“Oh, salah besar, Mas NKRI, orang Papua setelah merdeka bukan hidup dalam Bingka NKRI yang Bhneka Tunggal Ika, kami tidak punya semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu, melainkan kami punya motto, “kami harus berbeda-beda dan tinggal dalam keberagaman warisan nenek-moyang dan ciptaan Tuhan.
NKRI salah besar, kalau berpikri bahwa demokrasi West Papua ialah demokrasi ala NKRI, atau demokrasi Pancasila. Maaf saja, NKRI memang baru belajar berdemokrasi. Kami orang Melanesia, sudah sejak nenek-moyang, mengenal dan mempraktekkan demokrasi yang hakiki, yaitu bukan demokrasi terpimpin, bukan demokrasi pancasila, bukan demokrasi ala Indonesia, tetapi demokrasi asli, demokrasi tulen, yaitu demokrasi yang berarti suara rakyat ialah suara Tuhan.
Sudah paham arti “demokrasi kesukuan” apa belum, ayo NKRI, tau ngga?
Kalau belum tauh, mari ta, ajarin.
Demokrasi Kesukuan artinya demokrasi di dalam suku-suku, bukan demokrasi dengan penggabungan suku-suku. Kalau demokrasi berjalan di dalam suku-suku, di dalam puak dan marga masing-masing, disertai perlindungan Polisi yang berada pada tingkatan Suku, di mana letak kerawanan prang suku-nya?
Konflik hanya bisa terjadi saat kita berusaha melakukan proyek rekayasan sosial, dengan menganut ide-ide pluralisme, multi-kulturalisme, dan sejenisnya dan menganggap seolah-olah tidak ada perbedaan, lalu memaksakan semua orang berbangsa satu, berbahasa satu, beridentitas satu atas nama Negara-bangsa. Negara West Papua tidak berideologi seperti itu. Kami akan bangun negara yang pluralis, dan pluralisme itu dipisahkan dengan Undang-Undang Negara sehingga masing-masing keberagaman dibiarkan bertumbuh di dalam koridornya sendiri, sesuai iramanya sendiri, dengan kapasitasnya sendiri.
Negara West Papua juga akan diselenggarakan dalam Demokrasi Kesukuan yang mengakui membantu masing-masing suku hidup di dalam hukum adat, wilayah ulayat dan masing-masing dengan demikian potensi konflik akan ditekan.
Kepolisian marga, suku dan Wilayah Adat dalam Negara West Papua juga akan dibangun sedemikian rupa sehingga negara West Papua dalam bidang kepolisian dan keamanan akan diatur sangat berbeda dari kepolisian negara manapun di dunia. Kepolisian Negara ialah bagian dari Pemerintahan Negara (atau Pemerintah Wilayah Adat), yang bertugas bukan untuk menghukum tetapi untuk menjaga perdamaian dan kebersamaan di dalam suku masing-masing).
Dengan kembalinya masing-masing suku ke wilayah adat, hukum ulayat masing-masing, dengan organisasi sosial yang kembali kepada organisasi awal, ditambah bantuan dari perangkat pemerintahan modern dengan infra-struktur negara, maka jelas kekuatiran perang suku setelah merdeka dapat dibantah dengan mudah.
Apalagi, orang Papua itu 100% sudah menjadi penganut agama modern. 90% orang Papua beragama Kristen, sehingga ajaran kasih-sayang dan persaudaraan di dalam Kristus akan diutamakan daripada pengutamaan ajaran Islam di Indonesia yang selalu memicu arogansi negara terhadap suku-bangsa yang dianggap mereka “kafir”.
Semua orang Papua sudah beradab, sudah sebagian besar beragama Kristen. Nah senang perang di Tanah Papua siapa, kalau bukan NKRI? Yang senang orang Papua mati di Tanah leluhurnya sendiri hari ini siapa, kalau bukan NKRI? Kalau senang nonton orang Papua baku hantam siapa, kalau bukan NKRI? Kalau alasan perang suku selalu dia pakai untuk menghentikan perjuangan Papua Merdeka itu siapa kalau bukan NKRI?
Perang suku di Sentani, di Timika dan di beberapa tempat di Tanah Papua itukan paket dan proyek NKRI, lewat Polri dan TNI, bukan? Siapa yang tidak tahu itu? CIA kan sudah ada di dalam gereja-gereja di Tanah Papua, jadi mereka sebenarnya tahu siapa pemicu dan siapa yang menyuiut perang suku di Tanah Papua hari ini, dan siapa yang senang kalau itu terjadi.
Pada bulan 10 Juni 1999, Utusan Khusus Gen. TPN/OPM Mathias Wenda ke Uni Eropa pernah ditanya oleh seorang aktivis lingkungan di Negeri Belanda, saat melakukan diskusi publik tentang perjuangan kemerdekaan West Papua
“kenapa kalian mau merdeka? saya rasa kalian lebih bagus dengan Indonesia, sebab kalau kalian merdeka, nanti banyak perang suku, dan nanti bagaimana kalian bangun kehidupan yang sejahtera sebagaisebuah negara merdeka?”
Bandingkan pertanyaan/ pernyataan ini dengan apa yang dikatakan oleh salah satu Anggota Cyber Army bentukan Menteri kolonial Indonesia Luhut Binsar Panjaitan,
Papua tra akn prnh merdeka kawan. tra usah di provokasi jg kalian su baku bunuh. Ko sering lihat to perang antar suku. Apa jadinya klo tra ada aparat keamanan. Klian mati semua baku bunuh. NKRI telah mengajarkan peradaban pda kita semua. Kalian merasa terjajah dlm hal apa ? Ekonomi ? Budaya ?atau apa kawan ? We pkir lah pake otak, ini jaman modern. Tra ada di di penjuru bumi ini yg tra merasakan hal semacam itu. Semua orang merasakan kawan. Ko pkir stelah ko merdeka, trus ko bs kaya bs sejahtera ? Ngimpi. Yg terjadi mlh sebaliknya. Dgn taraf pndidikan kalian sj tra bs bkin kalian sejahtera. Yg ada ko gantian di jajah australia dgn USA. ko lihat timor leste skarang, yg katanya lautnya kaya minyak, minyaknya su dirampas australia tanpa ada pembagian yg menguntungkan bgi timor leste. australia dong blg itu adalah harga krn tlh bantu timor leste merdeka. Dan skrang yg hrus kita lakukan adalah memikirkan caranya bgmna agar masyarakat papua itu bs sejahtera. Krna merdeka adalah hal yg mustahil [http://papuanews.id/2016/06/14/penistaan-knpb-terhadap-masyarakat-dan-mahasiswa-papua/]
Kapten TPN/OPM Amunggut Tabi sebagai prajurit yang masih dalam perjalanan pertama mengenal pentas politik global, yang baru mengenal kondisi Negeri Belanda langsung menjawab pernyataan pemuda Belanda tadi,
Saya ucapkan terimakasih kepada Anda karena mengajukan pertanyaan yang sangat penting, maha penting. Pertanyaan Anda sangat berhubungan dengan realitas yang ada di Tanah Papua, yaitu realitas yang Anda tangkap sebagai orang asing. Realitas itu adalah bahwa orang Papua rentan dengan perasng suku, dan karena itu lebih bagus dikendalikan oleh orang Indonesia, dan kedua bahwa orang Papua sendiri masih sangat primitif dan oleh karena itu lebih baik dibangun oleh Indonesia.
Kedua pandangan ini benar, tetapi ini kebenaran “asumsi” dan “reka-rekaan”. Kebenaran yang sebenar-benarnya ialah bahwa orang Papua semuanya sudah beragama, beradab, demokratis dan bermartabat. Perang suku yang terjadi seperti disiarkan di Tanah Papua adalah perang suku buatan NKRI, ciptaan mereka sendiri.
Sebagian insiden yang mereka katakan “perang suku” adalah sebenarnya perang melawan kolonialisme Indonesia. Kami tidak punya media, jadi mereka merekam dan menyiarkan perang kemerdekaan dan menyebutnya perangsuku.
Kita perlu sadari bahwa tahun 1999 itu tidak ada Handphone, tidak ada Internet seperti sekarang, tidak ada keterbukaan informasi sama sekali. Pada waktu itu Mathias Wenda adalah Panglima Tertinggi TPN/OPM, dan Amunggut Tabi hanyalah seorang Komandan Pleton yang ditugaskan ke Eropa untuk merintis pusat pergerakan kemerdekaan West Papua. Hasilnya seperti yang Anda lihat hari. Sudah hampir 20 tahun lalu.
Waktu itu Otsus Papua belum diberlakukan.
Sekarang kita simak pernyataan seorang anggota pasukan Cyber Army kolonial NKRI di situs propaganda mereka papuanws.id seperti dikutip di atas. Dia menyampaikan DUA HAL YANG SAMA, dua isu yang sama, yaitu pertama menyangkut (1) perang suku; dan (2) keterbelakangan orang Papua untuk membangun dirinya dari kemiskinan, kemelaratan, dll.
Percakapan agen NKRI ini mengemukakan dua hal yang sama, yaitu menyangkut bahaya perang suku dan bahaya kemelataran setelah Papua Merdeka.
Menanggapi kedua keprihatinan ini, Amunggut Tabi dengan santun dan otak dingin mengatakan:
Terimakasih banyak, karena apa yang dikatakan di sini merupakan realitas yang “ditangkap” oleh masyarakat internasional. Tanpa saya tahu ini, saya akan keliru menyampaian pesan dari tua-tua adat saya.
Untuk menjelaskan ini, saya perlu tegaskan bahwa perang-suku di Tanah Papua telah berakhir sejak misionaris datang dan memberitakan Injil keselamatan yang mendamaikan antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan manusia. Sejak Raja Damai itu bertahta di Tanah Papua, tempat itu menjadi Tanah Damai. Itu realitas terkini. Gambaran yang disampaikan tadi ialah realitas tahun 1960-an, yang waktu itu dikenal Belanda sebelum meninggalkan Tanah Papua karena diusir oleh Amerika Serikat.
Per hari ini, di Tanah Papua itu yang ada ialah kedamaian, damai sejahtera di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam komunitas, di dalam kebersamaan.
Diantara itu, hanya ada satu unsur yang tidak mau tinggal damai dengan orang Papua, yaitu ABRI, tentara dan polisi dilatih untuk berperang dan membunuh, jadi kalau ada kedamaian, mereka selalu berjuang keras menciptakan kekerasan dan peperangan, mereka selalu menikmati kematian orang Papua.
Saya tidak tahu sejak Indonesia masuk ke Tanah Papua, berapa orang Papua mati karena perang suku. Tetapi saya punya data, ini ada paper, yang tulis orang Belanda sendiri, tentang pembunuhan-pembunuhan orang Papua oleh Indonesia. Jadi, yang bikin kacau di Tanah Firdaus (Paradise Land) ialah NKRI, bukan antar suku, bukan antar orang Papua.
Kemudian Amunggut Tabi melanjutkan tentang “Adil dan Makmur” dan anggapan bahwa orang Papua tidak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan setelah merdeka.
Perlu diperhatikan bahwa percakapan di Belanda ini terjadi hanya 2 bulan sebelum referendum Timor Leste (Agustus 1999). Oleh karena itu komentar orang Belanda tadi tidak mengambil contoh Timor Leste yangsudah merdeka, sedangkan komentar Cyber Army Indonesia pada Juni 15, 2016 menyebutkan Timor Leste sebagai contoh bahwa kemerdekaan orang Melanesia justru tidak akan memakmurkan orang Papua.
Amunggut Tabi menjawab waktu itu, dan menjawab hari ini kepada anggota Cyber Army, bahwa
tujuan akhir, dan cita-cita kemerdekaan West Papua bukan kemakmuran, bukan keadilan, bukan kekayaan, bukan kesejahteraan. Ini hanya proses menuju tujuan akhir, yaitu kehidupan yang harmonis di antara semua makhluk ciptaan Tuhan.
Keharmonisan akan hadir sendiri dengan ada keadilan, pemerataan, kebersamaan, kearifan, maka keharmonisan hadir secara otomatis.
Orang Papua tidak mau jadi kaya, tidak mengejar kekayaan. Orang Papua tidak perlu dengan emas dan perak di Tembagapura. Kalau mau, saya akan minta tua-tua Adat Papua serahkan kepada Belanda saja kalau mau, atau kepada Indonesia kalau mau, atau kepada Amerika Serikat.
Kami tidak butuh, tidak mengejar, dan tidak berdoa untuk menjadi kaya. Yang kami mau hanya satu, satu saja, yaitu NKRI keluar dari Tanah leluhur bangsa Papua.
Saya sanggup menjadi jaminan, sampai riwayat bangsa Papua berakhir, bahwa saya sanggup menandatangani perjanjian penyerahan emas dan perak dari Tanah Papua, tetapi jangan gadaikan bangsa saya ke dalam penjajahan NKRI hanya gara-gara emas dan perak itu.
Dengan mengakhiri jawaban ini, di hadapan semua orang yang mendengarkan dia langsung berdoa dengan menundukkan kepala, kepada Tuhan
Yang Tuhan Bapa di Surga, suruhlah orang Belanda, orang Indonesia, orang Amerika Serikat, untuk datang ambil emas, perak, tembaga, nikel, uranium, gas, apa saja yang ada di dalam perut Bumi Cenderawasih. Saya serahkan kepada Tuhan, supaya suruh mereka datang ambil saja. Tetapi aku mohon di dalam Nama Yesus, Raja Damai semesta alam, Tokoh Revolusioner Sentral semesta alam dan sepanjang masa, Yesus Kristus, supaya kedamaian, kenyamanan, martabat, jatidiri bangsa Papua jangan turut dicuri dan diambil. Kami hanya mau hidup damai dan aman di Tanah leluhur kami, yang telah Kau tempatkan buat kami. Biarlah sekalian bangsa hidup di tanah leluhur mereka, dan saling menghargai, salng membantu, sebagai sesama bangsa, sesama umat-Mu. Janganlah Indonesia mengulangi kesalahan Belanda menjajah bangsa lain demi kepentingan perut: emas dan perak, mengorbankan kedamaian yang telah pernah kami miliki, dan ingin meraihnya kembali di dalam Negara West Papua. Dalam Nama Yesus, amin!
Begitu “Amin!” ternyata sang prajurit TPN/OPM telah kebanjiran air mata, tidak dapat ditahan lagi.
Setelah “Amin”, Tabi kembali tegaskan
Jadi, Papua tidak minta roti, kami minta Raja Damai bertahta di atas Tanah Firdaus itu, karena di situ tempatnya. Di sini, di Eropa, Yesus sudah ditolak mentah-mentah, banyak pelacuran, banyak narkoba, banyak kekacauan. Kemerdekaan West Papua punya warna yang berbeda, jangan samakan kami dengan negara Indonesia, jangan samakan cita-cita duniawi Indonesia adil dan makmur dengan cia-cita ilahi “keharmonisan” untuk Tanah Papua.
Sulistyo Pudjo HartonoJAYAPURA “ Perang suku yang melibatkan sejumlah suku di Kabupaten Mimika, Sabtu (1/2) lalu kembali terjadi, hingga mengkibatkan belasan orang yang terlibat perang mengalami luka-luka.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik., saat dikonfirmasi Bintang Papua membenarkan adanya perang suku di Jayanti, Kabupaten Mimika, Papua. “Perang suku tersebut melibatkan sejumlah suku di Mimika, pada Sabtu (1/2) pagi dan mengakibatkan belasan orang luka-luka di lokasi perang tepatnya di Jayanti, Mimika,” ujarnya.
Pudjo menjelaskan, perang suku tersebut dipicu perebutan tanah hak ulayat di Mimika. Untuk itu, pihak kepolisian akan menggelar pertemuan di Polres Mimika dengan menghadirkan sejumlah lembaga masyarakkat adat serta Plt. Bupati Mimika.
“Dari informasi Polres setempat, perang suku tersebut dipicu perebutan tanah hak ulayat dan kini kami masih menunggu pertemuan hari Senin di Polres dengan menghadirkan Lemasko, Lemasmos dan Lembaga Adat lain dengan Plt Bupati Mimika,”
katanya.
Untuk mengantisipasi perang susulan, Pudjo mengklaim kepolisian setempat telah menyiagakan satu Pleton Brimob dan satu Pleton Dalmas dilokasi untuk antisipasi provokasi dari kedua belah pihak. “Dari informasi terakhir, kedua belah pihak sudah menarik diri, karena tidak ada korban,” tegasnya. (loy/don/l03)
WAMENA [PAPOS] – Bentrokan pascaterbunuhnya Kabag Pemerintahan Nduga oleh anggota DPRD Nduga, di Wamena, Sabtu (23/3) lalu, mengakibatkan 2 korban meninggal dari kedua kubu serta korban luka-luka yang belum diketahui jumlahnya.
Situasi hari ketiga di Kampung Elekma, tempat terjadinya bentrok sejak Minggu (24/3) lalu, berangsur-angsur kondusif. Sejak pagi, tidak ada pergerakan dan konsentrasi massa dari kedua belah pihak yang terlipat bentrok.
Pantauan Papua Pos di Kampung Elekma dan sekitar daerah Sinakma, masyarakat sudah memulai aktifitas seperti biasa. Kegiatan ekonomi di Pasar Sinakma pada pagi hari juga sudah kembali normal. Namum sejumlah petugas gabungan TNI-Polri masih terlihat berjaga-jaga di Kampung Elekma, Distrik Napua.
Terlihat juga beberapa warga masih berlalu lalang dengan membawa senjata tajam dan panah di kampung tersebut, dan beberapa kelompok-kelompok kecil dari masing-masing kubu masih terlihat berkumpul namun tidak ada aktifitas untuk melanjutkan perang.
kapolres Jayawijaya AKBP Fernando S Napitupulu, Sik ketika ditemui Papua Pos, Selasa kemarin mengatakan, saat ini situasi sudah berhasil dikendalikan, dan sudah ada komitmen untuk melakukan mediasi dan kesepatakan damai dari Bupati Nduga.
“Sudah ada kesepakatan tadi (kemarin, red) dengan pak Bupati Nduga, beliau akan bertemu dengan tokoh-tokoh dari masing-masing pihak untuk segera mencari solusi terbaik dan menghentikan peperangan,” jelas Kapolres.
Kapolres juga mengatakan, sampai dengan kemarin, korban yang meninggal dari kedua belah pihak diketahui berjumlah dua orang. Salah satunya berasal dari Suku Lanny. Sedangkan korban luka-luka dirinya tidak mengetahui secara pasti.
“Yang meninggal ada dua orang, dan salah satunya adalah dari suku Lanny, korban yang luka kita tidak tahu secara pasti, karena mereka tidak mau dibawa ke rumah sakit. Mereka langsung dibawa k erumah mereka jadi kita kesulitan mengetahui jumlah pasti korban luka-luka,” terang Kapolres Napitupulu.
Disinggung adanya aksi balasan dari salah satu kubu yang meninggal akibat peperangan tersebut, katanya ia sudah bertemu dengan pihak terkait dan mereka sudah menyatakan untuk berdamai dan tidak berperang lagi.
“Mereka sepakat berdamai, tidak melanjutkan perang. Mudah-mudahan semuanya sesuai rencana sehingga bisa diselesaikan dengan cara damai, tidak ada pertumpahan darah lagi,” tukasnya. (atz)
Rabu, 27 Maret 2013 00:54, Ditulis oleh Atis/Papos
WAMENA [PAPOS] – Buntut penikaman terhadap salah satu pejabat Pemerintah Kabupaten Nduga oleh salah satu anggota DPRD Nduga, Sabtu (23/3) lalu, berlanjut dengan perang suku. Perang yang dimulai Minggu (24/3) di mana saling serang antara pihak korban dan pelaku, masih berlanjut hingga Senin (25/3) dengan jumlah massa yang lebih banyak.
Pantauan Papua Pos, akibat dari perang suku tersebut, daerah Pasar Sinakma Wamena, aktifitas ekonomi lumpuh. Kios-kios dan toko serta los pasar yang tiap harinya berjualan hasil bumi masyarakat setempat, Senin pagi sampai dengan sore hari tidak ada aktifitas jual-beli. Para pedagang lebih memilih menutup usahanya untuk sementara.
Informasi yang berhasil dihimpun Papua Pos, aparat gabungan TNI-Polri sudah bersiaga dan berjaga-jaga di lokasi terjadinya peperangan untuk mencegah meluasnya aksi tersebut. Namun aparat tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi konflik antarsaudara tersebut. Aparat hanya berjaga-jaga dan berusaha menenangkan massa dengan pendekatan persuasif.
Pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wit, Wakapolda Papua, Brigjen PolPaulus Waterpauw bersama Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, S.Sos, SH, M.Par bersama petinggi TNI-Polri langsung menuju ke lokasi peperangan untuk melakukan mediasi dan berdialog dengan kedua warga yang terlibat pertikaian.
Di depan massa dari pihak korban, Wakalpolda mengatakan untuk dapat menahan diri dan tidak main hakim sendiri. Semua perkara ada jalan keluarnya, bisa diselesaikan dengan jalan damai. ”Kita berharap masyarakat tidak melanjutkan peperangan ini. Tadi saya sudah bertemu dengan Bupati Nduga dan telah menyampaikan maksud dan tujuan kami,” kata Wakapolda.
Ia menegaskan, jangan ada lagi pertumpahan darah dan korban. “Hentikan peperangan, kita bisa bicara dan selesaikan masalah ini dengan baik, kita tidak harapkan masalah ini menjadi lebih besar dan meluas,” tegas Paulus.
Kehadiran dirinya bersama pemerintah dan petinggi TNI-Polri adalah untuk melakukan mediasi dan dialog dengan kedua belah pihak yang bertikai. Dirinya juga mengatakan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa ini.
Kalau bisa permasalahan ini diproses secara hukum karena ada aturan dan ada hukumnya. Jangan berhadapan satu dengan yang lain lalu saling menyakiti dan melukai sampai saling membunuh. “Kita mau ke depan semua dapat melihat kehidupan yang lebih baik. Kita mau maju dan hidup lebih baik daripada yang sekarang. Jadi kalau ada masalah seperti ini, mari diselesaikan dengan baik,”ajak Wakapolda Waterpauw di hadapan massa dari pihak korban.
Pada waktu yang sama, Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo juga mengatakan pihaknya tidak menghendaki jatuhnya korban hanya karena persoalan-persoalan seperti ini. ”Saya tidak mau masyarakat mati sia-sia hanya karena persoalan seperti ini,” ujar Wempi.
Mengenai jatuhnya korban dari kedua belah pihak, Wempi mengatakan akan bertanggung jawab bersama Bupati Nduga.
Jumlah korban dari kedua belah pihak yang bertikai belum diketahui secara pasti. Baik korban luka-luka maupun yang meninggal dunia. Saat ini pihak TNI-Polri bersama pemerintah setempat masih melakukan mediasi terhadap pihak korban maupun pelaku.
Diberitakan harian ini sebelumnya, seorang anggota DPRD Kabupaten Nduga inisial RK menikam salah satu pejabat daerah tersebut, yakni Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Yustinus Gwijangge, S.Ip hingga meninggal dunia, Sabtu (23/3).
Pelaku RK nekad melakukan aksinya saat memprotes akan adanya pemekaran distrik dalam waktu dekat yang disampaikan oleh Bupati Nduga dalam rapat koordinasi pada salah satu hotel di Wamena, Sabtu lalu. Selain menikam kabag pemerintahan, pelaku juga melukai seorang pelajar dan rekannya sesama anggota DPRD dengan senjata tajam yang dibawanya. [atz]
Selasa, 26 Maret 2013 00:42, Ditulis oleh Atis/Papos
JAYAPURA – Pembayaran terhadap para korban konplik Pilkada Kabupaten Puncak yang terjadi sekitar 2 tahun lalu akhirnya dibayarkan tuntas. Pembayaran ini atas kesepakatan Pemda Puncak dan DPRD Puncak, dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 17 M lebih, dari total nilai itu.
Dari kesepatan korban yang mengalami luka-luka sebanyak 900 orang dibayaran santunan Rp. 1 juta perorang, dan korban meninggal sebanyak 300 orang mendapat santunan Rp. 300 juta perorang.
Calon Bupati Puncak, yang juga selaku Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengatakan, peristiwa konflik Pemilukada Kabupaten Puncak yang hampir berlangsung 2 tahun lalu yang telah menelan korban jiwa dan korban luka-luka baik di pendukung dirinya maupun pendukung Simon Alom sudah dituntaskan pembayarannya pada 21 Desember 2012 lalu.
“Pembayaran korban konflik Pemilukada Puncak itu sudah kami serahkan di Distrik Ilaga dan Distrik Gome oleh kelompoknya dan kelompok Simon Alom sudah terima. Kalau di Distrik Gome yakni kelompok saya sudah 100 persen tuntas penyelesaiannya,” ungkapnya kepada Bintang Papua, disela-sela acara ibadah syukur penyambutan Tahun Baru 2013 di kediamannya, Senin, (31/12) kemarin.
Dikatakan pihaknya mendapatkan Rp 900 juta, sebab korban pada pihaknya yang mengalami luka-luka mendapatkan santunan Rp. 1 juta perorang, dan korban meninggal sebanyak 300 orang, masing-masing mendapatkan santunan Rp 300 juta. Dijelaskan, kalau dana santunan tersebut, tidak diterima oleh kepala perang melainkan diterima langsung oleh para korban (khusus korban luka-luka) dan keluarga korban yang tewas. Sedangkan biaya transportasi, logistik, dan akomodasi tidak termasuk dalam angka itu tersebut, melainkan ditanggung masing-masing keluarga korban.
“Sekarang masyarakat senang, mereka ingin membangun daerah Puncak, dan masyarakat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Puncak dan KPUD Kabupaten Puncak segera laksanakan Pemilukada agar masyarakat punya pemimpin yang defenitif,” jelasnya.
Khusus untuk Distrik Gome, tahapan pertama, tahapan kedua dan tahapan ketiga sudah selesai dilaksanakan, tinggal tahapan terakhir yaitu pesta adat.
“Tahap terakhir ini bisa dua atau tiga tahun baru dilaksanakan dan itu tidak masalah. Dan disepakati, setelah Pemilukada diselesaikan, pada tahun 2014 baru diadakan pesta adat,”
ujarnya.
Untuk itu, sementara ini masyarakat bekerja keras dan membuka kebun besar-besar di beberapa lokasi, baik itu kebun Ubi maupun kebun sayur. Hasil dari kebun dimaksud, dikumpulkan, baru digelar pesta adat makan bersama.
Pesta adat itu bertujuan juga untuk pembayaran utang, dimana waktu perang mereka datang membantu, disitu mereka potong babi, makan bersama dan mereka akan diselesaikan utang-utang itu. Disini keluarga korban yang tinggal jauh pun diundang dan makan bersama semua. Dalam aturan adat juga bahwa babi harus diserahkan antero/utuh kepada pihak korban.
“Bisa saja Kami drop beras, tapi itu membutuhkan biaya besar, akhirnya masyarakat sepakat untuk buka kebun besar-besar , mereka sudah kerja, ada yang sudah tanam pertama. Secara aturan,
Pemerintah Kabupaten Puncak, DPRD Kabupaten Puncak sudah sepakat untuk pembayaran korban konflik Pemilukada itu dengan dana APBD, dan itu sudah selesai, dan itu tidak ada tuntutan masyarakat kepada pemerintah lagi,” tandasnya.
“Pesta adat itu masing-masing kelompok, baik kelompok saya mapun kelompok Simon Alom. Pemerintah sudah cukup membantu beban yang besar itu, jadi pesta adat itu kami tidak kembali kepada pemerintah,” sambungnya.
Lanjutnya, dengan diselesaikannya pembayaran itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menuju segala pembangunan Kabupaten Puncak. Dua tahun lalu kita saling menganggap musuh, tapi tahun baru ini kita lupakan semuannya dan jangan terulang kembali, segala kesalahan sama-sama memperbaikinya, kemudian kita bersatu dalam mewujudkan pembangunan daerah di segala fisik maupun orangnya, maupun hatinya rakyat Puncak.
“Kami orang Puncak dari Suku Dani, Nduga, Lem, Wano, dan suku Damal yang mendiami Kabupaten Puncak itu, mulai dari Distrik Doko, lari sampai di Distrik Kyawake adalah yang ber Ibu Kota di Ilaga. kami Puncak tidak membedakan suku, ras, golongan, tapi bersatu hati, bergandengan tangan membangun Kabupaten Puncak,” ujarnya.
Mengenai Bupati/Wakil Bupati terpilih, siapapun dia, Allah sudah siapkan. Namun, dari manusia sengaja mengacaukannya, mau merubah rahasia Allah itu, tapi harus diingat bagaimana pun tidak akan bisa merubah, tetap akan sesuai dengan rencana dan rahasia Allah itu akan terjadi.
“Ibaratnya, Tuhan Yesus lahir di kandang Betlehem, kita manusia tidak mengetahuinya, karena itu rahasia Tuhan. Sama halnya di Kabupaten Puncak, Bupati terpilih itu Allah sudah siapkan, tapi dari manusia berusaha mengacaukannya dengan berbagai cara,” tukasnya.
Dengan demikian, mari semua pihak bersama-sama bergandengan tangan untuk mendorong siapa yang dinilai senior dan mampu untuk membangun daerah ini dan rakyatnya, itu yang didukung, bukan untuk ambisi, untuk saling menjatuhkan, saling membenci, dan saling membunuh.
Terkait dengan pembayaran korban itu, dirinya dan semua Keluarga Besar Aslan Nawi Arigi dari Kabupaten Puncak melakukan ibadah ucapan syukur sekaligus dirangkaikan dengan ibadah penyambutan Tahun Baru 2013 di kediamannya.
Ibadah tersebut dengan Thema, Perubahan Dalam Rencana Paulus (2 Korintus, 12-24), dan Sub Thema, Mari Kita Bergandengan Tangan, Bersatu Hati Dalam Segala Aspek Pembangunan Menuju Kabupaten Puncak Baru Tahun 2013.(nls/achi/l03/@dv)
JAYAPURA—Bentrok antar warga kembali terjadi di Kwamki Lama, Mimika, Papua persisnya di Jalan Harmoko, Belakang Kios Panjang Selasa (4/9) sekitar pukul 01.30 WIT. Akibat bentrok ini, 2 warga tewas masing-masing Zeky Tabuni (30) dan Kamoro Tabuni (19).
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Johannes Nugroho Wicaksono ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (4/9) membenarkan pihaknya telah menerima laporan kasus perang antar warga di Kwamki Lama. Dikatakan, akibat kasus itu, 2 warga tewas diterjang anak panah. Zeky Tabuni terkena luka bacok pada leher kanan, rusuk kanan, kepala kanan. Kamoro Tabuni mengalami, 21 luka panah, yang masih menancap di tubuh yaitu di kaki kanan/kiri masing, 1 panah, badan 2 panah, tangan kiri 2 panah, tangan kanan 6 panah, pelipis kanan 2 panah, pipi kiri 1 panah, telinga kanan 2 panah, kepala 3 panah, leher 2 panah.
“Kasus pengeroyokan ini masih dilakukan penyelidikan gunamengungkap motifnya apakah ada kaitannya dengan perang suku yang selama ini terjadi di Kwamki,” ujarnya. Mengenai kronologis kejadian, jelas Johanes, saat itu kedua korban sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua melintasi wilayah kelompok bawah Kwamki Lama. Kemudian beberapa masyarakat kelompok bawah, yang diduga keluarga korban terakhir pertikaian Kwamki Lama berasal dari suku Nduka, melempar batu dan melepas anak panah kearah kedua korban karena kedua korban adalah musuh yang berasal dari atas. “Meski diserang, kedua korban tetap berlari dengan memacu sepeda motornya. Tapi, warga yang berjumlah sekitar 30 org mengejar dan menganiaya dengan cara membacok, melempar pake Batu serta memukuli dengan kayu, hingga kedua korban tewas ditempat,”terangnya.
Setelah menganiaya kedua korban, para pelaku langsung kembali dan berkumpul di pos kelompoknya tepatnya di rumah Atimus Komangal. “Usai menganiaya korban, para pelaku kembali ke pos mereka untuk bersiap mengantisipasi serangan balasan,” singkatnya. Polisi kemudian mendapat informasi dari masyarakat, lalu menuju tempat kejadian guna menangkap para pelaku. Tapi para pelaku sudah melarikan diri. Sementara jasad kedua korban yakni Zecky Tabuni dan Kamoro Tabuni langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Mitra Masyarakat Kuala Kencana untuk diotopsi. “Jasad kedua korban saat ini sedang diotopsi di RSMM,”singkat Johanes.
Sementara situasi sudah terkendali, namun Polisi tetap waspada mengantisipasi bentrok susulan. “Polisi mewaspadai jangan samapi ada aksi balas dendam,”tegasnya.
Saat ini ada 3 orang saksi yang sedang dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Mereka masing-masing Indiko Waker, Erick Waker/Dani, Wilem Wakerwa. (mdc/jir/don/l03)
Ratusan masyarakat dari dua suku yang bertikai saat melakukan perdamaian di Wamena, Sabtu (10/9).Tampak Ketua LMA dan pihak kepolisian sedang menyampaikan arahan.
JAYAPURA- Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua beserta DPD LMA Wamena kabupaten Jayawijaya, Sabtu (10/9) berhasil melakukan perdamaian antara suku lawak dan suku kogoya, dimana sebulan yang lalu telah terjadi pertikaian antara dua suku tersebut.
Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya , S.Th, M.Hum saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos membenarkan adanya perdamaian tersebut. “Perdamaian tersebut didampingi pihak kepolisian dan juga tokoh masyarakat serta dua suku yang bentrok, yang mana perdamaian tersebut berlangsung di Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” katanya saat di temui di ruang kerjanya.
Dimana Ketua LMA ini menyatakan kesepakatan telah berhasil dilangsungkan, sehinga berjanji tidak akan ada lagi bentrok yang terjadi antar dua suku. “Kami berhasil mendamaikan kedua suku tersebut. Sehingga kesepakatan yang baik kami dapat, yang mana kami kedua suku berjanji tidak melakukan bentrok lagi,” ungkapnya.
Dari perdamain itu juga, LMA berhasil mengajak delapan suku untuk bulan oktober nanti akan melakukan pertemuan tentang tradisi kepala bayar kepala atau kepala diganti dengan denda.
“Kami LMA bukan untuk merubah tradisi, tetapi bagaimana jika terjadi konflik untuk dibicarakan baik, dengan mencari pelakunya dan menghukumnya dengan jalur hukum, agar nantinya tidak banyak yang dirugikan,” terangnya dengan harapan persetujuan dicapai pada bulan oktober mendatang.
Dalam perdamai tersebut kedua suku juga menyerahkan ratusan babi dengan jumlah 276 ekor untuk tanda kesepakatan perdamaian.“Saya pinta kesepakatan ini bisa dipegang oleh kedua suku dan kedua suku semakin mempererat perdamaian dan juga berjabat tangan,” pinta Linius.
Sebatas diketahui pada tanggal 6 Agustus seorang supir di bunuh didaerah kabupaten Lannyjaya dare suku Kogoya yang saat ini menyenggol seorang menyenggol anak kecil saat mengendarain mobilnya dan seorang nenek luka-luka. Higga akhirnya Suku Kogoya juga membalas perbuatan Suku Walak yang sama-sama dare pegunungan tengah. (ro/nan)
Situasi PembakaranJAYAPURA – Diduga buntut dari kisruh pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kabupaten Lanny Jaya, Sabtu (10/9) sekitar pukul 13.30 WIT, ratusan masyarakat Tiom mengamuk dan melakukan pengrusakan serta pembakaran beberapa bangunan mulai dari perkantoran, sekolah dan honai di daerah distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya.
Dari data yang berhasil dihimpun Cenderawasih Pos, bangunan yang dibakar itu adalah Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya, kemudian bangunan sekolah SMP Negri 4 Tiom, sebuah rumah milik warga serta 2 honai. Akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut kerugian material diperkirakan mencapai Rp 1 miliar lebih.
Tak hanya itu, akibat itu banyak juga warga yang mengungsi ke daerah lainnya untuk mengantisipasi adanya pengrusakan dan pembakaran berikutnya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono menjelaskan, kejadian itu bermula dari rencana unjuk rasa masyarakat tentang hasil pemilukada di Kabupaten Lannyjaya. Namun kemudian massa tersebut mengamuk dan merusak serta membakar beberapa bangunan dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui pelakunya. Selain aparat kepolisian, pihak TNI juga masih melakukan penjagaan di sekitar wilayah Distrik Tiom.
Sementara Kapolres Jayawijaya AKBP I Gede Sumerta Jaya,SIK saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah TKP serta memeriksa saksi-saksi setelah amukan warga tersebut. “Delapan saksi telah kami amankan dari TKP ke Mapolres Wamena untuk dilakukan pemeriksaan,” ungkapnya melalui telepon selulernya tadi malam.
Kapolres menjelaskan asal muasal bentrok tersebut berawal saat ratusan masyarakat yang diperkirakan berjumlah 500 orang tersebut meminta Kapolsek Tiom untuk mengizinkan mereka berdemo. Namun Kapolsek yang merasa tidak memiliki hak untuk membuat surat izin tersebut akhirnya tak membuatkan surat izin, sehingga warga mengamuk dengan membawa parang, panah, jubi, badik dan alat sajam lainnya.
“Jelas bahwa (untuk mengeluarkan) izin berdemo tersebut tidak dimiliki polsek jajaran, sebab izin tersebut dikeluarkan oleh Polres. Di mana bahwa izin tersebut adalah izin demo paska pemilukada di Lanny Jaya yang memenangkan Befa Yigibalon,SE,M.Si dan Berthus Kogoya,SH. Kemudian warga mengklaim bahwa suaranya telah dimanipulasi sehingga meminta haknya untuk dipulangkan,” ujarnya.
Menurut Kapolres, amukan warga tersebut megakibatkan 4 bangunan dan honei terbakar, di mana bangunan tersebut milik dinas pertanian dan kehutanan serta sekolah SMP 4 Tiom dan Honey masyarakat yang salah satunya milik tim Befa Yigibalon SE,M.Si dan Berthus Kogoya SH.
“Selain pembakaran, banyak gedung yang seluruh kacanya dihancurkan serta isinya diobrak-abrik dan banyak percobaan pembakaran yang berhasil kami hentikan,” katanya.
Saat masyarakat turun ke pemukiman, sebanyak 20 anggota Polsek Tiom, Mapolres Wamena dan 1 pleton Brimob serta dari posko TNI 756/WMS Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Koramil langsung melakukan pengamanan, hingga beberapa kali tembakan ke udara dilakukan.
Hingga saat ini situasi di distrik Tiom yang TKP-nya sekitar 1 KM dari pusat kota tersebut telah membaik dan kondusif. ”Namun hingga saat ini kami masih melakukan olah TKP dan juga berjaga-jaga di sekitar TKP,” ucapnya.
Saat disinggung tentang kantor KPU Lanny Jaya apakah rusak atau tidak? Kapolres menjawab bahwa pihak kepolisian selama ini menjaga ketat gedung-gedung di pusat kota. ”Kejadian ini terjadi cukup jauh dari kota. Sedangkan gedung-gedung pemerintah selama ini selalu dijaga pihak kepolisian,” kata Kapolres.
Namun menurut Yulius Wanimbo yang merupakan warga di distrik Tiom, bahwa amukan ini dilakukan semata menuntut suara dikembalikan. ”Suara kami di distrik Tiom saat pemilukada banyak yang dimanipulasi, jadi itulah sebab warga mengamuk,” ucapnya.
Menurutnya, setelah kejadian ini banyak warga yang melakukan pengungsian dari Lanny Jaya, Sebab takut akan terulangnya amukan warga tersebut. ”Para masyarakat yang berkumpul di sudut kota Tiom tersebut dengan membawa parang panah, jubi, badik ditangannya sertah alat sajam lainnya membuat masyarakat takut.
Kini masyarakat telah membubarkan diri setelah tembakan demi tembakan terus mengudara oleh pihak kepolisian dan juga TNI. “Saat ini pihak Polisi dan TNI berhasil meredakan amukan masyarakat dengan melakukan penembakan peringatan,” ungkapnya.
Yulius Wanimbo yang merupakan aksi yang mengikuti aksi tersebut mengklaim akan terus melakukan aksinya jika suara tidak dipulangkan. “Kami akan terus melakukan aksi demo sebelum suara atau hak kami dipulangkan,” tegasnya.
Untuk diketahui bahwa pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya berlangsung pada 24 Juni 2011 dan Ketua KPU Kabupaten Lani Jaya Yosias Radjabaycole,S.Sos didampingi para anggota melaksanakan Pleno di Swisbelhotel Jayapura, 29 Juli. Kemudian para kandidat melakukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi dan di Mahkamah Kontitusi (MK), di Jakarta, 23 Agustus menolak gugatan para pemohon. Hingga akhirnya KPU Lannyjaya dinilai tak bersalah dan Bupati Terpilih Lanny Jaya adalah Befa Yigibalon SE,M.Si dan Berthus Kogoya,SH.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Paulus Kogoya, S.Sos, mengatakan pada dasarnya Pemilukada Lanny Jaya sudah diselesaikan pada 24 Juli 2011 dan 29 Juli 2011 lalu, sebagai mana adanya putusan MK yang memenangkan Befa Yigibalon,SE,M.Si dan Bertus Kogoya menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 dan kini menunggu pelantikannya. Tetapi ternyata ada oknum-oknum yang tidak puas dengan putusan MK tersebut, lalu dengan sengaja mengacaukan situasi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Lanny Jaya.
Atas hal itu, semua anggota dewan DPRD Kabupaten Lanny Jaya berharap dan meminta aparat kepolisian bertindak tegas, dengan melakukan penangkapan terhadap siapa aktor dibalik aksi pembakaran itu.
Hal ini supaya situasi keamanan dan ketertiban di Lanny Jaya kembali berjalan dengan normal, supaya masyarakat bisa tenang beraktivitas di dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya, termasuk di sini bagaimana Bupati/Wakil Bupati Lanny Jaya terpilih segera dilantik dan melaksanakan kegiatan pembangunan bagi masyarakatnya yang sudah merindukan seorang bupati/wakil bupati defenitifnya untuk membangun dan mengatasi segala persoalan kebutuhan hidup mereka.
“Harus ditangkap pelakunya, keamanan dalam hal ini Polres Jayawijaya dan Polsek Tiom jangan biarkan masalah ini terus terjadi, karena masyarakat membutuhkan pembangunan dalam memandirikan kehidupannya,” tegasnya saat jumpa pers di Jayapura, kemarin.
Ditegaskannya, jika Polres Jayawijaya dan Polsek Tiom tidak segera mengusut tuntas kasus tersebut, maka semua anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya mendatangani Kapolda Papua untuk bertemu dan meminta ketegasan Kapolda Papua dalam menangani kasus pembakaran itu.
Karena selaku wakil rakyat tidak mau masalah ini berlarut-larut yang mana membuat masyaralakat hidup dalam ketidaktenangan. Apalagi itu jelas-jelas sebuah tindakan kriminal.
Senada dengan itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Laurens Wenda, menyatakan, persoalan Pemilukada Lanny Jaya sudah selesai dengan ditandai dengan gugatan dari yang puas dan tidak puas terhadap hasil Pemilukada itu juga sudah diputuskan MK, dan hasilnya Befa Jigibalon dengan pasangannya dinyatakan menang dalam Pemilukada Lanny Jaya itu.
Dengan demikian tidak menjadi suatu persoalan lagi, karena DPRD Kabupaten Lanny Jaya dalam dua minggu depannya sedang menunggu proses SK Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Lanny Jaya terpilih.
Untuk itu, jika ada orang yang tidak puas dengan hasil pemilukada itu, dan kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran itu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak manusiawi, dan bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran HAM, karena membuat hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dari pemerintah tidak terlaksana dengan baik, juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga tidak terlayani dengan baik pula karena gedung sekolah dibakar itu.
Dengan tindakan seperti itu, pihaknya juga meminta kepada kepolisian Jayawijaya dan Polsek Tiom bertindak tegas, dan menangkap pelakunya.
Sementara itu, Ketua Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Wundien Yikwa, menandasakan, dari hasil informasi yang didapat, ternyata aksi pembakaran itu dipicu dengan adanya oknum yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilukada Lanny Jaya itu sendiri.
Menurutnya, ada aktor intelektual di balik beberapa pembakaran di Tiom. Untuk itu, dirinya mengharapkan aparat kepolisian segera menangkap baik mereka yang memimpin di lapangan maupun aktor yang lagi berkeliaran di Jayapura atau Jakarta.
Di tempat terpisah, anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Terius Jigibalom ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu malam sangat menyayangkan kejadian tersebut. Bahkan pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk segera menangkap pelaku-pelaku pembakaran sejumlah fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. “Yang dibakar itu kan milik pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat jadi sangat disayangkan bisa terjadi,”ungkapnya.
Lebih jauh Terius mengungkapkan, aksi pembakaran ini benar-benar telah mencoreng wajah Kabupaten Lanny Jaya karena sebagai kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan maka Lanny Jaya tergolong kabupaten yang sudah mulai maju.
“Sebenarnya proses pemilukada di Lanny Jaya sudah tuntas artinya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Bupati Lanny Jaya sehingga seharusnya dan diharapkan kepada masyarakat Lanny Jaya untuk menerima dengan lapang dada. Selain itu, pihak-pihak terkait termasuk masyarakat juga diharapkan menghormati apa yang telah diputuskan oleh hukum dan tidak membuat tindakan-tindakan di luar jalur hukum,” tandasnya. (ro/nls/nal/fud)
BANGUNAN YANG DIBAKAR
1. Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya
2. Sekolah SMP Negri 4 Tiom.
3. Dua Honai Milik Warga.
4. Sejumlah bangunan lainnya dirusak.
Kronologi:
Awalnya ratusan warga hendak melakukan unjuk rasa terkait hasil pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya. Massa tersebut meminta Kapolsek Tiom untuk mengizinkan mereka berdemo. Namun Kapolsek yang merasa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin akhirnya tak membuatkan surat izin itu.
Demo itu bermaksud untuk menuntut pengembalian suara yang mereka sebut telah dimanipulasi oleh pasangan pemenang pemilukada di Lanny Jaya. Namun karena tak mendapatkan izin, warga yang hendak berdemo itu kemudian mengamuk dengan membawa parang, panah, jubi, badik dan alat sajam lainnya.
Massa tersebut terus berupaya merusak dan membakar beberapa bangunan di Tiom. Untungnya aparat berhasil mencegah upaya pembakaran sejumlah bangunan lainnya, sehingga bangunan yang dibakar itu tidak bertambah banyak dan tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain itu, aparat juga telah mengamankan 8 orang untuk dimintai keterangannya.
[JAYAPURA] Sebanyak 17 warga sipil tewas akibat bentrokan antara dua kelompok warga dari Simon Alom, mantan karateker bupati Puncak dan Thomas Tabuni di ibukota Kabupaten Puncak, dengan ibu kota Ilaga, Papua, Minggu (31/7) pagi sekitar pukul 07.00 WIT.
Bentrokan antara dua kubu ini ditengarai bentut dari aksi pembakaran satu jam sebelum bentrok terhadap kediaman Anggota DPRD Puncak, Elvis Tabuni, hingga menghanguskan satu mobil dinas dan satu honai (rumah adat yang atapnya terbuat dari alang-alang) di sekitar lokasi kejadian.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Wachyono saat dikonfirmasi SP, melalui via telepon, Minggu (31/7) malam membenarkan adanya peristiwa tersebut hingga menyebabkan 17 warga sipil meninggal dunia. ”Ya, benar ada bentrok antar dua kelompok massa hingga menewaskan 17 warga sipil meninggal,” katanya
Wachyono mengatakan, sesuai dari laporan yang diterima dari Polres setempat, 13 korban tewas merupakan dari kelompok massa Thomas Tabuni dan 4 sisanya dari kelompok Simon Alom. ”Korban tewas ini dari dua kelompok yang terlibat bentrok, semuanya meniggal dunia,” ujarnya.
Disinggung apa pemicunya? Kabid Humas mengatakan, bahwa pihaknya masih mendalami lebih lanjut pemicu bentrokan tersebut.” Namun dari laporan yang diterima, satu jam sebelum bentrok, ada aksi pembakaran kediaman anggota DPRD Puncak , Elvis Tabuni, yang juga menghanguskan satu unit mobil dinas dan satu honai tak jauh dari Kantor DPR. Ini semua masih didalami, namun informasinya buntut pembakaran kediaman Elvis Tabuni,” Kata Wachyono. [154]
Papua Merdeka News 