Inilah Keputusan Para Pemimpin Negara MSG Tentang Status Papua Barat

Dr. John Otto Ondawame Wakil Ketua WPNCL saat menyampaikan pernyataan WPNCL dalam sesi pleno MSG Summit di Noumea (Jubi)

Noumea – Aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), secara resmi diterima oleh MSG. Namun status yang diminta oleh WPNCL dalam aplikasinya akan ditentukan dalam enam bulan kedepan.

Para pemimpin negara-negara MSG yang terdiri dari Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Papua New Guinea dan FLNKS telah memutuskan hasil MSG Leaders Summit yang merupakan hasil final dari pertemuan ke-19 para pemimpin negara-negara Melanesia ini. Keputusan yang disebut Komunike bersama ini terdiri dari 44 point yang diantaranya merupakan perjanjian perdagangan, peningkatan kemampuan teknis, keuangan, perubahan iklim, pertukaran pengetahuan dan aplikasi WPNCL.

Komunike ini ditandatangani oleh kelima pemimpin negara-negara Melanesia, masing-masing Victor Tutugoro (FLNKS), Veroqe Bainimarama (Fiji), Leon Dion (Papua New Guinea), Gordon Darcy Lilo (Kepulauan Solomon) dan Moana Carcassas Kalosil (Vanuatu). Penandatangan ini dilakukan di Escapade Resort, Noumea, 21 Juni 2013.

Tentang aplikasi WPNCL sebagai representasi Papua Barat, komunike telah memutuskan sebagai berikut (point 20 dan 21 dari Komunike):

Para Pemimpin mencatat roadmap dalam kaitannya dengan aplikasi West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) untuk keanggotaan harus didasarkan pada schedule yang jelas dan terukur. Para Pemimpin mengakui bahwa pelanggaran HAM perlu disorot, dan untuk kemajuan aplikasi WPNCL penting untuk secara terus menerus terlibat dengan Indonesia. Para pemimpin sepakat untuk membangun sebuah proses dialog dan konsultasi dengan Indonesia. ParapPemimpin mencatat dan menyambut undangan dari Indonesia untuk mengundang Misi Menteri Luar Negeri (FMM) yang akan dipimpin oleh Fiji yang mana konfirmasi mengenai waktu misi masih ditunggu. Keputusan mengenai aplikasi WPNCL akan ditentukan oleh/setelah adanya laporan dari misi FMM.

Keputusan para pemimpin:

(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;
(ii) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok
(iii) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan
(iv) MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup:
a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia.
b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.
c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan
d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL. (Jubi/Adm)

June 21, 2013,16:55,TJ

June 21, 2013 0

Somare : Papua Barat Seharusnya Diundang Dalam Acara Budaya dan Olahraga

Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) Jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog.

Michael Somare, salah satu pendiri Melanesia Spearhead Group mengatakan dalam memberikan keanggotaan MSG kepada Papua Barat, forum MSG harus inventif. Para pemimpin MSG harus lakukannya atas dasar Papua Barat adalah Komunitas dan Entitas Melanesia, bukan sebagai negara yang berdaulat.
“MSG harus inventif. Kita bisa temukan ini juga di Asia Pacific Economic Co-operation (APEC). Taiwan dan Hongkong diterima di APEC sebagai bagian dari China, yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Asia Pasifik melalui negara yang berdaulat, yakni China.” kata Somare, Kamis (20/06) di sela-sela pertemuan para pemimpin negara MSG.

Somare, sebagaimana saat dirinya menjadi Perdana Menteri Papua new Guinea (PNG), tetap beranggapan bahwa Papua Barat adalah bagian internal Indonesia. Sehingga segala sesuatunya harus dibicarakan secara internal, antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia. Somare mengatakan, jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog. Dan di sisi lainnya, negara-negara MSG akan secara teratur mengetahui perkembangan di Papua Barat.

“Aktivis Papua perlu belajar untuk duduk dan berbicara tentang masalahnya dengan Indonesia. Pemimpin Papua dan aktivis harus membahas cara-cara untuk menemukan solusi untuk masalahnya. Masalah Papua adalah salah satu yang internal dan negara kita tidak punya hak untuk mencampuri isu-isu kedaulatan Indonesia. Masalah Papua tidak seharusnya dibawa kepada negara-negara Melanesia hanya lewat satu sisi saja, karena seperti juga PNG, negara-negara Melanesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan PNG berbagi perbatasan bersama.” tambah Somare.

Namun Perdana Menteri terlama di PNG ini mengatakan bahwa sekalipun Papua Barat, tidak atau belum diterima sebagai anggota MSG, Papua Barat seharusnya diundang oleh MSG untuk acara-acara kebudayaan, kegiatan olahraga dan pertukaran keterampilan teknis.

“Papua Barat adalah komunitas dan entitas Melanesia yang signifikan.” aku Somare.

Menanggapi pernyataan Somare ini, Presiden West Papua National Coalition Liberation (WPNCL), John Otto Ondowame menyebutkan masalahnya ada di Indonesia, bukan orang Papua. Karena sejak tahun 2011, orang Papua telah meminta untuk berdialog secara damai dengan Indonesia. Namun hingga hari ini, Indonesia belum menunjukkan minatnya untuk berdialog.

“Kami sudah mencoba pada tahun 2011 untuk berbicara dengan Indonesia, kami menulis surat untuk memulai dialog damai. Tapi sampai hari ini, Indonesia belum menunjukkan respon untuk dialog secara damai yang disebutkan oleh Somare sebagai dialog yang bermartabat itu. Jadi, masalahnya bukan di pihak kita, tetapi dengan pemerintah dan militer Indonesia,” kata Dr Ondawame.

Ia menambahkan bahwa sebuah dialog damai, semestinya difasilitasi oleh pihak ketiga, bukan antara dua pihak saja.

Mengenai undangan kunjungan MSG ke Indonesia, Ondowame mengatakan itu sudah menunjukkan bahwa masalah Papua, bukan masalah internal antara Papua dan Indonesia saja. Tapi sudah menjadi masalah regional. Agar masalah Papua jadi jelas buat negara-negara MSG sebelum, saat dan setelah kunjungan, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional seluas-luasnya terlebih dulu.

“Sebelum MSG melakukan kunjungan nanti, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional, seperti media dan organisasi kemanusiaan ke Papua seluas-luasnya. Ini akan menunjukkan kepada MSG dan negara-negara Melanesia, apa dan bagaimana yang sudah, sedang dan akan terjadi di Papua Barat.” ujar Ondowame.

Sedangkan perwakilan Delegasi Indonesia, Michael Manufandu, mengatakan orang Papua harus hidup di Papua untuk melawan dari dalam. Selama ini, pemerintah dan pemerintah provinsi yang terdiri dari penduduk asli Papua Barat telah mencoba untuk mengembangkan Tanah Papua. Informasi tentang Papua yang beredar selama ini, disebutkan oleh Manufandu sebagai kesalahan informasi yang terjadi karena perkembangan media sosial.

Keputusan tentang proposal Papua Barat menjadi anggota MSG, akan dibahas besok, Jumat (21/06).(Jubi/Adm)

June 20, 2013,19:25,TJ

June 20, 2013 0

Selpius Bobi: Stop Mengadaikan Harga Diri Bangsa Papua

Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat, Selpius Bobii. Foto: tabloidjubi.com

Jayapura – Selpius Bobi, salah satu Tawanan Politik Papua Merdeka, menyampaikan pernyataannya dari balik terali besi penjara Abepura Jayapura, stop gadaikan Harga Diri Bangsa Papua!, demikian yang dilansir di media http://muyevoice.blogspot.com/2013/06/pertarungan-wakil-papua-barat-vs-wakil.html, bagian akhir, Rabu (19/06).

Menurutnya, setiap pribadi yang melacurkan diri dalam perpolitikan Indonesia untuk mengadaikan perjuangan atau menghalangi perjuangan Bangsa Papua agar segera sadar, menyesal dan bertobat.

“Kepada setiap orang Papua, jika anda mengetahui ada anggota keluarga anda atau suku anda menggadaikan perjuangan luhur bangsa Papua, agar diberi peringatan tegas melalui lisan dan atau pun tulisan” Katanya.

Selanjtunya, ia mengatakan kepada pimpinan Melanesian Speardhead Group(MSG) untuk dapat menerima Papua Barat menjadi anggota penuh di forum MSG.

Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menghimbau, Mari kita satukan barisan dan melangkah bersama untuk memutuskan mata rantai penindasan Indonesia dan para sekutunya, menuju pelabuhan kebebasan total, yang telah lama menjadi kerinduan bangsa Papua dan para simpatisan. Amin!. (Ado.dt)

June 20, 2013 0

Negara-Negara Melanesia Tunda Keputusan Keanggotaan Papua

Menlu Vanuatu Edward Natapei mengatakan negaranya sangat mendukung upaya Papua Barat tapi kalah suara. Foto: AFP

Kanaky — Upaya gerakan Free West Papua untuk menjadi anggota badan regional Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), telah ditunda paling tidak enam bulan.

Melanesian Spearhead Group (MSG) terdiri dari para pemimpin Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta gerakan politik bumiputra Kaledonia Baru, FLNKS.

“Gerakan Free West Papua memandang keanggotaan MSG sebagai suatu langkah maju untuk mendapat pengakuan internasional,”

tulisradioaustralia.net.au, edisi 18 Juni 2013.

Dilaporkan, para Menteri Luar Negeri yang berkumpul di Lifou, ibukota Kepulauan Loyalty, Kaledonia Baru, telah memutuskan untuk menunda keputusan sampai mereka mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura.

Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, mengatakan pada pertemuan itu, Indonesia menyampaikan undangan awal bulan ini.

Ia mengatakan, Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengambil sikap yang sama tentang Papua.

“Semua negara MSG mempunyai pandangan yang sama bahwa kita menginginkan suatu bentuk penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat,”

katanya.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei mengatakan, negaranya sangat ingin membahas soal Papua Barat pada pertemuan itu, tapi kalah suara.

“Yang kita inginkan adalah suatu kerangka waktu supaya masalah ini ditangani tahun ini – paling tidak dimulai tahun ini.”

Edward Natapei mengatakan Perdana Menteri Vanuatu akan mengemukakan masalah ini dengan para pemimpin lain.

Para pemimpin MSG juga akan mempertimbangkan apakah akan menyetujui keputusan menteri-menteri luar negeri untuk mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura. (GE/Ist/MS)

Selasa, 18 Juni 2013 21:09,MS

June 18, 2013 1

Indonesia Utus Delegasi Hadiri MSG di Noumea

Jayapura, 17/6 (Jubi)—Pemerintah Indonesia telah mengirim utusan dalam jumlah yang besar di Pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia, di Noumea Kaledonia Baru, 17-21Juni . Pemerintah Indonesia juga mendapat undangan karena memperoleh status sebagai pengamat dalam pertemuan MSG sejak 2011.

Hal ini dilaporkan oleh Nic Maclellan dari PACNEWS di Noumea, pada Senin(17/6) pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia Anggota MSG yang dikutip tabloidjubi.com Senin(17/6).

Dia menulis para pemimpin MSG punya perspektif yang berbeda soal hubungan antara Jakarta dan Jayapura, apalagi setelah Indonesia memperoleh status pengamat MSG pada 2001.

Memang pada Maret 2013, Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan untuk Papua Barat (WPNCL) secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Sekretariat MSG di Port Vila untuk menjadi anggota penuh dari badan sub-regional.

Hal ini merupakan agenda puncak dan delegasi WPNCL dipimpin oleh Wakil Presiden John Otto Ondawame yang secara resmi telah diundang oleh FLNKS. Delegasi pimpinan John Otto Ondowame akan melobi para pemimpin MSG, mencari keanggotaan penuh dari badan sub-regional bagi WPNCL.

Papua Barat telah mendapatkan dukungan publik dari berbagai negarawan Melanesia seperti mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Ezekial Alebua. Pemerintah baru di Vanuatu dipimpin oleh Moana Karkas Kalosil, bahkan telah membatalkan hubungan dekat dengan Jakarta yang telah dibangun oleh mantan Perdana Menteri Sato Kilman.

Namun yang jelas tulis Nic Maclellan kalau para pemimpin MSG akan menyeimbangkan dukungan mereka terhadap gerakan Papua Barat dengan peningkatan hubungan ekonomi dan politik mereka dengan Indonesia.

Perdana Menteri PNG Peter O’Neill telah memimpin delegasi besar ke Jakarta, untuk bertemu dengan Presiden Indonesia dan diskusi tentang perdagangan, investasi, pengawasan di perbatasan dan masalah ekstradisi.

Selain itu Fiji juga telah memperkuat hubungan dengan Indonesia sebagai bagian dari peningkatan dialog Selatan-Selatan dan keanggotaan Gerakan Non-Blok. Dalam KTT MSG di Noumea, pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi besar termasuk Franz Albert Joku dan Nick Messet, untuk mengikuti KTT MSG termasuk berdebat soal keanggotaan WPNCL di dalam MSG.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

Penulis : Dominggus Mampioper | June 17, 2013 | 618:40, Jubi

June 18, 2013 0

Indonesia Utus Delegasi Hadiri MSG Di Noumea

Perdana Menteri Papua New Guinea(Jubi/ist)

Jayapura, 17/6 (Jubi)—Pemerintah Indonesia telah mengirim utusan dalam jumlah yang besar di Pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia, di Noumea Kaledonia Baru, 17-21Juni . Pemerintah Indonesia juga mendapat undangan karena memperoleh status sebagai pengamat dalam pertemuan MSG sejak 2011.

Hal ini dilaporkan oleh Nic Maclellan dari PACNEWS di Noumea, pada Senin(17/6) pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia Anggota MSG yang dikutip tabloidjubi.com Senin(17/6).

Dia menulis para pemimpin MSG punya perspektif yang berbeda soal hubungan antara Jakarta dan Jayapura, apalagi setelah Indonesia memperoleh status pengamat MSG pada 2001.

Namun yang jelas tulis Nic Maclellan kalau para pemimpin MSG akan menyeimbangkan dukungan mereka terhadap gerakan Papua Barat dengan peningkatan hubungan ekonomi dan politik mereka dengan Indonesia.
Perdana Menteri PNG Peter O’Neill telah memimpin delegasi besar ke Jakarta, untuk bertemu dengan Presiden Indonesia dan diskusi tentang perdagangan, investasi, pengawasan di perbatasan dan masalah ekstradisi.

June 17, 2013,18:40,TJ

June 17, 2013 0

PM PNG Tak Akan Hadiri KTT MSG

Nadi – Fiji, 17/06 (Jubi) – Pertemuan para Mentri Luar Negeri kelompok Melanesian Spearhead Group (MSG) telah dilangsungkan kemarin, Minggu (16/06) di Noumea, Kaledonia Baru.

Pertemuan, yang dilakukan di Lifou di Loyalty Islands, dihadiri oleh para pejabat senior Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan gerakan FLNKS Kaledonia Baru. Para pejabat senior negara-negara MSG ini telah bertemu selama beberapa hari untuk membahas item-item yang akan menjadi agenda pembahasan dalam KTT MSG beberapa hari ke depan.

Selain masalah perdagangan dan mobilitas tenaga yang telah diagendakan, pertemuan selama beberapa hari tersebut juga membahas proposal West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) yang meminta keanggotaan formal dalam MSG. Proposal WPNCL ini akan ditentukan pada akhir minggu ini.

Namun pertemuan para pejabat senior negara-negara MSG ini tidak dihadiri penuh oleh anggota-anggotanya. Mentri Luar Negeri Papua New Guinea (PNG), Rimbink Pato tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Di saat bersamaan, kantor Perdana Mentri PNG, mengkonfirmasi bahwa PM PNG, Peter O ‘Neill, tidak akan hadir dalam pertemuan para pemimpin MSG di Noumea. O’ Neill telah dijadwalkan untuk mengunjungi Jakarta dalam minggu ini. O’Neill dalam KTT MSG ini akan diwakili oleh wakil Perdana Mentri, Leo Dion.

Dalam konferensi pers di Port Moresby minggu lalu, O’Neill mengatakan ia prihatin dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

“Tapi seperti yang saya katakan kami mengakui bahwa masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami didorong oleh undangan pemerintah Indonesia, melalui presidennya dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia meminta PNG untuk membantu Indonesia dalam beberapa isu-isu di di Papua Barat.

O’Neill mengatakan beberapa isu yang akan dibahas oleh PNG dan Indonesia termasuk laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia, menurut O’Neill telah dikritik karena tindakan represif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Radio New Zealand menyebutkan tidak hadirnya para pejabat senior PNG ini sebagai tanda proposal WPNCL tidak akan didukung secara penuh oleh anggota MSG.

Setiap keputusan dalam MSG dilakukan melalui konsensus, tidak terkecuali keputusan terhadap proposal WPNCL nantinnya. PNG, bisa jadi kembali menjadi batu sandungan bagi WPNCL. (Jubi/Victor Mambor)

June 17, 2013,08:39,TJ

June 17, 2013 0

Di KTT MSG, Papua Barat Diwakili 6 Diplomat

Diplomat Papua di MSG, dari kiri ke kanan, John Otto Ondawame, Barak Sope, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan Andy Ayamiseba. Foto: penelusuran google.com

Kanaky — Papua Barat resmi diundang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-18, 18 Juni 2013. Enam diplomat Papua Barat dari West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL), akan hadir di Noumea, Kanaky.

Informasi yang dihimpun majalahselangkah.com, Minggu (16/06/13), enam diplomat itu, Dr. John Otto Ondawame, Barak Sope, Andy Ayamiseba, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan media ini belum konfirmasi orang yang keenam.

Ini juga dibenarkan Andy Ayamiseba di Port Vila, Vanuatu. Dalam sesi wawancara khusus dengan Radio Australia, ia mengatakan, “Delegasi kami akan dipimpin oleh Wakil Ketua kami, Dr. Otto Ondawame bersama lima orang delegasi lainnya.”

Enam diplomat Papua Barat ini akan hadir karena WPNCL telah mendapat undangan dari negara tuan rumah KTT MSG. Kata Andy, ini pertama kalinya Papua Barat diundang secara resmi negara tuan rumah penyelenggara MSG. Dalam MSG Summit sebelumnya, WPNCL masuk dalam delegasi Vanuatu.

“Perjuangan bagi Papua Barat menjadi anggota resmi MSG akan menjadi satu terobosan besar dalam perjuangan kemerdekaan dari Indonesia,”

ujarnya.

Kata Andy Ayamiseba, dukungan dari berbagai komponen di Papua Barat meyakinkan masyarakat internasional. Jika pengajuan ini berhasil, ia yakin, akan meningkatkan status kampanye kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya, sebuah aplikasi telah diajukan untuk mendapat keanggotaan penuh di MSG.

Dari dalam negeri, dukungan bagi para diplomat Papua Barat yang tergabung dalam WPNCL maupun kepada negara-negara Melanesia serta penyelenggara MSG Summit terus digemakan. Dukungan dalam bentuk aksi demonstrasi berkali-kali digelar, baik di Tanah Papua, di Jawa hingga beberapa negara luar.

Perjuangan rakyat Papua Barat melalui para diplomat untuk didaftarkan ke MSG memang mendapat respon positif. Tetapi, Indonesia pun tak mau “pulau emas” ini lepas begitu saja. Berbagai trik terus dilakukan.

MSG di Noumea ibarat angin segar bagi Kanaky dan Papua Barat, dua wilayah koloni yang memunyai potensi sumber daya alam itu.

Politisi senior pendukung Free West Papua, Barak Sope dan pimpinan MSG, Peter Forau, sebagaimana dilansir Vanuatu Daily Post, berpendapat, sejarah kelam masa lalu rakyat Papua Barat mengundang simpati negara-negara Melanesia.

Selain, sumber daya alam yang sangat potensial tak bisa dibiarkan dikuras habis negara kolonial, sementara rakyat hidup dalam penderitaan dan kemiskinan.

“Harus diperhitungkan oleh masyarakat internasional,”

ujar Peter Forau.

Dukungan kepada dua wilayah terjajah ini, kata Forau, penting untuk mencapai independen secara politik di masa depan. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, negara anggota MSG akan bicarakan usulan keanggotaannya.

MSG Summit akan dilaksanakan di Noumea, Kanaky, oleh FLNKS (Front de Libration Nationale Kanak et Socialiste), 18-21 Juni mendatang. Lima anggota MSG: Vanuatu, Papua New Guinea, Solomon Island, Fiji dan FLNKS Kanaky, akan bahas soal status Papua Barat.

Hasil keputusan MSG Summit selanjutnya akan disampaikan ke tingkat kawasan regional Pasifik dan Melanesia, PIF, hingga tingkat dunia di Komisi dan Sidang Umum PBB.

Sebelumnya, KTT MSG ke-16 di Goroka, PNG, 19 Agustus 2005. KTT MSG ke-17 di Port Vila, Vanuatu, 14-15 April 2008.

MSG, sebuah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yakni lembaga resmi dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ia dibentuk berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia” yang ditandatangani 14 Maret 1988 di Port Vila, Vanuatu. (SYO/Ist/MS)

Minggu, 16 Juni 2013 17:17,MS

June 17, 2013 0

Presiden NFRPB Surati MSG Sampaikan 6 Hal

Jayapura — Staf Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Ferdinand Okoserai, pelaksana tugas Dewan Adat Papua (DAP), Willem Rumasep, dan Staf DAP, Yos Wally membacakan surat permohonan maaf dari Forkorus Yaboisembut, S.Pd kepada Mr. Peter Forau dengan nomor surat: 011/P-02/NFRPB/VI/2013 ke Director General MSG. Surat itu dibacakan saat jumpa pers di kantor Dewan Adat Papua di Ekspo Waena, Jayapura, Minggu, (16/06/13).

Dalam surat tersebut, ada enam point yang disampaikan kepada Mr. Peter Forau. Keenam hal tersebut berkaitan dengan kenyataan yang terjadi, dan harapan rakyat Papua kepada MSG sebagai forum sesama negara-negara serumpun Melanesia.

Pertama, Forkorus mengatakan, dirinya memohon maaf dan merasa perlu mengklarifikasi surat yang dikirim sebelumnya oleh staf NFRPB, tanggal 26 Mei 2013.

Kedua, sebagai klarifikasi dari surat sebelumnya, karena permohonan aplikasi dari Papua Barat untuk menjadi anggota penuh di MSG sudah diajukan oleh Dr. John Otto Ondawame dan kawan-kawan di Vanuatu, maka surat dari NFRPB tanggal 26 Mei dinyatakan batal dan hanya dapat digunakan sebagai dukungan positif dari Papua Barat.

Ketiga, dirinya berharap agar kiranya Papua Barat diterima menjadi anggota penuh dalam MSG sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. John Otto Ondawame dan kawan-kawan di Vanuatu.

Keempat, Forkorus juga menyampaikan kepada pemimpin negara di dalam MSG bahwa pihak NFRPB telah mengirim tim pra-negosiasi sebanyak dua kali ke Jakarta. Tim pertama dari tanggal 14-15 Agustus 2012 dan kedua dari tanggal 13-16 Oktober 2012.

Delegasi itu untuk menawarkan negosiasi secara damai dan demokratis dalam rangka minta pengakuan deklarasi pemulihan kemerdekaan bangsa Papua Barat di negeri Papua Barat, 19 Oktober 2011 agar dapat mengatur proses peralihan kekuasaan administrasi pemerintah dari NKRI kepada NFRPB secara damai dan demokratis.

Bahkan menurut Forkorus, hal itu berlanjut hingga pada tahun 2013 ini. Dan untuk menutupi tekanan dari masyarakat internasional, terhadap isu politik Papua, pemerintah Indonesia memberikan Undang-undang Otonomi Khusus Plus dan UU Pemerintahan Papua.

Kelima, sebagai Presiden NFRPB, Forkorus dengan tegas menolak Otonomi Khusus Plus dan UU Pemerintah Papua bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.

Keenam, atas nama seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat sekali lagi ia menegaskan pernyataan dan harapan seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai, Merauke, yang berharap, agar bangsa Papua Barat dapat diterima sebagai anggota penuh MSG pada pertemuan nanti.

Forkorus berharap, MSG dapat memperhatikan solidaritas MSG sebagai sesama serumpun Melanesia. Ia berharap, semoga rakyat Papua diakui negara-negara Melanesia lainnya sebagai saudara serumpun, dengan diterimanya Papua Barat sebagai anggota MSG. (MS)

Minggu, 16 Juni 2013 22:03,MS

June 16, 2013 0

Lagi, Demo Dukung Papua Barat Masuk MSG Dibubarkan

JAYAPURA – Aksi dukungan Papua untuk bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) terus mengalir. Jika sebelumnya aksi tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demo damai oleh PNWP melalui KNPB dan BEMF/DPMF Uncen, maka kali ini, aksi dukungan pun kembali datang dari Solidaritas Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SH2DRSP) dan seluruh mahasiswa Pegunungan Tengah yang ingin melakukan aksi demo damai, namun dibubarkan oleh aparat keamanan dalam hal ini Polres Jayapura Kota.

Karena dilarang demo, maka Ketua SH2DRSP Alius Asso dan perwakilan seluruh mahasiswa Pegunugan Tengah yang diwakili Nius Asso yang juga Ketua HMPJ Kota Jayapura melakukannya dalam bentuk jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, kemarin siang sekira pukul 11.00 WIT,Kamis (113/6).

Mereka selain mendukung Papua Barat bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) juga mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) segera membebaskan tahanan poltik dan narapidana politik (Tapol/Napol) Papua tanpa syarat yang selama ini mendekam di penjara RI.

Menurut Ketua SHHDRSP Alius Asso, alasan untuk melakukan penahanan terhadap Tapol/Napol Papua oleh Pemerintah RI itu, sangat tidak logis apalagi sampai mendapatkan hukuman seumur hidup dibawah kurungan jeruji besi kaum penjajah Indonesia. “Salah satu contohnya yang mendapatkan hukuman seumur hidup adalah Anton Waman di Lapas Timika, dan hukuman yang dialaminya itu saya pikir sangat tidak logis sekali. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kepada Pemerintah RI untuk segera membebaskannya tanpa syarat. Sama juga seperti di Kabupaten Serui atas nama Edison Kendy dengan Wanni Amboy, dimana mereka dua ini masih dalam tahapan proses sidang hingga saat ini. Hal ini sudah memakan waktu cukup lama atau main tahunan, tapi hingga saat ini juga belum ada kejelasan dan dengan adanya hal seperti ini membuat Indonesia membungkam ruang demokrasi yang ada diatas Tanah Papua selama ini,” ujar Alius demikian sapaan akrabnya.

Menurut Alius, sekang merupakan era demokrasi namun berdasarkan data Tapol/Napol Papua yang pihaknya miliki, dimana masih banyak orang Papua yang hingga kini masih berada di balik jeruji besi Pemerintah RI tersebut. “Untuk sekarang sekitar 50 ke atas, terlalu banyak sekali. Kemudian yang ada di daerah punya itu, kami minta supaya segera dibebaskan,” katanya.

Menurut dia, di Wilayah kepulauan Serui, aparat keamanan selalu melanggar hak Asasi manusia(HAM) dan juga melakukan penekanan phisikis terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. “Di Serui ini memang semakin lama semakin pelanggaran HAM tinggi dan semua wartawan yang masuk di dalam diancam semua, ini saya sendiri turun dan saya saksikan langsung dengan mata kepala sendiri, ini dibawah tekanan oleh TNI /Polri,oleh karena itu saya mengharapkan jangan melemahkan phisikologis wartawan yang ada di sana karena itu adalah bagian dari perjuangan kemanusian dan itu juga memang tugasnya wartawan,” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Nius Asso mewakili mahasiswa Pegunugan Tengah di Kota Jayapura yang juga merupakan Ketua HMPJ Kota Jayapura mengatakan, mereka juga mendukung Papua Barat untuk masuk menjadi anggota MSG.

Dan, dirinya juga mengharapkan agar pihak keamanan dalam hal ini TNI/Polri harus memberikan kesempatan kepada orang pribumi atau rakyat Papua Barat untuk berbicara guna kepentingan seluruh masyarakat Papua Barat serta mendesak untuk membuka ruang demokrasi yang selama ini dibungkam oleh Indonesia supaya tidak ada lagi penekanan dalam hal berbicara dan berpolitik.

Menurut Alius dan Nius, bentuk dukungan untuk Papua Barat bergabung dalam MSG itu tidak dilakukan dengan cara melakukan aksi demo damai, dikarenakan tadi mereka dilarang oleh aparat kepolisian, dengan alasan menggangu ketertiban umum. Sehingga untuk menghindari hal – hal yang tak diinginkan maka mereka melakukannya dengan membuat konfrensi pers sebagai tanda bentuk dukungan moril kepada Papua Barat bergabung dalam MSG tersebut.

“Jika kami tetap lakukan aksi demo terus dilarang oleh aparat kepolisian itu akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta nantinya ada tindakan kekerasan, dimana dalam tindakan kekerasan itu pasti ada yang menjadi korban baik kami selaku rakyat Papua Barat maupun dari aparat keamanan. Maka itu, kami sangat mengharapkan tidak boleh lagi ada korban baik dari rakyat Papua Barat maupun aparat kepolisian, sehingga kami harus mendorong agenda ini dengan menggunakan otak yang dingin, rasa cinta damai dan penuh perhatian serta dari lubuk hati yang paling dalam kami dari rakyat Papua Barat,”

pungkas mereka ketika mengakhiri jumpa pers tersebut. (mir/don/l03)

Sumber: Sabtu, 15 Jun 2013 06:54, Binpa