Perspektif Awal untuk Perjuangan Pembebasan Nasional Papua

Kamis, 22 September 2016, Jesus Anam dan Ted Sprague

Aksi Papua 19 Sept 2016Tidak mudah untuk memberikan penilaian teoritik terhadap perjuangan pembebasan nasional Papua dengan situasi obyektifnya yang sangat spesifik dan kompleks. Tapi sudah menjadi tugas kaum revolusioner untuk memberikan penilaian teoritik yang tepat terhadap bentuk-bentuk baru perjuangan yang lahir dari kehidupan, sebagai panduan untuk aksi revolusioner.

Perjuangan pembebasan nasional Papua memiliki kondisi obyektif yang cukup rumit. Karakter sosial masyarakatnya terpecah-pecah dengan perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Masyarakat tani gunung masih kental dengan karakter primordialisme kesukuannya. Hierarkinya masih kuat. Dan beberapa kelompok variannya masih melangsungkan corak produksi yang tradisional-tribal. Masyarakat pantai, karena sering bersinggungan dengan orang-orang dari luar Papua, memiliki karakter yang lebih maju dan cair, akan tetapi rantai kesukuannya masih tetap mengikatnya kuat-kuat. Masyarakat pendatang sebenarnya jauh lebih kosmopolit, tapi hampir seluruhnya tidak (atau belum) terlibat di dalam perjuangan ini, meskipun organisasi kepemimpinan perjuangan sudah membangun perspektif politik yang lintas ras dan agama. Namun kami tidak menempatkan kerumitan-kerumitan itu sebagai problem politik primer. Kami tidak menganalisanya dengan pendekatan sosiologis. Analisis kami bertumpu pada materialisme historis-dialektis. Di atas semua itu, hal yang cukup menyulitkan untuk membuat penilaian yang tepat, adalah belum adanya kelas pekerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sebuah elemen yang, dalam teori Marxis, paling menentukan di dalam perjuangan kelas revolusioner.

Basis kekuatan yang paling progresif untuk merebut kekuasaan, entah itu dalam rangka perjuangan untuk menggulingkan rezim kapitalis di suatu negeri ataupun perjuangan suatu bangsa untuk merdeka dari penjajahnya, adalah kelas buruh. Untuk konteks Papua, elemen progresif ini kuantitasnya masih kecil, bahkan belum bisa diidentifikasi secara jelas. Tetapi kesulitan ini tetap dapat diatasi bila kita melihat masalah kebangsaan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan revolusioner kelas buruh di seluruh Indonesia – dan bahkan dunia – dalam menumbangkan kapitalisme. Dengan mendasarkan pada pemikiran Marx, Engels, Lenin dan Trotsky persoalan ini akan segera mendapatkan titik terangnya.

Perspektif mengenai masalah kebangsaan telah didiskusikan secara serius oleh Marx dan Engels dalam tulisan-tulisannya, kemudian dibawa dengan penuh semangat di Internasional Kedua—sebelum Perang Dunia Pertama. Selanjutnya menemukan formulasinya yang lebih jelas pada Lenin dan Trotsky dalam tulisan-tulisannya mengenai hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk penjabaran yang lebih penuh pembaca bisa mengakses tulisan dari Alan Woods yang berjudul “Marxisme dan Masalah Kebangsaan” di situs Militan Indonesia.

Ada beberapa poin utama yang bisa ditarik dari perspektif Marxis mengenai masalah kebangsaan dan perjuangan pembebasan nasional. Pertama, kapitalisme yang telah memasuki krisis dan masa uzurnya niscaya mendorong pecahnya konflik-konflik nasional, tidak hanya antar negeri tetapi tetapi juga dalam negeri dengan munculnya gerakan-gerakan separatis. Pada akhirnya yang menjadi korban dari konflik-konflik nasional ini adalah rakyat pekerja.

Kedua, negara bangsa adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan umat manusia, yang di satu sisi memecah belah manusia lewat nasionalisme sempit dan berbagai variannya, dan di sisi lain menjadi rem bagi penggunaan penuh seluruh potensi ekonomi dunia. Globalisasi adalah pengakuan dari kaum kapitalis akan limit negara bangsa, tetapi di bawah sistem kapitalisme globalisasi menjadi sarana untuk semakin menindas rakyat pekerja. Oleh karenanya perjuangan kelas buruh – di dalamnya sebagai bagian tak terpisahkan, perjuangan pembebasan nasional – harus bersifat internasionalis, dengan program pembentukan Federasi Sosialis Dunia yang mengikat semua umat manusia dalam ikatan persaudaraan yang sejati.

Ketiga, perjuangan untuk hak menentukan nasib sendiri adalah perjuangan demokratik, dan seperti semua perjuangan demokratik lainnya ia subordinat pada kepentingan kelas buruh dan perjuangan sosialis secara keseluruhan. Dalam kata lain, hak penentuan nasib sendiri bukanlah hak yang absolut, dimana kaum buruh harus mendukungnya setiap saat dan dimanapun. Semua harus dikaji dengan pertanyaan: apakah ini akan mendekatkan buruh ke pencapaian sosialisme? Mengapa demikian? Karena dalam banyak kesempatan kita telah melihat dalam sejarah bagaimana kaum kapitalis menggunakan hak penentuan nasib sendiri untuk tujuan reaksioner. Contoh paling jelas adalah bagaimana Perang Dunia I dan II – yang pada dasarnya adalah perang imperialis untuk kepentingan modal – dibenarkan dengan dalih hak penentuan nasib sendiri, dengan dalih membela tanah air, menjaga kedaulatan, dan sebagainya. Maka dari itu, kaum Marxis bukanlah dogmatis, tetapi mempertimbangkan semua pertanyaan dari sudut kepentingan kelas.

Lemahnya kelas revolusioner secara kuantitas dan kualitas, yakni proletariat, di Papua membawa kami pada penilaian teoritis yang spesifik, dengan tetap mengkoneksikannya dengan internasionalisme proletariat, sehingga ini tidak menjadi hambatan absolut untuk perjuangan pembebasan nasional Papua. Jika hanya bertumpu pada basis kekuatan yang ada, maka akan sangat sulit untuk sampai pada tujuan itu. Mengkoneksikan perjuangan pembebasan nasional Papua dengan internasionalisme proletariat – dan khususnya perjuangan kelas buruh Indonesia – menjadi sebuah kata kunci.

Perlu ditambahkan perjuangan ini bukan perjuangan oleh “rakyat” Papua untuk “rakyat” Papua. Kata “rakyat” mengandung makna yang abstrak. Kata “rakyat” belum menunjuk pada suatu kelas, tetapi bisa mencakup semua kelas. Oleh karenanya perjuangan Papua Merdeka harus menarik garis kelas yang jelas, yakni bertumpu pada kelas proletar yang merangkul rakyat pekerja tertindas lainnya. Kelas borjuasi Papua tidak bisa diandalkan sama sekali sebagai pemimpin atau bahkan sekutu dalam perjuangan pembebasan nasional Papua. Kepentingan kelas mereka mengikat mereka pada imperialisme Indonesia.

Masalah Organisasional

Setelah berbicara mengenai perspektif politik, kita disajikan dengan pertanyaan organisasional yang sama pentingnya: Apa yang harus dilakukan, dan dari mana memulai? Persoalan mendasar yang terjadi di dalam perjuangan Papua Merdeka adalah belum terbangunnya pemahaman yang jelas mengenai proses dan arah perjuangan. Padatnya aksi-aksi telah melalaikan teori. Aksi-aksi, mulai dari demonstrasi, pemogokan hingga pemberontakan massa, adalah faktor yang menentukan untuk meraih kemenangan. Namun jika aksi-aksi itu tanpa teori, yang terumus dalam program dan metode, maka segala bentuk aksi tersebut akan menguap sia-sia. Seperti uap dalam kotak piston yang bolong-bolong. Uap itu akan berhamburan sia-sia, tidak menggerakkan apa-apa. Tanpa teori revolusioner tak mungkin ada gerakan revolusioner.

Pendidikan politik yang reguler dan disiplin adalah langkah paling pertama untuk membangun organisasi revolusioner yang mampu memimpin perjuangan pembebasan nasional di Papua. Pendidikan ini bukan sembarang pendidikan. Pendidikan ini adalah pendidikan Marxis, yang akan memberikan petunjuk lengkap mengenai perjuangan kelas. Kerja ini dimulai dari lingkaran kader, dalam bentuk sel-sel, yang selanjutnya diluaskan ke massa.

Tahapan kedua, mengkonsolidasikan keuangan revolusioner. Masalah keuangan adalah masalah politik dalam gerakan revolusioner, bukan masalah pembukuan semata. Perspektif politik memandu program organisasi, dan program organisasi akan memandu seberapa besar keuangan yang dibutuhkan. Mencetak Koran (termasuk membayar website), menerbitkan buku, menggaji full-timer, menyewa sekretariat, membeli mesin cetak dan segala kebutuhan organisasi merupakan kebutuhan riil yang tak terelakkan. Ini akan menjadi ukuran seberapa jauh organisasi telah melangkah dan meluaskan pengaruh gagasannya ke massa.

Dari mana keuangan revolusioner didapat? Jangan membayangkan keuangan revolusioner didapat dari para pendana asing, atau para pendana di luar keanggotaan organisasi, sebagaimana yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum Kiri. Kemandirian finans akan memberikan kemandirian politik. Keuangan revolusioner didapat dari iuran anggota, dan bukan dari NGO, LSM atau lembaga-lembaga pendana.

Langkah penting yang ketiga adalah memproduksi koran revolusioner. Koran revolusioner, tulis Lenin, tidak hanya sekadar sebagai alat agitasi dan propaganda, tetapi sebagai organisator kolektif, sebagai perancah bangunan dalam proses konstruksi, yang memudahkan komunikasi di antara para konstruktor. Lebih jauh, koran revolusioner bukanlah lembaran-lembaran yang sesak dengan berita-berita tidak penting. Koran revolusioner adalah lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan panduan untuk perjuangan.

Keberadaan koran sangatlah penting bagi kaum revolusioner yang ingin mewujudkan revolusi. Ketika kita berbicara tentang kaum revolusioner besar dalam sejarah, mereka tak pernah jauh dari lembaran-lembaran ini: Marx dengan Neue Rheinische Zeitung, Lenin dengan Iskra dan Pravda, Gramsci dengan Ordine Nuovo, James Connolly dengan The Workers Republic, Trotsky dengan Nasha Slovo, dan Rosa Luxemburg dengan Rote Fahne. Karena pentingnya peran koran dalam mewujudkan suatu tujuan, kaum borjuis pun melakukan hal yang sama—misalnya Surya Paloh dengan Media Indonesia, kelompok gereja dengan Kompas, kaum liberal dengan Koran Tempo, Hary Tanoesoedibjo dengan Koran Sindo, dll. Bahkan dalam cerita Revolusi Besar di Perancis, Jean-Paul Marat bukanlah siapa-siapa tanpa koran L’Ami du Peuple. Ini bukan suatu kebetulan. Koran merupakan pusat terdokumentasikannya gagasan-gagasan yang akan dialirkan ke massa agar mereka mendukung tujuan-tujuan tersebut.

Kenapa koran, dalam perspektif ini, ditempatkan di urutan ketiga? Koran tidak akan terbentuk sebelum ada pemahaman yang jelas, sebelum ada pendidikan yang reguler dan disiplin. Koran juga tidak akan terproduksi sebelum ada keuangan revolusioner di dalam organisasi perjuangan kelas. Tapi ketiga langkah penting ini posisinya dialektis. Ketiganya saling mendukung.

Penutup

Sebagai penutup, ada hal yang perlu ditekankan, untuk menghindari kesalahpahaman dan harapan yang berlebihan. Meskipun tak henti-hentinya kita melakukan kerja-kerja sistematis dan terencana, namun bukan berarti pembebasan nasional secara otomatis segera dicapai. Pandangan demikian adalah pandangan yang doktriner. Pembebasan nasional bisa saja terjadi jauh dari hari ini, atau, bisa juga, tanpa menutup kemungkinan, terjadi lebih cepat dari yang diharapkan, terjadi karena adanya ledakan-ledakan perlawanan spontan atau komplikasi-komplikasi politik yang tak terduga sebelumnya. Tugas dari gerakan revolusioner berbasis perjuangan kelas adalah merumuskan secara sistematis dan ilmiah panduan untuk perjuangannya sendiri. Tidak menaruh spekulasi-spekulasi dan berharap pada hal yang tak terduga. Perjuangan kelas bukan seperti permainan judi. Perjuangan kelas harus berpijak pada keyakinan, kerja keras, dan kemampuannya sendiri.

Demikian usaha awal kami, Militan Indonesia, untuk menganalisa problem teoritik dan organisasional dari perjuangan pembebasan nasional Papua, yang kami harap akan terus kami kembangkan sebagai panduan untuk aksi revolusioner. Sering kali kami menutup artikel yang kami tulis dengan seruan “Buruh Sedunia Bersatulah”, dan kali ini dalam menyikapi masalah kebangsaan Papua slogan ini mengambil makna tersendiri yang unik dan penting. “Buruh Sedunia Bersatulah” tidak bisa lagi hanya menjadi slogan di bibir tetapi harus menjadi panduan awal bagi semua kaum revolusioner di Papua khususnya dan di Indonesia umumnya bila kita serius ingin mencapai kemerdekaan 100% bagi rakyat pekerja.

October 23, 2016 0

Orang Papua Menguasai Politik, Tidak Ekonomi

Politik memang memiliki hubungan erat dengan ekonomi, tetapi ketika berbicara mengenai kemajuan dan kekuasaan, maka 80% adalah ekonomi. Contoh yang paling Nampak adalah warga keturunan Tionghoa di Indonesia, walaupun mereka tidak mendapat kesempatan untuk berpolitik di Indonesia sampai awal tahun 2000an, tetapi nasib mereka lebih baik dibandingkan masyarakat pribumi pada umumnya, nasib baik mereka disebabkan oleh ekonomi mereka yang baik juga.

Jika Anda mengetahui JP Morgan, Rothschild Family, dan Rockefeller family, pasti Anda mengerti maksud Saya. Nama-nama yang saya sebutkan diatas adalah banker-bankir, raja-raja minyak dan penguasa perputaran uang di dunia, namun nama mereka jarang terdengar, tetapi bila disimak, pengaruh mereka justru lebih besar, bahkan banyak politikus adalah boneka dari mereka. Untuk lebih jelas mengenai keluarga-keluarga tesebut, Anda dapat googling sendiri.

Oke, kembali ke Papua, orang Papua, ya. Hampir 80% pemimpin daerah dari tingkatan camat sampai gubernur di tanah Papua dipegang oleh orang Papua, hal yang wajar. Tetapi ketika berbicara ekonomi, hmmmmm, sebaliknya. Mulai dari kios-kios, toko-toko, pasar dan aspek ekonomi lainnya dipegang oleh orang non-Papua yang datang merantau di tanah Papua.

“Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger.” – Mario Puzo (Godfather)

“Finansial adalah senjata.Politik adalah mengetahui kapan harus menarik pelatuk. Jadi yang lebih vital adalah senjata, kemampuan politik dibutuhkan saat melawan lawan yang hebat.

Sayangnya orang Papua sangat lemah dalam hal finansial, korupsi merajalela karena para politikus dan birokrat tidak memiliki kemampuan finansial mandiri.

Politikus bisa menjadi boneka dari pihak pemegang modal, hal inilah yang terjadi di Papua. Banyak pemegang modal bermain, sementara para boneka menampakkan diri dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak pemodal.

Jika Papua ingin menjadi lebih baik, maka aspek ekonomi harus dikuasai oleh orang Papua sendiri, hal ini memang tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya, juga tidak disadari oleh politikus dan birokrat Papua pada umumnya.

Apa solusinya?

Solusi yang terbaik menurut analisa kami adalah pemerintah harus membuat program pengajaran dan memberi investasi kepada orang-orang asli Papua. Dengan modal pengajaran dan beberapa buku yang disertai dengan modal, pasti Papua menjadi lebih baik, setidaknya dalam 10 tahun kedepan 50% sector ekonomi Papua dapat dikuasai sendiri oleh orang Papua.

Untuk generasi muda Papua juga jangan hanya berpikir tantang politik, tetapi harus memiliki kiat untuk terjun di dunia Ekonomi bisnis.

Label: OPINI , PAPUA , PILIHAN

July 25, 2016 0

Argumen NKRI: Pelapor dan Negara Luar Tidak Tahu Apa yang Indonesia Lakukan?

Sudah berkali-kali, bukan hanya puluhan, tetapi ratusan kali, NKRI lewat diplomatinya selalu mengatakan kepada pejuang Papua Merdeka, organisasi HAM nasional, regional dan global, bahkan kepada pejabat, politisi dan diplomat dari negara-negara lain, terutama dari Inggris, Vanuautu, Solomon Islands, Amerika Serikat dan bahkan politisi Indonesia bahwa sesungguhnya para pelapor itu tidak tahu kondisi sebenarnya di Tanah Papua.

Menurut NKRI, politisi tidak tahu, orang Indonesia tidak tahu, orang Papua tidak tahu, orang Melanesia tidak tahu apa yang terjadi di Tanah Papua.

Kedengarannya sepertinya NKRI yang tahu Papua, NKRI yang tahu apa yang dilakukannya di Tanah Papua.

Hal yang menjinjikkan, menjadi lelucon yang menggelikan.

Logika sangat sederhana, orang tidak tahu peta Papua, orang tidak tahu manusia Papua, orang tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi di Tanah Papua tidak akan mungkin menyebutkannya, menjelaskannya, melaporkannya. Bagaimana mungkin orang tidak tahu berbicara tentang Papua dan nasib hidup manusia Papua?

Hal kedua, siapa saja sih, di dunia ini yang tidak tahu tentang Papua, tentang perjuangannya, tentang sejarah rekolonisasi oleh NKRI, tentang pelanggaran HAM, tentang pelanggaran prinsip New York Agreement, dan tentang pembunuhan orang Papua yang terjadi hari ini?

Dari permainan yang dimainkan oleh diplomat NKRI, jelas-jelas sebenarnya menunjukkan bahwa justru NKRI sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di Tanah Papua, dan di mana-mana terhadap orang Papua.

Bayangkan saya, orang yang tidak tahu, negara yang tidak tahu-menahu tentang orang Papua, berlagak tahu, malahan lancang menuduh orang lain, lembaga lain, negara lain yang lebih tahu, lebih bagian dari Melanesia sebagai “yang tidak tahu”. TIdak sekedar lucu, tetapi menjijikkan, dan diplomat seperti ini seharusnya diakhiri karirnya karena sudah tidak layak berbicara di forum internasioanl yang sudah globalised ini.

Yang dikatakan diplomat Indonesia seperti ini menunjukkan betapa NKRi masih ada di zaman abad ke-20, masih tidak percaya kepada globalisasi informasi dan konektifitas global yang telah terwujud berkat Internet. Indonesia masih jauh sekali dari peradaban pascamodern, otak para diplomat belum menerima fakta bahwa dalam detik yang sama, apapun yang dilakukan Indonesia di Tanah Papua, akan disiarkan langsung ke seluruh dunia, tanpa wartawan, tanpa disensor, tanpa ditunda, langsung boom, off you go, to the global community.

Indonesia berupaya menyalahkan negara lain, organisasi lain, oknum lain, tanpa menyalahkan dirinya sendiri, tanpa mengakui fakta yang tidak harus dibuktikan oleh orang Papua, tidak harus dibuktikan oleh negara manapun, bukti dan fakta tersiar langsung dari Tnaah Papua setiap hari. Lantas NKRI ada di mana, lalu menyalahkan pihak pelapor “Tidak tahu”?

Tuduhan NKRI bahwa pelapor tentang kondisi HAM terikni di Tanah Papua “Tidak tahu” juga menunjukkan betapa NKRI masih jauh kampungan dalam cara berpikir dan berdiplomasi di pentas politik global. Indonesia seharusnya tahu dan sadar, bahwa bilamanan sebuah lembaga HAM PBB, sebuah negara anggota PBB, sebuah NGO bertaraf antarbangsa berbicara tentang sesuatu, apalagi memberikan laporan tertulis, maka mereka juga sedang mempertaruhkan kredibilitas mereka sebagai institusi PBB, sebagai negara anggota PBB dan sebagai NGO antarbangsa, jadi tidak mungkin mereka melaporkan “hal-hal yang mereka idak tahu”.

Tentu saja mereka yang sudah berbicara di pentas politik global sudah lolos kredibilitas mereka di tingkat lokal, nasional dan kawasan, dan karena itulah mereka dipercayakan dengan pekerjaan-pekerjaan di tingkat antarbangsa, diizinkan berbicara di pentas global. Lantas NKRI berbicara seperti ini, di pentas global, dalam diplomasi internasional, sebenarnya menunjukkan diri sebagai apa? Sebagai negara modern? Sebagai negara demokratis? Sebagai negara manusiawi? Ataukah sebaliknya?

Kita perlu tertawa saja. Ini Warkop Jakarta Mutakhir, di mana semua orang patut nonton dan merasa terhibur menontonnya.

July 11, 2016 1

Pepera 1969 di West Irian Sudah Final Karena Disahkan oleh PBB?

Retorika NKRI bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di West Irian Tahun 1969 adalah Final, terbantahkan secara otomatis dan tegas setelah fenomena internasional, terutama di wilayah kerajaan Inggris muncul isu-isu referendum dari politisi Scottish Natioanl Party di Skotlandia dan Irish Republican Party di Irlandia Utara, yang para politisinya mengatakan akan menyelenggarakan referendum untuk meminta pendapat rakyat di wilayah mereka, apakah keluar dari Inggris Raya ataukah tetap tinggal dengan Inggris Raya yang telah keluar dari Uni Eropa.

Selain keluarnya Inggris (Britain Exit – disingkat BREXIT) yang jelas-jelas merupakan referendum separatis dari Uni Eropa juga menunjukkan dengan gamplang dan tidak harus dijelaskan kepada siapapun bahwa referendum ialah sebuah proses demokratis di negara demokrasi untuk menentukan pendapat rakyat.

Referendum bukan barang haram, referendum adalah wajah dari demokrasi. Semua negara yang mengaku demokratis harus menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib masing-masing bangsa.

Politisi NKRI di Tanah Papua, Gubernur, para Bupati, DPRP dan para DPRD di Tanah Papua seharusnya sudah sejak awal-awal ini, menyambung gelombang referendum-referendum ini, mempersiapkan agenda-agenda seperti referendum untuk menentukan sikap rakyat Papua, secara khusus Orang Asli Papua terkait dengan berbagai isu, misalnya

Sikap dukungan atau penolakan Orang Asli Papua terhadap UU Otsus Plus yang diajukan oleh Gubernur Lukas Enembe, Ketua DPRP dan Ketua MRP;
Keberhasilan Otonomi Khusus di Tanah Papua sejak tahun 2001 hingga tahun 2016;
Menerima/ Menolak Pendudukan NKRI di Tanah Papua.

Negara demokrasi, yang mengaku menjunjung tinggi HAM, yang mengaku menuju proses demokratisasi, secara otomatis, dan secara naluri pasti sadar bahwa referendum ialah bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi dalam menentukan pilihan rakyat.

Referendum bukan barang haram, referendum bukan agenda separatis, referendum ialah agenda demokrasi, agenda modernisasi, agenda peradaban, cara bermartabat dan beradab untuk mementukan nasib, bukan dengan saling membunuh, bukan dengan saling meneror dan mengintimidasi, tetapi dengan saling mempengaruhi opini rakyat sehingga rakyat menentukan nasib mereka sendiri.

Inggris telah disahkan oleh Uni Eropa sebagai Anggotanya, diakui oleh PBB sebagai anggota Uni Eropa. Skotlandia diakui sebagai anggota Kerajaan Inggris oleh PBB. PBB juga mengakui Irlandia Utara sebagai bagian dari Kerajaan Inggris. Tetapi pengakuan PBB, pengakuan Uni Eropa itu bukanlah “Suara Tuhan”.

“Suara Rakyat, Suara Tuhan”, dalam minggu lalu Suara Tuhan katakan Inggris keluar dari Uni Eropa, maka itu telah terjadi. Minggu lalu Suara Tuhan memunculkan wacana Irlandia Utara dan Skotlandia akan menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib sendiri, yaitu merdeka dari Kerajaan Britania Raya atau bergabung ke Uni Eropa, yang artinya memisahkan diri dari negara Induk Inggris.

Tuntutan referendum di Tanah Papua tidak dapat ditolak dengan alasan pengakuan PBB dan salah fatal kalau dikatakan separatis. Malahan sikap semacam itu menunjukkan dengan terang-benderak betapa ketidak-tahuan, dan kalau boleh lebih jelas, kebodohan kita, tentang hakikat demokrasi. Kkalau kita katakan “Pepera Sudah Final”, maka kita membodohi makna demokrasi bagi diri kita sendiri. Pepera tidak Final dengan alasan demokratis yang jelas bahwa rakyat West Papua tidak pernah menentukan nasibnya sendiri. Dan kalaupun sudah pernah, tidak harus berarti bahwa NKRI harga mati, karena setiap bangsa, setiap pulau, setiap rumpun yang ada di dalam NKRI berhak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Pengakuan PBB tidak memaksa, tidak mengikat, tidak mematikan konsep Jawa NKRI sebagai sesuatu kodrat dari Tuhan yang diwahyukan yang harus ditaati mati-matian oleh semua wilayah jajahan NKRI.

June 27, 2016 1

Dewan Pers : Kita Pernah Gagal Di Timor Leste, Jangan Terjadi Lagi Di Papua

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Presetyo mengingatkan media di Jakarta agar memberitakan persoalan yang terjadi di Papua secara intens.

“Kita tentu tidak ingin pengalaman di Timor Leste terulang di Papua. Saat itu, bisa dikatakan tidak ada berita-berita yang kritis, yang secara jernih melihat ketimpangan-ketimpangan pembangunan di Timor Leste,” kata Ketua Dewan Pers dalam diskusi Update Papua di Hall Dewan Pers, Rabu (11/5/2016) lalu.

Situasi ini, menurut Ketua Dewan Pers, terjadi lagi di Papua saat ini. Situasi ini menuntut adanya revitalisasi peran pers, terkait liputan-liputan tentang persoalan Papua. Diskusi dan update informasi tentang Papua harus diintensifkan bukan hanya oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil tapi juga oleh insan pers.

“Kita tau, wartawan media nasional di Papua seringkali dirotasi atau di tarik karena dianggap berita-beritanya tidak punya nilai. Lalu wartawan-wartawan yang menulis tentang isu-isu yang rawan seperti politik juga dianggap membawa resiko buat wartawan tersebut,” kata Yosep Adi Prasetyo yang akrab dipanggil Stanley

Lanjutnya, Dewan Pers berharap media massa nasional bisa menempatkan wartawannya yang berpengalaman di Papua agar bisa memberitakan Papua secara intensif.

Ia menambahkan, saat Timor Leste masih menjadi bagian Indonesia, media Indonesia hanya menulis kunjungan pejabat-pejabat Indonesia ke Timor Leste yang disambut dengan tarian-tarian seolah-olah masyarakat di Timor Leste itu menginginkan dan memimpikan menjadi bagian dari Indonesia. Media hampir tidak pernah menulis masalah-masalah di luar kunjungan pejabat-pejabat Indonesia ini, seperti ketidakadilan pembangunan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Sehingga ketika Presiden Indonesia saat itu, BJ Habibie memberikan opsi Otonomi Khusus atau Merdeka, kita percaya bahwa Timor Leste akan memilih tetap bersama Indonesia. Apa yang terjadi? 90 persen rakyat Timor Leste memilih merdeka,” katanya.

Pengalaman Timor Leste ini menunjukkan pers Indonesia gagal memberikan fakta-fakta dan gagal memberikan informasi kepada pemerintah.

“Kita pernah gagal di Timor Leste, jangan terjadi lagi di Papua,” harap Ketua Dewan Pers ini. (*)

May 14, 2016 1

5 Things You Need to Know About Indonesia’s Occupation of West Papua

by Connor Woodman

The Indonesian president, Joko ‘Jokowi’ Widodo, recently finished his tour of the EU, signing five cooperation agreements with the UK during his stop in London. The protest that confronted Jokowi’s visit fractured his attempt to keep hidden one of Indonesia’s dark secrets: the 50 year war in its easternmost provinces. Here are five things you should know about Indonesian rule in West Papua:

1. It is one of the world’s longest-running military occupations.

Indonesia seized West Papua, the western half of the island of New Guinea, in 1963, shortly after the Dutch colonists pulled out. Political parties were immediately banned, nascent Papuan nationalism crushed, and tens of thousands of troops, police and special forces flooded in. In 1969 a UN-supervised sham referendum was held, and just over a thousand hand-picked representatives were bribed, cajoled and threatened into voting in favour of Indonesian rule.

A police state has shackled the vast region ever since, battling a low-level tribal insurgency and suppressing independence aspirations with such vigour that raising the Papuan national flag can land you 15 years in prison.

2. It’s possible that Indonesian rule constitutes a genocide.

Although international media and NGOs have been nearly uniformly banned from the territory for decades, most observers estimate that over 100,000 native Papuans have been killed since the 1960s – at least 10% of the population. With echoes of Indonesia’s rule in East Timor, which eliminated around one third of the population, a 2004 report from Yale Law School concluded: “[There is] a strong indication that the Indonesian government has committed genocide against the West Papuans.” Several other scholars have reached a similar conclusion.

Reports of barbarous killings regularly emerge, and one study recently described torture as a ‘mode of governance’ in the provinces. The abuse tends to be intertwined with projects of resource extraction and ‘transmigration’ – the effort (formerly supported by the World Bank) to shuttle hundreds of thousands of landless Indonesian peasants from the rest of Indonesia into West Papua.

During a military campaign in the early 1980s, the Indonesian army ran under the slogan, ‘Let the rats run into the jungle so that the chickens can breed in the coop’. In practice, this meant wiping out Papuan villages and bringing in ethnic Indonesians to work on economic projects like Freeport’s giant Grasberg gold and copper mine. The influx of Indonesians has left the original inhabitants a near-minority in the land, struggling to maintain their culture and often nomadic way of life. An Indonesian minister once in charge of the transmigration programme has stated: “The different ethnic groups will in the long run disappear because of integration, and there will be one kind of man.”

3. West Papuans overwhelmingly want independence.

Even the pro-Indonesian US ambassador admitted in the late 1960s that “possibly 85 to 90%” of West Papuans “are in sympathy with the Free Papua cause.” Paul Kingsnorth, an investigative reporter who travelled the region in the early 2000s, described the independence campaign as a “broad-based social movement, which almost everyone in West Papua, if you get them alone, will admit to belonging.”

Nothing speaks to this more than the long campaign of armed resistance and civil disobedience against the Indonesian state. In 2011, documents leaked from the Indonesian army detailed a “longstanding guerrilla network that is relatively well organised and which operates across the whole country.” A recent book describes the non-violent wing of the movement as ‘savvy and sophisticated’, and notes that “Papuans in 2015 desire freedom as much, if not more, than Papuans who desired freedom in 1963.”

Most West Papuans consider themselves Melanesian, with more in common with darker-skinned Pacific populations than the Indonesians who often treat them as racially inferior. Culturally, linguistically, ethnically – Papuans have little in common with Indonesians. For the overwhelming majority, nothing short of independence will suffice.

4. The Indonesian state is terrified of international exposure.

Alongside barring international media from West Papua, Indonesia runs counter-intelligence operations overseas to neutralise the international independence movement, surveilling and harassing campaigners based in Australia and elsewhere. Leaked military documents bemoan the success activists have had in “propagating the issue of severe human rights violations in Papua,” and Indonesia has been working hard to ensure exiled Papuan representatives are barred from regional Pacific organisations. Foreign visitors in the provinces are placed under routine surveillance, and Indonesian concern at the opening of the Free West Papua campaign office in Oxford even prompted the British ambassador in Jakarta to publicly distance himself from independence aspirations.

5. The West – including Britain – has supported Indonesia’s occupation for decades.

Britain’s historic alliance with the Indonesian state dates primarily to General Suharto’s bloody coup in 1965-6. In the midst of the slaughter of at least 500,000 suspected members of the Indonesian Communist Party – which British officials gleefully described as a ‘ruthless terror’ – the Foreign Office argued that “the Generals are going to need all the help they can get”, releasing £1m in aid and granting the export of military equipment. The Indonesian left was duly decimated – never to recover – and the pro-Western Suharto was firmly in control.

Since then, Britain’s support for Indonesian rule in West Papua has been unwavering. Privately recognising the ‘savage’ nature of Indonesian rule, publicly officials have voted to legitimate Indonesian rule at the UN and pledged support for Indonesia’s ‘territorial integrity’. Until the late 90s, the UK was one of Indonesia’s primary arms suppliers. Kopassus, the Indonesian special forces, have been trained and armed by the UK, US and Australia, despite a well-documented record of horrific human rights abuse in Papua. Britain funds and trains Detachment 88, the Indonesian counter-terrorism unit accused of massacres in Papua’s central highlands.

While in opposition, David Cameron described the situation in Papua as ‘terrible’; once in power, he headed to Jakarta with representatives from BAE Systems in tow. By contrast, Jeremy Corbyn is a long-time supporter of the Papuan struggle – another example of his “direct and open challenge to the British system of government of international alliances”, as Peter Oborne described it. It remains to be seen whether or not he will be able to dislodge the British establishment’s ossified support for the Indonesian state if he comes to power.

Photo: Dominic Hartnett/Flickr

–

May 4, 2016 1

Stabilitas Nasional tidak Terjaga, Papua Terancam Lepas dari NKRI

Editor by Media Warga Online on 08.23 /

JAKARTA, Mediawarga.info–Kekisruhan pekerja tambang PT Freeport Indonesia diduga ada keterkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin disayang oleh warga Papua. Pasalnya, tidak adanya kehadiran pemerintah Republik Indonesia di tengah-tengah rakyat Papua telah dimanfaatkan dengan baik oleh OPM.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, Jokowi – JK tak menepati janjinya saat kampanye untuk memperhatikan Papua. Saat ini mungkin saja sudah banyak masyarakat Papua mendapatkan pendidikan hingga kesehatan dari OPM. Bukan tidak mungkin hal tersebut menandakan Papua siap lepas dari Indonesia.

“Saat ini pilihannya hanya dua, Jokowi – JK mundur dengan terhormat tahun ini dan mengakui kegagalannya atau Papua bisa lepas dari Republik Indonesia!”

ujar Panji melalui rilis yang diterima Mediawarga.info, Selasa (17/03/2-15).

Pemerintah sebaiknya reaktif dengan keadaan nasional yang sekarang semakin kritis, salah satunya kondisi Papua yang semakin renggang dengan Indonesia. Jika Papua lepas dari Indonesia maka bangsa Indonesia akan merugi sangat besar. Bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah, namun itu juga merupakan pertanda pemerintah tidak bisa mempertahankan kedaulatan negara. Artinya rezim Jokowi – JK mengkhianati cita-cita luhur pendiri bangsa mempertahankan NKRI. (Rid)

March 22, 2015 0

“Meraba” Peluang ULMWP di MSG

Jubi, Jayapura – Kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia ke Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon dan Fiji meski tak secara terbuka menyebutkan isu Papua Barat ada dalam agenda kunjungan di akhir Februari lalu itu, namun pernyataan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill menegaskan bahwa isu Papua Barat ada dalam agenda kunjungan bilateral Indonesia ke negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) itu.

Menlu Indonesia, Retno Marsudi, setelah kembali ke Jakarta dalam pernyataannya kepada media massa di Jakarta, juga tidak menyebutkan isu Papua Barat dibicarakan dalam agenda kunjungannya di PNG, Kepulauan Solomon dan Fiji. Menlu Retno hanya menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membantu pengembangan kapasitas MSG melalui bantuan dana senilai 20 juta dolar.

Namun Menlu Kepulauan Solomon, Milner Tozaka, kepada Jubi mengatakan ia membicarakan isu Papua Barat dalam pertemuannya dengan Menlu Indonesia di Honiara akhir Februari lalu. Sebab negara-negara MSG punya kesepakatan untuk mengangkat isu Papua Barat dalam setiap pertemuan bilateral mereka.

“Kami mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Tapi kami harus melihat lebih lanjut pada perjanjian referendum tahun 1969 (Pepera) yang telah ditandatangani oleh rakyat Papua Barat untuk bergabung dengan Indonesia,”

kata Tozaka, saat dihubungi Jubi, Senin (09/03/2015).

Pernyataan Tozoka ini setidaknya menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan negara-negara anggota MSG bahwa persoalan Papua telah selesai tahun 1969.

Mengenai aplikasi Liberation Movement for West Papua ULMWP, Tozoka mengatakan aplikasi tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan kriteria dan persyaratan keanggotaan MSG.

PNG lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia. PNG yang berbagi perbatasan dengan Indonesia, kembali menegaskan pengakuan jika Papua berada dalam wilayah Kedaulatan Indonesia. Namun O’Neill juga meminta Indonesia untuk mendukung aplikasi yang diajukan ULMWP untuk menjadi anggota MSG.

Menlu PNG, Rimbink Pato menyampaikan PNG tak bisa memaksa Indonesia tentang bagaimana menjalankan urusan Indonesia.

“Jika ada sebuah aplikasi, kami ingin memastikan bahwa itu benar-benar datang dari wakil orang-orang Melanesia yang mereka klaim. Kami tidak ingin aplikasi ini datang dari satu kelompok faksi yang didukung penuh oleh satu kelompok Melanesia yang tinggal di AS atau di Eropa atau Australia dan kemudian menyebabkan lebih banyak masalah daripada perbaikan,”

kata Pato pekan lalu.

Fiji, negara yang baru saja mendapatkan apresiasi atas penegakkan HAM di negara tersebut pada sidang dewan HAM PBB di Geneva pekan lalu, mengaku tak bisa mengkonfirmasi posisi mereka. Saat isu Papua Barat dibawa dalam sidang parlemen oleh Ratu Isoa Tikoca (anggota oposisi), Menlu Fiji, Ratu Inoke Kubuabola menjawab aplikasi Papua Barat untuk menjadi anggota penuh MSG akan melalui prosedur MSG.

“Aplikasi akan diperhatikan oleh pejabat senior MSG, kemudian diberikan kepada para menteri luar negeri negara anggota MSG baru kepada para pemimpin MSG. Pertemuan MSG akan dilangsungkan pada bulan Juni nanti di Honiara. Jadi, kita harus mengikuti proses tersebut. Saat ini saya tak bisa mengkonfirmasi posisi Fiji pada isu ini (Papua Barat – red),”

jawab Ratu Inoke Kubuabola dalam sidang parlemen Fiji bulan Februari lalu.

Vanuatu dan Front Pembebasan Kanaki (FLNKS) dua entitas ini tak masuk dalam daftar kunjungan Menlu Indonesia di Pasifik. Tentunya cukup kuat alasan bagi Indonesia tidak menempatkan Vanuatu yang adalah sebuah negara dan FLNKS sebagai kelompok perlawanan Kanaki . Vanuatu, berulangkali menegaskan posisi mereka terhadap Papua Barat. Kesediaan negara ini menyatukan faksi-faksi perjuangan pembebasan Papua Barat akhir tahun lalu adalah fakta bahwa posisi Vanuatu tak bisa ditawar lagi.

FLNKS? Kelompok perlawanan ini sedang sibuk dengan urusan internal mereka di Kanaki. Sebagai kelompok pro kemerdekaan di Kanaki, FLNKS sedang berjuang untuk mengimbangi kekuatan kelompok anti kemerdekaan di Kanaki. Setidaknya, mereka harus berjuang menjadi mayoritas dalam pemerintahan di Kanaki. Saat ini, mereka hanya memiliki lima wakil dalam pemerintahan sedangkan kelompok anti kemerdekaan memiliki enam wakil.

Dalam waktu tiga bulan terakhir, Kanaki juga mengalami kekosongan pemerintahan. Presiden Kanaki, harus lengser sebelum waktunya. Hal ini membuat proses pendataan orang-orang yang berhak mengikuti referendum pada tahun 2018 nanti tak bisa bergerak maju. Ini masalah yang dihadapi FLNKS. Apakah ini yang menjadi alasan Indonesia tak menempatkan FLNKS dalam daftar kunjungan Pasifik?

Sejarah panjang perlawanan bangsa Kanak lah yang membentuk FLNKS. Tak ada bedanya dengan perjuangan bangsa Papua Barat hingga lahirlah ULMWP akhir tahun lalu. Negara-negara Melanesia lainnya berperan signifikan dalam menginisiasi pembentukan FLNKS hingga kelompok perlawanan bangsa Kanak ini menjadi anggota MSG. PNG dan Vanuatu dengan prinsip “Melanesian Brotherhood” adalah dua negara yang tak bisa dilepaskan dari sejarah FLNKS. Mengingkari ULMWP, bagi FLNKS adalah mengingkari diri mereka sendiri. (Victor Mambor)

Source: Diposkan oleh : Victor Mambor on March 10, 2015 at 23:49:14 WP, Jubi

March 14, 2015 1

Fernando Lasama de Araujo dean katak Bandeiras tolu ne’e timor oan respeita maibe labele uza atu politiza fali ba intereses.

Maibe ami povo kik no kiak maubere, frente tomak, falintil asuwain liman kroat povo maubere nia, juventude loriku asuwain no frente nia komponentes hottu2 hateten katak lia fuan nebe ke sai husi lasama nia ibun be’ek nia laran ne’e la iha sentido ida. Maibe ninia lia hirak nebe refere mai ba ami ne’e reflekte ninia passadu kriminoso nebe nia uluk kedas nane iha nakukun laran nebe nia sai autor ba krise 2006 -2007 mak ikus mai to’o ohin loron nia fase liman tiha hanesan pilatus husi ninia salah bo’ot nebe ke nia no nia komparsas balu nebe ke oin loron iha sira nia ukun laran iha gbk kah amp ii sei falun no subar hela sira nia“golpes no konspirasoens” hasoru ami povo kik no kiak maubere nia politika nebe tuba metin iha kebenaran, kejujuran dan keadilan nia leten, tanba ami funu la’os atu ba interese lasama no nia maluk mafiosos sira nia interese no nia gostu diabolikus sira nia nebe hakarak manipula hodi buka foti ninia a’an to’o lalehan hanesan mitos no maromak falsus iha mundo nebe ke ita moris ne’e ninia laran i liliu iha ita nia rai doben timor lorosae nia laran tomak hodi hasoru ami funu nain sira no mos ami nia historia resistensia to’o oin loron ne’e..
Lasama dena katak nia respeita bandeiras tolu ne’e, maibe ninia hahalok nebe ke ita haré iha tinan kotuk ba ne’e nia haruka pntl husi bop kah uir kah taskforce kah ho tan boinas no unidades elites oin2 deit ba hatun no sobu bandeiras lulik tolu ne’e hanesan insulta no ofensa bo’ot hasoru ami fretelin, falintil, povo maubere, juventude maubere no ami nia komponentes sira selseluk iha fatin2 hotu2 iha ami nia rai doben timor lorosae tomak, nebe iha tinan barak no naruk nia laran ami lori ba funu hasoru ami nia invasor indonesios to’o ami manan ami nia invasor nebe oin loron ema lubuk ida oportunistas nebe hori uluk lakohi ukun rasik a’an mak oin loron goza ho patarata hela iha ami nia mate restus sira nia leten ne’e. Portanto maluk lasama lalika mai ho rai rahun no aitan atu so’e mai ba ami nia matan atu nune lohi no bosok nafatin opini publik nasional no internasional konforme imi nia kaprisios satanikus hirak ne’e…
Mauk moruk la hanoin hanesan fascista, kolonialistas no invasores sira nia atan iha gbk ga amp ii nia laran nebe ke oin loron buka tun no buka sa’e atu halakun historia lolos funu resistensia nia nebe ami hodi ran no isin, kulit no ru’in mak afoin ita restaura fila fali ita nia independensia, se la’e ohin loron lasama ho nia maluk sira kala sai tbo ba nia patraun invasores, bapak kabutasak sira karik? Maibe mauk moruk ne’e ninia hanoin mak atu defende nafatin ninia povo kik no kiak maubere nia intereses iha ukun nain maufeuk sira nia kekuatan politika befoer nia okos até ke povo kik no kiak ne’e sai liebrtadu tebtebes duni i laiha konsesaun seluk…
Lasama presisa loke matan hodi le’e didiak saida mak jornalista diario nia hakerek hodi ita nia lian tetum ho klareza tebtebes mauk moruk nia lian i lalika buka hodi manipula fali historia nebe ke povo kik no kiak maubere halo ba hodi funu hasoru kolonialista portugues no invasor indonesio sira ho ninia asu nurak sira kah ninia lakaios hirak nebe ohin loron kokotek no hatenu nafatin iha ukun gbk kah amp ii nia mahon okos nebe lasama halo parte ne’e …
Tuir ami frentistas, povo maubere tomak no ninia komponentes hotu2 ho nia liman kroat falintill asuwain hakarak hateten lolos ba lasama katak lasama hodi ninia mensagem kah bolu atensaun tan hodi dala rihun no tokon ida mos, lasama ho ninia kantigas hirak ne’e, ami mak la hakiduk tan milimiter ida no mos la hakfodak liu ona ho ameasas psikologikas hirak ne’e…ami hodi ami nia komitment katak ami hahu ona revolusaun hodi sobu ukun nain bosok ten , lohi ten no nauk ten sira nia hahalok agora dadauk i ami nunka hakfodak liu ho lasama ho nia pailasadas sira nebe ke mai ho nia arrogansia no ninia poder tiranika no fasista nia atu buka hanean oposisaun nia tuir nia hakarak kah nia gostu nebe ke iha besik periodu rua nia laran liu ba kotuk to’o oin loron ne’e…
Honra i gloria ba ita nia asuwain saudosos matebian sira nebe ke fakar ran ba hodi liberta rai doben ida ne’e, nebe ohin loron lasama ho nia komparsas nega nafatin dadauk ne’e!
Viva Povo kik no Kiak Maubere!
Viva Fretilin!
Viva asuwain liman kroat povo maubere nia gloriosas falintil!
Viva juventude maubere no loriku asuwain no mos viva ba komponentes hotu2 frente nia iha nebe deit nebe tuba nafatin iha ita nia bandeira rihin besi asu tolu nebe ita hotu2 refere nafatin no ami reafirma eternamente ami nia posisaun hodi defende to’o mate bandeiras lulik tolu ne’e husi ameasas kah intimidasoens politikas kah militares no psikologikas husi maufeuk lasama no ninia komparsas sira iha ita nia rai doben timor lorosae nia laran tomak!
Mate kah moris hakarak ukun rasik ho sistema nebe ke serve ba ami nia povo kik no kiak mauber nia interesse do ke ba ema oportunistas lubuk ida nia kabun tasak sira, hodi nune sira atu goza nafatin ami nia susar no terus nebe ke hodi matan wen no ran to’o ohin loron ne’e!…
Husi povo kik no kiak maubere nia lian, hakerek nain maubere tuba rai metin iha ramkabian nian tutun iha rai doben timor lorosae nia laran tomak!

Timor lorosae, 27 outubro 2013.-

October 28, 2013 1

Menlu janjikan tinjau akses jurnalis asing ke Papua

Jayapura — Wilayah Papua yang selama ini tertutup bagi jurnalis asing akan ditinjau kembali oleh Menteri Luar Negeri Indonesia.

Kepada sekelompok jurnalis asing di Jakarta, Senin (11/12), Marty Natalegawa, Mentri Luar Negeri Indonesia mengatakan ada 35 jurnalis asing yang telah diberikan akses ke provinsi Papua sepanjang tahun 2011-2012. Namun para jurnalis asing ini memahami bahwa tidak semua jurnalis asing bisa melakukan liputan di Papua. Tercatat oleh mereka, tujuh jurnalis asing telah dideportasi dari Papua karena dilarang melakukan kerja jurnalistik. Terakhir, jurnalis ABC harus masuk Papua dengan cara menyamar sebagai turis.

Marty menanggapi pernyataan jurnalis asing ini dengan janji akan meninjau kasus jurnalis yang ditolak masuk ke wilayah Papua. Marty mengakui akses harus dibuka untuk liputan di Papua namun ia mengkhawatirkan keamanan para jurnalis asing ini. Untuk itu, Marty mengaku telah meminta departemennya untuk melaporkan padanya jika ada jurnalis asing yang ditolak jika ingin meliput di Papua.

“Jika ada kasus penolakan, Anda harus memberitahu saya sehingga saya bisa melihat kasus-kasus itu secara pribadi,”

kata Marty kepada wartawan.

Marty juga menegaskan bahwa dia tidak keberatan dengan apa yang dilaporkan oleh jurnalis tentang Papua. Marty mempersilahkan para jurnalis asing ini ditemani oleh jurnalis lokal Papua untuk melaporkan apa pun yang mereka inginkan.

Menanggapi pernyataan Mentri Luar Negeri ini, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua, Victor Mambor, berharap Kementrian Luar Negeri konsisten dengan pernyataan mentrinya ini. Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan niat baik pemerintah Indonesia membuka ruang publik yang lebih luas tentang Papua.

“Langkah Mentri luar negeri ini sangat baik. Namun konsistensinya yang kita tunggu. Jangan sampai mentrinya bicara lain, tapi kantor kementriannya melakukan lain lagi. Jika ingin menyelesaikan masalah Papua secara arif dan bermartabat, terlepas dari persoalan politik, keamanan sampai kesejahteraan, semua pihak harus bisa melihat Papua secara terbuka. Disitulah peran jurnalis untuk menyampaikan informasi tentang Papua pada publik.”

kata Mambor.

Lebih lanjut Mambor mengatakan jika selama ini tidak ada kejelasan soal boleh tidaknya jurnalis asing masuk ke Papua. Karena di kalangan jurnalis, terus mempersoalkan akses jurnalis asing untuk masuk Papua, tapi pemerintah mengatakan mereka telah memberikan akses masuk pada jurnalis asing.

“Pernyataan mentri luar negeri ini bisa dipegang sebagai kejelasan status jurnalis asing di Papua.”

tutup Mambor. (Jubi/Benny Mawel)

Tuesday, December 11th, 2012 | 00:51:37, TJ

December 11, 2012 0

Tag: opini media