JAYAPURA –Wakil Ketua I Solidaritas Hukum Dan HAM Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP), Alius Asso, meminta kepada aparat kepolisian agar bisa bertindak persuasif terkait pengamanan 1 Desember nanti, yang dirayakan sebagai HUT OPM.
Menurut pria kelahiran Kampung Hepupa, Jayawijaya 19 September 1986 itu, perayaan tiap 1 Desember bagi orang Papua merupakan hal yang biasa, sebagaimana hari besar lainnya yang dirayakan seperti perayaan 17 Agustus oleh pemerintah Indonesia.
“Makna 1 Desember bagi orang Papua begitu bersejarah dan perlu dikenang lewat perayaan-perayaan tiap tahunnya. Anak kecil saja tahu tentang makna perayaan 1 Desember,”
jelasnya saat dihubungi, Minggu, (24/11).
Menurut, jebolan SMU YPK Betlehem 2006 lalu, 1 Desember nanti di sejumlah wilayah adat dan sekarang diklaim sebagai 7 negara bagian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) seperti Mamta, Saireri, Bomberay, Domberay, Me Pago, Ha Anim dan lainya pasti akan menyambut hari tersebut dengan perayaan berupa ibadah syukuran ataupun upacara bendera.
Tetapi Asso tidak bisa melarang dan juga tidak mengahimbau jika ada yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora (BK) pada saat itu.
“Saya tidak bisa melarang jika ada yang lakukan hal itu (mengibarkan BK,red), itu merupakan hak dari mereka,”
jelasnya. Lanjutnya, aparat keamanan harus profesional dalam menyikapi permasalahan seperti ini, karena setiap tahun berjalan sudah menjadi rutinitas rakyat Papua untuk memperingati hari bersejarah tersebut, dan ini sudah berlangsung sejak turun temurun.
“Jika melihat hal seperti ini, polisi harus bertindak bijak dan profesional. Tidak represif, tapi merangkul. karena jika tidak pasti akan ada korban lagi dari rakyat Papua. Kalau di Sentani mungkin akan dilakukan di makam Theys dalam bentuk ibadah, tapi kalau di Kota Jayapura lainnya belum dipastikan karena lokasi ibadah,”
katanya.
“Adanya stateman dari Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian bahwa akan ada pengamanan 1 Desember oleh POLRI dan TNI, hal itu merupakan tugas dari aparat keamanan, hanya saja jika bertugas tidak berlebihan dengan cara kekerasan. Bila hanya ibadah saja, kenapa harus dilarang oleh aparat keamanan,”
sambungnya.
Ditambahkannya, iklim demokrasi kini sedang berkembang, yang mengekspresikan diri dalam menyampaikan aspirasinya secara damai, namun jika aspirasi itu dilarang, maka Negara ini telah membungkam ruang demokrasi di Negara ini di atas ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Pengamanan itu perlu, negara ini kan punya UU yang melindungi warganya. dan dalam demokrasi, sudah jelas ada dalam UU 1945 pada alinea pertama,”
Jayapura—Untuk kedua kalinya, dua pemerintah lokal di Sidney — Leichhardt dan Marrickville — akan mengibarkan bendera Papua Barat, Bintang Kejora (BK) di balai kota mereka, sebagai bentuk simpati dua kota tersebut terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka.
Pengibaran BK rencananya akan dilakukan di Balai Kota dua pemerintahan lokal tersebut. Namun pengibaran BK akan dilakukan pada tanggal 30 November, mengingat tanggal 1 Desember jatuh di hari Sabtu yang merupakan hari libur. Seperti tahun lalu, pengibaran BK ini sendiri merupakan prakarsa Australia West Papua Association (AWPA). Joe Collins, Spokeperson AWPA telah berkirim surat kepada pemerintah kota Leichhardt pada tanggal 27 September mengenai pengibaran BK di balai kota Leichhardt. Dan pemerintah kota Leichhardt telah memberikan jawaban mengenai kesediaan mereka.
“Terima kasih untuk surat anda (Joe Collins-Red) kepada Walikota dan General Manager tanggal 27 September 2012, tentang pengibaran bendera Papua Barat di Leichhardt Town Hall. Rapat Dewan telah memutuskan untuk mendukung permintaan Anda untuk mengibarkan bendera “Morning Star” di Leichhardt Town Hall pada tanggal 1 Desember 2012. Bisakah kita melakukannya pada pukul 8:00, Jumat 30 November?”
demikian jawaban pemerintah kota Leichhardt atas permintaan AWPA, yang tertera dalam rilis yang diterima tabloidjubi.com (13/11). Jawaban dan dukungan pemerintah kota Leichhardt ini sendiri sudah diberikan sejak tanggal 23 Oktober.
Disebutkan dalam rilis tersebut, BK akan dikibarkan di balai kota Leichhardt, hari Jumat, 30 November 2012, pukul 08.00 wakti setempat. Sedangkan di balai kota Marrickville, BK akan dikibarkan pukul 11.30, waktu setempat, ditanggal yang sama.
Tahun lalu, dua pemerintah lokal di Sidney ini, Leichhardt dan Marrickville, mengibarkan bendera Papua Barat di balai kota mereka, tepat 1 Desember 2011.
“Ini sebagai bentuk solidaritas pada rakyat Papua Barat,”
Suasana demo yang diikuti sekitar 12 orang kelompok pendukung OPM pimpinan Beny Wenda di London , Selasa (23/10).
Jayapura – Tiga anggota Parlemen Inggris diantaranya Hon Andrew Smith MP, Lord Harries dan Rogerson, bertemu di Committe room 16 Gedung Parlemen Inggris di London, pada Selasa 23 Oktober 2012 sekitar Pukul 18:00 sampai dengan 20:00 waktu London. Dalam petemuan itu diinformasikan tidak ada pembicaraan tentang Papua .
Sementara di luar Gedung Parlemen sekitar 12 orang kelompok pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Beny Wenda, menggelar demo yang meminta agar pengamat PBB dikirim ke Papua. Demo berlangsung sekitar pukul 16:40 waktu London, hanya saja demo itu dilaporkan tidak menarik perhatian masyarakat
London. Demikian laporan sumber terpercaya Bintang Papua dari London, tadi malam. (achi/don/LO1)
JAYAPURA- Dewan Perwkilan Rakyar Papua (DPRP) meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih, bertanggung jawab atas jatuhnya sejumlah korban jiwa, saat pembubaran Kongres Rakyat Papua 3, Rabu lalu. ‘’Tindakan aparat keamanan dalam pembubaran kongres rakyat Papua sudah melampaui batas, kewenangan mereka dan jelas melanggar aturan dan UU, karena menimbulkan jatuhnya korban. sehingga komandan tertinggi dan pengendali aparat di lapangan yakni Kapolda dan Pangdam harus bertanggung jawab dengan jatuhnya korban tersebut,’’tegas Yan Mandenas Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua,’’Senin 24 Oktober di ruang kerjanya. Lanjutnya, aparat melampaui kewenangan karena memukuli dan menembak warga, padahal warga yang ada di sekitar lokasi belum tentu semua terlibat dan ikut kongres. ‘’Kalau memang ada tindakan makar, ya tangkap dalang dan aktornya, jangan malah memukuli dan menembaki warga. Kan tidak semua warga yang menjadi korban ikut kongres, ini malah main babat, seperti tak terkendali, ini pelanggaran HAM dan harus diusut tuntas,’’tandasnya.
Sambungnya, persoalan ini bukan hal yang sepele, karena menyangkut harga diri orang Papua. Sebab, sangat terkesan setiap menangani persoalan Papua, aparat tidak terkendali dan asal main tembak. ‘’Membunuh orang tak berdosa, jelas sangat tidak manusiawi, dan orang Papua selalu menjadi korban. Kalau mau membangun Papua mari dengan hati dan semangat NKRI, bukan asal main gebuk, sepertinya orang Papua tidak ada arti,’’ucapnya.
Mengenai klaim Kapolda Papua, bahwa korban yang tewas karena tertikam bukan tertembak, Yan Mandenas mengatakan, jika itu benar, silahkan umumkan hasil otopsinya secara terbuka dan transparan. ‘’Kenapa hasil otospi terhadap sejumlah korban tidak diumumkan secara terbuka, biar jelas kalau memang itu ditikam dan bukan ditembak,’’imbuhnya.
Papua itu bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan, tapi tambahnya, kerap dijadikan sebagai lahan konflik. ‘’Mereka mengambil keuntungan dengan konflik yang terjadi. Sejumlah penembakan misterius hingga kini tidak pernah bisa diungkap, tapi kalau menembaki rakyat yang tak berdaya ‘paling hebat’,’’ketusnya.
Yan juga menyatakan, agar secepatnya dibentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan. ‘’DPR Papua akan mendorong dibentuk tim, untuk melakukan penyelidikan, kalau memang terjadi penyimpangan, Kapolda dan Pangdam harus dicopot,’’ujarnya.
Hal senada juga ditandaskan Ketua Komisi A membidangi Polhukam DPR Papua, Ruben Magay, bahwa ada penyimpangan dalam aksi itu, yang dilakukan aparata keamanan. ‘’Kalau memang ada yang bertindak makar. Ya tangkap dan proses aktornya dan deklaratornya, jangan menembaki rakyat yang tak berdosa,’’tukasnya.
Tambahnya, ‘’Sebelum aksi pemukulan dan penembakan terjadi, saya sudah meminta Kapolres menarik pasukannya, Karena sudah selesai. Tapi yang terjadi, meski sudah bubar dan pentolan kongres sudah ditangkap, aparat masih terus melakukan pengejaran dan memukuli serta menembaki warga yang ada disekitar. Padahal, mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan. Ini kan jelas pelanggaran, orang bersenjata dengan seenaknya memukuli rakyat yang tidak melawan dan memiliki senjata,’’imbuhnya.
Namun, kata dia, biarkan lembaga yang berwenang melakukan investigasi menyeluruh, untuk membuktikan adanya pelanggaran dalam insiden itu. ‘’Biarkan Komnas HAM sebagai lembaga yang berkopoten melakukan penyelidikan dan memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran HAM atau tidak, tapi yang jelas DPR Papua juga akan mendorong dibentuknya tim investigasi,’’tukasnya.
Sementara salah seorang warga bernama Yosep Nawipa, yang menjadi korban dan sempat ditahan di Mapolda selama sehari mengatakan, dirinya menjadi korban poporan senjata aparat dan sempat diseret ke mobil untuk di giring ke Polda. ‘’Saat itu saya dari Sentani menuju Angkasa, ketika pembubaran terjadi saya melintas di lokasi, kemudian saya ikut dipukuli dan diseret ke mobil, hingga kepala bocor,’’ujar Nawipa sambil menunjukkan luka bocor di bagian ubun-ubunnya.(jir/don/l03)
Pengibaran Bintang Kejora Saat KRP III, 2011JAYAPURA – Kurang lebih lima ratusan warga Papua dari berbagai daerah Senin (17/10) kemarin memadati lapangan sepak bola Zakheus, tepatnya di belakang SMP Paulus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura untuk mengikuti Kongres Rakyat Papua (KRP) III.
Meski proses pembukaan berjalan lancar, namun sempat diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh para penari Sampari saat akan dilakukan pemukulan tifa sebelum prosesi ibadah pembukaan dimulai.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, sepanjang jalan menuju tempat pelaksanaan KRP III ini dijaga ketat oleh pasukan penjaga tanah Papua (Petapa). Setiap peserta yang akan memasuki lapangan diperiksa secara ketat.
Para Petapa itu menyuruh peserta mengeluarkan barang bawaannya dari dalam tas, tak terkecuali tas para wartawan juga diperiksa secara ketat. Sementara di lapangan tempat berlangsungnya kegiatan, ratusan peserta diarahkan memenuhi kursi yang sudah disiapkan.
Acara ini diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Yermias Dimara. Di tengah prosesi ibadah itu, para pimpinan dari 7 wilayah adat di Papua di antaranya Tabi, Lapago, Mepago, Hananim, Saireri, Doberai, dan Bomberai, serta Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut diundang maju ke tengah lapangan.
Mereka diarahkan supaya mendoakan tanah Papua serta pemerintah Indonesia yang dinilai banyak membuat kesalahan di wilayah paling timur ini.
“Marilah kita mendoakan para leluhur kita yang berbuat salah. Kita doakan juga pemerintah Indonesia yang sudah banyak berbuat salah di Papua. Biarlah Tuhan mengampuni perbuatan mereka,” ujar Forkorus sembari mengajak peserta kongres berdoa.
Dalam penutupan ibadah tersebut juga ditandai dengan peniupan 3 sangkakala yang dibawakan 3 orang mama yang dituakan. Hal ini sebagai pertanda bahwa pintu langit dan surga akan membuka tabir surya dan mendengar tiap jeritan dan permohonan rakyat Papua.
Usai ibadah, dilanjutkan dengan pemukulan tifa oleh masing-masing tujuh wilayah adat Papua. Sebelum pemukulan tifa, para penari Sampari dari Biak terlebih dahulu menari-nari untuk mengantarkan tifa yang akan dipukul oleh ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut dan para pimpinan wilayah adat lainnya. Pada saat mengantarkan tifa itulah, salah seorang dari rombongan penari itu mengibar-ngibarkan bendera Bintang Kejora yang diikat di sebuah kayu yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Tak lama setelah itu, bendera Bintang Kejora itu pun kembali dikemas oleh para penari itu.
Setelah pembukaan yang ditandai dengan pemukulan tifa, Ketua Panitia KRP III, Selpius Bobii langsung membacakan pidato pembukaan Kongres Rakyat Papua III. Ia mengatakan bahwa KRP III ini merupakan sejarah dan pengalaman hidup masa lalu, menentukan masa kini. “Aktivitas hidup masa kini akan menentukan masa depan. Itulah hidup. Aktivitas hidup adalah sejarah. Sejarah adalah aktivitas. Orang yang beraktivitas sedang mengukur sejarah pribadi, golongan atau bangsa,” tuturnya.
“KRP ini juga ditempatkan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam hukum HAM negara dan pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi dan KRP III ini merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia dan itu dijamin oleh hukum internasional dan konstitusi negara Indonresia,”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DAP Forkorus usai membuka KRP III mengungkapkan bahwa bangsa Papua tidak berjuang untuk merusak atau menghancurkan NKRI, tetapi berjuang menegakkan hak-hak dasar rakyat Papua, di antaranya hak politik, termasuk hak merdeka sebagai suatu bangsa. Dalam KRP III ini rakyat berkeinginan bahwa pemerintah dan negara-negara lain harus mengerti hal tersebut. “Jika rakyat Papua menjunjung tinggi HAM dan hukum internasional, maka KRP III ini jangan dianggap illegal. Kongres ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” paparnya.
Dikatakannya, KRP III ini mengagendakan pembicara –pembicara dari gubernur, DPRP, LSM, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat , namun tidak ada sesi tanya jawab. “Meraka hanya sampaikan saja, kemudian ada pandangan umum dari 7 wilayah dan juga dari fraksi-fraksi terutama dari PDP, Bepenal, TPN/OPM. Mereka akan memberikan pandangan mereka,” tuturnya.
Setelah acara pembukaan yang berlangsung hingga hampir sore itu, KRP III tersebut akan dilanjutkan hari ini, Selasa (18/10), dengan agenda pemberian materi dari pembicara-pembicara yang telah dijadwalkan.
Sementara itu, terkait aksi mogok yang dilakukan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) hingga mengakibatkan beberapa karyawan tewas dan berlanjut dengan aksi rusuh dan sebagian massa meminta untuk dilakukan penutupan perusahaan raksasa tersebut di Timika, menurut Forkorus, hal ini sama sekali tidak dibahas di dalam KRP III yang berlangsung hingga 19 Oktober mendatang.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut mengungkapkan dalam agenda KRP III kali ini berbicara tentang kemerdekaan rakyat Papua dan untuk PTFI tidak dibicarakan, karena ketika berbicara PTFI maka mau dibawa ke mana proses hukumnya, yang mana dirinya masih trauma dengan kasus pembununuhan yang terjadi di depan matanya pada tanggal 9 Agustus 2008 di Hari Ulang Tahun Internasional Day Masyarakat Pribumi sedunia, yang mana masalah tersebut hingga saat ini belum tuntas.
“Apa yang terjadi di PTFI tentang pembunuhan tidak akan pernah tuntas sehingga untuk menyuarakan penutupan PTFI hanyalah sia-sia, untuk itu mendingan rakyat Papua menunggu Papua merdeka dulu baru kemudian kita bersama-sama urus PTFI, karena hukum tidak akan pernah memihak kepada rakyat Papua dan ini memang tidak adil,” tegasnya
Forkorus juga menjelaskan hanya membuang-buang waktu dan tenaga jika tiap hari hanya menyuarakan penutupan PTFI. Hal ini dikarenakan ketika DAP ingin menyelesaikan PTFI dengan jalan adat, DAP pernah terbang ke Jakarta dan hendak bertemu dengan Mufet dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, namun sama sekali tidak dipertemukan dengan alasan tidak terjadwalkan. Kemudian DAP mencoba kembali dengan jalan berbicara dengan Kepala BP Migas dan Menteri Pertambangan untuk berbicara tentang hak-hak adat rakyat Papua, namun yang diterima hanyalah marah-marah oleh stafnya.
Terkait TNI/Polri yang bertugas di Timika, Forkorus meminta sebaiknya mereka ditarik saja, karena ini merupakan proyek mereka. “Jika mereka ditarik dan biarkan DAP yang mengaturnya, maka situasi di sana akan damai,” tegas Forkorus.
Sementara itu, dari pantauan Cenderawasih Pos di luar pelaksaan KRP III tampak sejumlah aparat keamanan berjaga-jaga bahkan arus kendaraan dari arah Waena menuju Abepura dan sebaliknya tampak mengalami kemacetan, namun bisa dikendalikan oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polsek Abepura Kota.
Selain itu, sebelum dibukanya KRP III tampak sejumlah peserta dari berbagai daerah yang hendak menuju lokasi KRP III dengan berjalan kaki dari arah lingkaran Abepura menuju lokasi sambil bernyanyi dan membawa spanduk. Akibatnya arus kendaraan sekitar pukul 08.30 WIT sempat mengalami kemacetan.
Sedangkan dari pantauan di luar gerbang lokasi KRP III, tampak ratusan lebih peserta ditambah masyarakat yang ingin menyaksikan pembukaan KRP III dan itu bisa terlihat ketika rombongan peserta dan massa yang ingin masuk melalui pintu gerbang lokasi sangat padat.
Aparat keamanan gabungan sebanyak 2.200 personel sebagaimana yang telah disiagakan tampak telah ditempatkan di sejumlah titik-titik yang dianggap rawan, dan di lokasi KRP III hanya dijaga oleh Penjaga Tanah Papua alias Petapa. (ado/nal/fud)
BARANG BUKTI : Kapolres Jayapura Kota bersama Kabag Ops, dan Kasubag Humas saat menggelar barang bukti dari hasil penyisiran yangJAYAPURA [PAPOS]- Masih jelas dalam ingatan kita, peristiwa penembakan oleh Orang Tak Dikenal [OTK] terhadap warga sipil di Nafri Distrik Abepura beberapa waktu lalu. Dalam kurun waktu 15 hari ini saja sudah tiga kali terjadi penembakan. Seperti yang terjadi di Nafri Jayapura, Senin [15/8] malam sekitar pukul 19.00 Wit.
Aksi penembakan yang dilakukan OTK ini selama bulan Agustus dua bulan terakhir ini. Tadi malam dua angkutan umum dan satu unit motor Supra X 125 ikut menjadi sasaran penembakan dari belakang saat melintas di wilayah itu.
Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya meninggalkan enam lubang pada salah satu mobil. Penembakan kali ini jadi sasaran adalah, 2 unit mobil Taxi Carry jurusan Abepura-Abepantai ditembak dari arah depan mengenai Taksi Carrry warna biru DS 7540 AD yang dikendarai oleh Udin (23), tepatnya pada bagian pintu depan sebelah kanan tembus Dashboar dan Taksi warna putih DS 7416 JK yang dikendarai oleh Safrudin [35] mengenai kaca bagian depan yang diperkirakan enam kali tembakan.
Dari data yang dihimpun Papua dilokasi kejadian, penembakan bermula ketika Taksi Carry warna biru dari arah Abepantai tujuan Abepura berpenumpang 5 orang dalam perjalan tak jauh dari penembakan sebelumnya, tiba-tiba keluar tembakan dari arah kanan dengan menembak pintu depan tembus Dashboar dekat sopir.
Secara bersamaan pula datang seorang tukang ojek bernama, Junianto [26] dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 DS 5087 AH tengah membawa penumpang bernama Marinus Wanimbo ikut juga ditembaki dari arah depan. Beruntung, tembakan itu tidak mengenai mereka.
Beberapa menit kemudian, para pelaku kembali menembaki taksi warna putih yang dikendarai oleh Safrudin berpenumpang sebanyak 7 orang itu dari depan, tepatnya mengenai kaca hingga pecah dan tembakan itu diperkirakan 6 kali tembakan.
Dengan adanya kejadian tersebut, para pengendara langsung menuju Pos Pol Tanah hitam untuk melaporkan kejadian yang dialami mereka. Begitu mendapat informasi, anggota Polsek Abepura Kota bersama Polres Jayapura Kota dan Polda Papua langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk mengejar para pelaku.
Demikian juga begitu aparat tiba dilokasi langsung menyisir daerah gunung tanah hitam yang diduga tempat pelarian para pelaku, namun pelaku tidk ditemukan karena sudah melarikan diri usai melakukan penembakan itu.
Sementara pengendara mobil langsung dibawa ke Mapolsek Abepura untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Reskrim bersama dua unit mobil Taksi Cary yang terkena tembakan itu.
Menurut keterangan saksi, salah seorang sopir bernama Safrudin di lokasi kejadian mengatakan, dirinya dari arah Abepantai hendak menuju Abepura, tiba-tiba kaca depan mobil yang dikendarainya ditembak dari arah kiri gunung.
“Awalnya saya kira bukan suara tembakan, namun setelah penumpang berteriak, baru saya sadar bahwa itu tembakan, sehingga saya langsung tancap gas dan melaporkan kejadian ke Pos Pol Tanah hitam,” kata Safrudin.
Sementara dari Marinus Wanimbo salah satu penumpang ojek mengaku bahwa tembakan itu didengar dari arah Gunung sebelah kiri. “Waktu, saya naik ojek dari Abepantai menuju Pasar Youtefa menggunakan ojek tujuan mengambil kaset ke pasar, tiba-tiba ada bunyi tembakan dari kiri mengenai mobil taksi tersebut,” paparnya.
Mendengar tembakan itu, Marinus langsung menyuruh tukang ojek kebut dan perjalanan menyuruh para pengendara dari Abepura untuk tidak lewat karena telah terjadi penembakan di Abepantai.
Marinus mengakui bahwa tembakan yang didengar itu sebanyak 3 kali dan pelaku tidak diketahui sama sekali. “Dari suara tembakan yang saya dengar, ada bunyi angin di depan topi saya dan saya pikir itu peluru,” ujarnya.
Ketika dikonfirmasi ke Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan SiK pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait penembakan itu. “Nanti dulu, satya belum bisa bicara karena kejadiannya saya belum tahu,” katanya sambil mengecek 2 unti mobil yang terkena tembakan itu. [loy]
Written by Loy/Papos
Tuesday, 16 August 2011 01:17
DITURUNKAN: Bendera Bintang Kejora setelah diturunkan oleh apara TNI-Polri dari Tanah Hitam Puskopad. Meskipun HUT RI diwarnai pengibaran bendera Kejora, tetapi pelaksanaan HUT RI ke 66 di kota Jayapura berjalan aman dan lancar.
JAYAPURA [PAPOS] – Perayaan Hari Ulang Tahun [HUT] Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 yang dilaksanakn di Papua tercoreng dengan dikibarkan bendera Bintang kejora di daerah Gunung Tanah Hitam Puskopad, distrik Abepura, Rabu (17/8) sekitar pukul 09.00 WIT.
Selain pengibaran Bintang Kejora di Tanah Hitam, aksi lainnya menjelang perayaan HUT RI ke 66 di tanah Papua adalah sekelompok Tentara Pembebasan Nasional/ Orang Papua Merdeka [TPN/OPM] berkisara 30 orang menyerang Polsek Komopa, Kabupaten Paniai, Selasa [16/8] dinihari sekitar pukul 01.00 Wit.
Demikian juga distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Rabu [17/8] pagi sekitar pukul 08.30 Wit, seorang prajurit TNI-AD bernama Prada, Jamila dari satuan 753/AVTditembak oleh Gerombolan Sipil Bersenjata saat melakukan pengamanan upacara perayaan HUT RI ke 66 di kampung Wandenggobak, distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya.
Ditempat lainnya, sekitar 30 orang bersenjata yang diduga kelompok Jhon Yogi pimpinan TPM OPM wilayah Pania dan sekitarnya melakukan perampasan senjata milik anggota Polsek Kamofa Kabupaten Pania, Senin [15/8] malam sekitar pukul 01.00 wit.
Data yang diperoleh Papua Pos, bendera Bintang Kejora dikibarkan oleh TPN/OPM yang ditancapkan diatas tiang kayu. Konon setelah mengibarkan bendera bintang kejora mereka langsung melarikan diri ke hutan.
Berdasarkan keterangan saksi salah seorang warga bernama Asmin saat ia berangkat ke Kebun bersama 6 rekannya. Namun, dalam perjalanan melihat jalan dipalang dengan menggunakan kayu dan buah kelapa.
Tak hanya itu saja, warga juga melihat busur panah dengan anak panah yang ditancapkan ke tanah dan pengibaran bendera Bintang Kejora serta pembakaran sebuah gubuk di kebun.
Kemudian sekitar pukul 10.20 WIT aparat kepolisian melakukan penyisiran dan menurunkan bendera yang dikibarkan oleh TPN/OPM sekaligus menjadikannya sebagai barang bukti meskipun pelaku masih belum diketahui.
Ketika dikonfirmasi ke Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. B.L Tobing wartawan dilapangan Mandala usai pelaksanaan Upacara Hut RI ke-66 mengatakan, pengibara bendera bintang kejora itu dihiraukan saja. “Sekarang yang terpenting adalah upacara HUT RI dapat berjalan, hikmat, aman dan sukses,” katanya seraya enggan berkomentar.
Sehari sebelumnya, tepatnya Selasa [16/8] sekitar pukul 04.20 WIT juga dikibarkan bendera bintang kejora di dua tempat yang berbeda, tepatnya di tanah Hitam Puskopad, konon lagi saat itu sempat mengeluarkan tembakan dan selanjutnya melarikan diri ke hutan..
Begitru mendapat informasi, gabungan TNI-Polri dipimpin langsung oleh Kapolres Jayapura Kota dan Dandim 1701/Jayapura Letkol ARM I Hutma Sihombing langsung menuju lokasi kejadian sekaligus melakukan penyisiran serta menurunkan bendera tersebut. Sebelum bendera diturunkan aparat sempat mengeluarkan tembakan kearah gunung untuk melakukan penyisiran dan bendera pertama berhasil diturunkan sekitar pukul 08.00 Wit
Usai menurunkan bendera, aparat TNI-Polri kembali menuju ke gunung sebelah untuk menurunkan bendera yang masih berkibar tepatnya di puncak gununga Tanah Hitam hingga pukul 10.45 WIT dan bendera berhasil diturunkan. Setelah berhasil menurunkan bendera, warga setempat melihat secara langsung bendera tersebut di jalan berukuran cukup besar.
Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan SiK didampingi Danmdim 1701/Jayapura, Letkol AMR I Hutma Sihombing membenarkan pengibaran bendera Bintang Kejora itu. “Pelakunya adalah kelompok dari Danny Kogoya yang selama sudah kita ketahui dari dokumen-dokumen yang ditemukan,” paparnya kepada wartawan.
Kapolres mengungkapkan ketika mendapat informasi pengibaran bendera itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dandim, setelah itu annggota menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyisiran. Hanya saja, kata dia saat dilakukan penyisiran para pelaku keburu melarikan diri. “Mereka lari kearah Arso dan arah Alang-alang V dan saya sudah berkoordinasi dengan Pos TNI Koreem 330 dan sekarang mereka telah menuju kearah itu,” ujar Kapolres
Lanjut Kapolres, untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di sekitar Abepura pihaknya sudah melakukan siaga anggota dikompleks-komplkes sampai situasi aman dan normal kembali. Untuk itu, Kapolres mengajak seluruh masyarakat agar tetap tenang dan bekerjasama denga polri, paling tidak memberikan informasi berkaitan dengan gerakan para pelaku. “Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan keamanan masing-masing dilingkungannya,” katanya
OPM Serang Polsek Komopa
Ditempat terpisah sekelompok tentara pembebasan nasional/orang Papua merdeka [TPN/OPM] yang berkisara 30 orang menyerang polsek Komopa Kabupaten Paniai, Selasa [16/8] dinihari sekitar pukul 01.00 Wit.
Akibat penyerangan itu, 2 pucuk senjata api masing-masing dengan nomo seri B 20022 dan B 101187 serta amunis sebanyak 10 butir milik anggota Polri yang bertugas di Polsek Komopa berhasil dirampas oleh OPM.
Perampasan dilakukan oleh para pelaku secara mendadak dengan cara langsung mendobrak pintu dan menodongkan senjata kepada salahsatu anggota Polsek Komopaa bernama Briptu Hendrik dan langsung merampas 2 senjata yang ada di Polsek.
Selanjutnya, para pelaku yang diduga dibawa pimpinan Jhon Yogi itu meminta kepada korban agar memberikan senjata lagi dengan membawanya menuju rumah salah satu anggota Polsek Brigadir latif tujuan meminta senjata api dan saat itu korban Latif menyampaikan bahwa tidak ada senja.
Namun, kelompok tersebut tetap ngotot dengan memaksa keluarga korban Latif ke Mapolsek Komopa untuk mendapatkan senjata. Saat itupula, Kapolsek Komopa beserta seluruh anggotanya siap melakukan perlawanan. Nah, begitu melihat Kapolsek bersama anggotanya sudah siap, para pelaku lari kocar-kacir melarikan diri masuk hutan.
Awalnya sekitar 30 orang bersenjata yang diduga kelompok Jhon Yogi pimpinan TPM OPM wilayah Pania dan sekitarnya, melakukan perampasan senjata milik anggota Polsek Kamofa Kabupaten Pania Senin [15/8] malam kemarin, sekitar pukul 01.00 wit.
Kelompok bersenjata itu, tita-tiba mendatangi Polsek Komofa Kabupaten Pania, lalu melakukan penyanderaan terhadap seorang istrik anggota Polisi yang pada saat itu berada di Polsek tersebut, kemudian kelompok bersentata yang bersangkutan meminta senjata dari anggota Polsek.
Selanjutnya, anggota Polsek Komofa menyerahkan dua pucuk senjata berjenis SKS atau AK-47 buatan cina kepada kelompok bersenjata tersebut, guna menebus istri seorang anggota Polisi yang disandra.
Setelah kelompok bersenjata mendapat dua pucuk senjata, mereka langsung pergi tanpa melukai seorang pun anggota di Polsek Komofa. Tidak ada kontak senjata dalam peristiwa itu, kelompok bersenjata hanya mengambil senjata anggota Polisi langsung melarikan diri.
Informasi peristiwa perampasan senjata ini, dihimpun wartawan Jayapura, dari sumber terpercaya yakni, seorang anggota keamanan yang tak mau namanya dikorankan, Selasa [16/8] kemarin melalui telepon.
Dikatakan, situasi Pania saat ini aman terkendali, namun aparat Kepolisian yang dibekap anggota TNI 753 Nabire masih melakukan siaga di Pania. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kepolisian.
Ketika dikonfirmasi ke Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Wachyono membenarkan terjadinya penyerangan Polsek tersebut. “Ya, benar laporan sudah kita terima. Akibat kejadian itu 2 pucuk senpi milik polri dirampas mereka, tetapi tidak ada korban jiwa,” ujarnya
Namun, dengan adanya kejadian itu Brimob dan TNI diberangkatkan ke Polsek menggunakan perahu Johnson.’’Saat situasi masih aman dan terkendali,’’ kata Kabid Humas
Prajurit TNI-AD Ditembak
seorang prajurit TNI-AD bernama Prada, Jamila dari satuan 753/AVT ditembak oleh Gerombolan Kelompok Sipil Bersenjata saat melakukan pengamanan upacara perayaan HUT RI ke 66 di kampung Wandenggobak, distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Rabu [17/8] pagi sekitar pukul 08.30 Wit.
Akibat penembakan yang dilakukan kelompok KSB, timah peluru mengenai paha korban pada bagian kanan atas sampai tembus belakang. Bahkan, rekan korban sempat melakukan kontak senjata dengan pelaku, namun mereka berhasil melarikan diri ke hutan, sementara korban langsung di terbangkan ke Jayapura, selanjutnya di evakuasi ke RS Marthen Indey untuk mendapat pengobatan secara intensif.
Saat di konfirmasi ke Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu lewat telepon selulernya, membenarkan adanya penembakan tersebut. “Mereka itu kelompok dari GPK yang ingin mengganggu saat pelaksaan upacara 17 Agustus,” ujarnya kepada Papua Pos, Rabu [17/8] kemarin
Meskipun terjadi penembakan, prajurit sempat melakukan penembakan terhadap kelompok tersebut. Aksi ini menurutnya tidak sampai mengganggu jalannya upacara perayaan HUR RI ke 66 di kabupten Puncak Jaya. ‘’Upacara HUT RI ke-66 berjalan dengan aman dan lancer,’’ tandasnya. [eka/loy]
Written by Eka/Loy/Papos
Thursday, 18 August 2011 00:00
TEMPO Interaktif, Jayapura – Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal Erfi Triassunu mengatakan aksi pengibaran bintang kejora tak mengganggu pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-66 RI. Ada dua bendera lambang kelompok sparatis Papua tersebut yang dikibarkan di Tanah Hitam, Abepura, Jayapura.
Kejadiannya Selasa dan Rabu pagi ini. “Yang tadi pagi kalau tidak salah sekitar pukul enam. Brimob sudah menuju lokasi dan menurunkan bendera itu,” kata Erfi usai upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Rabu 17 Agustus 2011.
Apa orang Indonesia pernah Minta Permisi untuk Mengibarkan Merah-Putih mereka di Tanah Papua?
Kelompok itu, kata dia, tak lain adalah Organisasi Papua Merdeka. Menurut Erfi, gejolak di Papua tidak mudah diselesaikan secara cepat. Dalam sepekan terakhir sekurangnya empat kasus penembakan dan penyerangan terjadi di kawasan Abepura. Insiden itu, kata dia, hanya ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis di Papua.
Upaya mencegah eksistensi OPM telah dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri. Mereka antara lain menyisir hutan Jayapura pada pekan lalu. Aparat menemukan dokumen rencana penyerangan pada 17 Agustus oleh OPM. Mereka juga mendapati bendera bintang kejora yang bertuliskan dokkumer viaggen central, PO Box 14. 9100 AA Dokkum Holland.
Polisi menduga otak di balik aksi ini adalah Danny Kogoya. “Dia pimpinannya. Dia jadi target utama saat ini,” kata Kepala Polres Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan. Kasus penyerangan terakhir menimpa seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam, Indrawahyudi. Dia diserang kelompok tak dikenal pada Selasa dini hari.
Korban terkena panah di bagian punggung tembus dada ketika hendak salat subuh di Masjid Nurul Iman BTN Puskopad, Tanah Hitam, Abepura. “Gangguan keamanan ini memang harus ditumpas. Kalau terjadi terus-menerus bisa berbahaya. Jangan sampai warga terprovokasi dengan kasus-kasus ini,” ujar Erfi.
Teruslah Berkibar, Itulah Tanah Airmu, Tanah Papua
INILAH.COM, Jakarta – Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66 hari ini, Rabu (17/8/2011) dibarengi dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, di Papua.
Bendera Bintang Kejora tersebut dikibarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Pegunungan Tanah Hitam, Abepura, Jayapura, Papua.
Pengibaran tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIT. Ada dua bendera bintang kejora yang dikibarkan oleh OPM. Bendera tersebut nampak terlihat berkibar di sebuah perbukitan di atas pemukiman warga.
Aparat Polda Papua langsung menurunkan bendera tersebut. Tidak ada kontak senjata natara aparat dengan pihak OPM. Kedua bendera itu diamankan di Mapolsek Abepura. [mah]
IDENTIFIKASI : Sebuah mobil sedang diolah TKP petugas dalam kasus penembakan di tanjakan kampung Nafri baru-baru ini
Hasil teridentifikasi dilakukan oleh Polres Jayapura Kota memastikan bahwa penembakan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil sebanyak 19 orang dan mereka orang-orang terlatih.
DEMIKIAN ditegaskan Kapolres Jayapura Kota Imam Setiawan Sik dalam keterangan persnya yang didampingi Kabag Ops, Kompol Junoto, Kasubag Humas, Ipda Heri Susanto serta Perwira Sat Brimobda di Mapolres Jayapura Kota, Senin (15/8) kemarin.
“Dari jumlah para pelaku tersebut, hasil identifikasi yang dilakukan oleh anggota sesuai dokumen penyerangan Nafri ke 2 oleh kelompok Danny Kogoya yang ditemukan oleh tim gabungan TNI/Polri di Markas Danny Kogoya, saat penyergapan, baru-baru ini.
Dikatakannya, dalam dokumen penyerangan Nafri yang kita temukan itu, lengkap dengan nama-nama anggotanya sebanyak 19 orang, dan nama-nama ini akan dipertajam kembali dengan melibatkan semua komponen termasuk TNI untuk melakukan pengejaran terhadap ke 19 nama yang terlampir di dokumen.
Dari hasil operasi ini, terang Kapolres, tim gabungan mendapati 4 bangunan, yang terdiri dari pos penjagaan, gubug, dapur dan markas utama. Untuk di pos penjagaan ini, ada anggota kelompok tersebut yang memantau setiap orang yang masuk, bahkan di depan Pos Penjagaan juga terdapat orang pemantau di garis depan.
“Dari sini gerakan kami ketahuan, sehingga mereka lari, namun kami dapat beberapa barang bukti berupa dokumen-dokumen milik kelompok tersebut, baik menyangkut tata kepangkatan, rencana penyerangan maupun nama-nama yang diduga akan menjadi target kelompok ini,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Kapolres, petugas juga menemukan 3 bendera Bintang Kejora, dua diantaranya merupakan buatan manusia, sedangkan satu lagi buatan mesin yang dilabel dari Negeri Belanda.
”Bendera yang bagus ini ada lambang kecil bendera Belanda dengan bertuliskan “Document Siagn Centrelo”, namun belum bisa dipastikan apakah bendera tersebut didatangkan dari Belanda atau dibuat di Belanda,” terangnya.
Selain bendera, kata Kapolres, pihaknya juga menemukan busur dan anak panah dengan jumlah cukup banyak, namun dimusnahkan ditengah jalan, karena terlalu berat. Disamping itu, petugas juga menemukan alat komunikasi radio rit yang cukup canggih, termasuk beberapa amunisi yang tertinggal di Markas.
Paling terpenting, ungkap Kapolres, petugas menemukan dokumen yang menguatkan bahwa pelaku penyerangan di Nafri adalah kelompok Danny Kogoya. Hanya saja, pihak kepolisian belum bisa mempublikasikan secara detail isi dokumen tersebut.
”Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, yang jelas ada struktur organisasi, ada system pelatihan, ada sistim peraturan urusan dinas dalam (PUD) dan mereka punya displin membatasi penggunaan senter untuk penerangan, bahwa ada jam tertentu mereka turun dan naik gunung serta ada kepangkatan,” jelasnya.
Dijelaskan, dalam dokumen milik Danny Kogoya juga terlampir nama-nama beberapa pejabat dilingkungan Jayapura, termasuk Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan.
”Ada nama-nama pejabat di lingkungan Jayapura, baik itu Danlanud, Dansat Brimob, Kapolsek Abepura, Komandan Marinir, termasuk saya selaku Kapolres, namun saya belum bisa pastikan apakah nama-nama merupakan target atau hal lainnya. Yang jelas saya punya prinsip, mereka jual, saya beli dan mereka bikin rusuh masyarakat, saya sikat,” tandas Kapolres.
Menurut Kapolres, tuntuan masyarakat seratus persen meminta agar diberikan rasa aman. Bahkan, pihaknya mempertanyakan pernyataan salah satu LSM bahwa operasi gabungan TNI/Polri di kawasan Tanah Hitam meresakan masyarakat.
”Masyarakat mana yang diresahkan, jadi rekan-rekan harus memahami pernyataan LSM ini, saya pingin tahu, karena justru masyarakat yang datang dan menuntut agar para pelaku ditangkap,” tegasnya.
Kapolres juga akan mempertaruhkan jabatannya bila kambali terulang kasus Nafri 3, karena dinilai memalukan. ”Saya sangat malu sekali bila ada kasus Nafri jilid 3, dan entah apakah betul atau tidak ada sms beredar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti ada kelompok tertentu yang akan mengacaukan situasi dan kemungkinan kelompok Danny Kogoya, karena saya yakin KNBP tidak seperti itu,” ungkapnya.
Diakui Kapolres, dirinya telah memperingatkan kepada seluruh anggota bahwa hari 17 Agustus merupakan hari kehormatan bangsa Indonesia, maka itu siapa pun yang mencoba mengacaukan pelaksanaan upacara bendera akan dikategorikan sebagai musuh negara.
”Saya perintahkan anggota agar tidak segan-segan, bila mendapati langsung sikat, tangkap dan tembak, karena ini kewibawaan suatu Negara yang harus ditegakan dan saya siap menerima resiko apapun, karena tujuan kapolisian adalah kewibawaan Negara, ketentraman masyarakat dan penegakan hokum,” tegasnya.
Dari dokumen ini akan dikembangkan. Saya hanya menegaskan, siapa yang melakukan tindak pidana, maka dia harus ditangkap, saya sementara menitik beratkan kepada 19 orang pelaku penyerangan Nafri ke 2 yang sudah diidentifikasi satu persatu, termasuk nomor ponsel di markas Danny Kogoya.
“Nomor ini dari luar, yang jelas polisi akan terus bekerja memberikan ketentraman kepada masyarakat dan tagretnya 19 pelaku kasus Nafri 2 yang juga diperkirakan merupakan pelaku kasus Nafri ke-1,” tandasnya.
Disinggung lokasi pasti Markas Kelompok Danny Kogoya ? Kapolres menjelaskan bila dilihat dari peta jarak ke titik markas sekitar 6 kilometer, namun sesuai medan diperkirakan lebih, karena aparat harus melalui beberapa gunung dan lembah.
”Jarak di Peta dengan Medan berbeda dan dari lokasi penembakan di Nafri cukup jauh, namun memang ada jalan menuju ke sana,” terangnya.
Soal apakah ada temuan di Markas yang berkaitan dengan temuan di rumah Danny Kogoya di Tanah Hitam ? Kapolres mengakui tidak ada. Namun, dari dokumen terseut, dijelaskan rencana penyerangan hingga hasilnya, termasuk jumlah korban tewas dan senjata yang digunakan saat penyerangan.
”Ada 4 pucuk senjata yang digunakan dalam penyerangan Nafri 2, karena 3 senjata, yakni jenis Moser, AK, M-16 lupa dilengkapi peluru, sehingga mereka menggunakan parang dan alat tajam, semua terungkap di dokumen mereka,” katanya.
Ketika ditanya apakah kelompok Danny Kogoya, masih ada kaitannya dengan kelompok Matias Wenda atau Guliat Tabuni ? Kapolres mengaku belum bisa berspekulasi, karena sesuai dokumen, penyerangan itu dilakukan kelompok Danny Kogoya.
”Untuk yang mengeksekusi di lapangan bernama Lambertus Siep, yang pernah ditangkap polisi dan Nafri 1, namun karena bukti tidak kuat, mereka dilepas,” tuturnya.[**]
Written by Antonius Loy/Papos
Tuesday, 16 August 2011 00:00
Papua Merdeka News 