Dari Kantor Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Gen. TRWP Amunggut Tabi atas nama Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP menyerukan agar segera diperhatikan sejumlah hal berikut:
Segera dilakukan perapihan organisasi dan penajaman perjuangan Papua Merdeka, agar ULMWP dan NRFPB segera menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara rutin dan menyeluruh,bersama-sama semua komponen organisasi dan tokoh perjuangan Papua Merdeka, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, dengan satu tujuan bersama, kemerdekaan West Papua dari kolonialisme NKRI.
Agar perapihan dan penajaman program dimaksud dilakukan setelah menerbitkan Panduan Umum/ Master Plan Perjuangan Kemerdekaan West Papua oleh ULMWP sehingga membantu semua pihak untuk mengambil bagian masing-masing menurut kelebihan dan pengalaman setiap pihak pribadi dan organisasi perjuangan yang ada.
Master Plan dimaksud lengkap dengan Rencana Anggaran Belanja, Anggaran Tenaga dan Anggaran Waktu, dengan target dan framework perjuangan Papua Merdeka yang terorganisir dari sisi dana, tenaga dan waktu;. Kami dari pihak gerilyawan telah memberikan waktu dan kesempatan kepada perjuangan politik dan diplomasi mulai tahun 2006 dan sampai saat ini masih memberikan kesempatan. Oleh karena itu jangan disia-siakan.
Agar Parlemen Nasional West Papua dan Negara Republik Federal Papua Barat, bersama-sama duduk dalam payung ULMWP, segera merangkul semua tokoh, aktivis dan organisasi yang ada demi terus memupuk dan memperkuat persatuan kita yang telah terwujud lewat payung politik ULMWP.
Agar semua gerilyawan atas nama TPN/OPM, TPN-PB dan TRWP tidak terlibat dalam politik dan diplomasi Papua Merdeka, dengan nama Sekretaris Jenderal, Jurubicara ataupun Diplomat, karena itu akan mengacaukan pemahaman dan sikap masyarakat internasional tentang tugas gerilyawan dan tugas politisi dan diplomat. Marilah, para gerilyawan tetap pada prinsip dan tugas pokoknya, tidak berbicara di forum diplomasi dan politik, tetapi tetap menjaga Tanah Leluhur New Guinea dengan memanggul senjata, dan memberikan dukungan doa dan moril, dukungan dana kepada para politisi dan diplomat dan organisasi politik Papua Merdeka.
Agar Parlemen Nasional West Papua segera menyelenggarakan Sidang-Sidang Khusus dan Sidang Paripurna dalam rangka mendukung fungsionalisasi dan kelancaran fungsi organ perjuangan kita bernama ULMWP, bekerjasama dengan NRFPB. Ada banyak hal yang harus disesuaikan, dengan prinsip saling menerima dan saling mengakui, saling mengisi dan saling menopang, saling berkontribusi dan saling menghormati.
Demikian seruan ini kami keluarkan untuk diketahui dan ditindak-lanjuti oleh kita semua, terutama oleh PNWP dan NRFPB.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia selama ini berusaha untuk menolak dan menghindari internasionalisasi masalah Papua. Padahal, pada kenyataannya masalah Papua termasuk aspirasi untuk merdeka sudah menjadi masalah internasional sejak lama. Oleh karena itu sulit menghindari sorotan dunia internasional atas masalah ini.
Hal ini dikatakan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Kumolo, dalam wawancara dengan satuharapan.com di Jakarta (24/2).
“Internasinalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, yang banyak melakukan kajian tentang Papua.
Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papua dilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.
Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat, juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.
“Ketika beberapa tokoh OPM melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, Papua Nugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.
Ia mengakui ada perbedaan pendapat mengenai kadar internasionalisasi masalah Papua saat ini. “Ada yang bilang belum ada apa-apa, karena negara di Pasifik masih terlalu kecil dan ada juga yang berpendapat ini adalah masalah yang serius,” kata dia.
Namun, menurut Cahyo, MSG merupakan kelompok beranggotakan negara-negara yang merdeka. Anggota MSG sendiri merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Isu ini bisa saja dibawa ke forum yang lebih tinggi,” kata Cahyo.
“Meskipun MSG hanya bagian dari Pasifik Selatan, saya menduga mereka memiliki jaringan yang kuat dengan negara yang besar seperti Australia, Amerika Serikat. Kita tidak boleh menyepelekan mereka dan kita tidak boleh memandang mereka tidak memiliki kekuatan politik,” kata Cahyo.
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan
SELAMAT DAN SUKSES!
atas penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Workshop West Papua yang telah berlangsung di Republik Vanuatu akhir tahun lalu.
Selanjutnya dari Markas Pusat Pertahanan kami mengusulkan kepada organ politik dan perwakilan rakyat yang mensosialisasikan perkembangan politik dan diplomasi Papua Merdeka ini agar
menyebarluaskan informasi perkembangan dimaksud kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah dan penduduk Indonesia di seluruh wilayah NKRI;
membentuk pusat informasi dan sosialiasi di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai;
menghadap pejabat NKRI di Tanah Papua dan Jakarta dengan tujuan melaporkan perkembangan yang sedang terjadi dengan tujuan melibatkan Pemerintah Indonesia agar mulai memberikan tanggapan terhadap perkembangan politik dan diplomasi yang sedang berkembang di kawasan Melanesia. Mengabaikan Indonesia dari permainan kita sama saja dengan mengabaikan fakta bahwa NKRI saat ini menduduki dan menjajah Tanah dan bangsa Papua. Baik Perdana Menteri Papua New Guinea maupun Menteri Luar Negerinya secara berulang-ualng telah sampaikan kepada media dan kita semua bahwa Indonesia harus dilibatkan dalam upaya diplomasi dan politik Papua Merdeka. Oleh karena itu, kita bangsa Papua dengan besar hati wajib membuka diri kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan hasil Workshop West Papua di Vanuatu dan mengajak mereka bertukar-pikiran dan informasi dalam rangka membangun kerjasama dan saling-pengertian di antara kita sesuai dengan harapan dari orang Papua yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri PNG.TRWP telah menyimak sejumlah politisi Papua Merdeka menolak berkonsultasi dengan Indonesia. Kami menilai sikap seperti ini tidak bijak, dan tidak menunjukkan profesionalitas kita dalam berpolitik dan berdiplomasi. Saudara-saudara politisi dan diplomat Papua Merdeka seharusnya menunjukkan kedewasaan diri dalam berpolitik dan berdiplomasi dengan cara melibatkan Indonesia dalam keseluruhan proses lamaran ke MSG dan tindak-lanjut daripadanya.
Perdana Menteri PNG, yaitu orang Papua di Timur pulau New Guinea telah katakan kita jalankan “politics of engagement” dengan Indonesia, yang artinya kita mengundang Indonesia untuk mau melibatkan diri dalam pentas politik antar-bangsa terkait isu-isu West Papua. Mengeluarkan Indonesia dari politik Melanesia sama saja dengan memandang masalah Papua ialah urusan dalam negeri Indonesia secara pribadi dan menyangkal PNG sebagai satu kesatuan Papua sama saja dengan meneguhkan kleim NKRI bahwa West Papua ialah bagian dari NKRI dan oleh karena itu, apapun yang dikatakan pemimpin Papua di Papua New Guinea tidak perlu diikuti oleh masyarakat Papua di West Papua.
Semua komponen perjuangan Papua Merdeka sudah bersatu Atas dasar persatuan ini, maka sudah waktunya kita mengundang Indonesia untuk terlibat dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi di tanah leluhur bangsa Papua di pulau New Guinea bagian Barat sejak tahun 1960 sampai hari ini (tahun 2015).
Dikeluarkan di: MPP TRWP
Pada tanggal: 04 Maret 2015
Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWPMathias Wenda, Gen. TRWP
Para Pimpinan PNWP, WPNCL dan NRFPB melakukan sosialisasi terbuka hasil ULMWP di Asrama Rusunawa, Waena, 3/2/2015 – Jubi/Arnold Belau
Jayapura, Jubi – Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) secara resmi mulai melakukan sosialisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dilahirkan di Saralana, Vanuatu awal Desember 2014 lalu kepada seluruh rakyat Papua Barat.
Jonah Wenda dari WPNCL mengatakan, lahirnya ULMWP adalah satu langkah maju dalam sejarah perjuangan bangsa Papua. ULMWP lahir karena permintaan negara-negara anggota MSG untuk melakukan penyatuan dalam negeri diantara orang Papua agar bersatu dan satu suara.
“Maka untuk menindak lanjutinya pada Desember 2014 lalu semua faksi-faksi perjuangan bersatu. Dan pada tanggal 5 Februari 2015, secara resmi ULMWP telah mendaftarkan proposal ke sekretariat MSG di Vanuatu. Maka yang kita lakukan hari ini adalah untuk menyatukan seluruh orang Papua Barat dan ini adalah sosialisasi pertama dan resmi,”
jelas Jonah, (2/3/2015) di Asrama Rusunawa, Waena, Jayapura..
Selain itu, Viktor Yeimo, ketua umum KNPB mengatakan, agenda persatuan perjuangan bangsa Papua adalah agenda yang urgen dan agenda yang paling mendesak di dalam perjuangan orang Papua. Oleh karena itu, kita harus bersatu.
“Kunci orang Papua untuk merdeka adalah persatuan. Persatuan di dalam negeri adalah satu yang diinginkan dan dirindukan oleh masyarakat internasional. Juga persatuan antar pemimpin faksi-faksi perjuangan adalah satu kerinduan orang Papua. Dan para pemimpin bangsa Papua Barat sudah buktikan dan kini sudah bersatu,”
ungkap Yeimo.
Dikatakan oleh Yeimo, untuk menjawab kerinduan orang Papua dan masyarakat internsional untuk bersatu sudah diwujudkan. Dan hari ini rakyat papua sudah bersatu dan ada dibawah payung ULMWP.
Lanjut Yeimo, hari ini secara terbuka, PNWP, WPNCL dan NRFPB membuka sosialisasi. ULMWP bukan saja orang di luar negeri tetapi ULMWP didukung oleh tiga organisasi besar dan seluruh lapisan rakyat Papua Barat oleh karena itu sosialisasi akan mulai dilakukan sejak hari ini ke seluruh wilayah Papua Barat.
“Kenalkan ULMWP sebagai payung organisasi bersama yang sedang berjuang untuk mendorong perjuangan ditingkat internasional. Oleh karena itu kami harapkan doa dan dukungan dari seluruh pihak untuk masuk sebagai anggota MSG,”
harap Yeimo.
Selain itu, Willem Rumasep dari NFRPB mengatakan, hari ini dideklarasikan kepada rakyat Papua Barat tentang hasil kesepakatan yang dilakukan di Vanuatu pada bulan November lalu.
“Nantinya, tiga organisasi besar ini akan melakukan sosialisasi di seluruh tanah Papua Barat dengan gaya dan caranya masing-masing. Untuk memberitahukan kepada rakyat Papua Barat bahwa saat ini orang Papua harus bersatu dalam ULMWP,”
katanya.
Wakil ketua PNWO, Ronsumbre mengatakan, apa yang akan diwujudkan oleh tiga komponen perjuangan untuk mewujudkan persatuan diantara seluruh orang Papua Barat adalah akan bukti keinginan hati nurani rakyat Papua Barat.
“Hati nurani rakyat Papua Barat yang akan membuktikan persatuan itu. Jadi kalau informasi yang kami sampaikan bahwa masyarakat internasional menghendaki bersatu. Dan rakyat Papua menyatakan hari ini kami bersatu dan keinginan kami adalah satu, yaitu merdeka sebagai bangsa. Itu adalah kongkrit dari persatuan orang Papua hari ini,”
ujarnya.
Untuk diketahui, PNWP, WPNCL dan NRFPB telah bersatu di Saralana, Vanuatu dan melahirkan ULMWP. Setelah bersatu, mereka telah menyatakan untuk mengajukan kembali aplikasi ke MSG melalui ULMWP. (Arnold Belau)
A unified movement represents a new hope for West Papuans to continue building momentum for their self-determination struggle in spite of allegations of a new atrocity in Paniai by Indonesian security forces this week, writes Ben Bohane from Port Vila.
IN A gathering of West Papuan leaders in Vanuatu earlier this month, different factions of the independence movement united to form a new body called the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
In kastom ceremonies that included pig-killing and gifts of calico, kava and woven mats, West Papuan leaders embraced each other in reconciliation and unity while the Prime Minister of Vanuatu, church groups and chiefs looked on. The unification meeting was facilitated by the Pacific Council of Churches.
The new organisation unites the three main organisations and several smaller ones who have long struggled for independence. By coming together to present a united front, they hope to re-submit a fresh application for membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) as well as countering Indonesian claims that the West Papuan groups are divided.
The divisions have tended to be more about personalities than any real policy differences since all the groups have been pushing for the same thing: independence from Indonesia. But the apparent differences had sown some confusion and gave cover to Fiji and others in the region to say the movement was not united and therefore undeserving of a seat at the MSG so far.
This narrative has been challenged by other leaders in the region, such as the Vanuatu Prime Minister Joe Natuman, who said that the very fact the West Papuans are a Melanesian people gives them the automatic right to be represented by the MSG.
Following the unification gathering, newly elected spokesperson for the ULMWP Benny Wenda said: “We West Papuans are united in one group and one struggle now.” Wenda claimed this was the most important gathering of West Papuan leaders since the struggle began 52 years ago.
Key groups united
The key groups to have united include the Federal Republic of West Papua (NRFPB); National Coalition for Liberation (WPNCL) and National Parliament of West Papua (NPWP), which incorporates the KPNB (National Committee for West Papua). An external secretariat consisting of five elected members from the various groups will now co-ordinate the ULMWP. Octovianus Mote, a former journalist who has been based in the US for many years, has been elected general secretary of the ULMWP.
Benny Wenda is the spokesperson and the other three elected members are Rex Rumakiek, Leone Tangahma and Jacob Rumbiak.
“The ULMWP is now the only recognised co-ordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia.”
General secretary Mote said at the close of the unification meeting: “I am honoured to be elected and very happy we are now all united. The ULMWP is now the only recognised co-ordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia.”
In a speech outside the Chief’s Nakamal (the hut which serves as a focal point for all the chiefs of Vanuatu), Mote spoke of the urgency of their situation. He quoted economist Dr Jim Elmslie, whose demographic projections suggest that Papuans will comprise only 29 percent of the population by 2020, highlighting the massive transmigration program that continue to bring settlers in from around Indonesia. Indigenous Papuans are already a minority in their own land – and Mote warned that once West Papua is fully “Asianised” then Papua New Guinea would be next.
Papua New Guinea is already under sustained pressure from Indonesia, witnessed by the last minute blocking of a charter flight organised for 70 delegates, many of whom had travelled for weeks through the jungle of West Papua to reach PNG, from leaving Jackson’s International Airport in Port Moresby. Peter O’Neill’s PNG government had originally organised and paid for the charter to get delegates to the Vanuatu meeting but appears to have succumbed to Indonesian anger. In the end five of the 70 delegates marooned in Port Moresby found commercial flights and got to Port Vila in time for the final day’s signing ceremony, which became known as the Saralana Declaration.
While Indonesia dangles the carrot of “assistance” and supporting Fiji and PNG’s bid for ASEAN membership, other Melanesian nations are not so easily bought. No-one could accuse Vanuatu or its successive Prime Ministers of bowing to Indonesian pressure – the issue has bipartisan support there and has become a domestic political issue. Vanuatu’s current Prime Minister Joe Natuman gave full state support for the West Papuan gathering saying he didn’t care if Indonesia cut diplomatic relations with Vanuatu.
Traditional celebration
On December 1, the day West Papuans traditionally celebrate their independence day, Vanuatu’s leaders joined a large rally of supporters who marched through the capital Port Vila, led by the VMF (Vanuatu Mobile Force) marching band in uniform. Prime Minister Natuman was present at a flag raising ceremony which hoisted both the Vanuatu flag and West Papuan Morning Star independence flag. Indonesia promptly sent a “warning” to Vanuatu with unspecified threats.
West Papuan delegates were moved by Vanuatu’s support and spoke emotionally about ongoing atrocities and repression in their homeland. Even as they united, reports of more killings surfaced this week.
General Secretary Mote told me the next step is for the new movement to re-submit their MSG application for membership between February and March next year, with MSG leaders expected to make a decision when they meet in the Solomon Islands in June 2015.
No doubt some internal tensions will remain, given the tribal diversity of West Papua and its traditionally de-centralised leadership, but the newly unified movement under the ULMWP represents the best chance yet for the Papuans to continue building momentum for their struggle.
Ben Bohane is communications director of the Vanuatu-based Pacific Institute of Public Policy and writes for PiPP’s Pacific Politics blog.
Merdeka.com – Kalau dihitung sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua sudah 45 tahun bergabung dengan Indonesia. Sejak itu pula konflik berdarah terus membekap Bumi Cendrawasih.
Tokoh Papua sekaligus Menteri Luar Negeri Federasi Papua barat Jacob Rumbiak menegaskan kesabaran rakyat Papua ada batasnya.
“Kami terlalu yakin dalam waktu tidak lama akan ada perlawanan bersenjata besar-besaran oleh rakyat Papua,”
katanya saat dihubunginya melalui telepon selulernya kemarin sore.
Berikut penuturan Jacob Rumbiak kepada Faisal Assegaf dari merdeka.com.
Tadi Anda bilang OPM bisa melawan kalau darurat militer ditetapkan. Siapa melaih dan memasok senjata bagi OPM?
Yang jelas bukan saja OPM tapi juga rakyat Papua sudah siap melawan. Rakyat sudah siap bertindak. Kekuatan OPM tidak seberapa, tapi rakyat dan mahasiswa sudah berada di garis depan bukan di hutan lagi. Sekarang mahasiswa asal Papua di Jakarta, Yogya, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain sudah menuntut kemerdekaan.
Jadi kapan OPM bakal menyatakan perang terhadap Indonesia?
Saya tidak tahu itu kapan, tapi saya terlalu yakin perlawanan dalam skala besar pasti datang, ditambah lagi pendekatan militer dilakukan Indonesia bertambah besar.
Perlawanan rakyat waktunya tidak bisa saya tentukan, tapi kekuatan diplomatik, politik, intelijen dan militer sudah terbangun rapih. Kami berpikir penyelesaian secara damai itu penyelesaian sangat bermartabat.
Menggunakan cara militer merupakan cara terakhir. Kami terlalu yakin dalam waktu tidak lama akan ada perlawanan bersenjata besar-besaran oleh rakyat Papua.
Tapi Anda setuju kalau tidak ada perlawanan bersenjata besar-besaran tidak bakal dapat perhatian masyarakat internasional?
Ini kan masih melihat situasi. Rakyat sipil Papua sangat besar jumlahnya, ini butuh pertimbangan. Jadi jangan ada pengorbanan besar dari mereka. Itu juga jadi perhitungan pribadi buat rakyat Papua merdeka untuk tidak melakukan kejahatan dalam melakukan revolusi.
Tapi Anda sudah melihat pemerintah berencana melakukan pendekatan militer. Kenapa OPM masih berdiam diri?
Sabar dan terus menggunakan cara-cara damai sedang kami dorong. Kami melihat isu global sangat alergi dengan perang. Kami harus hati-hati karena teroris hampir mirip dengan isu global. Kami harus hati-hati menghadapi pendekatan militer. Kami tidak mau dicap teroris.
Artinya OPM belum siap berperang dengan Indonesia?
Kami melihat ada batas kesabaran juga sehingga kita berusaha melakukan pendekatan lagi. Saya berharap awal tahun depan ada komite khusus diatur dari luar ke dalam. Kami sudah melakukan pendekatan secara khusus, mendesak pihak luar menjadi pendengar sebelum kami bertindak.
Kapan batas waktunya diberikan karena korban sipil terus berjatuhan?
Yakinlah, sabar adalah subur dan sehat. Masih ada waktu buat kami terus melakukan pendekatan bermartabat dan waktu kami terbatas.
Jadi OPM belum siap berperang dengan Indonesia?
Sebenarnya sudah siap, tapi kami tidak tahu waktunya, mungkin tahun depan. Yang jelas pihak Papua sudah siap sekali. Kami masih terus melakukan pendekatan sangat bermartabat, kami coba dulu.
Seberapa siap? Atau ini cuma sesumbar doang buat menjaga semangat untuk merdeka?
Kami sudah sangat siap dari sisi militer. Persiapan kami sudah cukup bisa hadapi militer Indonesia, tapi kami lihat itu bukan sebuah solusi cepat. Saya harap pihak Indonesia sudah bisa melihat kaki Papua suah siap kapan saja.
Bisa jelaskan kesiapannya dengan persenjataan lengkap militer?
Kami sedang dalam semangat dan momentum tepat. Kami ini mengalami kebijakan salah. Sekarang masyarakat internasional merasa bersalah memasukkan Papua ke tempat salah.
Jadi momentum perlawanan bersenjata besar-besaran perlu menunggu hingga 2019, bertepatan dengan setengah abad Papua bergabung dengan Indonesia sejak pepera 1969?
Saya pikir itu terlalu lama,
Kapan perlawanannya jika itu terlalu lama?
Kekuatan lain itu (militer) siap tapi tidak mungkin saya katakan soal itu. Kami melakukan persiapan bersenjata. Kami telah memutuskan harus menyeselaikan konflik politik di Jakarta dengan internasional secara damai.
Keputusan penyelesaian Papua ada di tangan para pemimpin. Saya tidak bisa mendahului keputusan para pemimpin tinggi buat menyelesaikan konflik Papua secara damai. Walau menderita, ada kucuran darah dan air mata, penderitaan terlalu hebat, kami ahrus menunjukkan kami tetap berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai.
Kalau nanti dengan cara cara damai tidak bisa nanti, baru kami menggunakan cara militer. Sekarang kami masih mencoba untuk beberapa tahun ke depan.
Jadi tenggat penyelesaian damai hingga 2019?
Bisa terlalu lama, mungkin juga bisa terlalu cepat. Harusnya lebih cepat lebih baik, bisa saja tahun depan atau 2019. Kami belum bisa pastikan. Tapi kami ingin kalau merdeka nanti kami tidak ingin rakyat Papua mencap Indonesia sebagai negara penjajah.
The historic gathering of West Papuan leaders in Vanuatu from different factions in the independence movement have united,Saturday and formed a new body called the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
This new organisation unites the three main organisations who have long struggled for independence in their own way.Coming together to present a united front will allow them to re-submit a fresh application for membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) as well as countering Indonesian claims that the West Papuan groups are divided.
“The negotiations and kastom ceremonies attended by leaders of all the major groups and observed by the chiefs, churches and the government of Vanuatu demonstrates that West Papuans are united in one group and one struggle,”the West Papuan Leaders said at the conclusion of their deliberations at the Chiefs nakamal in Port Vila on Saturday afternoon.
The key groups who have united include the:Federal Republic of West Papua (NRFPB), National Coalition for Liberation (WPNCL) and the National Parliament of West Papua (NPWP). An external secretariat consisting of five elected members from the various groups will now co-ordinate the ULMWP activities. Octovianus Mote has been elected as General Secretary of the ULMWP while Benny Wenda is the spokesperson and the other three elected members are Rex Rumakiek, Leone Tangahma and Jacob Rumbiak.
General Secretary Mote said at the close of the unification meeting, “I am honoured to be elected and very happy we are now all united.
The ULMWP is now the only recognized coordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia”.
The ULMWP wishes to express its profound gratitude to the government of Vanuatu, the Malvatumaurii Council of Chiefs, the Vanuatu Christian Council of Churches and the Pacific Council of Churches who have facilitated the week long meeting of delegates, who came from West Papua and around the world to unite after 52 years of struggle,a press statement issued at the conclusion of the Meeting stated.
The signing of the Chiefs Nakamal Declaration for West Papua Unity,last Saturday afternoon was witnessed by Prime Minister Joe Natuman, Deputy Prime Minister and Minister of Trade Ham Lini, Minister for Lands Ralph Regenvanu,Port Vila MP Edward Natapei,Malvatumauri President Chief Senio Mao Tirsupegovernment officials, church leaders,Chiefs and other community leaders,the members of the delegations of the three West Papuan Group and general members of the public.
The Declaration that was signed by leaders of the three West Papuan Group read:
“We the undersigned; the Federal Republic for West Papua (NRFPB), West Papua National Coalition of Liberation(WPNCL),West Papua National Parliament(WPNP/NewGuinea Raad),have conducted the Summit on West Papua,we do declare that today the 6th December 2014 at the Chiefs Nakamal,at Saralanga,Port Vila,Vanuatu,that the undersigned groups have united and established the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP),a body representing all resistance organizations both inside and outside West Papua.
“We declare and claim that all West Papuans,both inside and outside West Papua,are united under this new body and will continue our struggle for Independence.
“This meeting has been conducted pursuant to the decision made by the Melanesian Spearhead Group (MSG) in Port Moresby,Papua New Guinea in June 2014,that West Papuan Independence organizations must first unite before an application for membership can be re-submitted to the Melanesian Spearhead Group(MSG). We are now united and will re-submit an application under this new body, the ULMWP.
“We are determined that the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) becomes the Coordinating Body to support all international efforts to regain our sovereignty. In order to support this,we have formed a secretariat of five people;Benny Wenda,Jacob Rumbiak,Leone Tanggahma,Octovianus Mote and Rex Rumakiek,and representing the three largest resistance organizations and also all non-affiliated resistance organizations that support our struggle. We will maintain our existing organizations but commit to be united by the coordinating efforts of the United Liberation Movement for West Papua.
“This important and historic declaration has been made possible through the faithful efforts of the Vanuatu Government,Malvatumauri National Council of Chiefs,the Vanuatu Christian Council (VCC),the Pacific Conference of Churches (PCC) and the commitment of the liberation organizations.”
After the signing ceremony,the President of the Malvatumauri National Council of Chiefs and members of the Port Vila Council of Chiefs facilitated a reunification custom ceremony, for the three West Papuan Groups after many years of operating separately.
West Papua Reunification Committee chairman Pastor Allen Nafuki said, “The organizing committeeis very pleased with the outcome of the Meeting which achieved its objectives very successfully through deliberations and good understanding of all the three West Papuan Groups as well as the Malvatumauri National Council of Chiefs,the Port Vila Council of Chiefs, the Pacific Conference of Churches (PCC), the Vanuatu Christian Council (VCC), with the full support of the Vanuatu Government lead by the Prime minister Natuman, the Deputy PM,ministers present on Saturday and the people of Vanuatu.
“This could not have been achieved with the understanding of everyone involved,especially the three Groups of West Papua with their leaders and members of their delegations, the Vanuatu Government, the Malvatumauri, VCC and the PCC and many others support. The meeting has achieved its objectives for which we are all proud of and are thankful to God for His guidance.”
The signing was signed by three leaders representing the three West Papua Groups and witnessed by the President of the Malvatumauri chiefTirsupe,Pastor Kalsakau Urtalo on behalf of the VCC,Mr. Murray Isimeli, of the PCC and Vanuatu’s and former Vanuatu prime minister Barak Sope.
Details of the reconciliation ceremony along with various important speeches from different parties involved will be carried by the Daily Post in forthcoming issues.
Pasukan Penjaga tanah Papua (Petapa) dalam perayaan 1 Desember 2014 di Sabron Yaru (Jubi/Mawel Benny)
Abepura, Jubi – Rakyat Papua menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Reunifikasi pemimpin Politik Bangsa Papua yang sedang berlangsung dari 30 November hingga 4 Desember di Vanuatu.
Ucapan terima kasih itu disampaikan, presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB), Forkorus Yaboisembut dalam Pidato HUT embrio kemerdekaan Politik West Papua ke 53 yang dirayakan di Sabron Yaru, Sentani Barat, Jayapura, Papua, Senin (1/12).
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Vanuatu, Dewan Gereja Vanuatu, Kepaa-kepala suku di Vanuatu dan dewan Gereja-Gereja Pasifik yang telah membantu terlaksananyya Reunifikasi Papua Barat di Port Villa, Vanuatu,”
katanya.
Yaboisembut menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada panitia penyelenggara, terutama pada Pastor Allen Nafuki sebagai ketua anggota Panitia yang kerja keras menyukseskan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
Ucapan terima kasih juga disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicaranya, Bazoka Logo.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada rakyat Vanuatu bersama pemerintah yang menyambut kehadiran delegasi mengikuti reunifikasi,”
katanya kepada media dalam jumpa pers, pekan lalu (27/11).
Harapannya, semua delegasi yang hadir meninggalkan ego masing-masing demi kepentingan rakyat Papua Barat keluar dari cengkraman penjajahan.
“Kita harap semua bersatu satu suara. Papua Barat harus menjadi anggota MSG,”
West Papuan independence activists and their supporters in Australia have accused Jakarta of using students to spy on them.
Lateline has been told postgraduate students are providing information to Indonesian intelligence about Australian citizens and has obtained photos that are claimed to be of some of the student spies.
The celebrations were interrupted when three men, who had never been seen at any independence movement events, were seen recording the proceedings on smartphones.
The “foreign minister” of the FRWP, Jacob Rumbiak, confronted one of the men and was told they were there to gather information for the Indonesian government.
I think that the photos they took were sent to the Indonesian government by intelligence.
Jacob Rumbiak of the Federal Republic of West Papua.
“He’s explained that he’s studying a PHD at a Melbourne university and that also he works in the (Indonesian) department of foreign affairs. So he works in the government of Indonesia,” Mr Rumbiak said.
He said the man explained he would be reporting back to Indonesian authorities.
“Another two also came and they took photos of this office. I think that the photos they took were sent to the Indonesian government by intelligence,” Mr Rumbiak said.
The ABC has indentified and contacted one of the three Indonesian men who attended the opening of the office and asked for his version of events, but he has not responded.
The man is a post-graduate economics student at a university in Melbourne, and his Facebook page lists his employer as the Indonesian finance ministry.
The Indonesian embassy rejects the claims.
“The Indonesian Government does not assign its students studying in Australia, or anywhere, to collect/gather information from any sources,” the embassy said in a statement.
“The possibility of Indonesian students’ presence at open-to-public events, including Papua-related ones, might relate to their studies or personal interests.”
Melbourne-based independence movement hacked and harassed
The West Papuan independence movement is strongest in Melbourne.
They said aside from low-level harassment, their office website has also been hacked twice. They claim they were able to trace the IP addresses of the computers threatening the website to addresses in Jakarta and Melbourne.
“We are faced with Jakarta. I do believe that’s them and we also have a monitoring system so we can know from which county and the address,” Mr Rumbiak said.
It’s well known amongst the activist community that this does go on. It seems overt and not very subtle.
Reverend Peter Woods
The Indonesian Embassy in Canberra denied the attack originated from its foreign affairs offices.
“We can confirm that the Indonesian Ministry of Foreign Affairs is not involved in that website hacking incident, as the ministry does not have a policy nor intentions to hack other institutions.”
Anglican minister Peter Woods, who has long campaigned for an independent West Papua, said incidents like this are becoming more frequent and blatant.
“It seems to be very blatant. It’s well known amongst the activist community that this does go on,” he said.
“It seems overt and not very subtle.”
Australian security services aware of student spies: academic
At a talk Reverend Woods gave in Melbourne last month describing his most recent trip to West Papua, he asked two men of Javanese and Timorese origin to leave before he started as he believed they were there as informants.
“I was about to speak and we noticed that there were two non-Papuans there and we spoke to them and realised that they were agents doing surveillance. We asked them not to be there,” he said.
Lateline has spoken to several academics who all believe it is not uncommon for Indonesian post-graduate students to also provide intelligence to their country’s consulates or embassy.
“A number of students have been found to have been reporting to the consulate in Melbourne over the years,” said Damien Kingsbury from Deakin University.
“As academics, we deal with these students and we know what they are doing. They often tell us what they’re doing so we do know they report to their consulates. They do act as spies.”
Mr Kingsbury was an adviser to the Free Aceh and Timorese independence movements, and said Australian agencies are aware of this sort of intelligence gathering, but overlooked it due to it proving a comparatively low threat to Australia’s interests or security.
“The Australian security services see this as low level activity. They don’t see this as more formal espionage and a lot of the information that’s being picked up is open access anyway,” he said.
However, he said he does believe boundaries are being crossed.
“They also report on private conversations, so that is of more concern,” he said.
In the coming weeks a crucial meeting to garner support from Pacific nations for the West Papuan movement will be held in Vanuatu.
Indonesia’s president-elect Joko Widodo has indicated he is not opposed to dialogue with the independence movement about their desire for more autonomy, but Jakarta remains firm that independence is off the table.
Watch the full report on Lateline at 10.30pm on ABC TV.
Manokwari – Tahun depan Gerakan Papua Merdeka akan maju satu langkah dari strategi gerakan revolusi yang dipakai selama ini. Akan ada babak baru yang akan ditempuh bangsa Papua, sebagai model penyelesaian persoalan.
Demikian ungkap Juru Bicara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Jack Wanggay kepada koran ini kemarin. hal ini katanya akan melibatkan pihak internasional.
“Ketika 4 sayap perjuangan politik, diplomasi, intelijen, dan militer mengalami jalan buntu, maka politik, diplomasi dan intelijen akan mundur dan menyerahkan sepenuhnya panggung politik ini kepada pihak militer, biar nanti militer yang akan membuka kran-kran demokrasi yang selama ini tersumbat,”
paparnya.
Ditanya apakah hal ini akan melibatkan militer internasional, katanya hal itu masih akan dibicarakan di kalangan para pimpinan.
“Saya hanya menyampaikan pesan, tahun depan pasti akan maju satu langkah,”
tuturnya.
Jika konflik berdarah itu terjadi, lanjut Jack, maka bukan hanya orang Papua yang akan mati, bahkan akan banyak orang Indonesia yang tidak berdosa akan ikut menjadi korban.
Untuk itu, hal ini menjadi peringatan.
“Tahapan maju satu langkah, hal itu akan disampaikan. Untuk itu para stakeholders baik yang berada di Papua, Indonesia, maupun dunia internasional perlu melihat secara bijaksana persoalan Papua, agar hal-hal buruk yang tak inginkan tidak terjadi,”
Papua Merdeka News 