JAYAPURA [PAPOS] – Kepolisian Daerah [Polda] Papua membantah secara tegas isu bahwa penyisiran gabungan TNI-Polri di kabupaten Paniai meresahkan masyarakat, Papua Pos edisi Rabu [7/9].
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat [Humas] Polda Papua, Komisari Besar Polisi, Wachyono ketika dikonfirmasi Papua Pos lewat telepon selularnya, Rabu [7/9].’’Isu penyisiran meresahkan masyarakat Paniai, itu tidak benar. Sebab TNI-Polri melakukan penyisiran adalah untuk mencari dua senjata yang dirampas oleh kelompok kriminalitas berapa minggu lalu,” ujar Kabid Humas.
Menurut Kabid Humas, apakah benar isu penyisiran meresahkan masyarakat harus di cek dulu ke lokasi kejadian, tidak bisa hanya menerima informasi sepihak. “Penyisiran yang dilakukan TNI-Polri ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti masyarakat atau membuat supaya mereka panik hingga mereka tidak melakukan aktifitas, tetapi penyisiran dilakukan untuk menangkap pelaku perampasan senjata anggota Polri, itu saja,” tegasnya.
Justru kata dia, keberadaan TNI-Polri di Paniai disambut hangat oleh masyarakat. Masyarakat malah senang dan merasa tenang ketika TNI-Polri bersama warga. Demikian juga saat dilakukan penyisiran situasi di Kabupaten Pania berjalan aman dan tidak ada kepanikan.
Jika memang kata Kabid Humas penyisiran meresahkan masyarakat seyogianya disampaikan ke Kapolres. ‘’Justru saya jadi bertanya keresahan masyarakat itu bagaimana dan seperti apa,’’ imbuhnya.
Untuk itu, dia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprofokasi oleh adanya isu-isu yang tidak bertanggungjawab. Bila memang ada informasi yang dapat mengancam nyawa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab agar segera disampaikan kepada petugas atau aparat kemanan untuk segera ditindaklanjuti.
Ketika disinggung apakah sudah ada titik terang pelaku perampasan senjata milik polri itu. Kabid Humas mengakui bahwa pelaku belum ditemukan. “ Pelaku akan tetap kita kejar dengan melakukan penyisiran guna menangkap pelaku, tetapi bukan untuk meresahkan masyarakat,” jelasnya. [loy]
Written by Loy/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00
JUBI — Pasca kontak senjata antara TNI/Polri dengan kelompok yang diduga TPN/OPM pimpinan John Magay Yogi serta rentetan penembakan misterius, Rabu (17/8), saat ini pemandangan umum Kota Enarotali dan Madi, Kabupaten Paniai, penuh dengan aparat militer “kiriman” luar Paniai. Meski situasi sudah mulai membaik, namun kehadiran pasukan militer makin meresahkan warga setempat.
Belum diketahui secara pasti penambahan pasukan militer ke Paniai, entah dalam rangka mengejar dua buah pucuk senjata yang dirampas oleh sekelompok orang tak dikenal di Kantor Polsek Komopa, Distrik Agadide, Selasa (16/8) dini hari, ataukah memang Paniai sudah daerah konflik yang mesti mendapat pengamanan superketat?
Terlepas dari dugaan tadi, masyarakat bersama para tokoh dan pejabat daerah yang menghendaki Paniai aman, mendesak segera menghentikan pengiriman militer. Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta harus segera menarik kembali pasukan militer dari wilayah Kabupaten Paniai.
“Paniai sudah aman, tapi banyak Tentara dan Polisi didatangkan ke sini. Memangnya ada perangkah?” ujar salah seorang tokoh masyarakat dalam sebuah diskusi di Enarotali, Rabu (24/8).
Kebijakan institusi negara mengirim militer dalam jumlah banyak ke Paniai sejak awal pekan ini, kata Kepala Suku Mee, Yafeth Y Kayame, telah mencederai ikrar damai yang dicetuskan Sabtu (20/8) di Aula Uwatawogi Yogi, Enarotali. Menurutnya, ketakutan warga masyarakat makin bertambah lagi gara-gara pasukan militer mulai didatangkan dari luar Kabupaten Paniai. Tak diketahui tujuannya, namun situasi yang mulai kondusif terusik dengan kehadiran pasukan militer.
Pergumulan umum saat ini di tengah publik, “Untuk apa mereka ke Paniai? Di sini, Enarotali dan Paniai secara umum bukan daerah konflik, jadi stop kirim pasukan militer. Selama empat hari terakhir ini ada gelombang pengiriman militer, mereka mau perang dengan siapa, mau bunuh kita masyarakat semua ini kah?.”
Pemerintah Kabupaten Paniai seharusnya tidak tinggal diam. Perlu kebijakan menyikapi hal ini. Selain tentunya menjamin keamanan bagi warga masyarakat, patut pula dipertanyakan sekaligus dipertegas, jika untuk mengejar dua pucuk senjata yang dirampas, cukup dengan aparat keamanan yang sudah ada di Paniai. Tak perlu lagi datangkan kekuatan tambahan dari luar Paniai.
Banyak kalangan menyebut dugaan sementara bahwa keberadaan TPN/OPM Devisi II Makodam IV Paniai di Eduda hanya menjustifikasi pendropan militer dari Jayapura maupun Nabire. Kesannya ada semacam satu skenario terselubung dibalik rentetan peristiwa yang berujung pengerahan kekuatan militer ke Paniai. Saat ini, menurut beberapa sumber, selain satu kompi Yonif 753/Arga Vira Tama Nabire, satu kompi Brimobda Papua juga dikabarkan sudah dikerahkan ke Paniai.
Kendati hal itu dibantah langsung oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu saat ditanya wartawan di Nabire, Senin (22/8), namun kenyataan di Enarotali saat ini sudah terlihat pasukan militer “baru” dari luar Paniai. Lengkap dengan senjata, hampir setiap hari mereka menggelar konvoi di jalan raya.
Penambahan pasukan militer kabarnya untuk mengamankan daerah pasca perampasan senjata di Polsek Komopa dan kontak senjata pada dini hari serta rentetan tembakan saat merayakan hari bersejarah negara Indonesia, meski Bupati Paniai, Naftali Yogi, pada pertemuan perdamaian di Enarotali, telah menegaskan bahwa situasi keamanan di daerah ini secara umum sudah normal.
Kehadiran aparat gabungan itu membuat warga makin cemas, bahkan belum satu hari kembali ke rumah-rumah dari tempat pengungsian, gelombang eksodus kembali terjadi sejak Selasa (23/4) kemarin. (J/04)
THURSDAY, 25 AUGUST 2011 07:58 ADMINISTRATOR HITS: 191
JAYAPURA-Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka menuding laporan Komando Pasukan Khusus tahun 2006-2009 yang dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia, Sabtu (13/8), memiliki kepentingan tertentu. Dokumen tersebut berisi salah satunya gerakan OPM serta persenjataan mereka.
Lambert Pekikir, Koordinator Umum TPN OPM Dalam Negeri Papua Barat, Mandataris J. H. Prai, kepada Bintang Papua mengatakan laporan Kopassus tersebut mencerminkan ketidaktahuan aparat negara terhadap OPM. “Yang ditulis soal senjata dan jumlah anggota OPM, bisa jadi hanya OPM piaran saja. Mereka kan banyak, jadi bisa saja dibikin-bikin. Kepentingannya saya kira dalam laporan itu jelas, orang sudah tahu, saya tidak perlu sebut lagi,” ujarnya, kemarin.
Ia mengatakan, laporan Kopassus, seperti juga yang pernah terbit pada tahun 2010 ketika dibocorkan Alan Nairn, wartawan Amerika Serikat, merupakan bagian dari strategi aparat untuk melemahkan perjuangan rakyat Papua. “Itu kalau benar bocor, saya memang belum membacanya, tapi saya kira apa yang tertulis terkait pergerakan kemerdekaan bukan lagi sesuatu yang harus ditutup tutupi,” ujarnya.
Kemerdekaan sejatinya adalah kehendak seluruh rakyat Papua. Jikalau laporan itu berisikan anggapan pergerakan rakyat membahayakan kedaulatan negara, kata dia, seharusnya pemerintah cepat memberi solusi.
Ia juga mengecam dimasukannya sejumlah nama tokoh Papua dalam laporan Kopassus. Mereka antara lain Buchtar Tabuni yang kini dipenjara akibat tuduhan makar, juga pemimpin gereja Baptis di Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman. “Itu maksudnya apa? Itu sama dengan aparat yang tidak profesional, asal lapor saja,” ujar Lambert.
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Matius Murib mengatakan, laporan Kopassus yang bocor di luar negeri memberi kesan aparat Intelejen Indonesia tidak profesional. Jika laporan itu sangat berharga, tentu bukan dijadikan barang mainan dan akhirnya diketahui pihak luar negeri. “Ini ada dua, pertama aparat kita kurang profesional dan kedua, memang sengaja dibocorkan, tapi ada apa hingga sampai bocor, itu memang perlu dilihat lagi,” paparnya.
Matius enggan berspekulasi apakah laporan tersebut memiliki ‘kepentingan’. Namun baginya, aparat intelejen perlu mengoreksi diri atau mengevaluasi lagi kinerjanya ke dalam. “Saya heran bisa sampai bocor, catatan pentingnya adalah tidak profesional intelejen kita,” pungkasnya.
Ia memandang, laporan tersebut bisa jadi akan sangat berharga untuk kepentingan Australia yang pernah bersitegang dengan Indonesia beberapa tahun lalu. Tapi apakah itu benar, setidaknya perlu bukti. “Saya kira intelejen atau TNI wajib menjadikan ini sebagai pelajaran untuk menjaga barang rahasia.”
Meski demikian, Matius kurang sreg bila nama tokoh Papua dicantumkan sebagai yang diincar atau sekurangnya dimata-matai. “Setiap orang punya hak hidup, kalau hidup didalam bahaya atau terus dimata-matai, itu melanggar HAM. Apa salahnya para pemimpin gereja sehingga mereka dimasukkan dalam laporan tersebut, ini perlu diperjelas lagi,” urainya.
Ia menyarankan agar pemerintah dan aparat membuka ruang seluas-luasnya bagi aktivitas warga dan memberikan kebebasan selayaknya seperti diatur undang-undang. “Jangan selalu kami dicurigai. TNI, warga sipil atau siapapun dia memiliki hak untuk hidup, jika hidup dalam ancaman, itu melanggar hak asasi seseorang,” katanya.
Sebelumnya Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu, Ahad kemarin mengatakan, pihaknya masih menyelidiki dokumen yang bocor tersebut. “Kita masih menyelidiki, saya tahu dokumen itu bocor, tapi belum bisa menjelaskannya, jadi marilah kita cari tahu sama-sama itu,” kata Triassunu.
Menurutnya, masalah ini tidak sampai mengganggu keutuhan negara. Pihak yang melakukan hanya ingin menunjukan bahwa TNI tidak dalam keadaan yang kuat untuk melindungi arsip berharganya. “Tapi itu bukan berarti akan mengancam keutuhan negara, kita tetap utuh, yang penting jangan terprovokasi,” ucapnya.
Dokumen yang berjudul “Anatomi Separatisme Papua” itu menyentil pula tentang gerakan pendukung Papua Merdeka yang ada di luar negeri. Diantaranya Senator AS dari Partai Demokrat, Dianne Feinstein; anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh, Andrew Smith; mantan Perdana Menteri Papua Niugini, Michael Somare, bahkan pejuang antiapartheid Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu. (jer/don/l03)
JUBI — Pihak Gereja Kingmi Sinode Papua Koordinator Paniai dan Gereja Katolik Dekanat Paniai menyatakan sangat prihatin terhadap situasi keamanan sejak beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Paniai. Sebab, beredarnya isu akan ada kontak senjata antara TPN/OPM dan aparat keamanan, meresahkan umat/masyarakat, bahkan sebagian orang sudah mengungsi ke tempat yang dianggap aman.
Sikap prihatin tersebut mengemuka dalam satu pertemuan di Aula SKB YPPK Iyaitaka, Enarotali, Senin (15/8) sore. Keprihatinan yang terungkap pada pertemuan menyikapi situasi keamanan di Kabupaten Paniai, tertuang pula dalam sebuah surat yang akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait lainnya.
Salah seorang tokoh pemuda menegaskan, cara-cara kekerasan apalagi perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pihak TPN/OPM harus bijak dan tidak gegabah karena tindakan sekecil apapun akan berdampak besar yang tentunya warga sipil korbannya.
Sedangkan pihak aparat keamanan diminta memberi rasa aman bagi warga masyarakat untuk tidak panik terhadap berkembangnya berbagai isu yang sangat meresahkan.
Sebab, sejarah mencacat beberapa kasus besar yang pernah terjadi di seluruh daerah Paniai, misalnya perang PEPERA tahun 1969, peristiwa Operasi Daerah Militer tahun 1980-1986 dan konflik lainnya. Dampak dari semua itu dirasakan warga jemaat di Kabupaten Paniai. Bukan hanya memakan korban jiwa, peristiwa-peristiwa itu juga telah menimbulkan rasa trauma dan ketakutan yang mendalam dalam diri umat Tuhan.
Lantaran masih trauma, demikian ditulis dalam surat keprihatinan, isu perang yang muncul belakangan ini antara TNI-Polri dan TPN/OPM mengingatkan kembali warga jemaat pada kasus-kasus sebelumnya. Sehingga saat ini orang ada dalam rasa ketakutan. Bahkan, terjadi pengungsian besar-besaran sejak empat hari lalu. Tidak hanya di Kabupaten Paniai, masyarakat Deiyai dan Dogiyai juga mengalami hal yang sama.
Selain ketakutan di kalangan umat/jemaat Gereja atau masyarakat setempat dan mengungsi ke kampung-kampung lain, isu perang juga berdampak pada tersendatnya proses belajar mengajar di beberapa sekolah di Kabupaten Paniai. Juga aktivitas ekonomi tersendat, kios-kios memilih untuk tutup sebelum waktunya.
Bahkan, selama empat hari belakangan warga tidak melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani, peternak. Umat Gereja Katolik dan Kingmi di sekitar Madi, Kopo, Ipakiye, Awabutu, Enarotali, tidak mengikuti ibadah pada hari Minggu kemarin.
Mencermati perkembangan situasi yang dialami umat/jemaat, semua komponen bersama pimpinan Gereja dengan rasa prihatin menyampaikan himbauan: Pemerintah, TNI, Polri dan TPN/OPM tidak mengganggu umat Kristen Protestan, Katolik maupun Islam yang ada di wilayah Kabupaten Paniai. (J/04)
JAKARTA [PAPOS]- Mabes TNI mengklarifikasi 19 dokumen milik Kopassus tentang Papua dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia merupakan isu lama. Sebab, dokumen yang sama dirilis tahun 2006 oleh media Australia. Mabes TNI juga membantah adanya operasi intelijen di Papua dan tidak adanya pendekatan kesejahteraan di Papua.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana muda Iskandar Sitompul menegaskan TNI tidak pernah melakukan operasi intelijen dan telah melaksanakan pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua, seperti di Puncak Jaya.
“Itu data yang sudah diberitakan media Australia pada tahun 2006. Tidak benar informasi adanya operasi intelijen. Kita juga melakukan pendekatan melalui kesejahteraan. Sejak 3 bulan lalu kita mengirimkan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) antara lain merenovasi gereja, rumah penduduk asli (honai), bakti kesehatan dan perbaikan irigasi. Seluruh warga bersimpatik. Pada tahun 2006 kita juga mengirimkan AMD (ABRI Masuk Desa),” ujar Kapuspen dalam keterangan persnya di Jakarta. Senin, [15/8].
Menurut Iskandar, keluarnya kembali data yang disebut-sebut dokumen operasi intelijen Kopassus tersebut diindikasikan adanya pihak yang menginginkan disintegrasi dengan meregangkan kembali hubungan antara TNI dengan masyarakat Papua. “Seluruh masyarakat mari kita buat suasana kondusif. Jangan menanggapi isu-isu yang tidak benar. Ini diindikasikan upaya membuat hubungan dengan masyarakat renggang lagi di Puncak Jaya,” kata dia.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan jika terbukti dokumen tersebut adalah data operasi intelijen di Papua yang bocornya di negara asing, membuktikan lemahnya pengamanan informasi negara kita.
“Kalau benar data intel Kopassus, sangat disesalkan. Ini indikasi bahwa penanganan data intel kita rentan kebobolan. Jika memang sudah pernah direlease, berarti merupakan pembenaran adanya data yang telah bocor,” imbuhnya.
Lebih jauh Mahfudz memastikan Komisi I akan memanggil Mabes TNI dan BAIS (Badan Intelijen Strategis) untuk mengklarifikasi hal ini. Sebelumnya, The Canberra Times menulis soal bocornya dokumen TNI. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.
Laporan itu menggambarkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh intelijen Kopassus di Papua terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gerakan separatis, orang-orang asing yang dicurigai mendukung gerakan ini, termasuk mengawasi turis-turis asing yang berkunjung ke sana.
Dokumen itu juga menceritakan daftar informan yang ditugasi untuk mengawasi orang-orang yang dicurigai oleh Kopassus. Kendati jati diri informan-informan itu tidak diungkap, namun dalam laporan itu mereka digambarkan berdasarkan temperamen dan motivasi mereka.
Informan-informan ini digambarkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, birokrat, guru, tukang ojek, kepala suku, kepala desa, hingga petani.”Materi dokumen ini menyingkap bahwa pemerintah Indonesia menjalankan sebuah jaringan mata-mata dan informan di Papua dalam skala target dan jangkauan yang mengejutkan,” tulis The Canberra Times.
Dokumen Bocor Bukan Ancaman
Terkait bocornya 19 dokumen Kopassus oleh Fairfax Australia seperti yang dilansir The Canberra Times, TNI sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, bukan ancaman berarti bagi keutuhan NKRI.
“NKRI akan tetap utuh dan sama sekali tidak terpengaruh dengan bocoran dokumen tersebut. Namun, kami masih memeriksanya. Dan kita semua harus bersama-sama ikut memeriksanya,” kata Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen Erfi Triassunu, Senin [15/8].
Kelompok yang sengaja membocorkan itu, kata Pangdam, adalah pihak yang menginginkan atau menunjukan TNI dalam kondisi rapuh. “Yang jelas NKRI tetap utuh dan bocoran itu bukan ancaman yang berarti,”imbuhnya.
Pangdam mengakui sudah mengetahui tentang bocoran dokumen itu, namun belum bisa menjelaskannya. “Periode itu saya belum menjabat Pangdam, jadi detailnya belum saya ketahui, tapi kami terus memeriksanya,” tukas jenderal bintang dua itu.
Mengenai eksistensi kelompok separatis Papua Merdeka, Pangdam mengatakan, mereka masih terus bergerilya dan TNI terus melakukan pengejaran terhadap mereka, karena kerap mengacau. “Kami kejar mereka, sebab selalu mengganggu masyarakat bahkan menembaki aparat. Jumlah mereka sebenarnya tidak banyak, dan kami tetap berupaya merangkul mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI, dengan melakukan berbagai pendekatan salah satunya menggelar bakti sosial,”ucapnya.
Ia juga mengajak media untuk turut menyelidiki dokumen yang bocor itu. Sebab, rongrongan terhadap NKRI bukan hanya tanggung jawab TNI semata tapi juga seluruh warga Indonesia termasuk media. “Ini tanggung jawab kita semua, mari kita sama-sama mengungkapnya,” kata Pangdam.
Sebelumnya, The Canberra Times menulis soal bocornya dokumen TNI. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.
Laporan itu menggambarkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh intelijen Kopassus di Papua terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gerakan separatis, orang-orang asing yang dicurigai mendukung gerakan ini, termasuk mengawasi turis-turis asing yang berkunjung ke sana.[bel/vvn]
Written by Bel/VVN/Papos
Tuesday, 16 August 2011 00:00
JAYAPURA [PAPOS]- Aksi penembakan yang terjadi di sejumlah daerah di tanah Papua akhir-akhir ini, dimana aksi penembakan menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat sipil, seperti yang terjadi di Tolikara saat masyarakat melakukan aksi demo. Aksi penembakan ini dikecam oleh Ketua Kaukus Parlemen Pegunungan, Kenius Kogoya, SP.
‘’Saya terus terang cukup kecewa atas terjadinya aksi penembakan yang terjadi di Tolikara. Apalagi saya mendapat informasi ada ketidak transparan soal jumlah korban yang terjadi di Puncak,’’ kata Kenius kepada wartawan diruang kerjanya, kemarin.
Sebab kata politisi ulung partai PPRN ini, dari 19 korban yang meninggal akibat kerusuhan, empat diantaranya mati karena ditembak. Hal ini menurut Kenius harus diklarifikasi oleh Kapolda Papua, siapa yang memerintahkan polisi untuk menembak secara membabi buta. Penembakan ini adalah pelanggaran HAM yang menimbulkan hilangnya nyawa manusia.
‘’Jadi kami minta kepada Kapolda untuk serius mengungkapkan siapa pelaku dibalik kasus ini. Kasus ini tidak bisa didiamkan begitu saja,’’ kata anggota DPRP ini.
Kasus serupa juga lanjut ketua DPD PPRN provinsi Papua, terjadi di Tolikara, saat masyarakat menyampaikan aspirasi untuk percepatan Pilkada di Tolikara, sayangnya massa belum melakukan aksi demo sudah ditembak. Akibat penembakan itu, satu orang kena tembak pada bagian betis tembus tulang dan 5 orang lainnya dianiya oleh aparat.
‘’Siapapun dia pelakukan harus ditindak tegas karena ini adalah pelanggaran HAM. Khan lucu, warga Tolikara hanya melakukan aksi damai dan tidak ada tindakan anarkis. Menurut saya dalam proses demokrasi apa yang dilakukan oleh masyarakat Tolikara harus dihargai oleh siapapun, termasuk petugas di kampung-kampung dan daerah pedalaman sekalipun,’’ katanya.
‘’Jadi jangan kita selalu negative thingking terhadap setiap warga yang datang menyampaikan aspirasinya. Ini adalah era demokrasi. Jadi siapa saja masyarakat yang hendak datang menyampaikan pendapat, silahkan saja,’’ ujar Kenius yang repilih dari Daerah Pemilihan Dapil IV meliputi Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Lani Jaya, Membramo Tengah, Jayawijaya.
Ia juga mempertanyakan apakah kode etik Sekda bisa memerintahkan petugas untuk melakukan tembak di tempat. Ini juga harap diklarifikasi oleh Kapolda Papua. Kasus ini harus diselidiki betul-betul. Apakah informasi ini benar atau tidak. Apakah perintah tembak ditempat, benar-benar disampaikan Sekda sendiri.Nah, bila sekda benar memerintah penembakan itu, maka sekda harus bertanggungjawab.
Bukan Daerah DOM
Sebelumnya Kenius Kogoya menolak secara tegas pengerahan pasukan TNI di tanah Papua. Pengerahan pasukan TNI dalam pembranatasan gerakan separatis di Papua dinilai melanggar hukum karena tidak ada keputusan politik dari DPR dan presiden untuk itu, Papua Pos edisi Kamis [11/8].
‘’Saya sebagai ketua kaukus perlemen Pegunungan sangat sependapat terhadap apa yang disampaikan oleh Komisi I DPR-RI yang menyebutkan pengerahan pasukan ke Papua melanggar hukum,’’ katanya saat berbincang-bincang dengan Papua Pos di DPRP, belum lama ini.
Dikatakannya, tidak ada alasan pengerahan pasukan di tanah Papua. Sebab tanah Papua bukan Daerah Operasi Militer [DOM].’’Stop sudah mengirim pasukan ke tanah Papua,’’ imbuhnya.[tom/bela].
Written by Tom/Bel/Papos
Tuesday, 16 August 2011 01:04
Pelaku penembakan dan pembantaian di Tanjakan Kampung Nafri beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum juga tertangkap. Meski demikian aparat gabungan TNI dan Polri terus melakukan upaya. Salah satunya yang dilakukan sepanjang hari Kamis (11/8) kemarin adalah menjelajahi kawasan hutan untuk mencari dan mengejar pelaku. Bagaimana upaya pengejaran dan pencarian itu dilakukan? laporan Bintang Papua yang ikut dalam tim pencarian tersebut, meski penuh dengan resiko.
Penyisiran ke Wilayah Gunung oleh tentara Kolonial Indonesia
Mengikuti pencarian pelaku penembakan dan pembantaian yang dilakukan di tanjakan Kampung Nafri, memberikan nuansa serta pengalaman menarik bagi Bintang Papua. Berikut rankaian proses yang terekam oleh Bintang Papua saat mengikuti pencarian di pagi dini hari hingga siang kemarin, beberapa hal mungkin tidak terurai dengan jelas dan detail, mengingat suasana, kondisi dan begitu banyak hal yang berkecamuk di benak Bintang Papua, namun, sebisa mungkin kami uraikan garis besar dari perjalanan yang menegangkan dan melelahkan tersebut.
Pukul 05.00 WIT
Kami bergabung dengan tim gabungan di gunung BTN Tanah Hitam, tim gabungan saat itu akan melakukan pencarian pelaku kasus Nafri, cuaca pagi kemarin cerah, suasana sedikit tegang, kami belum mendapatkan informasi yang jelas terkait operasi yang akan dilakukan pagi dini hari kemarin, kami juga melihat kebingungan dan mungkin rasa kaget masyarakat dengan situasi pagi hari kemarin, bagaimana tidak, 300 anggota Tim gabungan TNI, Brimob, dan Polres Jayapura secara serentak, tanpa suara, tak terdengar aba-aba, seakan semuanya telah diatur dengan sangat baik, mereka terlihat bergegas turun dari kendaraan dan langsung menuju kearah gunung Tanah Hitam, Bintang Papua, yang masih was-was dengan situasi tersebut, bersama seorang rekan wartawan dari TVOne, akhirnya memutuskan untuk ikut kearah gunung, dan melihat sejauh mana proses pencarian yang dilakukan oleh Tim gabungan tersebut.
Gunung terlihat cukup tinggi, hawa pagi yang dingin semakin membuat suasana manjadi kaku, dibarisan depan sepasukan tentara, terlihat membelah rombongan menjadi beberapa tim yang masing-masing tim diisi sekitar puluhan anggota, Kapolres Jayapura Kota, AKBP, Imam Setiawan, SIK, juga terlihat berada di barisan terdepan, tiba-tiba, seorang anggota TNI terlihat mengangkat tangannya seakan member kode atau tanda kepada rekan-rekan untuk melakukan sesuatu, tim yang telah terbagi dalam beberapa kelompok, akhirnya merangsek naik ke arah gunung secara perlahan dan tenang. Kami-pun akhirnya mengikuti langkah para aparat untuk menaiki gunung pertama dari perjalanan panjang di pagi itu.
Sekitar pukul 05.30 WIT
Tim gabungan sudah berada di puncak gunung pertama, 30 menit kami lewati untuk mencapai puncak gunung pertama itu, sama sekali tidak terasa, kami lebih diliputi oleh rasa penasaran dan gambaran sebuah suasana yang akan menegangkan, benak kami berkecamuk, masih dipenuhi rasa penasaran, siapa saja pelaku-pelaku itu ? dimana markas mereka ? apa saja yang akan terlihat berada di markas mereka ? dan kejutan-kejutan lain yang akan menjadi sureprise. Konsentrasi kami pada hayalan tadi sempat terputus, tiba-toba saja kami diminta untuk merunduk, seluruh tim melakukan hal yang sama, beberapa anggota TNI didepan kami terlihat tenang dengan mata yang terus mengawasi ke berbagai arah, disi lain, beberapa anggota Brimob, dengan tegap tetap berdiri dan memantau situasi sekitar dengan senjata dalam posisi dalam pelukan dan menghadap keatas, hampir seluruh orang yang berada disitu menghadap kearah atas, sambil memantau aba-aba yang akan diberikan oleh orang terdepan, hanya beberapa orang yang berdiri menghadap kesamping, ada yang kekiri dan ada yang menghadap kekanan, sementara seorang anggota Brimob, justru berdiri berbalik arah, sepertinya sedang mengawasi area belakang rombongan kami. Kamera SONY Alpha 390 terus bereaksi, merekam setiap kejadian atau situasi yang kami anggap perlu, sementara rekan wartawan lainnya dari TVOne terus merekam kejadian-kejadian selama perjalanan kami melintasi gunung pertama. Berselang beberapa menit kemudian, rombongan kembali melanjutkan perjalanan.
Sekitar pukul 07.00 WIT
Kami telah melewati gunung pertama dan telah berada di kaki gunung, suasana tetap tegang, tidak banyak dari kami yang mengeluarkan kata-kata, hanya beberapa orang yang terlihat sedang membeicarakan hal-hal penting dengan berisik-bisik. Kami sudah tidak lagi melihat tim pertama yang berada di depan kami, namun, di sebelah kiri dan kanan kami, sesekali terlihat beberapa anggota TNI dan Brimob melintas dalam jarak kurang lebih 100 meter dari kami, suasana mulai semakin tegang bagi kami, semua berhenti seketika, dari kejauhan, terlihat pondok kecil diatas sebuah perbukitan, semua merunduk, tenang, tegang, sepi, dan seluruh pandangan mengarah pada gubuk tersebut, gubuk itu terlihat sudah agak tua, jendela gubuk itu sudah tidak ada, secara kasat mata dan dalam jarak sekitar 500 hingga 600 meter, kami tidak melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam gubuk itu, kami kemudian mengalihkan pandangan kearah sekitar gubuk, dibagian depan terdapat kebun kecil dengan ukuran sekita 20 X 20 meter, entah apa yang tertanam dikebun itu jadi tidak penting bagi kami, seorang anggota melihat kearah kami dan berbisik,”Kawan, coba ko arahkan keamera kesana dan zoom, lihat ada orang ka tidak,” ujarnya, sontak kami kaget dan langsung tersadar, kenapa hal itu tidak terpikirkan dari tadi, kami pun langsung melakukan hal itu, hal yang sama juga dilakukan rekan dari TVOne dengan menggunakan Handycamnya.
Gubuk tua itu kosong, itulah gambaran awal yang terlihat dari hasil zoom kamera digital kami, seorang anggota TNI kemudian memberikan aba-aba untuk terus melanjutkan perjalanan, kami-pun menuju ke gunung kedua yang terlihat cukup ‘ganas’. Perlahan tapi pasti kami mulai menanjak dan menuju ke pertengahan gunung kedua, kembali terlihat pemandangan yang menegangkan, area pertengahan gunung tersebut sangat terbuka, disisi kanan dan kiri kami terdapat bukit dengan pohon-pohon besar dan terlihat liar, luas dan rimbun, terbayang oleh kami, seandainya kami melintas dibawah pepohonan itu, pasti tidak akan terlihat dari atas, mungkin disitulah para pelaku bersemunyi apabila dikejar dengan menggunakan helicopter.
Sekitar pukul 08.00 WIT
Kami belum juga mencapai puncak gunung kedua, karena kami harus sedikit mengitari gunung tersebut dan kemudian menanjak keatas, perjalanan semakin terasa berat, karena medan yang kami lintasi mulai tidak bersahabat, satu persatu tim mulai terlihat terpeleset, terutama yang tidak menggunakan sepatu dengan soul bergerigi, hal yang sama kami alami, hanya dengan menggunakan sandal gunung yang sudah usung, kami sangat kesulitan mendaki atau melintasi area yang licin, sesekali kami juga harus berjalan diatas akar-akar kayu yang besar, menunduk karena menghindari batang-batang katu, belum lagi gangguan nyamuk atau agats atau sejenisnya, sudah tidak penting mengenali mereka, dalam keadaan seperti itu, banyak hal mulai menekan alam pikiran kami, berjalan kembali (pulang ??), sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan, perjalanan sudah cukup jauh, dan kami adalah rombongan terkahir, senadainya harus memutuskan untuk kembali atau pulang, apakah akan aman ? tentu saja tidak, tetapi, sampai kamapn gunung ini akan terlintasi ? huuuft..!!!
Tiba-tiba kami kembali harus mengalami situasi yang menegangkan, kami harus melintasi pepohonan-pepohonan tinggi dan besar, sulit untuk melihat kearah yang lebih jauh, karena disekitar kami dipenuhi pepohonan, diameter pohon-pohon itu bahkan ada yang mencapai berkisar satu meter, suasana hening, seorang anggota TNI yang berjarak sekitar 30 meter dari kami terlihat mengeluarkan radionya, ia berbicara pada seseorang dilokasi yang lain, ia terlihat tenang, dari gerak bibirnya sulit untuk mencoba menebak pembicaraan yang dilakukan, penasaran, kami coba untuk mendekat dan mendengar pembicaraan melalui radio tersebut, setelah berjarak sekitar 5 meter, kami-pun bisa mendengarkan pembicaraan melalui radio itu. (bersambung)
JAYAPURA – Kasus penghadangan dan penembakan yang terjadi jalan raya kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura yang menewaskan 4 orang dan melukai 9 orang lainnya pada Senin (1/8) memaksa Mabes Polri mengirimkan tim untuk membantu Polda Papua mengusut kasus tersebut.
“Tim dari Mabes Polri yang berjumlah lima orang telah tiba di Jayapura dan besok (hari ini,red) mereka akan melakukan reposisi di tempat kejadian perkara (TKP),” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Wachyono saat dikonfirmasi wartawan tentang perkembangan kasus Nafri, Rabu (3/8).
Kabid Humas menjelaskan, hingga kemarin, penyidik Polda Papua telah melakukan langkah-langkah penyelidikan seperti pemeriksaan saksi-saksi, olah TKP serta mengamankan barang bukti dari TKP. “Namun saksi-saksi yang mengalami luka-luka belum diperiksa, semoga nantinya jika korban sehat bisa memberi keterangan yang mengarah ke pelaku atau menemukan titik terang tentang pelaku,” harapnya.
Terkait kejadian kasus penembakan di Nafri yang sudah terjadi dua kali ini, Kabid Humas menuturkan bahwa di daerah Nafri dalam dekat akan dibangun Pos Polisi. “Kapolda Papua telah mengintruksikan untuk kembali dibangun pos polisi, mengingat sebelumnya pos polisi pernah dibangun di daerah tersebut,” ucapnya.
Saat ditanya mengapa pos polisi yang dibangun itu tidak digunakan? Kabid Humas mengaku tidak mengetahui persis alasannya, tetapi diharapkan kepada pemda dan masyarakat dapat membantu proses pembangunan pos polisi tersebut agar hal serupa tidak terjadi kembali atau juga pengaduan masyarakat akan cepat diterima kepolisian.
Sementara itu, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu mengatakan akan menambahkan pos-pos bersama Polri. “Dari hasil rapat muspida di Keerom beberapa hari yang lalu, pos-pos akan dibangun di daerah rawan,” tuturnya.
Sedangkan terhadap pelakunya, pihaknya bersama Polri akan bersama-sama melakukan pengejaran. “Sebab hingga saat ini bahwa informasi kejadian ini masih simpang siur motifnya, apalagi mengingat satu buah bendera ditemukan di TKP,” katanya.
Jenderal bintang dua ini menghimbau kepada masyarakat jangan terpengaruh atau terhasut dengan kejadian di Nafri. “Dengan suasana yang mulai kondusif ini, marilah kita menjaga agar menjadi aman dan tenteram,” ungkapnya.
Sekadar mengingatkan, pada Senin (1/8) pukul 03.30 WIT di Jalan Raya dekat tanjakan Tempat Pembuangan Sampah Kampung Nafri Distrik Abepura, Kota Jayapura, sekelompok orang dengan bersenjatakan parang, panah, kayu, dan senjata api melakukan penghadangan terhadap iring-iringan mobil dari arah Arso dan Koya yang akan menuju ke Pasar Youtefa Abepura dengan modus merintangi jalan dengan pohon yang seolah-olah tumbang. Setelah mobil paling depan berhenti dengan maksud memindahkan pohon yang melintang di jalan itu, tiba-tiba dari samping kiri dan kanan jalan bermunculan sekelompok orang berambut gimbal langsung melakukan penyerangan dengan memecahkan kaca mobil yang beriringan tersebut. Selain melakukan pengrusakan kaca mobil, para pelaku juga melukai sopir dan para penumpangnya dengan senjata tajam dan melakukan penembakan dengan senjata api, sehingga mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka.
Adapun para korban tewas antara lain: Pratu Dominikus Donkeraf (25) anggota Yonif 756/WMS, Wisman (38) sopir, jalan Abe II Koya Barat, Titin (32) ibu rumah tangga, jalan Abe II Koya Barat, dan Sardi (30) sopir, jalan Rambutan II Koya Timur, Kota Jayapura.
Kemudian yang mengalami luka-luka yaitu: Siti Aminah (42) pedagang, Jl Sawi Koya Timur, Sarmuji (47) sopir, Koya Timur, Beno Bonay (39) pedagang, Tanah Hitam, Budiono (22) pedagang, Arso X Kab.Keerom, Jamaludin (61) sopir, Arso Kab. Keerom, Ahmad Saiun (28) sopir, Arso IX Kab. Keerom, Mustam (89) sopir, Arso II Kab.Keerom, Suyono (37) petani, Jl Kenari Arso II Jalur IV, dan Yulianto (21) swasta, Jl.Abe II Koya Barat.
Dari Mabes Polri diberitakan bahwa guna membantu Polda Papua dan TNI memburu anggota pelaku penembakan di Tanjakan Gunung Merah, Nafri, Abepura, Papua, Mabes Polri menerjunkan Densus 88.
“Densus 88 Antiteror Mabes Polri membantu Polda Papua dan TNI untuk melakukan pengejaran,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam dalam keterangan pers di Mabes Polri, kemarin (3/8).
Mabes Polri juga mengirim lima anggota Tim Puslabfor Mabes Polri dan sejumlah penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang diharapkan membantu perburuan pelaku penembakan itu. Sejauh ini, sudah delapan saksi yang telah dimintai keterangan.
“Beberapa hari ini meningkat kejahatan di Papua. Mungkin berkaitan dengan pertemuan yang di Inggris itu supaya dunia tahu. Kita ingin pelakunya cepat tertangkap,” jelasnya.
Sejauh ini menurut keterangan saksi, lanjut Anton, kelompok itu menghadang dengan cara menumbangkan pohon. Mereka muncul dari kanan-kiri mobil dan langsung menyerang.
Sementara itu, insiden Nafri yang memakan korban jiwa dan korban luka itu sangat disayangkan oleh Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Pdt.Lipiyus Biniluk,S.Th.
Saat diwawancarai wartawan di Gedung Negara (GN) Dok V Jayapura, Rabu (3/8) tadi malam berharap kepada aparat keamanan untuk segera mengungkap pelaku penembakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan berbagai prasangka di tengah masyarakat. Sebab yang terjadi saat ini masyarakat ada yang menganggap bahwa pelaku adalah dari Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), dan ada juga yang menganggap bahwa pelaku adalah dari mereka yang mengatasnamakan TPN/OPM.
Meskipun aparat keamanan sudah menyatakan bahwa pelaku diduga dari TPN/OPM berdasarkan barang bukti seperti bendera bintang kejora, namun Pdt Lipiyus Biniluk tak mau cepat menyebut bahwa pelaku adalah dari TPN/OPM, sebab sangatlah tidak mungkin TPN/OPM bisa masuk sampai di tengah kota.
“Sangat riskan sekali jika TPN/OPM bisa masuk ke tengah kota, sama saja cari mati. Jadi saya berharap polisi segera mengungkap pelakunya sehingga bisa jelas,” tandasnya.
Bahkan Pdt.Lipiyus juga menyayangkan tindakan intelijen yang kurang cepat dalam mencium pelaku penembakan, padahal kejadiannya di tengah kota.
“Kejadian sudah dua kali kok intelijen kita belum bisa mencium cepat langkah mereka. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita, kasihan masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa yang menjadi korban,” terangnya. (ro/cak/fud/air)
JAYAPURA – Satu kompi aparat TNI dari Kostrad 330, dini hari tadi, menggeledah rumah salah satu warga kampung Workwana, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Papua.
Penggeladahan rumah milik Lukas Menigir ini dilakukan karena warga Kabupaten Keerom tersebut dilaporkan melindungi salah satu dari anggota DNPB (Dalam negeri Papua Barat) atau yang lebih dikenal dengan sebutan TPN/OPM yaitu Lambert Pekikir.
Namun, penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam, mulai pukul 04.30 sampai pukul 05.30 WIT ini sama sekali tak membuahkan hasil.
Karena sebetulnya, Lambert Pekikir yang tak lain adalah Panglima TPN/OPM wilayah Kabupaten Keerom, tak berada di rumah Lukas Menigir seperti yang dilaporkan selama ini.
Tak ada kerusakan yang dilakukan aparat pasca-penggeledahan tersebut, namun warga sekitar mengaku trauma dengan penggeledahan yang dianggap semena-mena itu.
“Kita minta untuk diberikan jaminan perlindungan keamanan, karena sebagai warga kita merasa terancam dengan kecurigaan para aparat, “ ujar Lukas di Jayapura, Jumat (26/11/2010).
Sementara itu, pihak TNI belum mau memberikan keterangan kepada media terkait dengan penggeledahan tersebut. (teb)
Laporan setebal 25 halaman yang dibuat Agustus 2007 atau 13 tahun silam itu di bagian akhirnya tercantum nama Lettu (Inf) Nur Wahyudi sebagai Danpos Satgas Ban-5 Kopassus Pos I Kotaraja.
Didalamnya ada sederet nama para aktivis yang menurut pengakuan mereka dijadikan “target operasi”, namun dari dokumen yang berhasil di peroleh Bintang Papua dari blog berbahasa Inggris milik Alan Nairm jurnalis Amerika Serikat yang pertama kali mempublikasikan dokumen tersebut, nama – nama aktivis dimaksud tidak lebih dari daftar para aktivis yang berdomisili di wilayah Kotaraja dan sekitarnya yang getol menyuarakan ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan mengkritisi Pemerintah, dan sama sekali tidak ada perintah untuk membungkam mereka semua.Dan buktinya nama – nama yang tercatat di dalam dokumen yangdikeluarkan 13 tahun lalu itu, hingga kini orang – orangnya masih segar bugar dan tetap menjalankan aktivitas mereka, memperjuangkan ketidakadilan yang diterima oleh orang Papua selama ini.
“Adapun nama tokoh – tokoh gerakan sipil dan politis vokal yang berdomisili di Kotaraja dan sekitarnya, antara lain :
Pdt. Socrates Sofyan Yoman (Ketua Gereja Baptis Papua),
Markus Haluk.(Sekjen AMPTI),
Buchtar Tabuni (Aktivis),
Aloysius Renwarin, SH.(Ketua Elsham)
, DR. Willy Mandowen.(Mediator PDP),
Yance Kayame (Ketua Komisi A DPRP),
Lodewyk Betawi,
Drs.Don Agustinus
Lamaech Flassy MA (Staf Ahli PDP),
Drs. Agustinus Alue Alua (Ketua MRP),
Thaha Al Hamid.(Sekjen PDP),
Sayid Fadal Al Hamid (Ketua Pemuda Muslim Papua),
Drs.Frans Kapisa.(Ketua Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua),
Leonard Jery Imbiri,S.Pd.(Sekretaris Umum DAP),
Pdt.DR.Benny Giay.(Pdt KINGMI Papua),
Selfius Bobby (Mahasiswa STT Fajar Timur)”,
Demikian tertulis pada halaman 6 Laporan Triwulan I Pos Kotaraja yang berhasil diperoleh Bintang Papua. Yang kemudian dilanjutkan dengan daftar nama
Tokoh Adat (Ondoafi), dan Tokoh Masyarakat yang berdomisili di seputar wilayah Kotaraja dan sekitarnya, lengkapnya dalam laporan tersebut tertulis, “Adapun nama tokoh adat, tokoh masyarakat yang berdomisili di Kotaraja dan sekitarnya antara lain :
Ramses Ohee (Ondoafi Waena),
Jhon Mebri (Ondoafi Yoka, Daulat Frengkiw (Ondoafi Nafri), dan
George Awi (Ondoafi Enggros).
Selain itu juga dilaporkan secara lengkap daftar kantor instansi pemerintah, sarana pendidikan, sarana ibadah, pusat – pusat ekonomi dan perbelanjaan, daftar parpol, dan komposisi dan jumlah penduduk di Jayapura secara umum berdasarkan suku bangsa, yang kesemuanya data tersebut terangkum dalam Bagian Keadaan dan Kondisi Daerah Operasi Satgas Ban-5 Pos I Kotaraja, termasuk daftar 6 orang anggota Satgas Ban-5 yang bertugas. Mulai dari awal sampai akhir laporan setebal 25 halaman itu, sama sekali tidak ada instruksi secara halus maupun tersamar, apalagi tegas yang bertujuan untuk “membungkam” apalagi menghabisi para aktivis yang pro Merdeka, maupun yang getol menyuarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat di Papua dan aktivis yang vokal mengkritisi Pemerintah.
Lembar pertama laporan itu pada kop-nya tertulis dengan huruf balok SATGAS BAN – 5 POS I KOTARAJA, yang disambung dengan judul laporan dengan huruf balok juga “LAPORAN TRIWULAN I POS KOTARAJA, sedangkan sistematika penulisannya terdiri dari Pendahuluan, Keadaan, Tugas Pokok, Konsep Operasi, Pelaksanaan, Prediksi kedepan, Hambatan dan cara Mengatasi, serta Kesimpulan dan Saran. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Triwulan tersebut seperti tercantum pada halaman 1 adalah memberikan gambaran, masukan dan laporan tentang kegiatan yang telah dan yang akan dilaksanakan oleh anggota Pos Kotaraja dalam mengimplementasikan tugas pokok Satgas Ban -5, dengan tujuan sebagai bahan masukan kepada Dan Satgas Ban – 5 Kopassus agar mengetahui situasi dan kondisi di daerah Kotaraja, kegiatan anggota Pos Kotaraja serta kegiatan kelompok Gerakan Sipil Politis/Bersenjata di seputaran Kotaraja.
Dalam laporan itu juga dilaporkan beberapa strategi dan pola pendekatan yang dilakukan oleh Satgas untuk meredam dan meminimalisir berkembangnya paham separatisme yang mengancam keutuhan negara yang terus di dengungkan oleh tokoh – tokoh Papua, dimana mereka mencoba mengidentifikasi pola gerakan, paham ideologi, kelemahan, kekuatan, serta pihak – pihak yang bisa dijadikan “kawan” untuk mematikan ideologi separatisme dimana kesemua laporan itu terangkum dalam halaman 8 dengan judul Keadaan Musuh.
Sebagaimana pengakuan Forkorus pada media ini Senin (15/11) bahwasanya selain ia merasa di mata – matai oleh intelijen, saat ini juga beredar sejumlah uang yang bertujuan untuk melenyapkan dan membungkam kevokalannya, dan itu diperkuat dengan informasi bocornya dokumen operasi Kopassus yang menurut pengakuan Forkorus sendiri ia belum melihat secara langsung dokumen tersebut dan hanya mendengarnya dari beberapa rekan yang sudah membaca lansiran beberapa media online atas blog Alan Nairm di, jurnalis Amerika Serikat yang mempublikasikan dokumen itu. Menurut Andi Widjajanto Direktur Executive Pacivis UI dalam bukunya berjudul Panduan Perancangan Undang – Undang Intelijen Negara yang diteribitkan 2006 lalu, bahwa semestinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan intelijen, alat negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar (non-derogable rights) meliputi:
(a) hak untuk hidup; (b) hak untuk bebas dari penyiksaan;
(c) hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi;
(d) hak untuk bebas dari perbudakan;
(e) hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama sebagai individu di depan hukum; dan
(f) hak untuk memiliki kebebasan berpikir, keyakinan nurani, dan beragama.
Sehingga kegiatan mematai – matai atau memantau setiap kegiatan politis apalagi yang menjurus kepada makar yang dikhawatirkan mengganggu keutuhan suatu negara adalah tindakan legal sama seperti hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diberikan negara kepada warga sipil. sepanjang tidak melanggar hak – hak dasar manusia, dan itu terjadi di semua negara yang menganut azas demokrasi. Peraturan terakhir yang diberlakukan terhadap intelijen nasional adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2004. Untuk fungsi koordinasi semua kegiatan intelijen, Badan Intelijen Negara (BIN) berpegang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2002, sedangkan terkait Komunitas Intelijen Daerah (KID) yang saat ini terbentuk di semua tingkat kabupaten merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2006. (Bersambung)
Papua Merdeka News 