pendropan pasukan – Papua Merdeka News

JAYAPURA [PAPOS] – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pelajar Kabupaten Lanny Jaya (HMPJ) di kota studi Jayapura, Nilas Kogoya meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar jangan menambah personil TNI/Polri ke Lanny Jaya.

Penolakan ini disampaikan Nilas saat bertandang ke dapur Redaksi Papua Pos, Rabu (5/12) malam. Katanya, ia menolak penambahan personil baik itu organik maupun nonorganik di Lanny Jaya pascapenembakan dan penyerangan Polsek Pirime, pekan lalu oleh kelompok sipil bersenjata TPN/OPM.

Penembakan yang menewaskan Kapolsek Pirime Ipda Rolfi Takubesi dan dua anggotanya atas nama Brigadir Jefri Rumkorem dan Brigadir Daniel Maukerhari Selasa ( 27/11) sekitar pukul 06.00. Wit dan penembakan yang dilakukan oleh TPN/OPM yang menewaskan Ferdi Turualo (25) pada Senin (03/12) tentu saja memprihatinkan.

Kendati demikian, sebagai mahasiswa, pihaknya minta supaya Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Carnavian tidak boleh lagi menggunakan pendekatan keamanan dengan penambahan personil. “Ada pendekatan dan cara lain yang harus digunakan karena penambahan personil TNI/Polri bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di Lanny Jaya,” kata Nilas.

Ia mengkhawatirkan, penambahan personil aparat malah menimbulkan persoalan baru. “Kami percaya personil yang ada di sana itu sudah cukup untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga jangan ada penambahan personil lagi,” pintanya.

Menurutnya, masyarakat Lanny Jaya selama ini tidak pernah diperhadapkan dengan TNI/Polri apalagi dalam jumlah yang lebih banyak dan peralatan persenjataan lengkap. Ia khawatir, masyarakat ketakutan sehingga lebih memilih untuk mengungsi dan trauma dengan keberadaan aparat keamanan.

Upaya aparat keamanan dalam rangka mengungkap pelaku penembakan, pengejaran, sampai penangkapan, ia minta harus bertindak secara professional. “Harus tangkap pelaku yang sebenarnya jangan asal main tangkap. Dalam proses pengejaran juga, jangan ada gerakan-gerakan yang menakut-nakuti rakyat, tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, operasi yang membakar rumah masyarakat, apalagi tindakan yang menekan masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, baik itu kepala daerah sampai dengan pimpinan SKPD untuk bersatu, duduk dan membawa persoalan ini dalam forum diskusi untuk mencari solusi mengatasi persoalan ini secara tuntas agar jangan sampai menyebar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di sana pun, harus memainkan peran dan fungsinya. “Harus angkat bicara dan jangan menutup diri, diam, dan bergerak di tempat tetapi harus bertindak demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Lanny Jaya,” tambah Nilas.

Wakil-wakil rakyat itu, harus mengambil sikap dan langkah-langkah kongkrit untuk menyikapi persoalan keamanan masyarakat, supaya pelayanan kepada masyarakat terus berjalan lancar. Apalagi proses belajar-mengajar di beberapa sekolah tidak berjalan terhenti sementara waktu.

“Ini menghambat kemajuan sumber daya manusia Lanny Jaya ke depan. Kami meminta dukungan doa dari semua pihak guna menjaga ketertiban dan keamanan. Harapan kami mahasiswa supaya aktivitas masyarakat dan pemerintahan dapat berjalan lancar, terutama sekolah-sekolah yang proses belajar mengajar yang terhenti sementara waktu diharapkan aktif kembali,” tandasnya. [ida]

Terakhir diperbarui pada Rabu, 05 Desember 2012 23:59

Rabu, 05 Desember 2012 23:57, Ditulis oleh Frida/Papos

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan lepasnya Papua.

“Bisa saja AS mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeport nya. Jadi kalau kita tidak cepat bergerak, maka 2500 pasukan tentara AS bisa mendukung Papua merdeka karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung gereja-gereja di Amerika,” kata Syahganda saat diskusi tentang “Pangkalan Marinir AS di Darwin, Ancaman Bagi Kedaulatan Indonesia”.

Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka tentu saja AS akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

Pemerintah AS sebelumnya menyatakan penempatan pasukan Marinir AS di Darwin adalah untuk menjaga kawasan di Asia dari ancaman China dan Korea Utara. Seharusnya, kata dia, AS menempatkan pasukannya di atas wilayah Indonesia bukan malah di Australia yang lokasinya di bawah Indonesia dan dekat dengan Papua.

“Jadi kalau Australia dan AS itu mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari Asia Pasifik dengan ikut mengamankan wilayah asia Pasifik, maka itu harus diwaspadai terhadap wilayah kita. Karena pada dasarnya mereka seolah-olah bersahabat dengan kita, tapi sebenarnya mereka adalah negara kolonialisme,” tegas Syahganda.

Ia menduga penempatan Marinir AS di Darwin untuk menjaga rencana renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport

“Jadi dengan adanya renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport, maka menurut saya hal tersebut yang melatarbelakangi menempatkan pasukan AS di Australia,” kata Syahganda

Syahganda juga menjelaskan, bahwa keberadaan pasukan AS di Darwin tersebut juga dikarenakan banyaknya desakan kepada pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya Freeport oleh para aktivis dan tokoh-tokoh di Indonesia atas gejolak konflik di tanah Papua beberapa waktu lalu. “Dan banyaknya protes soal renegosiasi kontrak yang selalu diteriakan olah para tokoh Indonesia maka itu menjadi kekhawatiran bagi AS itu sendiri,” paparnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap bahwa pemerintah Indonesia saat ini bisa lebih berani dan tegas terhadap politik bebas aktif yang menjadi panutan dalam menjalankan politik Internasionalnya seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Soekarno lantaran politik bebas aktif tidak hanya juga harus memiliki sikap untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.

“Saran saya, kita harus memunculkan tokoh seperti Soekarno kalau Indonesia mau aman. Karena politik bebas aktif itu bukan tidak punya sikap. Soekarno menegaskan bahwa ‘go to hell with your aid’ terhadap AS. Jadi harus ada pemimpin yang tegas terhadap sikap politik luar negeri kita,” ujarnya.