Tokoh Papua tak Akui Kongres Rakyat Papua III

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah tokoh Papua, antara lain Ramses Ohee, Hems Bonay, dan Umar Askad Sabuku menolak Kongres Rakyat Papua (KRP) III beserta hasil-hasilnya. Mereka menilai forum tersebut hanya permainan sekelompok elit di Dewan Adat Papua yang sama sekali tidak mewakili mayoritas warga Papua dan Papua Barat.

“Kongres di Abepura jangan ditanggapi itu keinginan seluruh warga Papua,” kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/10).

Menurut tokoh adat yang terlibat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang memutuskan Papua bergabung dengan Indonesia itu, Papua punya tujuh kesatuan masyarakat adat dan hingga saat ini tidak ada persoalan dengan NKRI.

“Bicara Papua pisah dari NKRI, belum ada sesuatu yang terjadi dari tujuh wilayah adat ini,” kata Ramses yang juga Ketua Umum Barisan Merah Putih.

Hal senada dikemukakan Hems Bonay, putri Gubernur Papua (dulu Irian Jaya) pertama, Elieser Jan Bonay. Menurutnya, KRP III justru mengorbankan banyak rakyat Papua, karena itu ia meminta seluruh rakyat Papua agar tidak terprovokasi dengan hasutan-hasutan yang justru akan menyesatkan mereka.

“Elit politik Papua jangan aspirasi merdeka diproyekkan untuk cari makan, cari hidup.Rakyat tak berdosa jadi korban,” katanya.

Tokoh Papua Barat Umar Askad Sabuku pun menyatakan hal serupa. Ia menegaskan, tidak ada orang Papua yang menyetujui KRP III. “Sudah diberi otsus (otonomi khusus) kita sudah gontok-gontokan, apalagi kalau keluar NKRI. Kami akan jadi negara-negara kecil seperti di Afrika, kami banyak suku,” katanya.

Namun, mereka menyadari bahwa ada persoalan di Papua sehingga isu keluar NKRI masih saja diangkat ke permukaan, dan meminta pemerintah serius menanganinya.

“Pasti ada masalah hingga ada persoalan itu. Ada suatu ketidakpedulian dari pemerintah tentang yang terjadi di Papua. Jangan terlalu cepat disalahkan yang bikin kongres, itu anak-anak kita,” kata Umar.

Menurutnya, pemerintah belum merangkul semua pihak di Papua untuk membicarakan hambatan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat Papua. Umar menambahkan isu Papua keluar dari NKRI bisa jadi diangkat agar pemerintah memberikan perhatian.

“Bicara disintegrasi untuk cari perhatian, ini pasti didengar karena sensitif. Jadi jangan ada pendekaran militer,” katanya. Tokoh muda Papua Frans Ansanay menyatakan salah satu solusi persoalan Papua adalah dengan menjalankan UU Otsus dengan sungguh-sungguh.

“Kalau otsus dilakukan dengan baik maka saya percaya lama kelamaan terjadi perubahan signifikan di Papua dan tak ada peluang orang bicara merdeka,” katanya.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara

STMIK AMIKOM

October 20, 2011 0

Sepuluh Aktor Harus Bisa Ciptakan Tanah Damai di Papua

JUBI — Sedikitnya sepuluh aktor perlu terlibat dalam mendamaikan Papua. Mereka harus memberikan sumbangannya yang khas demi menciptakan Papua Tanah Damai.

Kordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor Neles Tebay Pr. mengatakan, pihaknya sedang mendorong agar Papua Tanah Damai tetap tercipta. Maka kesepuluh aktor tersebut harus duduk bersama dalam membahas dan menciptakan Papua yang damai. Pernyataan ini menyusul adanya berbagai aksi kekerasan yang tak kunjung redam, terutama selama satu bulan terakhir.

“Kita tetap mendorong agar Papua menjadi tanah damai karena itu perlu kita identifikasi aktor-aktor yang terlibat. Semua aktor terlibat dalam dan berupaya menciptakan tanah damai dengan sumbangannya masing-masing untuk menciptakan tanah damai,” kata Pastor Neles kepada pers saat diskusi panel di Jayapura, Sabtu (27/8) malam.

Dalam diskusi yang difasilitasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura dan dihadiri puluhan wartawan itu, rohaniwan Katolik ini berupaya agar sepuluh aktor duduk bersama dan berdialog untuk membicarakan Papua Tanah Damai.,

Kesepuluh aktor itu, di antaranya orang Papua di luar negeri, orang Indonesia di Papua, TNI, Polisi, TPN/OPM, investor atau pengusaha, pemerintah pusat dan media.

Menurut penulis buku ‘Dialog Jakarta-Papua’ ini, semua aktor harus terlibat. Jika salah satu aktor tidak terlibat, maka kekerasan akan terus berlangsung di bumi Cenderawasih ini. Jadi, perlu ditemukan indikator-indikator perdamaian menurut para aktor itu.

Setidaknya selama satu bulan terakhir konflik marak terjadi di Papua, seperti penembakan di Nafri, Puncak Jaya, Puncak, dan Paniai. Bebagai konflik dengan motif yang belum terungkap maksimal tersebut mendera warga Papua dan membuat masyarakat bertanya-tanya dan berharap agar kinerja kepolisian lebih maskimal.

Dalam kesempatan yang sama, Humas Polda Papua Kombes Wachyono mengaku polisi kewalahan menanganinya. Hal ini, kata dia, karena keterbatasan saksi-saksi di lapangan untuk memberikan keterangan. Selain itu, pada tingkatan reserse, polda Papua juga kekurangan tenaga. Karena itu, dia berharap, agar kinerja intelijen perlu dimaksimalkan.

“Saya menyesalkan kejadian-kejadian tersebut. Polisi juga kewalahan karena keterbatasan saksi-saksi di lapangan. Mestinya intelijen juga kerja masksimal, namun, kami tidak menyalahkan intelijen,” kata Wachyono.

Wachyono mengaku pihak kepolisian masih berupaya dalam menyelidiki kasus-kasus tersebut hingga tuntas.

Sedangkan Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII Cendrawasih Mayjend Erfi Triassunu melalui Kapendam Letnan Kolonel (Letkol) Ali Bogra mengatakan, pers semestinya bisa membantu aparat untuk menginvestigasi setiap kasus. Dengan itu, kata dia, pers dapat menginformasi fakta yang akurat dan tidak menimbulkannya pertanyaan dan ketakutan bagi masyarakat.

“Apabila ada peristiwa, jangan dulu dipublikasikan, jangan sampai ada penilaian negatif dari masyarakat. Perlu ada pemeriksaaan,” kata Letkol Ali.

Pater Neles menegaskan, sebagai salah tokoh Papua, ia juga sedang mendorong agar situasi damai tetap terjaga di Papua. (J/10)

Sunday, 28 August 2011 13:09 administrator Hits: 262

August 28, 2011 0

Maraknya Kekerasan di Papua ‘Dituding’ Sebagai Suatu Rekayasa

JAYAPURA – Terjadinya berbagai peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua. ikut mengundang keprihatinan yang mendalam dari Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP). “Kami pun turut empati atas terbunuhnya beberapa warga sipil dan anggota aparat keamanan. Pembunuhan manusia dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan juga tidak dapat ditoleransi. Karena, manusia adalah gambar dan cipataan Allah,”jelas Socratez Sofyan Yoman dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua semalam. Dalam release itu diuraikan, dalam bulan Agustus ini, kami menyaksikan beberapa Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang terjadi pada Senin, 1 Agustus 2011 di Nafri, Distrik Abepura, telah terjadi penyergapan, penembakan dan pembacokan yang menyebabkan empat orang yang tidak bersalah menjadi korban tewas yang diantaranya: tiga warga sipil bernama Wisman (30), Titin (32), Sardi (30) dan seorang prajurit TNI Yonif 756/WMS Pratu Dominikus Daton Keraf. Dan delapan warga sipil lainnya mengalami luka-luka (Siti Aminah, Sarmuji, Beno Bonay, Budiono, Jamaludin, Ahmad Salun, Mustam, Suyono dan Yulianto). Di tempat peristiwa ini ditemukan senjata api jenis laras panjang, senjata tajam seperti tombak kayu, anak panah, parang, tulang Kasuari, dan Bendera Bintang Kejora, Linggis, dan tujuh selongsongan senjata api ( Harian Cenderawasih Pos, 2 Agustus 2011).

Dijelaskan, pada hari yang sama, Senin (1/8/11), sekitar pkl. 04.15 WIT terjadi dua peristiwa di tempat yang berbeda yaitu: di wilayah Angkasapura, Kota Jayapura, terjadi pembacokan terhadap warga sipil bernama Sugiantoro (37) bersama anaknya dan juga ada upaya pembakaran Gedung Universitas Negeri Cenderawasih sekitar pkl. 04.00 WIT tapi upaya itu berhasil digagalkan pihak Kepolisian.
Pada 2 Agustus 2011, bersamaan hari Demonstrasi Rakyat dan Bangsa Papua yang diorganisir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, terjadi penikaman terhadap seorang mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknlogi Jayapura (USTJ). Pada media massa dilaporkan bahwa penikaman itu dilakukan oleh massa KNPB, tetapi akhirnya dibantah oleh Mako Tabuni sebagai Koordinator Demo.

Di kampung Abe Pantai, pada tanggal 11 Agustus 2011, mobil yang dibawa oleh Jhon Yoku dan Ety Suebu ditembak oleh Orang Tak Dikenal. Tembakan peluru mengenai bagian depan mobil dan lubang tembakan sebanyak delapan titik.
Pada 12 Agustus 2011 di Kabupaten Tolikara terjadi penembakan yang dilakukan oleh BRIMOB terhadap warga sipil yang bernama Theo Yikwa (23) yang menyebabkan korban mengalami luka serius di bagian betis kaki bagian kiri dan hancur dan tembus ke tulang kering kaki kanan. Peristiwa penembakan ini terjadi pada saat masyarakat Tolikara melakukan demonstrasi untuk menuntut supaya Pemerintah secepatnya melaksanakan Pemilukada Kabupaten Tolikara.

Pada 14 Agustus 2011, dua korban masing-masing, Majack Ick (35) dan Abner Kambu (35) ditemukan tewas karena ditikam oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Pada hari yang sama dan di tempat yang sama sebelumnya seorang mahasiswa yang bernama Kelly Gomba ditikam dan melaporkan diri ke Pos Polisi Expo dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Abepura tapi meninggal dunia karena mengeluarkan banyak darah.

Pada 16 Agustus 2011, ada peristiwa pengibaran bendera Rakyat dan Bangsa Papua Barat, Bintang Kejora, terjadi di pembukitan Tanah Hitam, tepatnya di RT 04/RW 03, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Bendera Kebangsaan rakyat dan Bangsa Papua Barat ini diturunkan oleh aparat Kepolisian dan TNI. Pada 16 Agustus 2011, seorang mahasiswa STAIN semester 5 yang bernama Indra Wahyuni dipanah dibagian punggung kanan hingga tembus pinggang sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi pada saat Indra mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Masjid di Tanah Hitam, Abepura. Menyikapi masalah ini, Forum Komunikasi Himpunan Masyarakat Nusantara (KKHMN) mengeluarkan enam point pernyataan keras dan menyatakan: ”Apabila polisi tidak dapat segera mengungkap modus kejadian-kejadian yang ada maka kami dari komunitas kerukunan masyarakat dari seluruh Indonesia akan melakukan langkah-langkah pengamanan, pembelaan diri dan bila perlu melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan kepada orang yang melakukan terror dan kejahatan kepada masyarakat” (Bintang Papua, Kamis, 18 Agustus 2011, hal.2).

Pada 17 Agustus 2011 di Metro TV, Nick Messet tampil sebagai pembicara dengan menyatakan bahwa Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, 2 Agustus 2011 yang dihadiri hanya 15 orang dari 200 orang yang diundang dan tidak berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi, Dr. John Salford, Akademisi Inggris, penulis buku tentang hasil PEPERA 1969 tidak mendukung referendum, dan terjadi pertengkaran mulut antar peserta. Ini bagian dari provokasi publik yang luar biasa dan Nick Messet sendiri telah menjadi juru bicara kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap saudara-saudara di Tanah Papua.

Pada 18 Agustus 2011 terjadi penangkapan terhadap Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena pada saat membagikan Undangan Pengumuman Hasil Konferensi KTT ILWP pada 2 Agustus di Oxford dan acara dilaksankan besok 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay dan peristiwa penembakandan penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21). Pemberitaan di Media Cepos, Pasific Post, Papua Pos dan Bintang Papua bahwa pemuda yang ditangkap adalah perampok. Pemberitaan ini tidak benar tapi yang benar adalah pemuda ini ditembak dan ditangkap karena sedang membagi undangan untuk acara tanggal 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay.

Analisa kritis dari deretan semua peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan ini adalah sebagai berikut.
1. Pembunuhan yang terjadi di Nafri (01/08/11) dengan tujuan untuk menyudutkan dan mendiskreditkan TPN/OPM, dan juga menanamkan benih-benih kebencian dan permusuhan dari teman-teman non supaya tidak ada semangat solidaritas antar teman-teman non Papua, orang asli Papua dan orang-orang Papua gunung. Dan tujuan lain dari peristiwa ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa perjuangan rakyat dan bangsa Papua adalah dengan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Tetapi, pertanyaannya ialah mengapa selama ini, TPN/OPM tidak pernah membunuh penduduk Transmigran yang tinggal bertahun-tahun di dekat-dekat hutan? Walaupun ada pembunuhan, tapi itu dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina atau dipelihara oleh Orang Tak Dikenal (OTK) selama ini.

2. Pembunuhan yang terjadi di Buper Waena (14/08/11) yang korban tewas yaitu: Majack Ick, Abner Kambu adalah warga Sorong dan Kelly Gombo adalah warga Wamena. Dari peristiwa ini kita baca dalam media bahwa Kelly Gombo duluan ditikam dan kematian Majack dan Abner adalah balas dendam dari keluarga Kelly Gombo. Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menciptakan konflik antara warga Sorong dan Wamena. Tetapi, Puji Tuhan, penduduk asli Papua dan lebih khusus warga dari Sorong dan Wamena tidak mudah dibodohi dan diprovokasi.

3. Peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di perbukitan Abe Gunung (16/08/11) adalah untuk melegitimasi dan memperkuat penambahan pasukan TNI dan meningkatkan Operasi Militer di Tanah Papua untuk mengejar, menangkap dan membunuh dan memusnahkan Penduduk Asli Papua dengan dasar bahwa TPN/OPM masih melakukan perlawanan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.

4. Peristiwa penikaman dengan anak panah atas nama Indra Wahyuni pada saat mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Mesjid di Tanah hitam adalah isu yang sensitif dan efektif yaitu isu SARA yang dipakai Orang Tak DIkenal (OTK) supaya warga Muslim yang melaksanakan Puasa marah dan melakukan perlawanan kepada orang asli Papua, terutama orang-orang gunung karena alat yang digunakan adalah anak panah, panah dan tombak identik dengan orang-orang gunung.
5. Peristiwa penangkapan atas Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena dan penembakan dan dan penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21) dengan tuduhan para perampok adalah aparat keamanan Indonesia mau menunjukkan kepada masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional bahwa perjuangan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah perjuangan dengan pendekatan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan.
6. Tujuan lain dari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dibuat oleh Orang Tak Dikenal (OTK) ini adalah untuk menggagalkan perjuangan Rakyat Papua untuk dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

Dari analisa kritis ini, Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menyatakan dan menyerukan:
1. Kami mengutuk keras atas kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai hati nurani dan kemanusiaan yang mengorban nyawa rakyat sipil.

2. Semua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua selama ini adalah murni dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina dan dipelihara oleh pihak-pihak tangan ketiga yang dikenal dengan Orang Tak Dikenal (OTK). Karena, orang asli Papua bukan Orang Tak Dikenal (OTK) karena penduduk asli Papua pemilik Negeri dan Tanah ini dan sudah dikenal oleh alam, leluhur dan nenek moyang orang asli Papua, sehingga OTK tentu bukan orang Papua?? 3. Pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Tanah Papua diharapkan jangan meng-kambinghitam-kan penduduk sipil Papua dan sudah saatnya harus mengungkap pihak ketiga yang membina dan memelihara TPN/OPM binaan.

4. Aparat keamanan TNI dari berbagai Kesatuan yang Organik dan Non-Organik yang bertugas di Tanah Papua diharapkan melaksanakan tugas secara professional dan pendekatan kemanusiaan. Karena, terbongkarnya dokumen Rahasia Kopassus dalam Media Australia, They Age dan The Sydney Morning Herald, yang dilaporkan oleh wartawan Tom Allard adalah bukti kekerasan dan kejahatan Negara terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat TNI di Tanah Papua selama ini.
5. Aparat keamanan TNI dan POLRI harus mengubah paradigma dan juga harus berhenti meng-kambinghitam-kan penduduk asli Papua karena kekerasan dan kejahatan aparat keamanan TNI/POLRI selama ini sangat keterlaluan dan telah melewati batas-batas kemanusiaan dan kewajaran.

6. Kepada seluruh penduduk orang asli Papua dan non-Papua secara bersama-sama menjaga dan membangun semangat solidaritas dan kebersamaan untuk melawan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab di atas Tanah Papua. Mari kita menjadikan Papua sebagai Tanah kita dan Rumah kita bersama dengan saling menghormati satu sama yang lain.

7. Kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Hj.Dr. Bambang Susilo Yudoyono, diharapkan jangan terlalu banyak retorika politik tentang masalah Papua tetapi segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua dengan diadakan dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.
8. Pemerintah Indonesia segera membuka akses untuk diplomat asing, pekerja kemanusiaan Internasional dan wartawan asing untuk masuk ke Tanah Papua untuk melihat dan menilai secara langsung kemajuan dan pembangunan dalam Era Otonomi Khusus sejak tahun 2001-2011

9. Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Belanda dan Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara moril bertanggungjawab untuk mendesak Pemerintah Indonesia untuk diadakan dialog damai tanpa syarat antara pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

10. Solidaritas masyarakat Internasional dari Akademisi, Gereja-gereja dan Organisasi Kemanusiaan segera mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka pintu dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (don/don/l03)

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:01
BintangPapua.com

August 20, 2011 1

Kaum Pemberontak Bisa Gugat PEPERA

JAYAPURA—Siapa bilang hanya negara yang bisa menggugat PEPERA 1969 ke Mahkamah Internasional?, ternyata subyek hukum lain di luar negara seperti kaum pemberontak dapat menggugat PEPERA.

Demikian disampaikan Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Uncen Jayapura Yusak E Reba SH MH ketika dihubungi Bintang Papua di Jayapura, Selasa (16/8). Dia menegaskan, di dunia ini kaum pemberontak terdiri dari dua kategori yakni kaum pemberontak bilygrand adalah kaum pemberontak yang diakui secara nasional dan kaum pemberontak insurgent adalah kaum pemberontak yang tak diakui secara internasional. Namun demikian, lanjutnya, kaum pemberontak yang bisa mengugat PEPERA ke Mahkamah Internasional hanyalah kaum pemberontak biliygrand yang diakui secara internasional seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Menurutnya, TPN-OPM tak masuk kategori kaum pemberontak bilygrand, tapi masih kategori kaum pemberontak insurgent. Karena itu, OPM tak bisa melakukan perbuatan secara internasional karena dia tak diakui oleh masyarakat internasional dalam hal ini negara negara didunia sebagai sebuah subyek hukum internasional.

Bisa menggugat PEPERA, kata dia, TPN—OPM bisa menggugat PEPERA ke Mahkamah Internasional apabila telah memenuhi empat syarat. Pertama, menguasai sebagian wilayah. Kedua, mempunyai tanda pengenal yang jelas. Ketiga, mempunyai pemimpin yang jelas. Keempat, mendapat dukungan rakyat.

“Apabila TPN-OPM memenuhi 4 syarat tersebut maka status mereka dari pemberontak insurgen naik menjadi pemberontak bilygrand,” ungkapnya.

Kata dia, OPM sangat sulit mememenuhi 4 syarat itu. Dari kategori wilayah, maka wilayah mana yang dikuasai. Atribut bisa terpenuhi. Dukungan dari rakyat belum tahu siapa yang memberikan dukungan kepada OPM.

Tapi apabila OPM sudah diterima negara negara internasional sebagai kaum pemberontak bilygrand, maka OPM atau bisa mempersoalkan PEPERA di Mahkamah Internasional.

Dia menegaskan, sebagaimana tertuang dalam Statuta Roma 1948 yang mengatur tentang keberadaan Mahkamah Pidana International mempunyai kewenangan untuk mengadili 4 jenis pelanggaran HAM berat yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan genocide (pemusnaan etnis), kejahatan perang (war criminal) serta kejahatan agresi (invasi).

Menurut dia, PEPERA tak masuk dalam 4 jenis pelanggaran HAM berat baik kejahatan kemanusiaan, kejahatan genocide, kejahatan perang serta kejahatan agresi.

Dari ke-4 jenis pelanggaran HAM berat itu, menurutnya, PEPERA masuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Tapi, dia mengiyakan apabila ILWP hendak mempersoalkan keabsahan PEPERA 1969.

“Silakan ILWP melakukan gugatan. Apakah nanti menerima atau tidak gugatan tersebut tergantung keputusan Mahkamah Internasional,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila hendak ditarik kedalam hukum nasional PEPERA juga tak bisa digugat karena Indonesia tak mengakui kejahatan agresi sebagai pelanggaran HAM berat. Pasalnya, UU HAM No 26 Tahun 2000. Tentang Pengadilan HAM Indonesia hanya mengadili dua jenis pelanggaran HAM yaitu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genocide.

Sedangkan kejahatan perang dan kejahatan agresi atau perluasan wilayah tak menjadi kompetensi pengadilan HAM di Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Jakarta Poengky Indarti menegaskan upaya International Lawyers for West Papua (ILWP) menggugat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Tahun 1969 di Mahkamah Internasional sulit terwujud. Alasannya karena syarat untuk menggungat ke Mahkamah Internasional adalah sebuah negara, sementara ILWP sendiri bukanlah suatu negara. (mdc/don/l03)

Kamis, 18 Agustus 2011 17:35
http://www.bintangpapua.com/headline/13750-kaum-pemberontak-bisa-gugat-pepera

August 18, 2011 2

Pemerintah Mesti Serius Tangani Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Janji Pemerintah Indonesia untuk membangun Papua dengan hati harus direalisasikan di lapangan. Jika tidak, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Papua, Yorrys Th Raweyai, mengatakan, “Pemerintah bilang menata Papua dengan hati, rakyat Papua yang makan hati.”

Ditemui Kompas di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (16/8/2011) malam, Yorrys menilai langkah pemerintah untuk Papua tidak memuaskan. Yang paling nyata, wacana pembentukan Unit Kerja Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UKP4B) bahkan belum terealisasi dengan tuntas. “Sudah berapa bulan keppres (keputusan presiden) belum keluar, bagaimana bisa kerja?” kata Yorrys.

Menurut Yorrys, Pemerintah Indonesia mesti sungguh-sungguh menangani persoalan Papua. Dialog damai mesti didorong untuk mencari dan menemukan akar persoalan, kemudian mencari solusi yang komprehensif untuk Papua. Pendekatan parsial, hanya menggelontorkan banyak uang untuk Papua, bagi Yorrys bukanlah pilihan tepat.

Pada Selasa pagi terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di dua lokasi di Pegunungan Tanah Hitam, Jayapura. Sebelum bendera bisa diturunkan sempat terjadi baku tembak TNI-Polri dengan pelaku. Menanggapi insiden tersebut, Yorrys mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati menanganinya. Salah satunya, insiden gangguan keamanan sudah merambah sampai ke wilayah perkotaan di Papua.

Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan ulang tahun ke-66 proklamasi kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD dan DPR, kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, “Menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua sebagai gerbang timur wilayah Indonesia.”

Selama lima tahun terakhir, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal yang cukup besar untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Target utamanya ialah menjadikan Papua sebagai salah satu koridor ekonomi di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Pemerintah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan di Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, damai, dan sejahtera. Di bidang politik, melalui otonomi khusus, pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjalankan pembangunan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

August 17, 2011 0

Masalah Papua, Hentikan Peran Intelejen dan Bangun Dialog

MANOKWARI- Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LP3BH (Lembaga Pendidikan Pengembangan dan Bantuan Hukum) Manokwari – Papua, Simon Rizyard Banundi menilai informasi yang dilansir sejumlah media Australi The Age Agusust 13 ‘ 2011 bertajuk Indonesia Special Forces Paranoid Over Papua dan Laporan Major Arm Vence D. Marani bertajuk “Anatomy Of Papuan Separatist’’ telah mempertontonkan wajah pemerintah Indonesia itu sendiri dalam konteks global. ‘’Berita tersebut menurut kami tentunya telah menunjukan pemerintah Jakarta yang mengalami over Paranoid,’’ ujarnya.

Dikatakan,disatu sisi Jakarta secara gamblang telah buat pernyataan bahwa tidak ada lagi pendekatan keamanan untuk Papua, melainkan pendekatan pemerintah terhadap Papua yaitu pendekatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat Papua supaya dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.Namun sebaliknya menjadi pertanyaan sebab intelijen leluasa tersebar dan bekerja tanpa henti-hentinya di Papua.

‘’Menurut kami, mungkin sepenggal yang mampu diliput media The Age-Australia, tetapi fakta telah menyembunyikan aktifitas aparat intelijen dalam membuntuti aktifitas-aktifitas masyarakat sipil Papua,’’ tukasnya.

Dijelaskan Banundi, kelompok atau pekerja HAM telah menjadi target intelijen untuk di awasi. ‘’Kami di awasi terutama berkaitan dengan aktifitas sebagai pengacara muda yang memberikan advice hukum terhadap para terdakwa tuduhan makar,’’ tutur Simon.

Ia menatakan, baiknya pemerintah menghentikan peran aparat intelijen dan mulai berpikir untuk membangun dialog Jakarta-Papua. ‘’Jika Kopasus atau pemerintah mengalami over paranoid seperti diberitakan The Age, kami berpikir bahwa over paranoidnya baiknya dituangkan melalui jalur dialog seperti yang telah dan sedang digagas oleh kelompok intelektual Papua yang tergabung dalam Jaringan Perdamaian Papua. ketimbang pemerintah membuang-buang energi, daya dan dana untuk memfungsikan kinerja intelijen di Papua,’’ tambahnya lagi.(lm)

Selasa, 16 Agustus 2011 , 03:22:00
http://cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=2908

August 16, 2011 0

Setiap Aksi Kekerasan, Orang Papua Paling Dirugikan

JAYAPURA–MICOM: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sophia Maypauw mengatakan serangkaian aksi kekerasan yang terus terjadi di Papua belakangan ini menjadikan penduduk setempat sebagai orang yang paling dirugikan dan selalu jadi korban.

“Saya berharap semua pihak yang selama ini pakai kekerasan segera menghentikan, sebab yang paling dirugikan dari seluruh peristiwa yang terjadi di tanah Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua sendiri,” ujarnya, di Jayapura, Selasa (9/8).

Ia menjelaskan semua kejadian kekerasan dan penembakan memberikan dampak buruk bagi orang asli Papua, seperti sangat berdampak pada ekonomi.

Sophia mencontohkan kejadian di Ilaga, Kabupaten Puncak, dan penembakan di Kampung Nafri, Kota Jayapura, pekan lalu, menyebabkan harga barang langsung naik drastis, dan orang asli Papua paling menderita karena berada dalam posisi ekonomi yang paling rendah di tanah ini.

“Harga barang melambung tinggi di Ilaga. Sementara di Jayapura sama juga, karena para pedagang dan pemasok sayuran dan buah terbesar dari Koya, yang harus lewat Kampung Nafri sebelum ke pasar. Mereka sudah takut akibat penembakan itu. Kasihan orang asli Papua akibat naiknya harga-harga barang itu,” jelasnya.

Kerugian dan beban paling berat lainnya yang harus dialami orang asli Papua sebagai konsekuensi kekerasan yang terjadi tanpa keinginan mereka itu adalah dengan peristiwa itu, stigma separatis dan lainnya akan terus dilabelkan pada orang Papua dari waktu ke waktu.

“Padahal kami terus berjuang di pusat agar pelabelan stigma ini harus dicabut dari orang asli Papua, agar perlahan mereka merasa menepuk dada sebagai Warga Negara Indonesia yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Sophia Maypauw juga meminta kepada aparat yang berwenang, agar segera mengungkap tuntas serangkaian kasus kekerasan di provinsi paling timur Indonesia itu. (Ant/OL-10)

MediaIndonesia.com
Selasa, 09 Agustus 2011 12:00 WIB

August 9, 2011 0

Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan

umat, 05 Agustus 2011 17:23 Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan Berita yang Melansir BBC London Diragukan Kebenarannya

JAYAPURA- Salah seorang Aktivis Pembela HAM dan Praktisi Hukum Papua, Yan Christian Warinussy SH, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan aksi demo yang didorong oleh aktivis politik Papua di Sorong, Manokwari, Jayapura dan Biak yang mengedepankan prinsip-prinsip damai. Kata Warinussy, satu hal yang penting adalah semua pihak, terutama Dewan Adat Papua (DAP), salah satu lembaga kultur yang memiliki legitimasi kuat di rakyat sipil Papua, perlu segera memiliki catatan berupa dokumen dan audio visual mengenai Konferensi Tingkat (KTT) ILWP yang berlangsung di London-Inggris Rabu (3/8) lalu.

Dokumen dan bahan audio visual tersebut kata Warinussy perlu dianalisis dan dibuat pengantar yang baik untuk disosialisasikan kepada seluruh rakyat Papua dan pemerintah di daerah ini, termasuk institusi keamanan (TNI/POLRI). Hal ini bertujuan agar semua pihak memperoleh pemahaman yang sama tentang kegiatan itu, serta dampak-dampaknya bagi nasib rakyat dan tanah Papua kedepan. “Soal apakah ide tentang referendum itu telah atau akan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, itu adalah urusan nanti, sebab hal itu tentunya diperlukan tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun yang kontra dengan ide penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua ini,”jelasnya kepada Koran ini Jumat (5/8) kemarin, Menurutnya, Satu hal yang patut diingat bahwa hak menentukan nasib sendiri terletak pada semua rakyat di muka bumi, termasuk orang-orang asli Papua.

[stickyleft]PMNews:: Hasil KTT harus disosialisasikan kepada pihak yang terkait, yaitu pihak yang terkait dengan kasus hukum dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Tanah Air, pihak yang menandatangani dan mensahkan aturan tentang Pepera dan melaksanakannya. Bangsa Papua sebagai korban sudah tahu masalahnya.[/stickyleft]Hal itu lanjutnya sudah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Masyarakat adat dan penduduk asli di dunia. Dia juga mengingatkan, langkah demokratis yang telah dicapai rakyat Papua melalui penyelenggaraan Konperensi Perdamaian Papua [KPP} 5-7 Juli 2011 lalu adalah bukti dan sebuah langkah maju yang luar biasa dan tidak pernah diprediksi sejak semula oleh banyak kalangan Karena dari KPP tersebut, semua masalah yang selama hampir 10 tahun terakhir ini menjadi pergumulan semua orang Papua dan turut dipelajari, dianalisis dan dikaji oleh berbagai kalangan dan ditulis secara ilmiah. Selanjutnya hal itu ternyata dapat didiskusikan dengan sangat tajam dan mendalam hingga nanti menghasilkan kesimpulan yang tajam dan rekomendasi yang sangat teknis oleh wakil-wakil orang Papua yang ikut sebagai peserta dalam KPP selama 3 hari tersebut. DAP seharusnya segera melakukan konsolidasi pada selururh jajarannya di Tanah Papua dan mengambil prakarsa bersama semua komponen rakyat Papua untuk mempersiapkan langkah konkrit kearah tercapainya penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia dalam tahun 2011 ini.

Sementara itu terkait pemberitaan Bintang Papua edisi,Kamis 4/8 dengan judul “KTT ILWP Gagal Sepakati Beberapa Agenda” yang ditulis oleh salah satu Kontributor Bintang Papua yang seolah – olah mengutip Breaking News BBC London berdasarkan penelusuran Pimpinan Redaksi Harian Bintang Papua di Jayapura diragukan kebenarannya. “kami menyadari ada kekurang telitian dan kesalahan kami dalam melakukan verifikasi dan konfirmasi terkait sumber berita tersebut, karena berdasarkan penelusuran sementara sumber dari berita tersebut diragukan kebenarannya, dan bukan resmi dari BBC London, Redaksi telah memberikan sanksi terhadap kontributor yang bersangkutan sejak besok Sabtu (6/8) atas ketidak jujurannya”, kata Pimred Bintang Papua semalam. Walhamri Wahid selaku Pemimpin Redaksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Kontributor yang mengirimkan berita tersebut kepada Redaksi Bintang Papua, bahwa sumbernya berasal dari sebuah pesan singkat (SMS) yang disebar luaskan oleh salah satu petinggi Kodam XVII/Cenderawasih yang berdasarkan hasil penelusuran sementara SMS tersebut bersumber dari salah satu pentolan OPM yang sudah “bertobat” dan pada saat Konferensi ILWP dilangsungkan yang bersangkutan sedang berada di London Inggris. “Penelusuran sementara SMS yang diawali tulisan “BREAKING NEWS BBC LONDON” dengan huruf kapital itu di kirimkan oleh Frans Alberth Joku sebagai laporan kepada petinggi Kodam dimaksud, dan SMS dari Frans Alberth Joku tersebut langsung diforward oleh petinggi Kodam XVII/Cenderawasih kepada kontributor Bintang Papua, kesalahan kontributor kami tidak jujur menyebutkan dengan terang dari mana informasi tersebut ia peroleh, juga tidak melakukan cek dan ricek kebenaran info tersebut, justru menulis seakan – akan itu lansirannya dari BBC London”, jelas Walhamri Wahid. Menurutnya didalam keredaksian Bintang Papua selain merujuk pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia, sudah ada Kode Etik Wartawan Bintang Papua yang mengatur dengan jelas teknis penulisan berita dan etika bagaimana menggunakan sumber anonim, namun sebagai manusia ia mengakui bahwa Redaktur di tengah kejaran waktu dan deadline menggantungkan sepenuhnya kepada kejujuran dan kredibilitas wartawan di lapangan. “penilaian kami sementara ini kuat dugaan kontributor kami melanggar Kode Etik Jurnalis Indonesia maupun Kode Etik Wartawan Bintang Papua, dengan membuat berita bohong dan mencatut nama media lain sebagai sumbernya, tidak ada unsur kesengajaan dan maksud tertentu”, tandasnya. Untuk itu selaku Pemred, ia meminta maaf kepada pembaca Bintang Papua terkait “berita bohong” tersebut dan menyatakan mencabut berita yang dikatakan mengutip dari BBC London itu, dan kepada pihak BBC London dirinya mengaku besok (hari ini –Red) akan meyurat resmi untuk mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi dan meminta maaf seandainya benar adanya berita tersebut bukan dari BBC London. “kami belum dapat bantahan resmi dari BBC London terkait berita yang dikatakan mengutip BBC London itu, tapi berdasarkan penelusuran kami, diduga kuat sumber berita itu bukan dari BBC London, karena begitu berita itu naik di website kami, saya sudah browsing ke internet tapi tidak menemukan breaking news dimaksud dalam semua situs berita BBC London”, tandas Pimred yang mengaku sedang tidak mengawal Redaksi saat berita tersebut dinaikkan.

Kutipan asli SMS yang dterima oleh Kontributor Bintang Papua tersebut adalah sebagai berikut: BREAKING NEWS BBC LONDON : Pagi ini di London menunjukkan pukul 2.00, tepat tanggal 3 Agustus 2011, dimana waktu – waktu yang sangat di tunggu – tunggu oleh masyarakat Papua, karena ada hari penting berlangsungnya KTT ILWP untuk menentukan hari mendatang bangsa Papua, berpisah dengan bangsa Melayu yang sudah dianggap sebagai saudara sekandungnya. Dari lokasi KTT secara langsung sulit di laporkan wartawan kami, sepertinya jalur info sengaja di blokir supaya unsur pembohongan dan sandiwara politik murahan tidak tersebar keluar. Tampaknya pemerintah Inggris juga tidak terpengaruh oleh KTT ilegal dan sama sekali tidak menanggapi serius, karena faham demokrasi liberal yang sudah ratusan tahun dibangun. Liputan BBC pun akhirnya memperoleh masukan dari Mr. Andrew Smith bahwa bahwa KTT ILWP gagal mensepakati berbagai agenda yang sudah dirancang sebelumnya, penyebab kegagalan karena Mr. Jhon Saltford dari AS selaku saksi Pepera 1969 menganggap Act of Free Choice 1969 sudah sah sebagaimana Resolusi PBB 2504, sulit kami menentangnya sebagai kebijakan final, nanti banyak wilayah – wilayah pada saat itu meminta lepas, akan mempersulit keputusan PBB. Sedangkan Mr. Clement Ronawery selaku narasumber yang di undang membenarkan pernyataan Jhon. Sementara itu saat di konfirmasi wartawan kami, Mr. Benny Wenda sebagai pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris tampak kecewa berat dan menghindar dari kejaran wartawan kami. Kasihan orang Papua tertipu lagi dan terus mengharap mimpi – mimpi yang sulit nyata, demikian Liputan BBC London dari Oxford, UK.

Sementara Frans Alberth Joku ketika dihubungi di nomor 44778013xxxx (nomor register Inggris) hapenya sedang tidak aktif, namun dari keterangan pihak KBRI di London memang yang bersangkutan saat Konferensi ILWP tengah berada di London, namun tidak menghadiri Konferensi tersebut namun melakukan serangkaian pertemuan lainnya, dan kehadirannya diketahui oleh KBRI. “Kalau Nick Messet saya kurang tahu pasti, kalau Pak Frans Alberth Joku memang datang ke London, beritanya ada di Antara, tapi beliau tidak ke tempat Konferensi, lebih memilih untuk lakukan pembicaraan dengan kalangan anggota parlemen Inggris dan LSM di sini”, kata Herry Sudrajat selaku Kepala Fungsi Penerangan KBRI London via SMS kepada Pemimpin Redaksi Bintang Papua semalam. Dari pihak KBRI sendiri mengakui bahwa mereka tidak melihat liputan tentang konferensi tersebut di TV – TV di Inggris, maupun media – media terkemuka, termasuk BBC London. (cr-30/don/l03)

http://www.bintangpapua.com/headline/13353-yan-christian-hasil-ktt-london-harus-disosialisasikan

Jumat, 05 Agustus 2011 17:23

August 7, 2011 16

Disinyalir Ada Skenario Kacaukan Papua

JAYAPURA—Sejumlah peristiwa di Papua terkesan menjadi sebuah skenario untuk mengacaukan Tanah Papua. Hal ini diungkapkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dari Partai Demokrat, Diaz Dwijangge kepada Bintang Papua di Jayapura kemarin. “Saat ini pengkondisian sengaja diciptakan untuk mengacaukan keamanan di Papua dengan banyaknya rentetan kejadian di wilayah Papua akhir–akhir ini,” tandasnya. Diaz Dwijangge menuturkan bahwa terdapat situasi keamanan yang diciptakan untuk menakut-nakuti aktivitas warga Papua. Misalnya saja banyaknya SMS tak bertuan yang beredar menjelang demo besar-besaran hari Selasa (02 /08) lalu. “Walaupun KNPB mengklaim bertanggung jawab atas demo ini, tapi tidak jelas siapa pemimpinnya, siapa, tujuan apa. Berbeda dengan Jaringan Damai Papua yang jelas dikoordinir oleh tokoh agama, adat dan gereja, serta mendapat dukungan dari LSM di Papua,” jelasnya.

[stickyleft]PMNews: Sebenarnya siapa yang menyusun skenario? Kampanye Papua Merdeka bukan skenario, itu perjuangan terbuka. Yang ada justru skenario menumpas perjuangan bangsa Papua ada, termasuk bekerjasama dengan Partai Demokrat, termasuk penuding ini.[/stickyleft]Khususnya penembakan di Nafri, lokasi ini sering digunakan untuk menembak kepada warga setempat, dan bukanlah kejadian kali pertama. Namun sampai sekarang aparat tidak bisa menangkap pelakunya. “Jangan anggap main-main dengan masalah ini. Secara logika, kejadian di Gunung Nafri jaraknya hanya 2 kilometer dari pusat Kota Jayapura, dalam sekejap pelaku langsung hilang tanpa bekas,” imbuhnya.

Tetapi sampai saat ini lanjutnya, tidak ada pengakuan dari pihak manapun yang melakukan penembakan itu. “Ini kelompok misterius yang mau kacaukan Papua dan gagalkan proses Papua Tanah Damai,” tukasnya.

Dirinya menyesalkan para korban yang tewas tertembak adalah warga sipil. Namun sepertinya pemerintah mulai dari provinsi /daerah sampai pusat tidak peduli dengan keadaan ini. “Pemerintah sepertinya diam dengan masalah ini dan tidak ada tanggapan,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa kasus Nafri tidak bisa dikaitkan dengan kasus kerusuhan Pemilukada di Puncak – Papua. “Di Puncak Papua murni karena masalah pemilukada, hingga menewaskan belasan orang meninggal. Lokasinya pun Puncak dan Nafri sangat berbeda, jauh sekali. Kabupaten Puncak berada di daerah Pegunungan Tengah Papua, sementara penembakan di Nafri berada di wilayah Kota Jayapura. Tidak bisa disamakan,” jelasnya.

Diterangkannya, siklus kejadian di Papua ada pada tanggal-tanggal permanen yang disakralkan. Misalnya 1 juli yang diakui sebagai HUT OPM, 1 Desember sebagai HUT Papua Merdeka, dan kemarin juga ada kongres ILWP di London Inggris 2 Agustus. “Ini semua kejadian yang diciptakan menjelang tanggal – tanggal yang keramat bagi orang Papua. Ada ketakutan yang saya lihat disini pada tanggal itu digunakan bagi

orang-orang misterius yang tidak menginginkan Papua aman,” tuturnya.
Pihaknya juga mengklaim menjelang adanya kongres Jakarta – Papua, banyak kejadian yang mengkambing hitamkan warga Papua.

Lanjut Diaz, skenario semacam ini bukan musiman tetapi sudah diatur. Untuk itu dia menghimbau kepada masyarakat di Papua, agar jangan mudah terprovokasi. (dee/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 00:07
http://www.bintangpapua.com/headline/13344-disinyalir-ada-skenario-kacaukan-papua

August 5, 2011 2

KTT ILWP Dinilai ‘Sukses’ Bikin Resah Papua

Jayapura – Salah satu “keberhasilan” yang dicapai oleh Konferensi International Lawyer for West Papua (ILWP) yang digelar di Oxford, Inggris, pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu adalah berhasil menyebarluaskan keresahan dan memprovokasi masyarakat di Papua Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Yuri Thamrin dalam releasenya yang di kirimkan ke Redaksi Bintang Papua semalam. Menurut mereka seminar tersebut ditengarai hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua dengan tujuan mengusung agenda pemisahan kedua Propinsi di Papua dari Indonesia ketimbang diskusi ilmiah yang terbuka. “Ada kesan juga mereka membesar – besarkan acara yang bertajuk “West Papua : the Road to Freedom” tersebut dengan istilah yang di gembar – gemborkan di Papua adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) , tidak ada KTT yang ada seminar biasa saja, bahkan terkesan tertutup untuk sebuah seminar di negara bebas seperti Inggrs ini”, kata Dubes RI Yuri Thamrin melalui release yang di kirimkan KBRI.

Ia juga menegaskan bahwa di Inggris saja istilah yang digunakan hanya “Konferensi” tidak pakai Tingkat Tinggi, karena penggunaan istilah KTT itu sengaja disebar luaskan ke Papua untuk mencitrakan bahwa ada pejabat negara atau tokoh internasional yang hadir atau merupakan upaya propaganda dan memberi bobot pada kegiatan tersebut guna mencari dukungan terselenggaranya acara dimaksud. “Kalau ditanya mengenai kesuksesan konferensi tersebut, ya.. penyelenggaraan konferensi tersebut bisa disebut telah sukses menyebarkan keresahan dan kegentingan bagi masyarakat umum di Provinsi Papua, beruntung masyarakat Papua tidak terpancing dengan provokasi tersebut walaupun sangat disesalkan telah ada korban empat orang meninggal akibat penembakan di Nafri, Papua dan penusukan mahasiswa yang agaknya terkait dengan upaya provokasi tersebut”, katanya mengaku memantau perkembangan di Papua lewat situs berita online media lokal Papua salah satunya Bintang Papua.

Herry Sudradjat Kepala Fungsi Penerangan KBRI London menjelaskan bahwa KBRI London memilih untuk tidak hadir pada konferensi tersebut, selain memang diselenggarakan secara tertutup, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut sudah sangat jelas dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua, sementara tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan yang berbeda tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut.

“Dalam sebuah forum diskusi ilmiah, tentunya perbedaan pandangan dan dialog merupakan suatu hal yang biasa. Namun penyelenggara forum ini sepertinya tidak terbiasa dengan diskursus ilmiah dan ingin menghindari pendapat yang berbeda dari agenda mereka”, katanya.

Dari laporan KBRI London penyelenggaraan konferensi yang diusung oleh kelompok Free West Papua Campaign (FWPC) tersebut telah menghadirkan pembicara-pembicara seperti John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku ‘autonomy of betrayal’, Benny Wenda pemimpin FWPC, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu serta beberapa pembicara lainnya, termasuk juga Gubernur dari PNG di nyatakan akan hadir. Sementara dari Propinsi Papua telah diundang untuk berbicara melalui video-link di konferensi tersebut yaitu Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yoman.

Namun dari pantauan KBRI ternyata Menteri Kehakiman Vanuatu, Ralph Regenvaru dan Gubernur PNG tidak hadir dalam acara tersebut, sedangkan dua orang tokoh agama dari Papua yang di agendakan akan memberikan keterangan via teleconference juga khabarnya batal berbicara karena jaringan yang kurang bagus.

“laporan yang kami terima, penyelenggara mencoba menghubungkan dengan kedua tokoh dari Papua itu melalui Skype tetapi tampaknya salurannya kurang baik sehingga gagal video link, tapi sempat tersambung sekitar dua menit”, terang KBRI dalam releasenya.

Namun Dr. Benny Giay yang di hubungi semalam mengaku sedang berada di Jakarta dan membantah bila menjadi pembicara dalam hajatan tersebut, sedangkan Sofyan Yoman tidak membantah atau membenarkan secara tegas namun secara diplomsi ia mengaku bahwa adalah hal yang biasa bila dirinya di minta untuk menjadi pembicara di tingkat internasional, dan andaikan ia berbicara itu adalah “suara rakyat” yang di sampaikan lewat dirinya selaku hamba Tuhan.

Menurut KBRI berdasarkan sumber salah seorang peserta yang hadir pada konferensi tersebut, konferensi yang diselenggarakan di gedung East School of the Examination Schools yang merupakan bagian dari Universitas Oxford hanya dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta dari kapasistas gedung sekitar 200 orang.

Menurut sumber itu juga, para peserta yang hadir kebanyakan bukan mahasiswa, termasuk sekitar 15 orang Papua yang sebagian besar datang dari Belanda. Para pembicara pada umumnya menyampaikan pendapat yang senada yaitu menggugat keabsahan penyelenggaraan Pepera yang dianggap tidak sah berdasarkan hukum internasional mengenai referendum.

Disinggung mengenai upaya – upaya persuasif apa saja yang sudah dilakukan KBRI terhadap kelompok Benny Wenda Cs yang masih berpetualang mencari dukungan untuk kemerdekaan Papua di Inggris, Dubes Yuri Thamrin menjelaskan bahwa selama ini phaknya sudah berupaya mengajak dalog Benny Wenda cs, namun kubu mereka yang lebih memilih jalur konfrontatif ketimbang dialog.

“KBRI sudah melakukan pendekatan dengan panitia penyelenggara konferensi untuk ada supaya ada pembicara Papua yang punya pandangan berbeda tetapi tampaknya mereka ingin mengendalikan jalannya konferensi kemarin untuk kepentingan mereka sendiri”, tandas Dubes via SMS kemarin.

Dubes juga menambahkan bahwa selama ini “gaya” Beny Wenda sendiri yang lebih memilih konfrontatif ketimbang dialog, karena dalam beberapa kali demonstrasi di depan KBRI, menurut Dubes pihak KBRI telah mengundang mereka untuk masuk ke dalam KBRI untuk berdialog, tetapi mereka lebih memilih berteriak – teriak orasi di tepi jalan.
Hal ini juga tercermin dalam sikapnya untuk selalu memanfaatkan event di Inggris untuk memprovokasi situasi di Papua, termasuk pada konferensi ini.

“Berbeda dengan para pendukung Papua merdeka di Australia, walaupun lebih banyak koferensi di Australia, tetapi tidak di manfaatkan untuk provokasi situasi di Papua”, jelasnya (amr/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 00:07

August 5, 2011 4