Pratu Hamdan, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yonif R 321/GT ditembak mati oleh TPNPB /OPM

Pratu Hamdan, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yonif R 321/GT ditembak mati oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua Barat pada Senin, 3 April 2023 sekitar pukul 09.20 pagi.

Hamdan mengalami luka tembak pada bagian kepala dan tewas setelah melakukan kontak senjata dengan prajurit TPNPB dibawa pimpinan Panglima Kodap III Nduga, Egianus Kogoya.

Pemerintah indonesia dibawa kepemimipinan Presiden Joko Widodo dan New Zealand Parliament New Zealand Government diminta untuk melakukan negosiasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagaimana yang telah menyandera pilot Philips Marthens warga negara New Zealand oleh TPNPB sejak 7 februari 2023 lalu untuk segera dibebaskan.

United Nations Human Rights UN Geneva United Nations Police – UNPOL dan semua komunitas Hak Asasi Manusia (HAM) diseluruh dunia harus ketahui bahwa konflik bersenjata di West Papua telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak sipil bahkan terhadap prajurit TNI/POLRI dan TPNPB sebagaimana dalam bukti dibawa ini adalah Jazad Pratu Hamdan prajurit TNI yang ditembak mati oleh TPNPB di Nduga kemarin.

Dunia internasional juga harus ketahui bahwa pilot Philips Marthens warga negara New Zealand hari ini nyawa telah terancam. Sebab, Ia berada ditengah konflik bersenjata.

Naftall Tipagau Pemerintah indonesia minta untuk melakukan perundingan dengan OPM agar nyawa pilot Philips Marthens bisa terselamatkan di wilayah konflik bersenjata di Nduga, West Papua sebab, Ia adalah warga sipil tak bersenjata yang di sandera oleh TPNPB hanya karena tak patuh atas peringatan yang dikeluarkan oleh OPM TPNPB yang menyatakan bahwa pesawat sipil dilarang masuk dalam wilayah konflik bersenjata di Nduga, Intan Jaya dan sejumlah tempat lainnya. Maka Ia ditangkap pada 7 Februari 2023 lalu hingga sekarang masih berada di hutan bersama prajurit TPNPB.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=737902294796997&id=100057317001842&mibextid=Nif5oz

CNN Africa CNN Politics FOX Channel CNN Create CNN CoCNN AfricansCNN Politicso FOX ChannelisCNN CreateCNCNN CommunicationseaCNN Directo USAonCNN This Morning CNN Parenting CCNN WeathererCNN OpinionNNCNN en Español CNN BusinessnmCNN CNN InternationalUnCNN KurdiShXiCNN+ NCNN EntertainmentgiCNN State of the Unions China Xinhua News SBBC News PidginmeBBC PashtowsBBC News 中文（繁體）wsBBC World Service ABBC BurmesejaBBC News YorubackBBC News नेपाली BBBC News AfriqueBBBenjamin BurtonC black-ishBBBBC URDU BBBC News AfricaFoBBC NewsFoBBC1 BBC America BBC Earth BBC News Mundo Fox News Fox 11 Los Angeles

April 5, 2023 0

OPM Tembak Mati Kepala Polisi Subsektor Oksamal Papua Briptu Mario Sanoy

Suara.com – Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebby Sambom memastikan pihaknya bertanggung jawab atas penembakan di Polsubsektor Oksamal, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Sebby menyebut dalam penyerangan itu mereka telah menembak mati Kepala Subsektor Oksamal sek Warasmol Briptu Mario Sanoy dan merampas sejumlah senjata api dari Polri pada Jumat (28/5/2021) kemarin.

“Telah dilaporkan langsung oleh Panglima Komando Daerah Pertahanan 15 Ngalum Kupel Brigadier General Lamek Taplo bahwa mereka telah berhasil tembak mati Kapolsek Warasmol dan berhasil rampas dua pucuk senjata Api Laras Panjang Standard serta satu pistol,” kata Sebby dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

Sebby menjelaskan, Panglima Komando Lamek Taprol menyerang Polsek Warasmol pada Jumat 28 Mei 2021 sekitar 05.15 WIT, kondisi di lapangan hanya terdapat satu jalan yang hanya bisa diakses melalui udara atau pesawat. “Dengan kondisi geografis ini, maka kami siap jaga satu saja,” ujar Lamek Taplo.

Sementara, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal menceritakan detik-detik aksi penyerangan tersebut yang terjadi pada pukul 01.30 WIT. Kamal lantas menceritakan kronologi kejadian tersebut.

Mulanya Ka Subsektor Oksamal Briptu Mario Sanoy tengah berjaga sembari duduk bersama masyarakat. Lalu, pada pukul 00.00 WIT, masyarakat meninggalkan Polsubsektor Oksamal dan Briptu Mario pun masuk ke kamar untuk beristirahat.

Satu setengah jam kemudian, masyarakat melihat kurang lebih ada enam orang tidak dikenal (OTK) mendatangi Polsubsektor Oksamal. Beberapa jam kemudian saksi melihat Briptu Mario sudah berlumuran darah

“Pukul 06.00 WIT anggota Linmas mendatangi Polsubsektor Oksamal dan melihat dari kaca jendela, Briptu Mario tergeletak di lantai dalam keadaan berlumuran darah,” kata Kamal dalam keterangan tertulisnya, Jumat lalu.

Anggota linmas yang melihat Briptu Mario itu langsung melapor kepada masyarakat lainnya. Mereka belum memasuki ruangan Kantor Polsubsektor Oksamal karena masih menunggu Tim dari Polres Pegunungan Bintang untuk dilakukan evakuasi.

Source: https://www.suara.com/

Erick Tanjung | Stephanus AranditioMinggu, 30 Mei 2021 | 16:13 WIB

May 1, 2021 0

Keluarga : Mikael Merani tidak bersenjata saat ditembak

Jayapura, Jubi – Senin (27/3/2017) dini hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat, Mikael Merani, warga Kampung Kontinuai, Distrik Angkaisera, Kabupaten kepulauan Yapen tewas ditembak oleh aparat kepolisian Polres Yapen. Mikael tewas di rumah mertuanya.

Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Kepolisian Daerah Papua, Kombes Pol Ahmad Kamal mengakui adanya penembakan itu. Mikael disebutkan oleh polisi sebagai pimpinan kelompok yang sering disebut kriminal bersenjata (KKB). Daerah operasinya di wilayah pantai utara (pantura) dan Yawakukat, Kepulauan Yapen. Mikael juga disebutkan masuk daftar pencarian orang (DPO) kepolisian.

“Sempat terjadi kontak tembak di Konti Unai yang menewaskan pimpinan KKB Maikel Marani,” kata Kabid Humas dikutip Kantor berita Antara.

Kontak tembak ini dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Darma Suwandito.

Polisi mengaku berhasil mengamanankan barang bukti satu pucuk senpi laras panjang jenis SS1, sembilan buah magazine SS1, sangkur, rompi, bendera Bintang Kejora, 13 butir amunisi revolver, 10 butir amunisi karet kaliber 5,56,229 butir, amunisi kaliber 5,56, satu pucuk senjata angin dan sejumlah uang dalam insiden itu.

Namun pernyataan ini dibantah oleh keluarga korban. Menurut keluarga korban yang berinisial MM ini -meski beredar foto jenazah kakaknya memegang senjata saat sudah jatuh tertembak- kakaknya tidak bersenjata saat insiden itu terjadi.

“Mikael memang DPO. Dia tidak bersenjata saat ditembak. Dia sedang di rumah mertuanya, dikepung dalam rumah, dibawa keluar, lalu ditembak. Masak dia simpan senjata dan barang-barang lain di rumah mertuanya?” kata MM.

MM mengatakan, Mikael menjadi DPO sejak tiga tahun lalu karena dituduh membunuh seorang polisi. Namun tuduhan itu tidak bisa dibuktikan.

“Selama DPO, dia tinggal di Kontinuai. Kenapa tidak ditangkap? Dia tidak kemana-mana,” kata MM.

MM menduga, penembakan ini ada hubungannya dengan konflik Pilkada yang sedang terjadi di Yapen.

“Ini sedang ada konflik Pilkada. Sudah ada korban masyarakat. Kemarin juga kantor KPU terbakar. Saya menduga ini ada hubungannya dengan konflik Pilkada itu,” kata MM. (*)

March 27, 2017 0

Prajurit TNI Tewas Ditembak di Papua

Kamis, 2 Maret 2017 | 16:42 WIB, Oleh : Syahrul Ansyari, Banjir Ambarita (Papua)

VIVA.co.id – Kelompok bersenjata yang diduga Organisasi Papua Merdeka kembali beraksi di Mulia, Ibu Kota Puncak Jaya, Papua, Kamis, 2 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIT. Kali ini sasarannya anggota TNI dari kesatuan Kodim 1714/PJ.

Anggota TNI atas nama Serda John Mandowen itu ditembak sebanyak empat kali dan tewas di tempat. Kemudian pelaku yang mencoba merampas senjata ditembak mati oleh rekan korban.

Dari data yang berhasil dihimpun, Serda John Mandowen saat itu baru selesai memangkas rambut di Pangkas Rambut Pasar Lama (Dekat Tower Telkomsel) Mulia. Tiba-tiba, dia didekati seseorang dan langsung ditembak sebanyak empat kali. Korban langsung tewas.

Melihat kondisi korban tergeletak, pelaku mencoba merampas senjata korban. Namun, rekan korban yang juga ada di sekitar melihat kejadian itu, menembak pelaku dan tewas di tempat. Dengan demikian, korban tewas yaitu satu anggota TNI dan satu orang diduga anggota OPM.

Serda John Mandowen tertembak sebanyak empat kali, satu di bagian dada sebelah kiri, dua di punggung dan satu di tangan kiri. Namun, Kodam XVII Cenderawasih belum ada yang bersedia memberikan konfirmasi.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw membenarkan adanya peristiwa penembakan tersebut. “Informasi awal, anggota TNI yang ditembak adalah ajudan Dandim Puncak Jaya,” katanya.

Mengenai kronologi kejadian, kata Paulus, masih dikonfirmasi ke Puncak Jaya. “Nanti kami sampaikan secara lengkap,” tuturnya. (ase)

March 2, 2017 0

Anggota TNI Terluka Diserang Kelompok OPM di Puncak Jaya, Papua

Minggu 23 Oct 2016, 11:02 WIB, Wilpret Siagian – detikNews

Jayapura – TNI dari Satuan Taipur mengalami kontak tembak dengan kelompok TPN/OPM kelompok Philia, di Gurage, Puncak Jaya, Papua. Akibatnya, satu anggota TNI mengalami luka tembak di tangan dan kaki.

Kontak tembak terjadi Sabtu (22/10/2016) sekitar pukul 15.00 WIT saat anggota TNI sedang melakukan penjalanan dari kampung Yagonik, Distrik Gurage menuju Gurage, Puncak Jaya, Papua.

Dandim 1714 Puncak Jaya, Letkol Inf Hendriatno saat di hubungi detikcom, membenarkan adanya kontak tembak tersebut yang mengakibatkan salah seorang anggota TNI mengalami luka tembak.

“Ya, benar kejadian itu pada Sabtu sore saat anggota berada di kampung Yagonik, langsung diserang dari atas gunung mengakibatkan satu anggota mengalami luka tembak,” ujar Letkol Hendriatno, Minggu (23/10/2016).

Hendriatno menjelaskan kontak tembak itu berawal saat personel tim 1 yang dipimpin Kapten Wirahady bersama Letda Tegar Aji (Maleo) dan Letda Zaenudin (Taipur) melaksanakan perjalanan ke titik kumpul.

Kemudian pukul 15.00 WIT personel dari tim 2 dipimpin Lettu Inf. Wahyu (Taipur) dan Lettu Inf Agung (Dantimsus 1 Maleo) melaksanakan konsolidasi ke titik kumpul melalui Sabuk Biru, saat itulah terdengar tembakan dari atas gunung. Kemudian anggota melakukan tembakan balasan.

“Pada saat kontak tembak tersebut, anggota personel tim 2 atas nama Pratu Yani terkena tembakan di bagian tangan kiri dan kaki sebelah kanan,” katanya.

“Kondisi Pratu Yani mengalami pendarahan dan langsung dievakusi (tandu) menuju Pos Gurage, dan saat ini kondisinya sudah membaik,” tambah Letkol Hendriatno.
(miq/miq)

October 24, 2016 0

OPM, TPN/OPM dan Penembakan di Tanah Papua Pasca ULMWP, Logis?

Ada tiga nama organisasi yang kita orang Papua harus rapihkan, sejalan dengan diterimanya ULMWP sebagai organisasi perjuangan politik dan diplomasi Papua Merdeka. Organisasi ini tidak hanya diakui oleh orang Papua di West Papua, tetapi juga orang Papua di seluruh pulau New Guinea dan orang Melanesia. Bukan orang Papua dan Melanesia saja, tetapi negara-negara Melanesia dan negara-negara di Pasifik Selatan, yang disebut kawasan Oceania, dan bahkan di seluruh dunia telah mengakui ULMWP.

Sekarang di dalam negeri kita diupayakan oleh NKRI untuk dipertentangkan dengan ingatan dan logika kita tentang organisasi selain ULMWP, yaitu TPN/OPM, OPM dan organisasi lainnya.

Kata mereka 1 Juli adalah HUT OPM,
kata mereka 1 Desember adalah HUT OPM,
kata mereka penembakan di Lanny Jaya dilakukan oleh OPM,
kata mereka 100 anggota TPN/OPM menyerah di HUT NKRI ke-71 di Puncak Jaya

Ya, itu kata mereka, bukan?

Lalu, apa kata orang Papua? Apa kata para pejuang Papua Merdeka? Apa kata organisasi yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan West Papua?

Kita sebagai individu, organisasi, yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua sudah waktunya bertanya kepada diri sendiri dan menjawab kepada diri sendiri pula:

Kalau sudah ada OPM, mengapa harus perlu ULMWP kemarin?
Kalau sudah ada OPM, mengapa justru ULMWP yang mendaftarkan diri ke MSG dan diterima di sana kemarin?
Kalau sudah ada ULMWP, bukankah OPM itulah yang sekarang bernama ULMWP hari ini?
Kalau OPM itulah ULMWP hari ini, maka apakah tugas ULMWP: berperang di hutan atau berpolitik dan berdiplomasi di pentas politik dan diplomasi dunia?
Kalau sudah ada ULMWP hari ini, mengapa masih ada OPM di Tanah Papua hari ini? Siapa yang pelihara OPM di Tanah Papua hari ini?
Kalau sudah ada ULMWP, mengapa masih ada organisasi TPN/OPM? Apa ini organisasi politik atau organisasi gerilya militer? Apa pernah ada organiasi perjuangan di dunia yang banci seperti ini: mau bilang militer salah, mau bilang politik juga salah, karena namanya TPN/OPM?
Kalau sudah ada ULMWP hari ini sebagai nama baru dari OPM, mengapa masih ada juga TPN/OPM hari ini di Puncak Jaya?
Kalau ULMWP berdiplomasi menyambung pekerjaan OPM untuk diplomasi dan politik mengapa OPM dibilang masih menembak orang di Lanny Jaya?

Konservatiasme dalam perjuangan sangatlah penting, tetapi yang lebih penting ialah konservatisme SETELAH kemerdekaan dan bukan sebelumnya. Di era revolusi, kita harus progresif dan agresif, tidak konservatif. Kita menjadi ekor dari sebuah perkembangan, secepatnya menyesuaikan diri, secepatnya menyambut bola, secepatnya berkamuflase. Yang menginginkan status quo itu biasanya kaum penjajah.

Di Era ULMWP ini, yaitu sejak ULMWP diterima oleh manusia dan makhluk lain di seluruh dunia, menjadi hal yang aneh luarbisa kalau OPM masih menembak orang di Tanah Paupa, menjadi aneh lagi kalau ada TPN/OPM menyerahkan diri.

“Biar anjing menggonggong, sebaiknya kafilah tetap berlalu”, kalau tidak kita jadi bodoh sama dengan mereka nanti.

August 23, 2016 0

Tentara Revolusi West Papua Menuntut Penembakan di Lanny Jaya Segera Diusut Tuntas

Menanggapi berita terakhir yang diturunkan oleh media Online bersumber dari Cyber Army Indonesia, harianpapua.com, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP), Lt. Gen. Amunggut Tabi atas nama MPP menyatakan

Polisi Kolonial Indonesia segera usut tuntas dan hukum pelaku penembakan manusia sipil di Lanny Jaya 22 Agustus 2016.

Menanggapi pemberitaan oleh Harian Papua, PMNews mengutip pernyataan TRWP:

Penembakan seperti ini pasti dilakukan oleh orang-orang yang benci Papua Tanah Damai. Kami yakin Polri tidak akan pernah mengungkap siapa dalangnya, karena dalangknya ada di dalam Polri sendiri. OPM ada di mana? OPM punya siapa? OPM piaraan siapa? siapa yang mau OPM ada di Tanah Papua? Sejak dibentuknya ULMWP, OPM Sudah otomatis tidak ada lagi. Ditambah lagi, OPM tidak punya pasukan, OPM tugasnya berpolitik, bukan bunuh-bunuh orang. Yang pembunuh orang di Tanah Papua selama ini bukan OPM, tetapi pasukan TNI/Polri.

Lewat Secretary-General TRWP menuntut kepolisian kolonial Indonesia untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia di manapun mereka berada siapa pembunuh masyarakat sipil dimaksud dan apa alasan pembunuhannya.

TRWP juga menuntut kepolisian kolonial Indonesia untuk menghukum berat para pelaku pelanggaran HAM, entah itu anggota Kopassus, anggota BIN atau BAIS, anggota Densus 88, siapapun juga, harus ditunjukkan kepada publik siapa dalang dan siapa pelakunya.

Dalam penutupan pernyataan Tabi katakan

Bangsa Papua lagi enak-enaknya menikmati kemenangan mutlak di politik regional Melanesia dan kawasan Pasifik Selatan. Orang gila siapa pergi tembak orang sembarang seperti ini, kalau bukan NKRI yang membunuh?

August 23, 2016 0

Amnesty Minta Indonesia Akhiri Penangkapan di Papua

Penulis: Reporter Satuharapan 15:10 WIB | Kamis, 05 Mei 2016

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Lembaga HAM dunia, Amnesty International mengecam penangkapan massal para aktivis politik Papua oleh Kepolisian Indonesia baik pada dua provinsi di Papua maupun provinsi lainnya meskipun telah mengakhiri penangkapan massal dan pembatasan unjuk rasa damai.

Hampir semua dari mereka yang ditangkap memang telah dibebaskan tanpa dakwaan setelah satu hari, dalam penangkapan para aktivis politik di Papua, ujar Deputy Director-Campaigns South East Asia and Pacific Regional Office Amnesty International Josef Roy Benedict, di London, hari Kamis (5/5).

Menurut Josef, mereka ditangkap semata-mata karena menjalankan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Menurutnya, mereka yang masih ditahan harus dibebaskan tanpa syarat dan segera.

Dia menyebutkan sekitar 1.700 aktivis Papua ditangkap pada 2 Mei, setelah menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam serangkaian unjuk rasa damai di Jayapura, Merauke, Fakfak, Sorong, dan Wamena di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Unjuk rasa tersebut diorganisir pendukung ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua), kelompok pro-kemerdekaan Papua, untuk dukungannya terhadap aplikasi organisasi ini sebagai anggota penuh dari MSG (The Melanesian Spearhead Group), organisasi antar-pemerintah sub-regional Pasifik.

Sebelum unjuk rasa, antara 29 April dan 1 Mei, kepolisian di Provinsi Papua dan Papua Barat menangkap sekitar 50 aktivis Papua di Jayapura, Wamena, dan Merauke ketika membagikan selebaran mengajak orang untuk bergabung dalam unjuk rasa tersebut.

Pada 2 Mei, kepolisian di Semarang, Jawa Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan menangkap masing-masing sekitar 45 dan 42 aktivis Papua.

Di Provinsi Papua Barat, kepolisian di Sorong dan Fakfak menangkap paling tidak 67 aktivis Papua selama unjuk rasa damai pada 2 Mei. Sementara di Provinsi Papua, kepolisian menangkap sekitar 130 pengunjuk rasa damai di Merauke dan Wamena pada 2 Mei. Kepolisian di Jayapura menangkap sekitar 1.450 aktivis.

Diakuinya penggunaan metode penangkapan yang meluas di Papua, menjadi upaya membuat jera bagi kegiatan-kegiatan politik, menekan praktik berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.

Amnesty International mengakui Pemerintah Indonesia perlu menjaga keamanan publik di semua wilayahnya.

Namun demikian, menurutnya, harus dipastikan segala pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi pula oleh Indonesia. (Ant)

May 5, 2016 1

‘Perang Politik Tak Akan Usai Hingga Jakarta Beri Hak Papua’

Prima Gumilang, CNN Indonesia Rabu, 30/12/2015 07:07 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan penyerangan kelompok bersenjata di Papua bukan hal baru, termasuk yang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak. Penyerbuan tiga hari lalu itu mengakibatkan tiga polisi tewas.

“Percuma bicara banyak. Akar persoalan belum diselesaikan. Perang politik ini, baik bersenjata atau gerilya, tak akan pernah berakhir, bahkan bisa lebih masif, sampai Jakarta memberikan hak kepada bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri,”

kata Ketua KNPB Victor Yeimo kepada CNN Indonesia, Rabu (30/12).

Perlawanan bersenjata, ujar Victor, wajar terjadi pada bangsa terjajah. Berbagai penyerangan di Papua pun ia sebut sebagai perang kemerdekaan.

“Ini perang kemerdekaan. Sudah lazim dilakukan di negara-negara yang belum bisa menentukan nasib sendiri. Angkat senjata melawan kolonial itu hal biasa. Kami kan berada di atas tanah kami sendiri. Hak menentukan nasib diatur oleh Undang-Undang di Indonesia dan internasional,”

kata Victor.

Meski demikian, ujar Victor, perang antara Tentara Nasional Papua Barat dengan TNI-Polri tak boleh melibatkan warga.

“Pengedropan militer dan Brimob yang besar-besaran di Papua tidak kemudian mengorbankan rakyat sipil yang tak bersalah,” kata Victor.

Tiga metode perlawanan

Gerakan perlawanan di Papua memiliki tiga metode, yakni perjuangan sipil, militer, dan diplomasi. Jalur sipil misalnya ditempuh KNPB yang memediasi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa kekerasan.

Di luar KNPB, ada kelompok lain yang juga menempuh perjuangan sipil. Mereka saat ini mulai menyatukan arah. “Semua masih dimediasi oleh KNPB,” kata Victor.

Namun, menurut Victor, metode sipil ini kerap dibatasi oleh TNI dan Polri.

“Kami tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Konsekuensinya, kekerasan militer terjadi. Jadi ada sambung-menyambung antara gerakan sipil dengan militer,” ujar Victor.

Kelompok-kelompok dominan yang menempuh perlawanan bersenjata di Papua antara lain kelompok militer Moris, Puron Wenda, dan Yambi.

“Mereka semua ada di bawah pimpinan Goliath Tabuni,” kata Victor.

Goliath Tabuni ialah Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ia memimpin perang gerilya di Puncak Jaya.

Semua kelompok bersenjata tersebut, kata Victor, memiliki komando teritorial masing-masing dan punya kadar ancaman sama bagi pemerintah Republik Indonesia. Hal yang membedakan hanya pada situasi dan kesempatan saat mereka menyerang.

Perlawanan di Papua, ujar Victor, sudah berlangsung sebelum wilayah itu ‘dianeksasi’ Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang mendasari bergabungnya Papua dengan Indonesia dianggap sejumlah pihak tak sesuai dengan praktik hukum internasional, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Alih-alih satu orang memiliki satu suara, Pepera memakai sistem satu suara terdiri dari banyak orang. Pepera bukannya melibatkan seluruh rakyat Papua, namun orang-orang yang dipilih berdasarkan musyawarah. Mereka ini kemudian disebut diintimidasi oleh militer.

Kelompok Benny Wenda

Kasus penyerangan terakhir di Polsek Sinak, disebut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti didalangi oleh kelompok Benny Wenda. Selain menyerbu Polsek, kelompok itu juga disebut menembak pesawat rombongan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw yang hendak mendarat di Sinak.

“Saat Kapolda akan melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal, dilakukan penembakan. Itu masih dilakukan oleh kelompok yang sama, yakni kelompoknya Benny Wenda,” kata Badrodin.

“Ada indikasi penyerangan itu dilakukan oleh kelompok TPN,” ujar Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

TPN yang ia maksud ialah Tentara Pembebasan Nasional Nasional Organisasi Papua Merdeka di mana Benny bergabung.

Benny Wenda yang tinggal di London kini merupakan Kepala Perwakilan OPM di Inggris. Dia tokoh penggerak referendum kemerdekaan Papua.

Oktober 2002, Benny melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura. Dia menyelundup ke perbatasan Papua Nugini sebelum terbang ke Inggris dan mendapatkan suaka dari negara itu.

“Saya sebenarnya tidak ingin melarikan diri. Tapi saya tidak bersalah. Saya membela masyarakat saya. Pemerintah Indonesia tiga kali mencoba membunuh saya di penjara,” ujar Benny di Sydney, Australia, Mei 2003.

“Jika saya tetap di tempat itu, saya akan terbunuh. Salah satu pemimpin pergerakan, Theys Elluay, dibunuh Kopassus tahun 2001. Setahun kemudian, saya menjadi target mereka karena saya salah satu penggagas gerakan,”

ucap Benny.

Kepala BIN terdahulu, Marciano Norman, mengatakan kelompok pimpinan Benny Wenda bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional yang mendukung kelompok separatis di berbagai negara.

December 30, 2015 1

Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Pandam XVII Cendrawasih bertepatan dengan HUT TNI ke 70 sebagaimana yang diberitakan media ini, Senin (5/10/2015) harus tindakan nyata, bukan obral kata-kata semu.

“Rakyat Papua tidak menerima permohonan maaf yang disampaikan Pangdam. Silahkan memohon maaf dengan kata-kata tetapi banyak rakyat Papua hari ini tidak butuh itu,”ungkap Peneas Lokbere, Kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, di Abepura, Selasa (6/10/2015)

Kata Lokbere, rakyat Papua hari ini lebih membutuhkan tindakan nyata. Pertama, institusi keamanan Republik Indonsia di Papua, baik Pangdam maupun Kapolda Papua harus melakukan evaluasi resmi atas keamanan di Papua.

Evaluasi sangat penting, lantaran makin maraknya kasus-kasus penembakan terhadap warga sipil di Papua. Semua yang terjadi harus diungkap untuk melindungi rakyat.

Kedua, Rakyat Papua butuh TNI maupun Polri merubah pola pendekatan terhadap rakyat. Rakyat ingin TNI dan PoLRI yang menghargai HAM, tidak represif.

Ketiga, Pangdam dan Kapolda mengumumkan hasil penyelidikan kasus Paniai. Rakyat Papua menanti itu daripada permintaan maaf murahan yang tidak akan menyelesaikan luka orang Papua.

Sementara itu Yanuarius Lagiwan, Sekretaris Jendral, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah Papua se-Indonsia (AMPTPI) mengatakan, tidak hanya minta maaaf tetapi Pangdam harus memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kata Lagowan, Pangdam sudah tahu, anggota TNI mana yang melakukan tindakan brutal terhadap rakyat Papua. Kalau sudah tahu, Anggota TNI yang nakal itu harus diproses hukum.

“Ungkapan permintaan maaf saja tidak cukup. Kalau Pangdam sudah tahu ada kesalahan anggotanya maka harus ungkap dan adili semua anggota TNI yang melakukan kejahatan, sehingga semua orang yang mengalami kekerasan oleh TNI bisa merasakan keadilan,”tegasnya. (Mawel Benny)

October 7, 2015 1