

Ketua “West Papua Unification Committee Meeting”, Pastor Allan Nafuki, mengatakan masyarakat West Papua perlu ketahui bahwa masyarakat Vanuatu ada di belakang mereka dalam roh, dalam pertahanan mereka merebut kembali kemerdekaan mereka dari kolonial yang brutal.

Sang Ketua membuat pernyataan ini di hadapan tantangan yang tradis yang terus menantang para pemimpin di organisasi yang berbasis di Port Vila West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

Papua Bakal Resmi Menjadi Anggota MSG, Bulan Depan

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial dan Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, jika pertemuan rekonsiliasi masyarakat Papua di Vanuatu pada bulan Agustus 2014 (bulan depan) berhasil dilaksanakan dan disepakti oleh faksi-faksi Papua Merdeka untuk hanya mengajukan satu proposal saja ke MSG, maka dipastikan proposal tersebut disepakati hanyalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengajukan ke MSG.

Pasalnya, sebagaimana hasil keputusan terhadap Proposal Papua pada pertemuan MSG di Port Moresby Juni 2014 lalu tidak menolak, tetapi meminta Papua untuk mengajukan kembali Proposal keinginannya untuk menjadi anggota MSG. Karena alasannya banyak faksi dalam masyarakat Papua, yakni ada WPNCL, KNPB, NRFPB, dan NRPB serta lainnya.

Jadi kalau OPM saja yang mengajukan Proposal ke MSG agar diakomodir sebagai anggota MSG, jelas itu akan diterima,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus Uncen Waena, Kamis, (17/7).

Dengan demikian, Papua diterima menjadi anggota MSG, ini jelas menjadi sebuah pukulan politik yang keras bagi Pemerintah Indonesia. Karena yang pastinya, meski MSG adalah wadah yang bertujuan mempercepat petumbuhan ekonomi, pembangunan dan perdagangan diantara negara-negara rumpun melanesia, tapi bisa saja itu juga sebagai alat/kendaraan politik bagi organisasi-organisasi Papua Merdeka untuk mendapatkan dukungan untuk memerdekakan rakyat Papua terlepas dari NKRI.

Karena dalam politik internasional lazim terjadi bahwa kepentingan ekonomi selalu ‘berselingkuh’ dengan kepentingan politik. Maksudnya bahwa sekalipun MSG itu forum untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, tetapi tidak menutup kemungkinan MSG akan mendukung isu Papua Merdeka dalam forum sidang PBB Tahun 2014 ini.

‘Perselingkuhan’ politik internasional inilah yang kemungkinan dibaca Pemerintahan SBY sehingga negara-negara kunci di MSG yakni Fiji, dan PNG dirangkul untuk masuk dalam orbit dan pengaruh Indonesia. Namun, jelas bahwa pengaruh politik Indonesia dipastikan tidak terlalu signifikan bagi negara-negara anggota MSG.

MSG juga kan selama ini turut menfasilitasi pertemuan rekonsiliasi antara seluruh faksi-faksi OPM di Port Moresby, Villa, Vanuatu pada Agustus 2014,” tegasnya. (Nls/don/l03)

Sumber:BinPa, Jum’at, 18 Juli 2014 01:53

MSG Tolak Keanggotaan WPNCL

Jayapura (Sulpa, Friday, 04-07-2014) – Kelompok Pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) telah membuat sebuah keputusan yang lucu dan aneh dan terkesan sarat nuansa kepentingan politik dan ekonomi serta berdampak merugikan dari sisi hukum dan hak asasi Orang Asli Papua (OAP).

Demikian kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dalam keterangan persnya, Rabu (2/7/2014) kemarin.

Menurutnya keputusan para pemimpin MSG di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG) pada 26 Juni 2014, yang menghasilkan 4 keputusan tentang aplikasi keanggotaan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan, yang intinya menolak aplikasi keanggotaan yang diajukan oleh WPNCL.

“dalam keputusan tersebut disebutkan perlunya WPNCL mendorong aplikasi baru yang lebih inklusif dan bersatu, dan inilah letak keanehan, lucu dan terkesan sarat nuansa politik”,

kata Werinussy.

Disebutkan juga bahwa MSG telah mengirimkan delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Fiji Ratu Inoke Kubuabola ke Indonesia (11-15 Januari 2014) termasuk ke Jayapura-Papua.

“yang jadi pertanyaan apakah mereka bertemu dengan perwakilan organisasi perjuangan rakyat Papua, misalnya Presidium Dewan Papua (PDP), Dewan Adat Papua (DAP), WPNCL, West Papua National Authority (WPNA), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), atau apakah para pemimpin MSG tersebut sempat bertemu Aliansi Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Perempuan Papua”,

kata Werinussy.

Dari mana bisa muncul kesimpulan bahwa aplikasi yang telah diajukan setahun lalu oleh WPNCL dikatakan tidak representatif, sehingga harus mengajukan aplikasi baru yang lebih inklusif dan bersatu, padahal mereka tidak pernah ketemu dengan siapa – siapa selama di Papua kecuali Pemerintah.

“Hal ini harus segera disikapi oleh organisasi perjuangan rakyat di Tanah Papua untuk segera memberi tanggapan terhadap sikap dan keputusan MSG yang kabur, tidak jelas itu,”

katanya lagi.

Keputusan MSG tersebut dari sisi hukum merugikan posisi HAM Orang Asli Papua (OAP), karena bertentangan dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, dan Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).

“pasal 1 huruf p, huruf r dan huruf t UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus orang asli Papua telah diakui memiliki hak politik, termasuk di dalamnya hak menentukan nasib sendiri (self determination) sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dan pasal4 Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat”, kata Werinussy.

Menurutnya seluruh komponen perjuangan politik di darat, laut, darat, pegunungan, lembah dan ngarai di tanah Papua harus bersatu dan berjuang secara bersama-sama tanpa mementingkan faksi dan kelompok demi meloloskan aplikasi yang akan diajukan kembali oleh WPNCL dalam tahun 2014 nanti. (B/JAC/R1/LO1)

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi: Mari Kita Baca Politik Melanesia

Menanggapi tanggapan TRWP atas keputusan para pemimpin Melanesia atas lamaran WPNCL untuk menjadi anggota MSG, maka PMNews menggali sedikit latar-belakang pernyataan yang telah dikeluarkan para pemimpin Melanesia.

General Tabi menyatakan,

Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an”

Berikut petikan wawancara singkat

PMNews: Selamat malam. Kami mengganggu sedikit untuk menggali sedikit terkait pernyataan yang telah dibuat dan telah kami terbitkan terkait dengan keputusan para pemimpin MSG menyangkut lamaran WPNCL menjadi anggota MSG.

Amunggut Tabi (TRWP): Saya mau kita tarik pelajaran pertama dan terpenting dari semua ini ialah bahwa masalah dan isu Papua sekarang sudah menjadi agenda Melanesia. Itu yang begitu lama kami tunggu. Jadi, setelah bola bergulir ke meja MSG, baru kita kana atur agenda lainnya menyusul.

PMNews: Sebenarnya pada prinsipnya mereka menolak lamaran WPNCL, bukan?

Amunggut Tabi (TRWP): Bukan begitu. Justru sebaliknya, pada prinsipnya mereka semua menerima lamaran tentang West Papua menjadi anggota MSG, tetapi mereka menyatakan perlu ada pembicaraan inclusive semua orang Papua untuk menentukan keterwakilan itu. Jadi bukan WPNCL yang mewakili West Papua, tetapi semua elemen orang Papua yang mewakili orang Papua.

Jadi, orang Melanesia ialah orang Melanesia, orang Melanesia anggota OPM, orang Melanesia Gubernur, orang Melanesia Bupati, orang Melanesia anggota DPR RI atau DPRP, semua orang Melanesia, semua perwira maupun pejabat TRWP, semuanya, seluruhnya. Itu yang mereka maksudkan. Mereka bukannya tidak menerima lamaran, tetapi mereka menerima dengan memperluas cakupan manusia yang terwakili dalam keanggotaan itu.

PMNews:Tetapi pada prinsipnya WPNCL tidak diterima, bukan?

TRWP: WPNCL bukan tidka diterima tetapi disuruh memperluas jangkauan keanggotaannya. Orang Papua ada yang di pengasingan, ada yang di tanah ai di Timur dan Barat pulau New Guinea, ada pendukung OPM, ada pejabat NKRI, ada orang gereja, ada orang LSM, jadi semua harus diwakili. Itu maksud mereka. Kalau semua diwakili, itu baru wakil dari West Papua ke dalam komunitas Melanesia. Jadi bukan Melanesia Papua Merdeka saja, dan bukan Melanesia NKRI harga mati saja, tetapi semua Melanesia.

PMNews: Bagaimana kalau nantinya Melanesia NKRI harga mati lagi masuk ke dalam kelompok ini?

TRWP: Jadi, keterwakilan di MSG itu tidak terkait dengan pandangan politik, tetapi terkait dengan Manusianya, ras orang itu. Jadi semua orang Melanesia tanpa membedakan pandangan politik.

PMNews: Lalu di mana letak kemenangan sampai TRWP sudah terlanjut sampaikan ucapan salut dan hormat?

TRWP: Ucapan itu kami sampaikan berdasarkan fakta pertama negara-negara Melanesia sudah berani berbicara dan mengagendakan serta mengambil langkah tindak-lanjut tentang isu West Papua. Itu sudah langkah luarbiasa. Dulu masalah ini dihindari dengan berbagai macam alasan, bahkan antara mencium kotoran manusia dengan mencium nama West Papua hampir sama. Begitu mereka mendengarnya, mereka akan lari dari Anda. Sangat menyakitkan! Tetapi itu kan sekarang tidak lagi, mereka sudah terlibat dalam membicarakan masalah mereka sendiri, masalah Melanesia secara resmi dalam forum pemimpin negara-negara Melanesia.

Jadi kejadian ini dan langkah ini dan keputusan ini harus disambut gembira. Tinggal tidak optimal atau tidaknya itu diupayakan bersama dalam perjuangan ke depan. Kita harus mensyukuri apa yang telah diraih, baru dari situ kita bangun terus ke dapan. Jangan selamanya kita mengutuk, menolak dan menyesali raihan-raihan kita orang Melanesia sendiri.

PMNews: Bagaimana kalau WPNCL memandang keputusan ini tidak tepat?

TRWP: Itu penilaian kita serahkan kepada para pemimpin WPNCL. Tetapi kami pikir mereka akan melihat masalah ini sama dengan yang kami lihat. Mereka itu para politisi senior, tidak sama dengan kami di hutan yang tidak tahu banyak tentang politik.

PMNews: Apa yang akan dilakukan TRWP menyusul keputusan ini?

TRWP: Pekerjaan pokok TRWP itu mengangkat senjata dan berperang menentang penjajah. Itu tidak bisa dirubah oleh kondisi apapun.

PMNews: Kalau misalnya para pemimpin MSG meminta Anda untuk tidak mengangkat senjata?

TRWP: Itu harapan Anda? Dalam pernyataan tadi tidak ada satupn mereka singgung tentang TRWP atau OPM atau apapun. Mereka hanya singgung WPNCL. Yang mereka permasalahkan di sini isu Melanesia dan keanggotaannya. Mereka tidak menyinggung Papua Merdeka atau organisasinya. Agenda itu tidak ada. Jadi yang kami sampaikan ucapan selamat ini menyangkut “integrasi Melanesia” menurut ras dan keturunan kita, bukan secara politik.

PMNews: Apakah ada harapan proses penyatuan ras dan keturuan ini mengantar kita kepada kemerdekaan?

TRWP: Itu tidak perlu ditanyakan. Dan juga tidak perlu dijawab. Ada pepatah Indonesia, “Tak kenal maka tak sayang”, begitu kah? Itu maksudnya. Kita tidak usah bermimpi sebelum waktu mimpi tiba. Kita bangun dulu, baru akan tidur, baru waktu tidur kita bermimpi.

Kita harus baca politik Melanesia dari kacamata Melanesia, dalam ke-Melansia-an kita. Kita jangan terpengaruh oleh politik “curiga” dan “tidak pecaya” yang diajarkan NKRI. Kita harus yakin bahwa para pemimpin Melanesia ini tahu mereka sedang berbicara tentang tanah leluhur mereka sendiri. Tetapi mereka tahu bahwa dunia ini ada yang mengatur dan mereka harus bermain dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin dunia.

Kita harus melihat tembus ke dalam hati para pemimpin yang mengambil keputusan, bukan sebatas kata-kata yang tertera dalam komunike. Kita sebagai orang Melanesia sebenarnya dalam budaya kita biasa memahami pesan dari cara kita menyampaikan dan dalam konteks apa kita sampaikan, bukan hanya apa yang kita sampaikan saja. Itu sejak nenek-moyang kita ketahui. Semua perkembangan yang terjadi di Melanesia mari kita soroti dan amati dari kacamata Melanesia.

Itu sebabnya dulu dalam salah satu wawancara saya katakan “Let us do it in our Melanesia way”. Kita orang Melanesia punya sistem sosial, sistem nilai, sistem kekerabatan, sistem politik dan militer, aturan perang, aturan politik yang sudah baku, yang harus diamalkan oleh orang Melanesia sekarang dan yang akan datang. Oleh karen aitu apa pun yang terjadi di wilayah kita haruslah kita sambut dalam roh ke-Melanesia-an dan dalam kacamata Melanesia.

Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an

PMNews; Sudah jelas sekarang, dan kami ucapkan terimakasih. Kami sudah dapat gambaran lebih sekarang. Untuk sekarang kami cukupkan dulu. Sekali lagi terimakasih.

TRWP: Terimakasih banyak.

Delegasi Negara – Negara Melanesia Tiba Pukul 05:20 WP, Dengan Pesawat Non Reguler

Pesawat Fokker 100, PK-TWN milik PT. Transwisata Prima Aviation (IST)

Jayapura, 13/1 (Jubi) – Delegasi negara-negara Melanesia yang direncanakan mengunjungi Papua tiba di Jayapura hari ini (13/1) sekitar pukul 05.20 WIT, menggunakan pesawat milik PT. Transwisata Prima Aviation.

seperti yang diagendakan, Menlu Fiji H.E. Ratu Inoke Kubuabola, Menlu Papua New Guinea Mr. Hon Rimbink Pato dn Menlu Kepulauan Solomon Mr. Hon Soalaoi Clay Forau dan perwakilan FLNKS tiba di Bandara sentani, Jayapura hari ini, Senin (13/1). Kedatangan delegasi negara-negara Melanesia ini disambut oleh Pangdam XVII/cenderawasih, Kapolda Papua, Danlanud Jayapura, Bupati Jayapura dan para Muspida Kabupaten Jayapura serta tamu undangan lainnya. Namun tak tampak dalam delegasi ini Joe Natuman, Utusan Khusus Vanuatu untuk Dekolonisasi, seperti yang diberitakan sebelumnya oleh media ini.

Dari informasi yang dikumpulkan Jubi, delegasi ini terbang ke Jayapura menggunakan pesawat yang tidak dischedulekan untuk terbang secara reguler ke Papua. Delegasi ini tiba dengan menggunakan pesawat Fokker-100 milik PT. Transwisata Prima Aviation. Pesawat beregister PK-TWN ini diterbangkan melalui bandara Halim Perdana Kusuma melalui Ambon, sebelum tiba di Jayapura dengan membawa 33 orang dengan 9 orang crew.

Setibanya di bandara, Delegasi bersama Muspida langsung menuju Swiss Bell Hotel, tempat para menteri luar negeri negara-negara Melanesia ini direncanakan menginap selama 2 hari kunjungan mereka di Papua. Selama dua hari, delegasi ini akan bertemu Gubernur Papua dan DPRP dalam rangka promosi ekonomi dan pembangunan. (Jubi/Victor Mambor)

January 13, 2014 at 09:42:57 WP,TJ

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny