Pemimpin Papua Hanya Mampu Menyukseskan Kebijakan Jakarta

Tanah Papua Dipotong-Potong Segelintir Elut Papua-Indonesia, Penghianat, Lalu Rakyat dan Bangsa ini Mau Dikemanakan???

Jubi — Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, Vikaris Judicial (Wakil Uskup Jayapura yang membidangi hukum gereja) mengatakan belum ada pemimpin pemerintah di tanah Papua yang mampu menterjemahkan kebijakan pemerintah Jakarta sesuai dengan kebutuhan orang asli Papua. Sekarang ini, orang asli Papua memiliki pemerintah yang hanya mampu menyukseskan seluruh kebijakan Jakarta di Papua. Semua kebijakan yang tidak terkontrol dan merugikan rakyat Papua.

[stickyright]Yang mengurus Pemekaran itu bukan pemimpin Papua, mereka boneka NKRI di Tanah Papua. Pemimpin Papua saat ini ada di DAP, TRWP, OPM, AMWP, DeMMAK.
Pemimpin Papua tidak pernah dipilih lewat Pilkada/Pemilukada, itu yang dipilih ialah wakil NKRI untuk Tanah Papua, jadi memang pantas, malahan harus mereka urus kepentingan Jakarta.[/stickyright]Hal ini dikatakan oleh Pastor Yulianus Bidau Mote Pr kepada tabloidjubi.com (25/08) untuk menegaskan ketidakmampuan pemerintah Papua selama ini. Salah satunya adalah pemekaran wilayah yang merajalela di Papua.

“Kita lihat isu pemekaran provinsi Papua Tegah mulai mencuat ke permukaan dengan alasan kebijakan pemerintah provinsi Papua yang tidak berpihak kepada masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Rasa kecewa itu mendorong elite politik disana berjuang untuk pemekaran Papua Tengah. Perjuangan ini kelihatnya untuk menjawab kebutuhan rakyat namunitu hanyalah usaha terselubung pemerintah Jakarta dan elit politik di Papua.” kata Pastor Yulianus Bidau Mote Pr.

Menurut Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, pemekaran itu tidak akan membawa perubahan atau menjawab kebutuhan rakyat. Perubahan itu akan terwujud atau tidak tergantung pemimpinnya nanti.

“Tidak ada pemimpin yang mampu menterjemahkan kepentingan orang Papua sesuai dengan kata-kata dan tindakan yang tepat.” tegas Mote. Lanjutnya, para pemimpin sekarang hanya mampu menerapkan kebijakan Jakarta demi kepentingannya di Papua. Sikap ini akan membahayakan orang papua ke depan.

Pastor Hakim Ketua pengadilan gereja Katolik keuskupan Jayapura ini menambahkan rakyat Papua agak sulit memiliki pemimpin yang mampu menjawab kebutuhannya. Kita akan mendapatkan pemimpin yang mampu bila pemimpin itu merasa terpanggil untuk melayani orang Papua.

Menurut Mote, pemimpin Papua, misalnya Pater Neles yang berusaha menterjemahkan kebutuhan rakyat Papua dengan kata-kata yang tepat. “Kata-kata Pater Neles untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya kata yang tepat. Kita bicara dialog bukan untuk otonomi dan merdeka. Kita bicara untuk menciptakan kehidupan yang dikehendaki orang Papua,” ujar pastor yang menyelesaikan master hukum gereja di Roma dua tahun lalu ini. (J/17)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 20:31 ADMINISTRATOR HITS: 189

August 25, 2011 0

Jangan Pernah Jual Bangsamu, Apalagi Pejuang untuk Jabatanmu yang Hanya Sesaat

Disampaikan kepada seluruh calon legislatif dan eksekutif di tanah Papua pada khususnya, dan pada umumnya para penghambat perjuangan, pembenci dan pencelaka para pejuang yang siang malam mempersembahkan segalanya untuk Tanah dan Bangsa Papua bahwa:

Jangan Anda berani menjual saudara sebangsa dan setanah air, sedarah, sesuku, semarga hanya untuk kepentingan sesaat, yang masa waktunya terbatas, yang akibatnya mendatangkan kutuk atas dirimu dan keturunanmu;
Jangan belajar remehkan atau menghina para pejuang kemerdekaan dengan alasan apapun, alasan pribadi atau umum, karena hidup dan nasib tidak normal dan sewajarnya sebagai manusia, karena para pejuang bekerja dengan keputusan pribadi dan nurami mereka tanpa pamrih dan tanpa gaji, walaupun mereka tahu resikonya adalah ancaman nyawa(maut);
Jangan pernah merencanakan kejahatan terhadap para pejuang Papua Merdeka, baik yang ada di pengasingan sebagai pencari suaka ataupun sebagai pengungsi dengan membayar tentara/ polisi negara yang bersangkutan dengan tujuan memulangkan atau menangkap para pejuang karena mereka harus meninggalkan tanah air bukan karena kepentingan perut pribadi, seperti yang anda upayakan dengan jabatan atau pekerjaan di dalam NKRI;

Ingatlah bahwa:

Manisnya kedudukan atau pekerjaan di dalam NKRI atau enaknya menghina atau menceritakan para pejuang hanya lahsesaat, karena seumur hidupmua engkau akan menelan racun, dan mati dalam kutukanmu sendiri;
Alam dan Adat Papua telah mengeluarkan KUTUK dan BERKAT bersamaan waktu bagi Tanah dan Bangsa Papua, dengan demikian bagi yang menghina dan mencelakakan perjuangan menerima kutuknya dan bagi yang menghargai den mendukung menerima berkat.
Kutukan atas penghinaan atau kecelakaan yang didatangkan ialah penderitaan seumur hidup sampai mati dan kutukan bagi keturunan Anda, sampai tujuh turunan.

KECUALI,

kalau Anda begitu menghina dan mencelakakan pejuang bangsa Papua, Anda langsung angkat kaki dari Tanah Papua dan tinggal bersama di tanah air Indonesia, maka Anda terlepas dari ancaman maut.

Demikian Pesan Khusus Pemangku Alam dan Adat Papua ini disampaikan secara singkat, untuk diketahui oleh:

Para calon legislativ, calon bupati dan calon wakil Bupati di seluruh Tanah Papua, agar tidak berpikir mencelakakan diri sendiri;
Para penghina, pencela dan pembawa celaka bagi pejuang Tanah Papua agar sadar sebelum celaka;
Semua pihak yang tidak menghargai dan tidak mempercayai perjuangan ini, karena akibatnya akan menimpa dirinya sendiri.

Pemangku Adat dan Alam Papua,

Sandi Operasi “AWAS! Papua”

January 28, 2011 1

OPM Diwarning Segerah Menyerah

JAYAPURA- Tak ada ampun lagi bagi kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), yang belakangan ini banyak melakukan aksi-aksi penembakan di Puncak Jaya. Pemda dan DPRD Puncak Jaya sepertinya sudah gerah dengan aksi-aksi seperatis tersebut. Untuk itu, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Puncak Jaya Papua, mewarning TPN/OPM yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, untuk segera menyerah.

Jika tidak, TNI dan Polri akan diberikan akses yang seluas-luasnya, mengejar dan menangkap kawanan separatis tersebut. “Kami memberikan kesempatan kepada OPM yang selama ini selalu mengacau di Puncak Jaya, untuk menyerah, batas waktunya hingga 28 Juni mendatang. Bila tidak, maka Pemda, DPRD, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat akan meminta Polri menumpas kelompok yang kerap membuat resah itu,” tegas Ketua DPRD Puncak Jaya Nesko Wonda, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, sebelum TNI/Polri diberikan akses seluas-luasnya melakukan pengejaran, langkah-langkah yang akan ditempuh, meminta seluruh distrik-distrik yang ada di Puncak Jaya, bila ada warganya yang ikut OPM, segera memanggil pulang. Bagi warga Puncak Jaya, yang mengetahui adanya warga luar berada di sekitar Tingginambut (Markas OPM), untuk mengusirnya. “Ada sejumlah orang dari luar Puncak Jaya saat ini berada dan bergabung dengan OPM Tingginambut. Bila warga mengetahuinya, segera di usir,” kata Nesko. Menurut Nesko, sesuai kesepakatan sebagian besar warga Puncak Jaya, siap berperang secara adat dengan kelompok separatis. Namun, bila ada perlawanan dari kelompok yang tergolong sadis itu, maka penangannya akan diserahkan kepada TNI/Polri. “Kami akan mengevaluasi langkah-langkah diambil, jika kelompok separatis tidak mengindahkan, TNI/Polri akan diminta secara penuh untuk menumpas mereka,” tandasnya. Hal senada juga dikatakan Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, bila kelompok separatis tidak menghentikan aksinya da segera menyerah, akan meminta TNI/Polri mengejar dan menangkap mereka. “Saya kira kesabaran itu ada batasnya, bila semua cara pendekatan sudah dilakukan tapi tidak mempan, ya harus represif. Separatis bukan hanya musuh Puncak Jaya tapi musuh indonesia, karena mereka mencoba merongrong kedaulatan negara,”tegasnya.

Sebelum TNI/Polri melakukan pengejaran dan penangkapan, sambung Enembe, pihaknya akan terlebih dahulu mengevakuasi seluruh warga yang berada di sekitar Tingginambut. Lalu akan menancapkan bendera merah putih di sejumlah titik sebagai tanda dilakukannya pengejaran. “Menghindari jatuhnya korban dari warg tak berdosa, warga yang berada di sekitar Tingginambut yang selama ini dijadikan markas OPM, akan kami evakuasi ke tempat aman,” ujarnya.
Sudah ratusan warga dibawah ancaman saat ini dipaksa kelompok separatis untuk bergabung dengan mereka. Kelompok yang 2 tahun terakhir selalu menebar teror, memiliki puluhan senjata api hasil rampasan dari TNI/Polri.

DPRP
Sementara itu, DPRP menyatakan siap mendampingi Pemda Kabupaten Puncak Jaya serta melibatkan Gubernur, DPRP, Pangdam, Polda, tokoh tokoh masyarakat di Pegunungan Tengah untuk melakukan dialog dengan pimpinan TPN/OPM terkait aksi aksi penembakan oleh kelompok TPN/OPM yang selama ini beroperasi di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

May 14, 2010 0

Berhati-hatilah dan waspadailah dengan Arie P Kawatak ( kepala kantor pos Sorong),

Berhati-hatilah dan waspadailah dengan Arie P Kawatak ( kepala kantor pos Sorong), karena kami telah mendapat bukti yg kuat orang ini menjadi " mata dan telinga " badan intelijen Indonesia (BIN) segala sesuatu tentang organisasi papua merdeka (OPM), mulai dari tokoh2 OPM , kaki tangan OPM, Kurir OPM, sumber dana, persenjataan dan tempat penyimpanan, rencan-rencana OPM, dsb yg berkaitan dgn OPM telah berada ditangannya, sudah cukup lama orang ini menjadi mata-mata bagi BIN, bahkan tokoh-tokoh OPM sebelumnya tertangkap atau terbunuh tidak lepas dari peran sertanya.Orang ini mempunyai anak buah dimana-mana dan segera melanjutkan ke BIN pusat begitu mendapat laporan dari anak buahnya.

Selagi masih bertugas di Papua, kami rasa tidak sulit bagi OPM untuk menghabisi orang ini, apalagi kegiatan sebelumnya yg tersembunyi telah diketahui kepolisian dan BIN yakni sebagai penyebar aliran sesat yg mereka sebut gereja setan (GS), sehingga tidak ada jalan lain bagi yg bersangkutan selain bekerjasama dengan kepolisian dan BIN .

May 1, 2010 0

KECAMAN KERAS ATAS LANGKAH DAN KLEIM WPNCL

Nomor: 10/TRWB/SKC/MPP/10-XI/2009
PERIHAL: KECAMAN KERAS ATAS LANGKAH DAN KLEIM WPNCL
SIFAT: TERBUKA UNTUK UMUM DAN PENTING

Kepada Yth.:
Pengurus dan Aktivis West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)
Di Kantor Pusat WPNCL dan di manapun Anda berada
Salam Revolusi!
Kami menghargai niat dan keberanian para pejuang bangsa Papua yang bergabung ke dalam sebuah lembaga baru bernama Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation, disingkat WPNCL). Walaupun nampaknya berniat memperjuangkan aspirasi bangsa Papua, terdapat sejumlah catatan penting yang patut diketahui umum agar segenap rakyat West Papua tidak terjerumus ke dalam deal-deal dan permainan politik yang akhirnya menjerumuskan dan mematikan aspirasi murni dan dengan demikian menghianati pengorbanan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah selama hampir setengah abad lamanya.
1. Kleim bahwa WPNCL mewakili komponen TPN/OPM adalah sebuah tindakan liar dan tidak berkekuatan hukum revolusi West Papua, menghianati sejarah penderitaan dan perjuangan bangsa Papua karena:
a. TPN/OPM adalah nama yang diberikan NKRI kepada organisasi sayap militer sekaligus sayap politik perjuangan Papua Merdeka, yang telah digantikan dengan nama asli panggilan bangsa Papua: Tentara Revolusi West Papua (TRWP) atas dasar pertimbangan politik strategis perjuangan Papua Merdeka sejak 2006. Penggunaan nama TPN/OPM setelah tahun 2006 adalah murni pendukung nama pemberian NKRI, dan sebagai bukti pembangkangan terhadap garis kebijakan Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua di Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua;
b. Tentara Revolusi West Papua telah dipisahkan secara structural organisatoris dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), maka nama TRWP tidak dapat diberi tanda stripe (/) disusul nama OPM. Dengan kata lain, penggabungan nama TPN/OPM adalah tindakan pendukung siasat penjajah, yang bersifat konyol bagi organisasi sayap militer dan sayap politik;
c. Tentara Revolusi West Papua tidak pernah memberikan Surat Dukungan untuk atau restu atas pembentukan WPNCL;
d. Tentara Revolusi West Papua tidak pernah mengirim utusan resmi ataupun tidak resmi ke rapat pembentukan WPNCL di Port Vila, Republik Vanuatu;
e. Tentara Revolusi West Papua tidak pernah dan tidak akan pernah mengakui WPNCL sebagai organisasi payung dari Tentara Revolusi West Papua ataupun Organisasi Papua Merdeka, karena proses pembentukan dan embryo kelahirannya penuh dengan rekayasa dan sponsor pihak asing/ penjajah, bersifat liar dan melanggar Hukum Revolusi West Papua;
2. Kleim bahwa TPN/OPM merupakan salah satu pilar dalam WPNCL adalah sebuah penghianatan terbesar yang dilakukan para aktivis yang bergabung ke dalam WPNCL terhadap sejarah pengorbanan dan posisi serta kiprah Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Organisasi Induk segala gerakan, kampanye dan organisasi yang memperjuangkan aspirasi Papua Merdeka. OPM BUKANLAH SEBUAH PILAR dari WPNCL, tetapi adalah Induk dari semua dan segala gerakan, kampanye dan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua. Langkah angkuh dan ceroboh seperti ini telah ditunjukkan Presidum Dewan Papua (PDP) yang ternyata banyak menipu rakyat daripada berbuat yang terbaik yang dapat dipersembahkannya bagi amanat penderitaan dan aspirasi bangsa Papua;
3. Langkah WPNCL untuk berdialog dengan NKRI tanpa melibatkan OPM dan TRWP dan dapat bergerak secara leluasa tanpa dilarang di dalam wilayah NKRI telah menimbulkan pertanyaan bagi Markas Pusat Pertahanan TRWP:

April 26, 2010 0

Papua Merdeka Hanya Mimpi

JAYAPURA [PAPOS]- Mantan anggota sekaligus pendiri Organisasi Papua Merdeka Nicholas Jouwe, mengatakan, Papua tidak akan pernah merdeka, karena Papua telah merdeka di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

“Papua Merdeka itu hanya mimpi, saya orang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua Barat di PBB, tapi jawaban yang didapat hanyalah, kamu sudah mereka didalam bingkai NKRI,” ungkap Nicholas Jouwe kepada pers Kamis (4/3), di Swisbel Hotel Jayapura, kemarin.

Kepulangan pria yang memperjuangkan kemerdekaan Papua di negeri Belanda, rencanya untuk menetap selamanya di tanah kelahiranya.

“Saya harus pulang ke Papua, karena saya orang Indonesia. Dan ini sudah direncanakan sebelum kepulangan saya ke Papua tahun kemarin,” ujarnya.

Menurut Nicholas Jouwe, kepulangannya ke Papua tentu menjadi kebanggan baginya. Sebab, saudara-saudara banyak dan kedepan saya harus menjumpai mereka semua. Hanya saja, ia masih merasa ganjil dengan kehidupannya di Papua nanti.

“Saya belum terbiasa makan pinang, jadi harus belajar lagi,” katanya.

Masih menurutnya, dia memang sudah sangat rindu pulang ke kampung halamannya apalagi pada Maret 2009 lalu, bersama dua anak saya menyempatkan diri mengunjungi kampung kelahirannya di Kayu Pulo saat datang dari Belanda.

Terkait dengan pembangunan di Papua sendiri, Nicholas mengatakan telah mendapat banyak informasi. Tapi pembangunan dulu dengan sekarang antar langit dan bumi. “ Pembangunan sudah sangat maju, dulu orang di gunung masih hidup pasa zaman batu, sekarang sudah hidup modern,” tandasnya. [anyong]

Source

March 6, 2010 2

NICHOLAS JOUWE ; DUNIA TIDAK AKUI KEMERDEKAAN PAPUA

[BERITA-PAPUA],- Setelah 42 tahun menetap di Negeri Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Papua, tokok Organisasi Papua Merdeka [OPM] Nicholas Jouwe akhirnya menyatakan kedaulatan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Repiublik Indonesia [NKRI] dan mengakui bahwa perjuangan memisahkan diri ternyata tidak mendapat respon dunia internasional.

Jouwe yang datang kedua kali ke Indonesia dan Papua, mengaku kagum dengan keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun Papua, pasalnya sejak pelariannya ke Eropa tersebut masyarakat Papua masih hidup dalam zaman batu yakni belum sepenuhnya megenal peradaban.

“Hampir 70 persen rakyat Papua massa itu masih hidup dalam zaman batu, sekarang saya datang dan saya lihat setelah 42 tahun di Eropa, Papua telah maju, bangsa Papua sangat maju,” terang Jouwe yang mengaku kepulangannya ke Papua karena dirinya adalah warga Negara Indonesia suku Papua yang sama dengan WNI yang lain.

Menyinggung soal perjuangan sebagian rakyat Papua yang masih menginginkan pemisahan diri dari NKRI dengan tujuan membentuk Negara Papua yang merdeka terlepas dari NKRI, Jouwe dengan nada tinggi justru balik mempertanyakan maksud pemisahan diri yang diinginkan sebagian masyarakat Papua.

“Saudara-saudara itu mau kemana, mereka mau bikin apa? Memisahkan diri dari Negara apa? Itu tidak akan pernah terjadi,” tegasnya .

“Saya perjuangkan itu mati-matian, sampai tahun 1969, saya tanya kepada PBB kenapa Papua tidak bisa merdeka, PBB bilang Papua punya kemerdekaan sudah direalisasikan oeh Soekarno Hatta pada 17 agutus 1945. Belanda yang sembunyi-sembunyi kamu, bahwa kamu sebenarnya sudah merdeka. Kamu punya negeri masuk dalam kerajaan Hindia Belanda 28 agustus 1828 saat Proklamasi kemerdekaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 1828 Papua di anasir oleh Pemerintah Belanda dan dimasukkan ke dalam Hindia Belanda yang mana Neuguinea [Papua] sudah dijajah Belanda selama 134 tahun dan melalui perjanjian New York penyerahan Papua kedalam Republik Indonesia di susup masuk, sehingga bila penjajahan Hindia Belanda termasuk Papua menjadi 350 tahun.

“Tidak ada satu Negara di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Bangsa Papua, saya bikin bendera, saya susun segala sesuatu untuk bentuk satu Negara Papua yang diperintahkan oleh Belanda berdasarkanb Hak-Hak yang diakui dalam deklarasi PBB pasal 73 tentang DEklarasi Mempercepat kemerdekaan bagi Bangsa-Bangsa yang belum merdeka. Itupun ditolak mentah-mentah, karena Papua sudah 350 tahun di Jajah bersama Indonesia oleh Belanda.

“Kemedekaan Papua sudah direalisasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, jadi Papua tidak usah cari-cair keluar tapi cari dalam Indonesia,” tekan Jowe mengingatkan.*[ay/mhi]

March 4, 2010 1

Nicholaas Joouwe: OPM Kata yang Tak Punya Arti Apa-apa

Senin, 25/01/2010 13:36 WIB

Jakarta – Salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholaas Joouwe (84) minta pindah dari warga negara Belanda menjadi WNI. Nicholaas mengatakan OPM hanyalah kata yang tak punya arti.

“Kata OPM itu sebenarnya suatu kata mati yang tidak punya arti apa apa, tapi selalu digembar-gemborkan,” ujar Nicholaas.

Hal itu dikatakan dia usai bertemu Wapres Boediono di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2010).

“Kami harus tahan ini karena bukan pendapat orang Papua. Orang Papua sama sekali tidak tahu apa-apa,” imbuh Nicholaas.

Dari segi paham nasionalisme OPM, kebanyakan masyarakat Papua tidak mengerti. Mereka, lanjut Nicholaas, masih merasa rendah diri dan kurang pengetahuan karena pendidikan yang minim sehingga mudah diprovokasi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

“Ini karena kebodohan, tidak tahu artinya diucapkan. Apalagi disogok dengan uang sedikit, Rp 100 ribu, wah dia berkoar-koar di sana sini tentang OPM,” imbuhnya.

Menanggapi permintaan Nicholaas menjadi WNI, Wapres Boediono berjanji untuk mempercepat dan memprioritaskan permintaan Nicholaas itu.

“Saya rasa dapat impres suatu suasana yang sangat menyenangkan. Beliau akan memperhatikan sebagaimana beliau katakan ini suatu persoalan yang akan diprioritaskan dan diperhatikan dengan secepatnya,” tuturnya.

Dia juga berharap dapat secepatnya menjadi WNI dan mengabdi membangun Papua dalam NKRI.

Nicholaas Joouwe merupakan salah satu pendiri OPM dan penggagas bendera Bintang Kejora. Pria kelahiran Biak 1925 ini menjadi warga negara Belanda selama 47 tahun terakhir.

(nwk/nrl)

January 25, 2010 0

Pendiri: OPM Sebenarnya Kata Mati

VIVAnews – Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini mendapat label separatis. Kelompok ini juga dituding di balik beberapa aksi kekerasan di Papua.

Salah satu pendiri OPM, Nicholas Jouwe mengatakan saat ini apa yang diperjuangkan OPM saat ini bukanlah aspirasi rakyat Papua. Jouwe sendiri menilai OPM tidak memiliki arti apa-apa di Papua dan hanya dibesarkan pihak tertentu.

Hal ini dikatakan Jouwe usai menemui Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta 25 Januari 2010. “Kata OPM sebenarnya kata mati yang tidak punya arti apa-apa. Tapi itu selalu digembar-gemborkan,” kata dia.

Kebanyakan masyarakat Papua pendukung OPM, kata Jouwe, juga tidak mengerti maksud perjuangannya. Ini dikarenakan minimnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan mereka.

“Orang Papua sama sekali tidak tahu apa-apa,” ucap Jouwe yang juga menggagas bendera Bintang Kejora.

Selain minimnya pendidikan, Jouwe bahkan menganggap masyarakat Papua menjadi mudah terprovokasi OPM karena sogokan uang.

“Ini karena kebodohan, tidak tahu artinya diucapkan. Apalagi disogok dengan uang sedikit, Rp 100 ribu, dia berkoar di sana sini tentang OPM,” ujar Jouwe yang 47 tahun menetap di Belanda untuk memperjuangkan Papua Merdeka.

Jouwe menemui Wapres Boediono untuk meminta percepatan proses pengajuan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia. Boediono, menurut Jouwe, juga berjanji akan mempercepat dan memprioritaskan permintaan Jouwe.

Jouwe mengaku terkesan atas suasana yang menyenangkan saat bertemu Wapres Boediono. Selanjutnya, Jouwe berjanji akan mengabdikan dirinya untuk membangun Papua.

“Saya sudah lama tunggu itu. Saya mau bantu bangsa saya di Papua, mendatangkan masa depan yang baik, yang penuh damai dan cinta kasih,” tuturnya.

January 25, 2010 1

Tokoh Pendiri OPM Nicholas Jouwe Sambangi KPK

Jakarta – Tokoh pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Jouwe (86) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nicholas yang puluhan tahun menetap di Belanda ini akan membahas masalah korupsi di Papua.

Nicholas tiba di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2010) pukul 13.10 WIB. Nicholas didampingi 2 orang yang salah satunya pria berkewarganegaraan asing.

Nicholas tampak mengenakan tongkat, kemeja warna putih, dan bertopi koboi. Dia tidak memberikan komentar apapun.

“Kita tujuannya mau ketemu Bibit dan Chandra. Kita mau bertemu KPK terutama membahas persoalan korupsi, khususnya di Papua. Saya heran bagaimana kerja di KPK. Padahal, di Papua banyak kasus suap bupati-bupati,” kata seorang rekan Nicholas yang enggan disebutkan namanya itu.

Ketika ditanya mengenai kewarganegaraan Nicholas, pria itu menjawab hal tersebut sudah dilaporkan ke Menkum HAM Patrialis Akbar. “Sedang dalam proses,” ujar dia sambil bergegas masuk ke dalam gedung.

(aan/iy)

January 21, 2010 0