Dari KRP I – KRP IV dalam Kacamata Persatuan Politik untuk Papua Merdeka

Pembuka

Manusia telah tiba pada kesimpulan umum yang berlaku lintas zaman, lintas suku-bangsa, lintas wilayah dan lintas kepentingan, bahwa “persatuan adalah kunci sukses”, dan sebaliknya perpecahan ialah jalan menuju kehancuran.

Dalam urusan perjuangan pembebasan bangsa Papua, hal persatuan dan perpecahan telah menjadi isu penting sepanjang sejarahnya. Dan banyak orang mengatakan,

“perpecahan dalam perjuangan Papua Merdeka ialah faktor utama dan pertama yang memperlambat dan bisa-bisa membatalkan perjuangan pembebasan bangsa Papua dan mendirikan Negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI”

Ada dua tanggapan terhadap pendapat umum ini. Yang pertama mengatakan, sebenarnya selama ini tidak pernah ada perpecahan dalam perjuangan ini. Bukti pertama karena semua orang Papua memiliki cita-cita yang satu dan sama, tidak ada yang mau tinggal selamanya dengan NKRI atau orang Indonesia. Selama cita-cita bangsa Papua tetap satu, maka tidak ada perpecahan. Kalaupun ada perpecahan, itu kelihatan seperti ada perpecahan, yang berbeda hanyalah cara dan pendekatan, dan tokoh yang satu dengan yang lain, yang belum pernah menyatu menjalankan perjuangan ini. Pendapat kedua mengatakan bahwa memang tidak ada perbedaan atau konflik antara cita-cita orang Papua, akan tetapi para tokoh dan organisasi tidak menyatu, wilayah yang satu dan suku yang satu tidak menyatu, partai atau organisasi yang satu dengan yang lain tidak menyatu. Ini menyebabkan agenda yang satu dengan yang lain tidak menyatu. Maka akibatnya jelas tidak ada persatuan. Masalahnya bukannya ada perpecahan, akan tetapi tidak ada persatuan

di antara sesama pejuang,
di antara sesama orang Papua,
di antara sesama organisasi perjuangan,
di antara sesama pemimpin perjuangan Papua Merdeka dan
di antara agenda dan strategi perjuangan Papua Merdeka.

Ada lima “di antara” yang perlu penyelarasan dalam bahasa politik, dan penyatuan dalam bahasa organisasi.

Lalu apakah Kongres Rakyat Papua (KRP) yang selama ini telah diselenggarakan oleh bangsa Papua sebanyak empat (4) kali berhasil mempersatukan dan menyatukan?

KRP I – IV sebagai Momentum Penyatuan untuk Perjuangan Pembebasan

Pada Kongres Rakyat Papua I 1961, tanggal 1 Desember, menyusul sejumlah peristiwa yang telah terjadi beberapa bulan dan tahun sebelumnya, merupakan momentum Deklarasi Kebangsaan Papua, termasuk di dalamnya arah pergerakan bangsa Papua menunju sebuah negara-bangsa modern bernama “Republic of West Papua” atau “West Papua”, sebagaimana tercantum dan tercetak dengan jelas dalam lambang negara West Papua.

Nama bangsa, nama bendera, nama lagu kebangsaan, nama wilayah dan nama negara diproklamirkan pada 1 Desember 1961.

Deklarasi kebangsaan ini disusul dengan janji Belanda sebagai negara penjajah untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Papua dengan nama Negara West Papua pada tahun 1970, yaitu persis sepuluh (10) tahun setelah pembentukan identitas kebangsaan Papua.

Walaupn begitu, janji Belanda tidak terwujud, pertama-tama karena Belanda tidak bertanggungjawab atas janjinya, dan kedua karena Belanda dipaksa oleh Amerika Serikat atas deal politik dengan NKRI untuk melepaskan wilayah Nederlandch Niuew Guinea kepada Indonesia.

Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawash Port Numbay adalah peristiwa Deklarasi Kebangkitan bangsa Papua kedua, setelah 40 tahun dihancurkan oleh NKRI, dengan identitas buatan NKRI, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah-air: Indonesia. Orang Papua dalam KRP II 2000 memperjelas status dan posisi bangsa Papua di hadapan NKRI dan bangsa-bangsa lain di dunia bahwa bangsa Papua masih tetap pada posisi awal, yaitu hendak mendirikan negara-bangsa sendiri di luar penjajahan, bernama Negara West Papua.

Proses penyatuan kebangsaan kedua ini disusul dengan penyatuan berbagai tokoh dan wilayah yang ada di West Papua, dan juga orang papua yang ada di luar negeri. Orang Papua di Belanda, di Papua New Guinea, di Australia, berdatangan dan mengalami suasana kongres ini.

Kemudian dalam KRP II di lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura tahun 2011 melangkah lebih maju daripada sekedar kebangkitan kebangsaan Papua, akan tetapi dengan terang-benderang mengumumkan pendirian Negara bernama Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Dari sisi sejarahnya sudah sejalan dengang tingkatan atau tahapan perjuangan bangsa Papua, yaitu dari dua kali kebangkitan kebangsaan Papua, kini meningkat menjadi penyatuan negara-bangsa, yaitu Negara Federal Papua Barat.

Hanya satu kritik yang selalu disampaikan oleh kelompok lain ialah bahwa kalau seandainya yang diumumkan ialah Negara Republik West Papua, maka peluang penolakan atau peluang malas atau seolah-olah tidak tahu yang dilakukan oleh kelompok lain yang tidak terlibat waktu itu dapat diminimalisir, dan pelung kleim lebih besar untuk muncul. Dengan memunculkan nama negara baru dan ditambah kata “Federal”, maka banyak diterjemahkan sebagai pembentukan sebuah Negara bagian dari NKRI yang sudah ada.

Penyatuan ini dimentahkan, maka perjuangan terus berlanjut.

Dalam KRP IV atau Kongres ULMWP I ini terjadi peningkatan, dari sisi tujuan bernegara bangsa Papua. Pada kali ini, telah terjadi peningkatan luarbiasa. Perjuangan bangsa Papua telah memiliki Undang-Undang Dasar, telah memiliki organisasi yang bersatu antara Bitang Satu dan Bintang Empatbelas, antara Republik West Papua dan NFRPB, antara gunung dan pantai. Ini penyatuan yang kuat dan utuh, sesungguh-sungguhnya.

Secara garis besar, telah terjadi kebangkitan bangsa Papua dalam KRP I dan KRP II. Setelah itu dilengkapi dengan kebangkitan negara-bangsa I dalam KRP III 2011 dan dilengkapi dengan kebangkitan negara-bangsa II dalam KRP IV 2023.

Penyatuan sebuah bangsa dan penyatuan sebuah negara-bangsa telah terjadi. Koalisi telah terbangun mantap saat ini.

West Papua telah memiliki Undang-Undang Dasar, yang menjelaskan wilayah dan rayat West Papua secara jelas. West Papua telah memiliki pemerintah yang lengkap dengan kabinet, militer, kepolisian, parlemen dan badan peradilan yang lengkap sebagai sebuah pemerintahan negara-bangsa modern. West Papua telah memiliki lambang kebangsaan, lambang persatuan, dan lembang negara, lagu kebangsaan, dan segala atribut negara-bangsa secara lengkap.

Hanya satu hal yang sedang dinantikan, yaitu aspek pengakuan negara-negara anggota Perserikatan bangsa-bangsa sebagai legitimasi hukum dan politik untuk berbangsa dan bernegara sendiri: duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Indonesia dan negara-bangsa lain di dunia.

Penutup: Bagaimana dengan Konflik Internal ULMWP?

Aktivis, pejuang, tokoh dan organisasi perjuangan pembebasan bangsa Papua seakan tidak pernah terlepas dari penyakit “perpecahan”, yang dalam bahasa politik keren disebut “faksional”, atau terpecah-belah. Sementara itu, kita belajar dalam bangku pendidikan NKRI, terutama oleh guru sejarah mengajarkan mengapa bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun, dan apa yang menyebabkan mereka bisa mereka. Jawabannya adalah karena Belanda menjalankan politik “devide et impera” (adu-domba) dan wajah kemerdekaan Indonesia mulai semakin jelas selelah 28 Oktober 1928 orang Indonesia hadir mendeklarasikan ksetuan bangsa, tanah air dan bahasa.

Dengan dua dasar pemikiran, merujuk ke dalam West Papua dan pengalaman NKRI, maka kita dapat menarik kesimpulan tentang konflik internal ULMWP.

Pertanyaannya, “Kapan konflik internal:

antara pengurus ULMWP,
antara orang Papua: aktivis dan tokoh Papua Merdeka;
antara organisasi perjuangan pembebasan bangsa Papua;
antara agenda dan pendekatan perjuangan pembebasan

akan berakhir?

maka jawabannya ialah kembali kepada masing-masing pihak,

pertama kepada pengurus ULMWP sendiri, antara produk KTT II ULMWP dan hasil Kongres I ULMWP;
kedua antara para aktivis dan tokoh Papua Merdeka, terutama Hon. Benny Wenda dan Hon. Octovianus Motte, bersama semua pejabat bersama masing-masing pihak;
ketiga, antara organisasi WPNCL, PNWP, NFRPB, OPM, KNPB, AMP, DeMMAK, WPNA dan sebagainya;
keempat, antara agenda dan pendekatan perjuangan yang diajukan masing-masing pihak.

Pertanyaan selanjutnya ialah, “Bagaimana caranya menyatukan semua ini?”

Hanya satu jawabab,

“Hanya pemimpin manapun yang bisa mengundang semua tokoh Papua Merdeka, semua organisasi Papua Merdeka dan semua agenda, pertama-tama dengan segala kerendahan hati, dengan saling menghormati dan menghargai kelebihan dan kekurangan, dengan saling mengakui, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dari hati ke hati, secara terbuka dan jujur, di antara para tokoh Papua Merdeka, maka semua ini akan berakhir.”

Silakan gunakan alasan legalitas, alasan legitimasi, alasan formalitas, alasan rasional, alasan historis dan alasan lainnya untuk menepuk dada dan mengatakan diri sendiri, kelompok sendiri benar. akan tetapi itu BUKAN caranya menyembuhkan penyakit akut dan mematikan, “perpecahan dalam perjuangan Papua Merdeka”

Silakan gunakan pendekatan ini lebih bagus dan yang lain lebih terkebelakang.

Silakan gunakan dalil yang ini dibuat oleh orang Papua Merdeka dan yang itu dibuat oleh orang moderat binaan NKRI.

Apapun alasannya, kita wajib bergerak menyatukan semuanya. Dengan sekuat-tenaga. Dengan biaya besar. Dengan tekun.

Kalau Indonesia membutuhkan 350 tahun untuk mencapai tujuan, West Papua butuh 3 kali lipat lebih cepat daripada waktu itu.

December 8, 2023 1

PERTANYAAN INI UNTUK DIKETAHUI OLEH SELURUH RAKYAT DAN PARA SAHABAT FB KU YANG SETIA:KONDISI DAN SITUASI 1 MINGGU MENJELANG KONGRES

Bris Mramra
Tewo Zeth INI PERTANYAAN YANG LUAR BISA DAN SUPER , SAUDARAKU: 22112023

Saya juga heran mengapa bisa terjadi seperti itu, padahal KONGRES terhormat ini bentuk pesta musyawarah tertinggi bagi organisasi setingkat negara.

Seharusnya intelijen dan keamanan negara sebagai garda terdepan sudah baca dan jauh-jauh hari dapat mengantisipasi, serta dengan keras dan tegas melarang penyelenggaraannya.

Tetapi itu tidak terlihat sedikitpun walau ada beberapa kali mobil patroli keamanan di luar halama GOR dan kongres itu tertib berjalan aman dan sukses walaupun waktu dan kriteria kongres dibatasi secara dalam kata lain Panitia Kongres ditekan langsung oleh oleh pimpinan keamanan berwenang setempat 12 jam sebelumnya melakukan protab Kamtibmas dengan panitia kongres.

SITUASI HARI H MINES 1:
Setelah kongres berjalan selesai baru saya pribadi tahu dan mengerti langsung dari petugas internal pengamanan umum kongres jam 20:30 WP malam di lokasi kongres bahwa mendengar itu saya kaget dan gembira bercampur takut hingga menetaskan air mata dan bangga kepada bentuk keamanan kongres internal yang terujih dan terlatih selama 15 tahun di lapangan-lapangan demonstrasi di berbagai daerah sehingga bermental baja.

Semalam kira-kira jam 11 malam ada beredar selembaran yang dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengancam pelaksanaan kongres itu sehingga rencana 35 ribu peserta harus hadir ternyata yang hadir kita ketahui bersama sebayak 5000 orang saja.

FAKTA DI LAPANGAN:
Seandainya larangan terhadap Kongres itu diketahui oleh para undangan dan peserta bahwa adanya ultimatum dari pihak berwajib dengan kriteria dan batas waktu maka tentu dan pasti semua tahu undangan dan peserta kongres tidak akan hadir dalam kongres terhormat itu.

KECUALI ikan asin yang sudah mati dan mata terbuka saja yang hadir dalam kongres itu.

MAKSUD DAN TUJUAN KONRES:
Kongres Pertama ULMWP tahun 2023 adalah jawaban dari FORUM RAKYAT WEST PAPUA tanggal 6-7 November 2023 yang mana selama 13 hari kemudian kongres itu terlaksana.

Forum Rakyat West Papua adalah menunjuk dan mempertanyakan HasiL KTT II. ULMWP Vanuatu tgl 3 September 2023 yang secara sengaja didiamkan oleh panitia LPJ KTT II tersebut , karena desakan rakyat 7 wilayah adat yang kira-kira sudah sebulan menunggu di tanah Tabi hasil keputusan KTT II tersebut.

Panitia KTT II. kusak-kusuk tengah malam menyerahkan hasil KTT II tersebut kepada pimpinan Kongres selaku Legislatif Council sesuai perintah UUDS hal itu menyebabkan rakyat marah dan menggugat Kongres, menggugat Deklarator ULMWP dan menggugat Pengurus ULMWP hasil KTT II ULMWP Vanuatu tahun 2023 dan jawabannya segera lakukan kongres karena KTT II Vanuatu terselenggara di luar perintah Konstitusi UUDS dimaksud. (KTT II ULMWP Vanuatu , Inkonstutusional)

SUKSESI KONGRES:
Kongres adalah pemegang kuasa tertinggi suara politik rakyat Papua setanah Papua untuk menjalankan mandat rakyat melalui Pemerintahan Sementara ULMWP.

Selan kongres tidak ada forum rakyat yang lebih tinggi dari pada kongres baik itu KTT atau KTT LB dimanapin dimuka bumi ini itu sebab KTT II ULMWP VANUATU melanggar dan merampas hak rakyat Papua dan menciptakan kegaduhan politik rakyat menuntut PAPUA MERDEKA.

Kongres telah sukses terjadi dan anak kita baru lahir dan telah menamakan dia dengan nama yang kita sudah sepakat dalam kongres untuk diumumkan tgl 1 Desember 2023 , anak ini adalah harapan rakyat sebagai lembaga Negara untuk menuntun RBP mencapai cita cita merdeka.

Sesuai perintah konstitusi Bab II. PASAL 5 ayat 7 maka rakyat meminta badan kongres terpilih tahun 2023 untuk membubarkan organisasi Koordinatif ULMWP hal ini rakyat paksakan agar harus dilakukan karena akan selalu menjadi duri dalam perjuangan PAPUA MERDEKA.

KONTRA POLITIK:
Kita tahu bersama bahwa sejak bumi ini ada kontra dalam badan apapun pasti tidak berjalan mulus bahkan adik dan kakak sekandungpun bisa berempah tidak berdamai sampai maut menjemput.

12 murid Tuhan juga salah satunya menjual-Nya dengan 30 keping perak.

Kongres ULMWP PERTAMA 2023 juga ada kelompok konspirasi yang hendak merancang kegagalannya bahkan mengancam dan ingin menghilangkan nya sesama bersaudara sebagai OAP.

Kelompok barisan sakit hati itu juga keluarga kami sesam OAP.

SIKAP POLITIK:
Musuh terbesar RAKYAT PAPUA sesungguhnya bukan lagi NEGARA INDONESIA tetapi rakyat Orang Asli Papua itu sendiri.

Sebab Dunia ini bukan milik Indonesia , Rakyat dunia ini bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kantor besar PBB juga bukan kantornya Bapa Presiden Jokowi.

KONSENSUS:
Rakyat memilih hak politik secara pribadi sebagai landasan hak asasi manusia (HAM) untuk menilai memilih dan mengikuti demi perubahan dan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita:
Memilih Kelompok perjuangan manakah yang terbaik:
~ Pilih Kristus atau Mamon.
~ Pilih Papua Merdeka atau Ikut Indonesia
~ ULMWP Koordinatif atau Pilih Pemerintah Sementara ULMWP.

Kalau pilih abu-abu atau ditengah tengah (netral) itu disebut Oportunis, tidak bisa masuk surga kata: ALKITAB dan tidak bisa tinggal di Tanah Papua ketika Papua Merdeka.

Saya pastikan dengan kewenagamku sebagai Ondoafi bahwa kaum oportunis harus dilenyapkan dari tanah Papua sebab demokrasi kultur akan memisahkan minyak dan air.

Inilah jawaban umum yang sebenarnya tidak perlu saya jawab tetapi media ini meminta kita untuk berargumen agar edukasi yang baik kita terima dan buruk kita buang.

Terima kasih Pak Tewo Zeth.

November 23, 2023 0

Dr. Peyon: Agenda di Balik Paradox Papua

13 April 2023, saya posting di facebook ini bahwa Paradox Papua ini memiliki misi tertentu. Dengan saya tulis empat konsep sebagai tujuan Paradox Papua ini, yakni: Konsolidasi, pengumpulan data, pemetaan, dan penggalangan.

Apa arti konsep-konsep itu?

Konsolidasi adalah mengumpulkan kekuatan politik (amunisi) baik materi maupun orang bagi Indonesia melalui informasi yang disampaikan para pemimpin Papua di media ini. Pengumpulan data adalah Indonesia mengumpulkan data dan informasi penting tentang perjuangan Papua yang dibutuhkan negara melalui para pembicara yang menyampaikan informasi di media ini.

Pemetaan, adalah Indonesia memetakan kekuatan dan kelemahan orang Papua dan agenda perjuangan mereka. Berdasarkan pemetaan itu mereka menyusun strategi dan agenda politik untuk menghancurkan perjuangan Papua Merdeka. Penggalangan adalah berdasarkan pemetaan itu Indonesia akan mendekati orang Papua khususnya para pejuang Papua Merdeka untuk berbalik dan mendukung Indonesia. Tentu penggalangan ini disertai dengan tawaran tertentu, semisal finansial, posisi dan proyek. Empat hal ini selalu digunakan dalam penaklukan suatau bangsa, atau suatu komunitas.

Penelitian etnografi misalnya, suatu pemerintah atau perusahaan merencanakan suatu proyek seperti rampas tanah untuk proyek pembangunan, pertanian, proyek sumur gas dan minyak atau proyek pertambangan selalu diawali dengan penelitian yang melibatkan ahli antropologi dan ahli bidang terkait lain. Studi ini sering disebut Studi Amdal, studi pemetaan, atau studi kelayakan. Para peneliti ke masyarakat, kumpulkan data dan informasi. Data itu dianalisa dan interpretasi, kemudian memetakan sikap-sikap masyarakat, kekayaan alam, dan potensi yang dimiliki dalam kategori-kategori tertentu. Berdasarkan studi dan pemetaan itu, disusun strategi untuk implementasi program. Strateginya, bagaimana dekati kelompok yang pro dan kontra, bagaimana diadu dombo bila berkeras menolak proyek, bagaimana disokong, dan penggunaan kekuatan militer untuk intimidasi dan paksa masyarakat pemilik tanah, dll.

Berdasarkan metode itu, maka empat hal di atas selalu menjadi dasar agenda besar negara terhadap perjuangan Papua. Itu sudah terjawab tadi malam dengan tiga pernyataan oleh pendeta pemilik Paradox Papua ini.

Pertama, kamu orang Papua belum bersatu.

Kedua, kamu orang Papua belum siap merdeka.

Ketiga, semua organ melebur dan bentuk dewan presidium.

Di satu sisi poin satu dan dua ini penting bagi orang Papua evaluasi diri, tetapi di sisi lain, dua hal inilah selalu digunakan Indonesia di berbagai forum internasional. Apa tujuan ini, bagi saya ini suatu strategi politik untuk menghadapi KTT MSG dua bulan ke depan.
Sedang untuk point terakhir ini, sebuah strategi untuk melumpuhkan dukungan internasional terhadap perjuangan Papua termasuk dukungan 84 negara + dukungan Parlemen Uni-Eropa, maka (total 108 negara) yang mendesak misi pencari fakta PBB ke West Papua. Dengan dibentuknya, organisasi baru, maka otomatis dukungan internasional terhadap ULMWP akan ditarik, karena ULMWP dibubarkan melalui peleburan menjadi Presidium tadi.

Di tarik dukungan karena dianggap orang Papua tidak serius, main-main dan tidak siap. Maka orang Papua kembali ke titik nol. Artinya, keanggotaan ULMWP sebagai observer di MSG dan dukungan 108 negara tadi otomatis ditarik dukungan. Karena negara-negara pendukung yang sedang mempertaruhkan harga diri bangsa dan negara mereka tidak dihargai. Orang Papua tidak siap untuk merdeka.

Maka orang Papua harus bangun organisasi baru dengan kepemimpinan Presidium, maka otomatis ULMWP dibubarkan. Maka Organisasi baru dengan kepemimpinan Presidium itu akan mengajukan aplikasi baru ke MSG, akan cari negara sponsor baru, dan cari dukungan baru di organisasi regional dan internasional, termasuk MSG, PIF dan ACP. Semua akan kembali ke titik nol. Maka secara leluasa Indonesia taklukan Papua dengan 6 Provinsi, mobilisasi migran dan militer di seluruh Papua melalui DOB. Itulah agenda tersembunyi dibalik Media Paradox Papua ini.

May 11, 2023 0

Perjuangan Kemerdekaan West Papua Tinggal Satu Langkah: Pengakuan Masyarakat Internasional

Oleh karena itu, Pejabat ULMWP Pro NKRI yang Menggerakkan Untuk Mempertahankan ULMWP Sebagai Wadah Koordinatif adalah Pesan TITIPAN NKRI yang Pasti akan Mematikan Papua Merdeka

By: Kristian Griapon, April 1, 2023.

Strategi Politik Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, yang telah terbangun melalui ULMWP telah berada pada level teratas perlawanan politk bangsa Papua Barat di dunia internasional menuju pengakuan masyarakat internasional, tentang “hak politik bangsa Papua Barat”. Itu adalah bentuk nyata kemajuan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang didukung berbagai elemen pejuang lainnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kalau ada yang masih mempersoalkan eksistensi ULMWP sebagai wadah koordinator, isu itu adalah sebuah langkah mundur dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Isu wadah koordinatif harus dicermati dengan cara bijaksana, artinya tidak terpaku pada aturan baku, yang harus mengacu pada formalitas, atau mengikuti tata cara ULMWP sebagai wadah apa? sesuai dengan aturan dasarnya. Namun harus menempatkan ULMWP sebagai wadah politik perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat di dunia internasional. Sehingga ULMWP tidak terpaku pada aturan baku, akan tetapi dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat mengikuti situasi dan perkembangan global di dunia internasional dalam lobi politiknya.

Dari sudut pandang dukungan masyarakat internasional terhadap ULMWP dan keterbukaan informasi perjuangan bangsa Papua Barat di dalam negeri dan di luar negeri, serta isu sensitif genosida dan ekosida di wilayah Papua Barat, adalah satu paket dari fakta perjuangan nyata bangsa Papua Barat yang telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dan sudah tidak bisa di tutupi dengan berbagai isu yang dikemas dan dikembangkan oleh Indonesia di dalam negerinya maupun di dunia internasional.

Siapapun yang memimpin ULMWP harus dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia internasional dan terhubung dengan perlawanan di dalam negeri, walaupun tanpa koordinasi langsung harus mampu mengakomodir situasi yang berkembang di dalam negeri, menyuarakan di dunia internasional, wasalam.(Kgr)

Penuliis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat

April 3, 2023 0

Sayang Kaum Tertindas

Demikianlah Penjajahan dimuka bumi terus berkembang.

Biarpun metode mempertahankan wilayah kekuasaanya berbeda, tetap saja Wataknya Penjajah.

Watak Penjajahan itu sudah ditransformasi dengan teknologi mutakhir, kaum terjajah tidak tersadarkan, terlena dan mengikutinya sebagai sebuah jalan penyelamatan.

Sudah banyak dari kaum terjajah meninggalkan jalan – jalan. Kini ruas-ruas jalan itu sepi.

Kaum Revolusioner terus bertahan namun tidak tahu harus mulai dari mana…?

Sedikit dari kaum terjajah telah sadar lebih dahulu, Kesadaran ini datang Alamiah dengan waktu-waktu tertentu. Mereka telah mulai bangkit melawan…!!!

Katakan LAWAN…!!!
Bila Anda menyadari Penjajahan itu ada.

fk-

Source Facebook.com

February 10, 2019 0

Diplomasi kecantikan ala Indonesia

Oleh Made Supriatna

PUBLIK Indonesia itu sangat sederhana. Saya tidak mau mengatakan tidak canggih. Sederhana saja. Opini publik Indonesia sangat mudah dibentuk. Karena orang Indonesia tidak suka yang muluk-muluk.

Sodara kenal istilah ‘buzzer’? Ini adalah sekumpulan manusia dengan beberapa ratus atau ribu ‘followers’ di twitter. Sodara bisa membayar mereka untuk men-tweet apa saja yang ingin Sodara populerkan agar bisa menjadi ‘trending topic.’ Itu bisa produk. Bisa juga opini untuk membentuk persepsi publik.

“Twitter’ adalah garis depan perang media sosial, demikian kata seorang kawan. Saya kira dia benar. Benar pula bahwa twitter memberi penghasilan untuk para buzzer.

Nah ini berkaitan dengan kesederhaan publik Indonesia. Sodara tidak perlu mengumpani dengan iklan yang canggih. Sederhana saja: orang Indonesia suka dengan yang cantik dan ganteng. Lebih baik lagi kalau sedikit ‘drama’ didalamnya.

Masih ingat Ninih penjual getuk di daerah Kuningan, Jakarta, itu? Bukankah biasa perempuan menjual getuk? Ini lain, Ninih itu cantik. Disitu dramanya.

Masih ingat serangan teroris di Thamrin itu? Hanya sebentar publik Indonesia berkobar dengan hastag #KamiTidakTakut. Beberapa jam kemudian perhatian beralih: polisinya ganteng pisan, sepatunya bermerek, celananya apalagi … dan banyak yang napsu melihat perawakannya yang bagus itu.

Di lain hari, Sodara ketemu Polwan yang cantik; ketemu Kowad anggota Kopassus yang ayu … Itu sebelum Sodara ketemu AA Gatot yang doyan nyabu dan merelakan badannya dimasuki jin sehingga bisa tidur dengan artis-artis yang sedang merosot popularitasnya. Atau, Kanjeng Dimas memperlihatkan betapa tololnya target kebijakan Tax Amnesty. Apa perlunya Tax Amnesty kalau uang bisa digandakan? Itulah drama.

Nah begitu juga dengan soal di Sidang Umum PBB. Publik Indonesia tidak mau pusing dengan persoalan Papua. Tentara dan polisi boleh menembak sebanyak-banyak orang Papua. Tidak ada yang peduli. Yang penting? Diplomat yang menyuarakan suara Indonesia … cantik! Ya, cantik. Seperti Ninih. Atau seperti Bripda Dewi Hardiyanti Husain, Polwan cantik yang hobi tidur dengan ular. Atau Sersan Eka Patmawati, serdadu Kopassus yang mahir menembak (baca: membunuh).

Diplomat muda Indonesia ini membela posisi negaranya dengan berapi-api. Ada tujuh negara Pasifik yang meminta PBB untuk menginvestigasi pelanggaran HAM besar-besaran yang dilakukan oleh Indonesia di Papua. Jawaban Indonesia yang dibacakan diplomat junior ini adalah negara-negara Pasifik itu turut campur urusan dalam negeri Indonesia, sebuah negara yang berdaulat. Indonesia juga menuduh negara-negara ini punya kepentingan politik. Pelanggaran HAM tersebut, kata diplomat Indonesia ini, “dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis yang mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan teroris.”

Publik internasional tahu kenyataannya. Salomon Islands, satu dari tujuh negara itu, menjawab enteng saja: Kalau tuduhan kami salah, ijinkan Special Rapporteur PBB masuk dan menyelidik pelanggaran HAM di Papua!

Indonesia tidak memberikan ijin masuk kepada Special Rapporteur PBB ke Papua. Tahun ini Indonesia juga tidak mengijinkan Fact Finding Mission yang dibentuk negara-negara yang tergabung ke dalam Pacific Islands Forum untuk masuk ke Papua.

Apa yang ditutup-tutupi Indonesia?

Publik Indonesia rupanya tidak dengan debat soal HAM. Juga tidak peduli bahwa argumen diplomatnya yang dipuja cantik ini menjadi bahan tertawaan dunia internasional.

Para politisi di Jakarta yang bikin kebijakan rupanya tahu juga itu. Karena itu, yang dibidik oleh mereka bukan masyarakat internasional. Yang disasar adalah rakyat Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia yang harus dibangkitkan nasionalismenya. Karena isunya belepotan maka yang diangkat adalah: diplomatnya yang cantik, yang membela negaranya pantang mundur …

Sungguh publik Indonesia itu sederhana. Mereka sibuk memuja diplomat cantik yang perjuangannya seperti para pahlawan revolusi itu.

Siapa peduli Papua? … Itu tidak penting. (*)

Penulis adalah peneliti independen berkewarganegaraan Indonesia, tinggal di AS

November 17, 2016 0

Papua, Contoh Penjajahan Yang Tersisa Di Abad 21

Bangsa ini lebih suka menganggap masalah selesai ketimbang menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan Papua adalah masalah yang dianggap telah selesai. Padahal itu hanya anggapan.

Konsekuensi dari cara berpikir yang demikian adalah memaksakan bahwa semua harus terlihat baik-baik saja, tiada peduli bagaimana caranya.

Usaha serius untuk mencari jalan penyelesaian masalah Papua sempat ada di masa Gus Dur jadi presiden, namun tak lagi ada yang meneruskan karena Gus Dur dijatuhkan. Pada masa Gus Dur, dialog dikedepankan. Kuping dan kepala dingin lebih banyak digunakan, daripada mulut. Sementara sekarang, tangan dan kaki yang lebih banyak bekerja. Ini malah makin menambah masalah.

Menurut saya, cara paling beradab menyelesaikan permasalahan ini hanya melalui dialog, betapapun letihnya itu. Tindakan kekerasan, represi yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak bakal menyelesaikan apapun, kecuali menimbun masalah semakin tinggi. Pemerintah Indonesia harus memperlakukan rakyat Papua sejajar, setara sebagai manusia, bukan seperti obyek jajahan.

Penangkapan terhadap ribuan aktivis Papua malah semakin memperbesar perlawanan balik rakyat Papua. Kalau itu memang yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia, silahkan saja teruskan. Sejarah membuktikan, pembungkaman dan penahanan hanya akan menghasilkan perlawanan. Ini soal waktu saja.

Memang persoalan kebangsaan Papua ini bukan hal gampang. Tetapi saya tak mau bilang bahwa semua bangsa Indonesia ini memiliki persoalan dengan Papua. Hanya kaum modal yang memiliki kepentingan di Papualah yang membuat semua jadi terlihat sebagai sebuah hambatan.

NKRI Harga Mati

“NKRI Harga Mati” adalah salah satu sesat nalar nasionalisme. Doktrin yang punya potensi sebagai pembenar bagi tindakan-tindakan fasisme.

Nasionalisme yang kita anut, sebagaimana yang dikemukakan Sukarno pada 1 Juni 1945, adalah nasionalisme modern. Ia tak berangkat dari kesukuan, agama dan ras. Ia berangkat dari kesadaran tentang adanya kesamaan hasrat dan cita-cita berbangsa dan bernegara: mencapai keadilan, kesetaraan dan kemakmuran.

Nasionalisme kita dibangun bukan oleh aneksasi, bukan oleh ekspansi militer. Nasionalisme itu dibangun oleh dialog yang terus menerus, sehingga puncaknya mencapai kesepakatan bersama tentang apa itu Indonesia.

Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme ultra yang merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih kuat dan unggul sehingga menjadi dasar untuk menindas mereka yang dianggap lebih rendah. Maka jangan heran bila penindasan malah menghasilkan perlawanan. Apabila rakyat di sebuah negeri mengalami penindasan, adalah hak setiap manusia untuk berjuang membebaskan dirinya dari segala macam penindasan itu. Oleh karena itu, yang seharusnya harga mati adalah kemanusiaan.

Papua dalam Kesejarahan Indonesia

Saya belum menemukan ada pembahasan soal Papua pada masa pergerakan nasional. Namun Papua sudah akrab bagi mereka yang dibuang ke Boven Digul, mereka yang terlibat dalam pemberontakan PKI 1926.

Marco Kartodikromo mengambarkan Papua (dia menyebutnya New Guinea) sebagai tempat pembuangan di mana mereka bisa mengatur diri sendiri sesuai dengan cita-cita kaum Komunis yang telah bertahun-tahun mereka bicarakan di rapat-rapat dan ditulis di buku dan koran.

Tentu saja Marco tidak sedang sungguh-sungguh mengatakan itu. Dia mengejek pemerintah kolonial, karena dia selalu yakin pemerintah Belanda itu selalu menjalankan politik kolonial yang menindas, yang tak mungkin memberikan sedikit pun kebebasan kepada rakyat Indonesia walaupun sudah dibuang ke sebuah tempat terpencil di Papua itu.

Khusus terkait peristiwa Trikora 19 Desember 1961, menurut saya, kita harus memahami konteks peristiwanya dulu. Dengan memahami konteksnya, kita bisa paham kenapa sebuah peristiwa terjadi dalam pengertian yang sesuai kondisi zaman saat itu.

Bagi Sukarno, penguasaan Belanda atas Papua adalah perlambang kolonialisme dan imperialisme yang masih tersisa. Membebaskan Papua dari cengkeraman Belanda adalah membebaskan Papua dari kolonialisme dan imperialisme. Maka jangan heran kalau sejak RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 1950, Sukarno selalu menuntut pembebasan Papua dari penguasaan Belanda.

Benar di kalangan Papua ada dinamika tersendiri, namun apabila pertanyaanya tentang apa sikap Sukarno terhadap Papua, saya lebih melihatnya justru dilandasi semangat pembebasan. Apalagi kita tahu Sukarno dan tokoh-tokoh negeri-negeri bekas jajahan lain, seperti Nehru, Gamal Abdul Nasser, sedang giat-giatnya mengampanyekan negeri-negeri yang belum bebas dari penjajahan, baik di Asia maupun di Afrika. Papua harus dikaitkan dengan konteks itu.

Saya menjadi ingat kisah Ibrahim Isa, Sekjen Organisasi Internasional Setiakawan Rakyat Asia-Afrika (OISRA) di Kairo, Mesir, yang waktu itu memiliki tugas utama mengampanyekan pembebasan Irian Barat (nama Papua waktu itu) ke dunia luar.

Keadaan justru berubah ketika memasuki masa Soeharto. Kita tahu, ketika UU PMA diberlakukan untuk kali pertama pada 1967, Papualah ladang pengisapan pertama yang dibuka kepada negeri imperialis Amerika. Cerita kemudian menjadi sangat lain.

Sampai sekarang saya selalu berpikir, beranikah kita menulis ulang sejarah Indonesia sekaligus menafsirkan ulang beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bangsa ini?

Semisal yang paling utama, tentu saja, peristiwa 1965. Selain itu soal penjajahan. Apa esensi penjajahan? Tentu saja penindasan oleh satu negeri terhadap negeri lainnya dan penindasan manusia atas manusia lainnya.

Kita tahu Indonesia merdeka dari penjajahan pada 1945, tapi kenapa masih ada penjajahan dalam bentuk lain, semisal dalam bidang ekonomi? Papua adalah contoh terbaik dari praktik penjajahan yang masih tersisa di abad 21 ini.

Apakah kita berani menulis ulang sejarah atas apa yang telah kita lakukan kepada Timor Leste? Beranikan kita menebus dosa kita atas apa yang kita lakukan kepada mereka, dengan menulis sejarah secara jujur sehingga generasi yang akan datang belajar tentang kesalahan-kesalahan pendahulunya?

Jika pertanyaan ini diajukan kepada saya, maka saya akan menjawabnya bahwa ini bukan soal berani atau takut, tapi suatu tugas sejarah yang harus dilakukan oleh para sejarawan di masa kini. Kita harus tulis ulang sejarah dengan lebih jujur dan terbuka. (*)

*Sejarawan Indonesia dan Pimpinan Redaksi Majalah Historia

July 10, 2016 1

Rereferendum ‘Berakar’ Otsus

Demo damai berjalan kaki ke DPRP untuk mengembalikan UU Otsus. (Foto/Jubi : Saut Marpaung)

Otsus ada karena perjuangan bersama orang Asli Papua. Hasilnya hanya untuk segelintir orang. Siapa yang jadi pecundang?

JUBI — Pagi Rabu 8 Juli 2010. Cuaca Kota Jayapura dan sekitarnya terlihat cerah. Hari itu tidak seperti biasanya, para pekerja telihat lebih cepat menuju kantor. Sementara, angkutan umum tampak tak terlalu sibuk memburu penumpang. Para sopir taksi lebih memilih parkir di rumah, sehingga suasana ruas jalan yang hari-hari sebelumnya langganan macet, berubah menjadi lengang menjelang pukul 10.00 wit.

Pada tempo yang sama, di kawasan Waena, salah satu daerah di Jayapura bagian selatan, terlihat, satu per satu kaum muda menuju kampus baru Universitas Cendrawasi yang terletak di atas bukit. Dalam hitungan menit, kampus Uncen dipadati mahasiswa. Pengeras suara diletakkan dalam sebuah pick up. Berbagai sepanduk dibentangkan. Ada gambar Bendera Bintang Kejora, ada pula Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) rela bertelanjang dan melukiskan gambar Bendera Bintang Kejora pada sekujur tubuh mereka. Terikan “Otonomi no, Referendum yes” menggema sepanjang ruas jalan dari kampus itu. Mendadak macet total. Angkot yang nekat melayani penumpang terpaksa berbalik arah.

Seorang terus orator menguasai pengeras suara. Warga yang sedang duduk di pinggir jalan pun masuk dalam barisan. Semua berkulit hitam dan berambut keriting. Mereka membentuk antrian panjang menuju Ekspo Waena. Di tempat itu, ratusan massa sedang menanti, termasuk massa yang datang dari Kabupaten Jayapura. Sesaat mereka melakukan orasi, tapi tak berapa lama massa begerak menuju kawasan Abepura menggunakan puluhan truk dan sekitar ratusan kendaraan roda dua.

Di Abepura, tepatnya di pertigaan ratusan massa menyambut massa dari waena dan Jayapura. Mereka bergabung, sehingga jumlahnya menjadi ribuan. Dari kawasan itu, massa lalu menuju Kota Jayapura menggunakan puluhan dan ratusan kendaraan roda dua. Sepanjang perjalan, pendemo meneriakan ‘pamit dari NKRI.’

Tolak otonomi khusus dan minta referendum. Itulah substansi tuntutan massa ketika itu. Tuntuntan itu sekaligus sebuah jawaban atas rekomendasi musyawara besar rakya Papua bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) yang digelar pada 9-10 Juni, yang menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya adalah mengembalikan undang-undang otonomi khusus kepada Pemerintah Indonesia, meminta dilakukan referendum, dan mendesak agar tambang emas PT. Freeport ditutup. Aspirasi ini dibawah ke DPRP pada medio 18 juni lalu.

Desakan referendum tersebut setidaknya akumulasi dari kegagalan pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat mensejaterakan rakyat Papua. Pada sektor pemberdayaan ekonomi kedua provinsi ini tidak mampu memberdayakan sektor ekonomi sirih pinang , sagu, gambir, ubi, ikan asar, keterampilan menganyam, seperti noken yang geluti orang asli Papua. Pemerintah hanya giat membangunan infrastruktur sekitar wilayah perkotaan dan mempromosi kekayaan Papua ke luar negeri dan sibuk memperkaya diri menggunakan uang otsus yang sejatinya uang tersebut adalah kekayaan bersama orang asli Papua.

Kekayaan pejabat dan kondisi ekonomi masyarakat asli Papua ibarat jarak langit dan bumi. Di ibu kota provinsi dan kabupaten, para pejabat memiliki harta melimpah. Mobil antri di garasi, rumah bak istana, memiliki rekening gendut di bank, anak sekolah di luar negeri, kesehatan terjamin dan kemudahan hidup lainnya. Sedangkan kondisi hidup masyarakat di kampung sangat miris.

Rumah tetap berlantaikan tanah dan beratapkan daun pohon, bahkan sebagian masih hidup di atas pohon. Tak hanya itu, anak-anak sebagaian besar tidak mengenyam pendidikan, gizi buruk mendera dari kampung ke kampung, makanan gizi masih mengandalkan sagu, layanan kesehatan tersendat, dan sederetan persolan ruwet lainnya.

Uang otonomi khusus yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, dalam pengalokasiannya lebih besar untuk belanja pegawai aparatur pemerintah ketimbang belanja publik. Sedangkan sebagian menghilang di proyek, seperti proyek fiktif pembangunan jalan raya di Sorong Selatan yang melibatkan pengusaha ‘palsu’ dan diduga melibatkan Achmad Hatari, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, yang hingga kini kasus masih mandek di Polda Papua.

Selain persolan tersebut, masalah keamanan masih mewarnai kehidupan keseharian di Papua. Kontak senjanta antara aparat Kepolisi dengan kelompok sipil bersenjata masih terjadi. Misalnya di PT. Freeport, selalu ditemukan peluru tanpa tuan. Dari berbagai letupan sejanjata, OPM selalu jadi kambing hitam. Dalam konteks keamanan, Papua ibarat ‘Jalur Gaza’ yang tak pernah berdamai.

Peneliti politik dari Lemba Ilmu Pengetahun Indonesi (LIPI), Muridan S. Widjojo, dalam diary of papua, dia menulis; “Para politisi Papua garis keras yang condong ke- NKRI-an masih melihat bahwa konflik Papua semata-mata masalah pencitraan yakni kegagalan Indonesia dalam kampanye dan propaganda keberhasilan pembangunan Indonesia di Papua. Bukan masalah kebijakan dan realitas politik yang diterapkannya di Papua. Pejabat penting di lingkungan Presiden dan wakil presiden, Depdagri, Polhukkam, bahkan di DPRRI masih banyak yang sejalan dengan cara berpikir ini.”

Menurut Muridan, orientasi berpikir nasionalis banal itu dilengkapi dengan pendekatan simbolis dan militeristik yang diyakini sebagai cara terbaik untuk mempertahankan Papua dan integritas nasional Indonesia. Coba perhatikan bagaimana seriusnya aparat keamanan merepresi demo orang Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Juga lihat bagaimana besarnya perhatian Jakarta tentang pemberian kewarganegaraan RI pada bekas aktivis Papua Merdeka FransAlbert Joku dan Nick Messet, dan terakhir pemberian warga negara RI kepada Nicholas Jouwe, pendiri OPM. Contoh lain juga juga adalah pemerintah pusat menerbitkan PP 77/2007 yang intinya menghalang bendera bintang kejora sebagai lambang kesatuan kultur Orang Papua. ”Kaum nasionalis banal ini, selain pendekatan simbolis militeristik seperti di atas, percaya bahwa dengan diplomasi dan lobi internasional citra Papua dan Indonesia dapat diperbaiki. Mereka berpuas diri dengan pernyataan dari negara sahabat bahwa negara-negara itu mengakui kedaulatan RI atas Papua. Mereka berpuas diri dengan mengatakan pada dunia bahwa Indonesia sudah demokratis, sudah punya pengadilan HAM, sudah meratifikasi banyak aturan internasional, sudah ini sudah itu…untuk Papua, mereka selalu dengan bangga membeberkan bahwa pemerintah sudah meberikan otsus untuk Papua,” tulis Muridan dalam diarinya itu.

Walau demikian, tidak dapat disangkal bahwa diplomasi dan lobi itu penting, tapi apa artinya semua itu jika gagal menyelesaikan pelanggaran HAM, gagal melaksanakan UU Otsus, gagal membuat rekognisi atas hak-hak dasar orang asli Papua, dan gagal membangun relasi politik yang dialogis antara elemen-elemen strategis di Jakarta dan Papua.

“Sebagian besar kritik terhadap Indonesia atas masalah Papua justru terarah pada empat soal tersebut.” Menurutnya, citra yang otentik dari sebuah negara-bangsa itu dibangun oleh kualitas nyata dan keberhasilan kebijakan politik dan ekonominya bagi warga negaranya. Pengadilan ham dan rekonsiliasi yang berhasil, pelaksanaan Otsus yang optimal untuk kesejahteraan rakyat Papua, rekognisi yang konkrit atas hak-hak dasar orang asli Papua serta dialog-dialog yang bermutu dan substantif antara Jakarta dan Papua itulah yang akan menjadi humas yang otentik bagi Indonesia dan Papua. Kebijakan yang nyata itulah yang akan memperbaiki citra Indonesia tidak hanya di mata dunia internasional, tetapi yang terpenting, kepercayaan rakyat Papua pada pemerintah pusat di Jakarta.

“Seseorang yang sudah sakit parah tidak bisa ditutupi hanya dengan memberinya bedak dan kosmetik agar dia kelihatan sehat. Dia harus diobati dan kalau perlu dioperasi besar-besaran agar penyakit kronis di dalamnya dapat disembuhkan,” katanya. (JUBI/Lasarus Gon)

July 31, 2010 0