JAYAPURA [PAPOS]- Majelis Rakyat Papua [MRP] temui DPRP, Jumat [13/5] dalam rangka melakukan konsultasi penyusunan Tata tertib [Tatib] MRP dengan DPRP. Konon pertemuan ini dilakukan secara mendadak. Pertemuan ini antara MRP dan DPRP tertutup. Turut hadir ketua DPRP, Drs. Jhon Ibo, MM beserta unsure pimpinan dan anggota DPRP lainnya.

Pjs MRP Toram Wambrauw mengatakan pihaknya datang ke DPRP untuk melakukan konsultasi terkait penyusunan tata tertib MRP yang baru. Sebab tata tertib MRP merupakan sebuah dokumen hukum yang didalamnya mengatur tentang fungsi dan tugas MRP yang mesti dijalankan.

Sebelum MRP mengadakan pertemuan dengan pihak DPRP. Menurut Toram, MRP terlebih dahulu mengadakan pertemuan khusus dengan Mendagri. Pertemuan ini guna mengklarifikasi hal-hal apa saja yang perlu disusun dalam Tatib MRP. ‘’Tatib ini sangat penting sebagai dasar dalam perjalanan MRP dipemerintahan Papua,’’ujar Toram.

Untuk itu, bila Tatib MRP sudah disusun maka diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi MRP dapat berjalan dengan sendirinya yang pada akhirnya semua tugas MRP dapat terselesaikan dengan hasil yang baik.

Pada frinsip kata dia, MRP berkeinginan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam hal keberadaan MRP dipemerintahan Papua. Apakah kedudukan MRP itu sendiri atau apakah MRP berkedudukan di ibukota Provinsi atau di kabupaten dan kota Provinsi.

Secara Yuris formal, menurut dia kedudukan MRP tersebut tepatnya berada diprovinsi Papua. Dengan demikian setiap Provinsi akan ada MRP. Itu sesuai dengan PP perdasus no 4 tahun 2010 tentang tata tertib MRP yang baru, kemudian menjadi dasar pemilihan anggota MRP yang baru bahwa di Provinsi Papua harus ada MRP disetiap Provinsi.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui pemerintahan Provinsi Papua lebih menekankan MRP supaya ada disetiap Provinsi Papua. Dengan hadirnya lembaga MRP tersebut dimasing-masing Provinsi kedepannya dapat membantu tugas dan kewajiban pemerintahan Papua.

Nah, sebelum MRP mensyahkan Tatib terlebih dahulu diadakan pertemuan persamaan persepsi dengan semua pihak supaya nantinya dapat bersama-sama dengan pemerintah Papua dan MRP menjalankan tugas pemerintahan sehingga apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apappun. Pada akhirnya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari keputusan tata tertib MRP. ‘’Jadi sekarang keputusan tata tertib MRP belum final hanya masih sebatas konsultasi dengan pihak DPRP,”pungkas Toram [ cr-62].

JAYAPURA [PAPOS]- Usulan pemekaran provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah dari provinsi Papua, yang muncul sejak beberapa tahun silam, sudah sampai di tangan pemerintah pusat, hanya saja pemekaran itu masih terkendala belum adanya persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Demikian dikemukakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Paulus Sumino kepada wartawan di Jayapura, Rabu. Menurut dia, sesuai aturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, disebutkan kalau rencana pemekaran provinsi baru dari provinsi paling timur itu, harus atas rekomendasi MRP.

“Kita tahu kalau MRP sendiri belum memberi rekomendasi mereka kepada usulan pemekaran dua provinsi yakni Papua Selatan dan Papua Tengah. Itu yang membuat pembahasannya di DPR RI menjadi belum maksimal,” terang Paulus Sumino.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua selama dua periode dari partai Golkar itu menambahkan, sebenarnya pemekaran dua provinsi baru di Papua itu, sudah masuk dalam 20 daerah yang dibahas DPR RI. “Dalam priode MRP lalu, sampai lima tahun tidak ada persetujuan tentang dua provinsi ini. Intinya dua provinsi ini relative sudah memenuhi syarat lain-lain, tinggal menunggu rekomendasi MRP. Kita berharap MRP periode ini bisa melakukannya,” kata Paulus Sumino.

Menyinggung penilaiannya tentang kinerja MRP sendiri, dia katakan kalau lembaga ini baru pertama dan satu-satnya didunia serta baru satu kali periode sehingga lepas dari semua kekurangnya, harus bisa dianggap tahap pertama adalah belajar. “Periode kedua ini tentunya kita harapkan akan lebih baik lagi dan lebih focus dalam tugasnya, sesuai amanat UU Otsus,” paparnya.[bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Friday, 06 May 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Usulan pemekaran provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah dari provinsi Papua, yang muncul sejak beberapa tahun silam, sudah sampai di tangan pemerintah pusat, hanya saja pemekaran itu masih terkendala belum adanya persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Demikian dikemukakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Paulus Sumino kepada wartawan di Jayapura, Rabu. Menurut dia, sesuai aturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, disebutkan kalau rencana pemekaran provinsi baru dari provinsi paling timur itu, harus atas rekomendasi MRP.

“Kita tahu kalau MRP sendiri belum memberi rekomendasi mereka kepada usulan pemekaran dua provinsi yakni Papua Selatan dan Papua Tengah. Itu yang membuat pembahasannya di DPR RI menjadi belum maksimal,” terang Paulus Sumino.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua selama dua periode dari partai Golkar itu menambahkan, sebenarnya pemekaran dua provinsi baru di Papua itu, sudah masuk dalam 20 daerah yang dibahas DPR RI. “Dalam priode MRP lalu, sampai lima tahun tidak ada persetujuan tentang dua provinsi ini. Intinya dua provinsi ini relative sudah memenuhi syarat lain-lain, tinggal menunggu rekomendasi MRP. Kita berharap MRP periode ini bisa melakukannya,” kata Paulus Sumino.

Menyinggung penilaiannya tentang kinerja MRP sendiri, dia katakan kalau lembaga ini baru pertama dan satu-satnya didunia serta baru satu kali periode sehingga lepas dari semua kekurangnya, harus bisa dianggap tahap pertama adalah belajar. “Periode kedua ini tentunya kita harapkan akan lebih baik lagi dan lebih focus dalam tugasnya, sesuai amanat UU Otsus,” paparnya.[bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Friday, 06 May 2011 00:00

PESERTA : Saat sosialisasi anggota MRP di Biak, Selasa [25/1] , Sejumlah peserta mengemukakan penolakan MRP dan malah minta agar pemerintah melakukan Refrendum

PESERTA : Saat sosialisasi anggota MRP di Biak, Selasa [25/1] , Sejumlah peserta mengemukakan penolakan MRP dan malah minta agar pemerintah melakukan Refrendum
BIAK [PAPOS] – Sosialisasi tentang pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua [MRP] yang dilakukan Panitia Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua [MRP] di gedung wanita Biak, Selasa [25/1], diwarnai ketegangan. Lantaran sejumlah peserta secara terang-terangan menolak pemilihan anggota MRP, bahkan peserta ada yang menuntut dilakukan Refrendum.

Hal ini mengemuka saat memasuki sesi tanyajawab, sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan gemukakan tentang penolakan tentang keberadaan MRP itu sendiri, dan meminta agar panitia segera menghentikan segala bentuk pentahapan terkait memilih anggota MRP periode 2010-2015 itu.

Bahkan, saat memasuki sesi tanyajawab, sejumlah peserta menuntut agar pemerintah segera melakukan referendum menuju pembebasan politik rakyat Papua, karena menilai MRP yang nota bene untuk merepresentasikan aspirasi rakyat rakyat Papua, dan juga lahir dari UU Otsus No 21 tahun 2001 itu, telah gagal total.

Permintaan referendum itu mengemuka saat penanya pertama, Marike Rumbiak yang berasal dari perwakilan perempuan, Dewan adat Byak itu, menyampaikan pandangannya tentang sejumlah pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap Orang Papua selama ini. Menurut Marike, ia memiliki sejumlah bukti dan data, bahwa keberadaan MRP pada periode lalu tidak dapat berbuat apa-apa terkait aspirasi yang disampaikan orang asli Papua untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran yang dinilai melanggar HAM tersebut. “Saya mewakili perempuan dari Dewan adat Byak meminta agar sosialisasi ini dibubarkan, dan tidak ada pemilihan MRP untuk perwakilan Perempuan dari Biak ini,” pinta Marike dengan suara keras

sambil berjalan menuju meja panitia sembari menyerahkan photo-photo kekerasan terhadap orang Papua. Dan sontak seluruh peserta pun bertepuk tangan sambil berdiri.

Demikian penanya kedua, Gerald Kafiar yang mengaku mewakili adat Byak, juga dengan suara lantang ia menyampaikan agar anggota MRP periode lalu dapat dihadirkan pada sosialisasi tersebut, sehingga dapat memberi penjelasan tentang apakah MRP itu perlu dilanjutkan atau tidak. Atau setidaknya kata Gerald, anggota MRP yang lama itu dapat menyampaikan penjelasan tentang apa yang mampu diperbuat oleh MRP pada periode lalu. “Kami dewan adat menolak dengan tegas pemilihan MRP ini. MRP merupakan boneka yang sedang dibentuk untuk memecah-belah persatuan rakyat Papua, jadi sebaiknya dihentikan,” tegasnya.

Namun demikian ada juga peserta menilai bahwa proses yang telah ditentukan pemerintah dalam pemilihan anggota MRP itu, agar tetap dibiarkan berjalan, sedangkan tuntutan politik [Refrendum] yang mengemuka pada sosialisasi itu, hendaknya dapat disampaikan melalui mekanisme lain, dan diluar dari pada acara Sosialisasi MRP yang sedang berlangsung.

Menanggapi sejumlah pertanyaan serta usulan yag disampaikan, anggota tim sosialisasi yang berasal dari akademisi diantaranya, Frans Reumi menyampaikan kepada sekitar 240 orang peserta yang hadir, aspirasi yang disampaikan terkait Refrendum dan sebagainya diluar dari konteks pembahasan anggota MRP, agar disampaikan melalui jalur dan mekanisme lain. “Jangan di campur-aduk urusan Politik dengan peraturan maupun perundang-undangan. Kami datang dari Jayapura untuk melakukan sosialisasi terkait pemilihan anggota MRP, dan diluar dari pada konteks itu, kami tolak untuk berkomentar,” ujar Frans Reumi.

Sementara itu, tim fasilitator sosialisasi, Jimmy Murafer, ketika dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan, pihak fasilitator tidak akan terpengaruh terkait dengan penolakan pemilihan MRP dari Dewan adat maupun unsur perempuan dari wilayah IV Biak dan Supiori itu. “ Tahapan tetap jalan. Hingga Tiga hari kedepan, panitia akan membuka pendaftaran bagi lembaga/ kelompok untuk segera diferifikasi hingga pelantikan anggota MRp pada 12 Pebruari 2011 mendatang.’’

Jika ada yang mendaftarkan lembaganya, maka tentunya akan diferifikasi. Dan jika tidak ada yang mengajukan, berarti tidak ada yang diferifikasi. Saya kira itu intinya,” kata Jimmy, yang seharinya menjabat sebagai kepala bidang pengkajian masalah strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan masyarakat provinsi Papua. [gia]

Written by Bahagia/Papos
Wednesday, 26 January 2011 00:00

JUMPA PERS : Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua dan kelompok WPNA saat melakukan jumpa pers terkait penolakan terhadap pemilihan anggota MRP dan bahkan meminta harus dibubarkan sebab Otsus Papua telah gagal melindungi hak hidup orang Papua.

JUMPA PERS : Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua dan kelompok WPNA saat melakukan jumpa pers terkait penolakan terhadap pemilihan anggota MRP dan bahkan meminta harus dibubarkan sebab Otsus Papua telah gagal melindungi hak hidup orang Papua.
JAYAPURA [PAPOS]- Aspirasi penolakan terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) semakin memanas, hampir sebagian besar komponen masyarakat Papua meminta agar MRP ditiadakan.

Penolakan terhadap lembaga presentatif masyarakat asli Papua datang dari pihak Dewan Adat Papua, kalangan rohaniawan Papua, Dewan Adat Biak kemudian Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua juga menolak untuk dilakukan pemilihan anggota MRP bahkan meminta agar lembaga itu dibubarkan.

Ketua Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua, Usama Yogobe kepada Wartawan Rabu (12/1) kemarin mengatakan, masyarakat Papua menilai Otonomo Khusus Papua gagal sebab Otsus tidak mengakomodir hak-hak hidup rakyat Papua.

Masyarakat Papua melalui Mubes MRP tanggal 9-10 Jini 2010 dengan resmi telah mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat sehingga perangkat Otsus seperti Majelis Rakyat Papua harus ditiadakan.

Usama Jogobe juga mengatakan, bahwa Ketua MRP Agus Alua dan seluruh anggotanya seharusnya mendengar hati nurani masyarakat adat Papua, dimana rakyat Papua telah menolak Otsus sehingga untuk menghargai rakyat ketua MRP bersama anggota MRP tidaklah menerima perpanjangan jabatan dari pemerintah RI melainkan melakukan sidang istimewa dan membubarkan MRP.

Hal yang sama juga disampaikan kelompok West Papua National Agreetment (WPNA) melalui Jek Wanggae yang mengatakan kalau MRP harus dibubarkan sebab Otsus Papua telah gagal melindungi hak hidup orang Papua.

Jek menuturkan, aspirasi rakyat Papua yang tertuang dalam 11 rekomendasi Mubes MRP sampai saat ini tidak ditindak lanjuti DPRP sebagai wakil rakyat, sehingga masyarakat Papua tidak lagi percaya kepada DPRP.

Lanjut Jek, saat ini pemerintah sedang memainkan stategis politik untuk mengamankan kepentingan Negara di Papua dengan membentuk LMA untuk menyaingi Dewan Adat Papua (DAP) dan stategis politik tersebut akan melahirkan konflik antara masyarakat adat di Papua.

Untuk itu Jek berharap, sebaiknya proses pemilihan MRP dihentikan dan segera membubarkan LMA, sebab masyarakat Papua tidak menginginkan MRP ada di Papua.

“ Kalau pemerintah terus memaksakan kehendak untuk tetap melakukan pemilihan MRP maka masyarakat adat Papua akan bertindak menyatukan kekuatan untuk melakukan pergerakan aksi penolakan MRP di Papua,” katanya.

Dia juga berharap agar pemerintah tidak menacing-mancing kemarahan masyarakat Papua sehingga tidak terjadi konflik yang menghancurkan masyarakat adat Papua.

“ Seharusnya pemerintah mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah di Papua dan dialog,” ungkap Jek Wanggae.

Selain Jek Wanggae dan dan Usama Yogobe, Badan Esekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasi Papua yang disampaikan oleh Muse Wero juga mengatakan sikap menolak MRP dibentuk kembali.

Muse mengungkapkan bahwa pihak Gereja serta Dewan Adat Papua telah menyatakan sikap menolak MRP sehingga mahasiswa Papua juga menyatakan sikap menolak tegas pembentukan MRP dan mahasiswa Uncen siap turun jalan jika ada aksi tentang penolakan MRP nanti. [eka]

Written by Eka/Papos
Thursday, 13 January 2011 00:59