Dinamika Internal dan Proses Progres dalam ULMWP’

(Agenda: Dialog vs Resolusi ke MU PBB dan Referendum)

Saya akan meluruskan beberapa hal yang menurut saya keliru dan menyesatkan publik rakyat Papua terkait apa yang di-opinikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Yang perlu di-klarifikasi di sini adalah:

Pertama: Pengumuman Pemerintahan Sementara ULMWP oleh Presiden Benny Wenda pada tanggal 1 Desember 2020 lalu, oleh beberapa oknum ini disebut sebagai deklarasi “Negara Sementara”, ini adalah opini yang tidak benar dan sangat menipu, juga membodohi publik West Papua. Dari nama-nya saja sudah jelas disebutkan bahwa apa yang diumumkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 1 Desember 2020 adalah pengumuman tentang pembentukan “Pemerintah Sementara” (bukan negara sementara).

Pemerintah Sementara juga merupakan langkah kesiapan bangsa Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang. Untuk lebih jelas, bisa baca release resmi pengumuman Pemerintah Sementara yang dikeluarkan ULMWP 1 Desember 2020 di wesbsite resmi, agar tidak keliru dan tidak termakan mentah/tertipu dengan Isu-isu/gosip-gosip/opini-liar yang tidak bertanggung jawab diproduksi oleh kelompok BuseRp kolonial Indonesia ini.

Pemerintah Sementara dibentuk bukan serta-merta, bukan juga atas dasar keinginan /kehendak para pejabat ULMWP atau juga individu-individu tertentu, bukan juga atas dasar bisikan kapitalis global atau kaum imperialis sebagaimana yang diwacanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Berdirinya Pemerintah Sementara ULMWP adalah murni aspirasi rakyat West Papua didorong dalam forum resmi, pengambilan keputusan tentang pemerintah sementara dan semua proses perubahan mulai dari: (1). perubahan ULMWP dari organisasi yang bersifat wadah koordinasi menjadi organisasi politik dengan menganut sistem organisasi-nya trias-politica (yaitu adanya: legislatif, eksekutif dan yudikatif) pada 2017, (2). lahirnya Undang-Undang Dasar (UUD), (3). Pemerintah Sementara ULMWP beserta kabinet hingga visi, terjadi dengan pertimbangan kolektif dan diputuskan dalam sidang legislatif secara demokrasi. Semua pertimbangan terjadi tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Hal itu termasuk pencapaian diplomasi West Papua di dunia internasional (pertimbangan keputusan mengenai hal-hal ini semua termuat di dalam setiap surat keputusan pada proses ini).

Kemudian terkait opini bahwa, semua ini terjadi secara ilegal dan tidak mendasar. Hal ini juga publik bangsa Papua perlu ketahui bahwa, berdasarkan dasar hukum sebelumnya Bylaw ULMWP dan juga Konstitusi ULMWP 2017 semua proses ini dijamin prosedural dan legal berdasarkan dasar hukum di atas sehingga tidak benar kalo ada bahasa / isu-isu/gosip-gosip/opini yang berkembang bahwa proses-proses ini tidak demokratis, ilegal dan sebagainya.

Tuduhan Akun Saya (Erik Walela) Dipakai Sem Karoba:

Ada satu tuduhan baru lagi yang kelompok ini sedang buat bahwa akun saya (Erik Walela) dikelola/digunakan oleh Sekjen I Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Sem Karoba. Ini juga satu pembongan baru yang mereka buat. Mereka berbicara hanya bermodal menduga-duga, berangan-angan, bicara sambil mencari-cari / bicara hanya menebak-nebak /raba-raba secara membabi-buta terhadap postingan saya tertanggal 3 April 2023.

Mereka lari dari konteks apa dibicarakan di sini mengenai partai buru & sosialisme yang dia klaim secara membabi-buta itu. Dia tidak fokus. Dia sudah bicara lari kemana-mana, tidak ter-arah. Di sini saya tidak akan menanggapi banyak karena bagi saya bagian itu jelas secara teori. Kita tidak bisa merekayasa banyak di sini. Tidak ada gunanya berargumen kelompok tendensius, hanya mengedepankan ego dan emosional semata tanpa rasio. | Baca juga: Ideologi Politik Sosialis ala Marxisme Berbeda dari Partai Buruh dan Sosialisme Melanesia

Dinamika Internal:

Awal tahun 2020 lalu, saya sempat menulis satu postingan tentang latar belakang kenapa dinamika dalam internal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) muncul, dan dari mana awal mulanya? semua diuraikan dengan jelas di sana, bahwa: dinamika ini bermula dari manuver ambisi kekuasaan yang dilakukan oleh Oktovianus Mote pada tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Bulan lalu (Maret 2023), sempat gencarnya wacana tentang desakan digelarnya KTT ULMWP, dengan tujuan utamanya adalah untuk mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP yang sudah diumumkan tahun 2020, dan mengembalikan ULMWP menjadi organisasi koordinatif perjuangan diplomat luar negeri. Wacana desakan ini dimotori oleh kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus.

Awal mula munculnya Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus 2020 yang merupakan sebuah aksi penolakan terhadap Otsus Papua oleh organisasi-organisasi gerakan taktis, paguyuban, organisasi pelajar-mahasiswa, ikatan-ikatan keluarga dan suku itu sempat muncul dinamika kecil dalam internal ULMWP.

Dinamika kecil tersebut muncul dimana ketika pasca deklarasi Petisi tolak Otsus tersebut, salah satu oknum anggota ULMWP terlibat dalam deklarasi itu. Keterlibatan itu membuat nama lembaga politik bangsa Papua (ULMWP) masuk dalam daftar list organisasi pada deklarasi itu. Keterlibatan oknum itu menuai pro-kontra dan akhirnya nama ULMWP pun keluarkan dari list organisasi Petisi Tolak Otsus (PTO). Salah satu alasan mendasar adalah bahwa ULMWP bukanlah organisasi gerakan taktis yang berperan pada kegiatan-kegiatan taktis. ULMWP merupakan lembaga politik bangsa Papua yang mempertanggungjawabkan seluruh aspirasi tuntutan kemerdekaan, termasuk aspirasi penolakan Otsus. Atas pertimbangan tersebut dan klarifikasi bersama dengan kelompok Petisi, dinamika tersebut terselesaikan bersama para pemimpin ULMWP.

Selain itu kami juga melihat bahwa, munculnya konsolidasi gerakan Petisi Tolak Otsus tersebut merupakan hanyalah satu taktik konsolidasi politis yang dimotori oleh oknum tertentu sebagai alat manuver perebutan kekuasaan dalam ULMWP. Oknum tersebut ‘Tidak Lain Tidak Bukan adalah oknum yang melakukan manuver ambisi kekuasaan tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu’ yang sudah disebutkan di atas, yakni Mr. Octovianus Mote.

Hal tersebut terbaca, dan diperkuat dengan latar belakang oknum-oknum yang meng-inisiasi munculnya Petisi PRP Tolak Otsus ini yaitu (Victor Yeimo, Jefri Wenda, Warpo Wetipo dan kelompoknya). Mereka ini adalah oknum-oknum yang pernah bekerja keras/berusaha dalam misi manuver memenangkan ambisi kekuasaan Oktovianus Mote di Port Vila.

Sehingga kami menganalisa bahwa, konsolidasi Petisi Tolak Otsus tersebut sesungguhnya lahir bukan hanya untuk tujuan penolakan Otsus, tetapi ada misi terselubung yang lebih besar dan rahasia diboncengi untuk dilakukan di kemudian waktu, yaitu bahwa konsolidasi tolak Otsus/PRP ini akan dijadikan alat manuver terhadap ULMWP untuk kepentingan oknum yang mereka boncengi. Tidak Lain Tidak Bukan adalah Octovianus Mote.

100 sekian organisasi sipil yang mereka klaim nama-namanya terdaftar dalam kepanitiaan Tolak Otsus itu, sebagian besar organisasi-organisasi ini bukan organisasi perjuangan Papua Merdeka, tetapi organisasi kemahasiswaan, ikatan keluarga, suku, ikatan kabupaten, dan organisasi asrama. Ini juga beresiko bagi mereka, apabila status organisasi- organisasi ini dijamin dalam Kesbangpol. Oleh karena itu, kami sarankan organisasi-organisasi sipil ini segera tarik diri keluar dari panitian PRP, karena sangat berbahaya. Pemerintah bisa larang organisasi-organisasi ini akibat dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini.

Octovianus Mote dalang di Balik Semua:

Jika dikorelasikan, dinamika /situasi hari ini cukup relevan dengan dinamika tahun 2017 di Port Vila, dimana Octovianus Mote berperan besar dalam terjadinya ketegangan serius dalam forum KTT ULMWP di Port Vila, dimana Octovianus Mote bersikeras untuk tetap berkuasa memimpin ULMWP.

Sebelum sampai pada KTT ULMWP 2017 saat itu, Octovianus Mote membiayai delegasi besar berangkat dari West Papua ke Port Vila untuk memenangkan ambisi kekuasaannya saat itu.

Dalam KTT ULMWP Tahun 2017, Octovianus Mote dan rombongannya ngotot /bersikeras untuk melanjutkan kepemimpinan Mote untuk tetap sebagai ketua. Tetapi sayang, misinya gagal, karena moyang bersama tulang belulang bangsa Papua berkehendak lain dimana mayoritas forum untuk memilih Benny Wenda untuk memimpin ULMWP.

Meskipun demikian, Benny Wenda dengan rendah hatinya memanggil Octovianus Mote dan mengatakan kepadanya bahwa “ketika kaka [Octo] memimpin ULMWP, adik mendukung kepemimpinan kaka. Sekarang adik memimpin, maka saya minta kaka mendukung dan kita jalan sama-sama”. Meski dengan rendah hatinya Benny menggandeng tangan Octo dan mengatakan demikian, namun tetap saja setelah keluar, Octo bertindak lain. Ia menyurati kepada ULMWP bahwa Ia secara resmi mengundurkan diri hingga sekarang.

Jadi, dari situlah, Oktovianus Mote frustrasi dan dia keluar dari ULMWP bangun pembusukan / provokasi sana-sini, terutama terhadap Jeffry Bomanak Pagawak, Sebby Sambom, Victor Yeimo (KNPB), Jefri Wenda (AMP), Akouboo Amatus Douw, Almh. Leonie Tanggahma, Lewis Welip dan balik melakukan serangan terhadap ULMWP dengan berbagai macam cara. Pasca keluar, sekarang mereka menempatkan diri sebagai lawan atas ULMWP. Mereka kemudian mendorong agenda dialog /perundingan melalui “OPM kaleng” yang hari ini mereka klaim melalui Jeffry Pagawak dan kelompoknya.

Salah satu hal yang membuat Octovianus Mote saat itu minim mendapat dukungan karena agenda. Agenda yang didorong Octovianus Mote saat itu bocor, dimana dia menginisiasi sebuah pertemuan untuk mengagendakan “agenda dialog” dalam road map ULMWP. Hal tersebut kala itu mendapat amukan besar dari mayoritas forum. Hal itu didukung lagi dengan ketika Octovianus Mote MEMBATALKAN PENYERAHAN PETISI TUNTUTAN REFERENDUM rakyat West Papua 1,8 juta di Jenewa 2017 kepada Komisaris Tinggi HAM PBB yang diantar bersama 6 orang perenang dunia. Waktu itu, Oktovianus Mote kirim surat kepada perdana menteri Salomon, Hon Manase Sogavare untuk batalkan agenda penjerarahan Petisi yang difasilitasi resmi pemerintah Salomon itu.

Pada bulan September, Benny Wenda, Rex Rumakiek dan Jenifer Robinson menyerahkan petisi kepada ketua Dekolonisasi PBB di Amerika. Penyerahan petisi itu dipublikasi di sejumlah media internasional. Otovianus Mote membaca berita penyerahan tersebut, ia langsung mengirim surat kepada Benny Wenda dengan tembusan kepada Jacob Rumbiak dan Rex Rumaikek, yang isinya: Oktovianus Mote mendesak Benny Wenda untuk segera mencabut petisi di dekolonisasi PBB itu dan umumkan permintaan maaf di media-media internasional. Octovianus mengancam dengan memberi waktu 1 x 24 jam untuk segera dicabut penyerahan petisi dari dekolonisasi.

Belakangan kedapatan Octovianus Mote kembali memohon-mohon /menyurat untuk bergabung kembali ke United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Ini adalah karakter orang dengan pendirian dan tujuan yang tidak jelas.

Menghambat Masalah Papua ke PBB dan Progres dalam ULMWP:

Ada satu fenomena juga yang terjadi dalam perjuangan ini yaitu dimana ketika masalah West Papua menuju PBB, Octovianus Mote dan agen-agennya ini selalu melakukan penghambatan. Ada beberapa fakta yang terjadi, diantaranya:

Agustus 2017, Octovianus Mote membatalkan penyerahan petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua kepada Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa.
September 2017, Octovianus Mote mengirim surat ancaman ke Benny Wenda untuk mencabut petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua yang berhasil diserahkan kepada ketua Dekolonisasi PBB di New York, Amerika.
Desember 2020, Octovianus Mote diwawancarai oleh ipar-iparnya dari media Indonesia dan menyatakan menolak pengumuman Pemerintah Sementara oleh ULMWP.
Tahun 2022, mereka yang ada dalam satu agenda dialog Jakarta – Papua, kelompoknya Octovianus Mote berangkat ke Jenewa dan membatalkan rencana kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB yang didesak oleh 108 negara anggota PBB untuk investigasi masalah kemanusian di West Papua.
Maret 2023, kelompok yang sama juga melakukan perjalanan menyusul Benny Wenda dan delegasinya yang telah berhasil di Vanuatu dan Fiji, dimana disusul kelompok ini dengan maksud dan tujuan menggagalan keanggotan penuh West Papua di MSG dengan membawa hasil Pra-KTT ULMWP yang mereka buat di Sentani, dan mereka mem-promosi-kan dualisme untuk digunakan oleh Indonesia. Tujuan munculkan dualisme ini adalah batalkan ULMWP masuk full member MSG tahun ini.
Dan masih banyak hal lainnya yang mereka lakukan dalam tubuh ULMWP, termasuk membawa/meng-copy-paste Undang-Undang kolonial Indonesia No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, copy paste UU Republik Indonesia No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dua UU RI ini di copy paste untuk dipakai dalam Pemerintah Sementara. Ini adalah tindakan yang sangat memalukan dan merendahkan martabat bangsa Papua yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kelompok ini.

Kepemimpinan:

ULMWP di masa kepemimpinan Mr. Octovianus Mote (2014 – 2017), semua kerja-kerja didukung oleh semua pihak, termasuk kami pun sangat mendukung, juga Tuan Benny Wenda mendukung ULMWP ketika Octo Mote pimpin, tetapi terbalik ketika Benny Wenda mulai memimpin sejak 2017, Octovianus Mote malahan mengundurkan diri dan menarik dukungannya, jadi kalo dibilang sukuisme, siapa yang sukuisme, kampung-isme, keluarga-isme, wilayah-isme? Selama Kepemimpinan Benny Wenda, sebagian aktivis dari suku Mee rata-rata semua menentang ULMWP dan Benny Wenda… sehingga bahasa-bahasa yang mereka edarkan melalui opini/gosip-gosip sana sini ini 90% mengandung penyesatan yang luar biasa.

Keberadaan mereka saat ini di luar, dan kemudian melawan ULMWP, berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kepemimpinan Benny Wenda bersama kabinetnya ini, prinsipnya mereka sesungguhnya TIDAK ADA YANG MEMECAT, TIDAK ADA YANG MENOLAK MEREKA, TIDAK ADA YANG MENGELUARKAN. Sama Sekali Tidak! Mereka sendiri yang memposisikan diri demikian lalu sekarang balik mengeluh ke ULMWP.

Sebelumnya setelah mereka menarik diri dari ULMWP, mereka bikin wacana bahwa (ULMWP SUDAH MATI, SEKARANG BANGUN PERSATUAN BARU). Di luar mereka membangun wacana dimana-mana tentang ini, opini sana-sini, gosip-gosip kiri-kanan semua prinsipnya menjelekkan ULMWP, menginjak-injak ULMWP, menganggap ULMWP seperti sampah.

Mereka membangun diskusi dimana-mana, semua tentang (Membangun Persatuan Baru karena ULMWP menurut mereka Sudah Mati).

Ini satu keanehan yang sedang terjadi. Tetapi tidak papa, mungkin karena menyangkut dengan apa yang sudah disinggung di atas bahwa ini menyangkut dengan strategi manuver kepentingan ambisi kekuasaan yang dimainkan oleh mereka untuk KEMBALI MEMAJUKAN Octovianus Mote seperti cerita Port Vila 2017 di atas –– sebab apa yang sedang terjadi saat ini, dilakukan oleh oknum-oknum yang sama juga. Hehehe… jadi pembacaan dini kita terkait hal ini seperti ditulis di atas itu tidak meleset. 100% sangat akurat.

PRP bikin surat:

Pada tahun 2022 Petisi Rakyat Papua (PRP) sudah pernah menyurat ke Unite Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Perihal: mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP.

Isu dari surat tersebut adalah mengancam ULMWP untuk mundur kembali ke organisasi koordinatif, dan jika tidak, mereka mengancam akan mencabut dukungan terhadap ULMWP. Ini adalah ancaman yang mereka lakukan seperti sebagaimana mereka mengancam juga melalui surat terbuka dipublikasi Suara Papua dan media-media lokal lain.

Surat sebelumnya itu adalah indikasi awal bahwa, memang tujuan lahirnya Petisi Tolak Otsus itu sesungguhnya bukan untuk tujuan menolak Otsus ke Jakarta, tetapi ada tujuan terselubung untuk dijadikan alat manuver oknum-oknum tertentu ke ULMWP sebagaimana di dijelaskan di atas.

Jadi kepada rakyat West Papua yang melakukan tanda tangan tolak Otsus jangan berpikir bahwa tanda tangan anda itu benar-benar untuk tujuan tolak Otsus. Tanda tangan anda dipakai untuk bunuh ULMWP agar mundur ke belakang. Jadi bagi rakyat West Papua yang sudah tanda tangan jangan berpikir bahwa tanda tangan kalian akan digunakan untuk lawan Jakarta tolak Otsus. Di sini rakyat telah terjebak-habis.

ULMWP Dipimpin Benny Wenda, Edison Waromi, Buchtar Tabuni, Alm. Jonah Wenda dbilang Gagal?

Disebut ULMWP gagal, indikator yang mereka pakai apa? Ini harus mereka paparkan. Jangan hanya asal koar kosong begitu saja. Kemudian juga, jika mereka anggap gagal, kita juga balik bertanya, apa yang selama ini mereka buat? Apakah mereka sudah lakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dilakukan ULMWP? Jangan-jangan mereka tidak ada /alias Nol / tidak bikin apa-apa duduk /main tidur saja lalu bicara banyak di sini.

Kita bisa lihat progres yang dicapai ULMWP sejak 2018 hingga sekarang:

Tahun 2018, ULMWP bersama Pemerintah Republik Vanuatu menandatangai MoU kerja sama (hitam di atas putih) sebagai negara sponsor utama bagi perjuangan kemerdekaan West Papua dalam payung United Liberation Movement for West Papua.
Tahun 2018 juga, Vanuatu melalui Menteri Luar Negerinya saat itu Ralph Regenvanu bersama ULMWP menghadiri pertemuan PIF di Nauru dan mempromosikan resolusi West Papua untuk diajukan ke PIF.
Tahun 2019, Vanuatu bersama ULMWP berhasil memenangkan resolusi West Papua dalam komunike PIF di Tuvanu dimana 18 negara termasuk New Zealand dan Australia dengan suara bulat nyatakan mendukung.
Pada tahun 2019 juga, petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua langsung kepada Ketua Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa bersama negara sponsor resmi Pemerintah Vanuatu.
April – Mei 2019, ULMWP melalui Departemen Pertahanan sukses memediasi militer West Papua melalui Kongres I menyatukan seluruh militer West Papua dalam satu nama “West Papua Army“, dan bekerja berkooordinasi.
Desember 2019, hasil komunike 18 negara Pasifik resmi diadopsi oleh negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi ACP di Kenya, Afrika Timur sebagai resolusi ACP dimana 79 negara dengan suara bulat menyetujuinya.
Melihat semua perkembangan itu, ULMWP menggelar KTT-LB di Port Moresby Desember 2019 dan mulai meng-upgrade status menuju pemerintahan.
November 2020, Inggris menyatakan dukungan atas resolusi West Papua untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke Papua.
Pada tahun 2020, ULMWP berhasil melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum perjuangan kemerdekaan bangsa Papua melalui Sidang Legislatif ULMWP yang berlangsug di Jayapura/Port Numbay, West Papua.
1 Desember 2020, ULMWP mengumkan pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang (in waiting).
Februari 2021, Senat Spanyol Menyerukan Komisaris Tinggi PBB ke West Papua.
1 Mei 2021, ULMWP mengumumkan pembentukan kabinet dan komando West Papua Army (Tentara West Papua).
4 November 2021, ULMWP mengumkan Visi “Green State“ untuk Negara West Papua mendatang dalam KTT Iklim Global yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.
1 Desember 2021, ULMWP mengumkan pembentukan pemerintahan sementara tingkat wilayah (7 wilayah pemerintahan) dan Perdana Menteri bersama West Papua council.
Februari 2022, Uni Eropa dorong Indonesia izinkan Komisaris Tinggi HAM PBB dan mendukung kunjungan PBB ke West Papua.
2022, Parlemen Belanda menyetujui resolusi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua.
Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri pertemuan dengan senat dan parlemen spanyol dan mengumumkan dukungan resmi untuk West Papua.
Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP megadakan hearing/dengar pendapat dengan Perlemen Kerajaan Belanda setelah Belanda mengeluarkan dukungan atas resolusi West Papua yang diajukan negara-negara Pasifik/ACP.
Presiden Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri COP27 di Mesir bersama Vanuatu dan bertemu utusan khusus PBB, dan menyerahkan VISI West Papua Green State Vision.
1 Desember 2022, ULMWP mengumumkan paket lengkap Pemerintahan Sementara mulai dari Undang-Undang Dasar (UUDS), Pemerintah Sementara ULMWP, Pemerintah Sementara Wilayah, Visi negara West Papua (Green State Vision), Militer West Papua (West Papua Army), dan Kabinet Pemerintah lengkap.
Berhasil meloby pemerintah Fiji, dimana Fiji merupakan salah satu negara yang selama ini menjadi basis manuver politik Indonesia di wilayah Melanesia dan Pasifik itu telah berubah drastis seratus sembilan puluh drajat / 190°.

(DAN MASIH BANYAK LAGI LAINNYA YANG KAMI BELUM URAIKAN SEMUA DI SINI, BAIK DIPLOMASI TERBUKAN MAUPUN JUGA TERTUTUTP)

Kira-kira di atas ini semua menurut mereka sebuah kemunduran yang dilakukan ULMWP ka? Bagi mereka, ini semua adalah kegagalan ka?

Sekarang saya balik tanya tetapi juga saya minta pertanggung jawaban kalian, saudara Octovianus Mote dengan kompoknya yang selama ini banyak bacot bicaya banyak cerewt di luar itu untuk paparkan di sini tentang apa yang kalian lakukan selama ini dan pertanggung jawabkan kata-kata kalian yang mentakan ULMWP gagal mundur ke belakang dan sebagainya itu mohon dipaparkan di sini.

JIKA TIDAK, KALIAN DIAM!!!! SESUNGGUHNYA KALIAN ADALAH KELOMPOK BINAAN KOLONIAL YANG DI PASANG UNTUK MELAKUKAN PENGHAMBATAN (DELAY TACTIC) TERHADAPAT PERJUANGAN BANGSA PAPUA BERSAMA ULMWP!

Satu Jaringan dalam Satu Agenda (dialog):

Mereka yang ada dalam satu agenda yaitu agenda dialog seperti disebutkan di atas tidak hanya mereka, tetapi ada kelompok-kelompok lain juga yang sejalan dengan agenda (dialog) juga turut bermain di sini. Mulai dari jaringan LSM, oknum-oknum pemimpin agama, media-media lokal Papua dan kelompok moderat lain pun terlibat di lingkaran ini, tetapi mereka tidak nampak secara langsung di depan. Mereka mendorong agenda ini dengan perannya masing-masing dimana mereka bernaung.

Contoh kasus yang bisa kita lihat sekarang adalah: media-media lokal di Papua (seperti: Jubi dan Suara Papua), mereka ini juga terlibat dalam agenda yang sama [dialog Jakarta-Papua]. Jubi adalah salah satu pihak yang ada di balik Jaringan Damai Papua (JDP, inisiator agenda dialog). Siapa sesungguhnya JDP? Saya tidak akan bahas panjang di sini, tetapi JDP adalah jaringan inisiator dialog yang digagas oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), diprakarsai oleh Alm. Muridan dan Dr. Adriana Elisabeth, dimana Adriana Elisabeth saat ini adalah penasehat BIN kolonial Indonesia.

Bisa kita saksikan, media-media lokal ini alergi untuk memberitakan agenda-agenda/kegiatan/aktivitas ULMWP sekarang, apalagi memberitakan pasca progres kemajuan ULMWP sekarang. Mereka benar-benar alergi. Yang ada hanya mereka menerjemahkan berita-berita ULMWP yang terbit /ditulis oleh media-media internasional dengan Translate Google, tetapi siaran-siaran /rilis-rilis resmi yang dikeluarkan oleh ULMWP di dalam negeri [dikirim ke redaksi], 95% mereka tidak pernah publikasikan. Mengenai hal ini kami punya data yang cukup. Tidak hanya itu, jika ada berita yang sudah terlanjut dipublikasi pun mereka melakukan penghapusan, dan atau juga mereka me-redirect (mengalihkan) link, ini sudah sering terjadi.

Kemudian juga ada perbedaan besar pada media-media lokal ini, dimana ketika itu (tahun 2014-2017) ketika ULMWP dipimpin oleh Octovianus Mote, media-media ini rajin sekali memberitakannya [mereka benar-benar pasang badan dan meng-update real-time/tiap waktu]. Tetapi perubahan besar terjadi ketika ULMWP mulai dipimpin oleh Benny Wenda, yang ada mereka hanya menerjemahkan dengan bantuan google-translate dari sumber berita-berita ULMWP yang terbit di media-media internasional.

Jadi dalam contoh kasus media ini, kita bisa lihat bahwa terjadi filterisasi habis-habisan di sana. Kami sangat mengerti bahwa ini semua terjadi karena kembali ke tadi, yaitu perbedaan agenda (dialog dan referendum), tetapi juga kepentingan terselubung. [Apakah ini ada kaitannya dengan data BIN yang pernah bocor tahun 2015 dimana dalam data itu terdapat nama Victor Mambor sebagai salah satu target mereka? Bisa kita korelasikannya dengan perubahan-perubahan pada Jubi di tahun-tahun sebelumnya dan Jubi sekarang]. Ini hanya satu contoh kasus saja, belum yang lainnya.

Kita bisa lihat juga, dalam struktur redaksi media Suara Papua terdapat oknum pimpinnan gereja yang berpandangan sama dalam misi agenda dialog masuk di sana dan oknum lain.

Perjalanan ke Jenewa:

Terbaru, oknum-oknum tertentu dari ULMWP (MH, MT, DR), Dewan Gereja Papua (BG & DW) & MRP (TM, cs) yang ada dalam satu agenda dialog ini dibawa oleh Jakarta (NKRI) ke Jenewa untuk sebuah pertemuan jajakan dialog Jakarta-Papua.

Perjalanan ini tengah menggagalkan desakan kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan membatalkan kunjungan itu sementara di tanah air sedang ada konsolidasi besar menyambut desakan 108 negara anggota PBB kunjungan Komisaris Tinggi PBB.

Baca ini: Manashe Tabuni dan Markus Haluk, dengan Pejabat NKRI ke Jenewa Batalkan Kunjungan PBB ke West Papua

Perjalanan mereka ini benar-benar dimanfaatkan oleh kolonial Indonesia di Jakarta melalui Menkopolhukan Mamud MD dalam perjalanannya ke KT-HAM PBB dan Uni-Eropa dimana menteri kolonial ini menyampaikan bahwa [masalah HAM di Indonesia akan diselesaikan melalui dialog].

Perjalan oknum-oknum ini tengah menurunkan tensi tekanan iternasional kepada Inodnesia, sehingga sangat merugikan perjuangan bangsa Papua.

Perjalanan ke MSG:

Oknum-oknum yang sama dalam agenda dialog itu / tim Jeda Kemanusiaan ala Markus Halus cs itu pun lanjutkan perjalanan berangkat ke Melanesia menyusul perjalanan delegasi Presiden Benny Wenda dan tim lobby di Vanuatu dan Fiji.

Perjalanan Markus Haluk cs ini berlangsung sembari mereka yang ada dalam kelompok [agenda dialog ini] memproduksi opini liar di West Papua yang penuh dengan pembohongan besar dengan bahasa bahwa “ULMWP telah ajukan aplikasi baru di MSG, aplikasi baru di MSG adalah Pemerintah Sementara bukan ULMWP, aplikasi baru di MSG adalah Negara Sementara…… dan seterusnya″ – isu-isu ini menjadi bola liar yang berkembang di luar, diproduksi tanpa mengetahui kebenaran yang pasti di MSG. Mereka mengatakan, kali ini West Papua kembali akan gagal lagi menjadi anggota penuh di MSG karena aplikasi baru dan seterusnya…… kelompok ini telah bangun gosip-gosip yang luar biasa yang isi-nya 100% TIPU. Mereka membuat opini bermodal menduga-duga tanpa bukti [berdasarkan khayalan harian mereka].

Mereka pun mengutus rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs berangkat ke Melanesia. Sesampainya mereka di Vanuatu, ternyata tidak benar bahwa ada aplikasi baru yang diajukan di sana. Mereka telah mendapat salinan /foto-copy di sana bahwa aplikasi yang ada adalah aplikasi yang sudah diajukan ULMWP sebelumnya, dan tidak ada aplikasi baru di sana. Dari situlah terbukti jelas bahwa isu/gosip yang mereka produksi selama ini adalah 100% REKAYASA. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak mendukung keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) di MSG. Jika mereka tidak mendukung, maka jelas terbaca mereka ini kelompok pengacau gerakan milisi yang dipasang oleh Indonesia.

Rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs ke Melanesia juga untuk tujuan dorong agenda KTT ULMWP untuk membatalkan UUDS dan Pemerintah Sementara ULMWP, tetapi Melanesia sarankan pikir dua kali dulu, lebih penting yang mana? MSG atau KTT-ULMWP? – keduanya membutuhkan kesiapan persiapan yang besar, tidak segampang dan semudah yang dipikirkan. Mereka juga menganjurkan bahwa berkaitan dengan urusan internal rumah tangga kalian dapat diselesaikan setelah memperoleh keanggotaan penuh di MSG.

Akhirnya mereka pun satu-persatu kembali ke West Papua.

Octovianus Mote adalah “DALANG UTAMA“ dibalik semua ini:

Salah satu oknum anggota ULMWP dari kelompok ini telah mengaku bahwa mereka dibisik/DIHASUT oleh Octovianus Mote tentang isu aplikasi baru dan kepemimpinan ULMWP dibawah Benny Wenda, Rev. Edison Waromi dan Buchtar Tabuni telah gagal, sehingga segera gelar KTT ULMWP untuk ganti mereka semua dan keluarkan dari ULMWP.

Octovianus Mote membisik salah satu pejabat ULMWP Rex Rumakiek bahwasanya mengajak dirinya untuk maju bersama memimpin ULMWP menggantikan Benny Wenda, Edison Waromi dan Buchtar Tabuni karena mereka dianggap gagal.

Jadi Octovianus Mote sedang berperan aktif SEBAGAI IBLIS BESAR di balik semua ini.

New Guinea Land, 29 April 2023

Erik Walela

May 11, 2023 0

Keanggotaan ULMWP di MSG Terancam, TRWP Menuduh ini Kesalahan Pemimpin ULMWP

Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyatakan pernyataan Direktor Jenderal MSG di Fiji baru-baru ini bahwa isu politik West Papua tidak akan dibahas lagi di MSG menunjukkan kekalahan telah ULMWP dan bangsa Papua atas hasil maneuver politik NKRI yang telah gencar dilakukan lewat laki-laki, perempuan dan duit, sampai berpengaruh ke dalam negara-negara pendukung seperti Solomon Islands dan Vanuatu.

TRWP menilai kemenangan NKRI ini mengancam keberhasilan mendasar dan berarti yang telah diraih oleh ULMWP selama kepemimpinan pertama sejak ULMWP dibentuk beberapa tahun lalu merupakan sebuah tamparan berat. Kata Tabi,

Di satu sisi memang kita harus akui secara terus-terang bahwa kepemimpinan pertama dari ULMWP sejak pembentukannya patut disyukuri dan dijadikan sebagai teladan yang harus diikuti oleh semua pemimpin ULMWP hari ini.

Dukungan dari Solomon Islands, Vanuatu dan bahkan Fiji dan PNG lebih kuat, pembentukan koalisi Pasifik sudah ada dengan begitu kuat menyuarakan aspirasi bangsa Papua di forum-forum internasional. Tetapi setelah kepengurusan berganti menurut Konstitusi ULMWP, maka gaung Papua Merdeka menjadi padam, terpecah-belah dan banyak saling menyerang terjadi di dalam tubuh para aktivis, tokoh dan organisasi perjuangan Papua Merdeka. Ini jelas-jelas merupakan permasalahan yang harus diselesaikan pemimpin ULMWP.

Amunggut Tabis elanjutnya mengatakan bahwa kalau kondisi ini berlanjut, maka bukan hal yang tidak mungkin perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI akan kembali ke titik Nol, dan orang Papua harus mulai berjuang lagi dari titik Nol.

“Inikan konyol!”, katanya. Lanjutnya,

“Kesalahan-kesalahan ini sudah berulang-kali dilakukan oleh generasi pendahulu, dan kesalahan itu sebenarnya tidak usah diulangi sama-sekali oleh generasi sekarang. Kalau ia terulang, itu menunjukkan ada yang salah fatal dalam diri kita sebagai pemimpin, yang mau tidak mau harus diperbaiki

Menurut pendapat TRWP, hal yang harus dilakuan ialah membangun komunikasi terbuka dengan semua pihak bangsa Papua, menghindari saling menunjuk jari sebagai yang benar dan yang lain sebagai yang salah, menghindari saling menuduh dan mencurigai, menghentikan saling menceritakan dan menggosipkan, dan belajar saling menerima, saling memahami, saling menghormati dan menghargai, saling mendukung dan bersalut-sapa.

Sesuatu yang sulit dibayangkan kalau kesebelasan sepak bola Persipura masuk lapangan dan setelah berada di lapangan mereka mulai saling menceritakan, saling mencurigai, saling menggosip dan bahkan saling menyerang dengan kata-kata kasar, tidak sopan, dan tidak manusiawi. FATAL!

Yang harus dilakukan pemimpin ULMWP saat ini ialah saling membuka diri, membentuk Tim Komunikasi antar Biro dan Pengurus di dalam ULMWP dan melakukan pertemuan-pertemuan operasional dan teknis secara rutin, baik secara Online, lewat media sosial, maupun secara face-to-face.

Hasil yang diharapkan dari diskusi terbuka seperti ini ialah saling menerima, saling mengakui, saling menghormati demi kebersamaan dalam menghadapi lawan politik: NKRI.

Hasilnya ialah semua kekuatan bangsa Papua akan menyatu, dukungan dari kawasan Melanesia yang susak saat ini akan dibenahi dan diperkuat kembali. Paling minimal keterlibatan Aktiv dari tokoh Papua Merdeka, Oktovianus Motte untuk kampanye Papua Merdeka kawasan Melanesia akan berdampak positif dan sungguh berarti bagi perjuangan kita untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

August 27, 2018 0

Mari Bergumul: ULMWP, OPM, OPM Asli dan Pemilihan Ketua ULMWP

Sejak ULMWP dijabat oleh Tuan Benny Wenda beberapa bulan lalu, ada sejumlah hal telah terjadi. Kejadian pertama yang paling menonjol ialah perlawanan dari pihak-pihak yang mengkleim diri sebgai “OPM Asli”, dan mengatakan beberapa hal. Pertama bahwa ULMWP tidak representatifif karena hanya didirikan dan diwakili oleh WPNCL, NRFPB dan PNWP, sedangkan organisasi lain tidak masuk ke dalamnya. NRFPB-pun tidak seutuhnya di dalam ULMWP, karena Presiden NRFPB, Forkorus Yaboisembut dengan tegas menempatkan ULMWP sebagai sebuah LSM,, sedangkan NRFPB sebagai sebuah negara dengan pemerintahan, yang layak dan pantas berjuang untuk Papua Merdeka menentang negara dan pemerintah Indonesia.

Alasan kedua dan ini alasan yang paling kuat, yaitu kleim bahwa pemilihan kepengurusan baru ULMWP dilakukan secara tidak demoratis. Bawah sebelum penggantian telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua ULMWP yang lama, dan pemilihan ketua yang baru tidak demokratis.

PMNews melihat dua alasan ini paling mengemua.

Selain menyalahkan proses pemilihan dan keterwakilan ULMWP, PMNews menilai memang ada aspek-aspek sentimen individual, yang selalu disebut dalam artikel PMNews sebagai “ego pribadi” sangat kental mewarnai pertikaian antar kubu di dalam tubuh pejuang Papua Merdeka.

Ya, benar, konflik sekarang bukan terjadi antara organisasi seperti telah kita alami selama hampir satu abad. Persoalan saat ini terjadi karena masing-masing individu, khususnya Ketua ULMWP lama dan Ketua ULMWP baru tidak sanggup, atau lebih tegas gagal menguasai diri, gagal menempatkan kepentingan bangsa Papua, pengorbanan bangsa Papua daripada kepentingan dan sentimen pribadi.

Seperti selalu disinggung dalam situs ini, kegagalan utama dan pertama-tama, hambatan utama dan pertama-tama dari perjuangan Papua Merdeka ialah karena “egoisme” pribadi, yang memupuk “egoisme kelompok” tidak dapat kita kendalikan dan manfaatkan untuk perjuangan kemerdekaan West Papua. Malahan kita cenderung dan sangat mencintai, merasa nikmat kalau mengelola, membahas, merenungkan, mempromosikan perbedaan dan egoisme itu secara terus-menerus, baik secara pribadi maupun secara kelompok.

Egoisme pribadi yang tidak sanggup dikalahkan itu terbukti dengan cara-cara mengirimkan surat-surat, email-email, pesan-pesan ke Facebook, WhatrsApp, SMS, telepon dan lama-lama menghabiskan waktu membicarakan kekurangan orang lain, perkataan sesama pejuang.

***

PMNews melakukan sedikit penelitian terkait dengan Konstitusi ULMWP yang menjelaskan tentang proses pemilihan dan pengangkatan pengurus ULMWP. Dalam ByLaws dengan jelas mengatakan bahwa pemilihan Ketua ULMWP pertama-tama dilakukan oleh para Ketua Organisasi di dalam ULMWP, yang mereka sebut dengan nama Organisasi Pilar ULMWP. Dan menurut Konstitusi ULMWP dikatakan dengan jelas bahwa pemilihan pertama dilakukan oleh para Ketua dari Ketiga Organisasi Pilar, dan selanjutnya kepemimpinan ULMWP dijabat secara bergilir oleh para wakil Organisasi Pilar yang ditugaskan. Jadi, tidak ada pencalonan terbuka, tidak ada proses pemilihan terbuka di dalam sidang, tidak ada pemungutan suara sepertii yang kita kenal dalam sistem demokrasi modern. Yang terjadi justru sama persis dengan yang pernah terjadi dalam DPR/MPR di Negara Kolonial Indonesia di era Orde Baru. yaitu para perwakilan rakyat yang memilih pemimpin.

Para Ketua Organiasi Pilar yang memilih Ketua ULMWP secara bergilir. Itu berarti, setelah Mote menjabat Ketua ULMWP mewakili NRFPB poaa periode pertama, maka secara otomatis, periode kedua dijabat oleh perwakilan dari PNWP, yaitu Tuan Benny Wenda. Kemudian setelah tiga tahun kemudian, Ketua ULMWP akan dijabat oleh calon yang diberikan oleh WPNCL.

Sebagai sebuah Konstitusi organisasi, pasal mengenai pemilihan ketua sudah jelas. Oleh karena itu, isu tentang proses pemilihan yang tidak demokratis dapat diperdebatkan dan hasil debatnya jelas, yaitu semua pihak, tak terkecuali, harus tunduk kepada aturan main di dalam organisasi, matikan egoisme dan ambisi pribadi dan kelompok, karena perjuangan ini bukan perjuangan pribadi lepas pribadi, bukan kelompok lepas kelompok, tetapi adalah perjangan luhur “One People – One Soul” demi negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

***

Peprangan hari ini secara terbuka terjadi antara kubu Ketua ULMWP saat ini dan Ketua ULMWP yang lama, dengan dua alasan utama di atas. Akan tetapi alasan pertama termentahkan dengan sendirinya karena apa yang terjadi adalah sesuai Konstitusi ULMWP.

Panah kedua yang dikeluarkan sebagai perlawanan terhadap kepemimpinan Benny Wenda ialah bahwa Organisasi ULWP tidak representatif, dan oleh karena itu, kita harus kembali kepada OPM. Kelompok ini menyebut dirinya “OPM Asli”.

Banyak hal dilakukan untuk mementahkan kembali kleim bahwa ULMWP tidak representatif dan ULMWP tidak mewakili OPM, apalagi menggantikan OPM.

Konflik terbuka terjadi setelah Jacob Hendrik Prai dari Swedia memberikan mandat penuh kepada ULMWP untuk melanjutkan perjuangan OPM, dan mempercayakan Benny Wenda untuk memimpin lembaga ULMWP.

Surat ini memicu cek-cok panjang. Orang Papua “OPM Asli” mengkleim Surat ini palsu, dan memaksa Tuan Prai membatalkan surat dimaksud.

Ada peperangan sengit Ketua ULMWP lama dan Ketua ULMWP baru, ada juga peperangan antara OPM Asli dan OPM “palsu”.

Ada juga sudah mulai secara blak-blakan saling menuding dan saling menyalahkan, menyebut nama dan identitas secara buka-bukaan.

Dengan kleim diri sendiri sebagai pejuang murni, dan yang lain sebagai pejuang palsu, pecundang dan penipu, para pejuang sudah menjadi gila: Gila Hormat, Gila Kedudukan, Gila Pikiran, Gila Permainan.

Kita sudah ada pada tahapan yang paling mencemaskan karena para pejuang sudah saling menuding dan saling menuduh, saling menyalahkan dan saling menunjuk jari.

Apa yang sedang terjadi?
Apa yang kita perjuangkan?
Siapa musuh kita?

***

Sudah saatnya generasi muda bangsa Papua hari ini merenungkan dan berpikir kembali

“Apa arti dan makna dari kata OPM?”
Apakah OPM itu sebuah ideologi?
Ataukah itu sebuah organisasi?
Apakah OPM itu sebuah “spirit” untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI, ataukah sebuah kumpulan orang dari agama, suku, daerah, kesamaan tertentu?

Selanjutnya kita juga harus berani membedah dan mempertanyakan kepada diri sendiri,

“Apa yang saya maksudkan, apa yang muncul di dalma benak saya, pada saat saya menyebut OPM?”

Kemudian, kita juga harus tanyakan

“Apa artinya OPM palsu?” dan “Siapa OPM palsu?”
Selanjutnya “Apa bukti karakteristik, indikator OPM Asli dan OPM palsu?

Kita juga harus bertanya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain,

“Apa yang saya maksud dengan OPM Asli, dan OPM palsu?
Apa tujuan saya membedakan menggunakan kata “asli” dan “palsu”?

[to be continued…]

April 24, 2018 0

TRWP: Fokus dengan Perjuangan Papua Merdeka, Dinamika Internal Harus Dikesampingkan

Sejak perjuangan Papua Merdeka, dengan nama “nasionalisme Papua” dimulai, ada satu persoalan utama yang masih menjadi persoalan samapi hari ini, yaitu “ego pribadi” dan “ego kelompok”. Orang Papua dalam perjuangan Papua Merdeka sampai hari ini kebanyakan belum “menyalibkan” ego pribadi dan kelompok. Entah itu kelompok suku/ marga dan kelompok organisasi politik dan militer masih sangat kuat dan punya dampak besar terhadap keputusan dan semangat perjuangan Papua Merdeka daripada “spirit” perjuangan itu sendiri.

Di samping kedua “ego” dimaksud, ada juga “ego” yang kita bangun sendiri dalam era kegiatan kita dengan teman-teman pendukung entah di Melanesia maupun di balahan Bumi lain. Berangkat dari ego pribadi tadi, kita selalu mempertahankan dan tidak mau memanfaatkan hubungan-hubungan dan pihak-pihak yang telah menjadi teman-teman kita untuk mendukung Papua Merdeka. Kita cenderung menjadikan mereka sebagai “kolega egoisme kita” sehingga mereka tidak hanya mendukung Papua Merdeka, tetapi juga mendukung kita secara pribadi.

Kita selalu melekatkan diri pribadi (ego pribadi) kita dengan perjuangan Papua Merdeka. Ini sesuatu yang gila, tetapi harus diingatkan khususnya berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan West Papua bahwa kondisi ini “mematikan” perjuangan Papua Merdeka.

Terkait kondisi ini, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan

Orang Papua, khususnya pejuang yang menyebut diri diplomat dan politisi Papua Merdeka belum juga matang, belum dewasa, kelihatan tidak ada yang sudah menyalibkan ego-nya demi ego Papua Merdeka, yaitu ego aspirasi, bukan ego individu dan kelompok.

Giliran TRWP ajukan UUDRWP, kata orang-orang ini, draft ini berbauk ke-suku-an dan ketinggalan zaman, perlu ditolak. Tetapi kelakuan para polisi dan diplomat ini sendiri lebih kuno lagi.

Kapan Papua Merdeka-nya kalau perilaku politisi-nya kanak-kanak dan kuno seperti ini? “Ego” pribadi dan kelompok lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan.

Demokrasi Kesukuan adalah sebuah “demokrasi” sistem pemerintahan. Ego adalah milik kita semua sejak manusia hadir ke muka Bumi, yang membedakan mahluk manusia dengan makhluk hewan dan tumbuhan. Kalau tidak sanggup menyalibkan ego, jangan salah sangka Anda politisi/ diplomat hebat. Itu bohong!

Semua orang Papua yang mendapati politisi/ diplomat ego-is sebenarnya harus meninggalkan mereka.

Sementara itu Gen. TRWP Mathias Wenda menganjurkan agar pekerjaan Papua Merdeka terus dikampanyekan. Wenda berpendapat bahwa yang diperjuangkan tokoh Papua Merdeka selama ini sama saja dengan yang pernah diperjuangkan oleh Prai, Ondawame, Roemkorem dan dirinya sendiri pada puluhan tahun lalu, yaitu perjuangan membela pendapat sendiri, kelompok sendiri dan kepentingan pribadi sendiri.

Gen. Wenda mengenang bahwa perjuangan membela logika sendiri adalah penyakit akut dan tidak pernah sembuh dari dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka. Nicolaas Jouwe tidak pernah berjabatan-tangan dengan suku dan kelompok tertentu sampai meninggal dunia tahun lalu. Seth Roemkorem tidak pernah berjabatan-tangan, bahkan hadir dalam pertemuan-pertemuan kalau ada orang lain yang dia “musuhi” hadir dalam pertemuan yang sama. Jacob Prai di Swedia tidak pernah bergaul dengan pejuang Papua Merdeka yang senior maupun yang junior.

Apa yang mereka jaga selain ego pribadi dan kelompok?

Mereka tidak berbuat banyak untuk Papua Merdeka. Nama mereka tidak kedengaran. Apalagi kegiatan mereka tidak kedengaran. Pekerjaan mereka apa selain menceritakan kelompok lain dan membenarkan diri dan kelompok sendiri.

Ini sudah menjadi penjakit akut. Harus diobat tahun 2018. Nama penyakit ini “Ego Pribadi” dan “Ego Kelompok”

Tahun ini saya mau cap, oknum siapa, atau kelompok mana yang membela ego pribadi dan kelompoknya lebih daripada roh dan ego perjuangan Papua Merdeka, maka kita harus tahu pasti bahwa selama ini mereka-mereka itu sebenarnya memperjuangkan ego-ego pribadi dan kelompok, bukan memperjuangkan Papua Merdeka

Gen. Tabi juga menambahkan

Selain cekcok ego pribadi Pak Mote dan Pak Benny Wenda, gagasan draft Anggaran Dasar (By-Law) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga sangat egois hanya berpikir untuk WPNCL, NRFPB dan PNWP, tidak ada peluang dan tidak ada pemikiran untuk organisasi lain yang selama ini sudah lebih duluan, sudah lebih mengakar, sudah lebih terbukti memperjuangkan Papua Merdeka selama puluhan tahun di lapangan.

Ini penyakit ego kelompok sudah merusak ULMWP.

Kalau PNWP, WPNCL dan NRFPB sendiri yang mau memperjuangkan Papua Merdeka, mematikan misalnya PDP, OPM, TPN PB, TRWP, DeMMAK, AMP, KNPB, dan lain sebagainya, maka sebaiknya mereka harus katakan bahwa dengan AD/ART yang kami buat, kami mau matikan kalian semua. Ini baru gentlemen, tetapi kondisi sekarang sangat menyedihkan.

Penyusun By-Laws ULMWP juga sangat egois, dan itu pasti merusak perjuangan Papua Merdeka.

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) disampaikan kepada para pejuang dan aktivis Papua Merdeka agar

“menyalibkan ego pribadi dan ego kelompok ialah prasyarat utama dan pertama sebelum bicara Papua Merdeka. Kalau tidak oknum dan kelompok dimaksud tidak memenuhi syarat berjuang untuk Papua Merdeka, karena toh hasilnya akan NOL”.

Dikatakan juga bahwa pengalihan kepemimpinan ULMWP itu wajar dan harus terjadi, tetapi tata-cara dan proses yang terjadi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melakukan gerakan-gerakan tambahan di luar sidang KTT. ULMWP Summit sudah berlangsung dan sudah menghasilkan keputusan-keputusan, dan keputusan ini harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Dinamika saling menyerang, saling memarahi, dan saling menegur yang terjadi di dalam ruang sidang “TIDAK BOLEH” disuarakan/ diceritakan di luar gedung sidang. Persidangan ialah sebuah “ritual” khusus yang diselenggarakan dalam proses pembangunan kesepakatan masyarakat modern, dan oleh karena itu, apa-pun yang terjadi dalam “ritual” itu tidak pernah menjadi konsumsi pulbik di luar ritual dimaksud.

Hal ini berlaku di seluruh dunia, kecuali di tengah-tengah bangsa Papua. Orang Papua karena masih ketinggalan zaman dalam, maka dinamika dan proses persidangan yang terjadi sering diceritakan keluar, sering menjadi bahan perbincangan di rumah-rumah, sering dijadikan alasan untuk tidak mendukung kepemimpin organisasi politik yang ada pada saat ini.

Ini yang dimaksud oleh Gen. Tabi sebagai “Konyol!”, karena kita bicara seolah-olah mengerti demokrasi, jadi demokrasi ke-suku-an tidak usah, kita mau demokrasi modern, padahal kelakuan praktek politik sehari-hari saja sudah lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan. “Memalukan” karena menyebut diri politisi dan diplomat, tetapi tidak mengerti secara konseptual strategis makna, tujuan dan manfaat daripada gagasan-gagasan para pemikir bangsa Papua tetapi menyembah berhala ideologi-ideologi barat. Sudah lama tinggal di dunia barat, tetapi cara kerja dunia barat sama sekali tidak nampak dalam kerja-kerja ULMWP.

“Memalukan” karena kebiasaan politisi dan diplomat Papua Merdeka selalu bawa keluar masalah dalam ruang sidang, dinamika ruang sidang di mana-mana dibawa keluar dan diceritakan kepada isteri-anak, kepada orang-orang di luar sidang. Ini bukan saja kampungan, tetapi kebodohan kita semua yang kita harus merasa malu besar. Ada ungkapan orang Koteka seperti ini, “What happens in men’s house stays in man’s house”, tetapi para pejuang Papua Merdeka “tidak dilahirkan” dan “tidak dibesarkan” dalam “men’s house” sehingga mulut mereka bocor kiri-kanan, cara gossip mereka sama dengan anak kecil yang baru belajar bicara.

“Lebih memalukan lagi” karena setelah Summit selesai, sudah ada wacana keluar “Saya orang OPM, saya bukan orang ULMWP”, dan “kami kembali saja kepada OPM”. Ini wacana dari NKRI! Wacana yang mau menghambat perjuangan Papua Merdeka.

Kalah dalam sebuah proses demokrasi sidang tidak harus berarti keluar dari sidang dan mengkampanyekan hal-hal yang justru menghambat perjuangan Papua Merdeka. Ini konyol.

Orang Papua sekarang harus bisa mengidentifikasi, oknum siapa, kelompok mana, orang Papua yang tinggal di tanah Papua, di Vanuatu, di Australia, di Belanda, di Inggris, di Skandinavia, di Amerika, yang mana yang sebenarnya tidak buat apa-apa dan tinggal makan-tidur enak di luar negeri, tetapi begitu tiba giliran sidang/ summit, mereka datang dan selalu keluar bawa masalah dan disebarkan masalah yang mereka temukan dalam “ritual sidang”. Kita harus sudah waktunya tahu siapa mereka. Dan kita harus berani hentikan mereka dari perbuatan-perbuatan terkutuk seperti itu. Kalau tidak, pembusukan akan terus terjadi dalam organisasi perjuangan kemerdekaan West Papua, yang berdampak menghambat perjuangan kita semua, memperpanjang penderitaan bangsa Papua, menambah angka kematian orang Papua di tangan NKRI.

January 10, 2018 0

Let. Gen. Amunggut Tabi: Penghalang Utama dan Pertama Papua Merdeka ialah Ego Aktivis Papua Merdeka

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Lieutenant-General Amunggut Tabi menjawab pertanyaan Papua Merdeka News (PMNews) terkait pesan singkat yang disampaikan ke redaksi PMNews beberapa waktu lalu terkait ULMWP, pejuang Papua Merrdeka, dan tokoh ULMWP.

PMNews menanyakan “Mengapa Gen. Wenda fokus kepada ego dan mematikan ego dalam kaitannya dengan Papua Merdeka daam beberapa pesan singkat baru-baru ini?”. General Tabi menjawab,

“Stop bicara Papua Merdeka kalau ego Anda masih hidup! Bilang saja saya berjuang untuk ego saya sebagai orang Papua, bukan untuk kepentingan bersama! Ego itu racun! Ego masalah utama dan pertama dalam perjuangan Papua Merdeka!”

Berikut petikan wawancara

PMNews: Selamat pagi!

TRWP: Selamat pagi, salam kompak, salam hormat.

PMNews: Kami mau informasi tambahan, kalau ada, terkait dengan minimal dua artikel terakhir tentang “mengalahkan ego” dalam kaitannya dengna perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Kami sudah jelas dalam bahasa Indonesia sederhana sudah katakan, “ego” atau dalam bahasa Lani disebut “an-an” adalah masalah pertama yang harus kita “salibkan” dan “kalahkan” kalau kita benar-benar mau Papua Merdeka.

Soalnya proyek Papua Merdeka ini sudah menjadi judul yang bagus bagi banyak pihak untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi mereka.

Ingat, orang Papua, orang Melanesia, orang Bule, orang Melay banyak yang dapat keuntungan ekonomi dari proyek Papua Merdeka.Bagi beebrapa pihak ini proyek yang mendatangkan banyak uang.

Makanya TRWP sudah keluarkan ultimatum yang jelas.

PMNews: Minta maaf, ultimatum apa?

TRWP: Ultimatum supaya pejuang Papua Merdeka “membunuh, dan mematikan ego” pribadi para aktivis Papua Merdeka, terutama anggota ULMWP.

PMNews: Kami terus langsung, maksudnya ego dari Oktovianus Motte, Benny Wenda, Tanggahma, Yeimo dan lainnya?

PMNews menanyakan “Mengapa Gen. Wenda fokus kepada ego dan mematikan ego dalam kaitannya dengan Papua Merdeka”. General Tabi menjawab,

“Stop bicara Papua Merdeka kalau ego Anda masih besar! Ego itu racun! Ego masalah utama dan pertama dalam perjuangan Papua Merdeka!”

Berikut petikan wawancara

PMNews: Selamat pagi!

TRWP: Selamat pagi, salam kompak, salam hormat.

PMNews: Kami mau informasi tambahan, kalau ada, terkait dengan minimal dua artikel terakhir tentang “mengalahkan ego” dalam kaitannya dengna perjuangan Papua Merdeka.

Soalnya proyek Papua Merdeka ini sudah menjadi judul yang bagus bagi banyak pihak untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi mereka.

Ingat, orang Papua, orang Melanesia, orang Bule, orang Melayu banyak yang dapat keuntungan ekonomi dari proyek Papua Merdeka. Mengapa? Karena kita orang Papua sendiri bukannya bergumul dengan isu Papua Merdeka, tetapi sibuk dengan melayani ego dan pentingan pribadi sehingga orang lain dengan mudahnya memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi mereka.

Semua, semua, semua. Termasuk Anda dan saya, termasuk semua. Tetapi khusus untuk tahun 2015 – 2020 ini pertama-tama adalah ego dari Oktovianus Motte harus disalibkan, dan kedua ego dari Benny Wenda juga harus disalibkan. Kalau dua ego ini dimatikan, maka ULMWP pasti akan menjadi alat untuk isu bersama, isu Papua Merdeka, bukan sebagai media menunjukkan “ego” masing-masing oknum.

Sampai hari ini tanggal 18 September 2017, ego dua orang ini belum mati, masih hidup, dan masih aktiv. Kalau begini, cara terbaik untuk bangsa Papua ialah “Mereka mundur dari ULMWP”P, karena ULMWP tidak hadir untuk “ego” tetapi hadir untuk isu dan case Papua Merdeka.

PMNews. Mohon jelaskan lagi.

TRWP: Jelaskan apa lagi? Sudah jelas, kalau masih punya ego tinggi, mundur! Kepentinga bangsa Papua lebih penting daripada ego pribadi. Ego pribadi tidak ada gunantnya. Sejarah perjuangan bangsa Papua mengajar kita dengan pasti, semua pemimpin orang Papua yang punya ego lah yang matikan perjuangan, merusak perjuangani ini. Ego pribadi siapapun, sayapun, Anda-pun, Ego Individu Harus dimatikan. Kita harus menyerah kepada kepentingan “Papua Merdeka”, bukan saya, bukan aku, bukan saya punya suku, bukan saya punya kelompok. Ini harus dihapus. Sekarang bicara HANYA atas nama ULMWP, bukan kelompok lain, bukan nama lain. Itu maksudnya.

PMNews: Apakah pembentukan ULMWP itu sendiri sebuah tanda bahwa ego para pemimpin sudah dimatikan?

TRWP: Bukan. Itu bukan tanda ego pribadi dimatikan. Itu hanya tana ego kelompok dikonsolidasikan. Dan perlu dicatat, perjuangan Papua Merdeka ini masalahnya bukan di organisasi, bukan di militer, bukan di tua-tua adat. Kesalahan terbesar dan terutama ada di para diplomat dan politisi Papua Merdeka.

PMNews: TRWP sudah sepanjang tahun 2017 bicara banyak mengkritik ULMWP tetapi selama ini tidak pernah ada prebaikan dilakukan oleh ULMWP. Apa tujuan terus-menerus melakukan ini, padahal terlihat tidak sukses?

TRWP: Ingat, Anda PMNews itu media pemberita “Kebenaran”, bukan kebenaran saya, kami, bukan kebenaran mereka, atau Anda, tetapi “Kebenaran” itu sendiri dari dirinya sendiri. Artinya apa? Siapa saja yang salah, itu adik, kakak, tante, om, sesama kampung harus ditegur, harus dimarahi. Agama Kristen punya kita Amsal Solaiman mengatakan apa? Lebih baik teguran yang terbuka daripada kita mengasihi tetapi secara tersembunyi,

“Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi.”

https://www.bible.com/id/bible/306/PRO.27.5.tb

Jadi kami harus mengatakan kebearan itu tanpa kompromi. TRWP ada untuk Papua Merdeka, bukan untuk memelihara dan membesarkan ego-ego individu orang Papua. Kita punya aspirasi bersama, cita-cita bersama, perjuangan berasma, oleh karena itu ego pribadi wajib dan harus dimatikan.

Kami tidak akan berhenti-hentinya berbicara untuk kepentingan bersama bangsa Papua. Individu siapapun yang menjadi penghalang perjuangan ini, tanah leluhur, moyang, darah para pejuang yang sudah gugur di medan pertempuran, di rimba raya, dan keringat air mata pejuang di hutan dan semua orang Papua di manapun kita berada telah menjadi berkat di satu sisi dan menjadi kutuk di sisi lain. Mereka yang memelihara ego pribadinya, akan merugikan perjuangan ini, dan mereka sendiri tidak akan mencapai cita-cita perjuangan ini. Mereka akan mati bersama ego mereka.

Ingat ini bukan bahasa manusia, ini bahasa “monggar”, artinya bahasa dari makhluk non-manusia, yang juga punya hak asasi yang sama untuk hidup di Tanah Papua, dan juga berjuang untuk kemerdekaan West Papua dari pendudukan dan penjajahan NKRI.

PMnews: Sudah banyak nasehat dan teguran disampaikan. Apakah para tokoh politik dan diplomat Papua Merdeka akan mendengar atau tidak, kami berdoa semoga mereka mendengarkan dan menuruti permintaan-permintaan ini.

Terimkasih untuk sekarang cukup sekian dulu.

TRWP: Kami juga sampaikan terimakasih. Banyak media di Tanah Papua sudah dimasukki oleh agen-agen Cyber Crime NKRI, jauh sebelum itu juga mereka sudah aktif, jadi dengan kehadiran PMNews ini sejak tahu 1998, kami harap terus berkarja sampai Papua Merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

September 19, 2017 0

Seruan Umum: Satukan Barisan, Pusatkan Semua Kampanye di Pasifik, Tinggalakn Gerakan Tambahan di Eropa dan Amerika

Redaksi PMNews menerima satu surat dengan judul “Seruan Umum: Satukan Barisan, Pusatkan Semua Kampanye di Pasifik, Tinggalakn Gerakan Tambahan di Eropa dan Amerika” dari Sekretaris-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Lt. Gen. Amunggut Tabi.

Lt. Gen. Tabi menyampaikan seruan Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa perjuangan Papua Merdeka saat ini telah memasuki era tidak menentu, dan ditakutkan akan berakhir dengan kegagalan. Persoalan utama kekhawatiran ini mengemuka karena para pemimpin di dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) gagal mengalahkan egoisme pribadi demi kepentingan bersama Papua Merdeka.

Banyak pejuang Papua Merdeka baik yang sudah menjadi pahlawan maupun yang masih berjuang, telah dengan rela mengorbankan ego dan kepentingan pribadi, dan bersedia untuk mengorbankan nyawa demi kemerdekaan West Papua, akan tetapi sudah nyata selama sekian tahun bahwa orang West Papua yang berada di luar negeri, mengatas-namakan perjuangan Papua Merdeka, menyebut diri pejuang murni, menyebut diri pemilik perjuangan Papua Merdeka, telah menunjukkan kepada sekalian bangsa Papua, mereka telah gagal.

Kegagalan mereka yang pertama ialah mereka gagal membunuh ego pribadi mereka demi kepentingan bersama. Mana berpura-pura sanggup mereka mengalahkan NKRI, padahal mereka sendiri gagal mengalahkan ego pribadi adalah sebuah pembohongan publik, sikap tidak patriotik, tidak negarawan dan kekanak-kanakan.

Yang kedua, tidak hanya gagal mengalahkan ego pribadi masing-masing, tetapi selanjutnya mengacaukan perjuangan Papua Merdeka dengan secara terpisah, sendiri-sendiri menjalankan kegiatan kampanye atas nama Papua Merdeka secara sembarangan menunjukkan betapa jeleknya kinerja ULMWP sejauh ini dan merugikan bagi bangsa Papua. Mereka tidak serius menanggapi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Tanah Papua, tetapi sibuk dengan agenda-agenda titipan orang Barat, LSM asing, kepentingan non-Papua, dengan menghadirkan banyak isu yang aneh-aneh.

Menanggapi situasi tidak menyenangkan ini, maka dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP, diserukan kepada para pemimpin dan pengurus ULMWP agar segera:

mendirikan dan mengumumkan kepada dunia Kantor ULMWP di Honiara atau Suva atau Port Vila atau Port Moresby;
Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ULMWP agar segera pindah ke dan tinggal di Kantor Pusat ULMWP, bukan di Amerika Serikat, bukan di Inggris;
semua pernyataan yang keluar, kegiatan yang dilakukan dipusatkan di Kantor Pusat ULMWP, dan menghapus dan menghentikan semua kampanye-kampanye di luar dari wadah ULMWP;
menghormati negara Repbulik Vanuatu dan Solomon Islands yang telah mengangkat diplomat secara khusus untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan bangsa Papua di forum regional dan internasional, agar ULWMP tidak berhubungan langsung dengan lembaga atau negara-negara di dunia, tetapi selalu menggunakan para diplomat resmi yang sudah ada;
menyusun dan mengumumkan apa itu ULMWP, apa aturan main ULMWP, masa jabatan pengurus ULMWP, dan sebagainya. Hentikan menjadikan ULMWP sebagai sebuah LSM, hormati lembaga ini dan perlakukan dia sebagai sebuah embrio pemerintahan Negara Republik West Papua.

Kalau tidak, TRWP sebagai organisasi perjuangan gerilya di Rimba New Guinea yang telah berjuang sejak dulu untuk kemerdekaan West Papua, jah sebelum kehadiran ULMWP, akan menarik dukungan dari ULMWP dan selanjutnya akan mengatur langkah-langkah sendiri menurut hitungan sendiri, demi mempercepat kemerdekaan West Papua.

Dikeluarkan di MPP-TRWP

Pada tanggal 29 Agustus 2017

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN:A.018676

August 30, 2017 0

Kali ini Vanuatu desak ACP-EU dukung resolusi West Papua

Okctovianus Mote dari ULMWP (kanan) bersama delegasi Vanuatu di Pertemuan Regional Joint Parliamentary Assembly ke-14 ACP-EU di Port Vila, Vanuatu 19-21 Juli 2017 – gov.vu

Jayapura, Jubi – Vanuatu kembali menyerukan kepada negara-negara Africa, Caribbean, Pacific (ACP) dan European Union (EU) untuk memberikan dukungan terhadap Resolusi atas hak penentuan nasib sendiri West Papua dan perhatian terhadap pelanggaran HAM di wilayah rumpun Melanesia ini.

Di dalam pernyataan publik pemerintah Vanuatu yang dirilis situs resminya, Jumat (21/7/2017), Vanuatu mengajak para anggota parlemen ACP EU angkat bicara dan tunjukkan keprihatinan serta dukungannya atas hak-hak rakyat Papua, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan bergabung dengan delapan negeri-negeri Kepulauan Pasifik lainnya demi keadilan dan penghormatan atas hak penentuan nasib sendiri itu.

Pertemuan regional ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU itu dilakukan di Port-Vila, Vanuatu sejak tanggal 19 Juli hingga 21 Juli lalu. Lebih dari 100 delegasi dari Uni Eropa dan negeri-negeri di Afrika, Karibia dan Pasifik dikabarkan hadir.

ACP-EU, menurut Vanuatu juga dapat meneruskan seruan dukungan tersebut ke badan-badan regional dan lintas pemerintahan global seperti Uni Afrika, CARICOM dan badan-badan regional dan sub-regional multilateral lainnya untuk membuat resolusi atas West Papua dan pembatasan perdagangan dengan Indonesia.

“Sebagai negara-negara anggota PBB, negeri-negeri di dalam ACP-EU dapat ikut memberi tekanan pada PBB agar melakukan referendum kembali di West Papua di bawah pengawasan internasional, atau setidaknya mendaftarkan West Papua sebagai sebuah wilayah tak berpemerintahan sendiri,” tulis pemerintah di dalam pernyataan tersebut.

Vanuatu juga meminta agar ACP-EU mendukung satu suara atas pengajuan resolusi West Papua pada pertemuan gabungan parlemen ACP-EU berikutnya bulan Oktober mendatang agar resolusi tersebut bisa diadopsi pada pertemuan Konsil Menteri-Menteri ACP di bulan November 2017.

Seruan Vanuatu tersebut juga ditujukan pada wakil parlemen masing-masing negara ACP-EU untuk mendorong pemerintahannya masing-masing menyuarakan isu West Papua di berbagia level multilateral.

Di dalam pernyataan tersebut Vanuatu mengangkat isu kejahatan terhadap kemanusiaan di West Papua yang memakan korban hingga ratusan ribu jiwa sejak aneksasi oleh Indonesia tahun 1963 dan memuncak di era kediktatoran Seeharto melalui berbagai operasi militer era 1970-an dan 1980-an.

“Otoritas negara Indonesia, para pemukim dari Indonesia dan perusahaan Indonesia pelan tapi pasti memegang kontrol atas semua aspek dan arena kehidupan orang Papua.

Indonesia mengklaim telah membangun West Papua, tetapi lupa pada fakta bahwa pembangunan itu terutama hanya menguntungkan orang-orang Indonesia dan bukan orang Papua,” tulis pemerintah.

Sebelumnya kepada Loop Vanuatu (21/7), Marco Mahe anggota parlemen Vanuatu mewakili wilayah konstituen Santo, mengatakan negeri-negeri ACP telah lebih dulu mendukung untuk mengangkat isu pelanggaran HAM di West Papua dalam pertemuan terpisah sebelum pembukaan pertemuan parlemen gabungan ACP-EU.

Dia katakan delegasi Vanuatu ada dua pertemuan pendahuluan sebelum acara pembukaan oleh Presiden Republik Vanuatu yang baru, Pastor Tallis Obed Moses.

Pertemuan pendahuluan ACP tersebut dipimpin oleh co-Presiden Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU, Ibrahim R. Bundu. Turut hadir wakil West Papua, Octovianus Mote dari ULMWP.

Pertemuan gabungan parlemen EU-ACP ini memfokuskan pembicaraan pada isu perubahan iklim dan kemitraan Eropa dan Pasifik.

Isu West Papua tetap diangkat oleh Republik Vanuatu menyusul pernyataan senada oleh Pacific Islands Coalition for West Papua (PICWP) awal Mei lalu di hadapan Pertemuan Konsil Menteri-menteri 79 anggota ACP.

Waktu itu PICWP meminta ACP agar membuat resolusi akhir untuk menyatakan dukungan pada penentuan nasib sendiri West Papua di pertemuan Konsil November mendatang. (*)

July 25, 2017 1

Vanuatu to raise the human right violation during ACP-EU this week in Port Vila

Even though the delegation of West Papua arrived late today at the ACP-EU 14th regional meeting, ACP member countries have agreed to raise the issue of human rights violation in West Papua. West Papua is not member of ACP but member countries said that West Papua is member of Pacific countries.

Member of Parliament of Santo constituency, Marco Mahe said that the ACP countries have endorsed the issue of violation of human rights in West Papua during their separate meeting this before the official opening of regional meeting of the joint ACP-EU Joint Parliamentary Assembly.

Mr Mahe said the issue of human rights violation in West Papua cannot be tolerated. He said that Vanuatu delegation at the meeting have agreed that the leader of the opposition Ishmael Kalsakau will stand in front of the assembly on their behave.This morning there was two separate meetings before the official opening by the President of the Republic of Vanuatu, Pastor John Tallis Obed. The ACP separate meeting was chaired by the ACP Parliamentary Assembly and co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Ibrahim R.Bundu. West Papua is represented at the meeting by Mote Octavianus.

Source: https://www.gov.vu/en

July 19, 2017 0

MSG foreign ministers discuss membership

Melanesian Spearhead Group foreign ministers are this evening meeting in Vanuatu’s capital to discuss guidelines which relate to a West Papuan bid for membership in the group.

MSG senior officials met yesterday in Port Vila and, as with today’s foreign ministers meeting, the findings of a constitutional committee review of MSG rules on membership are the main agenda item.

This comes as the MSG considers a full membership application by the United Liberation Movement for West Papua.

Vanuatu prime minister Charlot Salwai accepts traditional head dress from the United Liberation Movement for West Papua. Photo: Len Garae

The foreign minister of Solomon Islands, Milner Tozaka, said the MSG leaders in July requested legal clarification on guidelines for membership.

“So that request has been attended to appropriately by the legal people and they have made a recommendation to be used for the foreign ministers to look at and then we will recommend it to the leaders for endorsement,” he explained.

Milner Tozaka confirms there won’t be a decision this week on the full membership application by the Liberation Movement, which already has observer status.

The leaders of the MSG member states are not expected to have their summit until early in the new year.

The Movement’s leaders are present at this week’s MSG meetings in Port Vila, along with leaders of all the main pro-independence groups.

Vanuatu’s prime minister Charlot Salwai has reiterated his country’s support for the Liberation Movement to be give full membership, as well as for West Papua to be independent.

Mr Salwai said his country’s foreign policy remained firm that Vanuatu is not completely free of colonial bondage until all of Melanesia is free.

It’s understood that Solomon Islands and New Caledonia’s FLNKS Kanaks movement are also in support on the matter of the MSG membership.

However the other two full members of the MSG, Papua New Guinea and Fiji, have tended to side with Indonesia on this issue.

Indonesia, which has associate member status at the MSG, is firmly opposed to West Papuans being granted full membership in the group.

Jakarta says Papuans are already covered by the Indonesian republic in terms of representation in the MSG.

December 21, 2016 0

Sogavare: Demi West Papua, MSG akan luaskan dukungan

PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare saat bertemu ULMWP di Honiara, awal tahun 2016 - Dok. Jubi — PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare saat bertemu ULMWP di Honiara, awal tahun 2016 – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare menegaskan bahwa Melanesia Spearhead Group (MSG) akan mengikutsertakan Mikronesia, Polinesia, dan negeri-negeri Afrika untuk berjuang melawan pelanggaran HAM di West Papua.

Sogavare mengungkapkan hal tersebut di hadapan Parlemen Kepulauan Solomon ketika ditanyakan oleh Pemimpin Oposisi, Jeremiah Manele, Kamis, (15/12) seperti dilansir Solomon Star Jum’at (16/12/2016).

Menurut Sogavare, Papua Nugini dan Fiji sudah jelas memilih jalan berbeda atas persoalan West Papua dan tidak berkeinginan mengikuti tujuan dan pendirian MSG.

“PNG itu berbatasan langsung dengan Indonesia dan memilih lebih berhat-hati, sedangkan Fiji sudah punya hubungan yang kokoh dengan Indonesia,” ujar Sogavare.

Atas dasar itulah, lanjutnya, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia baru akan mengikutsertakan negeri-negeri Mikronesia dan Polinesia serta kelompok non aliansi di Afrika,” ujarnya.

Lebih lanjut Sogavare menegaskan pemerintahannya akan terus melanjutkan diplomasi terkait isu West Papua melalui pengiriman utusan khusus untuk berkonsultasi dan menjalin hubungan di negeri-negeri Pasifik.

“Kami kirimkan utusan untuk bicara dengan para pemimpin di dalam lingkaran kami sendiri dan keluar Melanesia,” ujar Ketua MSG tersebut.

Rex Horoi adalah utusan khusus Kepulauan Solomon untuk persoalan West Papua. Sogavare mengatakan masa tugas utusan tersebut akan berakhir setelah dua tahun periode kepemimpinannya di MSG.

Namun, Sogavare menghendaki persoalan ini dibicarakan di Parlemen untuk mencari cara agar tugas-tugas (penanganan West Papua) tersebut bisa tetap berlanjut walau kepemimpinannya di MSG selesai.

Indonesia sebaiknya memahami

Jeremiah Manele, Pemimpin Oposisi parlemen Solomon di kesempatan itu mengakui bahwa persoalan West Papua adalah isu kompleks karena keterkaitan antara pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri.

Namun, lanjutnya, inilah pertama kalinya Pemerintah Solomon mengambil langkah proaktif terkait kebijakan ini.

“Penting sekali bagi Indonesia untuk memahami posisi kita,” kata Manele sambil berharap bahwa konsultasi dan jalinan hubungan dua arah di Pasifik tersebut dapat berlanjut. “Hal itu bisa membantu Indonesia mengerti darimana asal usul kita,” tambahnya.

Manele juga mendukung kebijakan pemerintah Kepulauan Solomon terhadap West Papua dengan menambahkan bahwa pendekatan yang sudah dilakukan sekarang tidak kontra produktif.

“Saya kira sebaiknya memang pendekatan konsultatif dan lebih dua arah harus kita lanjutkan terkait persoalan ini, agar tidak kontra produktif,” ujarnya.

Manele juga mendukung gagasan melanjutkan kebijakan ini di Parlemen setelah periode Horoi berakhir.

Awal November lalu sebuah pernyataan sikap dari Kelompok Oposisi Parlemen sempat menggugat Perdana Menteri Sogavare atas kebijakannya yang dinilai sangat konfrontatif terkait West Papua. Oposisi menghendaki perubahan pendekatan terkait isu tersebut.

“Kita semua peduli masalah pelanggaran HAM di West Papua. Namun ada cara lain menangani isu ini ketimbang mengambil pendekatan konfrontatif seperti yang dilakukan Perdana Menteri. Itu tak saja sudah mengintervensi kedaulatan Indonesia, namun juga urusan domestik negara itu,” ujar pernyataan tersebut.

Namun, dengan pernyataan tanggapan Jeremiah Manele, pemimpin oposisi, Kamis lalu itu di hadapan parlemen, tampaknya Pemerintah Solomon dan Parlemen pada akhirnya melanjutkan komitmen mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri West Papua dengan pendekatan yang lebih partisipatif.(*)

December 18, 2016 0

Tag: Octovianus Mote