Peran Almarhum Sir Julius Chan sebagai Bapak Pendiri Papua Nugini dan Kontribusinya dalam Memerdekakan Vanuatu

Artikel oleh Elder Wewo Kotokay, Melanesian Conservation Elders terjemahan The Do-OPM SPMNews

Pendahuluan

Almarhum Sir Julius Chan adalah sosok penting dalam sejarah politik Pasifik, dikenal sebagai salah satu Bapak Pendiri Papua Nugini (PNG) dan sebagai tokoh kunci dalam proses kemerdekaan Vanuatu. Peran Chan dalam intervensi di Santo Island untuk membantu Vanuatu menghadapi kelompok pemberontakan menggambarkan komitmennya terhadap stabilitas regional dan solidaritas antarnegara.

Bapak Pendiri Papua Nugini

Sir Julius Chan lahir pada 17 April 1939 di New Ireland, PNG. Ia mulai terlibat dalam politik pada akhir 1960-an dan dengan cepat menjadi salah satu pemimpin terkemuka di negara tersebut. Sebagai Menteri Keuangan pertama setelah kemerdekaan pada tahun 1975, Chan memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan dan stabilitas di PNG.

Visi Chan untuk PNG mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang esensial bagi kemajuan negara. Ia berusaha untuk menciptakan identitas nasional yang kuat di tengah keberagaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Kepemimpinannya ditandai oleh pragmatisme dan fokus pada persatuan, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan pemerintahan pasca-kolonial.

Kemerdekaan Vanuatu dan Intervensi di Santo Island

Perjalanan menuju kemerdekaan Vanuatu tidaklah mudah, ditandai dengan konflik internal dan perjuangan untuk menemukan identitas nasional. Gerakan Nagriamel, yang dipimpin oleh Jimmy Stevens, berusaha untuk memisahkan diri dari pemerintahan baru, terutama di Santo Island, di mana ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat sangat terasa.

Menanggapi meningkatnya ketegangan, Perdana Menteri pertama Vanuatu, Father Walter Lini, meminta bantuan Sir Julius Chan. Menyadari potensi ketidakstabilan di kawasan tersebut, Chan mengizinkan pengiriman pasukan Pertahanan Papua Nugini ke Santo Island pada tahun 1980. Intervensi ini sangat penting dalam meredakan pemberontakan dan mengembalikan ketertiban, menunjukkan komitmen Chan terhadap kerjasama regional dan prinsip saling mendukung antarnegara.

Keberhasilan intervensi ini tidak hanya membantu Vanuatu untuk mengamankan kemerdekaannya, tetapi juga memperkuat hubungan antara PNG dan Vanuatu, menegaskan peran Chan sebagai pemimpin yang menghargai solidaritas di antara negara-negara Pasifik.

Warisan dan Dampak

Warisan Sir Julius Chan sebagai Bapak Pendiri Papua Nugini ditandai dengan dedikasinya terhadap pembangunan bangsa dan stabilitas regional. Kontribusinya terhadap kemerdekaan Vanuatu melalui intervensi di Santo Island mencerminkan komitmennya untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama di kawasan Pasifik.

Seiring PNG terus berkembang, fondasi yang diletakkan oleh pemimpin seperti Chan tetap penting bagi kemajuan yang berkelanjutan. Hidup dan kariernya menjadi pengingat akan kompleksitas kepemimpinan di Pasifik dan dampak abadi dari keputusan politik terhadap jalur nasional.

Kesimpulan

Almarhum Sir Julius Chan adalah sosok transformasional yang tindakannya sangat mempengaruhi arah Papua Nugini dan Vanuatu. Kepemimpinannya selama tahun-tahun awal PNG dan keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan Vanuatu menyoroti keterkaitan antara negara-negara di kawasan ini. Saat kita merenungkan kontribusinya, penting untuk mengakui nilai kerjasama dan solidaritas dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di Pasifik.

February 1, 2025 0

Parliament to vote on referendum

April 6, 2022

Prime Minister James Marape and Bougainville President Ishmael Toroama have signed the Era Kone Covenant which now paves the way for ratification of the 2019 referendum results leading to Bougainville’s independence.

The Era Kone Covenant is a significant milestone in this journey for both governments as it captures all aspects of the 97.7 per cent referendum results and the post-referendum consultations.

The decision to initiate the Era Kone Covenant was agreed last December by the Autonomous Bougainville Government and the National Government for it to guide the process for the results of the referendum and the joint consultations.

Mr Toroama said at the signing yesterday that the covenant now give effect to Section 342 of the National Constitution and thanked Mr Marape for the National Government’s commitment in this regard.

“I want to express my very sincere gratitude for your undivided leadership, perseverance and commitment on this journey in giving effect to Section 342 of the National Constitution which commits both governments to consult on the referendum result,” he said.

He expressed the intention to bring the Era Kone Covenant and the referendum results before the 11th parliament next year 2023 given the political tenures of both governments.

Mr Marape noted in agreement the importance of the Era Kone Covenant and pledged the support of the PNG government

“I reaffirm our agreement to determining a political settlement for Bougainville earlier than 2025 and no later than 2027 and that the Era Kone Covenant sets the pathway and acts as the indicative guide toward the political settlement for Bougainville by the 11th National Parliament” he said.

Following the covenant signing both parties will endorse the covenant through the respective executive councils and then the technical teams from both governments will draft the constitutional regulation which will carries the road map towards independence.

Mr Marape reassured Mr Toroama that despite the national elections coming up, the Era Kone Covenant now tied any PNG Parliament from hereafter to continue addressing the Bougainvillea referendum.

April 7, 2022 0

Indonesia Berkomitmen Bantu Fiji di Bidang Kepolisian

Metrotvnews.com

Indonesia Berkomitmen Bantu Fiji di Bidang Kepolisian — Pertemuan Menlu Retno Marsudi dan Menhan Fiji bahas bantuan bidang kepolisian (Foto: Dok.Kemenlu RI).

, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola pada 14 Maret kemarin.

Selain itu, Inoke mengunjungi Indonesia juga dalam rangka kerja sama dalam bidang kepolisian.

“Komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara Melanesia untuk meningkatkan kapasitas di bidang kepolisian,” ucap Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.

Sementara, dalam pertemuannya dengan Menlu Retno, dibahas mengenai hubungan bilateral dua negara dan bidang kepolisian itu sendiri.

Dibicarakan juga peran Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG) dan peran Indonesia di dalam pembangunan negara-negara Pasifik.

Arrmanatha menambahkan, Inoke ini sebelumnya adalah Menlu Fiji. Sekitar setahun yang lalu, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menhan Fiji.

Selama ini, Indonesia juga memperjuangkan agar kelompok separatis Papua yang menyebut dirinya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk bergabung dengan MSG.

Namun dengan Papua Nugini yang akan menjadi Ketua MSG yang dimulai pada Januari 2017, penentuan anggota penuh akan dilakukan pada pertemuan tingkat kepala negara. Pertemuan itu akan berlangsung sekitar September 2017.

(FJR)

March 15, 2017 0

MOU between Israel and PNG will enable Visa Free Travel

EMTV – According to a press statement by the Papua New Guinea Israel Jewish Council, ‘Israeli Nationals will not require visas to enter PNG ports for 60 days and PNG Nationals will not require visas to enter Israeli ports up to 90 days.’

The Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service/Official and National/Ordinary Passports, is an agreement that was signed between Foreign Affairs Minister Rimbink Pato and his Israeli counterpart.

Prime Minister Peter O’Neill stated that “…there will be no more visas required for Papua New Guineans and no visa required for Israelis coming to PNG, so you can arrive here without a visa and you can automatically come and visit the holy sites — so that’s very good news for Papua New Guineans.”

The agreement between the State of Israel and the Independent State of Papua New Guinea is seen as a boost to bilateral relations.

“It is important that our diplomatic relationship to be lifted to the next level — we want to open up a new embassy here. We are hoping that Israel will also open up a small embassy in Port Moresby for the Pacific region.” He added.

Israeli President, Benjamin Netanyahu, reaffirmed PNG that Israel was willing to give it a prime spot at Jerusalem, and not Tel Aviv where all other diplomatic missions are located.

February 3, 2017 0

Sogavare: Para pemimpin MSG wajib hasilkan keputusan positif

Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro - IST — Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro – IST

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Manasseh Sogavare melakukan tur ke Vanuatu, Fiji dan PNG dalam rangka membangun konsensus dengan para pemimpin Melanesia lainnya terkait sejumlah isu penting dengan cara dialog dan persaudaraan Melanesia.

Menurutnya, dalam rilis yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Selasa (17/1/2017), tur tersebut menyusul pertemuan tingkat menteri Desember lalu di Port Vila, tur tersebut untuk membicarakan dua isu penting dengan para pemimpin MSG.

Isu pertama adalah restrukturisasi sekretariat MSG di Port Vila agar memastikan kesesuaiannya dengan prioritas-prioritas anggota MSG serta memberikan layanan mendesak pada warga MSG. Isu selanjutnya adalah Pedoman Keanggotaan.

Akhir tahun lalu pihak-pihak yang mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, seperti Pastor Allan Nafuki, Ketua Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA) mengaku kecewa karena para pemimpin MSG tidak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP pada di Port Vila akhir Desember lalu.

Sebelumnya, Nafuki pernah menyatakan Manasseh Sogavare mengatakan pada dirinya dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji, KTT MSG Desember lalu akan tetap dilangsungkan dan menjamin masuknya ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

Namun seperti diketahui, KTT para pemimpin yang berhak memutuskan status keanggotaan ternyata urung terjadi, dan pertemuan sebatas para menteri luar negeri anggota-anggota MSG membicarakan pedoman keanggotaan baru yang dibuat agar lebih berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Kemelanesiaan. Pedoman tersebut rencananya akan ditetapkan pada pertemuan KTT para pemimpin MSG yang hingga saat ini belum ditetapkan tanggal pelaksanaanya.

Tur Sogavare yang sedang berlangsung ke tiga negara anggota MSG tersebut hendak mendorong agar Pedoman Keanggotaan dan Aplikasi atas Keanggotaan Baru mendapat persetujuan.

“Kehendak saya semata-mata untuk memastikan agar Pedoman ini segera disetujui oleh para Pemimpin,” ujar Sogavare sambil mengingat kunjungan pertamanya yang berdampak positif dalam mendorong kesepemahaman terkait isu-isu di wilayah itu.

“Tujuan saya ingin mendorong dialog yang lebih sering antar pemimpin sehingga kita dapat membangun konsensus dan kesepemahaman terkait isu-isu penting di wilayah kita. Para pemimpin juga punya tanggung jawab lebih besar untuk pastikan keputusan-keputusan berdampak positif pada kehidupan warganya,” kata dia.

Sogavare mengapresiasi sambutan Perdana Menteri Vanuatu kepada delegasinya sejak tiba di Port Vila Minggu malam lalu. Pertemuan dengan Charlot Salwai dan juru bicara FLNKS Victor Tutugoro berlangsung Selasa.

Menurutnya kedua pemimpin beserta dirinya akan membangun level interaksi yang lebih erat dengan Perdana Menteri Fiji Bainimarama Jumat (20/1) dan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill akhir Februari nanti.

Oleh sebab itu, delegasi Kepulauan Solomon dan Perdana Menteri Sogavare akan kembali ke Honiara, Kepulauan Solomon Minggu (22/1). Pertemuan dengan Peter O’Neil dipindah ke bulan Februari.

Ketua MSG akan membuat pernyataan hasil diskusinya dengan rekan-rekan MSG selama kunjungan putaran kedua, khususnya setelah menyelesaikan tur ke Port Moresby bulan depan. (*)

January 20, 2017 0

Bicarakan keanggotaan West Papua, Sogavare mulai tur MSG

Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare saat bertemu pimpinan ULMWP di Honiara tahun lalu - Jubi/Victor Mambor — Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare saat bertemu pimpinan ULMWP di Honiara tahun lalu – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare memulai turnya ke Ibukota negara-negara anggota MSG, Jumat (13/1/2017).

Dilansir RNZI (13/1) Tur ini dilakukan Sogavare setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu West Papua.

Bulan lalu, beberapa menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG, namun Frank Bainimarama , Perdana Menteri Fiji tidak hadir.

Kepulauan Solomon dan Vanuatu selama ini yang terus membuka diri mengakomodir keanggotaan penuh West Papua di MSG sementara Fiji dan PNG menolaknya.

Indonesia yang menganggap West Papua adalah bagian Melanesia dari NKRI, sebagai anggota asosiasi berkeinginan mencegah ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.

Sogavare dijadwalkan bertemua Charlot Salwai, kolega politiknya di Port Vila serta juru bicara gerakan FLNKS Kaledonia Baru, Victor Tutugoro. DIa kemudian bertolak ke ke Suva, Fiji dan Port Moresby, PNG.

Menurut informasi kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon, melalui tur tersebut Sogavare juga akan mengajukan Revisi Kriteria status Keanggotaan Observer, Keanggotaan Associate dan Pedoman baru MSG kepada para pemimpin tersebut.

Perdana Menteri bersama delapan anggota delegasinya, termasuk sekretaris MSG, pejabat kementerian luar negeri dan perdagangan serta anggota kepolisian khusus akan kembali ke Honiara 26 Januari mendatang.(*)

January 16, 2017 0

Pressure builds on PNG government over LNG Project

radionz, 21 November 2016

Papua New Guinea’s government is again under pressure from landowners with interests in the major LNG gas project.

LNG Project facility, Central Province, Papua New Guinea. Photo: RNZI / Johnny Blades

A Beneficiary Group, comprised of landowners and provincial governments, has petitioned the government to ensure maximisation of the value of equity interest in the project.

The petitioners are from Hela, Southern Highlands, Western, Gulf and Central provinces across which the ExxonMobil-led Liquefied Natural Gas project spans.

They claim that new changes to a 4.27 percent equity interest in the project being introduced by state-owned Kumul Petroleum Holdings Ltd erode the value of their equity.

ExxonMobil’s LNG Project cuts a swathe of development through Hela province in PNG’s Highlands. Photo: RNZI / Johnny Blades

This, the Beneficiary Group says, breaches the terms of the Umbrella Benefit Sharing Agreement signed with over 60,000 landowners at the inception of the project in 2009.

Among 14 demands, the petition calls for the government to rescind a move to pursue vendor financing for the 4.27 percent equity.

The government of prime minister Peter O’Neill has been given until this week to respond.

Project equity in the name of affected landowners and provincial governments is managed by the state in a complex structure.

Photo: RNZI/Johnny Blades

However, in the petition, the beneficiaries complain of a “prolonged lack of disbursement of benefits emanating from the PNG LNG project”.

Shiploads of the project’s gas product are being successfully exported each week to Asian markets.

However landowners says the state has not paid royalties and other entitlements; nor has the project released development levies to provincial governments.

Earlier this year, landowners in Hela blockaded a key conditioning plant at the project’s hub over their demand for long outstanding commitments from government.

Hides landowners met several times with the government to discuss outstanding LNG Project payments. Photo: Supplied

Representatives of government re-confirmed that the commitments would be honoured, saying a process of verification of genuine landowners was holding up the payments.

The blockade was lifted but this new petition warns of a serious risk of disruptions to the project’s operations at any time by dissatisfied landowners.

The five provinces had entered into the project having secured a government commitment to helping them directly participate in commercialisation of their abundant LNG resources.

ExxonMobil’s LNG Project cuts a swathe of development through Hela province in PNG’s Highlands. Photo: RNZI / Johnny Blades

However angst is growing over the perception that the that has not honoured the social contract that it tied down with indigenous and tribal people in affected areas

The long term security of the project is unclear.

November 21, 2016 0

Limbiye is new Miss PNG

October 24, 2016 The National Main Stories

By SHARLYNE ERI

University of PNG student Kellyanne Limbiye, 23, was crowned Miss Papua New Guinea (PNG) 2016 in Port Moresby last Saturday.

The Pacific Assurance Group-sponsored contestant will be the country’s representative at the Miss Pacific Islands Pageant (MPIP) in Samoa.

Limbiye, a final-year political science student was also judged winner of the sarong wear and talent categories. First runner-up was Miss Queen Emma Chocolates Lois Doules Ilave, second runner-up was Miss International Training Institute (ITI) Rose Lakoro Pitoi and the third runner-up Miss Pacific Balanced Fund (PBF), Melody Leke.

Head of the judging panel Robert Aisi said it was a tough job for the panel because the contestants demonstrated courage and grace.

Limbiye said that it was through the motivation and inspiration of her mother, sisters and the MPIP committee members, particularly Molly O’Rourke, that pushed her to perform to her best.

She made a special mention of Pacific Assurance Group for coming to her aid in the final weeks leading up to the actual pageant week.

Special awards were Best Traditionally Inspired Dress Miss Queen Emma Chocolates Ilave, Miss Photogenic and Patrons’ Choice Miss Italpreziosi Dorothy Elliot, Miss Friendship Miss Institute of Business Studies (IBS) Samantha Kuase and Best Topic Presentation Miss ITI, Pitoi.

Limbiye bagged the People’s Choice Award sponsored by bmobile and Miss Tourism Award.
She will represent PNG in the MPIP in Samoa in December, accompanied by her designer-stylist Tabu Pelei-Warupi.

October 24, 2016 0

Momentum dekolonisasi Pasifik dorong Gutterres bersikap?

Aksi pengucapan syukur KNPB kepada tujuh negara Pasifik yang membawa masalah Papua ke Majelis Umum PBB (19/9/2016) - Jubi/Zely Ariane — Aksi pengucapan syukur KNPB kepada tujuh negara Pasifik yang membawa masalah Papua ke Majelis Umum PBB (19/9/2016) – Jubi/Zely Ariane

Jayapura, Jubi – Atmosfer dekolonisasi di Pasifik dan dorongan pemerintah serta masyarakat sipil Kepulauan Pasifik terhadap status politik Papua menjadi momentum penting yang berkemungkinan mendorong Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Antonio Gutterres untuk bersikap.

Dr. Cammi Webb-Gannon, pemerhati West Papua dari Universitas Sydney, mengatakan tingkat pendiskusian terkait penentuan nasib sendiri dan hak azasi manusia West Papua di Sidang PBB bulan lalu merefleksikan momentum baru menuju dekolonisasi Pasifik.

Peran Perdana Menteri Manasseh Sogavare sebagai ketua MSG dan perdana Menteri Kepulauan Solomon patut dicatat sebagai faktor pendorong penting dalam proses itu, demikian menurut Dr Webb-Gannon seperti dilansir RNZI, Selasa (18/10/2016).

“TIdak saja Sogavare sudah mendorong bertambahnya negara Pasifik berbicara terkait West Papua di Majelis Umum PBB, tetapi dia juga berusaha agar isu tersebut dibawa hingga ke komite dekolonisasi PBB,” ujarnya.

Inilah kali pertama setelah puluhan tahun, lanjutnya, rakyat West Papua berhasil membawa persoalan mereka sampai ke radar internasional, “dan hal itu dimungkinkan karena kerja luar biasa yang dilakukan oleh negeri-negeri Pasifik,” ungkap Webb.

Sementara wakil United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Pasifik, Akouboo Amatus Douw, menanggapi terpilihnya Antonio Gutterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang baru, berharap Gutterres dapat membantu rakyat Papua memfasilitasi ajakan tujuh negara Pasifik di sidang umum PBB lalu untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Terkait jasa Gutterres, mantan PM Portugal terhadap kemerdekaan Timor Leste, Douw menilai hal itu memang menguntungkan Timor Leste, namun menurut dia, Belanda tidak memenuhi kewajiban moralnya terhadap rakyat Papua seperti yang dilakukan Portugal.

Douw mencatat peran Gutterres selagi dia masih memimpin UNHCR. Menurut Douw UNHCR telah memberikan bantuan hukum dan kemanusiaan kepada lebih dari 10,000 pengungsi West Papua di PNG.

“Estimasi kasar saya sekitar 30,000 pengungsi politik Papua diseluruh dunia saat ini, termasuk saya,” kata Douw.

Alasan utama orang-orang Papua meninggalkan Papua, lanjutnya, akibat penyangkalan hak atas penentuan nasib sendiri di negerinya.

“Saya punya pikiran positif terkait prioritas Gutterres untuk ikut mengatasi masalah kami,” tegasnya.(*)

October 20, 2016 0

Gereja Katolik PNG Harap MSG Sahkan ULMWP Anggota Penuh

Uskup Agung Gereja Katolik Port Moresby, John Ribat (kiri) (Foto: cti.ac.pg)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Berbeda dengan sikap pemerintahnya yang memberi sinyal tidak mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), Gereja Katolik Papua Nugini (PNG) justru menyerukan dukungan.

Uskup Agung Gereja Katolik PNG, Sir John Ribat, mengatakan ULMWP harus diizinkan menjadi anggota penuh sebagai perwakilan penduduk asli Papua.

Ia menyerukan agar pemimpin MSG bersungguh-sungguh mempertimbangkan permohonan ULMWP.

Dia mengatakan masalah hak asasi manusia di Papua perlu dibahas dalam kerangka MSG. Ia mengatakan Indonesia juga harus terlibat dalam MSG, sebagai observer atau pengamat.

ULMWP adalah sebuah wadah bagi kelompok-kelompok masyarakat di Papua yang memiliki aspirasi untuk menentukan nasib sendiri dan pelurusan sejarah Papua.

Mereka saat ini berstatus sebagai pengamat di MSG, yakni sub regional Pasifik Selatan yang beranggotakan Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, Papua Nugini dan FLKNS.

Indonesia di MSG berstatus sebagai associate member.

Mantan PM PNG Juga Sampaikan Dukungan

Sementara itu, mantan PM PNG, Michael Somare, juga menyerukan agar MSG memenuhi permintaan ULMWP menjadi anggota penuh.

Michael Somare yang juga pendiri MSG, mengemukakan MSG akan lebih kuat dengan memasukkan Papua, dan karena itu ia meminta agar pemimpin MSG menyetujui ULMWP menjadi anggota penuh.

Editor : Eben E. Siadari

October 17, 2016 0