Timika – Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri tidak mengkhawatirkan ancaman perang yang dinyatakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Ayub Waker.
“Soal ancaman itu, kami tidak menganggap bahwa kelompok Ayub Waker akan melakukan tindakan-tindakan itu karena kami mengetahui kekuatan amunisi yang mereka punya dan kemampuan mereka seperti apa,” kata Fransen Siahaan di Timika, Senin.
Pada Senin siang Pangdam Cenderawasih menggelar pertemuan dengan Pemkab Mimika, PT Freeport Indonesia dan pihak kepolisian bertempat di Rimba Papua Hotel Timika.
Pertemuan itu untuk mengevaluasi upaya penegakkan hukum pasca peristiwa tewasnya dua anggota Brimob Satgas Pengamanan PT Freeport di Utikini Lama, Distrik Tembagapura, 1 Januari lalu.
Fransen mengatakan yang menjadi fokus perhatian semua pihak hingga kini yaitu ekses dari penertiban ribuan pendulang liar di bantaran Kali Kabur.
Dengan adanya penertiban kegiatan dulang butiran emas di Kali Kabur, maka ribuan orang menjadi kaum pengangguran.
Jika kondisi tersebut tidak segera dicarikan solusinya maka bisa berdampak negatif pada terjadinya gangguan kamtibmas dan meningkatnya angka kriminalitas di Timika.
“Saya kira hal ini yang memiliki dampak yang luar biasa. Selama ini mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah karena mendulang emas di sungai, tapi sekarang mereka tidak punya pekerjaan. Ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Pangdam menegaskan bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam tugas operasi penegakkan hukum di bantaran Kali Kabur, Tembagapura semata-mata hanya membantu pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi polisionil.
“Dalam hal melakukan pengejaran KKB Ayub Waker yang diduga sebagai pelaku penembakan dua prajurit Brimob di Tembagapura beberapa waktu lalu, kita sifatnya hanya membantu. Pak Kapolda (Irjen Polisi Yotje Mende) meminta bantuan dari TNI untuk memberikan perkuatan dalam melakukan tindakan polisionil,” jelasnya.
Forum komunikasi antarlembaga itu juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi internal bagaimana pengamanan yang dilakukan Polda Papua di area obyek vital nasional PT Freeport Indonesia serta bagaimana pelaksanaan operasi perbantuan yang melibatkan prajurit TNI dalam pengejaran KKB Ayub Waker.
Rapat koordinasi dan evaluasi itu dihadiri oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru Maroef Sjamsuddin dan Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang.
Adapun Kapolda Papua Irjen Polisi Yotje Mende dan Gubernur Papua Lukas Enembe serta para bupati se-wilayah Pegunungan Tengah Papua tidak sempat hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang melakukan tugas ke luar daerah. (ant/don/l03)
Jayapura, 5/8 (Jubi) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua membantah adanya dugaan jika anggota polisi yang bertugas di Lanny Jaya memberikan amunisi ke Kelompok Krimina Bersenjata (KKB) di wilayah itu.
“Itu tidak benar. Mereka dapat amunisi dan Senjata Api (Senpi) karena merampas dari anggota kami yang ada di sana,” kata Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw, Selasa (5/8).
Ia mencontohkan peristiwa penembakan empat anggota polisi di Lanny Jaya awal pekan lalu. Setelah menembak, KKB membawa kabur empat Senpi milik polisi.
“Mereka merampas empat pucuk senjata yang lengkap dengan magazen pelurunya. Itulah yang mereka pakai melawan aparat kemanan termasuk ketika baku tembak dengan TNI lalu,”
ujarnya.
Dikatakan, mereka ini sebenarnya kelompok kriminal yang mengatas namakan sebuah organisasi untuk kepentingan kelompoknya. Kini polisi sedang mencari dan berupaya menangkap mereka, hidup atau mati.
“Memang Enden yang kami cari. Tidak ada toleran untuk kelompok ini karena melakukan kekerasan bersenjata dan membuat jatuh korban,” katanya.
Sehari sebelumnya, oknum yang mengklaim diri sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Wilayah La-Pago, Kelly Tabuni menyatakankan, peristiwa baku tembak yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, lalu merupakan ‘permainan’ aparat keamanan untuk menciptakan konflik di sana.
“Sebelum 28 Juli 2014, ada anggota Brimob di Lanny Jaya yang tawar senjata dan amunisi kepada kami. Mereka minta kami halau aparat Brimob yang akan datang dari luar Lanny Jaya,”
kata Kelly.
Menurut dia, pihaknya sempat bernegosiasi terkait tawaran itu. Puncaknya terjadi aksi penembakan. Kata dia, awalnya kelompok pinpinan Puron Wenda tidak berniat menyerang anggota TNI/Polri karena mempertimbangkan dampak-dampak terhadap warga sipil.
“Namun aparat mereka sendiri yang ciptakan. Kami duga ini untuk dana keamanan dan supaya menurunkan simpati publik terhadap perjuangan suci TPN/OPM,” ungkap Kelly. (Jubi/Arjuna)
Bintang Kejora, Bendera Negara Republik West Papua
Korban yang sedang dibawa ke ruang operasi untuk ditangani lebih lanjut. (Inzert) Irjen (Pol) Drs. M Tito Karnavian M.A., Ph.D.JAYAPURA – Kelompok Sipil Bersenjata kembali beraksi di wilayah Perbatasan Skow-Wutung antara Negara Republik Indonesia dan Negara Papua New Guinea (PNG).
Kali ini, Warga sipil atas nama, Heri (20) yang berprofesi sebagai Sopir Toko Nayak pasar Batas jalan RI-PNG Skow Wutung ditembak Kelompok Bersenjata, tepatnya 1 Km dari jarak Pos Lintas Batas RI, pada Rabu (16/4) sore sekitar pukul 13.13 WIT.
Penembakan terhadap warga sipil ini, bersamaan dengan pembukaan lintas batas oleh Pengelola Lintas Batas Papua dan Gubernur Sendaun, yang sempat ditutup pasca penembakan disertai penyerangan di Perbatasan RI-PNG, yang mengakibatkan dua aparat keamanan terluka.
Ketika dikonfirmasi wartawan ke Kapolda Papua, Irjen (Pol). Drs. Tito Karnavian M.A., Ph.D., membenarkan telah terjadi penembakan itu, dan saat ini tim dari Polda Papua sudah turun ke lokasi penembakan untuk melakukan olah TKP, dan kasus ini masih melakukan pendalaman terhadap korban.
Kapolda menduga pelaku penembakan terhadap korban itu merupakan kelompok yang diusir oleh Pemerintah PNG, pasca terjadi penembakan pada tanggal 5 April lalu.
“Ya, kita menduga, para pelaku ini merupakan kelompok yang sudah di usir dari PNG, yang kemudian kemudian mereka bingung mencari apa, ditambah lagi kemarin temannya tertembak sehingga melakukan gangguan penembakan,” kata Tito didamping Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono usai melakukan pertemuan dengan para pejabat di ruang cenderawasih Mapolda Papua kemarin.
Kapolda menandaskan, pasca penembakan ini telah melakukan penguatan di Perbatasan bekerjasama dengan rekan-rekan TNI. “Kami akan berkoordinasi dengan Interpool untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan. Koordinasi dengan interpool ini karena melibatkan dua wilayah Negara,” katanya.
Ditegaskannya, salah satu penegakan hukum diberbagai Negara, maka diyakini Indonesia sudah dianggap sebagai kejahatan. ‘Di Negara PNG juga melakukan hal yang sama seperti di Indonesia, kecuali kasus politik tanpa kekerasan, belum tentu dianggap kejahatan di Negara lain,” tegasnya.
Kapolda juga tidak menampik apabila penembakan tersebut ada dugaan motif balas dendam, atas tewanya rekan mereka pada kontak senjata di Perbatasan. “Sangat memungkinkan, karena ada yang mati tertembak kemarin,” tukas Tito.
Di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono saat dikonfirmasi Bintang Papua, mengungkapkan, penembakan itu, terjadi saat dilangsungkan pembukaan lintas batas oleh Pengelola Lintas Batas Papua dan Gubernur Sendaun. “Tembakan terjadi berjarak sekitra 1 km sebelum pos lintas batas RI. Akibat gangguan itu, satu warga sipil atas nama Heri yang sedang melintas membawa dagangan menggunakan mobil carry luka parah tertembak di lengan kiri,” jelas Pudjo.
Pudjo menegaskan, saat ini rombongan pembuka lintas batas masih tertahan menunggu netralisasi dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. “Rombongan masih tertahan di sana, sedangkan korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan,” kata Pudjo.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel, Rikas Hidayatulah saat dikonfirmasi Bintang Papua, membenarkan terjadi penembakan terhadap warga sipil tersebut.
Dia mengatakan, mendengar penembakan itu, anggota Satgas yang bertugas di perbatasan langsung mendatangi lokasi tempat terjadinya tembakan. “Di lokasi kejadian telah mendapat korban Heri terluka dibagian lengan kanan,” ujarnya.
Melihat kondisi korban kritis, anggota Satgas TNI-AD dari Yonif 623/BWU langsung melarikan korban ke rumah sakit Bhayangkara Polda Papua untuk mendapatkan perawatan medis, sementara anggota lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan.
“Saat ini masih melakukan pengejaran terhadap Geromboloan Kriminal bersenjata tersebut, yang diduga usai melakukan penembakan langsung melarikan diri. Kami berupaya untuk melakukan pencarian,” pungkasnya.
Sementara itu pantauan di RS Bhayangkara, keluarga korban menunggu dengan harap-harap cemas di Intalasi Gawat Darurat (IDG). Dan sempat keluarga korban panik, karena petugas medis RS Bhayangkara meminta keluarga korban untuk mencari donor darah ‘O’ di PMI dan jika tidak harus mencari orang untuk mendonorkan darahnya, karena korban masih membutuhkan kurang lebih 10 kantong darah.
Disisi lainnya, wartawan tidak diijinkan oleh petugas untuk pengambilan gambar disaat korban sedang berada di IGD RS Bhayangkara.
Di tempat yang sama, salah satu Dokter yang turut melakukan pertolongan kepad korban, yakni, dr. Arif Tria, menandaskan, langkah pertama dilakukan adalah penyelamatan terhadap korban dengan cara menghentikan pendaharaannya di IGD.
Selanjutnya, korban dibawa ke ruang operasi untuk penanganan operasinya, guna dilakukan eksplorasi untuk pengangkatan proyektil. “Ya kami lakukan penyelamatan dulu terhadap korban,” tandasnya kepada wartawan di RS Bhayangkara Kotaraja, Rabu, (16/4) kemarin. (loy/nls/don/l03)
Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H.JAYAPURA — Indonesia adalah juga milik warga Papua. Tak ada Papua di luar wilayah NKRI. Tak ada ide maupun pemikiran apa pun yang dilakukan kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan pengibaran bendera bukan merah putih akan ditindak tegas. Demikian antara lain diungkapkan Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., ketika melakukan kunjungan kerja ke Polda Papua, Jayapura, Rabu (27/11).
“Kami mengharapkan kedepan tak ada lagi niatan-niatan oleh sekelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI,”
Dikatakan, mengibarkan bendera merah putih karena merah putih ada di dalam dada semua warga Indonesia. Apalagi dengan kondisi kini begitu besar perhatian Presiden untuk membangun Papua, antara lain melalui pembentukan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) untuk bersama membangun Papua dan untuk meningkatkan infrastruktur yang ada.
Sementara itu terkait pengamanan 1 Desember yang diperingati sebagai HUT OPM, khususnya di Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis S ditempat yang sama menerangkan pihaknya melakukan razia, melakukan tindakan kepolisian, patroli serta pendekatan Community Policing (Polisi Masyarakat) yakni melakukan penggalangan dengan semua kelompok masyarakat di Mulia, agar masyarakat, TNI /Polri aman.
Disentil kenapa tak dilakukan penggalangan masyarakat di wilayah Tingginambut, dia mengatakan, situasinya belum memungkinkan.
Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., mengatakan pihaknya turun ke wilayah Papua, bahkan kunjungan kerja pertama setelah dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Drs. Timiur Pradopo beberapa waktu lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan Polri sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu.
Ditanya rencana pembentukan Polda Papua Barat, kata Kapolri, pembentukan Polda Papua Barat belum tentu dilakukan tahun 2014, karena masih harus mengajukan anggarannya.
Dikatakan, pihaknya telah mempunyai pembentukan Polda baru. Pasalnya, setiap daerah pemekaran harus dibentuk satuan Kepolisian yang ada di Pronvinsi maupun Kabupaten/Kota mengikuti struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah. Tapi juga tergantung APBN untuk membangun kantor, perumahannya, sehingga agak terlambat untuk mengikuti pemekaran daerah yang selama ini terjadi baik ibukota Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
“Sehingga itu bagian masukan tentu ini terkait dengan anggaran yang kita miliki kedepan. Kalau anggarannya ada kalau perlu segera kita bangun. Tapi kalau anggarannya belum ada tentu juga kita tak bisa,”tegas Kapolri.
Ketika kunjungan kerja ke Raja Ampat yang itu juga Polres pemekaran. Setelah Polresnya dibangun ada perumahan Kapolres dan Wakapolres. Tapi menjadi persoalan anggota yang bekerja, ternyata tak ditampung di perumahannya dia tinggalnya di Sorong akhirnya pulang-balik setiap minggu, karena untuk kepentingan keluarga.
“Kalau membawa keluarga juga ndak ada di tempatnya. Mau kost tapi kostnya juga mahal,”
tukas Kapolri.
Kata Kapolri, inilah yang menjadi persoalan sehingga kalau perlu membangun perumahannya dulu, rumahnya Kapolres, rumahnya Wakapolres, rumahnya anggota. Kantornya belum dibangun rumahnya sudah ada. Rumahnya bisa digunakan kantor sementara. Masih perlu dilakukan evaluasi. (Mdc/don/l03)
AYAPURA [PAPOS] – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian I Zebua, MM menyampaikan wilayah Papua adalah daerah sangat kondusif, aman dan damai. Hal ini, dibuktikan dengan adanya aktivitas pemerintahan dan perekonomian serta aktivitas masyarakat yang berjalan selama 1 x 24 jam, tetap aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
Hal tersebut ditegaskan Pangdam saat memberikan materi pada Kegiatan Kebhaktian Kebangunan Rohani (KKR) Papua Dipulihkan yang diselenggarakan Korem 172/PWY di Aula Makorem 172/PWY Padang Bulan, Jumat (15/11) kemarin.
Menurut Pangdam, bukti lain bahwa Papua sangat kondusif adalah, dengan semakin meningkatkan kondisi iklim investasi di Papua sejak beberapa tahun ini.
Tidak hanya itu, belakangan ini juga, Papua juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan sejumlah ivent nasional, dan semua kegiatan tersebut berlangsung aman dan normal.
“Papua adalah Tanah yang diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain, khususnya keunggulan sumber daya alamnya,”
ujar Pangdam didepan puluhan peserta seminar KKR.
Yang berkembang saat ini di Papua menurut jenderal bintang dua ini adalah, adanya pandangan pro kontra terkait dinamika pemekaran daerah otonomi baru (DOB) serta adanya otonomi khusus (Otsus) plus.
Pro dan kontra pemekaran DOB ini bagi Pangdam, merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi, karena pada intinya apa yang diharapkan pemerintah maupun masyarakat itu, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
“Kami bagian dari alat Negara tugas pokoknya adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mempertahankan dan menegakkan kedaulatan NKRI. Karena ini, melalui seminar KKR ini tentunya memberikan harapan untuk ikut berkontribusi dan mendukung pemerintah untuk terciptanya suatu wilayah yang selalu diberkati Tuhan, yakni wilayah yang penuh dengan kedamaian dan cinta kasih,”
demikian Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian I Zebua, MM. [nur]
Jum’at, 15 November 2013 23:29, Ditulis oleh M.Nur/Papos
JAYAPURA— Pembukaan perwakilan Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris oleh Benny Wenda dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi, sekaligus menggunting pita dan memberikan sambutan pada April lalu, mendapat tanggapan datar dari Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD.
Dikatakan, dibukanya Kantor OPM di Oxford, Inggris dari aspek keamanan dan ketertiban di Papua, biasa-biasa saja. Di masyarakat tak ada pengaruhnya.
Hal itu diungkapkan Kapolda ketika dikonfirmasi usai acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, Selasa (21/5).
Hanya saja, ujar dia, beberapa kelompok berpendapat lain pembukaan Kantor OPM di Oxford semakin menunjukkan eksitensi Papua Barat merdeka. Tapi pemerintah Inggris mengakui Papua bagian dari NKRI.
Sebelumnya, Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan, pihaknya berharap dapat menjelaskan posisi pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua dan memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia.
Menurut Canning, pihaknya telah menjelaskan kepada Dubes Indonesia untuk Inggris Bapak Hamzah Thayebdi London, pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris.
Menurut dia, posisi pemerintah Inggris cukup jelas menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia menuntut pemerintah Inggris di Jakarta. Juru Bicara Kedubes Inggris di Jakarta Feye Belnis mengatakan, pemerintah Inggris menyatakan tak mendukung kemerdekaan Papua Barat. Kebijakan Inggris adalah mendukung integritas wilayah Indonesia. (mdc/don/l03)
Nick Messet, Penghianat Perjuangan dan Penghianat Bangsa Papua
Jayapura – Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris terus menuai pro kontra. Jika pemerintah kebakaran jenggot dan melayangkan protes, maka Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka Nick Messet justru menilainya pembukaan perwakilan Kantor OPM itu hanya gertakan saja. Sehingga meminta pemerintah untuk tidak terlalu berlebihan menanggapinya. ‘’Ini hanya gertakan, tidak ada arti kalau hanya bukan kantor saja, asal jangan pemerintah Inggris mendukung gerakan itu. Jadi sebaiknya pemerintah jangan terlalu kebakaran jenggot, lebih baik menjalin hubungan yang semakin erat terhadap pemerintah Inggris, ’’ujar Nick Messet saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa 7 Mei.
Lanjut dia, bagaimana kelompok Benny Wenda akan memperjuangan kemerdekaan Papua, sedangkan hidup mereka di luar negeri saja sangat sulit. ‘’Untuk ongkos makan saja disana setengah mati, apalagi memperjuangkan Papua Merdeka, jadi janganlah selalu menjanjikan Papua akanmerdeka itu mustahil, karena masalah Papua sudah selesai di Dewan Keamanan PBB, yakni bagian dari NKRI yang tak terpisahkan,’’tegasnya.
Menurut Nick Messet, pembukaan kantor OPM di Oxford sengaja dibesar-besarkan agar pemerintah Indonesia kelabakan dan itulah yang diinginkan kelompok Benny Wenda, agar kehidupannya secara perlahan-lahan terangkat.
‘’Pembukaan kantor itu kan hanya membuat langkah Benny Wenda keliling dunia mulus, namun hasilnya nol,’’
tandas Nick.
Ia juga mengungkapkan, Benny Wenda banyak mengkampanyekan hal-hal yang tidak benar tentang Papua di Inggris, yakni dengan menuding telah terjadi pembantaian etnis, namun tak memiliki fakta. ‘’Saya pernah ikut pertemua di Oxford tepatnya2 Agustus 2011, yang terlihat mereka memajang foto-foto tahun 80an, seolah-olah telah terjadi genoside di Papua. Lantas ketika saya coba menjelaskan, bahwa saya orang Indonesia dan kondisi Papua tidak seperti itu, malah orang Inggris yang tidak mengerti situasi Papua mengusir saya keluar ruangan,’’ungkap Nick Nick melanjutkan, saat dirinya berjuang untuk Papua Merdeka selama 40 tahun di Eropa dengan menjadi Menteri Luar Negeri OPM, juga pernah membuka kantor Perwakilan OPM disejumlah Negara, namun semua itu sia-sia, karena dunia mengakui Papua adalah bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. ‘’Saat saya Menlu, kantor perwakilan OPM di buka di Senegal Afrika tahun 1975, kemudian di Swedia 1992 tapi hasilnya semua sia-sia, Papua atau namanya dulu Irian Barat adalah wilayah Indonesia yang diakui dunia,’’terangnya.
Meski menganggap pembukaan kantor OPM di Oxford Inggris hanya gertakan, Nick Meset tetap meminta pemerintah untuk mengusut siapa dalang merek. ‘’Siapa yangdalangi mereka harus diusut, taip pemerintah juga tetap melakukan pendekatan kepada pemerintah Inggris supaya kantor itu bisa ditutup, karena mengakui Papua bagian dari NKRI,’’jelasnya.
English: Papua Indonesia Flag (Photo credit: Wikipedia)
Papua Milik Indonesia Sudah Final dan Tutup Buku
Sementara itu , di tengah pro kontra pembukaan perwakilan Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris, mantan Menteri Luar Negeri OPM Nick Messet angkat bicara menyatakan Papua tidak mungkin merdeka. Karena dunia sudah mengakui Papua atau yang dulu beranama Irian Barat melalui Perserikatan Bangsa Bangsa adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
‘’Masalah Papua sudah selesai sejak 19 November 1969 melalui sidang Dewan Keamanan PBB, yang mensahkan bahwa Irian Barat, sekarang bernama Papua adalah milik Indonesia, sehingga mulai saat itu persoalan Papua sudah tutup buku habis dan tidak perlu dipersoalkan lagi,’’ungkap Nick Messet melalui telepon selulernya, Selasa 7 Mei.
Jadi, kata dia, bila saat ini ada yang mempersoalkan masalah Papua dan memimpikan kemerdekaan, itu hanya pekerjaan sia-sia yang tidak akan pernah membawa hasil. ‘’Kalau masih ada yang memperjuangkan kemerdekaan Papua itu pekerjaan sia-sia yang tak akan pernah terwujud,’’tegas Nick Messet yang selama 40 tahun berjuang bagi kemerdekaan Papua di Eropa. Legalitas bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, lanjut Nick, sudah ada sejak 4 Agustus 1928, dimana, saat itu Gubernur Jenderal Belanda mengakui, Irian Barat (Papua) termasuk wilayah Indonesia. “Sehingga ketika sumpah pemuda dikumandangkan, Irian Barat atauPapua sudah termasuk dalam Indonesia,’’ucap dia.
Namun, sambungnya, dalam perjalanan sejarah, Belanda menyangkal hal itu bahkan membohongi orang Papua. “Belanda tipu orang Papua, mereka katakan Papua bukan bagian dari Indonesia, padahal kepada seluruh dunia, Belanda mengakui Papua/Irian Barat adalah wilayah Indonesia,’’paparnya. Bahkan, tambah Nick Messet, setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1962, pendiri Organisasi Papua Merdeka Nikolas Youwe menanyakan kepada Amerika, kenapa mengakui Papua bagian dari NKRI. ‘’Waktu itu Bapak Nikolas Youwe tanya kepada Presiden Amerika John F Keneddy, kenapa jual Tanah saya Tanah Papua, lalu Joh F Keneddy menyatakan bukan Amerika yang jual, tapi Belanda yang mengakui Irian Barat/Papua bagian dari Indonesia,’’jelasnya. Sehingga, sejak saat itu perjuangan Papua Merdeka sia-sia karena dunia sudah mengakui Papua/Irian Barat bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. ‘’Sejak John F Keneddy menyatakan, bahwa Belanda yang mengakui Papua bagian dari NKRI, Nikolas Youwe Pendiri OPM dan saya Menlu OPM putus asa, semua perjuangan ini sia-sia dan tidak mungkin merdeka, Pepera hanya formalitas saja supaya dunia tahu bahwa kembalinya Papua kepangkuan NKRI sesuai dengan hukum Internasional,’’ujarnya.
Mengenai manuver kelompok Benny Wenda yang membuak kantor OPM di Oxford, Nick Messet menyatakan, itu hanya gertakan dan sama sekali tidak memiliki kekuatan selama pemerintah Inggris tidak mendukungnya. ‘’Kami juga pernah buka kantor di Senegal dan Swedia, tapi semua sia-sia, dunia hanya mengakui Papua bagian dari Indonesia,’’singkatnya.
Namun seyogyanya, Nick berharap pemerintah menggunakan para pendiri OPM yang kini sudah bergabung dengan NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya. “Pemerintah harusnya pakai para pendiri OPM (orang Papua) yang sudah kembali ke NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya. Karena pendiri OPM mengerti sejarah dan pernah berjuang puluhan tahun, namun sadar perjuangan itu sia-sia kemudian kembali ke NKRI dan membangun Papua dalam semangat otonomi khusus, tapi ini tidak dipakai pemerintah,’’tandasnya.
Nick Messet juga mengungkapkan, dirinya pernah memberikan penjelasan kepada aktivis Papua Merdeka di Auckland Selandia Baru, bahwa apa yang diperjuangkan adalah sia-sia. “Saya pernah diundang di Forum Auckland, disana semua bicara Papua Merdeka. Saat diberi kesempatan bicara saya bilang saya sudah berjuang 40 tahun di Eropa untuk Papua Merdeka. Tapi semua sia-sia karena dunia melalui PBB mengakui Papua adalah bagian dari Indoensia, lebih baik mari membangun Papua dengan semangat otonomi khusus yang sudah diberikan pemerintah,’’ucapnya. (jir/don/l03)
JAKARTA, KOMPAS.com — Otonomi khusus (otsus) di tanah Papua sudah berlangsung 11 tahun. Namun, perkembangannya tidak sesuai harapan.Tingkat kemiskinan masih terbilang tinggi, padahal anggaran otsus yang digelontorkan mencapai puluhan triliun rupiah.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan dalam Seminar “Evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat-Refleksi 11 Tahun Pelaksanaan UU 21/2001”, Rabu (12/12/2012), di Jakarta, menjelaskan, evaluasi pelaksanaan otsus di Papua menunjukkan masih ada masalah di aspek kebijakan dan pada implementasi kebijakan. Di aspek kebijakan, masih ada beberapa turunan aturan pelaksanaan yang belum dibuat.
Hal itu disebabkan kurangnya sinergitas pemerintah daerah, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua.
Salah satunya adalah Perdasus tentang pembagian dan pengelolaan penerimaan dana otsus. Pola dan mekanisme hubungan kerja antara pemerintah daerah, DPRP, dan MRP belum jelas.
Dari sisi implementasi, ada peningkatan pada angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah, penambahan infrastruktur kesehatan dan tenaga medis, serta penurunan persentase penduduk miskin. Pada 2011, persentase penduduk miskin di Papua 31,98 persen, sedangkan di Papua Barat 28,2 persen.
Namun, menurut Gubernur Papua Barat Abraham Atururi, meski ada penurunan persentase penduduk miskin, Papua Barat masih menempati urutan kedua provinsi termiskin. Jumlah pengangguran terbuka juga masih berkisr 5,5 persen, kendati sudah menurun ketimbang tahun 2009 sebesar 7,73 persen.
Di sisi lain, meskipun struktur ekonomi Papua Barat didominasi sektor industri pengolahan, terutama produksi LNG Tangguh, sampai saat ini manfaatnya belum dirasakan masyarakat dan pemda. Laju pertumbuhan ekonomi juga tidak berkorelasi positif pada kesejahteraan rakyat.
Pemerintah juga menilai otsus belum optimal karena masih ada perbedaan persepsi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atas pelaksanaan otsus. Selain itu, kualitas dan kuantitas pelaksana otsus masih minim.
Peran MRP sebagai representasi kultural masyarakat Papua juga masih multitafsir.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pendanaan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) M Ikhwanuddin Mawardi menyebutkan, kegagalan otsus juga disebabkan lemahnya pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana otsus oleh pemerintah pusat, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, maupun Bappenas.
Padahal, sepanjang 2002 sampai 2012, Provinsi Papua menerima Rp 28,445 triliun dana otsus dan Rp 5,271 triliun dana infrastruktur. Adapun Provinsi Papua Barat yang terbentuk sejak 2008, sudah menerima Rp 5,409 triliun dana otsus dan Rp 2,962 triliun dana infrastruktur.
Untuk mengoptimalkan otsus di tanah Papua, menurut Djohermansyah, akan dibuat Peraturan Mendagri tentang pertimbangan pemberian dana otsus, sebagai pedoman pembuatan perdasus kabupaten/kota.
Selain itu, diperlukan pendampingan teknis berkelanjutan serta dukungan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Dalam seminar ini, diluncurkan pula buku Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang diterbitkan Kemendagri bersama Kemitraan. Evaluasi otsus semestinya dilakukan setiap tahun, dengan pertama kali dilakukan setelah tahun ketiga.
Penulis : Nina Susilo
Editor : Agus Mulyadi
TIMIKA[PAPOS]- Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Merauke, Brigjen TNI Edy Rakhmayadi menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kelompok separatis di Timika.
“Di sini aman, tidak ada kelompok separatis. Kalau pelaku penembakan di Freeport itu bukan kelompok separatis, tetapi orang yang cari makan,” kata Brigjen Edy Rakhmayadi di Timika, Kamis.
Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan kelompok separatis adalah sekelompok orang yang memberontak dan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kelompok seperti itu, katanya, ada di Jayapura, sementara di Timika, apalagi di Merauke tidak ada.
Danrem Edy Rakhmayadi juga menyatakan tidak sependapat untuk mengajak para anggota kelompok separatis “tentara pembebasan nasional-organisasi papua merdeka (tpn-opm)” untuk “turun gunung” kembali ke tengah masyarakat.
“Untuk apa? Nanti kita ajak dia datang, tapi nanti minta dibangun rumah, dikasih makan. Capek kita,” kata Edy.
Ia menegaskan, saat itu situasi keamanan di wilayah Korem 174/ATW yang mencakup lima kabupaten di wilayah selatan Papua mulai dari Mimika, Asmat, Mappi, Bouven Digoel dan Merauke sangat aman.
“Di sini (Timika) aman, apalagi di Merauke,” tuturnya.
Danrem 174/ATW Merauke juga mengharapkan agar masyarakat di Kabupaten Mimika, terutama di Kwamki Lama bisa memelihara situasi keamanan dan tidak terus terjebak dalam konflik.
Ia mengimbau masyarakat Kwamki Lama agar lebih memikirkan bagaimana membangun kehidupan ekonomi mereka agar bertambah makmur dan sejahtera, ketimbang mengangkat busur dan anak panah untuk saling membunuh.
“Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Mimika yang aman dan damai,” ajak Danrem Edy Rakhmayadi.[ant/frm]
Terakhir diperbarui pada Jum’at, 09 November 2012 22:20
Jum’at, 09 November 2012 22:19, Ditulis oleh Ant/Frm/Papos
JAYAPURA [PAPOS]- Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono memperkirakan kelompok TPN/OPM pimpinan Salmon dan Jhon Yogi memiliki lebih dari 10 pucuk senjata.
Bahkan disinyalir sebagian senjata yang dimiliki kelompok TPN/OPM dibeli dipasar gelap. “Kelompok TPN/OPM pimpinan Salmon dan Jhon Yogi diperkirakan menyimpan lebih dari 10 pucuk senjata laras panjang dan pendek,” kata Kombes Pol Wayhyono di Jayapura, Rabu.
Menurut Wachyono, senjata senjata yang dimiliki kelompok Jhon Yogi diduga merupakan senjata hasil rampasan milik aparat dan sebagian lagi dibeli dari pasar gelap. “Diduga senjata yang dimiliki adalah hasil rampasan, namun sebagian dibeli dari pasar gelap, diperkirakan ada sekitar 10 pucuk lebih,” ujarnya.
Dia mengatakan, kelompok tersebut sering melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata seperti AK47, SS1. Saat ini kata Kabid Humas, pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok ini yang diperkirakan bersembunyi di dalam hutan diatas gunung. Sedangkan markas mereka, sejak kemarin (Selasa) sudah dikuasai oleh Polisi.
Sebelumnya Polisi dibantu TNI melakukan penyerangan terhadap markas OPM. Dalam penyerangan itu, seorang anggota Brimob terluka akibat terkena serpihan peluru. “Kelompok OPM yang diperkirakan berjumlah ratusan orang berhasil melarikan diri ke arah gunung. Satu pucuk senjata double loop, puluhan butir amunisi, beberapa bintang kejora, dan sejumlah senjata tajam berhasil disita Polisi,” ujarnya.
Kabid Humas mengatakan, keberadaan markas TPN/OPM di kampung Eduda, Paniai telah membuat resah warga, karena sering melakukan tindakan kekerasan seperti pengancaman dan pemerasan terhadap warga. “Untuk masyarakat yang mengungsi itu tidak ada sebetulnya. Justru masyarakat melapor kepada Kapolres meminta perlindungan, yang selama ini diganggu oleh kelompok tersebut.
Kelompoknya Jhon Yogi selalu meminta uang, sering melakukan pengancaman terhadap masyarakat, makanya mereka minta pengamanan dari pihak kepolisian,” katanya.
Menurut dia, sejak kepemimpinan Salmon dan Jhon Yogi, kelompok ini kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap warga. “Padahal sebelumnya, saat masih dipimpin oleh ayah mereka, Tadius Yogi yang merupakan pimpinan tertinggi TPN/OPM wilayah Paniai wilayah itu selalu aman dan damai,” katanya.[bel/ant]
Papua Merdeka News 