Segera Eksplorasi, WWM Ltd akan bangun Lapter di lokasi tambang emas Degeuwo

sungai-degeuwo-300x261 — Lokasi penambangan emas di sungai Degeuwo (http://www.ecrminerals.com)

Jayapura — West Wits Mining Ltd (WWM), perusahaan Australia yang beroperasi di lokasi penambangan emas Degeuwo mengklaim terus membuat kemajuan di Proyek Emas Sungai Degeuwo (Derewo), Provinsi Papua, Indonesia.

WWM mengaku kini telah membangun kantor perwakilan tetap mereka di sekitar situs aluvial, lokasi tambang.

“Vin Savage, salah satu direktur Perusahaan, baru-baru ini telah melakukan kunjungan ke situs aluvial dalam hubungannya dengan personil Perusahaan lokal dan eksplorasi.”

sebut WWM dalam rilisnya kepada tabloidjubi.com, 20/11.

WWM juga mengklaim keterlibatan berkelanjutan dengan penduduk asli setempat adalah bagian penting dari program sosialisasi Perusahaan yang diakui berjalan dengan baik. Prioritas utama perusahaan saat ini adalah untuk membangun sebuah lapangan terbang untuk mendukung situs aluvial. Saat ini ada tiga surveyor di situs dan staf pendukung yang sedang melakukan survei lapangan terbang dan akses jalan antara landasan, kamp dan operasi awal di situs aluvial. Selanjutnya, para surveyor akan mensurvey infrastruktur pasokan air dan fasilitas penyimpanan yang mendukung rangkaian aluvial. Para surveyor ini, menurut WWM dikontrak dalam waktu 30 hari.

“Operator peralatan pengolah tanah telah tiba di lokasi. Mekanik juga sekarang melayani mesin yang akan memungkinkan pembangunan jalan yang akan dilakukan bersamaan dengan selesainya survei.”

sebut WWM.

Dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah, WWM mengatakan mereka terus berkomunikasi dengan Departemen Pertambangan Papua, Departemen Kehutanan Papua dan Kantor Gubernur Papua untuk mempercepat mengeluarkan Izin Kehutanan.

Seorang ahli geologi eksplorasi tambahan telah direkrut oleh WWM. Saat ini geolog tersebut sedang membangun database distribusi geologi dan emas. Tim eksplorasi Perusahaan akan memulai kegiatan pengambilan sampel minggu ini di Wopogi.

Juli 2011, Paniai Gold Ltd, perusahaan yang menguasai wilayah penambangan emas di Degeuwo menjual saham kepemilikannya di proyek Sungai Degeuwo kepada WWM Ltd untuk paket saham biasa, saham kinerja dan pilihan. Proyek Sungai Degeuwo ini dilakukan diatas lebih dari 128.000 hektar petak pertambangan dan eksplorasi. Proyek ini didirikan sebagai perusahaan patungan antara Paniai Gold Ltd dan pihak lokal (pengusaha, pemda dan masyarakat). Namun sebagian besar masyarakat lokal, sampai saat ini masih menolak kehadiran penambangan tradisional maupun modern di lokasi sungai Degeuwo ini karena dinilai akan membawa penyakit sosial pada masyarakat lokal. (Jubi/Victor Mambor)

Wednesday, November 21st, 2012 | 08:43:38, www.tabloidjubi.com

November 21, 2012 0

Tuntut Rp 50 M, Warga Palang PT Sinar Mas

SENTANI – Puluhan warga Distrik Kaureh dan Yapsi di wilayah Pembangunan IV Kabupaten Jayapura memalang PT Sinar Mas sejak Senin (6/6)kemarin dibawah pimpinan ketua Lembaga Masyarakat Adat Griminawa, Daud Masari. Palang akan dibuka jika perusahaan memenuhi tuntutan warga sebesar Rp 50 miliar. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, sebanyak lima anggota Dewan Kabupaten Jayapura yakni, wakil Ketua I DPRD, Kornelis Yanuaring, Ketua Komisi A, Zaharudin, Ketua Komisi B Dorince Mehue, serta Decky Yakore dan Hana Wasanggay, mendatangi lokasi pemalangan, Selasa (7/6). Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura ketika ditemui kemarin menjelaskan, pemalangan perusahaan kelapa sawit itu merupakan buntut dari tuntutan ganti rugi lahan seluas 12 ribu hektar yang belum dibayar PT Sinar Mas.
Perusahaan raksasa itu sendiri memakai kurang lebih 22 ribu hektar untuk membangun perkebunan sawit berskala luas.

Pemalangan tersebut juga merupakan klimaks dari tuntutan warga setelah mendapatkan bocoran tentang Tawaran Konsep Kemitraan untuk pengembangan usaha kelapa sawit Sinar Mas II Lereh, antara PT Sinar Mas group dengan komunitas masyarakat adat Distrik Kaureh dan Distrik Yapsi.

Dimana draft penawaran Pemerintah terhadap kesepakatan kerjasama tersebut antara lain memuat opsi yang dirasa salah oleh warga. Akibatnya mereka memblokir aktivitas perusahaan sampai dengan perusahaan membayar tuntutan sebesar 50 miliar rupiah.

Bukan itu saja, warga juga meminta agar Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan pimpinan Perkebunan Sinar Mas di Jakarta yakni Ny Biolin agar datang ke lokasi untuk memberikan penjelasan terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat.

“Ya mereka juga meminta pimpinan daerah serta, pimpinan utama perusahaan sinar Mas Ibu Biolin agar datang ke lokasi,” ujar Yanuaring didampingi Ketua Komisi B dan ketua Komisi A kepada wartawan kemarin.

Menyikapi hal tersebut, sekretais Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayapura, Ottow Samon kepada wartawan mengatakan bahwa Pemerintah sebenarnya telah memiliki itikad baik untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut dengan membuat draft. Hanya saja draft tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pihak perusahaan.

Ditegaskannya, pemalangan tersebut murni merupakan tuntutan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan politik. Sehingga menurutnya, DPRD akan segera membentuk pansus untuk menuntaskan permasalahan tersebut, “sebab jika tidak akan menimbulkan permasalahan lain seperti konflik dan sebagainya,” ucapnya.

Apalagi akibat pemlangan, lanjutnya, ada ribuan buruh yang terlantar karena tidak bisa bekerja, dan sudah tentu hal ini akan mempengaruhi pendapatan hidup mereka yang akan dibayar oleh perusaaan.

“Saya selaku sekretaris DPC partai buruh Kabupaten Jayapura berharap agar Dewan segera membentuk pansus untuk menyelesaikan masalah ini, sebab jika tidak, ini bisa bermuara pada konflik antara warga nanti,” ujarnya.

Sementara itu informasi lain yang diperoleh media ini, bahwa draft kerjasama yang diajukan pemerintah pada 22 Juni 2010 ternyata tidak bisa diakomodir oleh pihak perusahaan karena draft tersebut tidak memiliki juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan). (jim/jer)

June 10, 2011 0

PGGP Minta Kontrak Karya Freeport Ditinjau Ulang

JAYAPURA—Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) meminta pemerintah meninjau kembali kontrak karya antara perusahaan pertambangan Freeport dengan pemerintah Indonesia. “Sebab selama ini keberadaan perusahaan asing itu di wilayah Kabupaten Mimika tak mensejahterahkan umat, dalam hal ini rakyat kecil,” kata Pelaksana Sekretaris PGGP, Pdt. Wiem Maury di Jayapura, kemarin. Alasan lainnya, kata Wiem, secara keseluruhan keberadaan Freeport di Papua juga telah menjadi masalah serius yang terjadi secara terus menerus.

“Sementara peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah perusahaan sangat memprihatinkan. Bahkan sampai saat ini persoalan keamanan di wilayah itu, juga belum terjamin,” ujarnya.

Menurut Wiem, permintaan ditinjaunya kembali soal kontrak kerja terhadap perusahaan pertambangan asing itu, merupakan salah satu dari 22 pokok-pokok rekomendasi yang dihasilkan Konferensi Transformasi Papua dalam rangka Paskah Nasional 2011 yang dilaksanakan PGGP di Gedung Olahraga Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, pada tanggal 3-5 Juni 2011 lalu.

“Konfrensi ini diikuti perwakilan pemerintah dan semua denomasi gereja yang ada di tanah Papua, baik dari Provinsi Papua maupun Papua Barat,” imbuhnya.

Tujuan konfrensi ini untuk penyamaan peresepsi di antara para pemimpin agama-agama dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah krusial di bidang pemberdayaan umat, pendidikan dan mental spiritual. Juga untuk menemukan solusi sebagai paradigma berasama gereja-gereja dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan umat Kristen di Indonesia, khususnya di tanah Papua.

“Konferensi ini juga bertujuan mencapai kesepahaman membangun orang Papua sesuai substansi otonomi khusus, yakni keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan,” tandasnya.

Selain itu, juga menemukan kesepakatan bersama antara gereja-gereja dan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah gereja di Indonesia,” kata Sekretaris Umum Panitia Paskah Nasional 2011 dan Konferensi Transformasi Papua, Victor Abraham Abaidata, di tempat yang sama.

Menurut Victor, untuk mengawal 22 pokok-pokok pikiran rekomendasi Konfrensi Transformasi Papua 2011 ini, nanti akan dibentuk tim gabungan terdiri unsur pemerintah dan unsur gereja di Papua, serta gereja secara nasional.

“Saat ini, 22 poin rekomendasi yang dihasilkan itu telah kami serahkan pemerintah daerah untuk selanjutnya diserahkan ke pemerintah pusat,” urainya. (dee)

June 10, 2011 0

Stop Ambil Pasir dan Batu

WAROPEN [PAPOS] Pinggiran pantai sepanjang jalan Urei Faisei sampai jalan Waren rawan terjadi abrasi pantai. Pengikisan abrasi pantai itu setiap saat semakin melebar ke tempat

pemukiman dan bahu jalan yang akan membawa dampak lebih parah lagi, jika tidak dilakukan pembenahan.

Menyikapi terjadinya abrasi pantai, Bupati Waropen, Drs. Yesaya Buinei, MM, usai membuka peringatan Hari Lingkungan Hidup kemarin, di gedung pertemuan kepada wartawan mengatakan, faktor utama pelebaran abrasi pantai, akibat pengambilan pasir laut yang seharusnya tidak boleh terjadi. “Bibir pantai mulai jalan Urfas sampai jalan Waren, akan lebih parah terjadi abrasi apabila pasir laut seenaknya diambil. Oleh karena itu, stop mengambil pasir laut dari kawasan itu,” tegasnya.

Lebih jauh bupati mengemukakan perhatian Pemerintah Kabupaten Waropen dalam mencegah perluasan abrasi pantai, Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah pengamanan kawasan pantai yaitu membangun talud secara bertahap. “Untuk membangun talud pengaman abrasi dengan panjang puluhan kilometer, tentu harus dilakukan secara bertahap. Tidak semudah membalikkan telapak tangan,” katanya.

Dikatakannya, untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan talud pantai, menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemkab Waropen lewat Dinas PU. Tetapi di balik itu semua, bupati meminta agar pengambilan pasir hendaknya dihentikan. “Jangan kita korbankan kawasan pantai, tetapi hendaknya kita saling menjaga kelestarian pantai sejak sekarang,” ajak bupati.

Penguatan pemerintah untuk melindungi kawasan pantai dan melarang penggalian pasir, kata Bupati Buiney, pihaknya sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang bahan galian C seperti pasir dan batu. Dengan demikian, begitu perda tentang larangan bahan galian C sudah diatur, maka penggalian pasir dan batu di kawasan Urfas sampai Waren tidak boleh terjadi lagi.

“Kendati perdanya belum disahkan, hendaknya bahan galian di kawasan itu sebenarnya tidak boleh diambil,” ujarnya, seraya menambahkan, rakyat jangan memikirkan jalan pintas dengan mengorbankan kawasan pantai untuk mendapat pasir dan batu.

Gambaran kawasan pantai mulai jalan Urfas sampai jalan Waren, kawasan jalan terbentang

di pinggir laut dengan panjang kurang lebih 16 kilometer ini, hunian masyarakat terus meningkat. [rin]

Written by Thamrin/Papos
Friday, 10 June 2011 00:00

June 10, 2011 0

Masalah Keamanan Freeport

Paskalis: Kodam dan Polda Papua Cukup Membekap

Jayapura-Seringnya terjadi gangguan keamanan di PT Freeport Indonesia, yang telah banyak menelan korban jiwa, menjadi salah satu perhatian serius dari Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi. Terkait dengan itu, Komisi I DPR RI mengagendakan pembahasan masalah keamanan yang krusial di wilayah operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), demi tercipta rasa aman bagi ribuan karyawan bersama keluarga mereka di perusahaan tambang mineral tembaga, emas dan perak terkemuka di dunia itu. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Parlemen RI untuk Papua, Paskalis Kossay,S.Pd,MM di Jayapura, Kamis. “Kami sudah meminta rekan-rekan di Komisi I DPR RI untuk mengagendakan pertemuan khusus dengan manajemen PT Freeport Indonesia guna membahas persoalan keamanan di areal tambang itu sehingga ada jaminan keamanan riil bagi ribuan karyawan yang bekerja di situ,” katanya.

Diakui bahwa pihaknya pada beberapa pekan lalu telah bertemu dengan manajemen PTFI yang diwakili Vice President, Sonny Kosasih dan pada kesempatan itu, baik dirinya maupun manajemen Freeport memiliki kesamaan pandangan bahwa persoalan keamanan di areal operasional tambang Freeport harus segera dibahas dan dicarikan jalan keluar yang baik demi kebaikan bersama dan untuk nama baik Indonesia di mata masyarakat antarbangsa.

Menurut Paskalis, yang baru saja menerbitkan bukunya “Pergumulan Putra Balim di Senayan” itu, salah satu solusi menuntaskan persoalan keamanan di Freeport adalah Pemerintah harus meninjau kembali Kepres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas).

“Sangat baik kalau pengamanan di wilayah operasional Freeport itu ditangani Freeport dan didukung penuh oleh aparat keamanan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, karena merekalah yang lebih memahami kondisi riil dan situasi sosial-budaya masyarakat di Papua,” katanya.

Itu berarti, petugas keamanan internal Freeport berada di lingkaran dalam dan aparat TNI-Polri di lingkaran luar.

Selain itu, kita melibatkan juga masyarakat setempat untuk ikut memberikan kontribusi mengamankan wilayah operasional tambang mineral terbesar di dunia itu.

Paskalis mengakui, gangguan keamanan sering terjadi di wilayah Freeport dan telah menelan banyak korban jiwa, namun hingga kini pemerintah belum mampu menuntaskan persoalan kemanusiaan yang krusial ini.

“Negara harus dapat memberikan jaminan keamanan riil bagi semua orang yang berada di wilayah Obvitnas itu. Jangan sampai Negara gagal menciptakan keamanan dan memberikan rasa aman kepada ribuan karyawan Freeport beserta keluarga mereka,”kata Paskalis.(don/don)

June 4, 2011 0

Longsor di Areal Freeport, Dua Karyawan Tertimbun

Satu Korban Tewas, Satunya Lagi Belum Ditemukan

JAYAPURA- Musibah longsor kembali terjadi di areal Wet Muck di UG Panel 2 North,Tambang Freeport Tembagapura, Papua, Senin 18 April sekitar pkl 23:00 WIT. Longsor itu menimbun dua alat berat dan dua operatornya ikut tertimbun longsor. Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono, mengatakan, longsor terjadi saat aktivitas penambangan berjalan. ”Kegiatan tambang sedang berjalan di lokasi, tiba-tiba terjadi longsor dan tanah menimbun sebuah loader dan rockbreaker. Dua operatornya ikut tertimbun,”ujar Wachyono, Selasa 19 April. Lanjutnya, upaya pencarian langsung dilakukan tim SAR perusahaan, dengan menyingkirkan tanah longsoran di atas alat berat. ”Tadi pagi sekitar pukul 02.26 WIT, satu jenazah berhasil ditemukan di dalam kabin loader, sedangkan seorang lagi masih dicari,”singkatnya. Korban yang berhasil ditemukan bernama OBET TATOGO dengan nomor ID 895707 dan berhasil dievakuasi ke RS Tembagapura. Sedangkan seorang lagi, bernama HAMDANI dengan nomor ID 266194 belum ditemukan. ”Upaya pencarian di dalam longsoran masih terus dilakukan,”ucapnya. Sementara Lokasi longsor saat ini telah diamankan oleh Safety Dept Perusahaan Freeport, dan Polisi langsung ke TKP untuk ikut Melakukan olah TKP.

Tim SAR Freeport Kesulitan Cari Korban Longsor

Tim Search and Rescue (SAR) PT Freeport Indonesia mengalami kesulitan mencari salah satu korban longsor tambang bawah tanah DOZ di area Panel 2 Nort, Tembagapura, Mimika, Papua.

Kapolsek Tembagapura, AKP Sudirman saat dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan kondisi medan yang tertutup material longsoran berupa bebatuan bercampur lumpur dan pasir menyulitkan petugas untuk segera menemukan Hamdani, karyawan PT Freeport yang bekerja sebagai operator alat berat pada tambang bawah tanah (under ground). “Petugas mengalami kesulitan untuk melakukan pencairan satu korban lagi karena material longsor menutupi seluruh terowongan,” jelas Sudirman.

Ia mengatakan, bencana longsor yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIT tersebut mengakibatkan rekan Hamdani, Obet Tatogo meninggal dunia.

Jenazah Obet yang ditemukan tim SAR PT Freeport pada Selasa pagi sekitar pukul 02.26 WIT telah dievakuasi ke RS Tembagapura. Saat ditemukan, Obet berada dalam kabin loader yang dikemudikannya.

Kedua korban, kata Sudirman, bekerja sebagai operator alat berat (loader dan rockbreaker) di dalam tambang bawah tanah DOZ PT Freeport.

Sebelumnya, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait membenarkan telah terjadi kecelakaan industrial di area Panel 2 Nort tambang bawah tanah DOZ.

“Hingga saat ini satu pekerja telah dinyatakan meninggal dunia dan satu pekerja lainnya sementara dalam proses pencarian dan evakuasi oleh personel UG Mine Rescue dan Petugas K3,” ujar Ramdani.

Ia mengatakan, inspektur tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dihubungi untuk melakukan investigasi atas kejadian tersebut.

Akibat kejadian tersebut, menurut Ramdani, untuk sementara waktu operasi tambang DOZ dihentikan guna keperluan investigasi dan pembersihan material longsoran. Secara keseluruhan, katanya, operasional tambang PT Freeport tetap berjalan normal. “PT Freeport sangat berduka atas meninggalnya salah satu karyawan kami tersebut dan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarga. Kami berharap upaya pencarian dan evakuasi akan dilakukan dengan selamat,”harap Ramdani.(jir/binpa/don)

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:longsor-di-areal-freeport-dua-karyawan-tertimbun&catid=25:headline&Itemid=96