Libatkan Petapa dan Mahasiswa

JAYAPURA [PAPOS] – Penangungjawab KPP, Pastor DR.Neles Tebay, Pr mengatakan untuk mengamankan pelaksanaan Konfrensi Perdamaian Papua[KPP] di Aula Uncen yang berlangsung selama 3 hari yakni 5-7 Juli, pihaknya melibatkan Penjaga Tanah Papua [PETAPA] sebanyak 100 orang dan 300 ratusan Mahasiswa.

Demikian disampaikan Penangungjawab KPP, Pastor DR.Neles Tebay, Pr kepada wartawan usai melakukan pengecekan persiapan terakhir di Auditorium Uncen, kemarin. ‘’Persiapan sudah final, tidak ada lagi masalah. Kita sudah siap untuk menggelar Konfrensi Perdamaian Papua [KPP], besok [ baca hari ini, red],’’ kata Neles.

Demikian juga kata dia, Menkopolhukam, Djoko Suyanto akan tiba besok pagi. Pagi ini red]. Kehadiran Menkopolhukam ini sekaligus juga akan membuka Konferensi Perdamaian Papua [KPP].

Bahkan para peserta dari kabupaten dan Kota se-tanah Papua sudah hadir di Jayapura. Mereka ditempatkan di beberapa tempat penginapan. “Ya, peserta semua sudah berada di Jayapura. Dengan demikia kegiatan sudah bisa dimulai, termasuk Menkopolhukam dipastikan hadir, demikian juga pak Gubernur, Barnabas Suebu, SH. Kita sudah bertemu, bahkan beliau bersedia membawa materi. Selain itu Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih juga menyatakan kesediannya untuk hadir dan mereka bersedia membawa materi,” ujara Tebay.

‘’Kita optimis kegiatan akan berlangsung aman dan damai se3suai dengan harapan kita semua,’’ tambahnya.[cr-63].

Written by Cr-63/Papos
Tuesday, 05 July 2011 00:00

Dokumen Pepera Terkuak

Bersama Dokumen  Lain Akan Diserahkan kepada Presiden SBY

pepera JAYAPURA—-Memanasnya aspirasi desakan referendum akhir-akhir ini, rupanya membuat hati keluarga para  pencetus Pepera meradang, untuk itu  mereka akhirnya secara terang-terangan mempublikasikan  dokumen sejarah Pepera itu kepada publik. Ya, dokumen sejarah Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat),  terkuak. Ternyata dokumen berharga itu, masih tersimpan rapi di rumah keluarga keturunan Stefanus Saberi, mantan Ketua Gerakan Merah Putih Provinsi Irian Jaya sesuai  SK No 35/TK/Thn 1968.   Dalam SK Gerakan Merah Putih Provinsi Irian Jaya tersebut tercatat sebagai pelindung adalah Pangdam XVII Cenderawasih Brigjen Sarwi Eddie Wibowo dan Muspida Provinsi Irian Jaya saat itu.

Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua antara milik Belanda atau Indonesia. “Gejolak politik  yang akhir- akhir ini terjadi di Papua antara lain  tuntutan agar pemerintah Indonesia memberikan referendum bagi rakyat Papua untuk membentuk negara otonomi  terlepas dari induk semangnya  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  membuat keluarga keturunan Stefanus Samberi  mempublikasikan kepada rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua,” ujar Yakobus D Affar, cucu tertua almarhum mendiang Stefanus Samberi  ketika menggelar jumpa pers di Restauran Bintang Laut, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Rabu (23/6) pagi.  Pasalnya, menurut  Affar, selama  sejumlah pihak selalu mengklaim bahwa  merekalah  pencetus Pepera, padahal dalam dokumen tersebut  dikatakan bahwa   Stefanus Samberi adalah  seorang pencetus masuknya Irian Jaya  ke pangkuan ibu pertiwi NKRI. “Dokumen otentik menyangkut sejarah Pepera kini masih tersimpan utuh di tangan saya. Semua kunci perjuangan Irian Jaya masuk ke NKRI ada ditangan saya,” tukas  Affar. Karena itu, lanjutnya, pihaknya minta agar pemerintah Indonesia segera meluruskan  sejarah Pepera yang tertuang dalam dokumen yang ditinggalkan Stefanus Samberi serta  minta pemerintah Indonesia melindungi  keluarga keturunan Stefanus Samberi di atas Tanah Papua.

“Melihat gejolak politik di Provinsi Papua antara lain rakyat Papua minta referendum, maka posisi kami terancam.  Saya minta pemerintah Indonesia harus segera meluruskan sejarah Pepera agar semua orang dapat memahami tokoh No 1 yang memasukan Irian Jaya ke NKRI adalah Stefanus Samberi,” tukasnya meneteskan air mata. “Saya  menyampaikan hal ini karena didukung bukti otentik  dari dokumen asli  peninggalan tete saya Stevanus Samberi. Saya hanya ingin menyampaikan  bahwa Mantan Ketua Gerakan Merah Putih  Provinsi Irian Jaya  saat Pepera hanya tete saya Stefanus Samberi bukan banyak orang sebagaimana yang diklain sejumlah pihak selama ini,” tukasnya seraya menunjukan dokumen asli peninggalan Stefanus Samberi.

Menurut Affar, pihaknya membuka dokumen sejarah Pepera kepada publik lantaran Nikolaus Youwe, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah  kembali ke Tanah Air setelah selama puluhan tahun tinggal di Negeri Belanda. Keberangkatan Nikolaus Youwe ke Negeri Belanda saat itu juga adalah berkat saran dari Stevanus Samberi.  Ketika Nikolaus Youwe tiba di Jayapura, maka ketika itu pula Yakobus Affar   berinisiatif meminta waktu untuk bertatap muka bersama Nikolaus Youwe hanya untuk  sekedar  menunjukkan foto dirinya dan Nikolaus Youwe tempo dulu sekaligus  memohon kepada Nikolaus Youwe  memfasilitasi agar keluarga almarhum mendiang Stefanus Samberi dapat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun demikian, ujar Affar, permohonan untuk bertemu Nikolaus Youwe hingga kini tak pernah ditanggapi yang bersangkutan. Bahkan ia juga meminta bantuan Ondoafi  Gasper Sibi untuk mempertemukannya dengan Nikolaus Youwe. Tapi belum terealisasi hingga kini.  Maksud pertemuan dengan Presiden SBY, tambah  Affar, agar pihaknya dapat menunjukkan sebuah dokumen tentang sejarah Pepera.  Betapapun, sejarah Pepera mesti  diluruskan oleh pemerintah serta  rakyat Indonesia  khususnya  rakyat di Provinsi Papua. “Hal yang benar harus diungkapkan karena kebenarannya adalah diatas segalanya,” tukasnya.

“Karena sulit bertemu Nikolasu Youwe, makanya saya gelar jumpa pers agar dapat dipublikasikan kepada pemerintah dan rakyat Papua. Biar pemerintah Indonesia dapat membandingkan perjuangan tete Stevanus Youwe dengan Nikolaus Youwe” Sekedar diketahui, Stefanus  Samberi lahir di Serui 6 Juli 1935. Pada 9 Agustus 1976 di Jayapura ia diangkat menjadi Ketua Gerakan Merah Putih Provinsi Irian Jaya Almarhum Stefanus Samberi  meninggal  tahun 1983 ketika transit di Bandara  Hasanuddin Makasar  dalam penerbangan dari Jakarta menuju Jayapura. Kini jasad  Stevanus Samberi  dibaringkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Trikora, Waena. (mdc)

Dari TRPB/OPM: Perihal Berbagai Pengeboman di Timika – Murni dalam Rangka Sesuap Nasi

Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB)
Markas Pusat Pertahanan – Komando Revolusi Tertinggi

————————————————————–

Dari Markas Pusat Pertahanan TRPB dengan ini hendak menyampaikan konfirmasi terakhir menyangkut kasus sejumlah pengeboman yang terjadi diTimika belakangan ini bahwa:

  1. Peristiwa ini murni ulah Kaum Papua-Indonesia (Papindo), yang menghendaki Freeport dan NKRI memberikan tambahan sesuap nasi;
  2. Para pelaku sendiri adalah bagian dari politik NKRI dalam mencari posisi/ jabatan di kursi Nomor Satu (eksekutiv dan legislativ) di Kabupaten Mimika;
  3. Pengibaran Sang Bintang Kejora, dan mengeluarkan Perintah Operasi atas nama organisasi Perjuangan Papua Merdeka adalah cara kerja penjahat dan penghianat, yang mengatasnamakan perjuangan dan tanah untuk kepentingan posisi dan perut di dalam NKRI. Cara ini mengacaukan dan mengusik ketentraman hidup masyarakat, yang sudah lama ditinggalkan para gerilayawan Papua Merdeka.

Terkait dengan itu, maka TRPB menghimbau:

  1. Agar para kaum Papindo, yang TRPB telah miliki identitas mereka satu per satu, melakukan aksi-aksinya murni dalam rangka menuntut Freeport dan NKRI memperhatikan posiisi dan sesuap nasi mereka, dengan TIDAK MENGORBANKAN BENDERA dan ORGANISASI PERJUANGAN Papua Merdeka, karena dengan demikian perbuatan ini jelas menunjukkan betapa Anda tertinggal dari kemajuan yang sedang terjadi di kubu pertahanan dan perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaannya;
  2. Agar para kaum Papindo menghentikan cara-cara menghasut masyarakat Papua dengan mendorong isu Papua Merdeka, padahal tujuan akhirnya hanyalah meminta jabatan dan porsi uang;
  3. Agar bangsa Papua sendiri pandai membaca situasi dan bergerak berdasarkan suara hatinurani, agar tidak berulang kali, dari tahun ke tahun, terus-menerus ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, alias Preman Politik NKRI.
  4. Perjuangan ini bukan merupakan aksi premanisme dan terorisme, ini sebuah gerakan atas nama sebuah identitas dan entitas suku, bangsa, wilayah, budaya, etnis, politik dan ekonomi dalam hukum universal yang berlaku di muka Bumi. Hukum itu melarang tindakan terorisme yang menyesatkan, meresahkan dan mengorbankan masyarakat adat (masyarakat sipil);
  5. Agar para pejuang jabatan BUpati dan Ketua DPR di Kabupaten Mimika menggunakan cara-cara yang profesional dan bermartabat, tidak menggunakan cara-cara preman dan amatir, yang ujung-ujungnya merusak keamanan dan kedamaian hidup masyarakat.

Demikian untuk diketahui oleh NKRI dan bangsa Papua,

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat,
Pada Tanggal: 17 September 2008

An. Panglima Komando Revolusi Tertinggi;

ttd.

Leut. Gen. TRPB Amunggut Tabi
Sekretaris Jenderal

Catatan:

Untuk Informasi atau pertanyaan, silahkan kontak: trpb@papuapost.com, trpb@westpapua.net

Himbauan TRPB Menyikapi Penembakan Otinus Tabuni dan Rekayasa NKRI di Tanah Papua

Himbauan Menyikapi Penembakan Otinus Tabuni dan Rekayasa NKRI di Tanah Papua: “Dalang di Balik Pembunuhan di Wamena adalah TNI/Kopassus. Kalau semua orang Papua tahu bahwa pembunuh dan pembuat onar di tanah Papua sejak lama adalah NKRI, mengapa harus tanya-jawab kepada DAP untuk mencaritahu siapa dalangnya dan mengapa itu terjadi?”, Amunggut Tabi, Sekretaris Jenderal Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) per telepon dari Rimba Papua.

Menyikapi penembakan yang telah terjadi tanggal 09 Agustus 2008, maka dengan tegas dan pasti, Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) menyatakan bahwa:

  1. Pihak yang menginginkan, mengimpikan, mendoakan siang-malam dan berupaya dengan segala kekuatannya agar Papua Barat tidak aman, kacau dan orang Papua mati setiap detik adalah pihak NKRI, bukan orang Papua atau organisasi masyarakat Papua atau Dewan AdaT Papua. Berdasarkan kebenaran mutlak ini, maka jelas bahwa tidak ada orang Papua manapun yang menskenariokan untuk mengacaukan peringatan mulia dimaksud untuk mengotorinya dengan pertumpahan darah manusia, anggota Masyarakat Adat pula;
  2. Berdasarkan teori Ali Moertopo seperti berulangkali dikutip dan diucapkannya sesaat kampanye Penentuan Pendapat Rakyat, bahwa yang NKRI butuh bukan manusia Papua, tetapi Tanah Papua, oleh karena itu kalau orang Papua mau merdeka, lebih baik minta kepada Tuhan atau orang untuk memberikan pulau baru atau meminta orang Amerika carikan tempat di Bulan, maka jelas eksistensi orang Papua di tanah airnya sama sekali tidak diharapkan oleh NKRI, apalagi dihargai. Maka pembunuhan orang Papua ini bukan hal yang mengagetkan dan secara kebetulan, bukan sebuah tembakan peringatan yang meleset dan mengenai manusia Papua;
  3. Penembakan dimaksud jelas-jelas diskenariokan oleh NKRI (BIN/Kopassus/Polri) untuk mengotori perayaan murni masyarakat adat yang memperingati hari penting bagi Masyarakat Adat Sedunia. Itu pertanda NKRI tidak menghargai Masyarakat Adat di seluruh muka Bumi dan khususnya di Indonesia. Memang dalam banyak kesempatan dan tindakan, NKRI tidak pernah mengakui dan menghargai keberadaan masyarakat adat di negara-bangsa Indonesia. Oleh karena itu, siapa lagi yang dapat disalahkan sebagai dalang yang mengotori peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia itu, kalau bukan NKRI?
  4. Melihat ada sejumlah bendera lain, selain bendera Bintang Kejora yang dikibarkan, maka perlu dipertanyakan, “Siapa yang membawa dan menyerahkan bendera-bendera lain dimaksud?” Apa hubungan Masyarakat Adat dan Peringatan ini dengan Bintang Kejora? Bukankah Masyarakat Adat itu juga termasuk semua Masyarakat Adat di Indonesia dan sedunia? Maka dengan demikian, kebodohan seperti ini hanyalah milik NKRI, yang selalu mengakal-akali setiap kesempatan untuk menyalahkan dan membunuh orang Papua, sampai punah dalam waktu 30 tahun dari sekarang. (Itu trend yang sudah nampak berdasarkan berbagai studi ilmiah di luar negeri).
  5. Kalau Peringatang Hari Masyarakat Adat Sedunia ini diselenggarakan oleh Dewan Adat Papua (DAP), maka jelas ada kepentingan NKRI dalam kaitannya dengan DAP, karena DAP sudah mulai mengambil peran aktiv dalam memberikan masukan dan kritik kepada NKRI, sebagai wakil sebenarnya dari Masyarakat Adat Papua (bukan MRP yang adalah kaki-tangan NKRI), dalam rangka mencari kambing-hitam untuk menyalahkan DAP (Dewan Adat Papua). Dengan menyalahkan DAP, maka dengan demikian mempersempit ruang gerak dan maneuvre DAP, sehingga mematikan langkahnya sebelum akhirnya mengambil peran aktiv dalam menyikapi Pemilu NKRI 2009. Dengan demikian rakyat Papua telah dijinakkan dan tak ada lagi lembaga yang berani melawan atau memprotes NKRI.

Berdasarkan pendirian dan kebenaran ini, maka kami menyerukan kepada rakyat Papua di seluruh Tanah Air untuk terus berjuang dan mengenal benar siapa musuh dan bagaimana cara kerjanya:
Agar Masyarakat Adat Papua tetap berdiri kepada hukum adatnya, agar tanah adat, tanah ulayat dan wilayah ulayat Masyarakat Adat Papua tidak dipakai oleh NKRI atau kaum Papindo dengan alasan pembangunan atau apa saja;

  • Agar DAP bersikap arif sehingga tidak terpojok dan harus diselkan, padahal peran DAP sangat dibutuhkan, khususnya dalam menuju BOIKOT PEMILU NKRI 2009 oleh segenap Masyarakat Adat Papua. KALAU NKRI MENGOTORI HARI PENTING MASYARAKAT ADAT SEDUNIA, MENGAPA MASYARAKAT ADAT PAPUA TIDAK BISA MEMBOIKOT PEMILU 2009 yang dianggap begitu penting bagi NKRI?
  • Agar Dewan Adat Papua dan segenap Organisasi Masyarakat Adat di Papua Barat mengirimkan Surat Resmi beserta mengirim Utusan Khususnya ke Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Masyarkat Adat di New York, Amerika Serikat dalam waktu dekat. Hal ini penting agar NKRI tidak terus bermain-main dengan nasib-hidup, hak asasi dan kehidupan masyarakat adat Papua.

Jangan pernah mundur karena ancaman apapun. Terus maju pantang mundur!

!!!MERDEKA HARGA MATI!!!
Dikeluarkan di: Markas Pertahanan Pusat, Rimba Papua
Pada Tanggal: 14 Agustus 2008

An. Panglima Tertinggi TRPB

Amunggut Tabi
Sekretaris Jenderal

Berita Sekilas: Militar Indonesia atas Komando Kol. Siagian Beroperasi di Vanimo dan Sekitarnya

Dari Mabes Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat melaporkan bahwa Operasi Intelijen dan propaganda shock therapy lancar dilakukan aparat dan alater terorisme negara kolonial NKRI di Papua Barat, di kampung dan kota, di rimba dan bahkan di luar wilayah kedaulatan NKRI.

Satu minggu belakangan ini Kol. Burhanuddin Siagian dan 8 orang anggotanya sekarang beroperasi secara khusus dengan sejumlah individu yang menamakan dirinya anggota TPN/OPM (masih menggunakan nama TPN/OPM) dengan tujuan membujuk para anggota TPN/OPM itu (bukan anggota TRPB atau OPM menyerahkan diri ke pangkuan Ibutiri Pertiwi yang kejam itu. Keberadaan Siagian terkait erat dengan pekerjaan para penghianat Papua dan penjilat tempat kotoran NKRI, Messet-Joku Cs, dipimpin Ibu Penghianat I. Joku, Ketua Barisan Merah-Putih Papua bergerak di bidang diplomasi untuk membujuk dan membawa pulang para pencari suaka orang Papua di luar negeri. Ada beberapa berita dilansir Cepos, yang konon milik TNI/NKRI Kodam di Papua tentang rencana Markas Victoria an. Yor Kogoya dan rombongan berniat menyerahkan diri dan seterusnya.

Burhanuddin Siagian berhasil dengan tugas-tugasnya di Acheh, dan dianggap sangat sukses, maka ia dipindah-tugaskan ke Papua Barat. Hubugnan Acheh-Papua Barat kini sedang dipasang atas nama Papua Merdeka oleh Kolonel Burhanuddin Siagian. Tujuannya untuk menggali jaringan pejuang Papua Barat Merdeka, mengenal siapa di balik semua gerakan, dan akhirnya mematikan jaringan dan individu yang menggerakkan perjuangan Papua Merdeka. Ibu Papindo I. Joku sedang memakai seorang Papua lain bernama Al.M., berasal dari Kabupaten Jayapura, sementara Ibu Papindo Joku ada di baliknya, di belakangnya lagi Kol. Siagian, di belakangnya NKRI, dan sedang keluar-masuk ke pos-pos pertahanan TRPB dan melakukan pembicaraan-pembicaraan seputar persiapan senjata dan pemantapan organisasi.

Hingga belakangan ini pasukan Siagian bergerak terbuka di wilayah PNG, Vanimo, menimbulkan reaksi keras dari Somare dan Belden Namah (Seorang kapten Tentara PNG, PNGDF, Komandan operasi perbatasan PNG dengan NKRI, yang kini anggota legislativ di Vanimo sementara tetap memegang jabatan militer dimaksud, memiliki hubungan bisnis dengan Kopassus-NKRI dalam bidang pembalakan hutan).

Lebih dari 10 masyarakat tak berdosa juga dibawa melintas batas dan akhirnya tertangkap di Vanimo, dipenjarakan. Mereka dibawa dengan tujuan melakukan Latihan bersama Angkatan Bersenjata TPN/OPM, atas komando Gen. TRPB Mathias Wenda. Setelah dikonfirmasi., kami atas nama Mabes Pusat Pertahahan Komando Revolusi Tertinggi TRPB menyatakan korban penahanan ini telah berada di Vanimo, dan akan dipulangkan menurut waktu yang ditentukan oleh aparat kepolisian PNG. Secara resmi tidak ada program pelatihan. Program tunggal yang kita sedang galakkan sekarang ini adalah konsolidasi internal dan restrukturisasi organisasi, tidak ada agenda lain”. demikian dari SekJend TRPB Leut Gen. A. Tabi.

Menurut Tabi, “Untuk itu, kali berikutnya, semua langkah, seumpama mobilisasi dana, perang, latihan militer, apa saja, harus ada Surat Perintah dalam bentuk SPO atapun Surat Mandat dari Panglima Tertinggi. Ini zaman pascamodern, jadi semua berita tanpa bukti tertulis sebenarnya TIDAK USAH masyarakat ikut. Kita sedang urus negara, sebuah bangsa sedang menentang sebuah negara untuk membentuk negara, jadi tidak bermartabat kalau semua perintah Panglima Tertinggi dibawa dari mulut ke mulut. Orang Papua juga harus pintar dan sudah harus belajar setelah ditipu bertubi-tubi selama 45 tahun lebih. Kenapa masih juga mau ditipu?”

Somare di Jakarta Sekarang?

Saat ini Capt. PNGDF Belden Namah dan Somare dikabarkan ada di Indonesia membicarakan ketegangan dimaksud, disuguhi paha putih dan menutup mulut mereka dengan hidangan ala Jawa:suap, sogok, dan diam.

Ada sejumlah kasus yang perlu dicermati dan disikapi secara bijak oleh masyarakat dan bangsa Papua, di seluruh dunia:
1. Penangkapan 42 orang di Fak-Fak setelah mereka mengibarkan Bintang Kejora;
2. Kekacauan terbuka di Kota Vanimo oleh Pasukan Kopassus;
3. Pengiriman sejumlah aktivis Papua Merdeka ke Pulau Jawa dan lainnya dengan alasan untuk membeli seragam buat TPN/OPM, melobi senjata, dan sebagainya;
4. Memberikan Surat Panggilan kepada sejumlah Kepala Suku dan/atau Tokoh Adat di Papua Barat, dengan topik Undangan Melakukan Konsultasi Umum demi keamananan;
5. Pemekaran 5 kabupaten Baru di Pegunungan Tengah dan rencana Pemekarang Provinsi Papua Tengah dengan Ibukota di Timika;
6. Memberikan tekanan kepada para Kepala Suku dan politisi di Vanimo, PNG mengatasnamakan Somare untuk mengusir para pejuang dari Rimba Papua di wilayah perbatasan;
7. Melakukan operasi dan propagandan teror di wilayah perbatasan, atas nama penertiban dan pengamanan wilayah perbatasan.

Langkah Antisipasi Bangsa Papua

Yang harus dilakukan para pejuang dan rakyat di Papua Barat Merdeka adalah:
1. Membiarkan mereka cari makan, mereka makan dan mati karena kenyang, sama dengan sikap kami bersama terhadap anak bangsa Papua yang kini menjabat di kursi pemerintahan NKRI;
2. Agar rakyat Papua tidak terpancing dengan isu-isu seperti:
2.1 Latihan bersama pasukan TPN/OPM di wilayah perbatasan dalam rangka mempersiapkan pasukan TPN/OPM (Tidak ada pasukan TPN/OPM di perbatasan sekarang. Yang ada adalah Pasukan TRPB, dan OPM kini bermarkas pusat di Port Vila, Republik Vanuatu);
2.2 Tidak terpancing dengan isu-isu “OPM akan menyerang” atau “melakukan serangan” di mana saja, baik di perbatasan ataupun di kampung-kampung atau terutama di wilayah sekitar Tembagapura dan Bintuni, di mana ada perusahaan asing, dengan alasan meminta dana tambahan untuk makan-minum mereka kepada pemerintah asing;
2.3 Dengan sepenuhnya mendukung gerakan dan langkah Majelis Rakyat Papua (MRP), memboikot Pemilu 2009. Sekarang masa untuk operasi secara politik, bukan militer lagi, maka rakyat Papua yang dijadikan sebagai bagian dari NKRI, sebaiknya membuktikan diri “Tidak Setuju” itu dengan memboikot Pemilu 2009.
2.4 Agar semua berita dari mulut ke mulut mengatasnamakan Gen. TRPB Mathias Wenda tidak diterima dengan begitu lugu/polos. Semua berita itu harus dibuktikan dengan Surat Resmi, dengan Kop: “Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB), Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Tertinggi”, atau Surat Langsung dari Panglima Tertinggi dengan Kop Surat “Panglima Komando Revolusi Tertinggi – Tentara Revolusi Papua Barat”. Komando Pertahanan Sayap militer untuk Papua Merdeka sekarang TIDAK MENGGUNAKAN nama TPN/OPM lagi, Kantor Pusat OPM berada di Port Vila, Vanuatu, Markas Pusat TRPB berada di Timba Papua (Timur dan Barat).

Demikian dan harap menjadi pengetahuan umum,

SPMNews Crew
Seperti disampaikan langsung ke Crew SPMNews

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny