Kantor ULMWP di Wamena Disebut untuk Memancing Aparat Bertindak Keras

HarianPapua.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyampaikan pembukaan kantor gerakan pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena beberapa hari lalu adalah sebagai pancingan untuk aparat.

Selain untuk menunjukan eksistensi para penggerak ULMWP, Luhut menyebut hal ini memang sengaja dilakukan agar aparat keamanan mengambil tindakan keras yang akhirnya memancing perhatian publik.

“Yang ada di Wamena itu mereka berharap supaya ada tindakan represif dari pemerintah dan aparat keamanan, tapi tidak (direpresi) kami biarin saja,”

kata Luhut, Jumat (19/2) dikutip Vivanews.

Luhut juga mengatakan kelompok-kelompok yang ingin menunjukan eksistensi ini harus disikapi hati-hati karena ketika aparat keamanan salah mengambil tindakan, masalah HAM akan dibawa-bawa seperti yang selama ini dilakukan.

Sementara itu terkait ancaman-ancaman selanjutnya yang berpotensi terus dilakukan kelompok ini, Luhut menegaskan negara tidak boleh takut karena Indonesia merupakan negara berdaulat.

“Ah apa ancaman-ancaman. Ini negara berdaulat jangan ancam-ancam, macam-macam saja,” katanya.

February 22, 2016 1

Kemenlu dan Sekda Bahas Pembangunan Papua

JAYAPURA—Gubernur dan Wagub Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE, MM terus-menerus membangun kerjasama, khususnya dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik.

Hal itu terungkap saat Kemenlu RI dan Sekda Papua membahas Pembangunan di Papua, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (17/3), kemarin.

Sekda Papua T.E.A. Heri Dosinaen, SIP, ketika bersama Kemenlu RI khususnya Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik membahas pembangunan Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (17/3).

Ia mengutarakan kebijakan Gubernur dan Wagub Papua berusaha membuka akses dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik, yang tentunya mempunyai andil untuk bekerjasama dengan Indonesia, khususnya di Papua dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Menurut Sekda, pemerintah Papua dan pemerintah negara –negara Pasifik yakni menggelar Festival Budaya Melanesia di Papua New Guinea (PNG) dan juga Pameran Industri di Port Moresby tahun lalu, untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki Papua, yang tentunya bisa dimanfaatkan negara-negara lain dan bermuara kepada peningkatan ekonomi di Provinsi Papua.

Sekda mengutarakan, kehadiran rombongan dari Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik untuk melihat daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Apa yang ada di Papua harus dikomunikasikan ke dunia luar bahwa Papua dengan kondisi obyektif dan pembangunan yang ada sehingga tak ada informasi-informasi miring yang tentunya mereduksi NKRI di dunia internasional, karena Papua menjadi sentral pandangan dari negara-negara luar terhadap Indonesia khususnya Papua.

Senada dengan itu, Direktur Informasi dan Media Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Siti Sofia Sudarma mengatakan pihaknya melihat cukup banyak kebijakan Pemda Papua yang telah memajukan daerah Papua hingga kini.

“Hal sangat positif dan sejalan dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri juga yang memprioritaskan kepentingan rakyat,” kata Siti Sofia.

Dikatakan Siti Sofia, pihaknya juga berkunjung ke daerah-daerah salah-satunya Papua untuk melihatsekaligus membangun citra Paoua terkait pelbagai potensi yang ada, agar pihaknya bisa mempromosikan ke luar negeri, khususnya segala potensiyang ada di daerah.

“Kami juga membentuk hubungan antar masyarakat di luar negeri. Kami disini juga bertemu dengan pelbagai pihak ada yang pengrajin, kebudayaan, pendidikan, untuk mendorong hubungan antar masyarakat,”

tandasnya.

Ditanya apa potensi besar di Papua, ujarnya, kebudayaan sangat besar dan merupakan keunikan tersendiri. Tak bisa ditemukan di tempat lain serta mendapat perhatian besar di luar negeri.

Terkait hasil bumi, katanya, Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa dianjurkan dilakukan investasi dan mengundang investor, untuk bersama membangun Papua. (Mdc/don/l03)

Source: Rabu, 18 Maret 2015 03:05, BinPa

March 18, 2015 2

Tiga Anggota KNPB Sasarannya Mencari Amunisi

Mayjen TNI Fransen SiahaanJAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Yotje Mende, M.H., M.Hum., mengungkapkan, tiga anggota KNPB yang ditangkap gabungan TNI/Polri di PTC Entrop-Kota Jayapura, Rabu (28/1), masih terus dilakukan pengembangan oleh tim khusus Polda Papua.

“Tiga orang ini merupakan kelompok pendukung gerakan Puron Wenda selaku pimpinan KKB di daerah Lanny Jaya. Mereka merupakan kelompok yang bermain di bawah tanah. Tidak bermain di hutan tapi sasarannya hanya mencari amunisi. Sudah hampir satu tahun bereaksi di Kota,” kata Kapolda Yotje kepada wartawan usai sertijab di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Kamis (29/1).

Sementara itu keterlibatan oknum TNI dalam transaksi jual beli 500 butir amunisi, Kapolda Yotje mengakui hal tersebut. “Betul ada lima orang oknum TNI seperti yang diberitakan media, tapi itu saya katakan oknum TNI. Karena dia oknum TNI maka saya serahkan ke kodam,” ucap dia.

Ia menjelaskan, penangkapan terhadap ketiga anggota KNPB tersebut berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Tim Khusus beberapa waktu lalu.

Hanya saja, saat hendak melakukan penyergapan diduga ada keterlibatan oknum aparat, sehingga penyergapan tidak langsung dilakukan karena akan jadi tembak menembak bila dilakukan penyergapan, akan tetapi tetap menjajaki dan memantau gerak gerik mereka, karena yang menjadi saran tiga Anggota KNPB tersebut.

“Kita tidak tau apakah itu oknum TNI, Brimob ataukah aparat non TNI dan non Brimob. Terjadilah transaski 500 butir amunisi yang diserahkan aparat kelompok bersenjata. Amunisi sudah beralih tangan ke kelompok bersenjata,” ucapnya.

Kapolda Yotje menjelaskan, dari data yang diperoleh tim bahwa, 500 butir amunisi itu dijual dengan harga Rp10 juta. Namun ketika itu, baru membayar Rp7,5 juta. “Setelah mengikuti gerak gerik mereka, maka terjadilah penangkapan terhadap tiga orang kelompok tersebut,” kata dia.

Ketiga pelaku yang merupakan warga sipil dan kini ditangani Polda Papua dengan mereka terancam dikenakan undang-undang darurat kepemilikan amunisi ilegal. Sementara oknum anggota TNI diserahkan ke POM Kodam XVII/Cenderawasih.

Hanya saja, menurutnya, perkembangan oknum TNI pihaknya tidak punya kewenangan. “Silahkan ditanya ke Pangdam. Tapi tiga orang sipil tersebut mengakui bahwa amunisi dari oknum TNI,” sambungnya.

Ia menambahkan, amunisi 500 butir yang diamankan dari tangan salah satu dari tiga orang tersebut, kini telah disita di Mapolda papua dengan jenis amunisi 5,56.

Ditempat terpisah, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI, Fransen Siahaan menyatakan, bagi setiap anggota TNI yang terlibat penjualan amusi sudah pasti akan dipecat dari kesatuannya.

“Saya senang dengan terbongkarnya sindikat itu. Ini sudah menjadi duri dalam daging, dengan melukai kesatuan NKRI. Saya mengusulkan, hukuman terberat untuk prajurit yang menjual amunisi kepada kelompok berseberangan adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Itu toleransi lagi,” tegas Pangdam dalam keterangan pers di Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis kemarin.

Ia menegaskan, siapapun di belakang prajurit TNI diungkap. “Saya tidak malu karena tugas kami. Saya senang kalau sindikat itu terbongkat. Baik yang diluar maupun di dalam. Mereka ini musuh saya. Pengkhianat negara. Mereka digaji negara tapi berkhianat,” tegas dia dengan nada keras.

Mengenai amunisi yang diduga dijual oleh oknum TNI, Pangdam mengaku bahwa pihaknya masih menyelidiki asal-usul amunisi yang akan pihak kelompok bersenjata, yang digagalkan gabungan Timsus Polda Papua dan Kodam.

Namun pihaknya telah mengecek langsung seluruh dokumen adimistrasi di gudang Ajendam XVII/Cenderawasih bahwa amunisi utuh (tidak ada yang hilang). “Saya cek langsung dan ternyata amunisi lengkap. Jadi ini ini amunisi dari mana?. Apakah mungkin murni kepentingan bisnis, atau memang ada kegiatan lain di luar itu,” kata pangdam bertanya.

Disinggung apakah betul 5 oknum TNI terlibat penjul amunisi?, Pangdam mengakui belum bisa memastikan karena lima prajurit tersebut masih diperiksa. “Itu bisa saja berkembang. Saya sudah cek kapan prajurit TNI melakukan latihan. Berapa amunisi yang ditembakkan, dan berapa yang tersisa di gudang. Semua sesuai protap. Tak ada amunisi yang hilang,” ucapnya.

Namun pihaknya, akan terus menelusuri apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. “Mungkin sudah terstruktur, sistematis. Ataukah pada saat latihan melaporkan sekian amunisi habis padahal tidak dipakai, atau pada saat sedang bertugas,” ucapnya.

Pangdam menambahkan, dari lima oknum TNI yang diperiksa, dua diantaranya dipastikan terlibat dalam transaksi jual beli amunisi yakni, Serma S dan Sertu MM. “Tiga lainnya belum kita pastikan karena mereka masih dalam pemeriksaan,” tutupnya

Sekedar diketahui, penangkapan terhadap tiga orang anggota KNPB tersebut berlangsung di PTC Entrop, distrik Jayapura Selatan-Kota Jayapura, pada Rabu (28/1). Mereka diantaranya, Royes Wenda, Albertho Jikwa, dan Fredy Kogoya.

Sementara lima oknum anggota TNI yang diduga terlibat menjual amunisi kepada OPM dibawah pimpinan Puron Wenda tersebut, masing-masing, Serma S, Sertu MM, Sertu N, Pratu S dan Sertu RM. Kelima oknum masih diperiksa POMDAM XVII/Cenderawasih. (loy/don)

Source: Jum’at, 30 Januari 2015 08:59, BinPA

January 30, 2015 0

Forkorus Tolak Beridrinya ULMWP

SENTANI – Forkorus Yoboisembut, S.Pd., yang disebut-sebut sebagai ‘Presiden Negara Federal Republik Papua Barat’ (NFRPB) merasa kecewa dan kesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kekecewaan dan kekesalan itu terasa setelah menerima laporan tentang hasil akhir dari Simposium Papua Barat yang diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu mulai dari tanggal 1 s/d 5 Desember 2014 lalu.

Demikian ditegaskan Presiden NFRPB, Forkorus Yoboisembut dalam releasenya saat menyambangi Redaksi Harian Bintang Papua, di Kotaraja Luar, Jumat (19/12) kemarin malam. “Jadi, setelah saya menerima laporan dari berbagai sumber dan juga dalam rangka mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat (19 Oktober 2011) yang merupakan dasar hukum berdirinya NFRPB, maka saya selaku Presiden NFRPB menganggap ULMWP secara demokratis tingkat representasinya sangat rendah, dibandingkan hasil Kongres III Rakyat Bangsa Papua Barat pada 17 s/d 19 Oktober 2011 lalu,” ucapnya.

Forkorus menyampaikan, bahwa pihaknya merasa menyesal dan sedih terhadap cara pandang para pemimpin komponen perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang irasional atau tidak logis, sehingga menyamakan posisi organisasi-organisasi taktik sama level dengan sebuah negara.

“Jadi, saya kecewa dan menyesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan ULMWP. Dan, adanya hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat serta 19 Oktober 2011 sebagai dasar hukum berdirinya NFRPB secara konsisten dan konsekuen,” sesalnya.

“Saya selaku Presiden dengan tegas NFPRB menolak untuk bergabung dalam organisasi yang dinamai ULMWP tersebut, karena kami dalam hal ini NFRPB tetap bertahan dan juga melaksanakan agenda-agenda luar negeri maupun domestic, sebagaimana layaknya sebuah negara di dunia, dimana kami juga sudah sangat siap untuk melakukan aplikasi sebagai sebuah negara calon anggota baru dalam MSG dan ke PIF pada tahun 2015 mendatang,” tegasnya.

Selain itu, Forkorus kembali menegaskan bahwa Markus Haluk diberhentikan dari jabatannya Sekretaris NFRPB (surat keputusan menyusul) yang tidak berhak berbicara dan bertindak atas nama NFRPB.

“Saya minta Jacob Rumbiak selaku Menteri Luar Negeri untuk mengundurkan diri dari anggota ULMWP dan juga meminta kepada Edison G. Waromi selaku Perdana Menteri untuk mengundurkan dirinya dalam keanggota ULMWP tersebut. Jadi, biarkanlah NFRPB dan ULMWP berjalan secara terpisah dan hanya bekerjasama dalam tingkat koordinasi saja, jika bertujuan sama pasti akan bertemu pada persimpangan jalan serta akan berjalan bersama-sama nantinya,” tukasnya. (mir/don)

Sumber: Sabtu, 20 Desember 2014 07:38, BP

December 22, 2014 1

HUT Bangsa Melanesia 14 Desember, Disikapi

JAYAPURA— Tanggal 14 Desember yang oleh beberapa kelompok diperingati sebagai HUT Bangsa Melanesia, menjadi atensi khusus Polda Papua, agar keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) tetap terkendali.

Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs M. Tito Karnavian,MA dalam amanatnya yang disampaikan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs Paulus Waterpauw upacara Serah Terima Jabatan Tujuh Pejabat Utama Polda Papua di Aula Rastra Samara, Jayapura, Senin (10/12) .

Dikatakan, selain mengantisipasi HUT Bangsa Melanesia, pihaknya juga mengantisipasi pelaksanaan penetapan Calon Gubernur Papua di Kantor KPU Papua 13 Desember 2012, 18 Desember akan dilaksanakan pelantikan Bupati Dogiyai, serta pelaksanaan pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2013.

Menurutnya, dari beberapa agenda kalender Kamtibmas Polda Papua , tentunya seluruh kegiatan itu harus diantisipasi agar tak menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan satuan samping maupun instansi terkait untuk meningkatkan pengamanan pada daerah yang dianggap rawan terjadi gangguan keamanan pelanggaran hukum. Berkaitan dengan kalender Kamtibmas Polda Papua, lanjut dia, pihaknya tengah melaksanakan beberapa operasi kewilayaan, yakni Operasi Mantap Praja yang ditujukan untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur Papua dan Operasi Aman Matoa II tahun 2012 yang mana operasi ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi dengan sasaran melakukan penggalangan dan penindakam kepada masyarakat yang melanggar hukum. (mdc/don/l03)

Selasa, 11 Desember 2012 08:22, Binpa

December 11, 2012 0

Raja Tanah Papua Siap ke Sidang PBB

JAYAPURA – Lahirnya Raja Tanah Papua pada Rabu, 11/10 lalu, dengan raja bernama Alex Mebri Meden Yansu Meiran, yang ditandai pengukuhan dan proklamasi, terus ditindaklanjuti.

Setelah dibentuknya Badan Kabinet (Menteri), penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) , undang-undang (UU) sebagai landasan konstitusi Negara, maka langkah selanjutnya diagedankan pada Minggu depan, Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiran beserta 25 Menterinya menghadiri sidang umum PBB.

Demikian ditegaskan Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiran kepada Harian Bintang Papua via ponselnya, Senin, (3/12). Meski demikian, sebelum pihaknya menghadiri sidang PBB, terlebih dahulu akan menghadiri panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kepengurusan kenegaraan yang akan dibahas bersama dengan Presiden SBY bersama sejumlah Menteri Kabinet Bersatu. “Kami juga akan bertemu dengan Raja Hamengku Buwono di Jakarta untuk membahas mengenai kerajaan di Papua,” terangnya.

Lanjutnya, hal yang akan dibahas dalam sidang PBB nantinya, selain terkait ADART, Kabinet, yang sekaligus dikukuhkan secara dunia internasional mengenai undang-undang penguatan kerajaan di Tanah Papua. Disamping itu pula akan membahas secara khusus mengenai persoalan kesejahteraan rakyat Papua. Ditambahkannya, sekembalinya pihaknya dari sidang umum PBB, agenda berikutnya adalah melakukan pengukuhan raja-raja bumi Nusantara di Tanah Papua. Hal ini guna segera roda pemerintahan kerajaan Raja di Tanah Papua segera dilaksanakan demi mensejahterakan rakyat Papua.

Dirinya menyayangkan sikap dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mana tidak mengindahkan perintah dari Mengkpolhukam untuk segera membunyikan Gong di seluruh Tanah Papua bahwa Raja Tanah Papua sudah ada, dan itu harus diperkuat dengan Perdasus.

Dijelaskannya, hadirnya Raja Bumi Tanah Papua tidak lain adalah amanat dari Tuhan untuk penggenapan Firman Tuhan, bahwa Papua dan segala bangsa telah merdeka secara jasmani dan rohani, dan Papua sebagai ‘Tanah Perjanjian’ yang kelak memberikan makan bagi segala bangsa serta Papua berdiri atas nama Indonesia dan dunia.

Hal tersebut, kata Raja Alex Mebri, itu akan umumkan ke Papua dan seluruh dunia bahwa masalah Papua sudah selesai, Papua sudah merdeka secara jasmani dan rohani, jadi siapa yang memperjuangkan kemerdekaan di atas tuntutan merdeka sebagaimana sekarang ini, maka mereka akan dikutuk.
Ditegaskannya, saat ini bangsa Papua tidak dijajah dan ditindas oleh bangsa manapun, tapi dijajah dan ditindas oleh Iblis, untuk itu seharusnya semua harus sadar untuk bertobat dan berbalik ke jalan yang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan dapat menurunkan emas di setiap daerah, supaya setiap suku bangsa bisa menikmati berkah dan rahmat dari Tuhan.

Menurutnya, Papua merupakan pusat dunia sebab Tuhan memberikan tanah Papua yang kaya dan tanah Papua yang bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam secara sempurna, sementara di Negara lain tidak menyaksikan matahari terbit dan terbenam sebagaimana yang terjadi di Papua.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak semua warga suku bangsa termasuk TPN OPM untuk bergabung membangun Papua , jangan tinggal di hutan karena itu tindakan tersesat yang merugikan diri sendiri. Semua anak bangsa mari membangun Papua dengan berlandaskan hukum Allah.

Khusus untuk Bendera Bintang Kejora (BK) atau Bintang Fajar, harus disadari bahwa itu merupakan 7 kunci maut yang diberikan Iblis Lusifer yang kenyataannya membawa akibat bagi banyak rakyat yang meninggal, sementara Bendera Raja adalah bendera yang menggambarkan 5 corak 1 bintang yang menggambarkan manusia berdiri di 4 penjuru dan bintang di tengah yang artinya Hati Allah yang memberikan kedamaian, berkat dan anugerah serta keselamatan bagi semua orang.

“Saya sudah jalan ke berbagai Negara dan mereka siap untuk membantu anggaran untuk membangun Papua melalui raja-raja yang ada di Papua. Hongkong sudah positif membantu $ 777 T, dana itu nanti dikelola raja-raja. Ingatlah, bahwa kita sudah merdeka, ini adalah penggenapan Firman Tuhan. Jangan coba-coba secara daging dan jangan melawan Tuhan,” tukasnya. (nls/don/l03)

Selasa, 04 Desember 2012 09:21, Binpa

December 4, 2012 0

KNPB Klaim Yance Hembring, Tak Pernah Berjuang Untuk Rakyat

JAYAPURA [PAPOS] –Pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Dalam Negeri Negara Republik Papua Barat, Theopilus Mandowali, S.Pd yang menyampaikan bahwa Yance Hembring merupakan Presiden Negara Repbulik Papua Barat [NRPB] dan KNPB tidak diakui karena merupakan produk dari Indonesia.
Tidak lama penyataan itu dipublikasikan, Juru bicara Komite Nasional Papua Bara [KNPB], WIM R Medlama langsung menanggapi serius dan meluruskan apa yang telah disampaikan oleh Theopilus Mandowali tersebut.

Dimana menurut dia, penyataan yang disampaikan itu merupakan tudingan yang sudah kuno, karena rakyat sudah tahu siapa sebetulnya selama ini yang berjuang keras dalam memediasi aspirasi rakyat di dunia internasional.

“Itu hanyalah tudingan omong kosong dan kuno, sehingga pernyataan disampaikan tanpa tanggung. Mari kita lihat siapa yang bekerja nyata untuk rakyat Papua, kami ingin membuktikan yang nyata,”tegas Wim R Medlama kepada wartawan di Cafe Prima Garden Abepura, Selasa (20/11) kemarin.

Wim menjelaskan, secara diplomasi KNPB telah melakukan aksi-aksi perjuangan dalam memperjuangan aspirasi rakyat menuju kemerdekaan yang berdaulat, yang dalam hal ini demi mendapatkan pengakuan dan dukungan dunia internasional melalui negara-negara anggota PBB, sementara Yance Hembring selama ini ada dimana dan tidak terdengar perjuangannya.

Mengenai pernyataan Yance Hembring telah melakukan gugatan Pepera di PTUN Jayapura dan Mahkamah Agung (MA) dan telah berjuang sehingga Papua Barat telah terdaftar menjadi anggota PBB, Wim menegaskan bahwa pihaknya itu juga merupakan pernyataan kuno yang hanya menipu rakyat Papua.

“Saya tegaskan bahwa, saat ini KNPB terus berupaya memediasi kepentingan rakyat Papua dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di dunia internasional, dan perjuangan KNPB tidak akan pernah menyerah sampai kapan pun,” tegasnya.

Disinggung soal peringatan 1 Desember 2012, pihaknya kini sedang bernegosiasi dengan Polda Papua untuk memperoleh ijin dalam melakukan demonstrasi damai, dan juga ijin untuk melaksanakan kegiatan lainnya dalam memeriahkan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat dimaksud.

Mengenai pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK), lanjut dia, bahwa KNPB tidak akan melakukannya, karena itu bukan hal yang dimain-mainkan. “Bendera BK merupakan bendera lambangang negara yang wajib dihargai bukan dikibarkanbgeitu saja lalu diturunkan,” jelasnya.

untuk itu, dirinya sangat menyayangkan sikap aparat keamanan yang senantiasa mengintimidasi rakyat dengan segala tindakannya, hal ini membuat rakyat menjadi trauma sebut saja, pada Senin, (19/11), warga Papua hendak mengikuti ibadah syukur di Aula STAIN GIDI Sentani dalam rangka memperingati HUT KNPB ke-4, disini aparat keamanan memeriksa warga yang hendak beribadah.[loy]

Terakhir diperbarui pada Rabu, 21 November 2012 22:01

Rabu, 21 November 2012 21:59, Ditulis oleh Loy/Papos

November 22, 2012 0

KNPB Jadi Piaraan NKRI Dinilai Tudingan Kuno

Jubir KNPB, Wim R. Medlama (berkacamata) didampingi anggotanya ketika memberikan keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Jayapura, Selasa, (20/11)

JAYAPURA -Tudingan miring dari Koordinator Dalam Negeri Negara Repoblik Papua Barat, Theopilus Mandowali, S.Pd versi Presiden Yance Hembring, bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan organisasi piaraan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI), nampaknya mendapat tanggapan serius dari Juru Bicara (Jubir) KNPB, Wim R. Medlama.

Menurutnya, tudingan seperti itu merupakan tudingan yang sudah kuno, karena rakyat sudah tahu siapa sebetulnya selama ini berjuangan keras dalam memediasi aspirasi rakyat di dunia internasional.

“Itu hanyalah tudingan kuno, kita lihat di lapangan, siapa yang bekerja nyata untuk rakyat Papua dan siapa yang hanya duduk berkoar-koar untuk lakukan propaganda,”

ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Jayapura, Selasa, (20/11).

Dijelaskan, KNPB selama secara diplomaasi melakukan aksi-aksi perjuangan dalam memperjuangan aspirasi rakyat menuju kemerdekaan yang berdaulat, yang dalam hal ini demi mendapatkan pengakuan dan dukungan dunia internasional melalui Negara-negara anggota PBB, sementara Yance Hembring selama ini ada dimana dan tidak terdengar perjuangannya. Khusus mengenai pernyataan bahwa Yance Hembring telah melakukan gugatan Pepera di PTUN Jayapura dan Mahkamah Agung (MA) dan telah berjuang sehingga Papua Barat telah terdaftar menjadi anggota PBB, baginya itu hanya pernyataan kuno, dan pernyataan yang hanya untuk menipu rakyat.

Lanjutnya, saat ini KNPB terus berupaya memediasi kepentingan rakyat Papua dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di dunia internasional, dan perjuangan KNPB tidak akan pernah menyerah sampai kapan pun.

“Mengenai pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK) kami tidak lakukan, karena itu bukan hal yang main-main, itu merupakan simbol Negara yang wajib hukumnya dihargai. Dalam kegiatan KNPB terbuka untuk siapapun, silakan warga non Papua datang untuk ikut ibadah dan ikut kegiatan yang dilakukan KNPB,”

imbuhnya.

Terkait dengan itu, dirinya juga sangat menyayangkan sikap aparat keamanan yang senantiasa mengintimidasi rakyat dengan segala tindakannya, hal ini membuat rakyat menjadi trauma. Sebut saja, pada Senin, (19/11), warga Papua hendak mengikuti ibadah syukur di Aula STAIN GIDI Sentani dalam rangka memperingati HUT KNPB ke-4, disini aparat keamanan memeriksa warga yang hendak beribadah.(nls/don/l03)

Rabu, 21 November 2012 18:45, Binpa

November 21, 2012 0

BP KNPPB Pro Yance Hembring Dilantik

JAYAPURA – Sekelompok Pemuda yang disebut sebagai Badan Pengurus Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) dilantik oleh Theopilus Wondowali yang mengaku sebagai Koordinator Dalam Negeri Negara Papua Barat, Rabu (14/11) pukul 12.30 WIT di Kampung Singgriwai, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura .

Usai pelantikan, dilanjutkan pembacaan ikrar, dan pemancangan Bendera KNPPB, Bendera Merah Putih dan Bendera Bintang Kejora (BK). Acara pelantikan diiringi Lagu Hai Tanah-ku Papua.

Sedangkan 5 Sumpah Janji Ikrar Pemuda yang dibacakan yakni, pertama, kami KNPP berjanji akan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua berjanji akan setia dengan negara Republik Papua Barat, ketiga berjanji akan memegang teguh Undang-undang 1 juli 1971, keempat berjanji akan melindungi serta mengayomi seluruh rakyat, kami KNPP berjanji akan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh bangsa dan Negara.

Theopilus dalam sambutanya mengatakan, pelantikan ini, karena pemuda merupakan tulang punggung Negara yang memberikan semangat juang bagaikan obor yang menyala-nyala, memiliki jiwa Patriotisme, merangkul pemuda/pemudi yang ada di NRPB. “Ini merupakan sejarah bagi kita NRPB, kita bukan bangsa yang miskin, akan tetapi pelantikan kita sudah tunjukkan kepada Negara bahwa kita adalah orang yang berjuang dengan susah payah, yang hidup hanya dari keladi dan tanpa membiayai perjuangan itu,”ungkapnya dalam upacara pelantikan KNPPB di Kampung Singgri wai, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Rabu, (14/11).

Untuk itu, Theo menekankan kepada badan pengurus yang baru saja dilantik itu untuk harus berani mempertahankan negaranya tanpa pamrih.

Disamping itupula, dia berpesan untuk tidak terpengaruh dengan tindakan-tindakan anarkhis yang menyia-nyiakan perjuangan Republik Papua Barat. “Jika terpengruh, maka ada tindakan kriminalitas dan akhirnya perjuangan tidak bisa tercapai. Mari kita jaga tanah Papua ini karena kita masih berada di dalam negara Indonesia, sehingga kita sudah saatnya memberikan pengakuan secara penuh untuk harus keluar dari NKRI.

Lanjut Theo, dirinya mengajak kepada seluruh rakyat Papua utnuk bersama-sama mendukung perjuangan ini. Pemuda dimana saja, mari serukan secara bersama-sama sesuai apa yang disampaikan pimpinan, Yance Hembring selaku Ketua OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang kini dijadikan sebagai Presiden Negara Republik Papua Barat

Dimana, sejak 24 September 2012 lalu, Yance Hembring sudah berjuang untuk mendapatkan rekomendasi dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono guna membicarakan masalah Republik Papua Barat di PBB . “Kita dukung perjuangan ini sampai pada titik akhir ,” tandasnya.
Sementara itu, kepada wartawan, Agustinus Waipon yang mengaku sebagai Kepala Kantor Sekretariat negara Republik Papua Barat, mengungkapkan dibentuknya Komite Nasinal Pemua Papua ini, karena mereka telah memiliki Negara berdasarkan undang-undang Institusi 1 Juli tahun 1971.
“Dengan dasar hukum inilah, kami bisa bentuk KNPPB ini, mereka adalah harapan bangsa, mereka adalah tulangg punggung Negara Repbulik Papua Barat untuk menunjang segala aktifitas Papua merdeka yang selama telah berjuang,” katanya.

Agustinus menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah memberikan kesempatan kepada Republik Papua Barat untuk memisahkan diri. “Memang, dulunya kita organisasi Papua Merdeka yang disebut, OPM, namun pada tanggal 26 November 2009 lalu, OPM telah dilebur menjadi Administrasi Negara Repoblik Papua Barat,” ujarnya lagi.

Disinggung dalam pelantikan ini, ada Bendera Bintang Kejora dan Bendera Merah Putih, jawab Agustinus, alasan dikibarkan bendera merah putih karena sementara penguasa tunggal masih republic Indonesia dan belum ada penyerahan secara resmi.

“Jadi, ini ada tahapan dimana, Yance Hembring sedang berjuang di PBB. Ada, tahapan-tahapan yang harus kami lakukan untuk harus pisah dari NKRI ini, seperti Belanda dengan Indonesia melaksanakan penyelesaian di Denhak. Jadi, penyelesaian itu langsung di PBB, begitupula Negara Rerpublik Papua Barat Indonesia menyerahkan Negara ini di Jayapura pada tahun 2013 mendatang,” tegasnya.

Dikibarkannya Bendera Merah Putih dalam pelantikan dimaksud, karena Bangsa Indonesia yang sudah membina NRPB, disamping itu juga belum resminya penyerahan NRPB dari Repoblik Indonesia. Penyerahan nanti, akan disaksikan oleh seluruh dunia Internasional, sebab masalah Negara kami telah diselesaikan secara hukum,” paparnya.

Soal penyelesaian hukum hingga berdirinya Repbulik Papua Barat, lanjut dia, bahwa tahapan telah digugat Indonesia melalui Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura yang digugat oleh Yance Hembring, seperti Soekarno mengugat Indonesia-Belanda, demikian pula Papua Barat menggugat Indonesia. (nls/don/l03)

Jumat, 16 November 2012 08:32, Binpa

November 16, 2012 0

TPN/OPM Tidak Pernah Halangi Pilgub

Mako Muno Ogobai, Sekjen Makodam Wilayah I Wegeuto

Mako Muno OgobaiJAYAPURA—Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) tak pernah menolak atau menghalangi tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua periode 2012-2017 yang tengah dilaksanakan di KPU Papua.

Demikian diutarakan Mako Muno Ogobai yang mengaku sebagai Sekjen Makodam Wilayah I Wegeuto saat bertandang ke redaksi Bintang Papua, Kamis (1/11) .

Pernyataan ini sekaligus menepis tudingan pihak-pihak tertentu yang menyatakan TPN/OPM terus-menerus menebar ancaman dan kekacauan untuk menghalangi-halangi pelaksanaan Pilgub.

Dikatakan, KPU Papua, Panwas Papua, Ketua DPRP, Gubernur Papua, Ketua Pansus Pilgub harus segera mengurus SK Gubernur Papua dari salah-satu pemimpin dari ke-7 pasangan Calon Gubernur dan Cawagub Papua.

Dia menuturkan, tahapan pelaksanaan Pilgub mesti dilakukan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Tapi apabila terus-menerus mengalami penundaan, dia mengatakan, pihaknya mendesak agar pelaksanaan Pilgub sebaiknya dikembalikan ke pemerintah pusat.

“Agenda politik apapun yang dilaksanakan tak boleh tertunda hingga tahun 2013 atau pihak-pihak tertentu ribut sana-sini. Bila tahapan Pilgub tak dilakukan sebaiknya dikebalika ke pemerintah pusat,”lanjutnya.(mdc/don/lo1)

Jumat, 02 November 2012 07:41, BP.com

November 2, 2012 0