The Chinese mechanic who secretly led a 40-year Melanesian revolution

By Rohan Radheya *

In 1975 when Tan Sen Thay fled his native land Indonesia he arrived in the Netherlands with just two gulden and a traditionally woven West Papuan noken bag.

The Chinese Indonesian claimed to Dutch immigration authorities that he was a senior representative of The West Papuan government, a predominantly black elite from a Melanesian province in Indonesiaʼs most Eastern federation.

Their government was on a critical stage waging a poorly equipped rebellion for independence.

“If we do not get Dutch assistance immediately, we will be wiped out,” he warned.

Tan Sen insisted that the Dutch had a moral obligation to help West Papua. After the infamous Trikora incident between the Netherlands and Indonesia in 1961, the Dutch were forced to relinquish Papua under international pressure.

In 1969, West Papua was annexed by Indonesia in a highly criticised referendum known as the Act of Free Choice.

Some 1025 tribal leaders were rounded up to vote for the political status of a population of nearly one million native Papuans while Indonesian soldiers allegedly held entire villages at gunpoint. The participants voted unanimously for Indonesian control.

Serious allegations of human rights violations would follow, including claims of war crimes and genocide committed against indigenous Papuans. Tan Sen and his comrades swore they would not accept the result of the referendum, but would continue battling Indonesia for the fate of the resource-rich island.

The Dutch government realised that by deporting Tan Sen, he would almost certainly be persecuted at return. He was granted political asylum in The Netherlands.

After first setting foot in The Netherlands, Tan Sen started working in an old garage in the Hague, just a few miles away from the Dutch Parliament.

“I then picked the Hague, the seat of the Dutch parliament because the Dutch government had a moral obligation to free my country,” he said.

The garage was a famous hotspot for producing golf cars that were nationally renowned in those days.

As a mechanic Tan Sen earned a minimum wage of 1000 gulden a month (about US$500 at the time) for working 80 hours a week. He would send the majority of his pay back to his comrades in West Papua who were launching sporadic hit and run attacks on Indonesian soldiers from the rugged forests of West Papua.

The remaining money he would wrap in a loin cloth and hide under his pillow while just surviving on simple instant noodles.

“A penny saved is a penny earned, that was my motto,” he said. After toiling for 12 years Tan Sen decided he had saved enough money to open his own gift-shop.

He named it after West Papuaʼs capital Hollandia (now named Jayapura).

His antique gift shop sold everything from imported porcelain statues and rare astrological gem stones to Confucian art paintings and cheap Chinese jewellery.

Money started to flow in and Tan Senʼs hard work began to pay off. He intensified his contributions to the Organisasi Papua Merdeka or OPM ( Free Papua Movement).

Tan Sen is still living in the Hague today, two blocks away from my home. In spring 2016 when I visited Tan Sen in the Hague he had closed his shop and converted it into his home.

Aged 92 and in perfect health, he had by then already made enough savings to secure his retirement. A wise Confucian who holds some of the best kept secrets to a lost history, Tan is still hoping one day to return to his beloved fatherland.

Warning me not to take photos and to leave my phone in the hall with my shoes, he shows me old documents that ”no one has ever seen”: old black and white photos of West Papuan guerrillas in the 1970’s, transaction data from high profile West Papuan sympathisers around the globe and testimonials from freshly joined recruits worldwide.

“Did you know that during the fall of Soeharto, one of his relatives came to us and offered us $500,000 to purchase arms?” Tan Sen asks.

I’m a little bit sceptical until he shows me records with numbers, dates, and figures relating to a foreign bank account.

He tells me that before he will die, he will send all documents to Leiden University in the Netherlands and sell them for a million euros. The profit will go to his West Papuan wife.

For years Tan Sen designed and weaved handmade uniforms, then smuggled them back to the OPM via refugee camps in areas near the border with PNG.

He would also arrange asylum for West Papuan refugees and finance their trips overseas to help them resettle in countries such as Sweden and Greece.

West Papuans who later took asylum in all corners of Europe had heard about him. In admiration at what he did for West Papua, they would address him as ‘Meneer Tan’ (Lord Tan) or ‘Bapak Tan’ (Father Tan) and send him homemade sago cakes with flowers and gifts.

If anyone wanted to join the independence movement abroad, Tan Sen was the only one mandated by the leadership of the OPM to take their oath of loyalty.

Recruits had to put their right hand on the bible, and smell the outlawed West Papuan morning star flag. If Tan Sen deemed them fit, they could join.

CONTINUE Reading HERE

April 23, 2023 0

Tanggal 14 Juni dalam peristiwa bangsa Papua

(1). IPWP dan ILWP, bersama Presiden Sementara West Papua, Hon. Benny Wenda akan melakukan pertemuan dengan Parlemen Inggris di Westminster, London – UK, pada tanggal 14 Juni 2022. Pertemuan tersebut akan membahas tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua.

(2). Jenazah tokoh pendiri, pemimpin pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Alm. Jacob Hendrik Prai akan dimakamkan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juni 2022. Pemberitahuan resmi meninggalnya Alm. pada tanggal 26 Mei 2022.

(3). Jenazah tokoh perempuan pemimpin Papua Merdeka, Ketua West Papua Council Prov. Gov. ULMWP Wilayah Anim-Ha, Almh. Ibu. Pangrasia Yeem akan dimakamkan pada tanggal 14 Juni 2022 di Merauke – West Papua. Almh. Meninggal pada hari Minggu, 12 Juni 2022 di Merauke.

(4). 14 Juni 2022 merupakan peringatan usia yang ke-10 tahun meninggalnya tokoh revolusi pergerakan Papua Merdeka dalam sipil kota, yakni Alm. Mako Tabuni. Mako ditembak mati di Jayapura oleh pasukan anti teror Densus 88, pada tanggal 14 Juni 2012.

#14Juni #14Juni2022 #IPWP #ILWP #JacobPrai #PangkrasiaYeem #MakoTabuni #WestPapua #FreeWestPapua

June 14, 2022 0

Papua Merdeka: antara Organisasi, Pejuang, Tokoh dan Pendekatan

Semua orang West Papua, yang selama ini menyebut dirinya Orang Asli Papua (OAP) merindukan dan mendoakan “Papua Merdeka” itu terwujud nyata di mata-kepala sendiri, dan dialami secara nyata di dunia fisik, di pulau New Guinea bagian Barat, yang kini disebut Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Itu sesuatu yang pasti dan final. Pokoknya semua OAP mau NKRI keluar dari Tanah Papua, tanah leluhur ras Melayu.

Ada yang bertanya, “Kalau begitu yang minta-minta NKRI harga mati di Tanah Papua itu siapa?“, maka jawabannya mudah, “Itu orang NKRI sendiri yang bicara! Tidak ada OAP yang bicara NKRI harga mati!” Jadi pada posisi itu jelas, pasti dan final.

Terlihat seolah-olah OAP sedang bertentangan antara satu dengan yang lain. Terlihat orang Papua tidak menerima satu dengan yang lain. Bahkan NKRI berspekulasi OAP saling bermusuhan dan saling mengancam untuk saling menghabisi karena saling mencurigai di antara OAP sendiri.

Ada empat hal yang terjadi di sini, yang menghambat Papua Merdeka dan dampaknya membingungkan dukungan:

Yang terjadi para tokoh Papua Merdeka tidak seragam dalam berpikir dan bertindak
Yang terjadi ialah para pejuang tidak sama langkah dan sama irama
Yang terjadi ialah tokoh dan pejuang tidak seragam dan tidak sama, maka masing-masing memiliki organisasi sendiri-sendiri
Yang tejadi ialah karena masing-masing memiliki tokoh, pejuang dan organisasi yang sendiri-sendiri, maka mereka juga punya pendekatan yang tidak sama.

A. Tokoh Papua Merdeka tidak seragam dalam berpikir dan bertindak

Kita tidak salahkan perbedaan suku dan persebaran wilayah kediaman, akan tetapi kedua hal ini telah memelihara dengan subur, bangsa Papua, secara khusus para tokoh Papua Merdeka tidak berpikir seragam dan bertindak seragam dalam memperjuangkan Papua Merdeka.

Yang menjadi persoalan bukanlah isu dan tujuan, akan tetapi tentang selera enaknya, seharusnya, sepantasnya, setepatnya Papua Merdeka harus dicapai. Ada nilai yang berbeda, ada rasa yang berbeda di antara para pemimpin. Itu warisan dan ciptaan Allah, kita diciptakan dan ditempatkan di tempat yang berbeda, dengan bahasa dan budaya yang tidak persis sama antara satu sama lain.

Ditambah lagi, apalagi kalau para tokoh Papua Merdeka memiliki ego yang kuat, yaitu ego kelompok dan ego pribadi, maka yang terjadi ialah “benturan” dan “bentrokan”, yang menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi di antara para tokoh Papua Merdeka sendiri.

Ditambah lagi kalau ego-ego itu telah dirasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang melekat padanya, seperti ambisi menduduki posisi tertentu di dalam organisasi, seperti mendapatkan apa-apa dalam jabatan tertentu, maka benturan dan bentrokan akan terjadi tidak terkendal, sampai-sampai kita yang duduk berkomentar pun menjadi bingung mau katakan apa lagi.

Ditambah lagi, kalau ego-ego itu diambil-alih dan dimanfaatkan oleh NKRI dan antek-anteknya, maka ujung-ujungnya ialah bentrok opini, bentrok organisasi, dan bahkan bisa terjadi bentrok oknum, karena memang target NKRI ialah membentrokkan dan menghancurkan para tokoh dan perjuangan Papua Merdeka.

B. Pejuang Papua Merdeka tidak sama langkah dan tidak seirama

Persoalan kedua ini sebenarnya sangat teknis, akan tetapi sering ditopang juga oleh hal nomor A di atas, yaitu bahwa mengingat perbedaan kemajuan di antara suku-suku yang ada di West Papua, maka langkah pergerakan masing-masing daerah, klen dan suku dalam bergerak memperjuangkan Papua Medeka juga telah terjadi pada waktu dan tingkatan yang berbeda-beda pula.

Itulah sebabnya kita alami pada tahun 1977 wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah sendiri yang bergejolak, sementara kabupaten lain sama-sekali tidak mengalami apa-apa. Itulah sebabnya hanya Mamberamo-Tabi yang mengalami operasi militer, sementara yang lain tidak. Itulah sebabnya saat ini, 2000-2022 wilayah tertentu saja yang bergejolak, yang lain tidak.

Mengapa yang lain tidak bergabung hari ini saat Intan Jaya, Yahukimo, Nduga bergerak?

Bukan karena tidak mendukung! Bukan juga karena tidak mau! Bukan karena menoka. Persoalan utama karena tidak melangkah bersama, tidak ada koordinasi yang jelas, tidak bergerak secara serentak dan seirama.

NKRI pasti akan berusaha mengisolasi masing-masing wilayah yang bergerak supaya tidak saling menyebar ke mana-mana. Pendekatan pemadaman api yang dipakai. Mereka segera mematikan. Mereka segera mengatakan, “Situasi aman dan terkendal!” Mereka selalu mengerahkan jumlah tentara dan polisi berlebihan.

Mereka melahirkan, memelihara dan mengembang-biakkan “Terror, Intimidasi” untuk menciptakan “Rasa Takut!”

C. Masing-masing pejuang dan tokoh mendirikan organisasi mereka masing-masing

Karena berangkat di waktu dan tempat yang berbeda, ditambah lagi dengan ego kelompok dan pribadi yang juga menguat di dalam perjuangan ini, maka masing-masing juga mendirikan organisasi masing-masing, yang dianggapnya sebagai satu-satunya organisasi yang didirikan untuk mewujudkan cita-cita Papua Merdeka.

Akibatnya ialah ego kelompok berbasis geografis dan suku ditambah dengan ego kelompok modern secara politik, ditambah dengan ego pribadi, akhirnya menjamurlah banyak Komando Tentara, banyak Panlgima Tentara, bayak Presiden, banyak DIrektur, banyak Ketua, yang semuanya bicara tentang Papua Merdeka.

Ditambah lagi, banyak Undang-Undang, banyak Proklamasi, dan banyak Pemerintah dan panglima yang dibentuk.

Pertanyaan yang tersisa saat ini ialah

bagaimana caranya menggabungkan semua organisasi ini ke dalam satu wadah yang bersatu, bermartabat dan bergengsi sehingga menarik dukungan dunia?

Menurut kami, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) dan Pemerintah sementara ialah jawaban tercanggih, termutahir dan terbaik bagi semua tokoh dan organisasi Papua Merdeka.

D. Pendekatan dan langkah dalam organisasi masing-masing tidak saling bersamaan, walaupun menyangkut hal yang sama

Dengan tokoh dan pejuang yang berbeda-beda dari latar-belakang dan riwayat dalam perjuangan, didukung oleh ego pribadi dan ego kelompok, diperkuat lagi dengan organisasi masing-masing yand didirikan, maka pendekatan perjuangan bagi masing-masing organisasi juga menjadi sangat berbeda.

Secara umum di dunia ini dikenal dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan revolusi dan pendekatan damai. Kedua-duanya mendatangkan hasil, karena ada banyak contoh di dunia ini yang meraih kemerdekaan dengan kedua cara. Indonesia sendiri ialah contoh kemerdekaan yang diraih dengan pendeatan revolusi. Berbeda dengan itu, Papua New Guinea memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan damai, dan sangat damai.

Dalam Papua Merdeka ada yang terus berteriak untuk harus perang baru ada penyelesaian, dan di sisi lain ada seruan untuk selalu mengedepankan pendekatan damai.

Jelas, kedua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihan. Bangsa Papua harus menentukan, bukan soal damai atau perang, akan tetapi persoalan “Siapa yang West Papua hadapi?” Karena siapa yang kita hadapi akan menentukan pendekatan mana yang harus dipakai.

Selain siapa yang West Papua hadapi, yang kedua yang harus diperhatikan ialah siapa yang harus kita dekati untuk mendukung Papua Merdeka, di antara blok barat, blok timur dan non-blok.

E. Yang Tidak Terjadi ialah Saling Mengakui dan Saling Menerima di antara Sesama

Kalau kita simak apa yang dilakukan United Liberation Movement for West Papua dengan Undang-Undang Dasar 28 Oktober 2020 dan Pemerintahan Sementara 1 Desember 2020 serta Kabinet 12-Murid 1 Mei 2021 ditambah Panglima West Papua Army 01 Mei 2021, maka ini merupakan satu gerak-langkah dengan capaian-capaian yang memiliki referensi hukum, politik dan sejarah yang jelas.

Silakan saja ketik di google.com kata-kata ini, “ULMWP, Pemerintah Sementara West Papua atau Benny Wenda”. Anda pasti akan disajikan informasi tentang pengakuan, pertemuan pernyataan dan langkah-langkah ULMWP dan Pemerintah Sementara West Papua,

Kalau kita simak apa yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) ialah mengedepankan revolusi Papua Merdeka dengan menggerakkan gerilya Papua Merdeka di rimba dan di kampung-kampung.

Kedua pendekatan ini dibutuhkan dalam sebuah perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah TPN/OPM dan ULMWP tidak mau bersatu dan tidak mau menyatakan “Satu Komando, Satu Musuh, Satu Tujuan!” Mereka berdua berkata Satu Tujuan dan Satu Musuh, tetapi Berbeda Komando.

Hal ini terjadi karena faktor-faktor di atas.

Hanya negarawan dan bangsawan yang akan sanggup bertindak dan bergerak maju mengakhiri perjuangan ini dengan meminimalisir bahkan menghilangkan penghambat utama sebagaimana disebutkan di sini. Bagi yang hanya hadir untuk pamer diri atas nama Papua Merdeka pasti tidak akan rela menerima satu sama lain. Apalagi bagi yang biasanya digaji konsulat NKRI di Vanimo, Dubes RI di Port Moresby dan Gubernur Provinsi Papua dan Bupati-Bupati NKRI, mereka akan terus berpura-pura bicara dan berjuang Papua Merdeka, akan tetapi mereka tidak akan pernah rela menyatukan komando dan organisasi. Slogan “Satu Komando, Satu Musuh, Satu Tujuan!” akan mereka tolak, atau kebenaran untuk setuju. Yang mereka kedepankan ialah, “Satu Musuh, Satu Tujuan, Beda-Beda Komando!“

Mari terus belajar….

May 18, 2022 1

Selamat HUT 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021

Selamat Merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021.
Makna Penting 1 Juli 1971 sebagai Dasar Hukum Perjuangan Bangsa Papua Barat Merdeka.

Landasan final sejarah perjuangan bangsa Papua Barat (West Papua) telah di kenal pada tanggal 1 Desember 1961 yang dibentuk oleh dewan New Guinea Raad (Parlementer) dibawah kontrol Belanda.

Selama masa kemerdekaan bangsa West Papua yang di berikan oleh pihak kerajaan Belanda, Jebakan dari pihak yang ingin menguasai tanah Papua menekan pemerintahan Belanda untuk segera meninggalkan Papua dengan dalil Papua masih termasuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Generasi pertama yang adalah dewan New Guinea Raad telah berhasil mempersiapkan manifesto dasar politik bangsa Papua Barat dengan adanya Bendera bangsa, Lagu kebangsaan, Batas wilayah, dan Mata uang

Setelah 10 Tahun berjalan, dasar kebangsaan Papua Barat diombang ambingkan oleh pihak Indonesia yang sedang berkolaborasi, konspirasi dan kongkalingkong bersama Amerika demi mendapatkan kandungan mineral dari perut bumi Papua.

Sebelum hari Proklamasi 1 Juli 1971 (pembentukan dasar negara), orang Papua mengalami pembantaian yang jumlahnya mencapai ribuan nyawa dipadukan dengan tensi pada hari – hari bersejarah yang nyata dan yang sulit terlupakan .
19 Desember 1961 ( Trikora),
15 Agustus 1962 (New York Agreement),
30 September 1962 (Roma Agreement),
1 Mei 1963 (Aneksasi),
15 Juli 1965 (Bentuk Perlawanan OPM),
30 April 1967 (Kontrak Karya I PT. FM),
14 Juli 1969 (Pepera).

Detik – Detik Proklamasi.

Dalam catatan sejarah, pada waktu Proklamasi 1 Juli 1971, terjadi 4 (empat) peristiwa penting : Proklamasi Kemerdekaan, Pengumuman Kabinet Pemerintahan, Penetapan Konstitusi Sementara (UUDS), dan Penolakan Pemilu Indonesia yang melibatkan Rakyat Bangsa Papua.

Source: FB

July 1, 2021 0

Seruan! Semua Pejuang Bangsa Papua Bergabung ke dalam ULMWP

Pembuka

Seruan ini disampaikan dari Kantor Berita Melanesia News, berita milik orang Melanesia, untuk sebuah Melanesia yang merdeka dan berdaulat.

Seruan ini disampaikan dalam rangka menyatukan kekuatan perjuangan bangsa Papua menentang teror dan intimidasi, penangkapan semena-mena, pengemboman dan pembunuhan yang merebak di seluruh West Papua setelah TPN/OPM dinyatakan oleh NKRI sebagai kelompok teroris.

Seruan ini didasari atas status ULMWP yang jelas, sebagai sebuah keberhasilan gemilang bangsa Papua yang harus kita akui dan banggakan, dan harus kita dukung, sampai NKRI angkat kaki dari tanah leluhur bangsa Papua: Negara Republlik West Papua.

Status dan Kedudukan ULMWP

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah satu-satunya organisasi yang dibentuk secara bersama oleh Orang Asli Papua, melewati prosedur demokrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada dunia, disaksikan oleh warga negara dan pemerintah di dunia, secara khusus di Melanesia, dan yang terpenting dari itu ialah, telah mendapatkan pengakuan secara hukum dan politik dari negara-negara di kawasan Melanesia.

ULMWP adalah sebuah hasil kisah sukses bangsa Papua dalam memperjuangkan hak-hak asasinya menentang penjajahan di atas tanah leluhurnya, yang telah dimulai sejak awal 1960-an dan kini telah berjalan selama lebih dari setengah abad.

ULMWP adalah anak-kandung dari semua figur politik bangsa Papua (antara lain Oktovianus Motte, Benny Wenda, dan Jacob Roembiak), didirikan oleh organisasi penggerak Papua Merdeka seperti PNWP, WPNCL, TPN/OPM, dan KNPB. Beberapa tahun kemudian kelompok TRWP dan Free West Papua Campaign juga telah bergabung ke dalam wadah pemersatu perjuangan bangsa Papua ini.

ULMWP dilahirkan oleh organisasi semua kelompok politik dan militer yang ada di Tanah Papua sejak 1960-an sampai saat ini, yaitu TPN/OPM, TPN PB OPM, NFRPB/ TNPB (Negara Federal Republik Papua Barat – Tentara Nasional Papua Barat) dan TRWP/ FWPC (Tentara Revolusi West Papua – Free West Papua Campaign), PNWP dan WPNCL (DeMMAK, DM TPN/OPM, TPN/OPM).

ULMWP telah memiliki badan hukum, yaitu didirikan berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar (UUD) yang telah disahkan oleh sidang resmi Komite Legislatif ULMWP pada akhir Oktober 2020 lalu.. UUD ULMWP ini bertindak sebagai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Pemerintah West Papua yang berkantor pusat di Port Vila, Republik Vanuatu.

ULMWP memiliki status resmi dalam lembaga regional Melanesia bernama Melanesia Spearhead Group (MSG) sebagai anggota peninjau, yang secara otomatis mengandung arti secara hukum bahwa ULMWP telah mendapatkan pengakuan dari negara-negara Melanesia dan Indonesia sebagai lembaga yang berstatus sama dengan negara-negara merdeka lainnya di Melanesia dan di dunia

Sebentar lagi ULMWP akan mendapatkan status sebagai anggota penuh MSG, yang artinya statusnya secara hukum sama persis dengan NKRI di mata MSG, dengan demikian kita telah berhasil mengukir keberhasilan diplomasi gilang-gemilang.

Ditambah atas itu, ULMWP telah mendapatkan perhatian dari 78 Negara Africa, Caribbea dan Pacific dan telah mengundang para pemimpin ULMWP sebagai organisasi mewakili orang Papua dan wilayah West Papua yang saat ini diduduki oleh NKRI.

Apalagi yang kurang?

ULMWP telah mendapatkan dukungan dari seluruh negara Melanesia sebagai mitra kerja.

Apa lagi?

ULMWP telah memiliki West Papua Army (WPA) sebagai tentara yang resmi didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara West Papua.

Ditambah lagi!

ULMWP telah memiliki kabinet dengan kementerian yang jelas.

ULMWP juga telah secara resmi mengumumkan Panglima Komando West Papua Army bersamaan dengan pengumuman kabinet pada tanggal 1 Mei 2021.

Seruan kepada Tokoh, Aktivis dan Organisasi Papua Merdeka

Kami serukan kepada

Para tokoh dan pemimpin politik bangsa Papua;
Para pemimpin organisasi perjuangan bangsa Papua; dan
Para panglima Komando pembebasan bangsa Papua di seluruh Tanah Papua

untuk bergabung ke dalam komando West Papua Army dan pemerintahan Sementara yang telah didirikan ULMWP

Dari Redaksi Collective Editorial Board of the Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece)

WWW.

May 11, 2021 0

Waspada! Agen BIN Sudah Bergerilya di Media Sosial atas nama Papua Merdeka

Faces of West Papua struggle from left to right: Andy Ayamiseba, Benny Wenda, Barak Sope, Rex Rumakiek, and Paula Makabory pose with final declarations

PMNews mencatat berbagai perkembangan, terutama cekcok, beda pendapat, konflik sampai kepada verbal violence yang terjadi di media masa belakangan ini sudah dengan jelas menunjukkan NKRI telah menggunakan ke-tidak-tahu-an orang Papua, dan keterbelakangan berpikir orang Papua sehingga mereka telah berhasil memancing emosi dan reaksi dari antara orang Papua sendiri, berpikir seolah-olah kata-kata yang keluar itu dari para tokoh dan organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka.

Orang Papua perlu catat, kalau kita pintar, masuk dalam kategori pemain, maka kita kaan tahu sejak kapan nama-nama profil Sosial Media itu muncul? Sejak kapan nama manusia-manusia yang menggunkana marga orang Papua itu muncul di dunia ini? Sejak kapan mereka bicara Papua Merdeka? Sejak kapan mereka mewakili TPN OPM, TPN PB, TPN/OPM, TRWP, ULMWP, dan sebagainya?

Orang Papua yang begitu lugu dan baru tahu dunia modern, tertipu lagi kesekian kalinya dengan postingan dan profil Facebook mengatas-namakan orang Papua dan memancing emosi ke sana-ke mari, menyebarkan isu dan topik-topik tidak mendidik, tetapi memecah-belah, atas nama kebenaran, atas nama OPM, atas nama Papua Merdeka, atas nama damain, atas nama ini dan itu.

Mereka telah berhasil membuat kita orang Papua terpecah-pecah, sama seperti perpecahana yang telah mereka berhasil ciptakan waktu orang tua kami bergerilya di hutan New Guinea. Kini di hutan dunia maya, mereka sudah sukses.

Bagi mereka yang tidak terbawa emosi, tidak memaki-maki, tidak menggunakan kata-kata violence dalam percakapan media sosial, mereka itulah manusia Papua sejati, yang berjuang untuk Papua Merdeka.

Kalau saja ada orang Papua yang berani memaki dan mengancam orang Papua lain, pejuang Papua Merdeka lain, tokoh Papua Merdeka lain, atas nama Papua Merdeka, aaka apakah layak disebut orang Papua? Apakah layak disebut pejuang Papua Merdeka? Apakah layak disebut OAP?

Kita juga harus petakan, apa dasar pemikiran dan apa alasan ucapan-ucapan dan perpecahan itu terjadi? Apakah dasar perjuangan yang salah? Atau urusan pribadi? Atau urusan makan-minum? Atau urusan keluarga yang merambat ke urusan Papua Merdeka? Ini semua juga kita sebagtai sesama orang Papua harus pahami, sehingga kita tidak saling bersembunyi mengatas-namakan dan mengeksploitasi Papua Merdeka untuk kepentingan pribadi/ keluarga sendiri. Ini sudah pernah merusak perjuangan kita dan telah dipulihkan dengan pendirian ULMWP, yang telah lama diririntis oleh dua tokoh Senior OPM. Dr. OPM John Otto Ondawame dan OPM Senir Andy Ayamiseba.

Caci-maki dimedia sosial menunjukkan kita tidak dewasa berpolitik, kita tidak sopan kepada diri sendiri, kita tidak punya harga diri, peradaban kita masih jauh dari yang kita sangka.

Saling mencurigai dan saling mengecap sebagai agen NKRI juga menunjukkan kita masih belum dewasa menilai dan memberi label kepada sesama kita orang Papua sendiri.

Sesungguhnya dan sebenarnya, baik para gerilyawan di Rimba New Guinea, pejuang di luar negeri, mereka yang ada di jabatan pemerintah kolonial NKRI, mulai dari Gubernur sampai Kepala Desa, mereka yang tergabung dalam barisan hijau, barisan merah-putih, barisan kelapa, barisan Papeda, barisan Koteka, barisan Nuri, barisan Kasuari, yang muncul membela Indonesia atau yang menuntut Papua Merdeka, semuanya, semuanya adalah orang Papua, berhak untuk hidup dan mati di Tanah leluhur kita bersama, Tanah Papua.

Oleh karena itu, kalau kita berbicara Papua Merdeka, lawan kita bukanlah barisan-barisan merah, putih, hijau, kasuari, buri dan sederusnya, tetapi kita sedang melawan “tipu-daya”, pembunuhan, eksploitasi, penjajahan, bukan melawan satu suku, tidak melawan satu konsep pemikiran, tidak menentang satu oknum atau organisasi orang Papua. Semuanya TIDAK!

Janganlah tertipu! Janganlah terlena! Dari kapanpun, sampai kapan-pun, merek dan cap apapun, kita semua orang Papua, kita punya tanah leluhur Bumi Cenderawasih.

Si perusak dan perampok, pencuri dan pembunuh selalu mencaci-maki orang Papua, meremehkan harga diri orang Papua, memanggil orang Papua dengan kata-kata tidak bermartabat, dan mengancam orang Papua untuk saling membunuh.

Siapakah dia? Kalau bukan NKRI itu sendiri? Siapa yang bodoh di sini?

Waspada! Agen BIN Sudah Bergerilya di Media Sosial atas nama Papua Merdeka

July 16, 2018 1

“Fighting For” Tidak Sama dengan “Fighting Against”: Bagaimana dengan ULMWP?

Tanah Papua adalah gudang pesepak-bola di kawasan Pasifik Selatan. Potensi sepak bola di Tanah Papua begitu besar. Dalam persepak-bolaan dikenal bisa kenal ada pemain yang “bermain untuk”, dan ada juga pemain yang jelas-jelas “bermain melawan”. Dua jenis pemain ini biasanya muncul di lapangan sepak-bola.

Ciri utama pemaian yang “bermain untuk” antara lain:

fokus utama, pengiriman bola, arah bola, gerakan-gerakan selalu diarakan ke gawang lawan.
Kalau pemain belakang, bola selalu ia kirimkan kepada striker, fokus utamanya kepada striker, dan bila perlu dia sendiri sering naik ke gawang lawan untuk mencoba mengambil keberuntungan mengisi gol.
Kalau dia pemain depan, dia tidak pernah turun ke wilayah tengah, apalagi ke belakangan. Dia selalu fokus di depan gawang lawan.
Bola yan gmenempel di kakinya saat dia ada di belakang, di tengah ataupun di depan, dia selalu mengarahkan dan menggiring bola terus-menerus ke gawang lawan. Bagi dia haram mengirimkan bola ke belakang, ia selalu fokus ke depan.

Sampai di sini silahkan kita ingat-ingat ari semua pemain Persipura Jayapura, siapa yang memenuhi ciri-ciri ini.

Lalu kita bandingkan dengan ciri-ciri pemain yang “bermain melawan” seperti berikut:

Bermain tidak fokus ke bola tetapi lebih berfokus kepada pemain.
Walaupun striker, ia sering turun dan bermain di belakang.
Walaupun sudah ada di depan gawang lawan, ia cenderung mengumpan daripada mencetak sendiri ke gawang lawan.
Kalau dapat bola, ia selalu lihat-lihat teman alin, dan sering lihat ke belakang.
Kalau dia merasa diri dilanggar, dia akan melakukan protes keras, sering sampai bisa menghasilkan kartu merah.

***

Sekarang ULMWP dan para pengurus yang ada sekrang harus kita tanyakan, “Apakah mereka berjuang menentang atau untuk?” Apakah Papua Merdeka artinya menentang NKRI ataukah artinya untuk mewujudkan Papua Merdeka.

Yang mana lebih penting, berjuang menentang atau berjuang untuk?

ULMWP harus menentukan sikap dan menyusun program secara terencana dan sistematis, mulai dari kegiatan, dana, waktu, dan tenaga atau pihak yang terlibat dalam tugas-tugas dimaksud dengan jelas untuk kemudian mewujudkan sebuah Negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Pertanyaan fundamental, terkait dengan paradigm kita tentang Papua Merdeka ialah,

“Apakah ULMWP berjuang untuk Papua Merdeka, ataukah ULMWP berjuang menentang NKRI?”

Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan dalam menyusun program strategis. Kalau tidak, kita akan tetap berputar-putar di dalam lingkaran setan egoisme pribadi dan kelompok, dalam wacana dan gosip yang tidak sehat, dan dalam kegiatan-kegiatan yang melacurkan diri mengambil keuntungan dari pemerintah dan negara kolonial NKRI.

Semua pejuang yang berjuang untuk sangat berbeda daripada para pejuang yang berjuang melawan. Siapakah saya: apakah saya berjuang untuk atau berjuang melawan?

April 24, 2018 0

Mari Bergumul: ULMWP, OPM, OPM Asli dan Pemilihan Ketua ULMWP

Sejak ULMWP dijabat oleh Tuan Benny Wenda beberapa bulan lalu, ada sejumlah hal telah terjadi. Kejadian pertama yang paling menonjol ialah perlawanan dari pihak-pihak yang mengkleim diri sebgai “OPM Asli”, dan mengatakan beberapa hal. Pertama bahwa ULMWP tidak representatifif karena hanya didirikan dan diwakili oleh WPNCL, NRFPB dan PNWP, sedangkan organisasi lain tidak masuk ke dalamnya. NRFPB-pun tidak seutuhnya di dalam ULMWP, karena Presiden NRFPB, Forkorus Yaboisembut dengan tegas menempatkan ULMWP sebagai sebuah LSM,, sedangkan NRFPB sebagai sebuah negara dengan pemerintahan, yang layak dan pantas berjuang untuk Papua Merdeka menentang negara dan pemerintah Indonesia.

Alasan kedua dan ini alasan yang paling kuat, yaitu kleim bahwa pemilihan kepengurusan baru ULMWP dilakukan secara tidak demoratis. Bawah sebelum penggantian telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua ULMWP yang lama, dan pemilihan ketua yang baru tidak demokratis.

PMNews melihat dua alasan ini paling mengemua.

Selain menyalahkan proses pemilihan dan keterwakilan ULMWP, PMNews menilai memang ada aspek-aspek sentimen individual, yang selalu disebut dalam artikel PMNews sebagai “ego pribadi” sangat kental mewarnai pertikaian antar kubu di dalam tubuh pejuang Papua Merdeka.

Ya, benar, konflik sekarang bukan terjadi antara organisasi seperti telah kita alami selama hampir satu abad. Persoalan saat ini terjadi karena masing-masing individu, khususnya Ketua ULMWP lama dan Ketua ULMWP baru tidak sanggup, atau lebih tegas gagal menguasai diri, gagal menempatkan kepentingan bangsa Papua, pengorbanan bangsa Papua daripada kepentingan dan sentimen pribadi.

Seperti selalu disinggung dalam situs ini, kegagalan utama dan pertama-tama, hambatan utama dan pertama-tama dari perjuangan Papua Merdeka ialah karena “egoisme” pribadi, yang memupuk “egoisme kelompok” tidak dapat kita kendalikan dan manfaatkan untuk perjuangan kemerdekaan West Papua. Malahan kita cenderung dan sangat mencintai, merasa nikmat kalau mengelola, membahas, merenungkan, mempromosikan perbedaan dan egoisme itu secara terus-menerus, baik secara pribadi maupun secara kelompok.

Egoisme pribadi yang tidak sanggup dikalahkan itu terbukti dengan cara-cara mengirimkan surat-surat, email-email, pesan-pesan ke Facebook, WhatrsApp, SMS, telepon dan lama-lama menghabiskan waktu membicarakan kekurangan orang lain, perkataan sesama pejuang.

***

PMNews melakukan sedikit penelitian terkait dengan Konstitusi ULMWP yang menjelaskan tentang proses pemilihan dan pengangkatan pengurus ULMWP. Dalam ByLaws dengan jelas mengatakan bahwa pemilihan Ketua ULMWP pertama-tama dilakukan oleh para Ketua Organisasi di dalam ULMWP, yang mereka sebut dengan nama Organisasi Pilar ULMWP. Dan menurut Konstitusi ULMWP dikatakan dengan jelas bahwa pemilihan pertama dilakukan oleh para Ketua dari Ketiga Organisasi Pilar, dan selanjutnya kepemimpinan ULMWP dijabat secara bergilir oleh para wakil Organisasi Pilar yang ditugaskan. Jadi, tidak ada pencalonan terbuka, tidak ada proses pemilihan terbuka di dalam sidang, tidak ada pemungutan suara sepertii yang kita kenal dalam sistem demokrasi modern. Yang terjadi justru sama persis dengan yang pernah terjadi dalam DPR/MPR di Negara Kolonial Indonesia di era Orde Baru. yaitu para perwakilan rakyat yang memilih pemimpin.

Para Ketua Organiasi Pilar yang memilih Ketua ULMWP secara bergilir. Itu berarti, setelah Mote menjabat Ketua ULMWP mewakili NRFPB poaa periode pertama, maka secara otomatis, periode kedua dijabat oleh perwakilan dari PNWP, yaitu Tuan Benny Wenda. Kemudian setelah tiga tahun kemudian, Ketua ULMWP akan dijabat oleh calon yang diberikan oleh WPNCL.

Sebagai sebuah Konstitusi organisasi, pasal mengenai pemilihan ketua sudah jelas. Oleh karena itu, isu tentang proses pemilihan yang tidak demokratis dapat diperdebatkan dan hasil debatnya jelas, yaitu semua pihak, tak terkecuali, harus tunduk kepada aturan main di dalam organisasi, matikan egoisme dan ambisi pribadi dan kelompok, karena perjuangan ini bukan perjuangan pribadi lepas pribadi, bukan kelompok lepas kelompok, tetapi adalah perjangan luhur “One People – One Soul” demi negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

***

Peprangan hari ini secara terbuka terjadi antara kubu Ketua ULMWP saat ini dan Ketua ULMWP yang lama, dengan dua alasan utama di atas. Akan tetapi alasan pertama termentahkan dengan sendirinya karena apa yang terjadi adalah sesuai Konstitusi ULMWP.

Panah kedua yang dikeluarkan sebagai perlawanan terhadap kepemimpinan Benny Wenda ialah bahwa Organisasi ULWP tidak representatif, dan oleh karena itu, kita harus kembali kepada OPM. Kelompok ini menyebut dirinya “OPM Asli”.

Banyak hal dilakukan untuk mementahkan kembali kleim bahwa ULMWP tidak representatif dan ULMWP tidak mewakili OPM, apalagi menggantikan OPM.

Konflik terbuka terjadi setelah Jacob Hendrik Prai dari Swedia memberikan mandat penuh kepada ULMWP untuk melanjutkan perjuangan OPM, dan mempercayakan Benny Wenda untuk memimpin lembaga ULMWP.

Surat ini memicu cek-cok panjang. Orang Papua “OPM Asli” mengkleim Surat ini palsu, dan memaksa Tuan Prai membatalkan surat dimaksud.

Ada peperangan sengit Ketua ULMWP lama dan Ketua ULMWP baru, ada juga peperangan antara OPM Asli dan OPM “palsu”.

Ada juga sudah mulai secara blak-blakan saling menuding dan saling menyalahkan, menyebut nama dan identitas secara buka-bukaan.

Dengan kleim diri sendiri sebagai pejuang murni, dan yang lain sebagai pejuang palsu, pecundang dan penipu, para pejuang sudah menjadi gila: Gila Hormat, Gila Kedudukan, Gila Pikiran, Gila Permainan.

Kita sudah ada pada tahapan yang paling mencemaskan karena para pejuang sudah saling menuding dan saling menuduh, saling menyalahkan dan saling menunjuk jari.

Apa yang sedang terjadi?
Apa yang kita perjuangkan?
Siapa musuh kita?

***

Sudah saatnya generasi muda bangsa Papua hari ini merenungkan dan berpikir kembali

“Apa arti dan makna dari kata OPM?”
Apakah OPM itu sebuah ideologi?
Ataukah itu sebuah organisasi?
Apakah OPM itu sebuah “spirit” untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI, ataukah sebuah kumpulan orang dari agama, suku, daerah, kesamaan tertentu?

Selanjutnya kita juga harus berani membedah dan mempertanyakan kepada diri sendiri,

“Apa yang saya maksudkan, apa yang muncul di dalma benak saya, pada saat saya menyebut OPM?”

Kemudian, kita juga harus tanyakan

“Apa artinya OPM palsu?” dan “Siapa OPM palsu?”
Selanjutnya “Apa bukti karakteristik, indikator OPM Asli dan OPM palsu?

Kita juga harus bertanya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain,

“Apa yang saya maksud dengan OPM Asli, dan OPM palsu?
Apa tujuan saya membedakan menggunakan kata “asli” dan “palsu”?

[to be continued…]

April 24, 2018 0

OPM / ULMWP Final Declaration

“I as the founder of the Free West Papua Movement or Organisasi Papua Merdeka (OPM) want to acknowledge and support the United Liberation Movement of West Papua that it is a political organisation that carries the spirit of OPM that will continue the struggle and fulfill its final mission, which is establishing the full independence and sovereign Republic of West Papua.”

The statement has been sent by Jacob (Yakob) Prai from his home away from home in Sweden on December 28 of 2017, after meeting the Chairman of ULMWP, Benny Wenda.

The statement under official OPM letterhead states, “Therefore, in the name of God, this holy struggle, the ancestors of Papua, all our fallen heroes, the tears and suffering of the people of West Papua that continue to struggle from the jungles of New Guinea, mountains, valleys, islands, prisons, refugee camps as well as all those who live in exile in many parts of the world, that I as the leader of OPM and the founder of the struggle of free Papua, fully support and give full mandate to Mr. Benny Wenda as the leader of ULMWP and the political wing of OPM, to carry out the task as the leader of the nation of Papua.

“I thank the leaders and the people of West Papua, I hope that this recognition serves as a guideline to free the nation of Papua from Indonesian colonialism.”

His statement has received unanimous endorsement by the ULMWP Executive in the lobby of the Grand Hotel in Port Vila.

In a separate statement to support Jacob Prai’s historic confirmation of support for ULMWP, Executive members Andy Ayamiseba (for Legal CounseL) and Rex Rumakiek (for National Liberation Army of WP) declare, “We, the undersigned senior members of the independence movement of West Papua, the OPM recognise the importance of national unity in our struggle for independence.

“We also recognise the role undertaken by respected leaders of Vanuatu to bring about unity in the West Papuan struggle.

“Two national leaders in particular need commendation.

“They are the current Deputy Prime Minister, Honourable Joe Natuman and former Prime Minister Barak Maautamate Sope.”

The statement reminds the world about how West Papua’s first application to join MSG was deferred on the grounds that the movement lacked broad based support.

Deputy Prime Minister Natuman requested the formation of a West Papua Unification Committe that brought together West Papua leaders to Vanuatu where the Saralana Declaration of Unity was signed by all representatives of West Papua factions present.

Another historical leader, Barak Maautamate Sope has a long history of uniting different factions of the West Papua independence movement. In 1985 he invited two key leaders of OPM, Jacob Prai and (now deceased) Brigedier General Seth Rumkorem led by (now deceased) Theys Elluay, to Vanuatu where they signed a memorandum of understanding to work together. In 2000 he (then Prime Minister Barak Sope) included the two groups in his delegation to the United Nations Millennium Summit in New York. The Vanuatu Mission at the UN also facilitated an audience with the Decolonization Committee of 24.

The signing ceremony of the Port Vila Declaration was also witnessed by Andy Ayamiseba and Rex Rumakiek, who also signed the ‘Statement in support of Mr. Jacob Prai on his recognition and support for the United Liberation Movement for West Papua’.

Barak Sope also graced the signing ceremony at the Grand Hotel.

Asked to update the readers on what it was that prompted him and the late Father Walter Lini and other leaders of the Independence Struggle to take the stand that they took, he said the colonial history of all Pacific Islands were similar – cruel. “This is why Father Lini and all of us declared that Vanuatu would not be completely free until West Papua was free because today it is still colonised by Indonesia,” Sope says.

He criticizes Australia and Indonesia for alleged human rights abuse on West Papuans. “East Timor was the same and Vanuatu stood firmly for the freedom of the Timorese. Last year my wife and I were invited to Dili by the President of East Timor who awarded me the Order of East Timor for Vanuatu’s stand with its people for their freedom,” he says,

In addition he says Portugual had colonised East Timor and later Indonesia annexed it until under international outcry, it gave in to its freedom. Now Indonesia is doing exactly the same thing to West Papua.

When Sope was secretary general of the Vanua’aku Pati and Secretary of Foreign Affairs, he was mandated by Father Lini to unify FLNKS of New Caledonia and West Papua. “Now FLNKS is a member of MSG and yet, all the processes were done even before MSG was born. To get Prai and Rumkorem to come together, I had to travel to Europe to invite them to come to Vanuatu along with Brother Andy and Brother Rex,” he recalls.

He says Prai and Rumkorem were afraid of each other but at the end of it all, they agreed to unite and the Port Vila Declaration was signed at his family home on Ifira in 1985. “So today I am proud to know that Jacob Prai and the miltary arm of West Papua have agreed to become one with ULMWP,” Sope concludes.

ULMWP leaders say its endorsement signals their final declaration ending approximately 50 years of independence struggle as they prepare to attend the Melanesian Spearhead Group Meeting in Port Moresby next week, to hear the outcome of their application for full membership to join MSG. In fact they have already left and VCC representative Job Dalesa confirms the Chairman of ULMWP, Benny Wenda and Octavianus Mote have been allowed to attend the MSG meeting next week.

Meanwhile Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Ralph Regenvanu says as far as he was aware on Tuesday this week, West Papua was not on the MSG proposed agenda.

He has since written to the relevant authorities to make sure that West Papua is included, and promised to follow up on the issue with a phone call to his Papua New Guinea counterpart yesterday afternoon.

The Minister says after three o’clock yesterday afternoon that he was not able to get through to his PNG counterpart on the phone but that he has written to the MSG hosts to remind them to make sure that West Papua is on the agenda. “I am leaving for PNG tomorrow (today) and I will make sure that West Papua is included on the agenda”, he concludes.

Source: Vanuatu Daily Post

February 10, 2018 0

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi: Militer hanya Perlu Koordinasi, Bukan Konsolidasi, Apalagi Penyatuan

Dalam beberapa kali pertemuan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikemukakan secara lisan maupun tertulis bahwa para pejuang/ gerilyawan di Rimba New Guinea perlu melakukan konsolidasi dan penyatuan struktur militer. Menanggapi hal itu, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan “persoalan militer sekarang terutama disebabkan oleh para politisi dan diplomat Papua Merdeka.”

Tanpa menolak menyebutkan nama-nama oknum Gen. Tabi mengatakan orang-orang yang berpikir enak dan bangga kalau militer di Rimba New Guinea terpecah adalah pertama-tama oknum orang Papua di dalma ULMWP dan organisasi pendukung yang “ego-nya” belum mati, yang ego pribadi maupun kelompoknya belum disalibkan.

Untuk mengetahuinya lihat saja cara mereka menelepon, cara mereka menyampaikan pendapat di rapat-rapat, cara mereka bicara tentang perjuangan ini. Kalau mereka nampak selalu menonjolkan kelompok mereka dan pribadi mereka, maka mereka itulah sebenarnya yang harus menyatukan egorisme mereka dengan visi dan misi perjuangan Papua Merdeka dan tujuan daripada Organisasi Papua Merdeka versi terbaru yang telah kita namakan ULMWP.

Kalau ada pemimpin yang mengatakan, “Saya mendapat telepon dari gerilyawan di hutan bahwa mereka tidak mau gabung dengan ULMWP” Atau mereka bilang, “Ada organisasi di Tanah Papua yang menarik diri dari ULMWP”, dan sejenisnya, maka kita harus tahu dengan pasti bahwa oknum seperti ini adalah “iblis” dalam perjuangan Papua Merdeka, yang sudah jelas akan menghancurkan perjuangan Papua Merdeka.

Pada pemikiran ekxtrim, mereka bisa dikategeroiakn sebagai kaki-tangan NKRI/ BIN di dalam tubuh ULMWP.

Menurut Gen. Tabi yang harus dilakukan saat ini ialah “koordinasi” di antara para panglima dan perwira yang ada di dalam TPN, TPN/OPM, TPN PB dengan TRWP. Selama ini banyak kegiatan gerilya di rimba terjadi, banyak politisi dan diplomat Papua Merdeka mengeluarkan berita-berita Online, banyak aktivis Papua Merdeka mengkleim kegiatan gerilya di di bawah komando mereka.

Inilah “iblis” dalam perjuangan Papua Merdeka. Mereka bicara mewakili gerilyawan, tetapi para gerilyawan sendiri tidak mengenal mereka. Pekerjaan mereka terlibat jelas memecah-belah kegiatan gerilya. Apa yang mereka katakan dan mereka lakukan ialah memecah-belah pasukan dan komando yang sudah ada sejak 1960-an. Mereka bukannya mengikuti sejarah tetapi justru mengacaukan sejarah.

Ditegaskan per email kepada PMNews bahwa yang harus dilakukan oleh para gerilyawan saat ini ialah sebuah rapat koordinasi untuk mengkoordinasikan apa saja yang telah dimiliki masing-masing komando, masing-masing panglima dan apa yang direncanakan untuk dikerjakan, apa dasar hukum, apa disipllin militer, apa program gerilya yang sudah tersedia di masing-masing kelompok sehingga dapat dikoordinasikan di bawah satu komando.

Entah apapun nama komando itu, TRWP menyerukan lewat kantor Sekretariat-Jenderal untuk para pimpinan dan pasukan gerilyawan melakukan rapat-rapat koordinasi dalam rangka mendukung program dan kegiatan ULMWP sebagai front politik perjuangan Papua Merdeka.

Gen. Tabi kembali menegaskan, bahwa sejak tahun 2006 TRWP dengan tegas dan jelas mengatakan memisahkan diri dari OPM sebagai organisasi sayap politik agar tidak ada pengacauan nama sayap militer seperti TPN, TEPENAL, TPN/OPM, TPN PB. TRWP sejak awal pembentukannya menyatakan agak membatasi diri pada kegiatan gerilya, tidak akan perpolitik praktis, dan membentuk Sekretariat-Jenderal untuk menjembatani kegiatan gerilya di Rimba New Guinea dengan kegiatan politik di luar militer. Sejak pembentukannya Sekretariat-Jenderal TRWP telah bekerja baik secara terbuka maupun secara undercover, dan saat ini mengatakan ULMWP adalah wujud dari kerja dari berbagai pihak orang Papua, sebagai sayap politik dari perjuangan Papua Merdeka yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat disangkal oleh akal sehat pejuang sejati Papua Merdeka.

Gen. Tabi kembali menegaskan bahwa mereka, siapa saja yang meragukan, menyangkal dan mencabut diri dari ULMWP ialah oknum dan kelompok pro-NKRI, kelompok Merah-Putih, yang dibiayai BIN/ NKRI, yang berpura-pura bicara Papua Merdeka untuk menghancurkan aspirasi dan perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Oleh karena itu Tabi mengatakan siapa saja yang masih bicara tentang OPM asli dan OPM palsu, masih bicara tentang TPN/OPM dan TRWP, masih sibuk bicara TPN PB dan OPM, masih sibuk dengan agenda-agenda penyatuan dan konsolidasi, mereka itulah agen BIN, mereka itulah titipan NKRI, mereka itulah kaki-tangan penjajah. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan kuatir untuk mencap dan memisahkan diri kita dari oknum dan organisasi semacam itu.

Membersihkan oknum dan kelompok penghalang Papua Merdeka, perusak persatuan dan kesatuan, yang egoisme pribadi dan kelompoknya belum disalibkan sampai sekarang adalah sama dengan membersihkan penjajah dari Tanah leluhur bangsa Papua. Mereka boleh berkulit htam, berambut keritin, bermarga Papua, tetapi kalau cara berpikir, perkataan dan tindakan mereka menghalangi perjuangan untuk West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI, maka bukankah mereka juga lawan perjuangan ini?

Untuk ini semua, pertama dan terutama, terpenting dan paling pokok, politisi/ diplomat Papua Merdeka yang ada di dalam ULMWP HARUS KELUAR atau mengundurkan diri dari urusan-urusan militer, berhenti kirim pesan dan menelepon gerilyawan di hutan, hentikan pecah-belah dari meja politik ke medan perang di hutan. Ini cara kerja amatir, aktivis jalanan. Pisahkan politik dan diplomasi dari militer. Kalau ada orang-orang ULMWP masih menelepon dan memberikan perintah kepada gerilyawan dan komandi di hutan, maka perjuangan ini dibunuh oleh orang-orang seperti ini, dan oknum seperti ini mendukung tujuan BIN/NKRI.

January 30, 2018 3