penghinaan NKRI – Papua Merdeka News

Pencuri datang untuk mengambil, bukan untuk memberi, penjajah datang karena kekayaan alam, bukan karena manusia di mana kekayaan alam itu ada, perampok selalu menghitung berapa untungnya kalau harga-dirinya dan resikonya diambil, penjarah tidak pernah menghitung resiko dan bahaya. Kalau NKRI adalah kolonial, perampok, pencuri, pembunuh orang Papua, “Mengapa Mahasiswa Papua mengharapkan NKRI untuk mengaku bersalah?”

Kalau masih ada mahasiswa Papua, kalau ada pejabat Papua, kalau ada anggota Dewan di Tanah Papua yang mengharapkan NKRI mengaku telah bersalah membunuh orang Papua, menjual kekayaan alam kepada British Petroleum, plc. dan Freeport McMoran, Copper & Gold, Inc., maka kita harus bretanya,

“Apakah Freeport Indonesia, NKRI, LNG Tangguh yang bersalah, ataukah orang Papua yang berharap pencuri dan perampok supaya menjaga sopan-santun yang salah?”

Kelakuakn orang Papua penuh dengan keheranan, sama dengan tanah leluhurnya yang penuh dengan misteri. Masih ada orang Papua seperti Gubernur Provinsi Papua dan Ketua DPRD Papua mengharapkan NKRI berbuat banyak untuk Papua dan bahwa perjuangan kemerdekaan West Papua adalah sia-sia karena sudah lama pernah mereka dengar tetapi sampai hari ini tidak ada hasil Papua Merdeka.

Pada hari ini Mahasiswa Papua di Yogyakarta mengharapkan Sultan HB X, gubernrr Papua, Kepala Suku JAwa memita maaf atas apa yang telah dikatakannya. Mathius Murib, Martinus Yaung, Phil Erari mencari jalan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di Tanah Papua, sejak NKRI masuk tahun 1961 sampai tahun 2015 ini.

Permasalahan fatal ialah mengharapkan pembunuh mengaku telah membunuh, mengharapkan pencuri mencuri dengan sopan, dan berdoa kepada Tuhan supaya perampok merampok dengan sopan dan kalau ketahuan tertangkap basah supaya mengakui dan bertobat dan berhenti merampok.

Pencuri, ya pekerjaannya mencuri. Disebut perampok karena pekerjaannya merampok. Pembunuh yang dikatakan begitu karena tukang membunuh. Itu-lah NKRI buat orang Papua selama ini.

Akan tetapi, kalau pada hari ini, kalau orang Papua yang selama ini menjadi korban sampai-sampai berharap NKRI berubah menjadi malaikat, berbelas kasihan, memberikan hak-hak orang Papua kepada pejabat dan provinsi di Tanah Papua, dan seterusnya, dan sebagainya, maka sebenarnya orang Papua atau orang lain yang berpandangan seperti ini telah salah fatal, dan salah total.

Kita tidak perlu menekan pencuri agar sopan. Kita menjadi bodoh kalau mengharapkan perampok mengaku bersalah. Kita menjadi lucu kalau berharap dan berdoa kepada Tuhan agar pembunuh orang Papua akhirnya mengaku bersalah dan dihumu. Matius Murib, Marinus Yaung dan Phil Erari dengan teman-teman adalah orang-orang Papua yang perlu dilahirkan kembali sebagia orang Papua, sehingga ke-Papua-n mereka benar-benar menjadi murni dan jernih, tanp ego pribadi, tanpa sesuap nasi untuk perut yang akhirnya akan busuk, tetapi mengedepankan hargadiri dan martabat sebagai umat ciptaan Tuhan di atas tanah leluhur, yang diduduki, dicuri, dirampok, diperkosa, dianiaya, dibunuh oleh NKRI dan orang Indonesia-nya.

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socratez Sofyan Yoman, meminta rakyat Papua untuk memaafkan pernyataan yang dilontarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Luhut Binsar Pandjaitan yang mereka rasakan sangat menyakitkan.

Menurut dia, meskipun pernyataan Luhut merupakan bentuk penghinaan kepada orang asli Papua, dia mengimbau rakyat Papua tetap memegang Firman Tuhan untuk mengampuni musuh.

“Yang terkasih orang-orang Asli Papua di mana saja. … Jenderal Luhut Pandjaitan menghina orang asli Papua. Yoo…kita pegang Firman Tuhan: Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” tulis Socratez dalam pesan singkat yang dikirim ke satuharapan.com, hari Jumat (26/2).

Socratez yang berada di Jayapura menceritakan pengalaman orang-orang Papua yang pernah dihina oleh Jenderal Ali Murtopo pada tahun 1969. Dia mengatakan saat itu orang Papua yang mau merdeka diminta untuk meninggalkan tanah Papua juga. Menurut dia, penghinaan tersebut terulang kembali seperti disampaikan Luhut pada pekan lalu.

“Tahun 1969 Jenderal Ali Murtopo pernah menghina orang Papua: ‘Kalau orang Papua mau merdeka minta Amerika cari satu pulau di bulan dan tinggal di sana.’ Setelah 47 tahun, pada 2016 ini dari bangsa yang sama, Jenderal Luhut Pandjaitan menghina orang asli Papua. ‘Orang Papua yang mau merdeka pindah saja di Pasifik dari tanah Papua.”

“Jadi, apakah orang asli Papua hanya terima terus penghinaan dari bangsa Indonesia? Kejahatan dan penghinaan ini harus dilawan. Kita punya harga diri dan kehormatan sebagai pemilik tanah pusaka Papua. …kita pegang Firman Tuhan: ‘Ampunilah mereka sebab penjajah tidak tahu apa yang penjajah perbuat’,”

tulisnya.

“Terimakasih Pak Luhut…”

Pada kesempatan terpisah, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (BEM FISIP Uncen) Jayapura, Papua, menyampaikan ucapan “terimakasih” kepada Luhut Binsar Pandjaitan atas pernyataannya ‘Pergi Saja Sana ke Melanesia, Jangan Tinggal di Indonesia!’

Ketua BEM Fisip Uncen, Yali Wenda mengatakan, baru kali ini seorang Menkopolhukam Republik Indonesia dengan sejujurnya dan tanpa ragu mengatakan pernyataan seperti itu.

“Kami sebagai generasi penerus bangsa Papua Barat, ras Melanesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Luhut Pandjaitan karena baru kali ini seorang Menkopolhukam Republik Indonesia yang dengan sejujurnya dan tanpa ragu mengatakan pernyataan seperti itu,”

kata Yali Wenda hari Selasa (24/02) di kampus Uncen, sebagaimana dikutip mahasiswanews.com.

Menurut Yali, dari pernyataan tersebut sangat jelas Luhut Pandjaitan telah membedakan orang Papua.

“Tetapi kami rakyat Papua sesunguhnya bangsa Papua Barat dan ras Melanesia. Maka, kami menyatakan sikap, bahwa tak lama lagi kami orang Papua akan berpisah dengan NKRI. Tinggal waktu mainnya saja,” katanya.

Sementara itu, Samuel Womsiwor, Biro Hukum Fisip Uncen Jayapura, seperti dilansir tabloidjubi mengungkapkan, pihaknya meminta kepastian jelas kepada Indonesia, apa maksud orang Papua meninggalkan Indonesia. Artinya, kapankah Pemerintah Indonesia yang berkuasa di atas tanah Papua meninggalkan negeri milik orang Melanesia di West Papua.

“Jika Indonesia menggangap kami bukan bagian dari Indonesia, maka kapan Indonesia menerima tawaran dialog yang ditawarkan Melanesian Spearhead Group (MSG) melalui wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?”

tanya Samuel.

Rekan lainnya, Muel Alue menambahkan, bahwa ULMWP merupakan wadah persatuan dan resmi milik seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke.

Sebelumnya, menanggapi itu, Anggota Komisi I Bidang Politik, Hukum dan HAM, DPR Papua, Ruben Magay mengatakan, Luhut Pandjaitan salah besar dan keliru memberi pernyataan itu. Pasalnya, Tanah Papua adalah tanah milik orang asli Papua yang adalah salah satu bangsa turunan ras Melanesia.

“Menkopolhukam itu siapa? Dia salah besar usir orang (asli) Papua ke luar dari Papua. Dia bilang ke Melanesia itu maksud dia kemana? Melanesia itu ya orang Papua itu sendiri dengan apa yang Tuhan sudah kasih yaitu tanah Papua dan alamnya,”

tegas Magay.

Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas juga menyesalkan pernyataan Luhut.

“Pesan-pesan yang disampaikan Pak Luhut menambah luka bagi orang Papua karena pesan yang disampaikan Pak Luhut pernah dikatakan almarhum Ali Murtopo, kalau mau merdeka orang Papua pergi saja ke bulan. Dan ini menambah luka bagi orang Papua. pernyataan Luhut tidak bijaksana,”

kata dia dalam wawancara dengan satuharapan.com.

Tanggapi Isu ULMWP

Pada pekan lalu, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu kemunculan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua yang bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Kelompok ini mewacanakan diri ingin menyatukan negara-negara kawasan Melanesia dan memerdekakannya sebagai sebuah negara baru.

“Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi,” ujar Luhut di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, hari Jumat (19/2), seperti dilansir oleh kompas.com.

Luhut menegaskan, keberadaan mereka adalah ancaman. Namun, Pemerintah Indonesia tidak gentar atas keberadaan gerakan tersebut.

Gerakan semacam itu, kata Luhut, didasari oleh kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dia pun menyoroti pemerintah setempat yang dianggap tidak mampu mengatur keuangan daerah untuk pembangunan dengan baik.

“Rp 52 triliun untuk otonomi khusus Papua itu sudah. Tapi hampir 60 persen pemimpin-pemimpin di Papua itu meninggalkan tempatnya. Bagaimana dia mau me-manage dengan baik? Manajemen mereka yang tidak baik,”

ujar Luhut.

Oleh karena itu, mantan Kepala Staf Presiden itu mendorong agar pejabat di Papua tidak terlalu sering meninggalkan daerahnya. Mereka diharapkan bisa menyalurkan dengan baik dana otonomi khusus yang sudah dialirkan oleh pemerintah pusat.

Editor : Eben E. Siadari

Penulis: Melki Pangaribuan 18:40 WIB | Jumat, 26 Februari 2016