Grand Design Penataan Daearah Papua Diwacanakan

Muhammad Musa’ad dan Ary Moller saat jumpa persJayapura—Menyikapi perkembangan situasi pasca desentralisasi wilayah yang beimbas pada munculnya aspirasi pemekaran wilayah untuk menjadi sebuah daerah otonom baru di Indonesia dan khusunya di Papua, Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) membuat sebuah rancangan yang diharapkan bisa menjadi pedoman untuk daerah-daerah yang ingin menjadi daerah otonom baru (dimekarkan), baik […]

October 17, 2010 0

Presiden Diminta Tuntaskan Persoalan Papua

Jakarta [PAPOS] – Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Yorris Raweyai menegaskan, berbagai masalah Papua harus bisa diselesaikan secara tuntas pada masa kepemimpinan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kita inginkan pada periode SBY-Boediono ini kita mampu untuk menyelesaikan Papua dan Aceh, sehingga kredibilitas bangsa ini di mata internasional bisa tercapai dengan cara yang demokratis, berkeadilan, bermartabat," kata Yorris saat rapat Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Otonomi Khusus Aceh bersama pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi I DPR itu menyesalkan kinerja pemerintah terhadap pelaksanaan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU 11/2006 tentang Otonomi Khusus Aceh yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Tidak pernah ada evaluasi dari pemerintah, mengeluarkan PP juga tanpa ada pembahasan bersama-sama DPR. Maka kalau kita lihat orang menuntut untuk mengembalikan itu, saya setuju," kata Yorris.

Namun demikian, Yorries tidak setuju kalau otonomi khusus dikatakan gagal. "Karena tidak ada parameter, kapan dievaluasi, dimana gagalnya," ujar politisi Golkar dari Papua Barat itu.

Ia juga menyesalkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat Papua. Ia mencontohkan pelaku pembunuhan terhadap tokoh Papua Theis Eluay dan tokoh Papua lainnya hanya dihukum 4 tahun dan bahkan banyak yang dibebaskan.

"Tapi masyarakat Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora dihukum 15 tahun penjara karena PP No 77/2007," kata Yorris.

Dikatakan, sebenarnya dalam UU 21/2001 dan UU 11/2006 dilengkapi dengan dana otonomi Khusus yang terpisah dari dana pemerintah. "Kalau pemerintah mau arif, punya `political will`, pemerintah sebaiknya membentuk satu tim yang hanya melaksanakan implementasi otsus secara konsisten, tinggal dikoodrdinsikan dengan Pemda Papua. Itu tidak sulit," kata Yorris.

Sementara itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pengaturan lambang daerah sebagaimana diatur dalam PP No 77/2007 tentang Lambang Daerah harus sesuai dengan aturan yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan otonomi daerah dan otonomi khusus bagi Papua.

"Berdasarkan amanat pasal 2 ayat (2) UU 21/2001, Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural dari kemegahan jati diri Papua dalam bentuk bendera dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan," ujar Djoko Suyanto.

Tetapi untuk desain lambang daerah seperti bendera Bintang Kejora tidak dapat digunakan sebagai lambang sebagaimana yang diatur pada pasal 6 Peraturan pemerintah 77 tahun 2007. [ant/agi]

Ditulis oleh Ant/agi/Papos
Sabtu, 24 Juli 2010 00:00

July 26, 2010 0

Pembangunan Jalan Trans Jayapura-Wamena, Makin Tidak Jelas

JAYAPURA-Kelanjutan proyek pembangunan jalan trans Jayapura-Wamena yang kini sudah mencapai jarak sekitar 500 kilo meter, nasibnya makin tidak jelas.

Pasalnya, Provinsi Papua melalui Dinas PU tidak lagi mengagendakan proyek tersebut untuk diselesaikan. Tidak dilanjutkannyanya jalan ini, karena dinilai tidak akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, ini lantaran perencanaan awalnya sudah tidak tepat, jadinya proyek tersebut mubazir, tidak dapat dimanfaatkan. Buktinya, meski jalan itu sudah pernah tembus ke Wamena, namun karena tidak digunakan, sehingga menjadi hutan kembali.

“Dulunya kan sudah tembus, tapi tidak digunakan sehingga jadi hutan kembali,”jelas Kepala Dinas PU Provinsi Papua Ir Jansem Monim MT kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di GOR Cenderawasih, Senin.

Karena itu lanjutnya, untuk sementara proyek jalan Jayapura-Wamena tidak akan jadi prioritas lagi. “Kita abaikan dululah,”katanya.

Dikatakan program provinsi tahun ini masih tetap melanjutkan program tahun lalu, yaitu fokus tujuh ruas jalan stategis dan 4 program prioritas.

Untuk empat program prioritas, salah satunya dengan membuka keterisolasian 8 Kabupaten yang ada di wilayah Pegunungan Tengah melalui program transportasi terpadu, yaitu memanfaatkan sungai,laut dan darat. Melalui program ini dinilai lebih efektif dan efisien dan dapat mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Tuhan sudah beri kita sungai, laut dan darat, kenapa kita tidak manfaatkan dengan baik,”tambahnya lagi.

Dua dari empat program prioriotas itu diperkirakan berjarak antara 170 sampai 2000 kilo meter lebih, mulai dari Wamena-Habema, Nduga dan Genyem ke arah selatan. Jalan ini sangat strategis, sebab jika itu dibuka, maka Pegungan Tengah yang selama ini terisolir, kecuali transportasi pesawat, akan terhubung dengan daerah-daerah lainnya.

“Kami harapkan dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun sudah terbuka ke arah Selatan Pantai,” katanya.

Selain itu dalam empat skala prioritas juga akan dibuka ke arah Selatan dari Timika ke Enarotali. Ini juga menjadi prioritas, karena di wilayah itu akan dibuka PLTA yang akan ditempatan di sekitar Wagete. PLT ini diharpkan memenuhi kebutuhan listrik sekitar wilayah itu, terutama Timika.

“Proyek ini sudah dimulai diharapkan bisa selesai pembukaannya tahun 2010, setelah itu bisa ditingkatkan lagi,”tambanya.(don)

April 30, 2009 0

PBB Dukung Pembangunan di Jayawijaya

Wamena (PAPOS) – Kepala United Nations Development Programme (UNDP) dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Indonesia, El Mostafa, mengatakan dukungannya pada pembangunan di kabupaten Jayawijaya melalui kegiatan bersama enam lembaga yang ada di PBB yakni Unicef, UNDP, ILO, UNFPA, UNV dan WHO dengan berbagai pelayanan di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya. Menurutnya, keberadaan enam lembaga PBB tersebut secara bersama-sama mendukung pemerintah daerah maupun masyarakat di kedua kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan millennium. Melalui perpaduan program dari masing-masing lembaga akan mendukung pembangunan dikedua wilayah tersebut sekaligus mempererat kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, masyarakat madani dan masyarakat adat.

“ Kerjasama antara lembaga-lembaga PBB disini adalah suatu contoh baik tentang bagaimana kita memadukan kekuatan dan bekerja sama untuk pembangunan,” ujar El Mostafa kepada Papua Pos di Wamena Kamis (18/12) kemarin.

Oleh karena itu PBB berkomitmen untuk bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah maupun masyarakat melalui berbagai program gabungan yang dapat menggurangi tupang tindih maupun kekosongan-kekosongan serta usaha yang maksimal.

Dijelaskannya, delapan tahun, 189 negara yang tergabung dalam PBB termasuk Indonesia, PBB berjanji untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada Tahun 2015 mendatang dengan mewujudkan peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejateraan umum di seluruh dunia.

Sementara itu, Sekretrais daerah Jayawijaya, Drs.Thomas Ameng menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pendekatan terkordinasi dari lembaga-lembaga PBB dan program kerjasama yang ada.

Menurutnya, kendala-kendala pada pencapaian tujuan pembangunan millennium di pegunungan tengah memang sangat berat. Namun pemerintah daerah yakin bahwa pencapaian bisa dilakukan dengan adanya dukungan kuat dari mitra-mitra pembangunan.

Menburut, Thomas Ameng, Kabupaten Jayawijaya setelah pemekaran memiliki 39 Distrik, 375 Kampung dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 144.854 jiwa. Namum sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur di segala bidang.

Dia berharap melalui dukungan dari Badan Dunia (UNDP) diharapkan asa percepatan pembangunan di daerah ini untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat di daerah ini.(rico/cr-43)

Ditulis Oleh: Pappos/Rico/Cr-43
Jumat, 19 Desember 2008

December 19, 2008 0