Bersuara Karena dan Untuk KEBENARAN!
Aspirasi, Jalan Mulus Propaganda Pemekaran
Aspirasi hanya sebagai jalan propaganda untuk meloloskan kepentingan dengan meyakinkan melalui berbagai konsep pembangunan baku yang utopis sebagai jalan mensukseskan pemekaran, Sehingga hal itu seolah-olah aspirasi murni rakyat. Continue reading “Ellya A Tebay : Politik Ekspansi Indonesia Pemusnah Papua (3)”
Minta Gubernur Tunda Pelantikan Caretaker Bupati Dogiai JAYAPURA – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan koalisi mahasiswa dan masyarakat Nabire Dogiai berunjuk rasa di Kantor Gubernur Provinsi Papus, Senin (26/5) kemarin.
Maksud kedatangan mereka adalah bertemu dengan Gubernur Provinsi Papua, terkait dengan akan dilakukannya pelantikan Caretataker Bupati Dogiyai sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire.
Massa tersebut mendatangi kantor gubernur sekitar pukul 09.30 Wit yang diwarnai dengan sejumlah spanduk dan pamplet. Salah satu pamplet bertuliskan,”Stop mengadu domba dengan pemekaran,’ Pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua dan DPRP jangan membatasi hak pilih dan dipilih bagi masyarakat wilayah II dan III Nabire,”Pemekaran Dogiyai merampas hal berpolitik, hak demokrasi, hak memilih dan hak dipilih dari sebagian warga Nabire, dan beberapa spanduk lainnya. Continue reading “Mahasiswa dan Masyarakat Dogiai Demo”
Dengan di kawal ketat oleh aparat TNI dan Polisi,Propnsi Papua Tengah secara resmi di sahkan oleh Tim Sukses Pemekaran Propinsi Papua Tengah tanggal 13 Mei 2008 betempat di Jl.Cendrawasih SP.2 Timika.
Deklarasi dan Pembukaan Papan Nama Kantor Gubernur Propinsi Papua tengah tersebut di Pimpin oleh Andreas Anggaibak selaku Ketua Tim Sukses dan Hironimus Taime selaku Sekertaris. Continue reading “DEKLARASI PROPINSI PAPUA TENGAH DI MIMIKA”
BIAK-Layak tidaknya pemekaran wilayah Numfor jadi kabupaten sendiri nampaknya akan ditentukan dalam waktu dekat ini. Setidaknya itu dapat dilihat dari hasil kajian akademis yang akan dilakukan oleh tim dari S2 ilmu politik lokal dan otonomi daerah UGM yang akan turun langsung di lapangan mulai, Selasa (13/5) hari ini. Continue reading “Kajian Akademik Pemekaran Kabupaten Numfor Mulai Dilakukan”
Bupati dan DPRD Terkesan Jalan Sendiri-sendiri
JAYAPURA- Meski sebagian besar kabupaten pemekaran saat ini telah berjalan, tapi pemerintahannya masih banyak ditemukan masalah. Hal itu menjadi salah satu temuan anggota DPRP ketika melakukan peninjauan ke sejumlah kabupaten pemekaran di Papua belum lama ini. Continue reading “Dewan Temukan Sejumlah Permasalahan di Kabupaten Pemekaran”
TEMPO Interaktif, Jakarta: Salah satu kepala suku di Papua, Negro Alpius Kogoya meminta Presiden Megawati Sukarnoputri bertemu langsung dengan masyarakat Papua untuk menjelaskan kebijakannya dalam surat instruksi presiden no.1 tahun 2003 dan Undang-Undang no.45 tahun 1999. Permintaan Kogoya disampaikan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Kamis (11/9) sore.
Kogoya yang mengaku mewakili sejumlah kepala suku Papua hari ini mendatangi kantor lembaga bantuan hukum itu untuk mengadukan ketidakjelasan nasib masyarakatnya pasca rencana pemekaran propinsi Papua.
Kogoya menjelaskan, walaupun saat ini kondisi di Timika sudah berangsur normal, namun potensi konflik horinsontal masih ada. Pasalnya, kata dia, perpecahan antara kubu pro dan kontra pemekaran saat ini masih terus berlangsung. Kondisi itu makin diperparah oleh perbedaan pandangan di dalam masing-masing suku itu sendiri.
Kogoya yang tidak mengenakan pakaian tradisional Papua ketika ditemui wartawan, mengaku datang ke Jakarta, untuk menemui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. “Mereka harus tahu kondisi masyarakat di sana (Papua) saat ini,” katanya.
Kemarin, Kogoya sudah bertemu dengan anggota parlemen di Senayan. Menurutnya, anggota DPR berjanji akan membicarakan masalah Papua dengan pemerintah. Kogoya –yang datang ke Jakarta ditemani wakil Aliansi Mahasiswa Papua, Hans Ghebze– mengatakan sejak Februari silam sampai kini, masyarakat di desa-desa Papua sama sekali belum mengetahui keberadaan inpres percepatan pemekaran Papua itu. “Bupati mungkin tahu. Tapi, rakyat kecil, masyarakat adat, tidak tahu,” katanya.
Kogoya juga mengatakan bahwa Inpres pemerintah Jakarta itu, hanya memecah belah masyarakat Papua. “Masyarakatnya, adatnya, budayanya, ekonominya, dipecah belah. Sepertinya pemerintah punya niat jahat pada rakyat Papua,” kata Kogoya gusar. Ia menambahkan bahwa masyarakat Papua tidak akan bisa berdamai, sebelum inpres itu dicabut. “Bila tidak, darah akan terus mengalir di tanah Papua,” katanya.
Manokwari– Ketua DPRD Merauke, Fabianus Binjab, SH, menilai luasnya wilayah propinsi Papua menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan pembangunan, selain harus mengeluarkan dana besar juga jangkauan pelayanan pemerintahan yang sangat jauh.
Menurutnya, aspirasi pemekaran propinsi Papua selatan ini berasal dari masyarakat, sehingga adanya rencana (usulan) pemekaran propinsi bagi wilayah selatan propinsi Papua yaitu Merauke, Timika dan Fakfak menjadi satu propinsi yang baru perlu ditindak lanjuti.
Sementara wilayah Merauke sendiri saat ini telah dipersiapkan pemekaran kabupaten guna mendukung propinsi yaitu Kabupaten Digul, Kabupaten Mafi, kabupaten Asmat dan Kota Madya Merauke.
Dikatakannya, selain alasan-alasan itu juga alasan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Dengan tuntutan masyarakat untuk merdeka dan hal ini terjadi akibat kesejahteraan rakyat yang tidak dapat di penuhi oleh pemerintah, hal ini tentunya berkaitan dengan pelayanan pemerinta terhadap pembangunan masyarakat.
“Merauke mempunyai sejarah tentang perjuangan Indonesia dimana saat itu presiden pertama RI (Soekarno) di buang penjajah Belanda ke Digul (tanah merah) Kabupaten Merauke,” katanya kepada wartwan di sela pemilihan ketua DPR propinsi Papua beberapa waktu lalu.
Pemekaran wilayah propinsi juga sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dimana dimungkinkan untuk melakukan pemekaran propinsi guna untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya menilai, salah satunya jalan untuk membangun wilayah Selatan Papua adalah dengan melakukan pemeran propinsi.
“Selama 38 tahun Papua masuk di wilayah Indonesia, namun kondisi pembangunan di daerah ini belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, untuk itu dengan pemekaran propinsi,” katanya.
Menurut Fabianus, Belum dicabutnya Surat Keputusan (SK) tetang pemekaran 3 propinsi Papua juga menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pemekaran ini. Untuk itulah perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar terlaksana pemekaran propinsi Papua selatan. (Pangihutan Siagian)
Source: http://www.papuapost.com/Berita%20Utama/2-02-007.htm
Melanesia Single Origin Coffee
MAMA Stap, na Yumi Stap!
Just another WordPress.com site
Melanesia Foods and Beverages News
Melahirkan, Merawat dan Menyambut
for a Free and Independent West Papua
Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!
Promoting the Melanesian Way Conservation
The Roof of the Melanesian Elders
To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!
This is My Origin and My Destiny
Papua Merdeka News 