Suara.com – Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mendapat kabar dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya bahwa Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Puncak Jaya untuk berdialog dengan Goliat Tabuni pada April 2015. Goliat adalah Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka.
“Memang Ketua LMA Papua pernah sampaikan kalau Presiden akan datang bulan April. Namun secara resmi saya belum tahu. Biasanya, protokoler dari Istana Negara akan memanggil kami untuk rapat ke sana. Jadi seminggu sebelumnya paling tidak sudah dilakukan rapat untuk persiapan,”
kata Yotje, Selasa (24/3/2015).
Namun, Kapolda belum mengetahui secara pasti mengenai rencana Goliat menyerahkan diri kembali ke NKRI bersama 23 pengikut.
“Ya kalau memang ada rencana itu, kami akan follow up karena Presiden merupakan Panglima Tertinggi. Hanya saja, sampai detik ini saya belum dapat berita tentang rencana itu,” kata Kapolda.
Menurut Yotje, sampai hari ini Goliat yang bermarkas di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, masih berstatus daftar pencarian orang Polda Papua terkait serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan kelompoknya di wilayah setempat.
“Jadi kalau anggota saya ketemu orangnya (Goliat) itu pasti akan ditangkap,” katanya.
Soal pengampunan yang diberikan ketika Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri, kata Yotje, itu kewenangan Presiden.
“Terkait masalah pengampunan ada dalam UU sebagai kekuasaan tertinggi pada presidenlah yang berhak melakukan itu, Presiden mempunyai hak berupa abolisi, grasi, amnesti, dan rehabiltasi,”
ujarnya.
Polisi akan taat pada undang-undang apabila Presiden memberikan pengampunan.
“Kita akan siap menerima itu. Jadi penegakan hukum mengesampingkan apabila ada pernyataan atau keputusan Presiden,” katanya.
Yotje menambahkan kalau para korban atau keluarganya menuntut Goliat diproses secara hukum atas kasus yang telah dilakukan selama ini, itu bisa dilakukan melalui gugatan perdata. Dan Presiden, katanya, bisa mempertimbangkan hal tersebut.
Namun, kata dia, pada prinsipnya Polda Papua akan tetap menangkap mereka.
“Selama belum ada upaya damai, saya tetap menagih mereka, karena telah membunuh tentara, polisi dan warga sipil, kalau manuver lain silakan, tapi jangan di muka saya, akan saya tangkap,” katanya. (Lidya Salmah)
Suara.com – Kepala Pusat Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto memastikan 23 pengikut Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri. Mereka tidak ditahan, melainkan bergabung dengan masyarakat di Puncak Jaya, Papua.
“Goliat belum. Tapi yang sudah turun dan menyerahkan diri adalah 23 pengikutnya untuk bergabung dengan masyarakat lain,” kata Wuryanto kepada suara.com, Selasa (24/3/2015).
Wuryanto mengatakan mereka menyerahkan diri beberapa hari yang lalu saat ada kunjungan Kasdam ke Puncak Jaya.
Wuryanto berharap Goliat segera menyerahkan diri menyusul pengikutnya.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Goliat turun setelah melihat teman temannya sudah diterima masyarakat,” kata Wuryanto.
Wuryanto mengatakan 23 pengikut Goliat minta dibuatkan honay atau rumah adat, mereka ingin hidup normal.
“Mereka tidak ditahan. Mereka punya niat baik ingin hidup normal. Ya, kita terima dengan baik, kita bantu,” kata Wuryanto.
Ketika ditanya kalau Goliat menyerahkan diri apakah akan ditahan atau langsung dibiarkan membaur dengan masyarakat seperti 23 pengikut, secara diplomatis Wuryanto mengatakan akan menerimanya dengan baik.
“Kalau mereka menyerahkan diri, tentu akan diperlakukan sebagaimana masyarakat biasa, tapi kalau dimintai keterangan itu pasti. Misalnya ditanya apa kegiatan selama ini, permasalahannya apa. Tapi tidak akan ditahan karena mereka kan menyerahkan diri,” katanya.
Suara.com – Goliat Tabuni selama ini dikenal sebagai Jenderal tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Selama bertahun-tahun, dia menebar teror di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, agar Papua dapat memisahkan diri dari Indonesia.
Tapi kini, Goliat tersadar. Dia akui salah, dan sadar betul kalau perjuangannya hanya mimpi belaka.
Karena itu, Goliat pun memilih kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, menjadi masyarakat sipil, seperti sedia kala.
Bersama Goliat, sebanyak 23 orang anggota kelompok seperatis bersenjata –yang merupakan anak buah sang jenderal, juga telah menyatakan tobatnya.
“Ke-23 anggota KSB pimpinan Goliat Tabuni itu, mau turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya. Ya jika memang sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”
kata Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman saat berkunjung ke Tingginambut.
“Mereka menyampaikan keinginan mereka di hadapan Kasdam, agar pemerintah dapat membangun delapan unit Honai (rumah masyarakat) sebagai tempat tinggal mereka. Mereka juga meminta agar di Tingginambut segera didirikan pos Koramil (posramil),”
ujarnya.
Menyikapi permintaan Goliat, Tatang berjanji akan menyampaikan pesan tersebut kepada pemerintah. “Akan saya sampaikan permintaan mereka. Pos Ramil memang sudah kami rencanakan,” katanya.
Seperti diketahui, Goliat Tabuni dikenal sebagai Panglima (TPN/OPM) yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua. Dia resmi memangku jabatan tersebut pada 11 Desember 2012 lalu, bersamaan dengan diangkatnya Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom, dan Kepala Staf Umurn TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.
Pelantikan ini sesuai dengan KTT TPN-OPM yang digelar di Markas TPN Perwomi Biak, Papua, pada 1-5 Mei 2012 lalu.
Kala itu, pelantikan tersebut dihadiri sekitar 500 pengikut TPN-OPM. Ditandai pula dengan tembakan ke udara oleh anggota TPN-OPM.
Selama kepemimpinannya, kelompok Goliat Tabuni telah menewaskan puluhan anggota TNI/Polri di wilayah Puncak Jaya. (Lidya Salmah)
Source: SUARA.com, Ardi Mandiri : 23 Mar 2015 | 22:51
JAYAPURA – Pimpinan TPN/OPM, Goliat Tabuni asal Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, mengakui siap melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang rencananya akan berkunjung ke Kabupaten Puncak Jaya pada bulan Juni mendatang.
“Saya sudah telephone Goliat Tabuni untuk minta turun ke daerah ini supaya bisa berbicara kepada Presiden RI saat datang nanti. Dia (Goliat Tabuni) bilang pikir, lalu saya bilang tidak boleh pikir-pikir sekarang harus turun,”
kata Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo disambut meriah masyarakat Tingginambut dalam kunjungan bersama Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, pada Selasa (17/3).
Ia menandaskan, dirinya selama memegang jabatan sebagai Bupati Puncak Jaya bersama Wakil Bupati menjamin membawa turun Goliat Tabuni dari hutan turun ke Tingginambut. “Respon ini ternyata disambut baik Goliat Tabuni,” katanya.
Bupati Henok mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia selalu bertanya kalau Presiden ke Puncak Jaya mau bikin apa. “Tadi pagi (Kemarin lalu), Goliat Tabuni menanyakan kepada saya kapan Presiden mau turun. Saya katakan tunggu karena Presiden rencana akan datang pada bulan Juni nanti,” kata dia.
Sementara itu kepada Wartawan, Bupati Henok Ibo menyatakan bahwa rencana kedatangan Presiden RI ke Puncak Jaya, disampaikan Presiden RI lewat Gubernur Papua, jikalau dirinya akan datang ke Puncak Jaya dan ingin bertemu dengan Goliat Tabuni.
“Ini permintaan Presiden lewat Gubernur, makanya selama satu bulan ini, saya terus melakukan pendekatan dan ternyata Goliat Tabuni punya keinginan untuk bertemu dengan Presiden RI,”
katanya.
Masalah keamanan atas kehadiran Presiden ke Puncak Jaya, kata Bupati Henok, masyarakat mulai dari Ilaga sampai dimana saja bakal menjamin keamanan. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri terkait kedatangan Presiden RI. (Loydon/l03)
SINYALEMEN kepolisian bahwa selama ini TPN/OPM di kawasan pegunungan khususnya di Puncak Jaya dan sekitarnya mempersenjatai diri mereka selain dengan senjata hasil rampasan dari anggota TNI/Polri, juga di duga ada pasokan senjata ilegal yang di selundupkan dari Filipina melalui jalur laut kembali di sampaikan oleh Kodam XVII/Cenderawasih.
Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol (Inf) Rikars Hidayatullah melalui press release yang di kirimkan kepada SULUH PAPUA mengatakan bahwa dari kontak senjata antara anggota TNI/AD dengan kelompok TPN/OPM pimpinan Goliath Tabuni di Tingginambut, selain berhasil menewaskan satu orang “tangan kanan” Goliath Tabuni, TNI/AD juga berhasil mengamankan 2 pucuk senjata api buatan China, dan bukan senjata organik TNI ataupun Polri.
“setelah kita lakukan pengecekan ternyata kedua pucuk laras pendek itu bukan senjata organik TNI maupun Polri, senjata yang dimiliki kelompok bersenjata itu diduga buatan Cina”, kata Kapendam.
Baku tembak antara aparat keamanan dengan anggota TPN/OPM kelompok Goliath Tabuni tersebut terjadi Sabtu (7/6) di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya kemarin juga berhasil menewaskan Timika Wonda, yang katanya selama ini dikenal sebagai tangan kanan Goliat Tabuni.
Insiden baku tembak itu berawal saat aparat keamanan melakukan patroli bersama disekitar kawasan Tingginambut yang terletak sekitar dua setengah jam dari Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya. (A/RUL/R1/LO1)
Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI, Christian Zebua
Suasana Telekomfrence antara Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua didampingi Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Hinsa Siburian bersama Sejumlah Pejabat teras, Senin (20/1) kemarin siang.Pangdam Soal Pelaku Penyerangan Pos TNI di Mulia
JAYAPURA– Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI, Christian Zebua memastikan, penyerangan Pos Komas Kodim unit intel Kodim 1714/PJ Kota Lama Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (18/1) malam murni dari Kelompok Tentara Pembebasan Nasional-Orang Papua Merdeka (TPN/OPM).
“Mereka itu siapa lagi kalau bukan TPN/OPM. Mereka itu kan berurut mulai dari Goliath Tabuni, Militer Tabuni dan Yambi serta dibawah-bawahnya, saya tidak hafal karena saya tidak mau hafal itu,” kata Pangdam kepada sejumlah wartawan usai telkomfrence dengan KASAD Jenderal TNI Budiman di Makodam XVII/Cenderawasih, Senin (20/1) kemarin.
Disinggung mereka kelompok dari mana, tegas Jenderal Bintang Dua ini, bahwa kelompok penyerangan Pos TNI Kabupaten Puncak Jaya itu merupakan kelompok dari Yambi di bawah pimpinan Goliath Tabuni.
Pangdam mengungkapkan, penembakan di Kabupaten Puncak sebenarnya hanya gangguan saja, karena mereka mau balas dendam atas meninggalnya dua orang dari kelompok mereka.
“Kalau kasarnya itu, dia menembak yang penting kena dan sebenarnya mereka tidak berpengaruh terhadap kita walaupun demikian, dua prajurit kita kesenggol peluru dan sekarang mereka sudah keluar dari rumah sakit,”katanya.
Langkah yang dilakukan sekarang, Pangdam mengemukakan bahwa prajurit tetap melindungi rakyat di daerah Puncak maupun di daerah lainnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan sesuai prosedur bersama-sama dengan polisi.
Disinggung apakah ada penambahan pasukan, jawab Pangdam, penambahan pasukan tidak dilakukan, namun yang dilakukan adalah pergantian atau rotasi. Di mana, personil lama diganti dengan personil yang baru. “Tidak ada penambahan pasukan, biasa kita hanya lakukan pergantian rotasi yang berjumlah 12 SSK,” pungkasnya.
KASAD Pertanyakan Situasi Papua ke Pangdam
Sementara itu Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Budiman mempertanyakan situasi keamanan dan bencana kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI, Christian Zebua melalui Telkomfrence di Makodam XVII/Cenderawasih didampingi Kasdam, Brigjen TNI. Hinsa Siburian bersama sejumlah pejabat teras Kodam XVII/Cenderawasih, Senin (20/1) kemarin siang.
Selain KASAD menanyakan kepada Pangdam XVII/Cenderawasih situasi Papua, juga menanyakan kepada seluruh Panglima Kodam di seluruh Indonesia guna memantau dan mengantisipasi setiap bencana yang saat ini tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia.
Namun sebelumnya, Budiman menekankan kepada Pangdam XVII/Cenderawasih untuk terus meningkatkan dan memastikan gangguan keamanan di Papua serta harus menanganinya secara serius dengan menyediakan anggota dengan baik.
Untuk mereka-mereka yang lainnya, Budiman memberikan arahan kepada Pangdam bahwa masyarakat tersebut merupakan saudara-saudara kita sehingga TNI tetap melakukan tugas untuk membantu pembangunan, agar pemerintah daerah memberikan prioritas pembangunan kesejahteraan dan pendidikan kepada masyarakat Papua.
“Jadi kita harus mengajak saudara-saudara kita lebih maju, lebih sejahtera, perlakukan secara adil dan baik. Akan tetapi jika mereka melakukan secara bersenjata itu merupakan tugasmu, dan harus bisa di atasi sesuai dengan perundang-undangan,” tegas Kasad kepada Pangdam.
Tidak hanya itu, Budiman meminta kepada Pangdam agar intelejen di wilayah Papua untuk tetap mendeteksi sebelum munculnya kejadian dan jangan sampai itu terjadi. “Itu tugasmu saya harap bisa diatasi dengan baik,” tekanya.
Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Chritian Zebua menjelaskan, bahwa peristiwa yang terjadi di Papua dimulai dari Longsor di daerah Jayapura yang menewaskan dua orang ibu-ibu saat malam tahun baru, kemudian longsor di daerah Sentani yang menewaskan 3 orang pekerja.
Meski demikian, Pangdam menyampaikan bahwa ancaman banjir diperkirakan hanya di daerah Kota/kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Sorong-Provinsi Papua Barat, sedangkan untuk mengantisipasi longsor di daerah Kabupaten Jayapura dan di daerah Tembaga Pura dan banjir bandang di Kabupaten Wasior.
Untuk mengantisipasi semua perkiraan, Jenderal bintang dua ini, pihaknya sudah mengkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah dan Kodam, Korem, Kodim sudah mengorganisasikan tugas penanggulangan bencana dengan perlengkapan-perlengakapan yang sudah disiapkan. Seperti, Truk, Ambulans, tenda kesehatan, dapur lapangan, dan alat berat dalam hal Denzipur 10.
Hal menonjol lain, lanjut Pangdam adalah tentang gangguan kelompok kriminal bersenjata dua hari lalu, namun telah diatasi dengan serius. “Peristiwa penembakan sudah kami antisipasi karena kita baru saja melumpuhkan dua tewas di daerah Timika dan kita rebut satu senjata, sehingga mereka mau membalas dan balasan mereka menginginkan prajurit kita serta merebut senjata,” katanya dihadapan Kasad.
Untuk itu, jajaran Kodam XVII/Cenderawasih telah meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan. Sementara kegiatan yang sedang berjalan sekarang ini adalah rotasi pengamanan daerah rawan 12 SSK ke daerah pegunungan Tengah, karena diakuinya daerah tersebut merupakan daerah yang cukup rawan.
“Walaupun daerah tersebut merupakan daerah rawan tapi kami tetap berpedoman untuk dilakukan pengamanan dijalur-jalur yang dilalui selalu dilakukan secara optimal, namun sampai hari ini situasi di Papua aman dan kondusif,”
katanya.
Selain itu, lanjut dia, di Manokwari beberapa waktu lalu terjadi perang suku antara suku Makassar dan Suku Biak. Di mana, saat kejadian itu dirinya bersama Kapolda Papua dan Gubernur Provinsi setempat membuat suatu deklarasi kepada 52 suku untuk dilakukan kesepakatan perdamaian.
Dalam pertemuan itu juga, pihaknya telah melihat secara langsung daerah Mansinam yang rencana pak Gubernur tanggal 5 Februari akan diresmikan oleh Presiden SBY. “Kondisi di daerah Mansinam sudah mulai dipersiapkan, baik itu fisik maupun pengamanan dan sudah terkomunikasikan,” ungkapnya. (loy/don/l03)
Jayapura, – Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang pos polisi sub sektor Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Para penyerang juga merampas 8 senjata milik polisi.
Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Sabtu (4/1/2013) dilakukan ketika pos dijaga 2 orang personel Polri. Penyerang diperkirakan mencapai 20 orang.
“Saat kejadian 8 pucuk senpi laras panjang terdiri dari AK 47 (3 pucuk), Mouser (1 pucuk), SS1 (5 pucuk) dan amunisi dibawa kabur oleh pelaku,” ujar Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistiyo Pudjo saat dihubungi.
Kejadian terjadi ketika 5 personel polisi tengah melakukan patroli. Para pelaku mulanya mendobrak pintu depan pos dan mengobrak-abrik ruangan utuk mencari senjata.
Dua polisi yang berada di pos langsung menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan melapor ke Polres terdekat. Sejumlah anggota Brimob dan TNI langsung mengejar pelaku namun mereka melarikan diri ke gunung sambil meletuskan tembakan ke arah anggota.
“Satu pleton Brimob dari Jayapura, Mabes Polri dan TNI akan diperbantukan untuk melakukan pengejaran pelaku,” imbuh Sulistiyo.
Jayapura, 23/12 (Jubi) – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak akan pernah menyerah kepada NKRI dengan alasan apapun. Jika betul ada yang menyerah harus ada bukti, siapa 100 orang itu harus jelas detail nama-nama pun jelas.
TPN/OPM menolak klaim Bupati Puncak Jaya yang menyebutkan 100 orang anggota TPN/OPM telah menyerahkan diri dan menjadi polisi Pamong Praja. Melalui website resminya, TPN/OPM mengatakan yang dilakukan Henok Ibo adalah cara kuno yang selalu digunakan pemerintah.
“Henok Ibo ini cara kuno jika katakan demikian, karena Lukas Enembe sebelum menjabat sebagai Gubernur, pernah juga mengatakan seperti Henok Ibo katakan, tetapi kenyataannya mana? sangat disayangkan kalau ada yang mimpi anggota aktif Tentara Pemebebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjerah. Henok Ibo rekrut Masyarakat jadi anggota Satpol PP jangan bilang anggota Goliath Tabuni. Karena tidak semua masayarakat di Puncakjaya itu anggota TPNPB-OPM, ada masyarakat dan ada juga anggota TPNPB-OPM, sama seperti masyarakat Indonesia di Jawa, Sumatera Bali dll juga tidak semua TNI/POLRI ada masyarakat dan militer.”
Menurut website TPN/OPM ini, Henok hanya meminta uang kepada pemerintah pusat dengan cara begitu, menipu dengan mengatakan anggota Goliath menyerah. Bahkan TPN/OPM mengancam akan menembak Henok Ibo jika mereka mendapatinya.
Terkait informasi ini, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayend, Terianus Sato, mengakui bahwa itu hanya tipuan saja.
”Saya menilai itu penipuan yang kerap kali disebut-sebut anggota TPNPB-OPM menyerah. Dimana saja bukan hanya kali ini di Puncakjaya yang Henok Ibo katakan itu. Tetapi itu cara mereka minta-minta uang, pejabat Bupati tipu Gubernur, dan Gubernur tipu Pemerintah Pusat untuk mendapatkan uang mereka. Siapa bilang anggota TPNPB-OPM menyerah, sampai kapan pun dan dengan alasan apapun kami tidak akan menyerah. Perlawanan kami berhenti, ketika Papua Merdeka dan berdaulat penuh.”
kata Terianus Sato.
Sebelumnya, media ini melansir pernyataan Bupati Puncak, Henock Ibo yang menyebutkan 100 orang anggota TPN/OPM telah menyerahkan diri dan bergabung menjadi Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dikabarkan juga, proyek Turun Gunung TPN/OPM ini melibatkan dana 380 miliar dari Provinsi Papua. Selain direkrut sebagai Satpol PP dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) anggota TPN/OPM yang disebut “Turun Gunung” ini diberikan berbagai program pembangun perumahan yang serta pelatihan dalam berbagai keahlian. (Jubi/Victor Mambor)
Victor Mambor on December 23, 2013 at 07:27:08 WP, Jubi
Jayapura -Terkait pernyataan Kapolda Papua Tito Carnavian yang akan menjadikan OPM pimpinan Goliath Tabuni Dalam Daftar Pencarian Orang, karena diduga terkait kasus penghadangan dan penembakan 8 prajurit TNI dan 4 warga Sipil di Sinak Puncak Papua, mendapat tanggapan dari Goliath Tabuni. Ia berang dan mengancam memerintahkan anggotonya menembak Kapolda. Situasi itu mendapat perhatian DPR Papua dan meminta kedua belah pihak saling menahan diri dan tidak saling mengancam.
“DPRP minta Jenderal Tito dan ‘Jenderal’ Goliath tidak saling baku ancam, sebaiknya menahan diri. Sebab, kondisi itu bisa memperkeruh situasi yang bisa menimbulkan konflik,,”ujar Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai, Senin 8 April.
Lanjutnya, bila kedua belah pihak saling berkeras, masyarakat akan menjadi korban. Untuk itu, sebaiknya dicari solusi menghindari potensi konflik. “Kalau Polisi bersikeras dengan sikapnya, OPM juga demikian, maka situasi akan kacau, dan ujung-ujungnya masyarakat yang akan jadi korban,”terangnya.
Sebaiknya, sambung Ruben Magai, Kapolda jangan langsung menetapkan Goliath Tabuni sebagai DPO, tanpa memiliki bukti hukum yang konkrit dia terlibat dalam tindak kriminal. “Mestinya Polisi mengungkap fakta dulu, bukan langsung tetapkan DPO tanpa punya bukti kuat,”singkatnya.
Ruben menambahkan, hal aneh juga jika Polda langsung menetapkan Goliat Tabuni sebagai DPO, tanpa bukti hukum yang kuat namun hanya dengan asumsi. “Goliath kan memperjuangkan ideologinya yakni Papua Merdeka, jadi ini kasus politik bukan tindak kriminal,”imbuhnya.
Karena ini kasus Politik seharusnya yang dikedepankan cara dialog daripada angkat senjata yang buntutnya hanya melahirkan kekerasan . “Kalau berkaitan dengan Politik ya selesaikan dengan dialog seperti yang selalu didorong Jaringan Papua Damai,’’tandasnya.
Ia juga meminta Polisi jang terlalu mudah menuding seseorang bertanggung jawab pada sebuah peristiwa kekerasan tanpa mengusut secara tuntas. “Ungkap dulu secara terbuka, kalau memang ada bukti, baru tetapkan sebagai pelaku kriminal bukan main tuduh,’’tandasnya.
Sikap main tuduh, akhirnya hanya akan membuat orang Papua selalu mencurigai Negara selalu merekayasa setiap peristiwa yang terjadi. “Kalau terus main tuding, orang Papua jadi sadar, situasi politik sengaja diciptakan Negara. Dan tentu mereka tidak akan tinggal diam, karena siapapun kalau haknya dirampas pasti melawan,’’kata dia.
Anggota DPR RI Diaz Wijanggen menadaskan hal senada, semestinya pemerintah pusat dalam menyelesaiakn persoalan Papua harus mengedepankan dialog, bukan asal tuding dan mengancam. ‘’Duduk bersama dialog bahas apa masalahnya dan cari solusinya, bukan malah main tuduh dan ancam,’’pungkasnya.
Diaz sangat menyayangkan Kapolda Papua yang berencana menetapkan Jenderal Goliath Tabuni dalam Daftar Pencarian Orang tanpa memiliki bukti yang akurat. ‘’Sangat sayangkan Kapolda langsung tetapkan DPO, jelas nanti aka nada perburuan. Apa kalau nanti Goliath dibunuh persoalan akan selesai,’’tanya dia..(jir/don/l03)
Jayapura, 8/4 (Jubi) – Anggota DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang Papua tak akan menyelesaikan masalah.
“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DOP agar dia bisa dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal, isu Papua merdeka tetap ada,”
kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).
Menurutnya, tidak ada yang memaksa orang Papua berteriak merdeka. Itu adalah ideologi politik orang Papua sendiri, sehingga penyelesaiannya juga harus dengan cara politik. Lewat dialog atau apapun namanya yang penting kedua pihak duduk bersama.
“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,” ujarnya.
Dikatakan, menyelesaikan masalah Papua harus tuntas. Tidak hanya sepotong-sepotong. Apalagi sudah ada etika yang baik dari orang asli Papua untuk selesaikan masalah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah mendorong dialog, itu harus segera direspon baik oleh pemerintah RI dan melibatkan mereka yang dikatakan OPM untuk dialog.
“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak bisa? Berarti ada diskriminasi,”
kata dia lagi.
Selain itu dikatakan, ada dua kebijakan pemerintah yang keliru di Papua. Orang Papua diberikan Otsus tapi ternyata dalam penerapannya pusat tidak konsisten. Pusat juga memberikan pemekaran seenaknya untuk Papua dan ini kerap menimbulkan konflik antara sesama orang asli Papua.
“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,”
ujar Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)
Penulis : Arjuna Pademme | April 8, 2013 | 17:30, TabloidJubi.com
Editor : CUNDING LEVI
Papua Merdeka News 