Rakyat Papua Desak Dialog Kebangsaan Antara Jakarta – Papua

Pertimbalan rakyat Papua meminta pemerintahpunce menggese menggelar dialog kebangsaan antara Jakarta-Papua untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tanah Papua.. Otonomi khusus yang telah berlangsung selama sekitar sembilan tahun dinilai telah gagal.Seramai 12 orang pertimbalan rakyat Papua, Khamis (3/9) diterima Naib Presiden Jusuf Kalla di pejabat Wapres di Jakarta..

Mereka menyampaikan lima permasalahan utama di Papua yang mesti diselesaikan bersama dengan pemerintah punce .Salah seorang pertimbalan rakyat Papua, Pendeta Karel Phil Erari memaparkan permasalahan itu yaitu dialog kebangsaan otonomi khas , rencana pemekaran wilayah, pertubohan penyelaras pengawasan program dan dana, dan pembongkaran makam Theys H Eluai. Dialog,kata Phil, merupakan alat demokratis guna menyelesaikan perbelahan di Papua,” ujarnya usai diterima Wapres di Jakarta. Phil yakin penyelesaian atas berbagai persoalan di Papua boleh diselesaikan dengan baik. Bila Aceh Sahaja boleh diselesaikan, Papua pula boleh diselesaikan.Beberapa tokoh Papua yang diterima Wapres, antara lain,Ahli DPR asal Papua Simon P Morin, tokoh orang ramai suku Amungme Tom Beanal, dan ahli DPD asal Papua Ferdinanda Ibo Yatipao.
(Malay/asni)

September 3, 2009 0

Keliru Salahkan Pemerintah Pusat

JAYAPURA (PAPOS)

May 30, 2009 0

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hesegem SE : Tangkap OPM

JAYAPURA (PAPOS) -Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hesegem SE minta, Polri dan TNI segera seret kelompok bersenjata kehadapan hukum. Pasalnya ulah mereka kata Wagub sangat meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan ketertiban dan menghambat pembangunan di wilayah Papua.

Permintaan itu disampaikan Wagub kepada wartawan di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Kamis (28/5) kemarin, menginggat belakangan ini keselompok bersenjata itu sering muncul meresahkan masyarakat, bahkan sampai terjadi kontak senjata dengan pihak aparat keamanan.

Menurutnya, ulah kelompok-kelompok bersenjata itu, merupakan tindakan tidak terpuji mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat serta perilaku yang tidak memuliakan nama Tuhan.

May 29, 2009 0

Mansoben: Perbatasan RI-PNG Butuh Kearifan Lokal

JAYAPURA (PAPOS) -Paradigma pembangunan wilayah perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) saat ini adalah pembangunan yang memiliki kearifan dan berkelanjutan. Artinya, para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan di kawasan perbatasan antar negara ini harus memahami dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang tersedia di tempat tersebut,meliputi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disampaikan Dr.J.R.Mansoben MA, pengajar Universitas Cenderawasih (Uncen) ketika membawakan makalah pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penanganan Wilayah Perbatasan RI-PNG Tahun 2008 yang diselenggarakan Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (11/12).

Mansoben menekankan pentingnya pembasahan pembangunan di wilayah perbatasan RI-PNG pada aspek potensi SDM, yaitu unsur kearifan lokal dan kaitannya dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

“Pemahaman ini menjadi landasan bagi perencanaan model pengembangan masyarakat yang tepat, terutama pada daerah perbatasan RI-PNG,” katanya.

Penduduk yang bermukim di daerah perbatasan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal,pertama kelompok etnik, yang terdiri dari tujuh kelompok etnik.

Berikutnya adalah wilayah pemerintahan yang tersebar dalam lima wilayah Kabupaten dan Kota yang mencakup 20 distrik. Selain itu adalah penyebaran lingkungan ekologi yang dibagi menjadi daerah dataran pantai dan daerah perbukitan.

Disusul aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kondisi ekologi, yaitu menangkap ikan,berkebun, berburu dan meramu hasil hutan. Dalam penataan kehidupan bermasyarakat, Mansoben menjelaskan bahwa terdapat dua sistem kepemimpinan yang dianut, yaitu sistem kepemimpinan yang bersifat chieftainship (kepala suku) dan kepemimpinan bigmen (pria berwibawa).

Ciri-ciri kepemimpinan chieftainship adalah pemimpin diangkat berdasarkan ascribed status atau pewarisan dari pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang diangkat mendapat legitimasi dari ceritera mitos nenek moyang sehingga masyarakat percaya bahwa pemimpin mereka adalah titisan atau representasi dewa.

Sedangkan kepemimpinan bigmen (pria berwibawa) adalah sistem kepemimpinan yang berdasarkan pada achievement (pencapaian) sehingga pemimpin adalah seseorang yang memiliki kualitas dan kemampuan yang termanifestasi dalam keberhasilan ekonomi, keberanian memimpin perang,mengorganisir kelompok, kearifan dan kedermawanan untuk menolong orang lain.

Walaupun banyak perbedaan antara daerah satu dengan yang lain di wilayah perbatasan, namun ada satu kesamaan dalam aktivitas ekonomi mereka, yaitu bersifat ekonomi subsistem.

Implikasinya adalah tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (keluarga) dan kepentingan sosial lain, seperti upacara adat.

Dalam masyarakat seperti ini, unit produksi utama adalah anggota keluarga, tujuan produksi terbatas dan tidak ada spesialisasi pekerjaan dalam suatu komunitas.

Selain itu, ketergantungan kepada SDA terutama hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu sangat tinggi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Mansoben menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan masyarakat di sepanjang daerah perbatasan RI-PNG berbasis SDA hendaknya merupakan intervensi yang memihak kepada penduduk setempat sekaligus ramah lingkungan.

Model pengembangan sebaiknya tidak berskala besar yang menggunakan teknologi canggih dan manajemen yang kompleks sebab masyarakat belum siap untuk terlibat di dalamnya.

Model pengembangan yang disarankan adalah yang berskala kecil dengan penggunaan teknologi tepat guna yang cepat dan mudah dikuasi oleh masyarakat setempat.

Model pengembangan ini dibedakan berdasarkan ekologi pantai dan dataran rendah serta untuk daerah pegunungan tinggi.

Oleh karena program-program pengembangan yang akan dilaksanakan berasal dari luar dan belum dikenal masyarakat, maka perlu dilakukan pendampingan secara utuh tanpa terputus.

“Agar proses pendampingan berjalan baik maka para pendamping harus dibekali dengan pemahaman tentang masyarakat dimana mereka akan melakukan tugasnya,” katanya.(ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 12 Desember 2008

December 13, 2008 0

Proses Hukum Buchtar Tabuni Dapat Dukungan

JAYAPURA-Proses hukum terhadap Buchtar Tabuni, Ketua IPWP yang disangka melakukan tindakan makar dan penghasutan oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua, didukung oleh tokoh masyarakat, kepala-kepala suku Rukun Keluarga Jayawijaya di Jayapura dan Ketua Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura.

Dukungan ini, disampaikan langsung kepada Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw yang menemuinya di Gedung Ditreskrim Polda Papua, Sabtu (6/12) kemarin.
Mereka adalah Kepala Suku RKJ di Jayapura, Rayon Jayapura Utara, Bion Tabuni, Kepala Suku RKJ Jayapura Selatan, Bani Tabuni, Thomas Wenda Tokoh Masyarakat Jayawijaya, Alberth Tabuni aktivis mahasiswa dan Ketua Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura, Sem Tabuni.

Usai bertemu dengan Direskrim Paulus Waterpauw, Ketua Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura, Sem Tabuni mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya Polda Papua untuk melakukan proses hukum terhadap Buchtar Tabuni.

“Kami sangat mendukung proses hukum terhadap saudara kita, Buchtar Tabuni. Karena yang jelas apa yang disangkakan terhadapnya adalah menentang pemerintahan yang sah,” kata Sem Tabuni kepada wartawan.

Menurutnya, apa yang disangkakan penyidik Ditreskrim Polda Papua terhadap Buchtar Tabuni sudah jelas masuk ke wilayah hukum, bukan politis. Untuk itu, pihaknya meminta agar hal tersebut, perkara pidana atau hukum, dibawa atau dipolitisir ke wilayah politik. “Ini selalu dipolitisir, karena yang jelas itu melawan hukum. Sebaiknya kita tunggu proses hukumnya berjalan, nanti terbukti bersalah atau tidak akan diketahui,” ujarnya.

Sem Tabuni mengharapkan para mahasiswa asal pegunungan tengah Papua agar dapat melaksanakan studynya hingga selesai, apalagi harapan orang tua di tengah keterbatasan dana agar anaknya lulus menjadi sarjana. “Orang tua pasti akan kecewa, jika mendengar anaknya diproses hukum,” ujarnya.
Sem Tabuni menyarankan agar mahasiswa lebih fokus untuk kuliah, bukan demonstrasi apalagi ada cara-cara yang bermartabat misalnya dengan dialog bersama intansi terkait seperti Kapolda Papua atau DPRP dan tidak perlu ada pengerahan massa. “Tak perlu kerahkan massa untuk demo minta Buchtar dibebaskan tanpa syarat, itu tidak masuk akal,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Suku RKJ Rayon Jayapura Utara, Bion Tabuni menambahkan pihaknya juga mendukung proses hukum terhadap Buchtar Tabuni tersebut. “Kami mendukung penegakan hukum terhadap Buchtar Tabuni, nanti akan diketahui ia salah atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, jika yang bersangkutan tidak bersalah, tentu akan dibebaskan, sehingga ia meminta agar Buchtar Tabuni kooperatif dengan polisi, apalagi masyarakat juga ingin tahu proses hukum terhadapnya.

Sebagai orang tua, Bion Tabuni mengingatkan agar para mahasiswa asal Jayawijaya untuk fokus mengikuti pendidikan, bukan ikut-ikutan demo. “Itu kurang bagus, akan menghambat belajar, apalagi orang tua tentu ingin melihat anaknya lulus kuliah dan berhasil mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya. (bat)

December 9, 2008 1

Frans Alberth Yoku : Otsus Solusi Bijak

JAYAPURA (PAPOS) –Mantan Peminta Suaka Franz Alberth Yoku mengajak, masyarakat Papua berpikir realistis di era globalisasi. Sebab itu, olehnya Otsus dinilai keputusan bijak, yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Papua. Otsus menurutnya, memberi ruang dan kesempatan kepada masyarakat Papua seluar-luasnya untuk mengembangkan diri, tidak hanya melulu berpikir bagaimana meraih kemerdekaan, karena hal itu hanyalah sia-sia saja.

Perjuangan merdeka itu lanjut dia, hanyalah simbolis saja bagi kelompok tertentu yang memanfaatkan kepentingan dan mengatasnamakan masyarakat Papua. “Mari kita sama-sama mengisi kemerdekaan bagi diri kita dengan mempersiapkan pendidikan yang baik untuk meraih tingkat kesejahteraan yang setara dengan masyarakat lain. Sehingga masyarakat Papua tidak larut dalam ketertinggalan,” ujarnya kepada Papua Pos melalui ponsel, Minggu (30/11) kemarin.

Kesejahteraan bagi masyarakat Papua di era Otsus ini belum mengalami peningkatan, tetapi kata dia, peningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Namun semua itu membutuhkan proses secara bertahap, maka diminta semua lapisan masyarakat maupun pemerintah harus bergandengan tangan untuk melakukan peningkatan di berbagai bidang.

“ Bukan perayaan yang penting, mau 1 Desember kah, 2 Desember kah atau hari lain yang dianggap hari penting, bukanlah yang utama. Yang utama tingkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat Papua untuk mampu berkompetisi di era globalisasi dan untuk menghadapi hari depan demi kesejahteraan semua,” jelasnya.

Perlu disadari, Papua memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya, maka masyarakat harus menyiapkan segala sesuatu untuk mengelolahnya, bukan hanya memikirkan perjuangan atau kemerdekaan yang simbolis tidak ada habis-habisnya.

“ Akan lebih baik, putra-putri Papua mengisi ilmu pengetahuan, sehingga bisa digunakan untuk pengelolahan SDA yang cukup kaya itu,”katanya.(feri)

Ditulis Oleh: Feri/Papos
Senin, 01 Desember 2008

December 1, 2008 0